Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.06/2015
- Nomor
- 99/PMK.06/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola ol eh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6 . Peraturan/. www.jdih.kemenkeu.go.id ":.;' ·MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA
MEMUTUSKAN: · PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
piutang yang merupakan aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PUPN/DJKN). BAB 111 . .f www.jdih.kemenkeu.go.id · ME:NTERI KEUANGAN BAB III PENYELESAIAN PIUTANG Umum .·Pasal 3
BAB III
kali atau lebih, namun tidak terjual. Bagian Kedua Pemberian Keringanan
1 a, keringanan seluruh sisa hutang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya yang wajib diselesaikan Pertanggurtg H1:1tang;
Keringanan sisa hutang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a, tidak diberikan atas biaya-biaya yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Penyerah Piutang dan telah menjadi penambah jumlah hutang Penanggung Hutang, antara lain biaya polis asuransi, pembebanan hak tanggungan/fidusia, biaya perpanjangan hak atas tanah, biflya pengukuhan hak atas tanah, dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Pasa19
Dalam hal Penanggung Hutang tidak melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 7 ayat (2) , persetujuan penyelesaian keringanan hutang yang sudah diberikan batal dan pembayaran yang sudah pernah dilakukan Penanggung Hutang diperhitungkan sebagai pengurang jumlah hutang pokok.
Penanggung Hutang yang telah melakukan pembayaran sebesar atau melebihi hutang pokok sampai dengan 1 Januari 2015 diberikan keringanan seluruh sisa hutang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya. Bagian/ www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN Bagian Ketiga Bia.ya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
Pengenaan biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV
BABV KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)