DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.02/2020

Nomor: 91/PMK.02/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Juli 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) terdiri atas Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal sebagai PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus. Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) yang berada dibawahnya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA BUN). Dokumen perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) dapat ditandatangani secara elektronik oleh masing-masing pihak sesuai kewenangannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemedntah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;

b.bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan perencanaan, penelahaan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara dengan perubahan kebijakan penganggaran bagian anggaran bendahara umum negara, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara www.jdih.kemenkeu.go.id perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. 4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. 5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775); www.jdih.kemenkeu.go.id
6. 6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775), diubah sebagai berikut:
7. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
3.Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana BUN adalah indikasi dana dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah yang penganggarannya hanya ditampung pada BA BUN.
4.Pagu Indikatif Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif BUN adalah indikasi dana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil penilaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN.
5.Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN adalah pagu anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum negara.
6.Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran BUN adalah pagu alokasi anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
7.Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat nnc1an kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN.
8.Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah www.jdih.kemenkeu.go.id dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN.
9.Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit orgamsas1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
10.Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar 1s1an pelaksanaan anggaran BUN.
11.Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
12.Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.
13.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
14.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP www.jdih.kemenkeu.go.id K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/ pimpinan lembaga.
15.Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan gun a memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
16.Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi kementerian/lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau unit kementerian/lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur.
17.Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/ satuan kerja atau penugasan tertentu kementerian/lembaga yang berisi komponen Kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dalam rangka pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN, Pengguna Anggaran BUN menetapkan PPA BUN.
(2)PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai:
  1. 1.PPA BUN Pengelolaan Utang (Bagian Anggaran 999.01); www.jdih.kemenkeu.go.id
  2. 2.PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02); dan
  3. 3.PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99), antara lain tidak terbatas untuk pengeluaran keperluan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dana dukungan kelayakan (viability gap fund), dan fasilitas penyiapan proyek (project development facility);
2. b.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai:
  1. 1.PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian Anggaran 999.02); dan
  2. 2.PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999.05);
3. c.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai:
  1. 1.PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03); dan
  2. 2.PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99), antara lain tidak terbatas untuk penerimaan dari hasil pengelolaan aset Pemerintah yang dikelola oleh pengelola barang, dan pembiayaan anggaran;
4. d.Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai:
  1. 1.PPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman (Bagian Anggaran 999.04); dan
  2. 2.PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99), antara lain tidak terbatas untuk pengelolaan pembayaran, belanja Jamman sosial, belanja selisih harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Bulog, perhitungan fihak ketiga, serta pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara; www.jdih.kemenkeu.go.id
5. e.Direktorat Jenderal Anggaran sebagai:
  1. 1.PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07);
  2. 2.PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08); dan
  3. 3.PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99), antara lain tidak terbatas untuk pengelolaan penenmaan negara bukan pajak terkait pendapatan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi; dan
6. f.Badan Kebijakan Fiskal sebagai PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999. 99), antara lain tidak terbatas untuk pengeluaran keperluan hubungan in ternasional.
  1. 3.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PPA BUN menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing KPA BUN yang berada dibawahnya sebagai dasar penyusunan RKA BUN.
(2)RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan pendekatan sistem penganggaran yang terdiri atas:
1. a.penganggaran terpadu;
2. b.penganggaran berbasis kinerja; dan C. kerangka pengeluaran jangka menengah.
(3)Penyusunan RKA BUN dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk penyusunan RKA BUN alokasi BA BUN terkait dana cadangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Penyusunan RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang yang terdiri atas:
1. a.penyusunan fungsi dilakukan untuk level kementerian negara/lembaga;
2. b.penyusunan Program dilakukan untuk level PPA BUN yang mencerminkan kebijakan pemerintah;
3. c.penyusunan Kegiatan dilakukan untuk unit KPA BUN atau satuan kerja yang mencerminkan penjabaran dari Program atau penugasan terten tu kemen terian negara/lembaga; dan
4. d.penyusunan keluaran (output) yang merupakan barang/ jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
(5)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat bersifat lintas antarsubbagian anggaran dalam BA BUN atau lintas antara BA BUN dengan bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
(6)RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan:
1. a.pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN; dan
2. b.tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP BUN, dengan dilengkapi dokumen pendukung.
(7)Pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8)Pedoman kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan www.jdih.kemenkeu.go.id bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri lnl.
(9)Tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri lnl.

4.Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Dokumen perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN dapat ditandatangani secara elektronik oleh masing- masing pihak sesuai kewenangannya.

5.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Ketentuan mengenai petunjuk teknis yang diperlukan antara lain tidak terbatas pada penyusunan fungsi/Program/Kegiatan/keluaran (output) dalam RKA BUN, pemutakhiran format DIPA, dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran dalam proses perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN dan pengesahan DIPA BUN, dapat diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

6.Lampiran I dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id
7.Lampiran II dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8.Lampiran III dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9.Lampiran V dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10.Lampiran VI dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 808 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagi _ ementerian www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PMK. 02/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PEDOMAN UMUM PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA A. Dasar Hukum Pokok-pokok tentang pengelolaan Bendahara Umum Negara atau BA BUN merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. B. Dasar Pemikiran
1.Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga di tingkat pusat dan diserahkan kepada Gubernur / Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id Dibandingkan dengan peran menteri/ pimpinan lembaga lainnya, Menteri Keuangan mempunyai peran berbeda/ganda dalam hal kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai prms1p tersebut, Menteri Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional (pengelola fiskal), sedangkan menteri/pimpinan lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang). Adapun tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal adalah sebagai berikut:

a.menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
b.menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan rancangan APBN Perubahan;
c.mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
d.melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
e.melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
f.melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
g.menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan
h.melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Konsekuensi peran masing-masing CFO dan COO tersebut terlihat dalam pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat pemisahan antara kewenangan administrasi oleh menteri/ pimpinan lembaga dan kebendaharaan oleh Menteri Keuangan. Kewenangan administrasi antara lain meliputi:
a.melakukan perikatan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara;
b.melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
c.memerintahkan pembayaran atau menagih penenmaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Sementara itu, kewenangan kebendaharaan antara lain meliputi:
a.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
b.menyimpan uang negara;
c.menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi;
d.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
e.melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
f.memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
g.melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
h.melakukan pengelolaan atas pemberian hibah kepada pemerintah daerah, pemerintah asing, dan lembaga asing; dan
1. 1.melakukan pengelolaan atas pendapatan hibah. Selain melaksanakan peran-peran tersebut, Menteri Keuangan juga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran BA BUN, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
a.menilai usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh masing-masing PPA BUN;
b.menghimpun dan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah dinilai kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi Pagu Indikatif BUN;
c.menyampaikan Pagu Indikatif BUN yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan kepada PPA BUN sebagai dasar penyesuaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN;
d.menghimpun Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disesuaikan dengan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
e.menyampaikan Pagu Anggaran BUN kepada PPA BUN sebagai dasar penyusunan RDP BUN;
f.melakukan penelaahan RDP BUN yang telah ditandatangani oleh pemimpin PPA BUN; www.jdih.kemenkeu.go.id
g.menghimpun hasil penelaahan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada huruf f, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan, Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan APBN-Perubahan;
h.menyusun DHP RDP BUN berdasarkan RDP BUN yang telah disesuaikan dengan Alokasi Anggaran BUN yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
1. 1.memproses pengesahan DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh pemimpin PPA BUN, termasuk untuk DIPA BUN dan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SP-SABA 999.08) yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan. Terkait dengan menilai usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN, masing-masing PPA BUN juga melakukan hal tersebut terhadap usulan yang disampaikan oleh KPA BUN. Dalam hal ini, penilaian dilakukan dengan melihat hubungan logis, yaitu melihat ada atau tidaknya hubungan atau keterkaitan antara input-output-outcome. Misalnya, apakah terdapat hubungan logis antara aktivitas yang diusulkan dengan output yang ingin dicapai. Apakah output yang akan dicapai mendukung pencapaian outcome. Secara spesifik, apakah indikator output dapat mengukur ketercapaian output itu sendiri. Demikian pula, apakah indikator outcome dapat mengukur ketercapaian outcome. Jika hubungan logis tersebut dinilai tidak terlalu kuat, PPA BUN dapat meminta KPA BUN untuk memperbaiki, termasuk memperbaiki besaran nilai yang diusulkan. Mengingat penyusunan kapasitas fiskal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (dalam hal ini Direktorat Penyusunan APBN), terkait dengan penyusunan BA BUN koordinasinya juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (dalam hal ini Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara). Sebagai catatan, hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini fokus pada tata cara perencanaan, penelahaan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, dan pengesahan DIPA BA BUN. Oleh karena itu, hal yang terkait dengan pelaksanaan anggaran BA BUN tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id
2. 2.Ruang Lingkup Bagian Anggaran BUN Selaku pengelola fiskal, Menteri Keuangan yang sekaligus merupakan Pengguna BUN melaksanakan pengelolaan anggaran yang tidak dilakukan oleh K/ L pada umumnya. Anggaran yang termasuk dalam Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:
a.Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01), yang selanjutnya disebut BA 999.01 adalah subbagian anggaran BUN yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan pembayaran kewajiban terkait Pinjaman Luar Negeri (PLN), Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan pembayaran cicilan pokok utang, bunga utang, dan biaya lain terkait utang, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam BA-K/L. Jenis BA 999.01 terdiri atas: 1) pembayaran bunga utang dalam negeri; 2) pembayaran bunga utang luar negeri; 3) pembiayaan utang dalam negeri; dan 4) pembiayaan utang luar negeri.
b.Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02), yang selanjutnya disebut BA 999.02 adalah subbagian anggaran BUN yang menampung pemberian hibah kepada pemerintah daerah, biaya hibah terkait dengan pendapatan/belanja hibah (antara lain banking commision), pengelolaan atas belanja hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing, dan pengelolaan pendapatan hibah. Pemberian hibah kepada pemerintah daerah sebagai wujud dari pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem pendanaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hibah daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Hibah dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan sumber pendanaan dari penerimaan dalam negeri (rupiah murni), hibah luar negeri, serta pinjaman luar negeri. www.jdih.kemenkeu.go.id Dalam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi dan untuk mendanai pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah memberikan sumber-sumber penerimaan kepada pemerintah daerah, yang antara lain terdiri atas Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Hibah Daerah.
c.Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03), yang selanjutnya disebut BA 999.03 adalah subbagian anggaran BUN yang dikhususkan untuk mengelola Investasi Pemerintah. Beberapajenis BA 999.03 antara lain sebagai berikut: 1) Penyertaan Modal Negara (PMN) Yang dimaksud dengan PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Termasuk dalam hal ini adalah penyertaan modal organisasi/lembaga keuangan internasional dan lembaga khusus yang dibentuk dengan U ndang-U ndang. 2) Dana Bergulir Yang dimaksud dengan Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh K/L atau satker Badan Layanan Umum (BLU) untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan K/ L dalam penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional. 3) Kewajiban Penjaminan Yang dimaksud dengan Kewajiban Penjaminan adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang mengenai APBN beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan. 4) Investasi Pemerintah (Reguler) Yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan www.jdih.kemenkeu.go.id investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. Proses pengelolaan investasi pemerintah meliputi seluruh proses perencanaan investasi, proses pelaksanaan investasi, penatausahaan, dan pertanggungjawaban investasi, pengawasan serta divestasi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. 5) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Yang dimaksud dengan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang bertujuan untuk menJamm keberlangsungan program pendidikan bagi generas1 berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dana cadangan pendidikan, dengan sumber dana yang disalurkan bersumber dari PNBP hasil pengelolaan investasi atas endowment fund, yang dilakukan oleh BLU Pengelola Dana di Bidang Pendidikan.
d.Bagian Anggaran Pengelolaan Pemberian Pinjaman (BA 999.04), yang selanjutnya disebut BA 999.04 adalah subbagian anggaran BUN yang mengelola pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau BUMD yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. BA 999.04 dalam pengalokasiannya dirinci berdasarkan pengguna dana atau penenma atau debitur pemberian pmJaman.
e.Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05), yang selanjutnya disebut BA 999.05 adalah subbagian anggaran BUN yang melaksanakan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa yang merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa: Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah www.jdih.kemenkeu.go.id diserahkan kepada daerah dan desa. Transfer ke Daerah dan Dana Desa meliputi: 1) Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa: a) Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas:

(1)Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas:

1.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan kebutuhan antardaerah untuk mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

(2)Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah, yang terdiri atas:

1.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang www.jdih.kemenkeu.go.id merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
11.Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. b) Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. c) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dana Otonomi Khusus terdiri atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Dana Otonomi Khusus Papua Barat, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Dana Tambahan lnfrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah www.jdih.kemenkeu.go.id Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

f.Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07), yang selanjutnya disebut BA 999.07 adalah subbagian anggaran BUN yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi terdiri atas belanja subsidi energi dan belanja subsidi nonenergi. 1) Belanja subsidi energi Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu (JBT), Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk konsumsi rumah tangga dan usaha mikro, serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. 2) Belanja subsidi nonenergi Alokasi Anggaran BUN yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang/ pelayanan publik yang bersifat nonenergi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Pada postur APBN, komponen belanja subsidi dirinci sebagai berikut: I. Subsidi Energi
1. 1.Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg;dan
2. 2.Subsidi Listrik. www.jdih.kemenkeu.go.id II. Subsidi Nonenergi
3. 1.Subsidi Pupuk;
4. 2.Bantuan Dalam Rangka Penugasan/PSO, terdiri atas: a) PSO Kepada PT. KAI; b) PSO Kepada PT. PELNI; dan c) PSO Kepada Perum LKBN Antara.
5. 3.Subsidi Bunga Kredit Program, antara lain: a) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E); b) Risk Sharing KKP-E; c) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP); d) Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR); e) Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR); f) Subsidi Bunga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); g) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS); h) Skema Subsidi Resi Gudang; i) Subsidi Bunga Kredit Perumahan; j) Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan; dan k) Subsidi Bunga untuk Air Bersih.
6. 4.Subsidi Pajak a) Subsidi Pajak Penghasilan; dan b) Fasilitas Bea Masuk.
g.Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran BUN untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah. Peruntukkan BA 999.08 terdiri atas: 1) Belanja Dana Cadangan dan Risiko Fiskal Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi www.jdih.kemenkeu.go.id dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional. 2) Belanja Lembaga Non Kementerian Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian yang belum mempunyai BA sendiri. 3) Belanja BUN Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai BUN. 4) Belanja Tanggap Darurat Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan peristiwa/ kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera. 5) Belanja Tidak Terduga dan Darurat/Tak Terencana Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria angka 1 sampai dengan angka 4.
h.Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99), yang selanjutnya disebut BA 999.99 adalah bagian anggaran yang menampung transaksi khusus dan kontribusi sosial. Ruang lingkup perencanaan dalam BA 999. 99 yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengeluaran negara antara lain dalam rangka: 1) Dukungan kelayakan (Viability Gap Fund) dan fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility) Pengeluaran Project Development Facility (PDF) atau fasilitas penyiapan proyek adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). PDF bertujuan untuk menyelaraskan dan/atau mengintegrasikan proses penyediaan fasilitas oleh Menteri Keuangan untuk proyek KPBU dan membangun standar kajian dan/ atau dokumen penyiapan proyek dan/ atau pelaksanaan transaksi. PDF melingkupi proyek KPBU prioritas dan proyek KPBU lainnya dengan jenis fasilitas www.jdih.kemenkeu.go.id meliputi peny1apan proyek dan/ atau pendampingan transaksi. Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPBU oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan Negara. Dukungan Kelayakan merupakan upaya untuk mendukung penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial. Secara prinsip, Dukungan Kelayakan bertujuan untuk: a) meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama sehingga menimbulkan minat dan partisipasi Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama; b) meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama dan pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan c) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Dukungan Kelayakan merupakan belanja negara yang diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja Sama atas porsi tertentu dari seluruh biaya konstruksi Proyek Kerja Sama. Biaya konstruksi meliputi biaya konstruksi, biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga atas pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, dan biaya- biaya lain terkait konstruksi namun tidak termasuk biaya terkait pengadaan lahan dan insentif perpajakan. Pengertian porsi tertentu sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak mendominasi Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama. 2) Pengeluaran Kerja sama Internasional Transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional adalah transaksi untuk pembayaran 1uran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional. Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan kerja sama www.jdih.kemenkeu.go.id suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, politik, dan pertahanan keamanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Dalam arti khusus, tujuan yang dicapai dari kegiatan kerja sama internasional adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu lintas ekspor dan impor, dan menambah devisa. Bentuk kerja sama internasional terbagi dalam 3 (tiga) macam yaitu: a) dilihat dari letak geografis regional internasional; b) dilihat dari jumlah negara bilateral-multilateral; dan c) dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. 3) Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional Transaksi Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan hukum internasional. Pengeluaran ini terjadi karena dalam prakteknya, hubungan internasional dengan sebagian dari komunitas internasional dalam berbagai bidang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional mencakup: a) transaksi untuk melakukan penyelesaian permasalahan hukum yang melibatkan pemerintah Indonesia di dunia internasional; dan b) transaksi yang timbul sebagai akibat dari perJanJ1an- perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai dari dana BA K/L. 4) Aset Pemerintah yang dalam penguasaan Pengelola Barang Aset tetap yang dikelola oleh Pengelola Barang merupakan seluruh aset tetap yang dalam pengelolaan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang untuk dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus. www.jdih.kemenkeu.go.id 28 - 5) Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) Kontribusi Sosial Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) Kontribusi Sosial yang selanjutnya disebut BA 999.99 Belanja Kontribusi Sosial adalah subbagian anggaran BUN yang di antaranya dikhususkan untuk mendanai Belanja Kontribusi Sosial antara lain untuk pengelolaan belanja pensiun, belanja tunjangan kesehatan veteran, belanja asuransi kesehatan, dan belanja jaminan kesehatan. BA 999.99 Belanja Kontribusi Sosial dalam pengalokasiannya dibagi menjadi sebagai berikut: a) Anggaran Manfaat Pensiun (Belanja Pensiun) Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi pegawai dan pejabat di pemerintahan. b) Jaminan Pelayanan Kesehatan Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. c) Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen) Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi menteri dan pejabat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait. d) J aminan Kesehatan U tama (J amkestama) Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung. e) J aminan Kecelakaan Kerj a (JKK) Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja bagi Aparatur Sipil Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id f) Jaminan Kematian (JKM) Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan program jaminan kematian bagi Aparatur Sipil Negara. 6) Belanja yang Terkait Dengan Pengelolaan Kas Negara Belanja yang dialokasikan untuk mengakomodir biaya-biaya yang timbul akibat pengelolaan kas Negara. 7) Belanja Selisih Harga Pembelian Beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog Dana pembayaran selisih harga beras Bulog merupakan biaya yang ditimbulkan akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada pegawai negen sipil yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik). Dari transaksi-transaksi BUN yang ada, tidak tertutup kemungkinan terjadinya perubahan transaksi dalam tahun berjalan, misalnya adanya tambahan baru kebutuhan transaksi khusus atau transaksi yang selama ini ada kemudian dihilangkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Transaksi khusus tersebut termasuk transaksi khusus pendapatan, antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak Rokok, aset yang berasal dari pengelolaan DJKN, dan penerimaan PNBP yang dikelola DJA. Ruang lingkup BA BUN dapat berubah sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Kementerian Keuangan.
1. 3.Posisi BA BUN dalam Postur APBN Postur APBN dicerminkan oleh I-Account APBN. Secara ringkas, komponen-komponen I-Account APBN meliputi pendapatan negara, belanja negara, defisit/ surplus anggaran, dan pembiayaan anggaran. Posisi BA BUN di dalam I-Account APBN tersebar dalam Belanja Pemerintah Pusat untuk non K/L, Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan Pembiayaan Anggaran (lihat Tabel 1.1). www.jdih.kemenkeu.go.id Tabel 1.1 Postur APBN Uraian A. PENDAPATAN NEGARA I. PENERIMMN DALAM NEGERI
2. 1.Penerimaan Perpajakan
3. 2.Penerimaan Negara Bukan Pajak II. PENERIMMN HIBAH s B. BELANJA NEGARA I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
4. 1.Belanja Kementerian Negara/Lembaga
5. 2.Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga (BUN) II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (BUN)
6. 1.Transfer ke Daerah
7. 2.Dana Desa C. KESEIMBANGAN PRIMER s D. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (=A-B) % Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDE E. PEMBIAYMN ANGGARAN (BUN) I. PEMBIAYMN UTANG II. PEMBIAYMN INVESTASI III. PEMBERIAN PINJAMAN IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN V. PEMBIAYMN LAINNYA Sementara itu, untuk struktur Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai Undang-Undang mengenai APBN diilustrasikan pada Tabel 1.2. www.jdih.kemenkeu.go.id Tabel 1.2 Struktur Transfer Ke Daerah dan Dana Desa I. Transfer Ke Daerah A Dana Perimbangan 1 Dana Transfer Umum a Dana Bagi Hasil b Dana Alokasi Umum 2 Dana Transfer Khusus a Dana Alokasi Khusus Fisik 1) DAK Reguler 2) DAK Penugasan 3) DAK Afirmasi b Dana Alokasi Khusus Nonfisik 1) BOS 2) BOP PAUD 3) TPG PNSD 4) Dana Tamsil Guru PNSD 5) TKG PNSD 6) BOK dan BOKB 7) Dana PK2, UKM 8) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan B Dana Insentif Daerah C Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY II Dana Desa Struktur penyajian dan rmcian Pembiayaan Anggaran sesua1 Undang-Undang mengenai APBN, meliputi:
a.Pembiayaan Utang terdiri atas Surat Berharga Negara (neto) dan Pinjaman (neto). Pinjaman (neto) tersebut merupakan penjumlahan dari pinjaman dalam negeri (neto) dan pinjaman luar negeri (neto);
b.Pembiayaan Investasi terdiri atas Investasi kepada BUMN, Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya, Investasi kepada BLU, Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional, dan Penerimaan Kembali Investasi. Investasi kepada BUMN berupa PMN kepada BUMN, sedangkan investasi kepada BLU antara lain terdiri atas dana bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Pusat Investasi www.jdih.kemenkeu.go.id c. Pemerintah (PIP), dan BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bantuan Internasional (LPDBI); Pemberian Pinjaman terdiri atas pmJaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan lainnya;
d.Kewajiban Penjaminan terdiri atas Penjaminan Pemerintah dan Penerimaan Pengembalian Atas Penjaminan Pemerintah. Penjaminan Pemerintah antara lain terdiri atas Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional, Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN, dan Penjaminan Likuiditas LPS; dan
e.Pembiayaan Lainnya terdiri atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL), diilustrasikan pada Tabel 1.3. Tabel 1.3 Struktur Penyajian Pembiayaan Anggaran
1. 1.Pembiayaan Utang 1.1. Surat Berharga Negara (Neto) 1.2. Pinjaman (Neto) 1.2.1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 1.2.2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)
2. 2.Pembiayaan Investasi 2.1. Investasi Kepada BUMN 2.1.1. ... 2.2. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya 2.2.2 .... 2.3. Investasi Kepada BLU 2.3.1. Dana Bergulir 2.3.2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) 2.3.3. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) 2.3.4. Pusat Investasi Pemerintah 2.3.6. BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bantuan lnternasional (LPDBI) 2.4. Investasi Kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional 2.4.1. ... 2.5. Penerimaan Kembali Investasi
3. 3.Pemberian Pinjaman 3.1. Pinjaman Kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya 3.1.1. Pinjaman Kepada BUMN/Pemda (Bruto)
4. 4.Kewajiban Penjaminan 4.1. Penjaminan Pemerintah 4.1.1. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional 4.1.2. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN 4.2. Penerimaan Pengembalian Atas Penjaminan Pemerintah
5. 5.Pembiayaan Lainnya 5.1. Hasil Pengelolaan Aset 5.2. Saldo Anggaran Lebih www.jdih.kemenkeu.go.id
6. 4.Pendekatan Penganggaran dalam BA BUN Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, proses penganggaran menggunakan tiga pilar penganggaran yaitu penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Mengingat BA BUN merupakan bagian dari APBN, ketiga pendekatan penganggaran tersebutjuga berlaku terhadap penganggaran BA BUN. Sesuai dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, alokasi anggaran Program/Kegiatan harus dapat dikaitkan dengan keluaran (output) atau outcome. Dalam hal ini, outcome diturunkan dari tugas, sedangkan output diturunkan dari fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi. Artinya, distribusi alokasi anggaran didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi. Dalam kerangka tersebut, penganggaran BA BUN juga dikaitkan dengan kelembagaan BA BUN. Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-BUN, pengalokasian BA BUN dilakukan pula dengan menggunakan klasifikasi jenis belanja dan pembiayaan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis belanja dan pembiayaan. Klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran, meliputi klasifikasi menurut i) organ1sas1, ii) klasifikasi menurut fungsi, dan iii) klasifikasi menurut jenis belanja yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi anggaran. Menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi anggaran yang dimaksud Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya. Untuk mencapai sasaran strategis nasional yang dalam pencapaian sasarannya memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan yang bersifat lintas sektor atau bidang, Program BA BUN atau Kegiatan BA BUN dapat bersifat lintas. Adapun Rincian Belanja Pemerintah Pusat Non-K/L (BA BUN), meliputi:
a.Belanja Pegawai (antara lain dana pens1un dan kontribusi sosial); www.jdih.kemenkeu.go.id
b.Belanja Pembayaran Kewajiban Utang;
c.Belanja Subsidi;
d.Belanja Hibah;
e.Belanja Bantuan Sosial (khusus cadangan bencana alam); dan
f.Belanja Lain-lain. C. Penyusunan dan Penetapan Alokasi Anggaran BUN Mekanisme penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran BUN secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Secara ringkas, mekanisme penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran BUN disajikan dalam Gambar 1.1. Gambar 1.1. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Alokasi Anggaran BUN Unit terkait Alur Proses Penganggaran (normal/terencana) Perencanaan Penyusunan Pembahasan Penetapan t~ -- -P81lll111x111R~ Pasel,juin DPR PITT!nl.m --- RW.lffi'l,11\:il I-+ RPl'SN ll(EM PP1<F KEJ.lllUVl RWiffiN cmRKfl l Menteri .. T f'ErEllllJnPagJ,_ ii, .. ~·Keuangan lroolf BUN PEn,\WMCM lffii{SITTlll& .Pa\\ll11lll!lQJU) Pe,\SlllJI f'ErElll]n RPl'SN, f'Erea!llfl - - - CMP81:i1fm - RUU/i'llN &l'til - l If . SEPil;JJ KEJ.lllUV1 /.lc¼l;i - - - AWlrall lffli{SITTl!lclin lffli{SU irnl:!E&l';UJ 1'81,6l81ln /llwra,BLN .. t BLN PErealllflRDP- mn Pffg,a DJA lrootf ., lrooi BlA'J A3pe; lmOPA KebiJ1lll ~ - BUN • l 1'811\Slml '--1 Dara I Rircian ~ PagJlrrllnf l'81JiU]ra1 PEraaahlnRDP- ~ ',-' c- BUN -- BUN "':'""'t BlA'J ~ i I UStlanlrli0sifwJ - n.l -PPA-BUN KebiJ1ll1 Dara lffii{SITTl!l f l'eliESUlianRDP- RIJ43LN BLN - .. 1-. lffii{SITTlllllPA - I • lrd~iAllll ~ - . BLN I l'eliESUlianRKII I --- ____ .. KPA-BUN KEhJ!tanC0rn BlA'J LN D. Struktur Kelembagaan Pengelolaan BA BUN Pelaksanaan tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola BUN dan sebagai pemimpin Kementerian Keuangan saling bersinggungan. Namun, berkenaan dengan pelaksanaan operasional sebagai pengelola BUN dan sebagai pemimpin Kementerian Keuangan, terdapat perbedaan dalam struktur kelembagaan. Berkaitan dengan pelaksanaan operasional BA Kementerian Keuangan selaku K/L, Kementerian Keuangan mempunyai struktur kelembagaan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 1.Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Kementerian Keuangan;
2. 2.Unit eselon I/unit eselon II/ satker di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai KPA. Bentuk organisasi KPA tersebut sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai organisasi K/ L; dan
3. 3.Pengguna Anggaran menetapkan rencana kinerja, sedangkan KPA merupakan unit operasional yang melaksanakan rencana kinerja yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Dengan demikian, KPA bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dalam hal capa1an kinerja tersebut. Dalam hal ini, KPA adalah satuan kerja (satker). Sementara itu, berkenaan dengan pengelolaan BA BUN, Kementerian Keuangan mempunyai struktur kelembagaan sebagai berikut:
4. 1.Menteri Keuangan adalah Pengguna Anggaran BUN;
5. 2.Unit eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPA BUN. Sama halnya dengan struktur K/L, PPA BUN bertanggung jawab atas program; dan
6. 3.Instansi pemerintah (baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun K/L lainnya) atau pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai KPA BUN. Sebagai catatan, KPA BUN yang dimaksudkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah KPA BUN yang menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan BUN, dapat dilaksanakan oleh KPA BUN atau pihak lain yang mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan BUN maupun menyalurkan dana Alokasi Anggaran BUN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Analog dengan kelembagaan BA K/L, KPA BUN juga sama dengan satker dan bertanggungjawab atas kegiatan. Sebagai contoh, struktur organ1sas1 BUN tahun 2018 digambarkan pada Gambar 1.2. www.jdih.kemenkeu.go.id PPADUN l"•t1C•lolaanl.'t:11n£: (!JlHt.01) !Jltl!ASDJPPR j!J!l!l.01.G) l.Pemb,.yaranbun_g3dan <:kil"" pokokutang dan kewa/lbar,lainnya(Pinjam"n LN, SBN dan P!r,Jaman ON) 2.Pen,.,11,anP!nlamanLN: a.Penarlkanplnjamantunal; b,P.,r,arikanplnjaman k.,g!at"n
7. 3.Pen.,rbltan Surat Berharg~ N"gara: 4.P.,nar!kanplnjam3ndalam negerlb•ra,a!d;>r!BUMtl, Ketcrangan: 1111111 c::J PPA DUN Petti::ek>la.n Hibah {9?9.021 Oit.Pembl•yun S.Tr:uufernon Oana Perlmbancan OJPK {9!1!1.02.7) DelanjaHibah yangbersumber d.orllu.uNegerl !?inJaman/HlN): 1.P!njam,onv,.nc: dl!eru~hib,.hk;,n; 2.H/b,.hyi>ng dit•mJ>hiba,hkan Olt.EASOJPPR (!199.02.7} l.Pf!n1>dmaan /pf!ndapatan) t"',:ncana dar! lNyang p1>narikannya mdalulKPPN; 2.B1>lanjahihah k1>tN; 3,5.,1,.nJa t,:rkait ?"ndapatan h,bah(Oanklng Commhsk>n) DJPK PPADUNP•nr•lol ...... 1,wuwi "-'""rinwh ~».o:s} Gambar 1.2 STRUKTUR BUN TA 2018 ~Jl'IJ;N PPAIJIINP..,J:.tO-tl_,._,.,....,....._("ff-1M) MENTERI KEUANGAN PA999 OJPK l' ..AillVN .........wi.-T,-•mluo o-...i.&o~.. •0.-~~) OJA Koordlnator PPA BUN PJA") PPAIIW4P..,1ffl>lu.. lkl-i-, tahtnv•I-) Pl>AillUNhnJ'"°"'-"" T~..,. ... i...11do .. w•l'n"M!t) PP:,::~~r:.!:•.. i'flA BUN Per>,t;elol..nPPA Bl.,'N Peopl~huin Hli:..h (U!t.02) ort.PTNOPOJPK DJPPR ::>ir•ktoratSMl DJPON 1,,,.n.1:11 Oit.SMI OJPBN I ' Tr.anuMI Ktnma ::====-===~':;::~i::=::7"';;::=:::i::'.___ ,_:::i=:===:;=f";;===i:::_~ ~::==:=a-;:.::.::.-::_~ ~----'--.,.·""--__, .::====:'.. ~====~ Cit.Dill-per K ■ nwi\Papua Olt.SP.!>JPON (n,.02.7) h1anjaHibah h Daerahyang bersumberdarl Pendapaun DalamNec«rl,
a.flehab!lita•! danflekonnruhl Pa;ca8encan.:o b.HibahA!r c.HibahSanlu,I eoN 1n,.03.8J 1.K,:wajlban Pf!n)amlnan Pf!merintah {01t.EAS) 2.PMN pf!nuca;an kf!padatPEl(Oil. PKRN) 3.Kewajiban Pf!njaminan Pemerintahata; Plnjaman tang;ungk.,pada 8UMN{Dlt. PKflN) Oit.KNO-DJKN {9'9.03.8) 1,PMNkepada 9UMNdibawah pemb!naandan pencawa,an Menkf!u 2.PMNtainnya SesMenllUMNKernenterlan BUMN ,,,,.03.8) 1.PMN kep"d" 8UMN di b"wahpemb!n.:oandan pengawu.,nM<!nl«rl BUMN 2.PMNt.,lnnya BlUPusatPen&elola,onO•n• PembJayaanPerumah•n ,,,,.:.J.8) o.,n.,9ergul!rPu,at Pf!nge!oJ.,anOana Pf!mbl"Y"""Perumahan Pf!ngf!mbangan p.,nd!d,kan 2.P1>mblayaan UMKMmelalul 8tUPIP PKPPJM/ Sekbu,-!'IKF 1,,,.o:u1J 1.PMNhpada organlsa,Vlemb aga kf!uang~n lnterna,lonal 2.PMNla!nnya ,,,,.04.9) l.Pen,:r·maan c!c,!an pf!ngembal!an pf!mbf!rian p!njaman; 2.P,:mb,:rian Pinjaman l.Kr,:ditlnve;ta,1 Pem,:rlnlah dan plnjaman p,:merlnlah Oir .. kturUtama LMAN (99,.03.8) t'embUy;o"n lnveuuJk,.pada BLULMAN OJPK (99,-.:l8.l2) S.Papw, Oarat {!1!1,.!1 9 •13) (999.0S.10) Cadang,u>-9eru OJPBt4 Pengdolaan 1) OanaTran,fer Pemetlntah (!199.08.12) pembayaran Umurn Daerah Ongkcn.Angkut Jamlnan$<>•1a!, a) Dana 8a&I Has!! 2. Dana Otonoml Beras PNS di be!anj 3 seli,ih b) Dana A!oka$l Khu,.n dan Oana Ohtrlk hug;o bera• Bubg, 2).DanaTran•f.,, Khusus a}DAKF!slk b)OAKt~onFie,lk Khu,.,. 2)0ana KehUmf!waanOIY Pedalaman P,:rh<tunganflhak Papua Ket,Sa(PFK)seru ,,, p .. ndapatandan be1anjayangarkalt den11an penge!olaan ka; OtULPMUKP (!19!1.::3.8) DanaB.,rgullrs .. k1or KdautandanP .. rik.,nan OltJenlndustrltocam,Mesln, AlatTransportnidan Elektronlka {!199.07 •.U) !JltjenlKP Komlnfo (9'9.07.11) (!19!1.0ll.12) 1.C.. dang"n Bf!lanja P,:g.,wa!; 2.C.. dangan 8antuan So,!a! 3.Cadang.,n!i!elanja taln-1.,in BLULPOBKUKM (,H.03.S} Oana8eri:,urir Koperul,Usaha Mikro,Kedldan Menengah Deputibx;lan&pena:•mbanc•n dantestrukturlsaslunha, Kernf!nkoUKM {9!1!1.07.11) Sub,ldil/PKURdanSub,ldlbunga '"" KemenPU PERA ,,,,.::7.11) Sub>ldlBungaKr1>dlt Perumahan DitjenClpt• Katy• PU PERA (!1!19.07.11) Subsldlbun51.,irberslh KemenPUPERA (,!1!1.07.11) Subsldlbantuan uangmuka P"'umahan Oitjenlndustrl kimla,tekstll, danAneka 1,u.07.11) OJtjenPSP (9!1!1.07 •.11) SubsldlPupuk KawasanDln'lan l<arlmun ,,,,.011.12) Opeu,lona!lemba51 Y"ngbf!lumpunya8A Satkf!rKhu~us PelaksanaKec!atan UsahaHuluMinyakdan Gas8umi {!199.CS.12} Dan.,Qp.,,ulonal K.,g;.,1anSKKMlgu PKPPIM/SekbanDKF ,,,,.99..U) l.P.,ngelu"r"nKerjaS"m" lnternulonal; 2.P.,nge1ua,.,nP.,,j.,nJ!an Hukumlntern,>;lnn.,r; Olt.PNBP,OJA {!1!19.'9.U} Penerlm;oanMlga; www.jdih.kemenkeu.go.id Kelembagaan BUN sebagai pengelola BA BUN memiliki karakteristik yang berbeda dengan struktur pengelolaan anggaran pada BA K/L pada umumnya. Keunikan karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut:
1. 1.dalam rangka menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran BUN, Menteri Keuangan menetapkan PPA BUN yang merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. 2.PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan formula penghitungan yang digunakan dalam penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan penyusunan RDP BUN sesuai karakteristik masing-masing BA BUN;
3. 3.PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan KPA BUN;
4. 4.PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN selain yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini;
5. 5.KPA BUN dapat dijabat dan dilaksanakan oleh pejabat pada unit di dalam maupun di luar Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. 6.penetapan Alokasi Anggaran BUN dapat dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang direncanakan atau dapat pula ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. Perbedaan karakteristik antara BA K/L dan BA BUN berakibat pula pada perbedaan peran PPA dan KPA BUN. Secara struktur pengelolaan anggaran, tidak terdapat PPA dalam BA K/L. Dalam BA BUN, PPA BUN bertugas melakukan koordinasi dengan KPA BUN, antara lain dalam rangka penyusunan RDP BUN. PPA BUN juga bertugas antara lain menyusun laporan keuangan berdasarkan penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntasi KPA BUN atau tingkat unit akuntansi PPA BUN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN yang dikelolanya. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro u. Kepala www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PMK.02/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PERENCANMN, PENELMHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANMN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PEDOMAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA A. PENDAHULUAN Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 ten tang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP 90/2010) disebutkan bahwa selain menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menyusun RDP BUN. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 16 ayat (2) PP 90/2010 disebutkan bahwa pada awal tahun, Pengguna Anggaran BUN dapat berkoordinasi dengan menteri/ pimpinan lembaga atau pihak lain terkait penyusunan indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan dengan memperhatikan prakiraan maju dan aspek lain sesuai karakteristik masing-masing BA BUN. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF) merupakan sebuah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi anggaran yang dibutuhkan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Prakiraan Maju. Prakiraan Maju merupakan ancar-ancar atau indikasi kebutuhan anggaran jangka menengah yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam jangka menengah terse but. Secara umum KPJM yang komprehensif memerlukan 3 (tiga) unsur dalam konteks perencanaan jangka menengah, yaitu: www.jdih.kemenkeu.go.id
7. 1.Proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran (resource envelope) sebagai batas atas pagu belanja untuk mendanai berbagai rencana belanja pemerintah.
8. 2.Indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kinerja yang telah ditargetkan.
9. 3.Kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal tersebut, yaitu antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang tengah berjalan (on going policies). Berbeda dengan KPJM untuk anggaran kementerian negara/lembaga yang memiliki arah kebijakan jangka menengah, KPJM untuk BA BUN menghadapi tantangan berupa ketiadaan arah kebijakan jangka menengah untuk sebagian komponen BA BUN dalam RPJM 2020-2024. Hal tersebut terjadi karena komponen-komponen dalam BA BUN memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Sebagian program/kegiatan terkait dengan BA BUN bersifat ad hoc dan berlaku pada tahun tertentu saja, yang disusun sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan/ atau arahan Presiden/Wakil Presiden. Dengan demikian, tidak semua komponen BA BUN dapat disusun prakiraan majunya, seperti misalnya BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang sebagian di antaranya berupa dana cadangan. Dalam kondisi tersebut, penyusunan Prakiraan Maju BA BUN juga beragam. Sebagian diantaranya disusun dengan menggunakan perhitungan tertentu, seperti misalnya Prakiraan Maju untuk subsidi energi, sebagian transfer ke daerah dan dana desa, dan pembiayaan anggaran. Namun, perhitungan Prakiraan Maju untuk BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), misalnya dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan negara. Dalam kerangka tersebut, penyusunan KPJM BA BUN disusun pada level kegiatan, yang diusulkan oleh KPA BUN untuk kemudian dikompilasi oleh PPA BUN. Selanjutnya, Prakiraan Maju BA BUN juga harus dilakukan up-date atau dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini sejalan dengan penyampaian RKA-K/L, dengan penjelasan sebagai berikut:
10. 1.pemutakhiran Prakiraan Maju yang pertama dilakukan pada bulan Juli, merupakan pemutakhiran besaran Prakiraan Maju yang sudah disusun pada tahun sebelumnya (pada saat penyampaian RKA-K/L www.jdih.kemenkeu.go.id Alokasi Anggaran (pagu APBN) atau RKA-K/L APBN Perubahan tahun berjalan) disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro terkini, ditambah dengan kebijakan baru pada saat penyusunan RUU APBN tahun yang direncanakan;
11. 2.pemutakhiran Prakiraan Maju yang kedua dilakukan pada bulan November, merupakan pemutakhiran besaran Prakiraan Maju yang sudah disusun pada saat penyampaian Pagu Anggaran pada bulan Juli, disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro terkini ditambah kebijakan baru yang muncul pada saat pembahasan RUU APBN dengan DPR;
12. 3.Pemutakhiran Prakiraan Maju yang ketiga dilakukan pada saat penyampaian RKA-K/L APBN Perubahan, merupakan pemutakhiran besaran Prakiraan Maju yang sudah disusun pada saat penyampaian Alokasi Anggaran disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro terkini ditambah kebijakan baru yang muncul pada saat pembahasan RUU APBN Perubahan dengan DPR. Selain itu, pemutakhiran Prakiraan Maju juga harus disesuaikan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, yang keluar pada bulan Januari-Februari tahun berikutnya. B. DASAR PERHITUNGAN KPJM BA BUN Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam RPJM 2020-2024 tidak disebutkan secara eksplisit arah kebijakan jangka menengah untuk semua komponen BA BUN. Sasaran strategis yang tercantum dalam RPJM tersebut antara lain hanya terkait dengan kebijakan subsidi dan transfer ke daerah dan dana desa. Berkaitan dengan itu, dalam rangka penyusunan KPJM untuk BA BUN, PPA BUN dan/atau KPA BUN menyusun KJPM BA BUN dengan memperhatikan usulan KPJM dari pihak terkait, serta dengan mempertimbangkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, penyusunan KPJM BA BUN beragam sesuai dengan karakteristik masing-masing BA BUN, dengan penjelasan sebagai berikut:
13. 1.Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01) KJPM Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01) disusun dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai Strategi Pengelolaan Utang Negara (SPUN), yang memperspektifkan pengelolaan utang negara dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan www.jdih.kemenkeu.go.id 4 (empat) tahun. Jumlah akumulatif pengelolaan utang yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut selanjutnya dirinci tiap tahun, dan besaran angkanya disesuaikan dengan postur APBN tahunan. SPUN dimaksudkan untuk:
a.Mengakomodasi peningkatan kebutuhan indikasi pembayaran bunga utang;
b.Mengakomodasi perubahan indikator ekonomi makro, nilai tukar dan tingkat bunga; dan
c.Mengakomodasi penyesuaian kebijakan pemerintah terkini. Dalam hal ini, proyeksi pembayaran bunga utang yang harus dibayar tiap tahun atau dalam jangka menengah dipengaruhi oleh antara lain besaran outstanding utang, bunga LIBOR, kurs, dan tambahan utang baru. Selain mengenai pengelolaan utang, Keputusan Menteri Keuangan mengenai SPUN Juga mencantumkan kebijakan mengenai penjaminan. Kebijakan mengenai penjaminan tersebut selanjutnya menjadi dasar dilakukannya penyusunan KPJM mengenai penJamman.
1. 2.Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02) Penyusunan KPJM untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02) dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri disusun dengan berdasarkan pada pagu yang tercantum pada naskah perjanjian hibah, komitmen dari lender/donor mengenai batas maksimal disbursement tiap tahun, jangka waktu pinjaman/hibah tersebut dialokasikan dan kinerja kegiatan. Dalam rangka pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, KPJM disusun dengan berdasarkan pada daftar rencana pemberian hibah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Proyeksi hibah dari luar negeri untuk tahun tertentu didasarkan pada realisasi pencairan hibah tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa komitmen dari luar negeri. Penyusunan KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02) dalam rangka pengelolaan pendapatan hibah, disusun dengan berdasarkan pada indikasi penenmaan hibah yang direncanakan dan pencairannya melalui KPPN dengan mengacu www.jdih.kemenkeu.go.id kepada perJanJ1an hibah, komitmen dari donor mengenai batas maksimal disbursement tiap tahun, jangka waktu hibah tersebut dialokasikan, dan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga selaku executing agency/implementing agency. Penyusunan KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02) tersebut, tidak termasuk untuk penyusunan KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02) dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari rupiah murni.
2. 3.Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) meliputi antara lain PMN untuk BUMN, PMN untuk organisasi/lembaga keuangan internasional, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola oleh LPDP, dan Dana Bergulir yang dikelola oleh BLU. KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) disusun dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah tahun anggaran direncanakan yang memerlukan partisipasi BUMN/lembaga. Namun, deviasi atas KPJM sangat mungkin terjadi apabila terdapat perubahan kebijakan. KPJM untuk PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional disusun berdasarkan jadwal pembayaran voting shares pemerintah pada organisasi/lembaga keuangan internasional. Dengan pembayaran yang telah terjadwal, dimungkinkan terjadi deviasi antara KPJM dengan usulan alokasi tahun direncanakan yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang fungsional organisasi/lembaga keuangan internasional. Untuk pengeluaran yang hampir setiap tahun perlu dialokasikan untuk mendukung program prioritas Pemerintah seperti dana bergulir Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan LPDB KUMKM, angka KJPM disusun dengan memperhitungkan kinerja penggunaan dana tahun sebelumnya, dan rencana penggunaan dana ke depan. KPJM untuk Dana Bergulir dan DPPN disusun oleh KPA BUN dan Pengguna Dana dengan mempertimbangkan paling sedikit kinerja historis, proyeksi penyaluran, dan ketersediaan kas. Untuk PMN kepada BUMN, KPJM-nya tidak selalu dapat dilakukan karena kebijakan pengalokasian PMN rata-rata bersifat ad hoc, diberikan dalam jangka waktu tertentu saja. www.jdih.kemenkeu.go.id KPJM untuk Dana Kewajiban Penjaminan disusun dengan berpedoman pada proyeksi outstanding kewajiban pihak yang dijamin, tingkat probability rate of default, dan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Deviasi antara KPJM dan usulan alokasi sangat mungkin muncul, mengingat adanya deviasi antara proyeksi dan realisasi outstanding, fluktuasi nilai tukar, serta kemungkinan perubahan probability rate of default.
3. 4.Bagian Anggaran Pengelolaan Pemberian Pinjaman (BA 999.04) Penyusunan KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Pemberian Pinjaman dilakukan berdasarkan naskah perJanJ1an mengenai Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dan proyeksi pinjaman luar negeri yang akan diteruspinjamkan kepada BUMN /Pemerintah Daerah. Besaran angka pemberian pinjaman per tahunnya didasarkan pada usulan dari BUMN /Pemda sebagai user pemberian pinjaman, atau dari K/L pengguna anggaran.
4. 5.Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) disusun dengan berdasarkan pada arah kebijakan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJM, Undang-Undang Desa terkait dengan proyeksi dana desa, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Formula perhitungan proyeksi transfer ke daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Dana Perimbangan. Dalam hal ini, besaran proyeksi transfer ke daerah dan dana desa per tahunnya tergantung kepada kapasitas fiskal. Misalnya, besaran DAU dan DBH sangat dipengaruhi oleh proyeksi penerimaan negara. Sementara itu, proyeksi penerimaan negara dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional.
5. 6.Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Sama halnya dengan transfer ke daerah dan dana desa, arah kebijakan subsidi dalam jangka menengah juga tercantum dalam RPJM. Berdasarkan kebijakan tersebut, disusunlah KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07). Formula yang digunakan untuk memproyeksi KPJM belanja subsidi berbeda-beda, www.jdih.kemenkeu.go.id tergantung pada komponen masing-masing. Perhitungan subsidi BBM didasarkan pada besaran subsidi yang ditetapkan, asumsi nilai tukar, dan harga minyak. Selain itu, perhitungan subsidi BBM juga dipengaruhi oleh volume BBM, dan LPG tabung 3 Kg. Kebijakan subsidi dalam RPJM tersebut terus dilakukan pemutakhiran sesuai dengan kondisi terkini dan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan dilakukan ke depan. Dokumen-dokumen terkait dengan kebijakan subsidi dituangkan antara lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai subsidi energi dan subsidi non energi.
6. 7.Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) sebagian besar merupakan cadangan, seperti antara lain cadangan beras pemerintah, cadangan benih nasional, cadangan risiko kenaikan tanah, cadangan belanja pegawai, dana operasional bagi lembaga yang belum memiliki bagian anggaran sendiri, dan cadangan lainnya. Untuk anggaran yang bersifat cadangan, yang pada dasarnya besar merupakan diskresi Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam praktek yang berlaku selama ini, penyusunan KPJM untuk dana cadangan dilakukan oleh unit penyusun proyeksi postur APBN jangka menengah.
7. 8.Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) Bagian Anggaran Pengelolan Transaksi Khusus (BA 999. 99) meliputi antara lain pengelolaan pembayaran manfaat pensiun, jaminan pemerintah, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara, pengeluaran keperluan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dana dukungan kelayakan (viability gap fund), pengeluaran untuk kerja sama internasional, dan penerimaan migas. Untuk sebagian transaksi khusus, seperti pembayaran manfaat pensiun dan juga pengeluaran untuk kerja sama internasional dapat dibuatkan KPJM- nya. Proyeksi KPJM pengelolaan pembayaran manfaat pensiun disusun dengan memperhatikan jumlah pensiunan. Kebijakan mengenai hal ini dilakukan di Badan Kepegawaian Negara dan PT Taspen. Sementara itu, terkait dengan kerja sama internasional, pengalokasiannya didasarkan pada tagihan untuk tahun tertentu dari lembaga internasional, dan usulan untuk proyeksi tagihan ke www.jdih.kemenkeu.go.id depan. Besaran kontribusi sosial ini sangat dipengaruhi oleh asumsi valuta asing yang digunakan. C. ILUSTRASI PERHITUNGAN KPJM BA BUN Pada bagian ini diilustrasikan cara perhitungan KPJM untuk kegiatan pemberian subsidi energi. Misalkan, dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan nasional terkait kedaulatan energi, salah satu program prioritas Pemerintah adalah peningkatan aksesibilitas energi melalui kegiatan prioritas konversi BBM ke BBG untuk rumah tangga dan transportasi. Salah satu sasaran kegiatan tersebut adalah terdistribusinya paket LPG 3 Kg kepada 26 (dua puluh enam) juta rumah tangga miskin. Perkiraan subsidi LPG 3 Kg tahun 20xx sebesar Rp 4.100/Kg dan inflasi 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun. Jumlah rumah tangga miskin sasaran diasumsikan turun sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun. Reviu: Deskripsi Kebijakan Ya Kebijakan Peningkatan aksesibilitas Tanggal Efektif Kebijakan energ1 melalui Konversi BBM ke BBG untuk rumah tangga dan transportasi Tahun 20xx Isi - Pendistribusian LPG 3 Kg Ke bijakan kepada rumah tangga miskin sasaran Kegiatan Keluaran (Output) Kegiatan - Rumah tangga sasaran turun sebesar 10%/tahun Terdistribusinya LPG 3 Kg Ya kepada rum ah tangga miskin sasaran Pendistribusian LPG 3 Kg Ya kepada 26 juta rumah tangga miskin sasaran Reviu Tidak Keterangan Otoritas implementasi kebijakan yang dituangkan dalam RKP Konsistensi dengan kebijakan pemerintah Relevansi dengan kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id Sifat Berlanjut Ya Keluaran Berhenti Tidak Berhenti tidak (Output) perlu meneruskan rev1u Sifat Berlanjut Ya Komponen Berhenti Perlakuan Berlanjut (fixed price) Ya Harga Berhen ti (adjusted price) Perlakuan Volume tetap Volume Volume dapat disesuaikan Ya Total Hitung total kebutuhan Alokasi alokasi setelah disesuaikan Estimasi Biaya: (dalam miliar rupiah) Pilih Harga Jumlah RT Budget PM 1 PM 2 Berlanjut Nama Kebijakan sasaran 20xx 20xx+l 20xx+2 atau Berhenti Komponen @3 kgxRp 26 juta kebijakan 4.100/kg (10%/tahun) 319.80 287.82 259.04 Berlanjut Komponen pendukung kebijakan (diuraikan sesuai dengan kebutuhan 100.00 103.50 107.12 Berlanjut dalam rangka mengelola dan mengimplementasikan kebijakan) Total biaya Keluaran (output) 419.80 391.32 366.16 pemberian subsidi LPG 3 Kg MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ....-::::::=::::::::.:.....__ Kepala Bagi menterian ,¢ SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PMK.02/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PERENCANMN, PENELMHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANMN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA A. Penyusunan dan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA BUN)
8. 1.Persiapan Penyusunan RKA BUN
a.PPA BUN menyiapkan daftar pagu rincian per Satker yang berfungsi sebagai batas tertinggi pagu Satker.
b.KPA BUN menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kertas Kerja Satker (KK Satker) termasuk aplikasi RKA-K/L DIPA.
c.KPA BUN menyusun dokumen pendukung antara lain sebagai berikut: 1) Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR) untuk tiap keluaran (output) kegiatan; 2) Rincian Anggaran Biaya (RAB), jika ada; 3) khusus untuk dokumen teknis yang tidak disusun oleh Satker atau berasal dari executing agency, KPA BUN bertugas mengumpulkan dan menyatukan dokumen pendukung dari Satker tersebut, antara lain meliputi: a) rencana bisnis dan anggaran serta data dukung teknis lainnya; dan b) data dukung teknis untuk masalah tertentu, antara lain peraturan perundang-undangan, Presiden/Wakil Presiden yang mendasari kegiatan/keluaran (output) atau dokumen lainnya. arahan adanya seJen1s www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 2.Mekanisme Penyusunan KK Satker dan RKA BUN
a.Mekanisme Penyusunan KK Satker Penyusunan rincian anggaran kegiatan yang direncanakan dituangkan dalam dokumen KK Satker dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L DIPA. Informasi yang dituangkan pada KK Satker merupakan informasi rincian anggaran untuk menghasilkan keluaran (output) sampai dengan tingkat detail biaya. Penyusunan KK Satker dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) Satker melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA; 2) pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian dalam buku manual aplikasi RKA-K/L DIPA; 3) setelah meyakini kebenaran semua 1s1an yang ada, kemudian mencetak KK Satker berkenaan; dan 4) melengkapi data dukung yang diperlukan sebagai bahan penyusunan RKA BUN.
b.Mekanisme Penyusunan RKA BUN RKA BUN merupakan dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana, baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan yang disusun oleh KPA BUN. Penyusunan RKA BUN menggunakan aplikasi RKA-K/L DIPA, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Satker melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA; 2) meneliti kesesuaian isian RKA BUN dengan KK Satker yang telah disusun; 3) dalam hal RKA BUN telah sesuai dengan KK Satker dan dokumen pendukungnya, KPA BUN dapat mencetak RKA BUN melalui aplikasi RKA-K/L DIPA dengan menggunakan menu cetak RKA BUN; dan 4) menyampaikan RKA BUN (bagian A, B, C, dan D) yang telah ditandatangani oleh KPA BUN bersamaan dengan KK Satker dan data dukung terkait kepada APIP K/L untuk direviu. www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 3.Mekanisme Penyesuaian KK Satker dan RKA BUN
a.Mekanisme Penyesuaian KK Satker Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alokasi Anggaran BUN mengakibatkan perubahan KK Satker, KPA BUN menyesuaikan KK Satker dengan langkah-langkah se bagai berikut: 1) melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA untuk selanjutnya melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan; 2) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan sesuai dengan pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/ atau Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan oleh PPA BUN; 3) menyesuaikan alokasi anggaran angka dasar dan menuangkan alokasi anggaran inisiatif baru mengacu pada proposal yang telah disetujui dalam KK Satker; 4) melengkapi data dukung sesuai dengan pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alokasi Anggaran BUN; dan 5) mencetak KK Satker hasil penyesuaian sebagai dasar penyesuaian RKA BUN.
b.Mekanisme Penyesuaian RKA BUN Berdasarkan KK Satker yang telah disesuaikan, KPA BUN menyesuaikan RKA BUN dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) melakukan login aplikasi RKA-K/L DIPA untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan; 2) mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan yang telah dituangkan dalam KK Satker sesuai dengan pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/ atau Alokasi Anggaran BUN; 3) setelah diyakini kebenarannya, mencetak RKA BUN yang telah disesuaikan; dan 4) menyampaikan RKA BUN (bagian A, B, C, dan D) yang telah disesuaikan bersamaan dengan KK Satker yang telah disesuaikan beserta data dukung terkait kepada APIP K/L untuk direviu. www.jdih.kemenkeu.go.id B. Reviu RKA BUN oleh APIP K/L
1. 1.Reviu RKA BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran BA BUN, RKA BUN yang telah disusun oleh KPA BUN disampaikan oleh KPA BUN kepada APIP K/L untuk direviu, dengan fokus reviu sebagai berikut:
a.kesesuaian RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN dan ketentuan perencanaan penganggaran yang berlaku; dan
b.kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN antara lain dasar hukum penganggaran, TOR, RAB, dan/atau dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal terdapat pemutakhiran Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mengakibatkan perubahan RDP BUN, KPA BUN menyesuaikan RKA BUN berdasarkan pemutakhiran rincian Pagu Anggaran BUN yang disampaikan oleh PPA BUN. Selanjutnya, RKA BUN yang telah disesuaikan oleh KPA BUN disampaikan kepada PPA BUN. Pelaksanaan reviu RKA BUN berdasarkan pemutakhiran rincian Pagu Anggaran BUN akan dilakukan oleh APIP K/L bersama- sama dengan reviu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN.
1. 2.Reviu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN Dalam hal Alokasi Anggaran BUN mengakibatkan perubahan RDP BUN, KPA BUN menyesuaikan RKA BUN berdasarkan perubahan rincian Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan oleh PPA BUN. Selanjutnya, RKA BUN yang telah disesuaikan oleh KPA BUN sebelum disampaikan kepada PPA BUN, terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu. Reviu RKA BUN oleh APIP K/L difokuskan untuk meneliti perubahan sesuai Alokasi Anggaran BUN dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal dana BUN tersebut digeser ke sub BA BUN yang lain, pergeseran dana BUN tersebut tidak perlu direviu lagi oleh APIP K/L. Langkah-langkah teknis reviu RKA BUN oleh APIP K/L selengkapnya tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini. Dalam hal reviu RKA BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN belum dilakukan oleh APIP K/L sebelum RUU APBN/Nota Keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pelaksanaan reviu RKA BUN akan dilakukan oleh APIP K/L pada saat reviu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN secara menyeluruh untuk www.jdih.kemenkeu.go.id keseluruhan RKA BUN yang disampaikan oleh KPA BUN kepada APIP K/L. C. Penyusunan dan Penyesuaian RDP BUN RDP BUN adalah himpunan RKA BUN yang disusun menurut unit organisasi, fungsi, dan program.
2. 1.Mekanisme Penyusunan RDP BUN Berdasarkan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN melakukan penyusunan RDP BUN dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a.menghimpun/mengkompilasi KK Satker dan RKA BUN serta dokumen pendukung yang telah direviu oleh APIP K/L sesuai dengan BA BUN yang dikelolanya;
b.me-restore ADK yang disampaikan KPA BUN dalam aplikasi RKA-K/L DIPA;
c.menyusun RDP BUN secara utuh sesuai dengan BA BUN yang dikelolanya;
d.meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN meliputi: 1) total Pagu Anggaran BUN; 2) sumber dana; dan 3) sasaran kinerja;
e.apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN, PPA BUN melakukan koordinasi dengan KPA BUN untuk melakukan perbaikan RKA BUN;
f.menuangkan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis pada bagian J formulir I, antara lain berupa: 1) strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis; dan 2) uraian deskripsi masing-masing program dan unit organisasi penanggung jawab;
g.dalam hal RDP BUN telah sesuai dengan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN dapat mencetak RDP BUN melalui aplikasi RKA-K/L DIPA dengan menggunakan menu cetak RDP BUN; dan
h.menyampaikan RDP BUN yang telah dicetak dan ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN beserta dokumen terkait kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan. www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 2.Mekanisme Penyesuaian RDP BUN Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/ atau Alokasi Anggaran BUN mengakibatkan perubahan RDP BUN, PPA BUN menyesuaikan RDP BUN dengan tahapan sebagai berikut:
a.menyampaikan rincian pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alokasi Anggaran BUN yang berubah kepada KPA BUN sebagai dasar penyesuaian RKA BUN;
b.menghimpun/mengk<?mpilasi KK Satker dan RKA BUN berikut ADK yang telah disesuaikan oleh KPA BUN dan direviu oleh APIP K/L dalam lingkup BA BUN berkenaan;
c.menyusun RDP BUN secara utuh sesuai dengan BA BUN yang dikelolanya;
d.meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/ atau Alokasi Anggaran BUN yang meliputi: 1) total pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/ atau Alokasi Anggaran BUN; 2) sumber dana; dan 3) sasaran kinerja;
e.apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN dengan pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPA BUN melakukan koordinasi dengan KPA BUN untuk melakukan perbaikan;
f.dalam hal RDP BUN telah sesuai dengan pemutakhiran Pagu Anggaran BUN dan/atau Alokasi Anggaran BUN, PPA BUN dapat mencetak RDP BUN melalui aplikasi RKA-K/L DIPA dengan menggunakan menu cetak; dan
g.menyampaikan RDP BUN yang telah disesuaikan dan ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN beserta dokumen terkait kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan. D. Hal-hal Khusus Dalam Penyusunan RDP BUN
1. 1.Dalam hal terdapat kegiatan/keluaran (output) baru berdasarkan kebijakan Pemerintah dan/ atau hasil pembahasan dengan Komisi terkait di DPR, PPA BUN melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id
a.mengusulkan rumusan kegiatan/keluaran (output) sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk diteliti dan selanjutnya ditetapkan sebagai referensi dalam aplikasi RKA-K/L DIPA;
b.berdasarkan rumusan nomenklatur kegiatan/keluaran (output) yang telah ditetapkan, Satker, KPA BUN, dan PPA BUN menggunakan rumusan tersebut sebagai dasar penyusunan KK Satker, RKA BUN, dan RDP BUN;
1. 2.Dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA BUN sampai batas waktu yang ditetapkan, PPA BUN dapat menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya KPA BUN wajib menyampaikan RKA BUN kepada PPA BUN berdasarkan RDP BUN yang telah disusun;
2. 3.Untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), RDP BUN tertentu yang belum dapat disusun sebelum ditetapkannya Undang-Undang mengenai APBN, dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan dengan mekanisme sebagai berikut:
a.menteri/pimpinan lembaga mengajukan usulan permintaan dana dari Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) beserta dokumen pendukung kepada Menteri Keuangan selaku PA BUN. Usulan permintaan dana beserta dokumen pendukung harus terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu;
b.Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) menindaklanjuti usulan menteri/ pimpinan lembaga sesuai disposisi Menteri Keuangan selaku PA BUN;
c.dalam hal usulan menteri/pimpinan lembaga dapat dipertimbangkan untuk didanai dari Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) melakukan penilaian usulan menteri/pimpinan lembaga tersebut berdasarkan TOR dan RAB dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara (fiscal space);
d.ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian usulan permintaan dana dari Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam www.jdih.kemenkeu.go.id Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penggunaan anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). Format Formulir RDP BUN LAMPIRAN III-1 RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA FORMULIR 1: INDIKASI KEBUTUHAN DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 20XX A. BAGIAN ANGGARAN B. VISI C. MISI D. SASARAN STRATEGIS ......................... (Berisikan Nomenklatur BA BUN beserta kodenya) ......................... (Berisikan uraian Visi dari dari Kementerian Keuangan) ......................... (Berisikan uraian Misi dari dari Kementerian Keuangan) 1.
1. 2.. ........................ , dst } (Berisikan Sasaran-sasaran Stralegis Kementerian Kuunngrm) E. FUNGSI 1.
2. 2.. ........................ , dst } (Berisikan Fungsi - Fungsi yang dijalankan Kementerian Keuangan) F. PRIORITAS NASIONAL 1.
3. 2.......................... , dst } (Berisikan Prioritas Nasional Kementerian Keuangan) G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/ INISIATIF

(1)BARU II. PROGRAM/ ESELON I/ HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ ANGKA DASAR/ INISIATIF BARU
(2)Sasaran Strategis 1 ...... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis 1 _ sesuai Renstra KIL) __ _________________________________ _ Jumlah Angka Dasar Jumlah lnisiatif Baru Program .... (Berisikan uraian Nama Program) Eselon I ......................... (Berisikan uraian Nam a Unit) J:!.asil ......................... (Berisikan uraian Hasil) lndikator Kinerja Utama Program 1 · ························· } (Berisikan /KU Program)

2.......................... , dst - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - Angka Dasar lnisiatif Baru Ost... Sasaran Strategis 2 ...... (Berisikan Uraian Sa saran Strategis 2 _ sesuai Renstra KIL) ___________________________________ _ Jumlah Angka Dasar Jumlah lnisiatif Baru Program .... (Berisikan uraian Nama Program) Eselon I ......................... (Berisikan uraian Nam a Unit) Hasil ......................... (Berisikan uraian Hasil) lndikator Kinerja Utama Program 1.
2.......................... , dst } (Berisikan /KU Program) - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Angka Dasar lnisiatif Baru Ost.. Total Angka Dasar Total lnisiatif Baru TOTAL TA 20XX-1

(3)9.999.999 9.999.999 9.999.999 ---------- 9.999.999 9.999.999 ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) TA 20XX
(4)9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 ----------- 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 TA TA 20XX+1 20XX+2
(5)(6) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 ----------- ----------- 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 TA 20XX+3
(7)9.999.999 9.999.999 9.999.999 - - - - - - - - - - 9.999.999 9.999.999 www.jdih.kemenkeu.go.id H. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE FUNGSI/ PROGRAM TA TA TA TA TA 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Fungsi 1 .... (Berislkan uralan Fungs/ 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Program ... (Ber/sikan nama Program yang mendukung Fungs/ 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 1) I Alokast oaou mooram untuk Funosl 1 i dst Fungsi 2 .... (Berlsikan uralan Fungsl 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Program .. . (Berlslkan nama Program yang mendukung Fungsl 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 2) I Alokast oaou orooram untuk Funosi 2 dst dst I. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE PRIORITAS NASIONAU PROGRAM TA TA TA TA TA 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Prioritas Nasional 1 ...... (Berisikan Pr/oritas Nasional 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Program ........ (Berisikan nama Program yang mendukung 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Priori/as Nasional 1) I Alokasi oaw oroaram untuk Prioritas Nasional 1 I dst Prioritas Nasional 2. ..... (Berislkan Prioritas Nasional 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Program ........ (Berlsikan nama Program yang mendukung 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Prioritas Nasional 2) I Alokasi paqu proqram untuk Priorflas Nasional 2 I dst dst J. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS: Diuralkan langl<ah-langl<ah yang dltempuh untuk mencapai sasaran strategls. dimulai dari :
(1)Strategi dan kebljakan terl<alt dengan sasaran strategis;
(2)Uraian deskriptif masing-masing program dan unit Organisasi Penanggungjawab. K. RINCIAN RENCANAPENDAPATAN: (RIBUAN RUPIAH) KODE PROGRAM URAIAN PENDAPATAN TA TA TA TA TA 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1)(2) (3) (4) (4) (5) (6) (7)) Program 1 Hibah 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Perpajal<an 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 dst PNBP Pembiayaan Program 2 Hibah 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Perpajal<an 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 dst PNBP Pemblayaan TOTAL a. Hlbah 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
1. b.Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 C. PNBP
2. d.Pembiayaan PENJELASAN: Di Isl penjelasan perubahan target TA 20XX dibandingkan dengan target TA 20XX-1 Lokasi, Tanggal Pemimpin PPA BUN BA .... (Berisikan Nomenkfatur BA BUN Nama Direktur JenderaVKepala Badan NIP www.jdih.kemenkeu.go.id A. RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA FORMULIR 2: ALOKASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 20X.X BAGIAN ANGGARAN ......................... (Berisikan Nomenldatur BA BUN beserta kodenya) B. UNIT ORGANISASI ......................... (Berisikan Kade dan Nama Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN) C. MISI UNIT ORGANISASI ......................... (Berisikan uraian Misi Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN) D. SASARAN STRATEGIS ......................... (Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung) E. PROGRAM ......................... (Berisikan uraian Nama Program beserta korenya) F. HASIL ......................... (Berisikan uraian Hasil) G. INDIKATOR KINER.IA UTAMA PROGRAM 1. ......................... } (Beriskn /KU Program Unit Pemban/u Pengguna Anggaran
  1. 2.......................... , dst BUN) H. RJNOAN PROGRAM: I. KEGIATAN / (ESELON 11/SATKERY FUNGSI/ ALOKASI ANGGARAN KODE SUB FUNGSI/ PRIORITAS/ FOKUS PRIORJTAS (RIBUAN RUPIAH) IL OUTPUT (VOL-SAT)/ INDIKATOR KINER.IA TA TA TA TA TA KEGIATAN/ ANGKA DASARI INISIATIF BARU 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Kegiatan ......... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Eselon II/ Satker ......................... (Berisikan uraian Nama Ese/on II) Funqsi ......................... (Berisikan uraian Fungsi) Sub Fungsi ......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi) Prioritas Nasional ......................... (Berisikan uraian Priori/as) FQ~Y~ PriQctlii~ ......................... (Berisikan uraian Fokus Priori/as) Q!,[[f!fil --------------------------------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- --~-------- Ou/putt. .. (Berisikan uraianjenis Output 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 (Volume Satuan Output) ______________________________ ___ ( 99 sat.) ___ (99sat.) ___ (99 sat.) ___ ( 99 sat.) ___ (99sat.) Output2. . ..(Berisikan uraian jenis Output 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 (Volume Satuan Output) ______________________________ ___ (99sat.) ___ (99sat.) ___ (99sat.) ___ ( 99 sat.) ___ ( 99 sat.) dst lngikiitQr Kin~!il! !S!;:giii!iin

1.......................... } (Berisikan indikator-indikator
2......................... , dst /<jnerja Kegiatan) Angka Dasar 9.999.999 lnisatif Baru 9.999.999 Ost.... TOTAL 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Total Angka Dasar 9.999.999 Total lnisiatif Baru 9.999.999 I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI KODE FUNGSI/ SUB FUNG SI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) TA TA TA TA TA 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Fungsi 1... ( Berisikan uraian Fungsi 1 sesuai formulir 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Sub Fungsi1 .... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Sub Fungsi2.... (Berisikan uraian Sub Fungsi 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Ost.... www.jdih.kemenkeu.go.id J. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL KODE PRIORITAS NASIONAU FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) TA TA TA TA TA 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1)(2) (3} (4) (5) (6} (7) Prioritas Nasional 1.... ( Berisikan uraian Priori/as Nas. 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Fetus Prioritas.... (Berisikan uraian Fokus Priori/as 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Fetus Prioritas. ... (Berisikan uraian Fokus Priori/as 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Ost... K. BIAYA PROORAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, (RIBUAN RUPIAH) TA TA TA TA TA JENIS BELANJA DAN SUM BER DANA 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.!Sl;LOMEOK 1218Y8

a.Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
b.Non Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
1. 2.JENIS BEL8MJA (hanya diisi jika alokasi yang tersedia dapat dirind per jenis belanja)
a.Belanja Pegawai 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
b.Belanja Barang 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 C. Belanja Modal 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
d.Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
e.Belanja Subsidi 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
f.Belanja Hibah 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
g.Belanja Bantuan Sosial 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
h.Belanja lain-Lain 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
1. 3.S!.!MBEB DANA
a.Rupiah Mumi (RM) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
b.Rupiah Mumi Pendamping (RMP) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 C. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
d.Badan Layanan Umum (BLU) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
e.Pinja-nan Luar Negeri (PLN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
f.Hibah luar Negeri (HLN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
g.Pinja-nan Oalam Negeri (PON) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
h.Hibah Oalam Negeri (HON) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL: Oiuraikan langkah--langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang diinginkan, dirrulai dari:

(1)Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (berasal dari Renstra Unit Eselon I);
(2)uraian I deskripsi masing-masing kajatan;
(3)Juniah Satker Pelaksana Kegiatan;
(4)Penjelasan mengenai perubahan alokasi program dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN: (RIBUAN RUPIAH) KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN TA TA TA TA TA 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 20XX+3
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)) (8) Kegiatan 1 a. Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
1. b.PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Kegiatan2 a. Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
2. b.PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 dst ........
3. a.Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 TOTAL
4. b.PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 PENJELASAN:Diisi penjelasan perubahan target TA 20XX dibandingkan dengan target TA 20XX-1 Pemimpin PPA BUN BA ... (Berisikan Nomeni'Jatur BA BUN) Nama Direktur JenderaVKepala Sadan NIP www.jdih.kemenkeu.go.id RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA FORMULIR 3: RINCIAN BIAYAALOKASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 20XX A. BAGIAN ANGGARAN ............ ............ (Berisikan Nomenkla/ur Bl\ BUN beserla kodenya) B. UNIT ORGANISASI ......................... (Berisikan Kode dan Nama Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN) C. MISI UNIT ORGANISASI ......................... (Berisikan uraian Misi Unit Pembantu Pengguna Anggaran BUN) D. SAS<\RAN STRATEGIS ......................... (Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung) E. PROGRAM ......................... (Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya) F. HASIL ......................... (Berisikan uraian Hasil) G. INDIKATORKINERJA UTAMA PROORAM 1. ......................... } (Berisi<an /KU Program Unit Pembantu Pengguna lvlggaran
  1. 2.......................... , dst BUN) A. RINCIAN BIAYAPROORAM: I. KEGIATAN/ OUTPUT ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE II. RINCIAN BIAYA MENURUT TA 20XX-1 TA20XX KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA VOLUME VOLUME ANGKA INJSIATIF DAN SUMBER DANA SATUAN JUMLAH &\TUAN DASAR BARU JUMLAH
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7} (8) Kegiatan ....... (Berisikan uraian Nama 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Kegiatan) OUTPUT Outpu/1 .. .. (Berisikan uraian jenis Output 1) 99sa1. 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Output2 .... (Berisikan uraian jenis Output 2) 99sat. 9.999.999 99sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Outpu/3 .... (Berisikan uraian jenis Output 3) 99sat. 9.999.999 99sa1. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 dst RINOAN BIAYA KEGIATAN MENURUT:

1.KELOMPOK BIAYA

a.Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
b.Non Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
1. 2.JENIS BELANJA (hanya diisi jika alokasi yang tersedia dapat dirind perjenis belanja)
a.Belanja Pegawai: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
b.Belanja Barang: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 C. Belanja Modal: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
d.Belanja Pembayaran Kewajiban 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Utang: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
e.Belanja Subsidi: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
f.Belanja Hibah: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
g.Belanj a Ba ntuan Sosial: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
h.Belanja Lain-Lain:
1. 3.SVMBERDANA 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
a.Rupiah Mumi (RM) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
b.Rupiah Mumi Pendamping (RMP) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 C. Pendapatan Negara Bukan Pajak 9.999.999 9.999.999 (PNBP) 9.999.999 9.999.999
d.Sadan Layanan Umum (BLU) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
e.Pinjaman Luar Negeri (PLN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
f.Hibah Luar Negeri (HLN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
g.Pinjaman Oalam Negeri (PON) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
h.Hibah Dalam Negeri (HDN) Ost ... www.jdih.kemenkeu.go.id JUMLAH BIAVA PROGRAM MENURUT:
1. 1.KElOMPOK BIAYA
a.Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
b.Non Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
1. 2.JENIS BELANJA (hanya diisi jika alokasi yang tersedia dapat dirind per jeni1 belanja)
a.Belanja Pegawai: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
b.Belanja Barang: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 C. Belanja Modal: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
d.Belanja Perrbayaran Kewajiban Utang: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
e.Belanja Subsidi: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
f.Belanja Hibah: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
g.Belanja Bantu an Sosial: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
h.Belanja lain-lain: 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
1. 3.SUMBERDANA
a.Rupiah Mumi (RM} 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
b.Rupiah Murni Pendamping (RMP} 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 C. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP} 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
d.Sadan Layanan Umum (BLU} 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
e.Pinjaman Luar Negeri (PLN} 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
f.Hibah Luar Negeli (HLN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
g.Pinjarnan Dalam Negeri (PON) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
h.Hibah Dal am Negeri (HON) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 A OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION): Diuraikan langkah.fangkah yang diterrpuh untuk mengirrplementasikan program melalui operasionalisasi kegiatan-kegiatan,dimulai dari:

(1)ldentifikasi faktor.f aktor pendukung (faktor pegawai, sarana dan prasarana kerja} dan pengharrbat Qingkungan/kultur kerja);
(2)ldentifikasi Satker- Satker Pelaksana Kegiatan;
(3)Merumuskan strategi perumusan kegiatan (nisalnya melalui stadarisasi kegiatanlbiaya, evaluasi dan monitoring);
(4)Penjelasan mengenai perubahan alokasi kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan. B. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN SUMBER (RIBUAN RUPIAH) KODE KEGIATAN PENDAPATAN TA20XX-1 TA20XX
(1)(2) (3) (4) (5) 0000 Kegiatan 1 a. Perpajakan 9.999.999 9.999.999
1. b.PNBP: 9.999.999 9.999.999
  1. 1.Umum 9.999.999 9.999.999
  2. 2.Fungsional 9.999.999 9.999.999 0000 Kegiatan2 a. Perpajakan 9.999.999 9.999.999
2. b.PNBP: 9.999.999 9.999.999
  1. 1.Umum 9.999.999 9.999.999
  2. 2.Fungsional 9.999.999 9.999.999 dst........
3. a.Perpajakan: 9.999.999 9.999.999 TOTAL b. PNBP: 9.999.999 9.999.999
  1. 1.Umum 9.999.999 9.999.999
  2. 2.Fungsional 9.999.999 9.999.999 www.jdih.kemenkeu.go.id RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 20xx LAMPIRAN III-2
(2)Program ... (Bcrisikan uraian nama Program) Sasaran Program : ... (Bcrisikan uraian Sasaran Program) Indikator Kincrja Program : ... (Bcrisikan uraian Indikator Kincrja Program) Kcgiatan 1 ... (Bcrisikan uraian nama Kcgiatan) Indikator Kincrja Kcgiatan : 1 ............... 2 ............... (Bcrisikan uraian Indikator Kinerja Kcgiat.an) ... ,dst. Output 1 ... (Bcrisikan uraian Output Kcgiatan) Indikat.or Output 1 ............... 2 ............... (Bcrisikan uraian Indikator Output Kcgiatan) ... ,dst. Output 2 ... (Berisikan uraian Output Kcgiatan) Indikator Output 1 ............... 2 ............... (Bcrisikan uraian Indikator Output Kcgiatan) ... ,dst. Kegiatan 2 ... (Berisikan uraian nama Kcgiatan) Indikator Kinerja Kcgiatan: 1 ............... 2 ............... (Bcrisikan uraian Indikator Kinerja Kegiatan) ... ,dst. Output 1 ... (Bcrisikan uraian Output Kegiatan) Indikator Output 1 ............... 2 ............... (Bcrisikan uraian Indikator Output Kegiatan) ... ,dst. Output 2 ... (Bcrisikan uraian Output Kegiatan) Indikator Output 1 ··············· 2 ............... (Bcrisikan uraian Indikator Output Kcgiat.an) ... ,dst. Halaman· ALOKASI ANGGARAN T.A. 20xx VOLUME/ SATUAN BASELINE
(3)(4) 9.999.999 9.999.999 99 sat. 9.999.999 99 sat. 99 sat. 99 sat. 9.999.999 99 sat. 99 sat. 9.999.999 99 sat. 99 sat . 99 sat. 9.999.999 99 sat. 99 sat. 99 sat. 9.999.999 99 sat. 99 sat. INISIATIF BARU
(5)9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 KPA BUN Nama NIP ,JUMLAH
(6)9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 www.jdih.kemenkeu.go.id RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 20xx
(2)Program ... (Berisikan uraian nama Program) Sasaran Program : ... (Berisikan uraian Sasaran Program) Indikator Kinerja Program : ... (Berisikan uraian Indikator Kinerja Program) Kegiatan I ... (Berisikan uraian nama Kegiatan) Indikator Kinerja Kegiatan : 1 ............... 2 ............... (Berisikan uraian Indikator Kinerja Kegiatan) ... ,dst. Output I ... (Berisikan uraian Output Kegiatan) Suboutput 1 ... (Berisikan uraian Suboutput) Komponen 1 ... (Berisikan uraian Komponen) Jumiah Komponen ... (Utama/Pendukung) Komponen 2 ... (Berisikan uraian Komponen) ... ,dst. Suboutput 2 ... (Berisikan uraian Suboutput) ... ,dst. Output 2 ... (Berisikan uraian Output Kegiatan) Suboutput I ... (Berisikan uraian Suboutput) ... ,dst. Kegiatan 2 ... (Berisikan uraian nama Kcgiatan) ... ,dst. 20xx 20xx (TA 20xx-1) Haiaman: ALOKASI ANGGARAN T.A. 20xx VOLUME/ BASELINE SATUAN
(3)(4) 9.999.999 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 INISIATIF BARU
(5)9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 KPA BUN Nama NIP JUMLAH
(6)9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 KP/ SD/ KD/ CP DK/ TP/
(7)(8) www.jdih.kemenkeu.go.id RENCANA KERJA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 20xx
(1)(2) xxx.xx.xx Program ... (Berisikan uraian nama Program xxxx Kegiatan PERPA.JAKAN Uraian akun pendapatan Uraian akun pendapatan PNBP -- Umum Uraian akun pendapatan Uraian akun pendapatan Fungsional Uraian akun pendapatan Uraian akun pendapatan xxxx Kegiatan ... ,dst. TOTAL 20xx PERPAJAKAN PNBP

1.Umum
2.Fungsional JUMLAH 20xx KPABUN Nama NIP

(3)9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9,999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9,999.999 Halaman: ALOKASI TA 20xx
(4)9.999.999 9,999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9,999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 www.jdih.kemenkeu.go.id A. B. C. D. E. LAMPIRAN III-3 KERTAS KERJA SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 20XX PPA BUN KPA BUN SATUAN KERJA PROPINSI KABUPATEN/KOTA PROGRAM/ KEGIATAN/ (xxx) (xx) (xxxxxx) (xx) (xx) OUTPUT/ KODE SUBOUTPUTI KOMPONEN/SUBKOMPONEN/ AKUN BELANJA/ DETIL BELANJA
(1)(2) ...................... (Berisikan Nomenklatur PPA BUN beserta kodenya) ...................... (Berisikan Nama Unit KPA BUN beserta kodenya) ...................... (Berisikan Nama Saluan Kerja beserta kodenya) ...................... (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) ...................... (Berisikan /okasi Satker berada beserta kodenya) Halaman: ALOKASI ANGGARAN TA 20XX SD/ VOLUME ANGKA INISIATIF JUMLAH CP SATUAN DASAR BARU
(3)(4) (5) (6) (7) KP/ KD/ DK/ TP/
(8)xxx.xx.xx Program ... (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 lndikator Kinerja Utama Program 1. 2. xxxx Kegiatan 1........ (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 lndikator Kinerja Kegiatan 1. 2. xxxx.xx Output 1.(Berisikan uraian Komponen Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 ------------------------------------------- ------------ ------------ ----------- XXX SubOutput 1 ... (berisikan uraian SubOutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 -------- --------------------------------- ------------ ------------ ----------- XXX Komponen 1 ... (berisikan uraian komponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 ------------------------------------------- ------------ ------------ ----------- Jumlah Komponen ... (Utama/Pendukung) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 xx Subkomponen 1(berisikan uraiansubkomponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 xxxxxx Uraian akun belania 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Detil belanja xxxxxx Uraian akun belania 9.999.999 9.999.999 9.999.999 dst ..... xx Subkomponen 2(berisikan uraiansubkomponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Uraian akun belania 9.999.999 9.999.999 9.999.999 dst.. ... ------------------------------------------- ------------ ------------ ----------- XXX Komponen 2 ... (berisikan uraian komponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 dst.. ....... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------ ------------ ----------- XXX SubOutput 2 .... (berisikan uraian SubOutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 ------------------------------------------- ----------- Dst... xxxx.xx Output 2.(Berisikan uraian Output Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 ------------------------------------------- ------------ ------------ ----------- Xxx SubOutput 1 .... (berisikan uraian SubOutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 ------------------------------------------- ------------ ----------- ----------- Dst.. .. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 xxxx Kegiatan 2 ....... (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 Dst.. .. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 PAGU T.A 20XX Angka Dasar lnisiatif Baru Jumlah RM RMP PNBP BLU PLN HLN PDN HLN PBS TOTAL www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III-4 KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20XX PPA BUN KPA BUN Program Hasil (Outcome) Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan J enis Keluaran (Output) Volume Keluaran (Output) Satuan Ukur Keluaran (Output) A. Latar Belakang

1.Dasar Hukum (10)
2.Gambaran Umum (11) B. Penerima Manfaat (12) C. Strategi Pencapaian Keluaran
1.Metode Pelaksanaan (13) ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ............................................. ( 8) .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . (9)
2.Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14) D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran (15) E. Biaya Yang Diperlukan (16) Penanggung jawab Unit Perencana ·························· (17) NIP ..................... (18) tl0 www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE: No Uraian

(1)Diisi nama unit selaku PPA BUN.
(2)Diisi nama unit selaku KPA BUN.
(3)Diisi nama program.
(4)Diisi dengan hasil (outcome) yang akan dicapai dalam Program.
(5)Diisi nama Kegiatan.
(6)Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.
(7)Diisi nama/ nomenklatur keluaran (output) secara spesifik.
(8)Diisi jumlah/banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan.
(9)Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas keluaran (output) sesuai dengan karakteristiknya.
(10)Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan keluaran (output) kegiatan yang akan dilaksanakan. ( 11) Diisi gambaran umum mengena1 keluaran (output) kegiatan dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai.
(12)Diisi dengan penenma manfaat baik internal dan/atau eksternal kementerian negara/lembaga.
(13)Diisi dengan cara pelaksanaan yang dapat berupa kontraktual atau swakelola.
(14)Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang.
(15)Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.
(16)Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran (output) dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir.
(17)Diisi dengan nama penanggung jawab unit perencana.
(18)Diisi dengan NIP penanggung jawab unit perencana. www.jdih.kemenkeu.go.id - 66 LAMPIRAN III-5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN (OUTPUI) KEGIATAN TA 20:XX PPABUN KPABUN Kegiatan Keluaran (Output} Volume Satuan Ukur Alokasi Dana Kode Uraian Subkeluaran (Sub-Outpurj/Komponen/ Subkomponen/ detil 1 2 XJ\..'"'liXXX:XX SubOutput 1 XXX Komponen 1 A Sub komponen A - Detil belanja 1 - Detil belanja 2 - dst - dst B Sub komponen B - dst xxxxxx:xx Sub0utput2 XXX Komponen 1 A Sub komponen A - Detil belanja 1 - Detil belanja 2 - dst - dst B Sub komponen B - dst Keterangan: Volume Subkeluaran (Sub-Output) 3 99 - - - - 99 - - - - - ................................................ ( 1) ................................................ ( 2) ................................................ ( 3) ................................................ ( 4) ................................................ (5) ................................................ ( 6) ................................................ ( 7) J enis Komponen Rincian Perhitungan Harga Utama/Pendukung Satuan Jml 4 5 6 - - - Utama - - - - - - 99 sat. x 99 sat. x 99 999 .... - 99 sat. x 99 sat. x 99 999 .... - - - - - - Utama . . - - - - 99 sat. x 99 sat. x 99 999 .... - 99 sat. x 99 sat. x 99 999 .... - - - Jumlah 7 999.999 999.99f> 999.99f> 999.999 999.999 999.99f> 999.999 999.99~ 999.99f> 999.999 999.999 999.99f, Penanggung jawab Unit Perencana ....................... (8) NIP ................. (9) Jumlah total alokasi anggaran keluaran (outpu~ sama dengan jumlah keseluruhan alokasi anggaran keluaran (outpu~ yang dilaksanakan oleh selun1h satker, untuk keluaran (outpu~ yang sama. www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA No Uraian ( 1) Diisi nama PPA BUN.
(2)Diisi nama KPA BUN sebagai penanggung jawab / pelaksana Kegiatan.
(3)Diisi nama Kegiatan.
(4)Diisi nama/uraian mengenai identitas dari setiap keluaran (output) secara spesifik.
(5)Diisijumlah/banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan.
(6)Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas keluaran (output) sesuai dengan karakteristiknya.
(7)Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran (output).
(8)Diisi dengan nama penanggung jawab unit perencana.
(9)Diisi dengan NIP penanggung jawab unit perencana. DATA DALAM TABEL Kolom 1 Kode Diisi kode subkeluaran (sub-output), komponen, sub komponen. Kolom 2 Uraian Subkeluaran Diisi uraian nama subkeluaran (Sub-Output)/ (sub-output), komponen, sub komponen, Komponen/ akun dan detil belanja. Subkomponen/ detil Keterangan: subkeluaran (sub-output) dan subkomponen bersifat opsional. Kolom 3 Volume Subkeluaran Diisi jumlah/ banyaknya kuantitas (Sub-Output) subkeluaran (sub-output) yang dihasilkan. Diisikan sebaris dengan uraian subkeluaran (sub-output). Keterangan: jumlah total volume-volume subkeluaran (sub-output) harus sama dengan jumlah volume keluaran (output). Kolom 4 Jenis Komponen Diisi utama atau pendukung. (Utama/Pendukung) Diisikan sebaris dengan uraian komponen, yang menyatakan bahwa komponen tersebut sebagai komponen utama atau komponen pendukung. www.jdih.kemenkeu.go.id Kolom 5 Rincian Perhitungan Diisi formula perhitungan satuan-satuan pendanaan. Kolom 6 Harga Satuan Kolom 7 Jumlah Diisikan se baris dengan ura1an detil Contoh: 2 org x 2 hari x 2 frekuensi jumlah perhitungan tesebut diisikan pada sub kolom 5 Uumlah) sebesar 8. Diisi nominal harga satuan yang berpedoman pada Standar Biaya Masukan. Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja. Keterangan: dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan dapat menggunakan data dukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Diisi nominal hasil-hasil perhitungan pada tingkat detil belanja, sub komponen, komponen, subkeluaran (sub-output). Keterangan: jumlah total alokasi anggaran subkeluaran (sub-sub-output) harus dengan jumlah total anggaran keluaran (output). sub- sama pada www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III-6 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAFTAR RINCIAN PAGU ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 20XX PPABUN PROGRAM PAGU PROGRAM Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut : (Ribuan Rupiah) KPABUN TOT.6LPAQJ SUM3ERD/>NA JU\,11./>Ji RM PNEPaU PDNif'HLN 1 2 3 4 5 6 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99 .999 ,999 ,999 99.999.999.999.999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999,999 99.999.999.999 99,999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999,999 99,999,999.999 99.999.999.999,999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99,999.999.999 99.999.999.999,999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999,999 99.999.999.999.999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999,999.999 99.999.999.999.999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99,999,999,999 99.999.999.999.999 JOO( NPMAKPABUN 99,999.999.999.999 99.999,999.999 99.999.999.999 99.999,999,999 99.999.999.999,999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999,999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 JOO( NPMAKPABUN 99,999,999.999.999 99.999,999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999,999.999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99,999,999.999 99.999.999,999.999 JOO( NPMAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99,999.999.999 99,999.999.999.999 JOO( NMIAKPABUN 99.999.999.999.999 99.999,999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999.999 Direktur J enderal/ Kepala Badan selaku Pemimpin PPA BUN ....................................... NIP/NRP ........................... www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III-7 : S- I /20XX (tanggal-bulan) 20XX : Segera : Satu Berkas Nomor Sifat Lampiran Hal : Usulan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Yth Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...... /KMK.02/20xx tentang Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara, dengan ini disampaikan Rencana Dana Pengeluaran/ Alokasi Anggaran/Pagu APBN-P *) Bendahara Umum Negara (RDP BUN) Bagian Anggaran .............. (4), dengan penjelasan sebagai berikut:

1.RDP BUN telah disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.
2.RDP BUN beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar, direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L), disimpan oleh Satuan Kerja dan Unit Eselon I, serta siap untuk diaudit sewaktu-waktu. Sebagai kelengkapan dokumen, dengan ini dilampirkan dokumen penelaahan berupa:

a.RKA BUN;
b.ADK RKA-K/L DIPA; dan
c.Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN. Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih. *) Coret yang tidak perlu Direktur Jenderal/Kepala Badan yang ditunjuk ........................................ (5) NIP /NRP ........................... (6) www.jdih.kemenkeu.go.id NO

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN RDP BUN URAIAN Diisi logo Kementerian Keuangan RI. Diisi PPA BUN pengusul RKA BUN. Diisi alamat PPA BUN. Diisi nomenklatur BA BUN. Diisi nama Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Pemimpin PPA BUN di lingkungan Kementerian Keuangan. Diisi NIP /NRP Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Pemimpin PPA BUN di lingkungan Kementerian Keuangan. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro U u.b Kepala B enterian www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN V PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PMK. 02/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA TATA CARA PERENCANMN, PENELMHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANMN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TATA CARA PENELMHAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA Penelaahan dokumen RDP BUN merupakan penelaahan atas dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana, baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan yang disusun oleh KPA BUN. Penelaahan dokumen RDP BUN dimaksudkan untuk memastikan bahwa:

1.rencana kinerja yang dituangkan dalam RDP BUN konsisten dengan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah;
2.untuk mencapai rencana kinerja tersebut, dialokasikan dana yang efisien dalam tataran perencanaan; dan
3.pengalokasian anggaran tersebut telah mengikuti ketentuan penerapan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Dengan demikian, rencana kinerja yang tertuang dalam RDP BUN merupakan rencana kinerja PPA BUN untuk memenuhi tugas dan fungsinya sesuai kebijakan Pemerintah dan dalam perencanaannya dialokasikan secara efisien. Penelaahan dokumen RDP BUN dilakukan dengan 2 (dua) metode sebagai berikut:
1.Penelaahan Tatap Muka Penelaahan tatap muka merupakan penelaahan yang dilakukan secara bersama-sama bersama-sama oleh pihak-pihak yang melaksanakan penelaahan (Direktorat Jenderal Anggaran dengan PPA BUN).
2.Penelaahan Online Penelaahan online merupakan penelaahan secara virl:ual dengan menggunakan perangkat komputer dan media internet, dimana pihak- www.jdih.kemenkeu.go.id pihak terkait melaksanakan penelaahan di tempat tugasnya masmg- masmg. A. Persiapan Penelaahan RDP BUN Sebelum melakukan penelaahan RDP BUN, hal-hal yang perlu disiapkan dan dipahami terlebih dahulu adalah sebagai berikut:
1.Persyaratan dalam penelaahan RDP BUN. Dalam penelaahan RDP BUN terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a.Arsip Data Komputer (ADK) yang diserahkan, terlebih dahulu harus divalidasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran;
b.dokumen penelaahan meliputi: 1) surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan yang ditunjuk; 2) RDP BUN yang telah diteliti; 3) Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN per KPA BUN; 4) RKA BUN; dan 5) ADK;
c.Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan yang terfokus pada: 1) kesesuaian data dalam RDP BUN dengan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 2) kesesuaian antara Kegiatan, keluaran (output}, dan anggaran; dan 3) relevansi komponen/tahapan dengan keluaran (output);
d.Direktorat Jenderal Anggaran tidak melakukan penelaahan hingga ke level detail atau item biaya. Penelaahan difokuskan pada kinerja yang akan dicapai, tetapi Direktorat Jenderal Anggaran diperkenankan melihat data dan informasi hingga level detail dan item biaya sebagai bahan referensi, jika dianggap perlu untuk alat analisis; dan
e.apabila diperlukan, PPA BUN dapat menyertakan KPA BUN dalam forum penelaahan.
1. 2.Pihak-pihak yang terlibat dalam penelaahan RDP BUN beserta tugas dan perannya.
a.Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat J enderal Anggaran se bagai koordinator dalam proses penelaahan memiliki tugas antara lain: www.jdih.kemenkeu.go.id 1) menyusun jadwal penelaahan dan mengirimkan undangan penelaahan kepada PPA BUN; 2) mengunggah ADK untuk divalidasi (by system); 3) dalam proses penelaahan, Direktorat Jenderal Anggaran meneliti: a) kelengkapan dokumen penelaahan; b) kesesuaian data dalam RDP BUN dengan Pagu Anggaran BUN/ Pagu Anggaran BUN yang telah dimutakhirkan/ Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN Perubahan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; c) kesesuaian antara Kegiatan, keluaran (output), dan anggaran; d) relevansi komponen/tahapan (output); dan dengan keluaran e) Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.
b.PPABUN Dalam rangka penelaahan, PPA BUN memiliki tugas antara lain: 1) mengikuti jadwal penyusunan serta penelaahan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran; 2) menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses penelaahan; dan 3) memastikan penelaah yang akan mengikuti penelaahan.
1. 3.Dokumen yang harus disiapkan dalam penelaahan RDP BUN.
a.Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran sebagai penelaah harus menyiapkan instrumen penelaahan yang akan menjadi acuan ketika meneliti dokumen RDP BUN. Hal-hal yang harus disiapkan yaitu: 1) Penetapan Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran BUN; 2) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, penetapan alokasi, dan pengesahan DIPA BUN; 3) RDP BUN yang disampaikan oleh PPA BUN; 4) hasil reviu angka dasar; dan 5) peraturan-peraturan yang terkait dengan pengalokasian anggaran. www.jdih.kemenkeu.go.id
b.PPA BUN PPA BUN dalam rangka penelaahan RDP BUN dengan Kementerian Keuangan menyiapkan hal-hal sebagai berikut: 1) surat tugas penelaahan; 2) RDP BUN; 3) RKA BUN yang telah direviu APIP K/L; 4) Daftar Rincian Pagu Anggaran BUN/ Pagu Anggaran BUN yang telah dimutakhirkan/ Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN Perubahan per satker / eselon I; dan 5) ADK.
1. 4.Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelaahan RDP BUN.
a.Kelengkapan dokumen penelaahan Kelengkapan dan ke benaran dokumen penelaahan merupakan tanggungjawab PPA BUN.
b.Validasi ADK RDP BUN Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi terhadap ADK yang disampaikan oleh PPA BUN untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah-kaidah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dalam hal hasil validasi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah SPAN, ADK akan dikembalikan untuk diperbaiki, dan paling lama 2 (dua) hari setelah itu harus disampaikan kembali ke Direktorat Jenderal Anggaran. B. Mekanisme Penelaahan RDP BUN
1. 1.Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN/ pemutakhiran Pagu Anggaran BUN.
a.Pejabat dan petugas penelaah Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan RDP BUN dengan petugas penelaah dari PPA BUN terkait.
b.Proses penelaahan RDP BUN diawali dengan memeriksa kelengkapan administratif yang meliputi: 1) legalitas dokumen yang diterima dari PPA BUN; 2) surat pengantar penyampa1an RDP BUN yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan selaku Pemimpin PPA BUN; 3) surat tugas sebagai petugas penelaah PPA BUN; 4) penggunaan format baku untuk RDP BUN dan RKA BUN; dan www.jdih.kemenkeu.go.id 5) ADK.
c.Direktorat Jenderal Anggaran utamanya meneliti kriteria subtantif berupa kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, yaitu: 1) memeriksa formulir RDP BUN yang meliputi: a) memeriksa legalitas RDP BUN atau hasil pembahasan/ kesepakatan dengan DPR Gika ada); b) meneliti kesesuaian RDP BUN dengan besaran Pagu Anggaran BUN/pemutakhiran Pagu Anggaran BUN, meliputi: ( 1) meneliti kesesuaian alokasi pagu dana per Program; dan

(2)meneliti kesesuaian alokasi pagu dana berdasarkan sumber pendanaannya; c) memeriksa pencantuman Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan Gika ada); dan d) memeriksa ADK. 2) memeriksa RKA BUN yang meliputi: a) meneliti alokasi anggaran satker; dan b) meneliti alokasi anggaran yang termasuk dalam jenis angka dasar dan/ atau inisiatif baru Gika ada).
1. d.Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak mengakibatkan perubahan RDP BUN (sama dengan Pagu Anggaran BUN), PPA BUN tidak perlu untuk menyampaikan kembali RDP BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Direktorat Jenderal Anggaran tetap menggunakan RDP BUN berdasarkan hasil penelaahan Pagu Anggaran BUN sebagai bahan rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
  1. 2.Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN. Penelaahan bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dalam RDP BUN dengan alokasi anggaran masing-masing BA BUN. Proses penelaahan setelah Alokasi Anggaran BUN adalah sebagai berikut:
2. a.proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan dokumen RDP BUN seperti halnya pada penelaahan pada Pagu Anggaran BUN disertai dengan persetujuan DPR Gika ada); www.jdih.kemenkeu.go.id 3.
3. b.dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN tidak mengalami perubahan (sama dengan Pagu Anggaran BUN (dalam hal besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak merubah Pagu Anggaran BUN)/pemutakhiran Pagu Anggaran BUN (dalam hal besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN merubah Pagu Anggaran BUN)), PPA BUN tidak perlu menyampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Anggaran RDP BUN dan dokumen pendukung. Direktorat Jenderal Anggaran tetap menggunakan RDP BUN berdasarkan hasil penelaahan Pagu Anggaran BUN (dalam hal besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN tidak merubah Pagu Anggaran BUN) atau pemutakhiran Pagu Anggaran BUN (dalam hal besaran pemutakhiran Pagu Anggaran BUN merubah Pagu Anggaran BUN) sebagai dasar penetapan DHP RDP BUN oleh Direktur Jenderal Anggaran;
4. c.dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran BUN mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan, PPA BUN menyampaikan RDP BUN dan dokumen penelaahan beserta ADK untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian RDP BUN dengan Alokasi Anggaran BUN;
5. d.berkenaan dengan besaran Alokasi Anggaran BUN dimaksud lebih besar dari Pagu Anggaran BUN/pemutakhiran Pagu Anggaran BUN, penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA BUN yang telah direviu APIP K/L dengan kesesuaian tambahan pagu yang difokuskan pada: 1) penambahan jenis keluaran (output), sehingga Jen1s dan volumenya bertambah; dan 2) penambahan komponen yang relevan untuk menghasilkan keluaran (output);
6. e.dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN lebih kecil dari Pagu Anggaran BUN/ pemutakhiran Pagu Anggaran BUN, penelahaan dilakukan dengan meneliti RKA BUN dengan kesesuaian pengurangan pagu. Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN Perubahan. Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN Perubahan mengikuti mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana diuraikan pada angka 2. www.jdih.kemenkeu.go.id C. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RDP BUN
  1. 1.Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN adalah sebagai berikut:
7. a.hasil penelaahan RDP BUN dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan;
8. b.Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan mengkompilasi seluruh RDP BUN hasil penelaahan untuk digunakan sebagai: 1) bahan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN, dan RUU mengenai APBN; dan 2) dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN;
9. c.Nota Keuangan dan Rancangan APBN, dan RUU mengenai APBN dibahas dalam Sidang Kabinet. Hasil Sidang Kabinet tersebut disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR;
10. d.hasil pembahasan Rancangan APBN dan RUU mengenai APBN dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN dan RUU mengenai APBN dan bersifat final; dan
11. e.berita acara hasil kesepakatan pembahasan disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada PPA BUN.
  1. 2.Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN adalah sebagai berikut:
12. a.hasil penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran BUN dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan dan RDP BUN tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan DHP RDP BUN; dan
13. b.PPA BUN menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada Alokasi Anggaran BUN.
  1. 3.Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN Perubahan Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APBN Perubahan mengikuti tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana diuraikan pada angka 2. D. Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RDP BUN Mengingat rincian anggaran BA BUN tertentu hingga ditetapkannya UU mengenai APBN / APBN Perubahan belum dapat ditetapkan, maka proses penetapan Alokasi Anggaran BUN/ Pagu APBN Perubahan pada tahun www.jdih.kemenkeu.go.id anggaran berjalan untuk BA BUN tertentu, dapat dilakukan dengan mekanisme khusus yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan sesuai dengan karakteriknya masing-masing. Sebagai contoh, untuk Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) yang alokasi dananya belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya UU mengenai APBN dan/ atau APBN Perubahan dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan, dengan mekanisme sebagai berikut:
  2. 1.Menteri Keuangan selaku PA BUN mendisposisikan usulan dari menteri/pimpinan lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) untuk ditindaklanjuti;
  3. 2.Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) menindaklanjuti usulan menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan disposisi Menteri Keuangan selaku PA BUN;
  4. 3.dalam hal usulan dari menteri/pimpinan lembaga dapat dipertimbangkan untuk dibebankan pada Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08), Direktorat Jenderal Anggaran selaku PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) melakukan penelaahan usulan berkenaan dengan pihak pengusul;
  5. 4.berdasarkan hasil penelaahan dimaksud, Direktorat Jenderal Anggaran selaku PPA BUN menyampaikan nota pertimbangan dan izin pembebanan ke Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) kepada Menteri Keuangan selaku PA BUN; dan
  6. 5.berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan tersebut, Direktorat J enderal Anggaran menetapkan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) melalui penerbitan DIPA atau SP-SABA 999.08 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Penetapan DIPA dan SP-SABA 999.08 tersebut memperhatikan DHP RDP BUN Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN V-1 Format Catatan Hasil Penelaahan RDP BUN CATATAN HASIL PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 20xx PPA BUN : PROGRAM : SATUAN KERJA : ALOKASIANGGARAN : HAL-HAL KHUSUS DAN/ ATAU PENDING: PENIIAIAN/PENDAPAT PETUGAS: CATATAN HAIAMAN N: Anggaran yang diblokir Anggaran yang memerlukan perhatian pada saat proses pencairan anggaran PEJABAT/PETUGAS PENELAAH: PPA BUN NAMA JABATAN Tanda Tangan 1.............................................. Kepala Seksi/Eselon N 1........................................... . 2.............................................. Kepala Sub Direktorat/Eselon III 2 .......................................... .. 3....... ... ... .. . .. . .. . .. ... ... ... ... .. . .. . .. . . Direktur ..................... /Eselon II 3 .......................................... .. DIREKWRATJENDERALANGGARAN NAMA JABATAN Tanda Tangan 1.............................................. Kepala Seksi/Eselon N 1 .......................................... .. 2.............................................. Kepala Sub Direktorat/Eselon III 2 .......................................... .. 3................ .............................. Direktur Anggara:n III/Eselon II 3 .......................................... .. www.jdih.kemenkeu.go.id \~ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA '~ DIREK1DRAT JENDERAL ANGGARAN LAMPIRAN V-2 DAFTAR HASIL PENElAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA (DHP RDP BUN) TAHUN ANGGARAN 20:XX NO MOR : DHP- xxx.xx.:xx-0 / AG/ 20:XX Berdasarkan hasil penelaahan RDP BUN TA 20:XX sesuai Alokasi Anggaran BUN TA 20:XX, , dengan ini ditetapkan hasil penelaahan alokasi anggaran untuk : PPABUN PROGRAM PROPINSI SATUAN KERJA ALOKASIANGGARAN Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut Program sebagai berikut : RINCIAN SUMBER DANA PENGELUARAN RM : PNBP/BLU : PHLN/PDN : RINCIAN SUMBER DANA PENERIMAAN HIBAH/ PEMBIAYAAN : PERPAJAKAN : PNBP : CATATAN HALAMAN IV : Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam RDP BUN TA 20:XX sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum~ ==:--... u.b. Jakarta, 20:XX A.N. MENTER! KEUANGAN DIREKTUR ANGGARAN III AAAAAAAAAAAAAAA NIP. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Kepala Bagi enterian www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN VI PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PMK. 02/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PERENCANMN, PENELMHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANMN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANMN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA A. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan APBN pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang disusun oleh KPA berdasarkan:
  7. 1.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara, atau
  8. 2.DHP RDP BUN dan disahkan oleh Menteri Keuangan. DIPA BUN memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. DIPA BUN merupakan DIPA per Satker BA BUN yang dicetak secara otomatis melalui sistem, berisikan mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan Kegiatan satker. www.jdih.kemenkeu.go.id B. TATA CARA PENYUSUNAN DIPA BUN
  9. 1.Pengertian DIPA BUN DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN dan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pagu dalam DIPA BUN merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. DIPA BUN memuat rincian penggunaan anggaran yang bersumber dari BA BUN yang dikelola Menteri Keuangan selaku PA BUN (BA 999) yang terdiri atas:
14. a.DIPA Pengelolaan Utang Pemerintah, adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan nnc1an penggunaan anggaran untuk keperluan pengelolaan utang pemerintah yang alokasi anggarannya bersumber dari Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01);
15. b.DIPA Pengelolaan Hibah, adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan belanja hibah yang alokasi anggarannya bersumber dari Pengelolaan Hibah (BA 999.02);
16. c.DIPA Pengelolaan Investasi Pemerintah, adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan pembiayaan Investasi Pemerintah yang alokasi anggarannya bersumber dari Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03). DIPA Pengelolaan Investasi Pemerintah antara lain terdiri D IPA un tuk: 1) Penyertaan Modal Negara; 2) Dana Bergulir; 3) Kewajiban Penjaminan; 4) Investasi Pemerintah; dan 5) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional,
17. d.DIPA Pengelolaan Pemberian Pinjaman, adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan pembiayaan Penerusan Pinjaman baik dalam negeri maupun luar negen, yang bersumber dari Pengelolaan Pemberian Pinjaman (BA 999.04). DIPA Pengelolaan Pemberian Pinjaman antara lain terdiri untuk: 1) Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD; dan 2) Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah, www.jdih.kemenkeu.go.id
18. e.DIPA Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa yang diserahkan kepada Daerah yang bersumber dari Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05). DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terdiri atas: I. Transfer ke Daerah A. Dana Perimbangan
  1. 1.Dana Transfer Umum
19. a.Dana Bagi Hasil
20. b.Dana Alokasi Umum;
  1. 2.Dana Transfer Khusus;
21. a.Dana Alokasi Khusus Fisik;
22. b.Dana Alokasi Khusus Nonfisik B. Dana Insentif Daerah C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  1. 1.Dana Otsus;
23. a.Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
24. b.Dana Otsus Provinsi Aceh;
25. c.Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus.
  1. 2.Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; II. Dana Desa,
26. f.DIPA Pengelolaan Belanja Subsidi, adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk alokasi anggaran yang bersumber dari Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999. 07);
27. g.DIPA Pengelolaan Belanja Lainnya, adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk alokasi anggaran yang bersumber dari Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); dan
28. h.DIPA Pengelolaan Transaksi Khusus, adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran untuk alokasi anggaran yang bersumber dari Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99). www.jdih.kemenkeu.go.id
  1. 2.Dasar Penyusunan DIPA BUN
29. a.DHP RDP BUN yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. RDP BUN merupakan RKA BA BUN yang memuat nnc1an kebutuhan dana, baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan, dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan. RDP BUN dimaksud telah disepakati pada saat penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan alokasinya telah disetujui dalam APBN/APBN-Perubahan oleh DPR.
30. b.Klasifikasi Anggaran dan Bagan Akun Standar Penyusunan DIPA harus memperhatikan kaidah dalam klasifikasi anggaran dan bagan akun standar untuk memastikan pengelompokan anggaran belanja dan kodefikasinya telah sesuai dituangkan dalam DIPA BUN.
  1. 3.Struktur Dokumen DIPA BUN DIPA BUN terdiri atas:
31. a.Lembar Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA BUN);
32. b.halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana yang terdiri atas: 1) halaman I A mengenai Informasi Kinerja; dan 2) halaman I B mengenai Sumber Dana;
33. c.halaman II memuat Rincian Pengeluaran dan Rincian Penerimaan yang terdiri atas: 1) halaman II A mengenai Rincian Pengeluaran; dan 2) halaman II B mengenai Rincian Penerimaan;
34. d.halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; dan
35. e.halaman IV memuat Catatan. Lembar SP DIPA BUN serta Halaman I, II, III, dan IV DIPA dilengkapi dengan tanda tangan pejabat yang dapat dilakukan secara digital apabila telah memiliki tanda tangan elektronik. Struktur dokumen DIPA BUN tersebut, tidak termasuk untuk DIPA BUN Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999. 05) untuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. DIPA BUN Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999.05) www.jdih.kemenkeu.go.id khusus untuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, terdiri atas:
36. a.DIPA Induk, terdiri atas:
  1. 1.lembar Surat Pengesahan DIPA Induk, yang memuat: a) dasar hukum penerbitan DIPA Induk; b) identitas unit dan pagu DIPA Induk; c) pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer}, meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan ke dalam DIPA Petikan untuk masing- masing satuan kerja; 2) Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan; 3) DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi BUN/KPA BUN; 4) informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar untuk masing-masing satuan kerja terdapat dalam DIPA Petikan; 5) rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang tercan tum dalam halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan dari seluruh satuan kerja; 6) tanggung jawab terhadap kebenaran lokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada PA/KPA; dan 7) DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2xxx sampai dengan 31 Desember 2xxx, d) tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA Induk,
  2. 2.halaman I memuat Informasi Kinerja dan Anggaran Program;
  3. 3.halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker; dan
  4. 4.halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan. www.jdih.kemenkeu.go.id Halaman I, halaman II, dan halaman III DIPA Induk dilengkapi dengan tanda tangan pejabat eselon I yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan Program dan memiliki alokasi anggaran (portofolio) (Pemimpin PPA BUN) yang dapat dilakukan secara digital apabila Pemimpin PPA BUN telah memiliki tanda tangan elektronik.
37. b.DIPA Petikan, terdiri atas:
  1. 1.lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan, yang memuat an tara lain: a) dasar hukum penerbitan DIPA Petikan; b) identitas dan pagu satuan kerja; c) pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer); dan d) kode pengaman berupa digital stamp, meliputi hal sebagai berikut: 1) DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi, dan Kementerian/Lembaga); 2) DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (oten tifikasi); 3) DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/KPA BUN; 4) rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA Petikan diisi sesua1 dengan rencana pelaksanaan Kegiatan; 5) tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA; 6) dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan, maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada); dan www.jdih.kemenkeu.go.id 7) DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2:xxx sampai dengan 31 Desember 2:xxx,
  2. 2.halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana yang terdiri atas: a) halaman IA mengenai Informasi Kinerja; dan b) halaman IB mengenai Sumber Dana;
  3. 3.halaman II memuat Rincian Pengeluaran;
  4. 4.halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; dan
  5. 5.halaman IV memuat Catatan, memuat informasi mengenai: a) alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan sebagai dasar pengalokasian anggaran, antara lain:
  6. 1.peraturan perundang-undangan;
  7. 2.reviu APIP K/ L; a tau
  8. 3.persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, b) alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu yang merupakan batas tertinggi; c) tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/ atau d) alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan. Halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA Petikan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp.
  9. 4.Penyusunan DIPA BUN oleh KPA BUN Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA BUN antara lain sebagai berikut:
38. a.KPA BUN menyusun halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA BUN berdasarkan DHP RDP BUN yang telah ditetapkan.
39. b.Pemimpin PPA BUN meneliti kebenaran substansi DIPA BUN yang disusun oleh KPA BUN berdasarkan DHP RDP BUN dan menandatangani halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA BUN.
40. c.DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
41. d.Dalam hal PPA BUN telah memliki tanda tangan elektronik, PPA BUN dapat menandatangani DIPA BUN secara elektronik. www.jdih.kemenkeu.go.id
42. e.Pengisian informasi substansi dalam DIPA BUN sesuai dengan format dan tata cara pengisian DIPA BUN.
43. f.DIPA BUN dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp. C. TATA CARA PENGESAHAN DIPA BUN
  1. 1.Penyampaian DIPA BUN
44. a.Menteri Keuangan memberitahukan kepada PPA BUN untuk menyampaikan DIPA BUN yang disusun oleh KPA BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran setelah ditetapkannya DHP RDP BUN;
45. b.Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran menyusun jadwal validasi DIPA BUN dan disampaikan kepada masing-masing PPA BUN;
46. c.PPA BUN menyampaikan DIPA BUN yang telah ditandatangani kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan jadwal validasi yang telah ditetapkan.
  1. 2.Proses Pengesahan DIPA
47. a.Setelah DIPA BUN diterima dari PPA BUN, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan proses validasi dan pengesahan DIPA BUN sesuai dengan prosedur sebagaimana proses yang dilakukan untuk DIPA Induk kementerian negaraflembaga;
48. b.Setelah dilakukan validasi atas DIPA BUN yang telah ditandatangani PPA, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN tersebut melalui penandatanganan pada Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA BUN);
49. c.Pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara elektronik dalam hal Direktur J enderal Anggaran sudah memiliki tanda tangan elektronik.
50. d.Tanggal Pengesahan DIPA untuk penetapan SP DIPA BUN oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sesuai tanggal penetapan SP DIPA BUN yakni sebelum tahun anggaran dimulai dan/ atau pada tahun anggaran berjalan. www.jdih.kemenkeu.go.id
  1. 3.Penggandaan dan pendistribusian DIPA BUN
51. a.DIPA BUN yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan, selanjutnya digandakan dan disampaikan kepada: 1) KPA BUN; 2) PPA BUN; 3) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pembayar; 4) Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; 5) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 6) Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 7) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 8) Gubernur; 9) Direktur Jenderal Perbendaharaan; 10) Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan 11) Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat J enderal Perbendaharaan. Penyampaian DIPA BUN untuk butir 1) sampai dengan 4) berupa hardcopy, sedangkan untuk butir 5) sampai dengan 11) berupa softcopy.
52. b.DIPA BUN yang telah dicetak, didistribusikan atau dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN dan KPA paling lambat 2 (dua) minggu setelah disahkan. www.jdih.kemenkeu.go.id D. FORMAT DIPA BUN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA BENDAHARA UMUM NEGARA (SP-DIPA BUN) K_.,._t •. -k,4", K_....-kih:Ai,. "-PLo,.JK if.__.._..,_S,.,;.,. LAt'O'R•"t,, · <::.,,:.-:, .::::;::- l'"l.C.='7.C.R \$'..::..'-' p;::: .t:.K<:::kf'.i:..·0i" L•{GG·<·?.Li' SUR".T PENGES.0.H;.n DAFT~.R. ISl".tl PEL".KS."N-".;.Jj aiGG;.,R...SN 8E~lD".H.".R.". Ul.!UJ.1 NEG".R.-". T.!..H!Jt·.f r.t-.JGG.-:::..R.:.JJ 20X.X. (1a; tJOUOR: SP DIP.!.,- aaa.bb.c.ddd,:!rJdi2>.:..::<x (1b:- ;:., D,a:... s.a::..,R, HUKUL1:
  1. 1.UU tic. 17 7 ah;,,~ 2003 ientang Ke-uangan Negara
  2. 2.UU nc. ·1 -:--ahu:-; 2CO..:! te-ntang Fe'."i:enc::!aharaa:; He-ga;·a ~- UU Ne. ;,;;xxx 7ah;,..:1 ;..::-c-.:x temar:g ..::..:=an 7A. xx~..;;.~ 12; I. Kemer:teriari Hegataf Le-ml::aga
  3. 2.Unit Orgar:i-sa-si -,_··v·vxyy';,(y"-····. ·vxXXXY;:-...."\. ·vv (.;; i :::-:::--::xxxxxx>:::-:xxxxx><>::·...=:.:~x :--:::-::xxxxxx;,,:::,.:;,;:xxxx><>:::-::..::·<x i:,2: :-..:xxxxxx;:.;;:-.:>c:-<><XX>t~,:;-;:..:::'-..::,x .. "· Stah.is 81...U 8e•:i.z:1ra:, Perser:t.as:e .c.mtang 5atas (Pe-:1-.1r:?ii8er. ..1t1aμ~ {2< .dengan ~;rsenta,s::; ;:en;gi.intian la'1g,s.u:1; P!'JBP ,se-C:sar xx~<:.::.?; (;.,.x; _,. ca,i. i,~?f1..., 1 Unti.1~ ;._;g,ata:1-;.~egia~a:1 sebagai ber,hut Kade cta:, t~a:1,a F:.ms;:sl :Jan Sub Fungs1 x:>--:>--:x·~;xxx;,,:;c•c-.:xxxxxx><>c..;:-..:;::,.;:xxxx:.-<Y.::"..:xxxxx>c•c"';:;-;: t 12., x;.~~'">:--::>-.:XX><XXXX':XXX)<X>:..."J;'<.::,.::-<XXXX:.-<:«::x:-<XXX)(,.•C'\X°'\:XXX>:. ( 1 3 : Kcce da:, na:-na ?r~gram Ch'tr. K-egiatar: : :.:xx. xx. xx xx,,.-<.'".::-::xxxxx><x·..;:;-;:x;-.:><x,.~;,.,-:>:,zxx>-.:xxxy.:.v.::>{XXX><>C-::::.:.::---.: i 14} (1'::
  4. 2.P!H3P - ??·i8P 7 ...:.. 8erjalan - Pengfj~maar: sa,::!c ..:::..)>-,al SLU
  5. 3.?!n;ai1~antH£i:::ah L<.Hff tre,;er! - Hibah Luar He-gen D. FE.flC:4JRk.n i).C.J'l.C... c:;u:..xuK,:...J< 1.1::.L..::::.L.L.n:
  6. 1.}.:.>:..'":)O(.'C'<..X:::C·C•.::...v...,">()<...'-...X":-,._>':_~.:,,,-..;_ i. ~ 1 .: 2. S-:f::::•.~:;:,;,.$;S.::;c-:::::;- :.:::..:,• ::::-:;'.-:::i.~:;;:;-·.'='::;,S.=r:.. i.:: 1: -. Pmjarr;-ar;/H,ba!~ Galam r,e::;e< - ?injaman Daiam r;:_,;ed - Hitah Loar ne;eri Langs~n:; - Hii~ai1 Dafam n.e;eri Langsu.::g Dn~.c:. BLHl dlce-!ak s.e-cara ctorr,atis rnela:ui siste:--n yang ce-ngan kc.de peCTgarnan b-ernpa digit a! star-no :t.an ditandatangan, olen pem,mpir: ?PA BUN
  7. 2.D!?A SUN be:·fungsi sebag:a: ci:asar pelaksai,aar; ke,;latan clan per-,::a::--an d,;ona/per:gesahan begi Bendahara Um:..:m r;egara/Kt.iasa Ber,-dahara Umum i"--le.gara.
  8. 3.R.encana Penarikan Dana cia:-1 Pe!'i··Jr-aan Per:er:mean. yang ter,:an~!..'rn daL;;rr, haiarna!: !ZI DI?..,_ 5Ul,.l ch>ci :ses:..;aJ ..;. Dalam hoi te.rdaoat pe:-be:d.a:a:; data antara D!?_.:; BLlt'J dengan ~-{,!'t?.-fJt!:::~ R.r"'.A--Kf,._-OIP;.. t"Cerr,enterlan Kei.;angan ::iern:rr,p;:--, P?A sur-J 2:t.at., koordir-:c:or oer-·,:yusui-,-=:r, la::,oran ::,er-:.anggl..H"'..QJ?.'::acbar: oengelc,l.ace:n 8~, Bur-;,
  9. 7.~PA SUN ber-ler....1 sejak ta,,g,;al 1 J.ai,wari 2XXX sarno<"ii Ce.ng,er; 31 De::;ember 2)(XX. } R;:: Jakarta, ;1:;1,y.,x,vs.,,"(..Y_,"".)< 2XJ0<. {34! a.n. f.lenteri Keuangan Direktur JenderGI ;:._nggaran, xxx:<x-..;:·..,:_·'(x:•::xxxx'(X":~.:::x::x>-(">("C' 13'=-, r,F.X'<..--,..:_.s...:y..:::;.:,;-.::.X..>CX'(.";-,::;C--:;::;,;_;.,{y-x (312-: DIGITALSTANP l'' 7 j c'""◊--c~_,... o,...953 c::c_ :;;c:;:;,_csc s<,s www.jdih.kemenkeu.go.id DIPA BUN HALAMAN I A. INFORMASI KINERJA Ke IIB IIE!fan I\IE.glrall..8111Eg3 Urit0!'93risasi Pro/ir6i Ka:e'NamB Sala"
  10. 1.Fu-g;i SLbFu-g;i SLbFu-g;i Fu-g;i SLbFu-g;i SLbFu-g;i
  11. 2.Prcgam sasaran Prcgam lrrkltrl<iraja Prcgam OUp..tPrcgam lrrkltrOUp..tPrcgam Kegam sasaran Ketjat3n lrrkltr Kiraja Kegam OUp..t lrrkltr :0000 :000 :000 : ()000()()() : xx : xx.xx : xx.xx : xx : xx.xx : xx.xx : xxx.xx.xx : 1. 2. : 1. 2. : xx.xx : 1. 2. : XX.XX.)00( 1. 2. DAFTAR ISIAN PEIAKS.PNO.PJ\IAl\t:,GARAI\I BEI\D,A,l-iORA lMJIVI I\EGARA TAI-U\I Al\t:,GARAI\I :D<X I\OIVOR : DIPA- aaa.t::nc.ctttttV2XXX IA 11\FORIVA.51 KII\ERJA Kl.ElSa Pe-m.ra Pn;;93ran BEn:13h3ra Pe'g:iu3ran P€jal:E1:Pel3n:13tlrg3n SPM DIGITAL STAMP :xxxxxxxxxxxxxxx :xxxxxxxxxxxxxxx :XXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 999.999,99 )00()00( Halamnn: I Axx Rp 999.999.999.999.999.999 Rp 999.999.999.999.999.999 Rp 999.999.999.999.999.999 Rp 999.999.999.999.999.999 Rp 999.999.999.999.999.999 Rp 999.999.999.999.999.999 Rp 999.999.999.999.999.999 Rp "999.999.999.999.999.999 Rp 7 999.999.999.999.999.999 )0()()()0000()(, DD-MM-YY PS1'i1'Jjn P81tB1u Perm.re Armra1 1tJ NIP.········-········································- www.jdih.kemenkeu.go.id DIPA BUN HALAMAN I B. SUMBER DANA DAFTAR ISIAI\IPELAKSANL\ANAl\t,GARAN I I 11111111111111111111 BEI\DAHARA UIVUVI I\EGARA I TAf-U\J Al\t,GARAN a:ro< I I\ONOR: ClPA-aaal:t>.c.c:tttttY2XXX DIGITAL STAMP I B. S UVBER DAN£\ Kementerian Negara /Lembaga : (XXX) -· . . Halaman : IB.xx Unit Organisasi : (XX) . . . . . X X PrO\,insi : (XX) - X - X - - xx Kode/Nama Satker : (XXXXXX) . . . . . Pagu Ekuivalen Rupiah
  12. 1.Anggaran Tahun 20XX : Rp. 999.999.999.999 Ket: a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999
  13. 1.Rupiah Mumi : Rp. 999.999.999.999 (2) RPLN : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999
  14. 2.PNBP : Rp. 999.999.999.999 b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999
  15. 3.Pinjaman/Hibah Luar Negeri : Rp. 999.999.999.999 (2) RHLN : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999
  16. 4.Pinjaman/Hibah Dalam Negeri : Rp. 999.999.999.999 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 999.999.999.999
  17. 5.Hibah Langsung : Rp. 999.999.999.999 d. Hibah Dalam Negeri IDR 999.999.999.999
  18. 6.SBSN PBS : Rp. 999.999.999.999 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 999.999.999.999
53. f.Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 999.999.999.999
  1. 2.Rincian Pinjaman/Hibah : (dalam ribuan) SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH Pagu No. NPP/H per Tahun Tahun RINCIAN DANA BERDASARKAN No. No.Register lni CARA PENARIKAN DANA PENDAMPING
  2. 1.Pinjaman Luar Negeri
  3. 2.Hibah Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) pp
  4. 3.Pinjaman Dalam Negeri 2) Ekuivalen USO 2) PL
  5. 4.Hibah Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK 4) LC 5) - Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp Rp.LN Loe.Cost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NPP/H Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah www.jdih.kemenkeu.go.id DIPA BUN HALAMAN II A. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) Unit Organisasi : (XX) Provinsi : (XX) Kode/Nama Satker : (XXXXXX) Kewenangan : (XX) Kade xxxxxx DAFT.AR IS IAN PELAKSANAAN Al\[;GARAN BEI\DAHARA I..JMJVI I\EGAAA TAI-U\I Al\[;GARAN :DO< I\DIVDR : llPA- a:ia.tilc.ctttttf2XXX II.A RII\CIAN PENJELUARAN CRIBUAN RLPIAI-D Uraian Satker/Program/Kegiatan/Output/Lokasi/Jenis Belanja/Sumber Dana 2 II DIGITAL STAMP JUMLAH SELURUH @ 2 999.999.999.999 xxxx.xxx AA,,AAAA/'"'-A,""-A/VVVV\.,""-/>/VVVV\..f\/V\.A/\ 999.999.999.999 XX·············~············································································································.......................................................... .... . . 999.999.999.999 @ JUMLAH 999.999.999.999 xxxxxxx, DD-MM-YY Parin,:in PeTl:Br1LI P8"Q..l13 .All;Q3ran 1t! NIP.··················································- www.jdih.kemenkeu.go.id DIPA BUN HALAMAN II B. RINCIAN PENERIMMN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker Kewenangan Kade xxxxxx xxx.xx.xx xxxx xxxxxx : (XXX) : (XX) : (XX) : (XXXXXX) : (XX) DAFTAR IS IAN PELAKSAI\AAN Al\[;GARAN BEI\DAHARA LM..M I\EGARA TAHJN Al\[;GARAN 3JXX I\OIVOR: DIP.A-- aaatnc.ct::tttt:V2XXX 11.B RII\CIAN PEI\ERII\MAN CRIBUAN RLPIAH Uraian Satker/Program/Kegiatan/Akun 2 TOTAL I . DIGITAL STAMP JUMLAH 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 xxxxxxx, DD-1\JM.YY Perrin,:in Pml:Brtu Pamrn Al1;93ran ttl NIP.··················································- www.jdih.kemenkeu.go.id DIPA BUN HALAMAN III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN DAFTAR ISLLW PELAKSAI\JIW\IPN:JGARMJ BEI\DAHARA lMJIVI I\EGARA 111111111 I 11 I I I TAI-U\I PN:JGARMJ 2]()( I I I I\DIVOR: □ PA-cm.l:t>.c.ctttttY2XXX Ii II I I Ill. REI\CAl\ll\ PENL\RIKMI DAN£\ DON PERKIRAOJ\I PEI\ERll'AAAN DIGITAL STAMP Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) I I X X -·- - - Unit Organisasi : (XX) X X X X X X X Pr01,;nsi : (XX) . Kode/Nama Satker : (XXXXXX) - - - - - Halamn:111.XX { dllarml:l.Eln ru:sah l I\K) KODE UR/llAN SATKER REI\X:PNA. PEN.ARI KAN PEI\IGELUJlRPl\VPERKIRAA\I PENERIM¥N JUlllh Jart.Elli PEtlU3!i IVl3rEt Pm 1\/E Jui Jui .lll11;ii; SA"Fl'lil=r oms- - DEsentB" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  6. 1.{XXXXXX) lOOOOOOOOOOOOOO Rm:arn PEnlrik3n Dara "' 999.999.999 "' 999.999.999 999.999.999 "' 999.999.999 '999.999.999 999.999.999 "'999.999.999 ,. 999.999.999 v 999.999.999 "999.999.999 "999.999.999 ., 999.999.999 7 999.999.999 xx xxxxxxx xxxxxxx 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 xx xxxxxxx xxxxxxx "' 999.999.999 "' 999.999.999 999.999.999 "' 999.999.999 999.999.999 999.999.999 "999.999.999 ""999.999.999 ""999.999.999 ""999.999.999 "999.999.999 "'999.999.999 999.999.999 xx xxxxxxx xxxxxxx "" 999.999.999 "" 999.999.999 999.999.999 IY 999.999.999 999.999.999 999.999.999 ""999.999.999 "999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 xx xxxxxxx xxxxxxx ,,. 999.999.999 ,,. 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 ,,. 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 xxxx lOOOOOOOOOOOOOO 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 7 999.999.999 ""999.999.999 "999.999.999 "999.999.999 7 999.999.999 999.999.999 999.999.999 " 999.999.999 xxxxxxxxx xxxxxxx "" 999.999.999 "" 999.999.999 999.999.999 "" 999.999.999 999.999.999 999.999.999 ""999.999.999 ,. 999.999.999 '"999.999.999 "999.999.999 "'999.999.999 ,, 999.999.999 "' 999.999.999 xxxxxxxxx xxxxxxx "' 999.999.999 '" 999.999.999 999.999.999 "" 999.999.999 999.999.999 999.999.999 "999.999.999 ,. 999.999.999 ., 999.999.999 "999.999.999 "999.999.999 999.999.999 " 999.999.999 xx xxxxxxx xxxxxxx '" 999.999.999 " 999.999.999 999.999.999 " 999.999.999 999.999.999 999.999.999 "999.999.999 ,.. 999.999.999 999.999.999 "'999.999.999 999.999.999 999.999.999 ,.. 999.999.999 xxxxxxxxx xxxxxxx ,.. 999.999.999 ,,. 999.999.999 999.999.999 ,,. 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 IY 999.999.999 Pakraan Pmrirr.!lan "" 999.999.999 "" 999.999.999 999.999.999 ,,. 999.999.999 999.999.999 '999.999.999 "'999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 "999.999.999 ,.. 999.999.999 - Pepljaloo "" 999.999.999 tr 999.999.999 999.999.999 1c 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 "999.999.999 " 999.999.999 - BEECooi " 999.999.999 tr 999.999.999 999.999.999 ,,. 999.999.999 999.999.999 999.999.999 "'999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 ,,. 999.999.999 ,. 999.999.999 -PNBP ,. 999.999.999 tr 999.999.999 999.999.999 " 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 17 999.999.999 -Hil:Eh tr 999.999.999 " 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 ""999.999.999 999.999.999 999.999.999 '999.999.999 ""999.999.999 999.999.999 999.999.999 - Pa-ei7alan Pamayaan " 999.999.999 "999.999.999 999.999.999 " 999.999.999 "999.999.999 "'999.999.999 "999.999.999 "999.999.999 '"999.999.999 999.999.999 "999.999.999 "999.999.999 999.999.999 xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx PeTirrJ:in PeTblliu Perm.re~ ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- 1lct ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- NIP...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• www.jdih.kemenkeu.go.id DIPA BUN HALAMAN IV. CATATAN DAFTAR I8I,4.N PELAKSAN/\AN ANGG,l\.RP·JJ BENDAHAR,\ urv1ur.:1 NEGAR,4 TAHIJN ANGGARAN 20XX (fa) DIGITAi.STAMP (25) Kementerian r·Jegaraflembaga Unit Organisasi . (XXX} XXXXKXXXXXX)(XXXXXXXXX.\XXXXXX · (J.)\} )(X.X)G(,':(,X::(.:tJ;x.v..,X,'{.':(/.)()(KX..X:(;(,':{.':('.J{)CX PfD',insi (X){J X)(,"('l)..,Y..,'(,X..'((X.X,.,X:,{X,,X,.,'(X)(X.,X.,X,X-1V:.X./.XJ.: Kodelr,Jama Satker · (X::{.X.':(.X.X} )Gi.)(X~(Y.,,X::('.(',(}(X.X::(.Y,){)i,.,:(X'.{;{X.':{'.{,X,XX.\ KODE xxxxxxx XX>;X x;q; '\XX xxxxxx:x URAIArJ Jun;lah dana yang tidak dapat dicairkan x,.v(A,VJ\AMMM (10) X,XXX,,XXY..}{XiK'{,XX (11) l..l-,"f,.•\:1,l-,X'i-..,,,.,1:x..xv\X ( 12} Disposisi ::{.X)(';;'._,,':(X::(,0:X:{¥._.X>(/.)~\ ( 13} )(X,.,:(xx:.',(,X.X:X,:(X::{)(,'•,(,X)(,:<.,,':('.X:,',(,X:XX,Y..,XX::{1/,))::KXXX,X ( 14) X::X.:ZX.XX)(Y.){.X:(X}C{.V,.,'=(X.:X::.X.X)(:(X.\.)(}G({.':(:(QXX ( 15) xxx.x:x..>::xxx.,xx>~~:x {16) y,x:<..,XX)('.(VJ(.':i)()(XX ( 17 f XXXXXXXXKXX>::xxxxx ( 16 X):)(¥..,X,.':(}(X-XXX,'t.,.X:,':(1.,,':{)( ( 18 X/.)C.X)G(,XXX.f..,':{)(}C:{.XKX (18 ~JOMOR • DIP,6..- aaa bb.c dddddd/2X,X,X (1 b) IV CATAT/d~ Rp Rp 999.,999,999 999_999 999 Rp 999.999.999 Rp 999. 999 .999 Rp 999.999.999 Rp 999.999.999 KODE )(('.O(XX X}G(X.XX };J,..(\i-~X.. UR A I Ar~ )(X)f.)C,(':(':{,Y,..X'.:(.'(t.::(1...:t.)C(\ (21 XX.X.XiG{:(;{XY.X'.(XXXXXX (21 )(i({XX\1,)'"'XXXXX::(':{:(XX (21 /C'i:XXX.XX:t..,,X. XX )(}(/()C(X>(,\ )!J.XX (22} Pemimpin PPA BUr·J tJIP. Rr: Rp Rp Halaman IV xx (G) (dalam ribuan ru1:iah) 999.9~19.999 999.999 999 999.999.999
(23)
(24)www.jdih.kemenkeu.go.id E. FORMAT DIPA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (BAGIAN ANGGARAN 999.05) UNTUK DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA www.jdih.kemenkeu.go.id LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA INDUK (SP-DIPA INDUK) BA 999.05 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2XXX NOMOR : SP DIPA - aaa.bb-c/2XXX A. DASAR HUKUM:

1.Undang-Undang Norror 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2.Undang-Undang Norror 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3.Undang-Undang Norror: ..... Tahun 2XXXTentang APBN TA 2XXX.
4.Undang-Undang Norror: ..... Tahun 2XXXTentang Perubahan Atas UU Norror .... Tahun 2XXXTentang APBN TA 2XXX. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK:
1.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (xxx) Nama K/L
2.UNIT ORGANISASI (xx) Nama Unit Eselon I
3.PAGU Rp.999.999.999 (XXXXXXXXX) (angka dan huruf) C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER)
1.DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2.Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. I DIGITAL STAMP
3.DIPA Induk ticlak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Benda hara Umum Negara.
4.Informasi mengenai KPA, Benda hara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan 5PM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.
5.Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh Satker.
6.Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada PA/KPA.
7.DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX. XXXXXXXX, DD-MM-YY a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran, AAAAAAAAAA .______________________________N_IP.__________,8~ www.jdih.kemenkeu.go.id DIPA INDUK HALAMAN I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM BA 999.05 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN T AHUN ANGGARAN 2XXX NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM A. IDENTITAS UNIT: B.
1.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2.UNIT ORGANISASI
3.PAGU (xxx) (xx) Rp. 999.999.999 Kade Unit Kementerian Negara/Lembaga Kade Unit Organisasi (xxxxxxxx) (angka dan huruf) KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS KIL, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP:
1.PROGRAM (xx) (xxxxxxxx) Kade dan Uraian Program
2.SASARAN STRATEGIS (xx) (xxxxxxxx) Kade dan Uraian Sasaran Strategis
3.FUNGSI (xx) (xxxxxxxx) Kade dan Uraian Fungsi SUBFUNGSI (xxxx) (xxxxxxxx) Kade dan Uraian Subfungsi
4.PRIORITAS (xx) (xxxxxxxx) Kade dan Uraian Prioritas Non Prioritas (xx) (xxxxxxxx) Kade dan Uraian Non Prioritas Halaman: xx (dalam ribuan rupiah) Rp. 999.999.999 Rp. 999.999.999 Rp. 999.999.999 Rp. 999.999.999 Rp. 999.999.999 XXXXXXX, DD-MM-YY Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran AAAAAAAAAAA NIP. www.jdih.kemenkeu.go.id DIPA INDUK HALAMAN I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM BA 999.05 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERALANGGARAN C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 2XXX NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KODE PROGRAM /OUTCOME /INDIKATOR KINERJA UTAMA /KEGIATAN /INDIKATOR KINERJA KEGIATAN /OUTPUT KEGIATAN xxx.xx.xx Nama Program Sasaran Program
01.lndikator Kinerja Program 1
02.lndikator Kinerja Program 2 Output Program
01.lndikator Output Program 1
02.lndikator Output Program 2 xxxx Uraian Kegiatan 1 Sasaran Kegiatan
01.Uraian lndikator Kinerja Kegiatan 1
02.Uraian lndikator Kinerja Kegiatan 2 xxxxx.xxx Uraian Output Kegiatan
01.lndikator
02.lndikator xxxx Uraian Kegiatan 2 Sasaran Kegiatan
01.Uraian lndikator Kinerja Kegiatan 1
02.Uraian lndikator Kinerja Kegiatan 2 xxxxx.xxx Uraian Output Kegiatan
01.lndikator
02.lndikator Ketentuan: DIPA lnduk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Pelikan dan DIPA Pelikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. Halaman: xx (dalam ribuan rupiah) Target/lndikator VOUSAT ALOKASIDANA Rp 999.999.999 99 sat 99 sat Rp 999.999.999 99 sat 99 sat Rp 999.999.999 99 sat Rp 999.999.999 99 sat 99 sat Rp 999.999.999 99 sat Rp 999.999.999 99 sat 99 sat XXXXXXX, DD-MM-YY Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran AAAAAAAAAAA NIP. www.jdih.kemenkeu.go.id - 102 DIPA INDUK HALAMAN II. RINCIAN ALOKASI ANGGAN PER SATKER BA 999.05 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK IN DONES IA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN A. IDENTITAS UNIT: DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANG GARAN INDUK BENDAHARA UMUM NEGARA II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER T AHUN ANG GARAN 2XXX NOMOR : DIPA • aaa.bb-c/2XXX
1.KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (xxx) Kade Unit dan Nama Kementerian Negara/Lembaga
2.UNIT ORGANISASI (xx) Kade Unit dan Nama Organisasi
3.PAGU Rp. 999.999.999 (xxxxxxxx) (angka dan huruf) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER: KP JENIS BELANJA KO DANA ALOKASI KHUSUS DANA DESA NO KODE PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA DK TP 61 65 UB 1 2 3 4 5 6 xxx.xx.xx Uraian Program 999.999.999 999.999.999 xxxxxx Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 xxxxxx Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 xxxxxx Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 xxxxxx Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 xxxxxx Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 xxxxxx Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 xxxxxx Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 xxxxxx Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 xxxxxx Uraian nama Satker 999.999.999 999.999.999 TOTAL RM 999.999.999 999.999.999 KETENTUAN: - DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dakumen pelaksanaan Kegiatan Satker. Halaman: xx Ribuan Rupiah) PAGU/TARGETPENDAPATAN TERCATAT 7= 5+6 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 XXXXXXX, DD-MM-YY Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran AAAAAAAAAAA NIP 8 www.jdih.kemenkeu.go.id DIPA INDUK HALAMAN III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN BA 999.05 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANG GARAN A. IDENTITAS UNIT: 1. 2. 3. KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGA UNIT ORGANISASI PAGU B. RENCANA PER PROGRAM: No KODE URAIAN PROGRAM PAGU
1.XXX Uraian Program 1 Rencana Penarikan Dana 999.999.999 Perkiraan/ Target Pendapatan 999 .999 .999
3.XXX Uraian Program 1 Rencana Penarikan Dana 999.999.999 Perkiraan/ Target Pendapatan 999.999.999
4.XXX Uraian Program 1 Rencana Penarikan Dana 999.999.999 Perkiraan/ Target Pendapatan 999.999.999 TOTAL RENCANA PENARIKAN 999.999.999 TOTAL TARGET PENDAPATAN 999.999.999 JANUARI 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANG GARAN INDUK BENDAHARA UMUM NEGARA T AHUN ANGGARAN 2XXX NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX Ill. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN (xxx) Kode Unit dan Nama Kementerian Negara/Lembaga (xx) Kode Unit dan Nama Organisasi Rp. 999.999.999 (xxxxxxxx) (angka dan huruf) RENCANA PENARIKAN/ PEMBAYARAN FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 SEPTEMBER 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 I IHJIII I Halaman: xx (dalam ribuan rupiah) OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 XXXXXXX, 00-MM-YY Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran AAAAAAAAAAA NIP. www.jdih.kemenkeu.go.id LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP-DIPA PETIKAN) BA 999.05 r...=.'i, =1.:::,-,;J.:.. n K:.u~.r,G ... t. R::.PL:BLlK ;,~D---,.::S;;;.... L/4!' 0 '.R·· t· · ...A.-L' ~;:-- ~. .,::,.:::-AR 1EV\f'' ?=L.i:.K~·'''.L.Aq ..t I'•-.CAG.•·· ~' SL'R".T PENGES~H"-JJ DAFT."'.R ISINl PEL~.KSAN.C.AtJ NJGGA.R~N BEtJD-'sH.".Rr. L'I.IL'I.I NEG>.R.:.. -. D.C.S4R HiJKtJU:
1.UU Ne. 17 Ta~u:-; 2CC'.: ten:ar.g Ke~>.:m;an !'lega!·a
2.UU !~o. 1 "Tahtm 2CC~ te-ntar.g ?erbendaha.raar: Negara ? UU Mc. xx:-:.x 7ahu.n xx:.::x terita~g .t...?Sn 7£...:.::x;,c-: :2: Status SLU 5esaran Persc-ntase .A!>:t:ar:g Sams Urm;., ~;eg,atan-k-eg:ia!an a.-ecagai cerikut: Kc,:ie dan flama Fungsi :!ar: Sue F0r:gs; : (XX: (XX; xs.:::--:xxxxxx;-.:.'-:::-;:xxxxx>::.:.::-::x :, .), ) x>:>::xxx><X;,(;,.;x:-,:xxxxx>::,.:::-:::--:: : ::'-; ;"': ..::·.:.::-<xxxxx:--::-..:::-;:xxxxxx:s.::xx i 2: X>::·,-:;-cxxxx>SX'-ZXXXXXXX:..:.:\.:x (7) p''..':Z )<;<..,-..:.,v'-v,._,,·,c::.:-...::........:..-..:;<.:;.~";...;.:_:-..;.,_~..,_~"<X:..X,....:.:;.:..,,v,.,'\..;.~-...:,,"<X:.."-(.."',..:,,,..>·-....".:::Xx;,v:y,_;-.:_>\. i 12' X.'<.,"'(.X'<.XX )(,-x:,...;::;..;x>''.:'~'.'-,::)(X.::,~.;_}-:_}(,'<.'<.,X'0.::.:.<}{X'Z.'Z.''.::>·O·.:.'\..:~.;x,."V'Z.'-'.>(,.,"(:,-;'.,<,X:,,·<.)< ( 1 .:: ; X'<>-..::-...: :,.:::,_,<;,..,:,x..,.,zx_-..::_-.::x..,,.x:,.;,.x,z'<"C,.~::,.-..:::,..;:;---;;..z>::....x.'Z.X..:"<>-J.;;.~:;.,::_,x,~'-\)C'\JC-<X"<X..:•-c...;_,., ( 15 :
1.R.~;;:;iah L".urn.: 2 .. 1._, R;::. Ro. Ro. T;;.,HUl'J ;.J-JGG~.R!.JJ 20;,z;-.: {1a; l'-JOf,lOR: SP DIP.!..- 383.bb.c.dddclddt2>..A>< t1b; P,njarnar:.n--l:cai1 Daiarn rJe:g;;n - Pin;amar:: Da•arn t.le-ge-f'i - H,bai1 Da1arn nege:-i ,.,. P:n;arnan/:·rn~ah L!..iar negeri - ?;::jaman Lw:ar ne-geri R;:;. R;:;. ::~9.:::6'~.~:='S-.S-:;;-? :..::.G ccc_c:::c.09::.,_cc=. 121;:- - H,b:~111 Luar n;;g~f'! Langs:,ing - Hd::sa!1 :::a!am U;-,;erl Langs'-lng ~ f-:[Cah Luar Neg:eri Ro. SSSM PSS
1.;-:.:.,s...::,<.x.x.x,v....-..:,.:,.~-...::.x.x;v~x.>(,_"(_x:_;-:=...,.:: \'.: 1; 2. , ·lP • ~~1-; ct·ce-~a~ s-:car-a c:c,>.tt:s: me,a·lJ· ,::.-s-~e--r, :'f1'"':::, ~;~:.g ..,n :-~ .... -
2.DI? ..; 8UN be:·fungsi se:bagai dasa:- pe.laksanc.ar; keg1.:::ta:: d'~n perv::;3'.r-an dz,1zfoer0<cesai·s"n be:;:! Se:'"lcieha'.·a U~;um r Jegera;Yv..,asa U.mum Negara.
3.Rencer:a Pe::e:•ikan Dan:a da~ Perfdr·azn Pene:nrn<:lan }'·ang ter-cai'"lt._:rn dalam halarna:, !!I DP:.. 5UN cl,.s-i ses:Jal der-,g,e,; rencana pe.!ak-.sanae.n kegie.ta.:,, } Rp. R;::. Rp. Rp_ Rp. Rp. Rp. -4. Deiar:1 hai ten.:la;::iat ped.•edaa-n cia!:a antara DIPA sur J ciengai'"l c/eta.:Ja.se R..K,.:.,-K/L-D:;::,..; Ge1~~enterian Kevat'"lgan make ya:;g berla-ku adalah data yang ten::iapat cb:ia'.arn ;:;;:'a,;abe$; Rf.A-K/L-DIPA Keme.nte:•ian r::e.waJ"'gan. 6. 7. pem:ri:~p:n P?.:.. 5U7'J a:a:...< kc,orC,nator penywS(.ff";<::n la;:,o:·-;::n oer~anggung3a·.::abe.:n pengebiean BA 8ur-.i, D!?A CU!'! bedaJ'...J sej:k tanggai l Jan:...iari 2XXX san,pai Cen:;,e:-; 3.1 Desembe:· 2:X:XX. Jal:arta, a ... n. t,lenteri Keuangan Dlrektur Jencteral ~.nggaran. xxx;,:,;..;::,-::x"~xxx~--;::.--;:--;x·".'.:xxx~,;-<:---::x f::-~, r,iP _;-:.xx:,,.:x;-.:xx::.--:x:;.;:xxxxx::.-<>: 13-C: DIGITALSTANP 1,~?; www.jdih.kemenkeu.go.id DIPA PETIKAN HALAMAN I A. INFORMASI KINERJA BA 999.05 Ke ,a e ian Negira/Lenmg:i Urit:Orglrisasi Pro.lirsi Ka:a'Narr.11 Sat<a"
1.Ftrg;i SLbFu-g;i SLbFtrg;i Fu-g;i SLbFtrg;i SLbFu-g;i 2 Pro;;ram Sasaran Pro;;ram lrdK:ltr Kiraja Pro;;ram OIJl:].tPro;;ram lrdK:ltr OIJl:].tPro;;ram KEtjattn Sasaran KEtjattn lrclk3tr Kiraja KEtjattn OUl1t lrdK:ltr :0000 :000 : (XX) :0000000 : xx : xx.xx : xx.xx : xx : xx.xx : xx.xx DAFTAR ISIANPELAKSAI\AANANJGARAN BEI\DAl-iORA UIVUVI I\EGARA TAI-U\I AI\KJGARAN aoo<: I\DIVOR: DIPA- aaa.tt>.c.ctttttV2XXX IA 11\FORIW\SI KII\ERJA KLElSa Pei;g.rn .An;l;J3ran Be'l:ah:lra PErQ::!LBran PEjatat:PEnlrd3tlrg3n S PM :1. )OO()OO(XX)<XX)<:x>0:>00:>00000000000000000000000000000000000)()()()()()()()()()()(){)()(){)()()()()( 2>00<XX><XX><:x>O:>OO:>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 1. )OO()OO(XX)<XX)<:x>0:>00:>00000000000000000000000000000000000000000XXXXXXXXXXXXXX 2>00<)00(:xx)<XX)<:x>0:>00000000000000000000000000000000000000000000)()()()()()()()(){)()(){)()( : 1. )OO()OO(XX)<:x>0:>00:>00000000000000000000000000000000000000)()()()()()()()(){)()(){)()(){)()()()()( 2>00<)00(:xx)<XX)<:>00:>00000000000000000000000000000000000000)()()()()()()()(){)()(){)()(){)()()()()( DIGITAL STAMP : xxxxxxxxxxxxxxx :XXXXXXXXXXXXXXX : xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 999.999,93 xxxxxx Halarnn: I AXX RP 999.999.999.999.999.999 Rp 999.999.999.999.999.999 RP 999.999.999.999.999.999 Rp 999.999.999.999.999.999 RP 999.999.999.999.999.999 Rp 999.999.999.999.999.999 RP 999.999.999.999.999.999 RP .-999.999.999.999.999.999 Rp "999.999.999.999.999.999 XXXXXXXXXX, DD-11/1\11-YY PB7'i,J:in Partatu Perm.rn ArYJ;ra1 t1d NIP.··················································- www.jdih.kemenkeu.go.id DAFTAR ISIAN PELAKSAN!\AJ\I M[;GARAI\I I I 11111111111 I BEI\DAHARA UIVU\/I I\EGARA TAI-U\I M[;GARAN :.DO< I I\DIVOR: llPA- aaal:iJ.C.ctttt:tf2XXX DIGITAL STAMP I B. SUVBER DAI\J!l. Kementerian Negara /Lembaga : (XXX) X Halaman : IB.xx. . . . Unit Organisasi : (XX) X X X X Prm,insi : (XX) - -- Kode/Nama Satker : (XXXXXX) X . . . . . Pagu Ekuil,alen Rupiah
1.Anggaran Tahun 20XX : Rp. 999.999.999.999 Ket: a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999
1.Rupiah Mumi : Rp. 999.999.999.999 (2) RPLN : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999 2.PNBP : Rp. 999.999.999.999 b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999
3.Pinjaman/Hibah Luar Negeri : Rp. 999.999.999.999 (2) RHLN : Kode Mata Uang 999.999.999.999 Rp. 999999999999999
4.Pinjaman/Hibah Dalam Negeri : Rp. 999.999.999.999 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 999.999.999.999
5.Hibah Langsung : Rp. 999.999.999.999 d. Hibah Dalam Negeri IDR 999.999.999.999
6.SBSN PBS : Rp. 999.999.999.999 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 999.999.999.999

f.Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 999.999.999.999
1. 2.Rincian Pinjaman/Hibah : (dalam ribuan) SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH Pagu No. NPP/H per Tahun Tahun RINCIAN DANA BERDASARKAN No. No.Register lni CARA PENARIKAN DANA PENDAMPING
2. 1.Pinjaman Luar Negeri
3. 2.Hibah Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) pp
4. 3.Pinjaman Dalam Negeri 2) Ekuivalen USO 2) PL
5. 4.Hibah Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK 4) LC 5) - Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp Rp.LN Loe.Cost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NPP/H : Naskah Pe~anjian Pinjaman dan/atau Hibah www.jdih.kemenkeu.go.id DIPA PETIKAN HALAMAN II A. RINCIAN PENGELUARAN BA 999.05 Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) Unit Organisasi : (XX) Prm,insi : (XX) Kode/Nama Satker : (XXXXXX) Kewenangan : (XX) Kade xxxxxx xxxx DAFTAA ISIAI\I PELAKS.A.NllAI\IAl\t,GAAAI\I BEI\DAHARA UIVUVl I\EGAAA TAJ-U\I AN:,GAAAI\I no< I\DIVOR: □ PA- aaa.tnc.c::tttttf2XXX II.A RII\CIAI\I PEl\!JELUARAI\I <RIBUAI\I RUPIAH Uraian Satker/Program/Kegiatan/Output/Lokasi/Jenis Belanja/Sumber Dana 2 JUMLAH II 11 DIGITAL STAMP JUMLAH SELURUH @ 2 999.999.999.999 999.999.999.999 @ 999.999.999.999 xxxxxxx, DD-MM-YY Parirn:in PEITl:Ertu perg_m J)rg:J:lran 11d NIP.··················································- www.jdih.kemenkeu.go.id DIPA PETIKAN HALAMAN II B. RINCIAN PENERIMAAN BA 999.05 Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) Unit Organisasi : (XX) Provinsi : (XX) Kode/Nama Satker : (XXXXXX) Kewenangan : (XX) Kode xxxxxx xxxx xxxxxx DAFTAA ISIAN PEIAKSANAAI\I AI\GGARAN BEI\DAHPRA UVUVI I\EGAAA TAHJI\IAI\GGARAN aOO< I\OIVOR : DIPA- aaali>.c.ctttttY2XXX 11.B RII\CIAN PEI\ERII\AAAN (RIBUAN RLPIAH Uraian Satker/Program/Kegiatan/ Akun 2 TOTAL I JUMLAH 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 xxxxxxx, DD-MM-YY Perin,:in PartErlu Pa-g;JJ1l ArmTcln ttl NIP.··················································- c?5 www.jdih.kemenkeu.go.id Ff; 6f6"6ffif,66 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 9~ l.All1r -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· "dlN Pll ueJ.ffiJv a.rffi.l3d l1J.l!CllBd U!llJ!.l.Bd xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx ·xxxxxxxxxx 6ffi"6ffi"6ffil 6ffi"6ffi"6ffi16ffi"6ffi"6ffil 6ffi"6ffi"6ffil 6ffi"6ffi"6ffil 6ffi"6ffi"6ffil 6ffi"6ffi"6ffi1 6ffi"6ffi"6ffil 6ffi"6ffi"6ffi l6ffi"6ffi"6ffil 6ffi"6ffi"6ffi l6ffi"6ffi"6ffi,f 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi L 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi • 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi j 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi l~$6Dl ~~$l ~$6Dl~~anl ~-l~$$~~$~j ~·~·~1 ~-1-~i-$6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi £ 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi -' 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi1 6ffi"6ffi"6ffi 16ffi"6ffi"6ffi1 6ffi"6ffi"6ffij 6ffi"6ffi"6ffi16ffi"6ffi"6ffij 6ffi"6ffi"6ffi1 6ffi"6ffi"6ffi1. 6ffi"6ffi"6ffi 16ffi"6ffi"6ffij 6ffi"6ffi"6ffi j 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi ,f 6ffi"6ffi"6ffi J 6ffi"6ffi"6ffi J 6ffi"6ffi"6ffi J6ffi"6ffi"6ffi J6ffi"6ffi"6ffi J 6ffi"6ffi"6ffi J6ffi"6ffi"6ffiJ6ffi"6ffi"6ffi J 6ffi"6ffi"6ffi J6ffi"6ffi"6ffi J 6ffi"6ffi"6ffi s~ .B1LB53Cl 17~ ·~ £~ I l~ I ~~ I 0 ~ I 6 I 8 I l ~ ~s ffiiii7' !l1r μ,r ~ i-dit N17W\11~3N3d Nl7'7'~Dl~3dA\117'~n73~3d I\Mll~3d uTIJ\i:l\13~ 9 :J3JEW s !J01.Q3d 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi • 6ffi"6ffi"6ffi , 6ffi"6ffi"6ffi , 6ffi"6ffi"6ffi , 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi , 6ffi"6ffi"6ffi • 6ffi"6ffi"6ffi 6ffi"6ffi"6ffi • 17 !J01Jer iLiei:ful.l0"Ull.UE'lEP l XX"III :utl!l.lE'let-1 000000(): dWtf151tfl/EJIO I I ! N'lfu'INl~3\13d ~1>1~3d Nl7tl \71\WCJ Nlt>ll~3d 'uf\to':l\13~ ·111 XXXZ~"JQ::11::l::e-\idK:l : ~O\l )(){£ Nl7cro'Q!JW f\i'l-fefl 'im'u'Q3\l l/\rW1 ~38 Nl7cro'Q!JW l\l\:M\lv'S>l\fl3d Nt/1 SI &.l.::M] (xx): (xx): <xxx:) : l.J0?AEW.ed U0£l.μi.Bd - l.lEQ!H- d8Nd- !011:JEl38 - l.10¢.a:l.ed - LJ0W!.B.Bd ~ )0()()()()()( )0()()()()()( xx )0()()()()()( )0()()()()()( xx )0()()()()()( )0()()()()()( xx )0()()()()()( )0()()()()()( xx lOOOOOOOOOOOOOO I )0()()()()()( )0()()()()()( xx )0()()()()()( )0()()()()()( xx )0()()()()()( )0()()()()()( xx )0()()()()()( )0()()()()()( xx rue(]lJ01!.lB-Bd aJ8l..8~ lOOOOOOOOOOOOOO £ ~3)l1'7'S Nliflf~n xxxx (XXXXXX) -~ l ~ 300)1 ()\J 1a>nes eweN/apo>J !SLI~OJd ,ses,ue610 1,un e6eqwa7Je1e6aN ueμa1uawa)j S0"666 V8 NWWIH3N3d NVVHDIH3d NVO VNVO NV)llc!VN3d VNVJN3cl "III NVWV1VH NV)IIJ,3d VdIO www.jdih.kemenkeu.go.id DIPA PETIKAN HALAMAN IV. CATATAN BA 999 .05 DAFTAR ISIAN PELAKS,-",NAAN ANGGARAN BENDAHARA UfvlUM NEGARA TAHUN llJGGARAN 2DXX [fa) DIGFTALSTAMP Kernente rian r,Jega.ra/Lembaga Unit Or,1anisasi : _(XXX) X,Y,YX.:.',..XJ,:X:.-\){XiJr,)(,X,':{,¥)".)Ct,X.X..XJ(X..XY...\ : (X.X} X.X..XX.X.X..XXY...\X..X.X:XX."'..:)'Y::(,'{XXX.x:~:.uy·_)( Pro·•.:insi (XX) XXXX.X.X.X.XXXXXXJiJi)XYX'<XXXXXXX.X J<ode! Marna Satker (XX.XXXXJ XXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXX.XXXXXX !<ODE U RA!At-l XXX.XXXXXX>,__'\,'XlG( (7f Jumla.h dana y ang tidak da1>at dicairkan (8) ,V, J"-..l'.,.."'.J-~-'\.,~\,\..\.,\):,..\.:.(.\,A,./'J.,. (9} xxx.x.x.x.x xxxxxx,::>-:nxxxx (10) xxxx xxxxxxxxn-:xxxx 11 1) XXX.XX.. X.X XJ.X,$ X.Y...'('i,..':.:}::.".cJ)::;.r,x•.x,,\..x ( 12 } f,.A,..:..,\,V, XXXX.X.XY../,X.'<.'.c)"..,':(,V)()',)( ('1 3} XX.'.('(XKXX.X.X.,YJ,.;..X;:(XX...X.X.X.',(X.X.X.'•<-\Y..)C\.XJ:XXX:{'{ ( 14} D isccs i si )(.,(\i)XX"t.:(XYXX.'0:XX.XX.X.XXXXXXXXXXXXXXX:< ,: 15) XX.X}(.YXXXXXXXXX (16) X,V.,'i,..'-(,'{XX..YX:(XXXX (17} XXXX X..¥....~X,X..X..'{.X..X..\...'>C<YXX.XX XXXX XX.X.X.X.X.XXXXXXX,X,'( ,X xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Salinan se Kepala · NOMOR : DIPA-aaa .bb c ddddd;:Ji 2XXX (1b) IV CATATAN Rp 99£1.99~.. 999 Rp 9,,9 9qq_999 Rp 889 .. 999.999 Rp 889 99~L999 Rp 898 .999 .£199 Rp 999 .. 999 . 999 J<ODE URAIAM .>C-(\i{ i(XX XX'Xi(XXXXA"'XXXXX ( 19J pr:rxx_ ,n,v,·i X.XXXXXXXXX.X.XXXX.XXX (201 X,Y..,$".,XX X..'-,(X...'{'.{X..'X..\..\'J(."'..))}::(.\,'({ (21 J XXXXXX X.XXXXXXXX,))XX,,:((< ,:21 1 XXXX\X XXXXX'.f,-X:<XXXXXXX'/4X (21 ) XXX'.l')SSXX, XX XXXXX:XXX. XXXX (22 ) Pemimpin PPA. BIJr,J f·llP. Rp Rp Rp Halaman .. I\ (d ala.111 ribua: 999 99 999 .99 999 .~l.9 (23 ) (241 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI ementerian www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.02/2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 29A

Pasal 40

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.010/2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 29A

Pasal 40

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.010/2021