Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.06/2006
- Nomor
- 99/PMK.06/2006
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI KEUANGAN TENTANG MODUL PENERIMAANNEGARA, BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam PeraturanMenteri Keuangauini, yang climaksudclengan: Modul PenerirnaanNegara aclalaht-ncdul penerimaanyang memuat serangkaian prosed';r rnulai dari penerimaan, penyetoran,pengumpulandata, p'rs11catatan,pengikhtisaran sampai dengan pelaporarr yang berhubungan clengan penerimaan negara dan urerupakan bagian clari Sistem Penerimaandan AnggaranNegaraw. Kas Negara adalah tempat penyimpananuang negarayang ditentukanoleh Menteri KeuanganselakuBendaharaUmum Negara untuk menampung seluruh penerimaannegara dan untuk membayarpengeluarannegara. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RekeningKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menamPung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negarapada BankSeniral, ) A c a . Menetapkan 1 , 2. a J . /1 a . 5 . 6 . 7 MENTERIKEUANGAN Rekening Penerimaan adalah tempat untuk rnenalnpung penerimaannegara pada bank umum/badan lainnya. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adaiah dokumen pelaksanaan anggaran yallg clibuat oleh Menteri/Pimpinan Lernbaga serta disahkan - oleh Direktur jenderal Perbendaharaanatas nama Menteri Keuarrgarrclan berfungsi sebagai dokurnen pelaksanaan pcmbiayaan kegiatarr serta clokumen penclukung kegiatan akurrtansipemcrintah. PenerimaanNegara adalah uang yang rnasuk ke kas negara. PendapatanNegara actalahhak pemerintah pusat yallg diakui sebagaipenambah nilai keka)'aanbersih,
Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Penerimaan Negara Bukan Pajal adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha I'lilik Negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya, Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri yang menjadi hak pemerintah. Penerimaan Pengembalian Belanja adalah semua penenmaan negara yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaart negara yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN, antara lain berasal dari penerimaan pirrjarnan dan hasil divestasi. : Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga aclalah setnua penerimaan negara yang berasal clari potongan penghasilan pegawai negeri serta setoran subsic-lidan iuran Pemerintal-t Daerah dalam rangka penyelenggai'aanasurausil<esehatan. 9 . 1 0 . 77. 1 2 , n a - t J . 14. 1 5 , 1 6 . MENTERIKEUANGAN REPUBLIKhtOOrrresre Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia adalah lembaganegarayang independen,bebasclari campur tangan Pemerintahdan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur clalarn Undang- UndangNomor 23 Tahun1999tentangBankIndonesra, Bank Umum adalahbank yang melaksanakankegiatanusaha secarakonvensional dan/atau berclasarkanprir-rsipsyariah yang dalam kegiatannyamemlerikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. PT Pos Indonesia (Persero)selanjutnyaclisebutKantor pos adalah Badan Usaira Milik Negara yang nlempunyai Unit PelaksanaTeknis di daerahyaitu sentral Giro/sentral Giro Gabungan/SentralGiro GabungarlKhusus serta Kantor pos dan Giro, Pos Persepsiadalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuanganuntuk menerimasetoranpenerimaannegara. Bank DevisaPersepsiadalahbank urnum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negaradalam rangkaekspordan impor. Bank Persepsiadalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuanganuntuk menerima setoranpenerimaannegarabukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaanpajak, cukai dalam negeri,dan penerimaanbukan pajak.
BAB II
1.7 1 8 . 1,9. 20. 21,.
BAB III PENGELOLAANPENERIMAANNEGARA
BAB III
Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara, cialam pelaksanaan operasional penerimaan, membuka Rckcnirrg Penerimaanpada bank umum/kantor pos. Rekening Penerimaansebagaimanadirnaksud pada avat (1) digunakan untuk menampung penerimaannegarasetiap hari paclaBank Persepsi/DevisaPersepsi/Pos Persepsi. Salclo Rekening Penerimaan pada Barnk Persepsi/Dcvisa Persepsi/PosPersepsisetiap arkhirhari kerja n,ajiLrclisetorkan seluruhnya ke KUN Dalam hal secarateknis ker,r,ajibanpcnyetorarrsel'ragarmana r i i m a k s u d p a d a a y a t ( 3 ) b e l u m d a p a t t l i l a k u k a r rs e t i a p h a r i , rnaka pcnvetoran clapat clilakukarr pacia hari Sclasa elan Jun'r;rtatau hari kerja berikutrryajika SelasaciarrJunratadalah hari libur, clan tarrggall atau hari kcrja l'rcrtarna setiapbr-rlarr. Ketentuan mengenai pelimprahan penerintaan Pajak Bumi ciarrBangunan (PBB),clan ilea Perolchar''FIak Atas Tanah c-ian B a t r g u n a n ( B P H T B ) d a r i B a n k / P o s I ' c r s c p s i P B B /B P I J T B k e p a c i a B a n k O p e . ; r s i o n a lI l l c l a n L ' a g i h a s i l P I I B / B P H T B tliatur clalarl PeraturanMentcri Keuangatrtcrscrrriiri. P a s a i4 Kementerian Negara/ Lembaga rnr.ncantumrkan seluruh c s t i m a s i p e n d a p a t a r r k e c l a l a m D I P A s a t u a n k c r j a KementerianNegara/ Lembaga )1ang bcrsangkutan. l \ 4 r ' n t o r i / P i r n n i n a n T o m [ r r , ; r c o l r L , t r I ) , ) n o i r r r r r i A t -' - ^ ' b b - " " ^ " l g g a r a n mengangkat/mcnctapkan Benciahara Pcncrimaan untuk melaksanakarrpemungutan PenerimaanNegara Bukan Pajak pada satuan kerja c-li lingkurrgan Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan pada setiap awal tahun allggaran. Untuk melaksanakantugas sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka Rekening Penerimaan pada Bank Umurn/Kantor Pos setelahmendapat ( 1 ) (2) (3)
(3)
Bendahara Penerimaan wajib menyetor penerimaan negara setiap akhir hari kerja ke kas negara dan wajib mengirim Rekening Koran bulanan/Laporan Realisasi Penerimaan ke KPPN. Dalam hal penerimaan negara diterima pada hari libur dan/atau di daerah tersebut tidak terdapat Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi, maka Bendahara Penerimaan menyetor penerimaan tersebut sclambat- lambatnya pada hari kerja berikutnya. P a s a l5
c , w a j i b m e m a t u h ik r : t e n t u a n - k e t e n f r r a nv a n g L r c r l a k u ; ci.bersedia cliperiksa at.rs pelaks.rnaar-rprcngclolaarrsctoran penerimaannegara 1'ang ditcrinra;
(s) l r r r r - r n l t v t c , \ | c n l ^ E U A t \ u A i \
( 7 ) A p r a b i l ap e r i n g a t a n s c b a g a i m a n ar l i r l a k s u r , l p a c l a a 1 , a t ( 6 ) telah diberikan sampai dcngarn3 (tiga) kali dan Lrclunrjuga c l i i n c l a h k a n ,m a k a M e n t e r i K c u a r r g a r ra t , t u p c j a b a t v a n g c l i t u n j u k m e n c a b u t p e n u n j u k a n b a n k u r n u r n / k a n t o r p o . s bcrsarrgkutan sebagai Bank Pcrscprsi/Dci isa I'crs.'1'rsir/p65 Persepsi.
Y* W M E N T E R IK E U A N G A N B E P U B L I KI N D O N E S I A BAB IV PELAPORANDAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN NEGARA
BAB IV
(1.)Satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban PenerimaanNegara.
Sebagaiimbalanjasa atas pelaksanaanPenerimaanNegara, kepada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Pcrsepsi diberikanjasaperbendaharaan. Jasaperbendaharaansebagaimanadimaksud pada a1'at(2) diatur lebih lanjut oleh lvfenteriKeuangan. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Dalam hal secarateknis jaringan komunikasi data Departemen Keuanganbelum berjalan,maka jaringan komunikasi data yang dikelola oleh Direktorat JenderalPajak dan DirektoratJenderal Beadan Cukai tetap digunakan. (2)
Semua peraturan Menteri Keuangan dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai penerimaan negara/ sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku. I'asal 12 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Tanuari 2007. Agar setiap orarrg rnengetahuinya, rnemerirrtahkan pengumuman Peratura.n Mcnteri Kcuangatr irri clcngan penemp;rtannya dalam Berita Negara Republik Indoncsia. DitctapkancliJakarta paclatarrggallg Okrober 2006 tvlENl'lrRlK IrUA NGA N.
Membuka PDF…