Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.01/2010
- Nomor
- 86/PMK.01/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian dan Pemotongan www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.196 2 Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3176);
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.1963 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
BAB II PEMBERIAN TKPKN
BAB II
Pegawai yang bekerja secara penuh dalam segala kegiatan pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dan berpartisipasi sepenuhnya dalam menjalankan tugas jabatan/pekerjaan, berhak mendapat TKPKN.
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.196 4
BAB III PEMOTONGAN TKPKN
BAB III
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.1965
Kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan pemotongan TKPKN secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.196 6
KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.196 8 KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2010 MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.1969 PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA KETERLAMBATAN (TL) LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASE POTONGAN TL 1 1 menit – 30 menit 0,5 % TL 2 31 menit – 60 menit 1 % TL 3 61 menit – 90 menit 1,25 % TL 4 > 90 menit 2,5 % MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.01/2010 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.196 10 PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG MENINGGALKAN TEMPAT PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) LAMA MENINGGALKAN TEMPAT PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA PERSENTASE POTONGAN PSW 1 1 menit – 30 menit 0,5 % PSW 2 31 menit – 60 menit 1 % PSW 3 61 menit – 90 menit 1,25 % PSW 4 > 90 menit 2,5 % MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.01/2010 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN www.djpp.depkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)