Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.06/2019
- Nomor
- 82/PMK.06/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 32
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan U sulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
2 . Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH . www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Tahun 1960.
7 . Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan rnenjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kernenterian Keuangan yang rnernpunyai tugas rnenyelenggarakan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang rnilik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Ruang Lingkup Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak
Lingkup Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:
BAB II PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAU MUTLAK ATAS PIUTANG NEGARA/DAERAH Bagian Pertama Kewenangan
BAB II
Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak, sepanJang menyangkut Piutang Negara ditetapkan oleh:
dengan I www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Penetapan PSBDT
Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal, dalam hal telah dinyatakan se bagai PSBDT oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Ketiga Penghapusan Piutang Negara Paragraf 1 Pengajuan U sulan
www.jdih.kemenkeu.go.id a . dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); clan b . surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
a . dokumen-dokumen pengganti berupa fotokopi data rekapitulasi yang terkait dengan dokumen piutang yang akan dihapuskan; dan
a . daftar nominatif Penanggung Utang; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
Paragraf 2 Penelitian
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)