Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2013
- Nomor
- 94/PMK.02/2013
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Mcnteri Keuangan ten tang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
Mengingat PERATURAN MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/PMK.02/2013 TENTANG PETUN~JUKPENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN RAHMAT TUI-IANYANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, M~NTERI l{EUANGAN hEPUBLIK INDONESJA SA LINAN !
1) kerangka pengeluaran jangka menengah; 2) penganggaran terpadu; dan 3) penganggaran berbasis kinerja.
1) klasifikasi organisasi; 2) klasifikasi fungsi; dan 3) klasifikasi jenis belanja.
1) indikator kinerja; 2) standar biaya; dan 3) evaluasi kinerja.
( 1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)yang dipimpinnya.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHANRENCANA KERJA DAN ANGGARANKEMENTERIANNEGARA/LEMBAGA. MEMUTUSKAN: r,:lLi! l LF:l i<[U/,JIC,1•J,1 f.:LT'\ lt.'.I !V IHDCH·H '.,II\ lltJ -~ Menetapkan l
Rancangan APBN;
Negara/ LembagaKernen terianb. Rencana Kerj a (Renja K/L);
fdLJllLFJ l<Ltl!\hl',i\fl HLF'l)f\f ll< l~·lli(}flF';I;\ )
KerjaSatuan ayat (3) disusun(4) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada secara berjenjang yang terdiri atas:
H[J) nr, VFU/\r)(,:\11 PFFl)IH I!< lf1UC1f.J[:'.;1,, I
Dalam hal K/L melakukan pembahasan RKA-K/L dengan komisi tcrkait di DPR-RI dalam rangka pernbicaraan pendahuluan Rancangan APBN, pembahasan tersebut difokuskan pada konsultasi atas usulan inisiatif baru yang dituangkan dalam RKA-K/L yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pas al 5.
MFHfLiU f<Fil/\f!1,1\f.l [i[['i.ff\lJI<. lf.!{l,:)flL'.,lJ\ ) {l) Berdasarkan basil pembahasan Rancangan Undang- Undang tcntang APBN antara Pemerintah dengan DPR, Menteri Keuangan menetapkan alokasi anggaran K/L.
Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum diterima Kementerian Keuangan c.q. Dircktorat Jenderal Anggaran sampai dengan akhir bulan Juli, Rancangan Undang-Undang tentang APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA-K/L disusun berdasarkan RKA-K/L basil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
M[tiTLH! h_i __ U/•JJ•_,.:\f,! f?L· 1:'UL\1 .. 11\ if·H)Oi·ll Sit\ f ( 1) Dalam hal alokasi anggaran K/ L se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengakibatkan perubahan RKA-K/L, mentcri/pimpinan lembaga c.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program melakukan penyesuaian RKA-K/L.
Membuka PDF…