Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.010/2015
- Nomor
- 89/PMK.010/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
Menetapkan DISTRIBUSI II Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pe1nbedan Fasilitas Pajak Penghasilan. unttik Penanaman Modal di Bidrul.g bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- . daerah Tertentμ se11:a . Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan; . . Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasi1an untuk .Penanaman · Modal di . Bidang-bidang Usa)la Tertentu dan/atau di Oaerah-daerah Tertentu (Le1nbru�an Negara Republik Indor:tesia Tahun 20 1 5 Nomor 77, Tambali.an Lembarrul. Negara Republik Indoii.esia Nomor . 5688} ; MEMUTUSKAN: PERATUAAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA ·PEMBERlAN FASILITAS . · PAJAK PENGHASILAN · UNrUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAfIA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAfl-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB·PAJAK BADAN DAI.AM NEGERI . · YANG . DIBERIKAN . · . FASILITAS PAJAK PENGl-IA.SILAN. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II MENTERIKEUANGAN
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
\ www.jdih.kemenkeu.go.id nT�'T'RTRlJSI II . , : ... .. . "" t MEf\ITEr\I l\t'J)/\f\IG/\f\I 1�1:=.r·un1_11: ahan 2 tahun: apabila Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang- bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur pada ayat (I) huruf a dan/atau huruf b sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba- setelah pajak (earning after tax) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasari Penanaman Modal; dan/ atau www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBl]S� II. '�:.� : MEl'HEf{I l<EUANG/\f\I J\L:F'UHL.11\ lf\IUOJ\IE.t�IA -6- .
usaha yang diatur pada ayat . ( 1 ) huruf a yang dilakukan di luar kawasan berikat.
( 1 ) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dibebankan sejak tahun pajal\: saat mulai berproduksi secara .komersial. '
· dimaksud pada ayat' (I) dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun dikalikan jumlah Penanaman Modal yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
(I) Penghitungan fasilitas . Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2} huru.f b, dimulai sejak bulan berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak · Penghasilan.
www.jdih.kemenkeu.go.id DTSTRIBUSI II , : .t.·· . IVILHTl:l{I l\EU/\f\IU/\1\1 1;:1J-1UULll\ lf\IUOl\11"'��;1/\
b . Dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat adalah: 1) harga perolehan aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus; 2) nilai sisa buku aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakart metode penyusutan . saldo menurun.
(I) Terhadap aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas , atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap dimaksud kecuali diganti dengan �Uva tetap barn , sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara: www.jdih.kemenkeu.go.id . ·� . DISTRIBUSI II , .. . \:.: : M[(\ITl::l'll l<El..1/\f\IGAf\J Hl'.T'UIJUJ< INUOl,IF!�I/\
.
( 1 ) Fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan berakhir pada saat .Wajib Paj ak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) , atau cakupan produk, serta persyaratan · lainnya dalam Ianipiran keputusan persetujuan pemberi an fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) .
juga menghasilkan produk yang tidak diberikan fasilitas, besaran dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
�.. www.jdih.kemenkeu.go.id DT8TRIBUSI II +.'.:'· · .. :: Ml.':NTEHI l\LU/\1\1(;/\N ru:PUDLll< 11\l[JC>r\l[SIA
( 1 ) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan dan Wajib . Pajak . memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal.2 ayat (2) huruf d angka 1 , angka 2 , angka 3 , angka 4 , angka 5, angka 6 dai:J./atau angka 7. . ·
waktu kompensasi kerugian. yang . diberikan adalali. paling lama untuk jangka waktu 5 (lima) tali.un.
· (6) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dengan ketentuan sebagai berikut:
· www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II ' : .r. ·· . 1\/11.]'fl l'.HI f([l J/.\f\f(;/\l'l f{L'.F'llnl.ll< 11\llJUl'J[:;f/\ - 1 0-
1 . terhitung sejak tahun pajak ke 4 (empat) setelah Wajib Pajak memperoleh izin Penanainan Modal atau izin perluasan Penanaman Modal dan Wajib Paj ak bersangkutan menggunakan bahan · baku. dan/ atau komponen hasil produksi dalam negert paling sedikit 70% (tujtih puluh persen); dan
Modal . atau izin perluasan Penanai:nan Modal bersangkutan dan Wajib Pajak menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negei.·i paling sedikit 70% .(tujuh puluh persen) . . '
· 1 . tambahan 1 (satu) tahun berlaku untuk kerugian pada tahun pajak setelah Wajib Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima rabis) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (Hrna) tahun berturut-turut; atau
1. www.jdih.kemenkeu.go.id DTSTRIBUSI II 1 .' . +.·· IVIFf\ITEF-�I l<'.EI JAl\IG/\f\l l'{E::l:1UULll< INDOl,IESIA - 1 1 -
f . Keteptuan · tambahcin 2 . (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 6 berlaku : 1) Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas tambahan kompensasi kerugian . sebagaimana dimaksud dalaJ,TI 'Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 6 adalah Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (l); 2) sumber . pembiayaan perlQasan Penanaman Modal berasal dart laba setelah pajak (earning after tax) Wajib · Pajak. pada satu tahun. pajak . sebelum tahun diterbitkannya izin prtnsip perluasan Penanaman Modal; 3) kerugian yang dapat dibertkan _ fasilitas tainbahan jangka waktu · kompensasi kerugian selama 2 (dua) tahun adalah kerugian fiskal pada tahun pajak saat mulai berproduksi secara komersial atas kegiatan perluasan Penanaman Modal sebagairriana dimaksud pada angka 2);
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI )I , : . t,_::. : · .· MEl\ITEl�I l<ElJ/\NG/\N nFfll IUI .II<. ll\lfH)f'il'.�:I/\
BVMF KMF =-�---�-----x TK (BVTF+BVMF} KMF = Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan BVMF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun· paj ak terjadinya kerugian BVTF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak te1jadinya kerugian TK = Total kerugian (9). Besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan j angka waktu kompehsasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat · (2) huruf d angka 6 • dihitung dengan formula sebagai berikut: KMF BVAT KMF EAT BVAT BVMF = EAT ----�-----�·x . TK BVAT = BVMF+ BVTF = Kerugian yang mendapat fasilitas Paj ak Penghasilan = Laba setelah paJak. yang ditanarrikan kembali dalam perluasaii usaha = Total nilai buku fiskal seluruh aktiva tetap = Total J,lilai . bukti fiskal . aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas p�da akhir tahun paj ak terj adinya kerugian www.jdih.kemenkeu.go.id . ·� . . nT�'T'RTRT T�T TT ' · +.: · MEf\ITl::F�I l<EU/\l'l(:/\N r�EPUDLll< lf\IDONH;f/\ -13'- BVI'F = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian TK = Total kerugiart tahun pajak saat mulai berproduksi s·ecara komersial Pasal ·8 Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajclk Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pengajuannya dilakukan sebelum saat mulai berproduksi secara komersial.
Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 1 5 berlaku, terhadap Wajib Pajak yang izin prinsip Pencinaman Modal atau izin prinsip periuasan Penanaman Modalnya diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 · Tahun 20 1 1 tentang Perubahan Kedua · atas Peraturan Pemertntah Nomor · 1 Tahun 2007 tentang Fasilita� Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintall. Nomor . 1 8 'f.ahun 2015, dapat diajukan usulan untuk diberikan fasilitas Paj ak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 1 5 · oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sepanjang:
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II . ·� . ' MEl'ITEJ-'(J l\E:U/\f\JGAN m�PUDl... 11\ lf\IDOf\JLSI/\ - 1 4-
c . . belum berproduksi secara komersial pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 20 1 5 berlaku; dan
diterima oleh Menteri ·Keuangan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 20 1 5 . . - Pasal 1 0 ·Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan bagi · Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) , berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Wajib Pajak yang pada saat menyampaikan pennohonan pembelian fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 20 10, memilih untuk dapat c;libelikan fasilitas Pajak Penghasilan ber�asarkan Peraturan Pemelintah Nomor 18 Tahun 20 1 5; atau 2) Wajib pajak yang telah menyampaikan permohonan . pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai Pasal 29 · Peraturan pemelintah Nomor 94 Tahun 20 1 0 sebelum berlakunya Peraturan Menteli ini, yang mengajukan pennohonan untuk memilih untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemelintah Nomor 1 8 Tahun 20 1 5 setelah atas pennohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurarigan Pajak Penghasilan Badan sesuai Pasal 29 Peraturan Pemelintah Nomor 94 Tahun 2010 ditolak oleh Menteri Keuangan. b, Memenuhi kritelia sebagairnana dimaksud . dalam Pasal. 3 Peraturan Peme1intahNomor 1 8 Tahun 20 1 5; �- www.jdih.kemenkeu.go.id DTSTRIBUSI II I .' ' +.·· ' MEl,ITEl��r J(EUANGAf\I l�EPUElJ..11( il'IDOl'ILSIA
Pasal 1 1 ( 1) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilakukan pembahasan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memutuskan dapat tidaknya permohonan dimaksud diusulkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangart .
masalah di bidang penerimaan nega:ra, dan/ atau pej abat yang ditunjuk dapat hadir. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) . ·
( 1) Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilart sebagaimana dimalrnud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan dart · Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal :
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II ML:f\JTFl�I l<EUAN<3AN · l':E:PUUUI< ll\IDOl\IESIA - 1 6- . . c . izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman . Modal yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penan�an Modal atau instansi lain y ang be1wenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlal{u;
Kepala Badan Koordinasi . Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selain dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanis dilampiri dengan surat keterangan belum · beroperasi secar� komersial yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal . Pasal 1 3 ( 1 ) Direktur Jenderal Paj ak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan persetujuan . atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah mendapat rekomendasi staf ahli Mented Keuangan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang peneiimaan negara.
www.jdih.kemenkeu.go.id nrS'rRIBUSI II . 1 . ' . 1._::. : . .. 'i M E l,I T E F: I l<: E: U A l\I G /\ 1\1 H E l1 U D U I< l l\I D O N E �3 1 /\
( 1) Saat mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) adalah saat pertama kali hasil produksi dijual ke · pasaran clan/ atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut. · (2) Saat mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangail. www.jdih.kemenkeu.go.id OISTRIBUSI II . · � . M EN T E H I l \ F I J /\ f\I G: /\ l"I l·� l '. F' l. I EH. . 11< I N D O N E S I A
b . fotokopi izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal yang menj adi dasar penerbitan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan izin usaha tetapnya; c . fotokopi dan softcopy atas rincian dan j enis aktiva tetap pada saat pengajuan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan pada saat Wei.jib Pajak mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ; dari
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II , . . . t•• :� : M l:.' f\I TL H I l \ E U /\ l\J G/\ f\I n t:T' U IJ U I\ l f\J D O N r:: �:l l A - 1 9-
1) sebesar realisasi Penana1nan Modal, dalam hal realisasi Penanaman Modal kurang darl atau sama dengan rencana Penanaman Modal; 2) sebesar rencana Penanaman Modal, dalam hal realisasi lebih besar dari rencana Penanaman Modal.
Pasal 1 5 ( 1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktti paling lama 45 (empat puluh Hrna) hari sejak permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterima secara lengkap, harus menerbitkan keputusan yang berisi mengenai :
b . penetapan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas pengurangan . penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal .2 ayat (2) huruf a;
terpisahkan dari Peraturan Menteli ini . · www.jdih.kemenkeu.go.id . ·� ' . DISTRIBUSI II . , . · . . ··.::. ! M HJTl'.:J{ I l < F U /\ N G A N F{ E P U LI Ll l< l l'.J [I O f\1 1": !3 1/\ Pasal 1 6 ( 1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeliksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 · ayat (6) terdapat ketidaksesuaian antara penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) , atau cakupan produk, serta persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagair,nana dimaksud dalam Pasal 1 3 , perrilohonan penetapan saat mulai berproduksi secara komersial ditolak, dan keputusan persetujuan pembelian fasilitas dicabut, serta kepada Wajib Paj ak dikenakan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
( 1) Wajib Pajak yang telah memperol�h keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak ·Penghasilan wajib menyanipaikan kepada Direktur Jenderal Pajak laporan mengenai hal-hal sebagai berikut:
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkah dari Peraturan Menkri ini .
www.jdih.kemenkeu.go.id · : .• DT8TRIBUSI II 1 . ' .t. · · . M E N T E H I l ff l.J /\ N C/.\ f\J l � F P U D U I< l f\I D O l\I E S I /\ {3) Lapotan sebagai1n�a dimaksud pada ayat {1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Direktur .Jenderal Pajak setiap se1nester paling lambat 10 (sepuluh) hari ke1ja setelall. akhir semester yang bersangkutan dalam periode sejak diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi secara komersial sampai dengan berakhimya mas·a 1nanfaat aktiva secara fiskal.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)