Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.01/2018
- Nomor
- 93/PMK.01/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
643);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN·TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Q, www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor · 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 643) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
masmg-masmg;
Ketentuan waktu masuk bekerja bagi Pegawai, sebagai berikut:
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 , bagi Pegawai yang:
L tidak mengisi daftar hadir (masuk dan/atau pulang bekerja) , dengan tanpa unsur kesengajaan clan disertai bukti pendukung, diberlakukan pemotongan Tunjangan 0 % (nol persen) dengan ketentuan menyampaikan surat pemberitahuan tidak mengisiO> www.jdih.kemenkeu.go.id daftar hadir yang disetujui oleh Atasan Langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; J. diberikan libur atau dispensasi yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setempat apabila tidak terdapat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, berdasarkan kekhususan daerah tertentu yang dibuktikan dengan kebijakan pimpinan daerah tersebut, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 0 % (nol persen) ; atau
(1)
Pemotongan dalam Pasal Tunjangan sebagaimana dimaksud 11 huruf c diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
ibadah keagamaan yang
www.jdih.kemenkeu.go.id
8 . Ketentuan Pasal 14 dihapus.
dan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2018 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1080 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PMK. 01/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEUANGAN NOMOR 214/PMK.01/2011 PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN *) Yang bertanda tangan di bawah ini, kami: Nama NIP Pangkat/ Gal. Jabatan Unit Organisasi MENTERI TENTANG DENGAN NEGARA dengan ini mengajukan Permahanan Izin/Pemberitahuan*) Tidak Masuk Bekerja/ Pulang Sebelum Waktunya/ Terlambat Masuk Bekerja *) selama...................... jam/menit*), pada hari...................................,tanggal.........................karena alasan penting, yaitu................................. Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum. Menyetujui/Tidak Menyetujui*) NIP ............................................. *) Caret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u b --- Kepala Ba�i�n T.U. � / ... I Harmat kami NIP ...................................... MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR . 93/PMK. 01/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTEffiAN KEUANGAN PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA TINGKAT WAKTU MASUK PERSENTASE KETERLAMBATAN BEKERJA POTONGAN (TL) TL 1 08.01 s.d. < 08.31 1% TL 2 08.31 s.d. < 09.01 1,25% TL 3 � 09.01 dan/atau tidak 2, 5% mengisi daftar hadir masuk Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. .L)C.JV J,A� .J. ,1.-b bekerja MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. SRI MULYANI INDRAWATI ' www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PMK. 01/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN A. BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA UNTUK KEDATANGAN LEBIH AWAL SEBELUM KETENTUAN JAM MASUK BEKERJA TINGKAT PULANG WAKTU PULANG PERSENTASE SEBELUM WAKTUNYA BEKERJA POTONGAN (PSW) UNTUK DATANG LEBIH AWAL (DLA) PSW 1 UNTUK DLA bagi yang pulang sebelum 0,5% waktunya s.d. < 31 menit Bagi yang pulang sebelum PSW 2 UNTUK DLA waktunya 1% 31 menit s.d. < 61 menit Bagi yang pulang sebelum PSW 3 UNTUK DLA waktunya 1,25% 61 menit s.d. < 91 menit Bagi yang pulang sebelum PSW 4 UNTUK DLA waktunya c 91 menit 2,5% dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - B. BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA UNTUK KEDATANGAN SETELAH KETENTUAN JAM MASUK BEKERJA TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW) PSW 1 PSW 2 PSW 3 PSW 4 . WAKTU PULANG PERSENTASE BEKERJA POTONGAN bagi yang pulang sebelum waktunya s.d. < 31 menit 0, 5% Bagi yang pulang sebelum waktunya 1% 31 menit s.d. < 61 menit Bagi yang pulang sebelum waktunya 1, 25% 61 menit s.d. < 91 menit Bagi yang pulang sebelum waktunya � 91 menit 2, 5% dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PMK.01/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERITAHUAN SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR Yang bertanda tangan di bawah ini, kami: Nama NIP Pangkat/ Gol. Jabatan Unit Organisasi telah tidak meng1s1 daftar hadir masuk dan/atau pulang bekerja*) dengan alasan yang sah tanpa unsur kesengajaan yaitu pada hari ................. , tanggal ..................... dengan disertai bukti ......................................................... . Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. ... . ... . . . . . ...... ........ . . . . , . . . .......... . . Menyetujui/Tidak Menyetujui*) Hormat kami (Atasan Langsung) NIP .......................................... NIP .......................................... . Tembusan:
ARIF BINTA NIP 197109121 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…