Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2017
- Nomor
- 99/PMK.05/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan rekening untuk menampung uang dari Hibah sebagai RekeningHibah. ( 2) Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan.
BUN/Kuasa BUN melakukan monitoring atas pengelolaan RekeningHibah. www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 - Paragraf 3 PenyesuaianEstimasi Pendapatan dan PaguBelanja yang Bersumber dariHibah dalam DIPA Pasal 2 6 Penyesuaian estimasi pendapatan Hibah dalam DIPA mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara rev1 s1 anggaran.
(2 ) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
( 4) Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA, diproses melalui mekanisme rev1 s1 DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5 ) K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran.
Paragraf 4 Pengesahan PendapatanHibah danBelanja dalamBentuk Uang
(5 ) Untuk pendapatan dan/atau belanja Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan dilampiri:
(6 ) SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (1)
Berdasarkan SP2HL yang sebagaimana dimaksud dalam diajukan
PA/KPA ayat (1) dan ayat (2 }, KPPN melakukan penelitian dan pengujian SP2HL .
www.jdih.kemenkeu.go.id
(5 ) KPPN mengunggah SPHL lembar ke- 2 dengan dilampiri salinan SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pada server pertukaran data Kementerian Keuangan. (6 ) Dalam hal penelitian dan pengujian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak sesuai, KPPN mengembalikan SP2HL kepada PA/KPA.
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 3) SPHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Paragraf 5 Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah dalamBentuk Uang yang PenarikannyaTidak Melalui KuasaBUN
{2) Untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat
( 3) Penyampaian SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah semua kegiatan danjatau sebagian kegiatan dalam perjanjian Hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian Hibah telah dilakukan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
(5 ) Untuk sisa uang yang bersumber dari Hibah tahun berjalan dan/atau Hibah tahun yang lalu yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, disetor ke kas negara dengan menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi non anggaran. (6 ) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5 ) paling sedikit mencantumkan kode dan inf ormasi mengenai:
(7 ) Berdasarkan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6 ) , PA/KPA melakukan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 3) Berdasarkan SP3HL yang diterbitkan oleh KPPN untuk pendapatan Hibah tahun berjalan, DJPPR membukukan pengembalian pendapatan Hibah sebagai pengurang realisasi pendapatanHibah.
(5 ) Berdasarkan SP3HL yang diterbitkan oleh KPPN, PA/KPA membukukan pengurangan saldo kas di K/L dariHibah. (6 ) Saldo kas di K/L dariHibah tidak boleh bernilai negatif. (7 ) SP3HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Ketiga Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah danBelanja yangBersumber dariHibah L angsung dalamBentuk Barang/Jasa/SuratBerharga yang Penarikannya TidakMelalui KuasaBUN Paragraf 1 Penerbitan Nomor Register
(5 ) Surat permohonan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disusun sesuai dengan format tercantum dalam L ampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini. (6 ) Ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun sesuai dengan format tercantum dalam L ampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)