Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.05/2009
- Nomor
- 87/PMK.05/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
2009, No.85 2
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4400);
4920);
2009, No.853
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2009.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
2009, No.85 6
Tata cara pengajuan pengesahan BM-DTP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan dana atas beban APBN melalui rekening kas umum negara.
2009, No.857
Prosedur Rekonsiliasi atas realisasi pendapatan BM-DTP dan belanja subsidi BM-DTP dilaksanakan sebagai berikut :
2009, No.85 8
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2009, No.859 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2009 MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ANDI MATTALATTA 2009, No.85 10 MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI 2009, No.8511 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.05/2009 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2009 BERITA ACARA REKONSILIASI Pada hari ini ……… tanggal …... bulan ....…. tahun....... telah diselenggarakan rekonsiliasi tiga pihak antara:
Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama untuk periode pelaporan triwulan.......tahun anggaran........dengan melakukan proses pencocokan data dan diperoleh hasil sebagai berikut:
Uraian DJBC Selaku KPA Pendapatan BM-DTP DJPB c.q Dit.PKN Selaku Kuasa BUN-Pusat Ditjen …….. Selaku KPA Belanja Subsidi BM-DTP PENDAPATAN BELANJA SUBSIDI yang secara rinci tertuang dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi. Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini. 2009, No.85 12 Perbedaan data yang tertuang dalam BAR dan Lampiran BAR, menjadi dasar dilakukannya perbaikan atau dipergunakan sebagai dasar untuk penjelasan atas data dan laporan keuangan masing-masing pihak. Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan. Jakarta, (tgl), (bln), (tahun) DJBC DJPB Direktorat Jenderal …….. Nama : NIP. Nama : NIP. Nama : NIP. MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI 2009, No.8513 2009, No.85 14 2009, No.8515 2009, No.85 16 2009, No.8517 2009, No.85 18
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)