Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.07/2012
- Nomor
- 91/PMK.07/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2012.
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang belum dibagihasilkan kepada daerah.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/91~PMK.07~2012Per.HTM 1 of 3 21/12/2015 10:04 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2012 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 602 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PMK.07/2012 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2012 RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2012 (DALAM RUPIAH) No. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TOTAL 1 2 3 JAWA BARAT 24.569.958.275,00 Provinsi 4.913.991.658,00 1 Kab. Bandung 480.699.868,00 2 Kab. Bekasi 393.119.332,00 3 Kab, Bogor 5.347.146.124,00 4 Kab. Ciamis 393.119.332,00 5 Kab. Cianjur 393.119.332,00 6 Kab. Cirebon 393.119.332,00 7 Kab, Garut 407.270.166,00 8 Kab. Indramayu 393.119.332,00 9 Kab. Karawang 393.119.332,00 10 Kab. Kuningan 393.119.332,00 11 Kab. Majalengka 393.119.332,00 12 Kab. Purwakarta 393.119.332,00 13 Kab. Subang 393.119.332,00 14 Kab. Sukabumi 4.772.225.155,00 15 Kab. Sumedang 393.119.332,00 16 Kab. Tasikmalaya 393.119.332,00 17 Kota Bandung 393.119.332,00 18 Kota Bekasi 393.119.332,00 19 Kota Bogor 393.119.332,00 20 Kota Cirebon 393.119.332,00 21 Kota Depok 393.119.332,00 22 Kota Sukabumi 393.119.332,00 23 Kota Cimahi 393.119.332,00 24 Kota Tasikmalaya 393.119.332,00 25 Kota Banjar 393.119.332,00 26 Kab. Bandung Barat 393.119.332,00 MENTERI KEUANGAN, ttd. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/91~PMK.07~2012Per.HTM 2 of 3 21/12/2015 10:04 AGUS D.W. MARTOWARDOJO PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/91~PMK.07~2012Per.HTM 3 of 3 21/12/2015 10:04
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)