DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.06/2019

Nomor: 82/PMK.06/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 201 7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan U sulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

1.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 201 7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119); 2 . Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH . www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kemen terian negara/lembaga Negara.
2.Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan .
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala bad an/ din as/ biro keuangan / bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah .
5.Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
6.Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunya1 tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain -lain'J www.jdih.kemenkeu.go.id penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 . Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan rnenjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kernenterian Keuangan yang rnernpunyai tugas rnenyelenggarakan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang rnilik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
9.Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah.
10.Piutang Negara adalah jurnlah uang yang wajib dibayar kepada Pernerintah Pusat dan/ atau hak Pernerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
11.Piutang Daerah adalah jurnlah uang yang wajib dibayar kepada Pernerintah Daerah dan/ a tau hak Pernerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12.Penanggung Utang kepada Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Negara/Daerah rnenurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun. www.jdih.kemenkeu.go.id
13.Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
14.Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Negara/Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
15.Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

Pasal 2

Lingkup Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:

a.Piutang Negara; dan
b.Piutang Daerah, yang telah dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAU MUTLAK ATAS PIUTANG NEGARA/DAERAH

Pasal 3

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak, sepanJang menyangkut Piutang Negara ditetapkan oleh:

a.Menteri Keuangan untuk jumlah sampai Rpl0 .000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dengan I www.jdih.kemenkeu.go.id
b.Presiden untuk jumlah lebih dari Rpl0.000 .000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl00 .000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
c.Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rpl00 .000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 4

(1)Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk menetapkan penghapusan Piutang Negara dengan nilai sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal.
(2)Pelimpahan dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penghapusan piutang negara yang berasal dari Eks Bank Dalam Likuidasi, Eks PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
(3)Direktur Jenderal harus bertanggung . jawab secara substansi atas penetapan penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal, dalam hal telah dinyatakan se bagai PSBDT oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara untukjumlah:
1. a.sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal;
2. b.lebih dari Rpl0.000 .000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden, melalui Menteri Keuangan; dan
3. c.lebih dari Rpl00.000.000 .000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Menteri Keuangan .
(2)Batasan nilai Piutang Negara yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan nilai Piutang Negara per Penanggung Utang.

Pasal 7

(1)Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
1. a.daftar nominatif Penanggung Utang; dan
2. b.surat PSBDT dari PUPN Cabang.
(2)Dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi, Usulan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan dokumen paling sedikit: J. www.jdih.kemenkeu.go.id a . dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); clan b . surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
(3)Dalam hal surat PSBDT dari PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (force majeure), dapat menggunakan dokumen lain berupa: a . dokumen-dokumen pengganti berupa fotokopi data rekapitulasi yang terkait dengan dokumen piutang yang akan dihapuskan; dan
1. b.surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan setempat yang menerangkan bahwa Piutang Negara telah diterbitkan PSBDT.

Pasal 8

(1)Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen paling sedikit: a . daftar nominatif Penanggung Utang; dan
1. b.penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Dalam hal Piutang Negara berasal dari pas1en rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
(5)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 9

(1)Usulan penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditindaklanjuti Direktur Jenderal dengan melakukan penelitian.
(2)Usulan penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan huruf c ditindaklanjuti Menteri Keuangan dengan menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penelitian.

Pasal 10

(1)Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
(2)Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran persyaratan yang diajukan kepada:
1. a.Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan; dan/ atau
2. b.pihak-pihak lain yang terkait. www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 201 7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan U sulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

1.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 201 7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119); 2 . Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH . www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kemen terian negara/lembaga Negara.
2.Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan .
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala bad an/ din as/ biro keuangan / bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah .
5.Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
6.Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunya1 tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain -lain'J www.jdih.kemenkeu.go.id penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 . Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan rnenjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kernenterian Keuangan yang rnernpunyai tugas rnenyelenggarakan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang rnilik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
9.Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah.
10.Piutang Negara adalah jurnlah uang yang wajib dibayar kepada Pernerintah Pusat dan/ atau hak Pernerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
11.Piutang Daerah adalah jurnlah uang yang wajib dibayar kepada Pernerintah Daerah dan/ a tau hak Pernerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12.Penanggung Utang kepada Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Negara/Daerah rnenurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun. www.jdih.kemenkeu.go.id
13.Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
14.Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Negara/Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
15.Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

Pasal 2

Lingkup Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:

a.Piutang Negara; dan
b.Piutang Daerah, yang telah dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAU MUTLAK ATAS PIUTANG NEGARA/DAERAH

Pasal 3

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak, sepanJang menyangkut Piutang Negara ditetapkan oleh:

a.Menteri Keuangan untuk jumlah sampai Rpl0 .000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dengan I www.jdih.kemenkeu.go.id
b.Presiden untuk jumlah lebih dari Rpl0.000 .000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl00 .000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
c.Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rpl00 .000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 4

(1)Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk menetapkan penghapusan Piutang Negara dengan nilai sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal.
(2)Pelimpahan dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penghapusan piutang negara yang berasal dari Eks Bank Dalam Likuidasi, Eks PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
(3)Direktur Jenderal harus bertanggung . jawab secara substansi atas penetapan penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Pasal 6

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara untukjumlah:
1. a.sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal;
2. b.lebih dari Rpl0.000 .000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden, melalui Menteri Keuangan; dan
3. c.lebih dari Rpl00.000.000 .000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Menteri Keuangan .
(2)Batasan nilai Piutang Negara yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan nilai Piutang Negara per Penanggung Utang.

Pasal 7

(1)Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
1. a.daftar nominatif Penanggung Utang; dan
2. b.surat PSBDT dari PUPN Cabang.
(2)Dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi, Usulan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan dokumen paling sedikit: J. www.jdih.kemenkeu.go.id a . dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); clan b . surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
(3)Dalam hal surat PSBDT dari PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (force majeure), dapat menggunakan dokumen lain berupa: a . dokumen-dokumen pengganti berupa fotokopi data rekapitulasi yang terkait dengan dokumen piutang yang akan dihapuskan; dan
1. b.surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan setempat yang menerangkan bahwa Piutang Negara telah diterbitkan PSBDT.

Pasal 8

(1)Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen paling sedikit: a . daftar nominatif Penanggung Utang; dan
1. b.penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Dalam hal Piutang Negara berasal dari pas1en rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
(5)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 9

(1)Usulan penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditindaklanjuti Direktur Jenderal dengan melakukan penelitian.
(2)Usulan penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan huruf c ditindaklanjuti Menteri Keuangan dengan menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penelitian.

Pasal 10

(1)Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
(2)Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran persyaratan yang diajukan kepada:
1. a.Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan; dan/ atau
2. b.pihak-pihak lain yang terkait. www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.06/2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAU MUTLAK ATAS PIUTANG NEGARA/DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAU MUTLAK ATAS PIUTANG NEGARA/DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2005