DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.05/2016

Nomor: 97/PMK.05/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara; www.jdih.kemenkeu.go.id Mengingat: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI.
3.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4.Pejabat Negara adalah:

a.Presiden dan Wakil Presiden;
b.Ketua, wakil ketua, dan Permusyawaratan Rakyat; anggota Majelis www.jdih.kemenkeu.go.id
c.Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d.Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e.Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
f.Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
g.Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
h.Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
1. 1.Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; J. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;
k.Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
1. 1.Gubernur dan wakil gubernur;
m.Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
n.Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang.
1. 5.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang betsumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. 6.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umurn Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

(1)PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara diberikan tunjangan hari raya dalarn Tahun Anggaran 2016.
(2)PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terrnasuk:
1. a.PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang diternpatkan atau ditugaskan di luar negeri;
2. b.PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang dipekerjakan di luar instansi pernerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
3. c.PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang diberhentikan sementara;
4. d.PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI penenrna uang tunggu; dan
5. e.Calon PNS.
(3)PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tidak terrnasuk PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang sedang rnenjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pernerintah.

Pasal 3

(1)Tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016.
(2)Dalarn hal gaji pokok pada bulan Juni 2016 sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) belurn dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterirna karena berubahnya gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Gaji pokok sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) ticlak clikenakan potongan iuran clan/ atau potongan lain berclasarkan peraturan perunclang-unclangan.
(4)Potongan lain berclasarkan peraturan perunclang unclangan sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) aclalah potongan lain selain potongan Pajak Penghasilan.

Pasal 4

(1)Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara menerima lebih clari satu gaji pokok, tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(2)Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara menerima lebih clari satu gaji pokok kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepacla negara sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan.

Pasal 5

(1)Penerima gaJI terusan clari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang meninggal clunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok atas gaji terusan yang cliterima pada bulan Juni 2016.
(2)Penerima gaji clari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, clan Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok yang cliterima pacla bulan Juni 2016.
(3)Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1) clan ayat (2) clibebankan pacla ihstansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, clan Pejabat Negara bekerja.

Pasal 6

Gaji pokok sebagaimana climaksud clalam Pasal 3 ayat (1) clikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perunclang-unclangan clan ditanggung pemerintah. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 7

Terhadap tunjangan hari raya dilakukan pembulatan se bagaimana mestinya.

Pasal 8

(1)Ketentuan pemberian tunjangan hari raya dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi:
1. a.pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat : 1) Menteri; dan 2) Pejabat Pimpinan Tinggi;
2. b.Wakil Menteri;
3. c.Staf Khusus di lingkungan kementerian;
4. d.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. e.Hakim Ad hoc; dan
6. f.pegawai lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian Negara/Lembaga.
(2)Tunjangan hari raya bagi Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d, dan Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan paling tinggi sebesar gaji pokok PNS golongan ruang IV/e dalam masa kerja 32 (tiga puluh dua),tahun.
(3)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:
1. 1.PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;
2. 2.Prajurit TNI;
3. 3.Anggota POLRI;
4. 4.Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
5. 5.Pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
1. 1.PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah;
2. 2.Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. 3.Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan
4. 4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH PUSAT, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA

Pasal 10

(1)Tunjangan hari raya untuk PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara, dibayarkan pada bulan Juni 2016.
(2)Dalam hal pemberian tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan pada bulan Juni 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran tunjangan hari raya dilakukan setelah bulan Juni 2016.

Pasal 11

Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI.
3.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4.Pejabat Negara adalah:

a.Presiden dan Wakil Presiden;
b.Ketua, wakil ketua, dan Permusyawaratan Rakyat; anggota Majelis www.jdih.kemenkeu.go.id
c.Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d.Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e.Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
f.Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
g.Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
h.Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
1. 1.Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; J. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;
k.Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
1. 1.Gubernur dan wakil gubernur;
m.Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
n.Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang.
1. 5.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang betsumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. 6.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umurn Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

(1)PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara diberikan tunjangan hari raya dalarn Tahun Anggaran 2016.
(2)PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terrnasuk:
1. a.PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang diternpatkan atau ditugaskan di luar negeri;
2. b.PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang dipekerjakan di luar instansi pernerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
3. c.PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang diberhentikan sementara;
4. d.PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI penenrna uang tunggu; dan
5. e.Calon PNS.
(3)PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tidak terrnasuk PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang sedang rnenjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pernerintah.

Pasal 3

(1)Tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016.
(2)Dalarn hal gaji pokok pada bulan Juni 2016 sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) belurn dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterirna karena berubahnya gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Gaji pokok sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) ticlak clikenakan potongan iuran clan/ atau potongan lain berclasarkan peraturan perunclang-unclangan.
(4)Potongan lain berclasarkan peraturan perunclang unclangan sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) aclalah potongan lain selain potongan Pajak Penghasilan.

Pasal 4

(1)Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara menerima lebih clari satu gaji pokok, tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(2)Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara menerima lebih clari satu gaji pokok kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepacla negara sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan.

Pasal 5

(1)Penerima gaJI terusan clari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang meninggal clunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok atas gaji terusan yang cliterima pada bulan Juni 2016.
(2)Penerima gaji clari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, clan Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok yang cliterima pacla bulan Juni 2016.
(3)Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1) clan ayat (2) clibebankan pacla ihstansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, clan Pejabat Negara bekerja.

Pasal 6

Gaji pokok sebagaimana climaksud clalam Pasal 3 ayat (1) clikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perunclang-unclangan clan ditanggung pemerintah. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 7

Terhadap tunjangan hari raya dilakukan pembulatan se bagaimana mestinya.

Pasal 8

(1)Ketentuan pemberian tunjangan hari raya dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi:
1. a.pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat : 1) Menteri; dan 2) Pejabat Pimpinan Tinggi;
2. b.Wakil Menteri;
3. c.Staf Khusus di lingkungan kementerian;
4. d.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. e.Hakim Ad hoc; dan
6. f.pegawai lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian Negara/Lembaga.
(2)Tunjangan hari raya bagi Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d, dan Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan paling tinggi sebesar gaji pokok PNS golongan ruang IV/e dalam masa kerja 32 (tiga puluh dua),tahun.
(3)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:
1. 1.PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;
2. 2.Prajurit TNI;
3. 3.Anggota POLRI;
4. 4.Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
5. 5.Pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
1. 1.PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah;
2. 2.Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. 3.Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan
4. 4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH PUSAT, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA

Pasal 10

(1)Tunjangan hari raya untuk PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara, dibayarkan pada bulan Juni 2016.
(2)Dalam hal pemberian tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan pada bulan Juni 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran tunjangan hari raya dilakukan setelah bulan Juni 2016.

Pasal 11

Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.05/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH PUSAT, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH PUSAT, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 4 Tahun 2016