Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.01/2017
- Nomor
- 92/PMK.01/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 32
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan 1 . Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 9 16 ) ; 2 . Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sitem Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7 0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 7 2) ; 3 . Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 1) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN.
BAB I
Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut Sekretariat KSSK merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan secara administratif berada di bawah SekretarisJenderal.
Sekretariat KSSK mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan baik secara substantif maupun administratif. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , Sekretariat KSSK menyelenggarakan fungsi:
perundang yang dapat 1 . penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan; J. pengelolaan data dan informasi terkait Stabilitas Sistem Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
Sekretariat KSSK dipimpin oleh Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Sekretariat KSSK terdiri atas:
Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan mempunyai tugas melakukan perumusan kerangka kerja penilaian stabilitas sistem keuangan, penyusunan bahan untuk penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan, dan peny1 apan usulan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan fungsi: www.jdih.kemenkeu.go.id
Direktur Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan terdiri atas:
(4 ) Pembagian objek dalam pelaksanaan tugasDivisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan II, dan Divisi Asesmen dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris KSSK dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik (good governance). Pasal 1 0 Direktur Manajemen Risiko dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan kajian manajemen risiko dan hukum atas bahanjkonsep rekomendasi kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, serta penyiapan konsep keputusan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0, Direktur Manajemen Risiko dan Hukum menyelenggarakan fungsi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Direktur Manajemen Risiko dan Hukum terdiri atas:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)