DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6.Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

(1)Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
2. b.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
3. c.target kinerja dan kerangka pendanaan.
(2)Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2025 MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL Œ MEUTYA VIADA HAFID Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL TAHUN 2025-2029 Dokumen perencanaan pembangunan 20 tahun tersebut dirancang sebagai landasan dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut akan diterjemahkan ke dalam 4 (empat) fase Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu fase I 2025- 2029, fase II 2030-2034, fase III 2035-2039, dan fase IV 2040-2045. Pada RPJPN 2025–2045 terdapat 8 agenda transformasi Indonesia di antaranya transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta kesinambungan pembangunan. Kemudian, 8 agenda tersebut diturunkan ke dalam 17 arah pembangunan nasional yang disebut dengan Indonesia Emas. Dari ketujuh belas arah pembangunan tersebut, salah satunya memuat transformasi digital yang menjadi salah satu pendorong dalam penguatan transformasi ekonomi. Dalam fase awal atau periode pertama RPJPN yaitu tahun 2025-2029, pembangunan nasional difokuskan untuk memperkuat fondasi transformasi. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sebagai leading sector pemerintah dalam mendukung pelaksanaan transformasi digital nasional ke depan perlu merencanakan berbagai strategi untuk memperkuat tatanan transformasi digital di Indonesia. Pada tahun 2023 lalu, Kemenkomdigi telah menyusun Visi Indonesia Digital 2045 (VID2045), yaitu dokumen strategis yang berisikan rekomendasi/arah kebijakan pembangunan digital, termasuk di dalamnya memuat milestone arah tujuan per-lima tahun sesuai dengan fase RPJMN. Dalam mengoperasionalisasi arah pembangunan digital tersebut untuk periode lima tahun ke depan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi periode 2025–2029 yaitu dokumen perencanaan jangka menengah fase pertama yang menjadi fondasi demi tercapainya visi jangka panjang Indonesia. Renstra ini menjadi landasan yang akan menentukan keberhasilan dalam mencapai Indonesia Emas 2045, terutama dalam mendukung pembangunan transformasi digital. Pada tahun 2045, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dengan nilai produk domestik bruto (PDB) di peringkat 5 sampai 7 tertinggi dunia. Penguasaan teknologi menjadi hal yang penting dalam mendorong produktivitas berbagai sektor, dan digitalisasi akan meningkatkan nilai dari setiap komponen PDB. Diperkirakan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB mencapai 19% pada tahun 2045 dengan nilai ekonomi digital mencapai Rp22.513 triliun (VID2045, 2023). Potensi bonus demografi juga dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia, dimana tahun 2030 diperkirakan penduduk usia produktif mencapai 203,1 juta atau 68% dari keseluruhan populasi (VID2045, 2023). Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenkomdigi perlu mentranslasi strategi untuk membangun ekosistem digital yang produktif yang mampu mengakselerasi transformasi digital secara menyeluruh agar tertuang secara komprehensif ke dalam Renstra 2025–2029. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam pembangunan dan penerapan digitalisasi di berbagai sektor, baik permasalahan teknis di lapangan dalam pembangunan infrastruktur, maupun permasalahan struktural dan koordinasi internal pemerintahan dalam mewujudkan transformasi digital nasional, seperti masalah akses internet, penggunaan internet yang belum tepat guna, hingga tantangan disrupsi teknologi. Searah dengan RPJMN 2025–2029, arah pembangunan 2025–2029 akan diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi. Untuk itu, pada renstra akan diupayakan pembangunan infrastruktur digital yang merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai transformasi yang ada. Penguatan yang diperlukan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan akses internet yang luas dan terjangkau hingga pembangunan ekosistem digital di dalamnya. Keberhasilan dalam tahap ini bukan hanya akan memberikan pondasi yang kuat bagi transformasi nasional depan, tetapi juga akan berdampak langsung pada kemampuan Indonesia untuk bersaing secara global. Sebaliknya, jika upaya penguatan infrastruktur dan ekosistem digital ini tidak berhasil, akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai posisi cita-cita nasional pada tahun 2045. Sebagai langkah awal penyusunan Renstra Kemenkomdigi 2025–2029, dilakukan telaah terhadap kondisi umum pembangunan digital nasional serta hasil evaluasi program kementerian pada periode 2020-

2024.Hal ini penting sebelumnya guna merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan digital ke depan. 1.1.1 Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Renstra 2020-2024 1.1.1.1 Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada periode 2020–2024, Kemenkomdigi telah mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang mampu meningkatkan penyebaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke seluruh wilayah di Indonesia. Berikut merupakan capaian kinerja untuk pilar infrastruktur TIK. A. Akses internet pita lebar Kemenkomdigi melakukan upaya mendorong penetrasi layanan fixed broadband dengan memberikan bantuan kepada operator dalam bentuk kemudahan penggelaran jaringan dan memberikan stimulus bantuan untuk penggelaran pada kawasan prioritas dan strategis nasional. Hingga tahun 2024, kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband sudah mencapai 68,48% (Pantau Komdigi, 2025) Selain bantuan kepada operator, Kemenkomdigi juga mendorong demand terhadap layanan fixed broadband di masyarakat melalui kebijakan intervensi dalam bentuk bantuan pemerintah yang bersifat stimulan dan sebagai katalisator, tanpa bersaing langsung dengan penyedia layanan. Hingga tahun 2024, 21.32% (Pantau Komdigi, 2025) rumah tangga di Indonesia sudah terlayani jaringan internet akses fixed broadband. B. Akses Seluler 4G di Wilayah Non-3T Dalam rangka mendorong penetrasi layanan seluler 4G ke wilayah non-3T, Kemenkomdigi melakukan upaya akselerasi dengan mendorong komitmen pembangunan BTS 4G oleh operator seluler melalui perpanjangan izin frekuensi radio bagi para operator. Hingga tahun 2024, operator seluler telah berhasil menyediakan layanan internet broadband di wilayah non-3T sebanyak 3.435 desa/kelurahan (Lakip Kemenkomdigi, 2024). Dengan komitmen ini, operator seluler dapat memperpanjang izin frekuensi mereka, memungkinkan pengembangan jaringan yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses seluler 4G yang lebih merata di seluruh Indonesia, mendukung konektivitas nasional dan inklusi digital. C. Kebijakan Industri Telekomunikasi Sepanjang Tahun 2020–2024, pemerintah memperkuat fondasi industri telekomunikasi melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran sebagai kerangka regulasi terpadu sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Regulasi ini kemudian diturunkan lebih lanjut, antara lain melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, yang menyederhanakan perizinan serta meningkatkan efektivitas penggelaran infrastruktur. Di sisi lain, penataan dan pelelangan spektrum, serta penetapan standar kualitas layanan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, turut mempercepat pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan, sekaligus memperkuat daya saing industri. D. Layanan 5G di Wilayah Prioritas Hingga dengan tahun 2025, luas pemukiman tercover sinyal 5G sebesar 4,44% (Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, 2025). Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari 13 lokasi yang seharusnya menjadi target dalam Renstra Kemenkomdigi 2020-2024 yang telah terlayani jaringan 5G, antara lain enam ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, dan lima destinasi super prioritas (DPSP) antara lain titik lokasi pariwisata Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang (Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, 2025). E. Palapa Ring Proyek Palapa Ring merupakan inisiatif pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur jaringan serat optik nasional, yang dibagi menjadi tiga paket pekerjaan yaitu Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur. Hingga tahun 2024, rata-rata utilisasi Palapa Ring sudah mencapai 54,35%. Palapa Ring Barat (menghubungkan 5 ibu kota kab/kota dengan jaringan fiber optic dengan kapasitas 300 Gbps) terpakai sebesar 218 Gbps (72,67%). Sementara itu, Palapa Ring Tengah (menghubungkan 17 ibu kota kab/kota dengan jaringan fiber optic dengan kapasitas 600 Gbps) terpakai sebesar 264 Gbps (44%). Terakhir, Palapa Ring Timur (menghubungkan 35 kabupaten/kota memiliki kapasitas fiber optic sebesar 800 Gbps, dan microwave link sebesar 5.500 Mbps), hingga akhir 2024 telah terutilisasi sebesar 371 Gbps atau 46,38% untuk kapasitas fiber optic, dan 5.050 Mbps (91,82%) untuk kapasitas microwave link. F. Program Penyediaan Base Transceiver Station di Daerah 3T Penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T merupakan bagian dari upaya perluasan akses layanan digital secara merata di seluruh Indonesia. Hingga tahun 2024, pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T telah mencakup 6.794 lokasi yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.642 lokasi merupakan BTS Universal Service Obligation (USO) dengan skema sewa layanan, sementara 5.152 lokasi lainnya merupakan BTS 4G New Site yang dibangun melalui skema belanja modal (Lakip Kemenkomdigi, 2024). G. Akses Internet Titik Layanan Publik Dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik, terutama di wilayah Indonesia yang kurang terlayani akses internet, Kemenkomdigi telah menyediakan akses internet di berbagai titik layanan publik. Titik layanan publik tersebut antara lain sekolah, Balai Latihan Kerja (BLK), puskesmas, lokasi pariwisata, balai desa dan kantor pemerintahan serta markas komando (TNI/POLRI) pada wilayah 3T, perintisan, perbatasan, tidak layak secara ekonomi, dan wilayah yang masih memerlukan sarana dan prasarana TIK. Sampai dengan tahun 2024 total akses internet yang telah tersebar di Indonesia adalah 38.274 lokasi layanan publik dengan rincian, 23.751 fasilitas pendidikan, 8.438 kantor pemerintahan, 3.194 fasilitas pelayanan kesehatan, 834 tempat ibadah, 801 pusat kegiatan masyarakat, 674 fasilitas pertahanan dan keamanan, 287 fasilitas pelayanan usaha, 212 lokasi wisata, dan 83 fasilitas transportasi publik (Lakip Kemenkomdigi, 2024). H. SATRIA-1 Sebagai upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan broadband di Indonesia, Kemenkomdigi telah berhasil meluncurkan Satelit Multifungsi (SMF) SATRIA-1 pada Desember 2023. Hingga tahun 2024, kapasitas IP Hub telah terinstal sebanyak 150 Gbps yang tersebar pada 11 stasiun bumi yang berperan sebagai gateway SATRIA-1. Sampai dengan akhir tahun 2024, user terminal yang telah terkoneksi dengan SATRIA-1 sebanyak 26.440 titik lokasi dengan kapasitas 4 Mbps untuk masing-masing lokasi, sehingga pemanfaatan kapasitas SATRIA-1 telah mencapai 105,76 Gbps atau sebesar 70,5% dari kapasitas total SATRIA-1 sebesar 150 Gbps (Lakip Kemenkomdigi, 2024). I. Ekosistem Penyiaran Digital (Digital Broadcasting System dan Set Top Box) Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengharuskan migrasi penyiaran televisi (TV) dari analog ke digital selesai paling lambat 2 November 2022. Proses ini dilakukan secara bertahap pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan kesiapan teknis di berbagai wilayah. ASO dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2 November 2022 untuk 24 wilayah layanan, termasuk Jabodetabek. Meskipun demikian, hingga tahun 2024, populasi penduduk Indonesia yang mendapatkan layanan siaran TV digital hanya mencapai angka 66%. Untuk mendukung transisi ini, Program Digital Broadcasting System (DBS) juga telah diimplementasikan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Proyek ini merupakan dukungan Kemenkominfo kepada TVRI selaku LPP dalam bentuk pemancar digital, studio, serta pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Melalui proyek ini TVRI mendapatkan 199 pemancar digital serta 29 studio TV digital. Adapun tujuannya adalah untuk memperluas cakupan siaran TV digital ke daerah yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan siaran TV analog dan meningkatkan kualitas pembuatan konten dari LPP TVRI. J. Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran Pada periode 2020–2024, Kemenkomdigi telah melakukan pengembangan pada Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran (PMT), terutama dalam hal penyediaan perangkat dan pengembangan sistem untuk mendukung dashboard yang memantau infrastruktur telekomunikasi, pos, dan penyiaran, Quality of Service (QoS), Quality of Experience (QoE), serta dashboard pengaduan masyarakat. Pada periode 2023–2024, PMT telah mengoperasikan keempat dashboard tersebut di 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Lebih lanjut, pengembangan PMT diteruskan dengan pengadaan perangkat pengukuran QoS Telekomunikasi support 5G, perangkat pengukuran QoS Fixed Broadband, serta pengembangan sistem aduan masyarakat. K. Cakupan dan Kualitas Layanan Pos Dalam rangka meningkatkan jumlah kecamatan yang terlayani oleh layanan pos, Kemenkomdigi telah melakukan pengembangan sistem profiling data informasi penyelenggara pos untuk pemetaan cakupan layanan dan jaringan penyelenggaraan pos komersial. Di sisi kebijakan, Kemenkomdigi telah mengambil peran melalui Layanan Pos Universal, dengan tetap memastikan kualitas layanannya melalui sertifikasi ISO 9001:2015. Hingga tahun 2024, layanan pos telah mencakup 100% atau setara 5.022 kecamatan di Indonesia. Namun demikian, cakupan ini diartikan bahwa satu titik layanan pos dapat melayani beberapa kecamatan sekaligus. Hal ini berpengaruh terhadap efisiensi dan aksesibilitas layanan di beberapa wilayah 1.1.1.2 Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik A. Alokasi Spektrum Frekuensi Penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband pada tahun 2020-2024 kini telah mencapai 1720 MHz, melampaui target 1310 MHz yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra Kemenkomdigi 2020–2024. Capaian ini terbagi dalam beberapa tahap: pada tahun 2020, terdapat penambahan 30 MHz dari pita frekuensi 2,3 GHz. Kemudian, pada tahun 2023, ditambahkan lagi 1690 MHz dari pita frekuensi 700 MHz (90 MHz) dan 26 GHz (1600 MHz). Dalam upaya menyediakan tambahan spektrum frekuensi radio, terdapat berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Salah satu tantangan utama adalah pembebasan pita frekuensi radio yang sebelumnya digunakan oleh layanan selain broadband. Proses pembebasan ini tidak hanya dipengaruhi aspek teknis, tetapi juga aspek legal dan bisnis, yang sering kali memakan waktu cukup lama. B. Pengembangan Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Sarana Pendukung Pengembangan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024, dengan tujuan menjadikan BBPPT sebagai pusat pengujian perangkat TIK. Capaian pengembangan Pusat Pengujian Perangkat TIK BBPPT telah mencapai 100% pada akhir tahun 2024, melalui tahapan yang dimulai dari perencanaan teknis pada tahun 2020, pembangunan gedung pada 2021, hingga penyelesaian infrastruktur pengujian dan kalibrasi pada 2023. Pada tahun 2024, kegiatan difokuskan pada mobilisasi laboratorium Specific Absorption Rate (SAR) dari lokasi awal di Bekasi ke BBPPT Tapos di Depok, serta pengembangan Sistem Informasi Pengujian Perangkat TIK BBPPT (Laporan Monev Capaian Program Strategis B12, 2024). C. Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (SMFR) merupakan bagian penting dalam upaya memastikan pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap spektrum frekuensi radio. Hingga Desember 2024, penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio telah melampaui target, mencapai 133 unit. Dalam proses penyediaan perangkat SMFR, terdapat kendala dalam pemenuhan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hingga saat ini, perangkat SMFR masih harus diimpor karena belum ada produksi lokal yang mampu memenuhi spesifikasi teknis yang diperlukan. 1.1.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Renstra Kemenkomdigi 2020–2024, Kemenkomdigi juga berfokus untuk mendorong digitalisasi dan pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor, mulai dari ekonomi dan bisnis, pemerintahan, serta meningkatkan kompetensi talenta digital nasional. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kemenkomdigi melakukan berbagai program dan kegiatan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital, yang capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Digital Technopreneur Program Digital Technopreneur diluncurkan dengan tujuan untuk melahirkan perusahaan startup digital baru yang berkualitas dan dapat memberikan dampak positif pada industri TIK secara khusus dan perekonomian Indonesia secara umum. Program ini dilakukan melalui dua program strategis, yaitu Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang berfokus pada tahap ideation dan problem validation dan Startup Studio Indonesia yang berfokus untuk memfasilitasi early-stage startup untuk mengembangkan potensi bisnis hingga mencapai product market fit dan siap untuk mendapatkan pendanaan. Dalam kurun waktu 2020–2024, program Digital Technopreneur melalui Gerakan Nasional 1000 Startup Digital telah memfasilitasi penciptaan 694 startup digital sampai tahap product validation dan siap diluncurkan ke pasar. Hingga tahun 2024, program Digital Technopreneur telah menciptakan 140 startup digital aktif yang diukur melalui 4 key metrics, yaitu penambahan jumlah tenaga kerja, peningkatan revenue, peningkatan traction, dan peningkatan jumlah investasi startup digital. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program, seperti pola pikir kewirausahaan masyarakat Indonesia yang masih rendah khususnya di bidang digital, kurangnya kesiapan ekosistem digital dan pasar industri digital yang berdampak pada peningkatan potensi startup daerah, serta kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. B. Business Matchmaking Startup Digital Business Matchmaking merupakan sebuah metode yang memperbanyak model one on one business meeting secara langsung untuk meningkatkan peluang investasi dan kerja sama bisnis baru bagi para pengusaha, khususnya pelaku startup digital. Peningkatan investasi pelaku teknologi dilakukan melalui 2 program strategis, yaitu HUB.ID Accelerator dan HUB.ID Summit. Berdasarkan Renstra Kemenkomdigi 2020-2024, Business Matchmaking Startup Digital diukur melalui persentase startup digital yang berhasil naik kelas dengan target sebesar 5% atau 3 dari 50 startup yang difasilitasi untuk setiap tahunnya mulai dari tahun 2021 hingga 2024. Hingga tahun 2024, terdapat 9,56% atau 22 startup digital yang berhasil naik kelas dari target sebanyak 230 startup digital melalui bantuan program HUB.ID Accelerator dan HUB.ID Summit, menunjukkan program ini telah melebihi target yang ditetapkan. Faktor yang mendukung keberhasilan startup digital untuk naik kelas adalah adanya perkembangan program HUB.ID dalam menciptakan inovasi baru, seperti IP Research Matchmaking untuk menciptakan kerja sama antara startup dengan perguruan tinggi, Partner Day yang berhasil mendatangkan ratusan business partner yang siap berkolaborasi dengan startup di ekosistem HUB.ID, dan Venture Capital Engagement yang berhasil mendatangkan VC dari benua lain. C. Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Salah satu pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) yang dilakukan di sektor pertanian telah memberikan transformasi signifikan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Dengan sensor IoT, petani dapat memantau kondisi tanah, cuaca, dan kualitas tanaman secara real-time, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Penggunaan teknologi IoT juga dapat mengurangi penggunaan sumber daya secara berlebih serta meminimalkan risiko gagal panen. Salah satu program fasilitasi use case IoT sektor pertanian yang dilakukan Komdigi di tahun 2024 menunjukan bahwa terdapat peningkatan produktivitas hasil panen, dibandingkan dengan tanpa menggunakan teknologi IoT. Inovasi ini mendukung modernisasi pertanian menuju pertanian berbasis data, sejalan dengan visi ketahanan pangan nasional dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Fasilitasi adopsi teknologi digital pada sektor-sektor strategis merupakan upaya Kemenkomdigi dalam mengatasi hambatan digitalisasi yang masih dihadapi oleh para pelaku usaha sektoral untuk dapat mencapai hasil dan dampak yang maksimal dari peluang ekonomi digital yang ada. Program ini dilakukan dengan menyediakan berbagai kegiatan fasilitasi implementasi adopsi teknologi digital untuk meningkatkan nilai ekonomi digital dengan mendorong transformasi digital pada sektor pertanian, maritim, logistik, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Implementasi teknologi digital dilaksanakan dengan skema Proof of Concept (PoC) teknologi digital pada masing-masing sektor. D. Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Fasilitas adopsi teknologi digital pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu langkah krusial dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing sektor UMKM di era digital, mengingat UMKM memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebelum melakukan fasilitasi, pada tahun 2020 telah dilaksanakan Kajian Pemetaan Adopsi Teknologi Digital Perdagangan untuk menentukan potensi adopsi teknologi oleh pelaku UMKM melalui profil usaha di beberapa daerah yang berbeda. Program ini tersebar di 13 kawasan strategis yang mencakup 15 provinsi di seluruh Indonesia, meliputi wilayah timur seperti Papua dan Papua Barat. Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 28.676 UMKM yang sudah active selling dengan kriteria aktif melakukan upload foto dan deskripsi produk, aktif melakukan interaksi dengan pelanggan, dan aktif berjualan di platform digital. Sementara itu, terdapat 9.586 UMKM yang sudah scaling up dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksanaan adopsi digital untuk UMKM memiliki berbagai kendala, seperti keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur digital, resistensi dari pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digital, minimnya kesadaran pelaku UMKM akan manfaat penerapan teknologi digital dalam bisnis, persepsi biaya tinggi dalam mengadopsi teknologi digital, serta persepsi risiko keamanan data dan privasi dalam menggunakan platform digital untuk berjualan. E. Pusat Data Nasional Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang dilakukan sesuai dengan mandat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres Nomor 95 Tahun 2018) Pasal 27 ayat (5) merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Portal Satu Data Indonesia. Secara kumulatif, berdasarkan Renstra Kemenkomdigi tahun 2020–2024, pembangunan PDN ditargetkan terwujud sebanyak 2 PDN di tahun 2024. Sementara itu data per Desember 2024 menunjukkan capaian sebesar 97% untuk pembangunan PDN-1 dan capaian yang lebih rendah yakni 2,4% untuk pembangunan PDN-2. Ketidaktercapaian target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemenkomdigi tahun 2020–2024 disebabkan oleh beberapa kendala. Pada pembangunan PDN-1 kendala yang ditemui antara lain terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan pada akhir tahun 2024 berupa instalasi dan pemasangan server (IT installation & other local mounting), penyambungan internet, dan penyelesaian sertifikat laik fungsi. Sementara itu pada pembangunan PDN-2 kendala yang ditemui antara lain, belum terpilihnya Consultant Services dikarenakan belum terbitnya Non-Objection Letter (NOL) oleh pihak Lender (EDCF) terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh Pokja pemilihan hingga akhir tahun 2024 mengaktifkan klausul Article XI Section 11.04. Termination of Loan Agreement (b) yang menyebutkan bahwa "Apabila pengadaan barang atau jasa yang akan dibiayai dari hasil pinjaman tidak dilaksanakan dalam waktu delapan belas (18) bulan setelah tanggal efektif Perjanjian Pinjaman, maka bantuan untuk proyek yang dibuat oleh Pemerintah Republik Korea menjadi tidak sah, dan karenanya Perjanjian Pinjaman akan berakhir." berdasarkan klausul tersebut, dengan aktifnya Loan Agreement yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2023, maka tanggal 15 Desember 2024 loan agreement dinyatakan sudah tidak bisa dijadikan landasan pendanaan dalam pembangunan PDN-2. F. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Integrasi Jaringan Intra Pemerintah (JIP) memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai entitas pemerintah. JIP yang terintegrasi juga dapat mendukung perbaikan dalam penerapan SPBE. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, target integrasi JIP adalah 100% keterhubungan antar K/L/Prov. Sementara dalam Renstra 2020– 2024, Keterhubungan K/L/Prov dengan JIP ditargetkan sebesar 90%. Pada akhir periode Renstra 2020-2024, data menunjukkan capaian JIP sebesar 90% atau 99 dari 109 K/L/Prov terhubung dengan JIP. Capaian kinerja ini telah memenuhi angka yang ditargetkan dalam renstra, tetapi belum memenuhi angka yang ditargetkan dalam RPJMN. G. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) memungkinkan terwujudnya integrasi layanan antar instansi secara efisien, mempercepat alur pertukaran data, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, Kemenkomdigi melalui penyelenggaraan SPLP berperan untuk mendukung interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE termasuk percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Perpres Nomor 132 Tahun 2022), dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Perpres Nomor 82 Tahun 2023). Berdasarkan Renstra 2020-2024, target pemanfaatan SPLP adalah 629 K/L/D. Data per Desember 2024 menunjukkan capaian pemanfaatan sebesar 65% atau sebanyak 411 K/L/D yang telah memanfaatkan SPLP untuk interoperabilitas data dan aplikasi antar instansi. Capaian ini belum mampu memenuhi target yang ada, terutama disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman dan kesadaran di berbagai K/L/D mengenai nilai strategis penggunaan SPLP dalam mendukung terwujudnya interoperabilitas data dan aplikasi SPBE. H. Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi Transformasi digital menuntut banyak perubahan di setiap aktivitas masyarakat termasuk pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan langkah awal untuk mengubah proses penanganan perkara pidana dari dokumen fisik menjadi elektronik. Selain itu, pengembangan ini juga akan mempermudah proses pertukaran data perkara bagi aparat penegak hukum yang lokasinya saling berjauhan. Adapun capaian kinerja yang telah dicapai pada akhir periode Renstra Kemenkomdigi 2020-2024 adalah terbentuknya 4 desain dari 4 desain Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang ditargetkan pada RPJMN 2020–2024. I. Penyusunan dan Implementasi Masterplan Smart City Salah satu faktor pendorong terjadinya transformasi digital adalah terciptanya ekosistem digital yang dapat ditopang melalui implementasi kota cerdas (smart city) yang berkelanjutan. Untuk itu, penyusunan masterplan smart city ditargetkan bagi 150 kota dalam Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-2024. Pada akhir periode Renstra Kemenkomdigi 2020-2024 telah dilaksanakan penyusunan masterplan smart city di 251 kota/kabupaten. Hal ini berarti, capaian kinerja telah tercapai dengan baik. Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi implementasi kota cerdas (smart city) yang di targetkan kepada 241 kota/kabupaten dan telah dilaksanakan seluruhnya dengan baik. J. Penyelenggara Sistem Eelektronik Lingkup Privat Pengembangan Sistem Pengendalian Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Pada lingkup privat, PSE merujuk pada setiap orang dan masyarakat serta badan usaha di sektor swasta yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Dalam sistem pengendalian tata kelola, PSE yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh regulasi dapat dikenai sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pencabutan izin operasional. Adapun capaian kinerja Kemenkomdigi terkait durasi pemutusan akses PSE terhadap konten melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan telah memenuhi target Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-2024 dengan berhasil memutus akses dalam kurun waktu rata-rata 0,43 jam dari target kurang dari 3 jam yang harus dipenuhi pada Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-2024. K. Penyusunan dan Implementasi Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan pemerintah bersama DPR pada tahun 2022 dan mulai berlaku sejak Oktober 2024. Dengan berlakunya UU PDP, semua organisasi privat dan publik wajib patuh dan mengimplementasikan ketentuan UU PDP. Selain UU PDP, ditargetkan juga penyusunan dua naskah regulasi turunannya, yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan UU PDP dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Lembaga Pelaksana PDP (RPerpres Badan PDP), dalam Rencana Strategis Kemenkomdigi tahun 2020-2024. Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Komdigi telah menyerahkan naskah RPerpres Badan PDP kepada KemenPAN-RB untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, RPP Pelaksanaan UU PDP juga telah memasuki tahap pembahasan harmonisasi yang dipimpin oleh Kementerian Hukum. Pada tahun 2025, Kemenkomdigi bersama dengan tim panitia antar Kementerian/Lembaga telah menyelesaikan proses harmonisasi RPP Pelaksanaan UU PDP dan menyampaikan naskah final kepada Presiden untuk pengesahan. Sedangkan RPerpres Badan PDP sedang dalam proses harmonisasi bersama dengan tim panitia antar Kementerian/Lembaga. Dalam masa transisi sebelum terbentuknya Badan PDP, Kemenkomdigi dan Kementerian/Lembaga terkait tetap melakukan pengawasan PDP di sektor masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya L. Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif Penanganan konten negatif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan online yang aman, positif, dan bermanfaat bagi pengguna. Aktivitas penanganan dan penanggulangan konten negatif telah dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga 2024 dan terus mencapai target yang ditentukan dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra Kemenkomdigi 2020-
2024.Berdasarkan data terakhir di 2024, penanganan dan penanggulangan konten negatif telah berhasil ditangani untuk total 6.624.677 konten selama tahun 2020-2024. M. Literasi Digital Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dasar dalam literasi digital, mulai dari pengoperasian dan akses teknologi digital, hingga penekanan pentingnya keamanan personal dan pencegahan konten negatif. Pelaksanaan program literasi digital didasarkan pada modul dan kurikulum yang mencakup 4 pilar, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Program ini telah memberikan literasi digital kepada 29.793.185 orang hingga tahun 2024 kepada berbagai segmentasi sasaran seperti masyarakat umum, pendidikan, dan pemerintahan. Pelaksanaan program literasi digital memiliki beberapa tantangan seperti kondisi geografis, keadaan jangkauan internet yang berbeda-beda, dan rendahnya kolaborasi yang dilakukan untuk menjangkau segmentasi masyarakat, pendidikan, dan pemerintahan. N. Digital Talent Scholarship Program Digital Talent Scholarship (DTS) merupakan program bantuan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetisi digital masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan keterampilan digital di Indonesia, baik dari Indonesia Bagian Barat sampai dengan Indonesia Bagian Timur. Program ini terdiri dari 8 akademi pelatihan, antara lain Vocational School Graduate Academy (VSGA), Professional Academy (ProA), Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Fresh Graduate Academy (FGA), Thematic Academy (TA), Government Transformation Academy (GTA), Talent Scouting Academy, Digital Leadership Academy (DLA). Berdasarkan RPJMN 2020-2024 target jumlah talenta digital mencapai 250.000 peserta. Secara kumulatif program DTS berhasil melampaui target tersebut, dengan memberikan pelatihan kepada 654.083 talenta digital hingga tahun 2024 dengan persentase peserta yang berhasil mendapatkan sertifikasi completion sebesar 77,33% atau sebanyak 505.783 talenta digital. O. Beasiswa S2/S3 bidang Komunikasi dan Informatika Beasiswa S2/S3 merupakan program untuk menciptakan SDM nasional bidang komunikasi dan informatika yang kompeten, andal, profesional, dan berdaya saing tinggi. Program ini menjalin kerja sama dengan 12 instansi perguruan tinggi terbaik dalam negeri dan 8 instansi perguruan tinggi luar negeri. Selama periode 2020-2024, program ini telah berhasil memberikan beasiswa kepada total 1.044 peserta dengan persentase capaian kelulusan tepat waktu setiap tahun berturut- turut adalah 87,6%; 85,71%; 63,43%; 77,58%; dan 86,18%. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target program Beasiswa S2/S3 bidang Kominfo disebabkan oleh kendala dalam proses pembuatan jurnal atau karya ilmiah, serta persyaratan kelulusan dari masing-masing perguruan tinggi yang dapat menghambat kelulusan mahasiswa. Meskipun demikian, Kemenkomdigi juga menyelenggarakan sesi berbagi pengalaman dengan menghadirkan alumni kepada penerima beasiswa untuk mendukung keberhasilan kelulusan tepat waktu. 1.1.1.4 Komunikasi Publik A. Diseminasi Informasi Bidang Polhukam Diseminasi informasi publik bidang politik, hukum, dan keamanan dipandang perlu untuk mampu mewujudkan misi ketujuh Presiden, yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan konter narasi atas konten negatif, ujaran kebencian, dan hoaks untuk menjaga kestabilan keamanan di lingkungan masyarakat. Selama periode 2020-2024, Kemenkomdigi secara aktif mendiseminasikan konten informasi terkait berbagai isu prioritas di bidang politik, hukum, dan keamanan, seperti Anti Radikalisme dan Terorisme, Bela Negara, UU PDP, UU ITE, UU Hak Kekayaan Intelektual, serta pendidikan politik untuk masyarakat Indonesia. Berdasarkan isu tersebut, diperoleh capaian sebesar 83% tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang Polhukam serta 93% berita hoaks yang berhasil dikonter pada bidang Polhukam. Hal ini menunjukkan tren positif bahwa diseminasi isu bidang Polhukam periode 2020- 2024 telah melebihi target capaian yang ditetapkan, dengan adanya upaya diseminasi yang dilakukan melalui kanal media Kemenkomdigi, seperti media elektronik, media online, media sosial, media tatap muka, serta media luar ruang. B. Diseminasi Informasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Berkaitan dengan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenkomdigi bertanggung jawab dalam perencanaan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi informasi dan komunikasi pada sektor pendidikan, agama, kebudayaan, sosial, pemuda, olahraga, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kesehatan, serta desa dan transmigrasi. Selama periode 2020-2023, Kemenkomdigi aktif mensosialisasikan konten informasi terkait berbagai isu prioritas, seperti COVID-19, Pendidikan Karakter Pancasila, Pengentasan Kemiskinan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan, Penanganan Stunting, serta Jaminan Kesehatan Nasional. Dari isu-isu tersebut, diperoleh capaian sebesar 87% masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik pemerintah bidang PMK serta 84% berita hoaks yang berhasil di konter pada bidang PMK. Dengan demikian, diseminasi isu bidang PMK periode 2020-2024 telah dilakukan menggunakan saluran-saluran komunikasi sesuai target sasaran yang ditetapkan, berdasarkan karakteristik tema yang disosialisasikan. C. Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim Program Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim berfokus pada beberapa isu prioritas, yakni sektor keuangan, pertanian, agraria, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Berdasarkan pencapaian program per tahun, program ini berhasil mencapai target yang ditetapkan, yakni sebesar 87% masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim. Di samping itu, program ini juga menunjukkan adanya perolehan yang cukup signifikan pada aktivitas konter berita hoaks bidang Perekonomian dan Maritim, mencapai 94%. Keberhasilan ini tercapai berdasarkan survei persepsi publik yang dilakukan terhadap isu, seperti: (1) Isu Perekonomian I: Sampah Laut, Literasi Finansial, Ketahanan Pangan; (2) Isu Perekonomian II: UMKM Go Online, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia; dan (3) Isu Maritim: Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Bangga Berwisata di Indonesia). D. Diseminasi Informasi Melalui Media Kemenkomdigi Kemenkomdigi bertanggung jawab atas pengelolaan kanal media, meliputi media online, cetak, audio visual, dan media sosial untuk melaksanakan diseminasi informasi program prioritas pemerintah. Kanal-kanal diseminasi yang dimaksud meliputi Indonesiabaik.id; GPRTV; Infopublik.id; Indonesia.go.id; Komik Komunika; Jurnal Dialog Kebijakan Publik; dan majalah GPRNews sebagai media publik untuk menjangkau masyarakat sasaran berbeda. Media online seperti Infopublik, Indonesia.go.id, dan Indonesiabaik.id digunakan untuk menjangkau masyarakat perkotaan hingga pedesaan yang mempunyai akses komunikasi digital melalui internet. Selanjutnya, media Komik Komunika dan GPRTV merupakan kanal diseminasi untuk menjangkau masyarakat di daerah 3T yang minim akses komunikasi digital. Berdasarkan capaian kinerja pada program diseminasi informasi melalui media Kemenkomdigi, program ini telah mencapai angka target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, tercatat sebesar 87% masyarakat telah mengakses informasi berkaitan dengan program prioritas pemerintah melalui kanal media pemerintah (owned media). Dampak yang dihasilkan dari terlaksananya program ini adalah program dan kebijakan pemerintah dapat lebih efektif tersebar ke seluruh masyarakat hingga ke wilayah 3T melalui sinergi dengan media massa. E. Diseminasi Informasi Bidang Stunting Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Kemenkomdigi bertanggung jawab atas advokasi dan komunikasi pada kampanye penurunan prevalensi stunting. Sejak tahun 2017, Kemenkomdigi telah melakukan upaya penanggulangan stunting melalui kampanye yang dilakukan secara lebih masif melalui Kampanye Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) di tahun 2019. Kampanye ini menargetkan masyarakat di beberapa lokasi prioritas serta melibatkan generasi muda untuk mendorong gerakan bersama penyebaran informasi terkait stunting. Untuk mencapai target kampanye, beberapa saluran diseminasi digunakan yaitu media tatap muka, media elektronik, media cetak, media sosial, media online, serta media luar ruang. Hingga tahun 2024, tercatat masyarakat di lebih dari 176 kabupaten/kota telah memperoleh akses terhadap informasi pencegahan stunting, dengan rata-rata jangkauan tiap tahun lebih dari 9,8 juta orang. Sepanjang tahun 2020-2024, kampanye Genbest menghadapi berbagai kendala, seperti pandemi COVID-
19.Meskipun pandemi melanda, Kemenkomdigi tetap menjaga komitmen untuk mencapai target kampanye, salah satunya melalui perubahan strategi diseminasi menjadi berbasis digital. F. Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Kemenkomdigi berperan untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sejak tahun 2020, Kemenkomdigi menetapkan capaian khusus dengan menargetkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah dalam upaya pembangunan Papua dan Papua Barat bidang sumber daya manusia dan infrastruktur. Hingga tahun 2024, telah tercapai sebesar 75,9% masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik pemerintah terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Dalam pelaksanaannya, program ini mengalami kendala yakni target audiens diseminasi informasi yang belum tepat sasaran, meskipun lokus kanal yang digunakan sudah disesuaikan dengan karakteristik audiens. Meski demikian, program ini turut memberikan dampak bagi masyarakat untuk dapat mengetahui kebijakan pemerintah terkait pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 1.1.1.5 Kuasi Publik A. Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Lembaga Penyiaran TV Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) merupakan instrumen evaluasi yang digunakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menilai kualitas isi siaran televisi jaringan nasional secara periodik sejak tahun 2015. Hasil capaian IKPSTV hingga periode 1 tahun 2024 menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif. Secara keseluruhan, rata-rata nasional IKPSTV tahun 2024 adalah sebesar 3,19, yang berarti telah memenuhi standar minimal KPI (nilai ≥ 3,00). Berdasarkan 8 kategori program siaran yang diteliti, program Infotainment dan Sinetron secara berurutan memiliki nilai 2.73 dan 2.42 yang tidak memenuhi standar program siaran berkualitas KPI yaitu bernilai di bawah 3.00. Meskipun capaian ini menunjukkan tren positif, tantangan masih dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas program, khususnya karena masih terbatasnya pemahaman sebagian lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). B. Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran Televisi dan Radio Sebagai tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), layanan pengaduan masyarakat terhadap konten siaran TV dan radio merupakan layanan yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait isi siaran TV dan radio yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat penting dilakukan untuk mengawasi dan menjaga kualitas program yang disiarkan TV dan radio agar tidak melanggar norma dan etika sesuai dengan P3SPS. Saat ini, KPI menggunakan 11 (sebelas) jenis saluran pengaduan, terdiri dari 2 saluran resmi pengaduan yang teregistrasi yaitu surat masuk dan tatap muka, serta 1 saluran mitra/lembaga dari pemerintah yang terhubung dengan aplikasi KPI. Selama periode 2020-2024, tercatat sebanyak 4.798 aduan yang diterima, dan seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan 100%. Hal ini mencerminkan bahwa KPI melampaui target penyelesaian pengaduan secara efektif pada tahun tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat adalah dengan meluncurkan aplikasi "SARAN" (Sahabat Penyiaran) pada tahun 2022 untuk mengawasi konten siaran secara mudah dan cepat. Meskipun aplikasi SARAN dinilai sudah efektif, tetapi pengembangan aplikasi lebih lanjut seperti penambahan fungsi Progressive Web Application (PWA), optimalisasi pengoperasian, maupun penyempurnaan fitur aplikasi akan dilakukan. C. Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang Diawasi Pengawasan terhadap lembaga penyiaran (LP) radio dan televisi yang dilakukan oleh KPI memiliki peran dalam menjaga serta meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia. Selama periode 2020-2024, sebagian besar LP yang diawasi oleh KPI telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LP yang dinilai mematuhi peraturan adalah LP yang tidak dikenai sanksi berupa pembatasan durasi dan waktu siaran dan/atau penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Berdasarkan data KPI Pusat, pada tahun 2020 terdapat 56 LP yang diawasi, dengan rincian 55 LP mematuhi peraturan dan 1 LP tidak. Sementara itu, pada tahun 2024, dari 61 LP yang diawasi, 60 LP mematuhi peraturan dan 1 LP tidak. Meskipun demikian, jumlah LP yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tetap melampaui target 23 LP pada tahun 2020 dan 59 LP pada tahun 2024. Dalam mencapai target yang telah ditentukan, terdapat beberapa tantangan seperti penurunan performa sistem perangkat pemantauan isi siaran pada sistem aplikasi Broadcasting Information System (BIS) dan server penyimpanan data KPI yang mengalami kerusakan di tahun 2022. Masalah tersebut berdampak pada terhambatnya proses pengawasan LP selama beberapa minggu. D. Rekomendasi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers oleh Dewan Pers dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers baik secara nasional maupun pada tingkat provinsi. Hasil survei indeks secara umum menunjukkan nilai yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan yang dilanjutkan dengan penurunan di tahun 2023 dan 2024 dengan nilai akhir sebesar 69,36. Meskipun capaian nilai indeks tersebut belum dapat memenuhi target di tahun 2024 yaitu sebesar 78, nilai Indeks Kemerdekaan Pers tersebut masih termasuk dalam kategori cukup bebas. Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers di tingkat provinsi yang memiliki nilai di atas 73 adalah berkisar antara 30-31 provinsi dari 34 provinsi sehingga melebihi target yang ditetapkan pada RPJMN. Namun, pada tahun 2024, terdapat penurunan jumlah provinsi yang memiliki nilai di atas 73 menjadi 14 provinsi. Adapun dari total 38 provinsi yang diteliti, Kepulauan Maluku dan Papua memiliki nilai yang cenderung rendah dibandingkan pulau lainnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Penurunan pada capaian Indeks Kemerdekaan Pers tersebut disebabkan oleh beberapa isu, di antaranya adalah kondisi lingkungan fisik dan politik terkait kebebasan pers yang masih diintervensi, tindakan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers, serta ketergantungan perusahaan media pada pemasukan iklan yang bersumber dari APBD. E. Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers Dalam proses verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers melalui dua tahap, yaitu verifikasi administratif kemudian verifikasi faktual. Verifikasi administratif dilakukan dengan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, sedangkan verifikasi faktual adalah upaya mengkonfirmasi di lapangan terhadap data-data perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi administratif. Tabel 1 Capaian Jumlah Media yang Lolos Verifikasi Faktual Sumber: Dewan Pers, 2024 Mengacu pada tabel di atas, secara umum jumlah perusahaan pers yang lolos verifikasi faktual menunjukkan hasil yang fluktuatif. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan prosedur pada tahapan verifikasi administrasi di pertengahan tahun 2022 dengan tujuan agar proses verifikasi dapat secara pasti memberikan dampak positif terhadap keberadaan media, baik dari kualitas konten berita maupun kebutuhan administratif. Dari perubahan tersebut, menyebabkan jumlah perusahaan pers yang lolos administrasi turut menurun, sehingga pada tahun 2022 hingga 2024 capaian pendataan dan verifikasi pers belum mencapai target. Tahun Jumlah Media yang Lolos Verifikasi Faktual Jumlah Media yang Diverifikasi Faktual % Media Terverifikasi Target Realisasi Target Realisasi 2020 145 114 145 80% 100% 2021 295 350 365 80% 81% 2022 106 650 326 80% 32,5% 2023 117 700 208 80% 56,3% 2024 132 736 181 80% 72,92% F. Pelatihan Jurnalis dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan Sebagai salah satu tugas dan fungsi Dewan Pers dalam mendukung peningkatan kualitas jurnalis, pelatihan jurnalistik, dan penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dilaksanakan sebagai upaya melindungi kemerdekaan pers dan kejernihan isi ruang publik. Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan lebih lanjut karena fenomena pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), sehingga target atas kegiatan ini diturunkan menjadi 20 wartawan tersertifikasi dan telah tercapai pada bulan Maret 2020. Pada tahun berikutnya, target atas jumlah peserta pelatihan dan jumlah wartawan yang tersertifikasi melebihi target yang telah ditetapkan di setiap tahunnya. Lebih lanjut, untuk target jurnalis yang memperoleh peningkatan pemahaman atas Kode Etik Jurnalistik dan aturan terkait pers hanya tercapai pada tahun 2021, sementara pada tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024 tidak dapat tercapai disebabkan masih terdapat peserta UKW yang belum kompeten dalam memahami UU tentang pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), peraturan terkait pers, penulisan berita/tajuk/feature, serta membuat term of reference (TOR) berita investigasi (pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran). G. Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, salah satu fungsi Dewan Pers yakni memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus- kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Pers melakukan penyelesaian atas kasus pengaduan yang diterima dari masyarakat, lembaga pemerintah/swasta dan organisasi lainnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah kasus pers yang masuk setiap tahunnya, capaian penyelesaian atas pengaduan tersebut juga mengalami peningkatan dan persentase penyelesaian pengaduan sejak 2020 telah melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk, tahun 2023 memiliki jumlah pengaduan tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 813 aduan dengan jumlah yang diselesaikan sebanyak 794 aduan. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 678 kasus dengan jumlah yang diselesaikan sebanyak 667 aduan. H. Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008), Komisi Informasi Pusat (KIP) bertanggung jawab atas pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk memberikan gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia yang mewajibkan seluruh Badan Publik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi publik serta menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran IKIP baru dimulai pada tahun 2020, sehingga target yang ditetapkan pada tahun tersebut hanyalah satu dokumen metodologi penyusunan indeks berhasil dibuat. Kemudian, pada tahun 2021 nilai IKIP mencapai nilai sebesar 71,38 dan telah mencapai target nilai yang ditetapkan sebesar 35. Secara umum, nilai IKIP nasional selalu di atas target yang ditetapkan serta mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar 75,65. Di tingkat provinsi, nilai IKIP pada tahun 2024 dengan skor baik berjumlah 11 provinsi, 21 provinsi berada pada situasi sedang, dan 2 provinsi berada pada kategori buruk. Pelaksanaan keterbukaan informasi informasi yang baik akan berdampak pada berbagai aspek, terutama pada aspek ekonomi yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan akses bantuan sosial kepada masyarakat, aspek pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang optimal, serta mendorong pembangunan daerah. I. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KIP memiliki tanggung jawab atas penyelesaian sengketa informasi publik, yang dilakukan dalam rangka menjaga hak akses informasi publik dan memastikan bahwa lembaga pemerintah mematuhi kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa ke KIP, pemohon dapat melalui beberapa tahap yang dimulai dari mediasi, ajudikasi, dan pelaksanaan putusan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Secara umum, KIP secara konsisten mampu mencapai target penyelesaian sengketa informasi publik yang telah ditetapkan selama periode 2020-2024. Adapun jumlah permohonan register sengketa informasi publik dari tahun 2020 hingga 2024 sebanyak 469 register sengketa, serta masih terdapat sebanyak 482 carry over register sengketa yang belum diselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Target penyelesaian sengketa informasi dalam lima tahun terakhir adalah sebanyak 452 register sengketa informasi, dan dari target tersebut, KIP telah menyelesaikan sebanyak 704 register sengketa informasi, sehingga sampai dengan akhir tahun 2024, masih menyisakan 247 register sengketa yang harus dikerjakan ke tahun 2025. J. Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah Pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik Pemerintah oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) perlu dilakukan untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan publik. Selain itu, pengawasan kepada Badan Publik Pemerintah dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu bersifat transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Pelaksanaan pengawasan terhadap Badan Publik Pemerintah sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja yang selalu mengalami tren peningkatan dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data terbaru di tahun 2024, terdapat 162 badan publik yang memperoleh predikat informatif dan telah memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 130 badan badan publik informatif. Walaupun demikian, masih terdapat 149 Badan Publik yang memiliki predikat kurang dan tidak informatif pada tahun 2024 dengan jumlah Badan Publik yang tidak informatif terdapat di kategori Lembaga Non-Struktural sebanyak 18 lembaga. 1.1.2 Analisis Posisi Indonesia Dalam sepuluh tahun terakhir, laju kemajuan teknologi digital di Indonesia berkembang dengan cukup pesat, ditandai oleh semakin meluasnya pemanfaatan teknologi di berbagai aspek kehidupan. Seluruh sektor, baik sosial, ekonomi, maupun budaya mengalami perubahan signifikan akibat transformasi digital. Masyarakat semakin terbiasa dengan layanan digital, pelaku usaha mulai beralih ke platform daring, dan layanan pemerintahan pun bergerak menuju digitalisasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi elemen kunci dalam pembangunan nasional. Untuk mengukur sejauh mana kemajuan transformasi digital baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, Kementerian Komdigi menyusun Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN) yang menjadi alat ukur yang komprehensif untuk memantau perkembangan transformasi digital secara menyeluruh, serta mendukung proses perencanaan program dan kebijakan agar lebih tepat sasaran. Indeks TDN disusun dengan mengadaptasi konsep Digital Transformation Index (DTI) dari UNESCAP yang digunakan untuk mengukur tingkat transformasi digital di berbagai negara. Pengukuran Indeks TDN disusun berdasarkan 5 pilar utama, yaitu jaringan dan infrastruktur, pemerintah, bisnis, masyarakat, dan ekosistem yang akan diukur melalui tahap foundation, adoption, dan acceleration. Masing-masing tahap akan menggambarkan tingkat kesiapan dan kinerja dalam menjalankan transformasi digital, dimana tahap foundation berfokus pada pembangunan dasar infrastruktur dan kebijakan yang mendukung transformasi digital; tahap adoption berfokus pada adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh berbagai pihak; dan tahap acceleration menyoroti upaya untuk mempercepat transformasi digital melalui inovasi dan pengembangan teknologi canggih. Gambar 1 Hasil Indeks TDN 2022 Sumber: Indeks TDN, 2023 Berdasarkan hasil Indeks TDN 2022, Indonesia memiliki skor sebesar 49,2 dari skala 100. Meskipun masih berada dalam klasifikasi cukup, skor tersebut mencerminkan perlunya upaya yang lebih besar untuk mendorong peningkatan digitalisasi di berbagai sektor. Selain itu, dari hasil Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN) tahun 2022 terlihat bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan utama di Indonesia, terutama antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Lebih lanjut, apabila dilihat berdasarkan skor masing-masing pilar (Gambar 1. Hasil Indeks TDN 2022), kemajuan transformasi digital nasional masih didominasi oleh pembangunan fisik infrastruktur digital. Meskipun demikian, skor pilar jaringan dan infrastruktur yang lebih tinggi dibandingkan pilar lainnya perlu ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan utilisasi dan adopsi teknologi digital di berbagai sektor dan seluruh kelompok masyarakat. Dalam satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur digital dan transformasi di berbagai sektor terus didorong dan dikembangkan di berbagai daerah. Meskipun demikian, untuk meningkatkan daya saing global, Indonesia perlu secara proaktif mengevaluasi capaian transformasi digitalnya dengan melihat posisi Indonesia secara global. Evaluasi ini penting untuk memahami kondisi, perkembangan, dan upaya digitalisasi yang diterapkan di berbagai negara, sehingga Indonesia dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta merumuskan strategi dalam pembangunan digital ke depan. Selama lima tahun terakhir, Indonesia secara konsisten melakukan penggelaran infrastruktur digital di berbagai wilayah. Kondisi perkembangan infrastruktur digital ini dapat tercermin dari hasil laporan ICT Development Index (IDI) 2023, yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dan Mobile Connectivity Index (MCI) 2023 oleh GSMA. Kedua indeks ini mengukur tingkat keberhasilan suatu negara dalam penggelaran infrastruktur yang merata, berkualitas, dan terjangkau. Secara global, Indonesia memperlihatkan hasil yang sudah cukup baik. Pada hasil IDI, Indonesia memperoleh skor 80,1 dan pada hasil MCI, Indonesia memperoleh skor 67,9. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di bawah negara-negara regional lainnya, seperti Malaysia yang memperoleh skor 94,5 (IDI) dan 73,9 (MCI), Singapura dengan skor 97,4 (IDI) dan 93,1 (MCI), Thailand dengan skor 88,7 (IDI) dan 73,8 (MCI), dan Vietnam dengan skor 80,6 (IDI) dan 68,5 (MCI). Gambar 2 Skor ICT dan MCI Kawasan Asia Tenggara Tahun 2023 Sumber: ITU; GSMA, 2023 Dari hasil skor tersebut, terlihat bahwa pembangunan infrastruktur digital di Indonesia masih cukup tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Beberapa indikator masih memperlihatkan skor yang belum maksimal, misalnya persentase penetrasi internet Indonesia masih sebesar 62,1%, masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand, begitu pula dengan kepemilikan smartphone yang masih sebesar 65,9%. Namun demikian, dari sisi coverage, Indonesia telah menunjukkan hasil yang sudah cukup baik, sebagian besar populasi yang ada telah tercakup jaringan 4G (ICT, 2023). Selanjutnya, terkait dengan kualitas internet, kecepatan internet di Indonesia masih relatif lambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Data dari Speedtest Global Index per Maret 2024 menunjukkan kecepatan unduh mobile broadband sebesar 25,83 Mbps dan menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 143 negara, begitu pula dengan kecepatan unduh fixed broadband yang menunjukkan Indonesia masih di peringkat 125 dari 181 negara dengan kecepatan 29,37 Mbps, dengan tren kecepatan yang masih fluktuatif. Secara umum, laporan MCI menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam adopsi internet di kawasan Indonesia adalah dari sisi keterjangkauan, baik dari segi layanan maupun harga perangkat pendukung. Harga layanan mobile broadband sudah relatif terjangkau, dilihat dari persentase harga layanannya sebesar 1,1% GNI/capita, sedangkan persentase harga layanan fixed broadband sebesar 6,1% GNI/capita (ICT, 2022). Meskipun telah mengalami penurunan menjadi 4,86% untuk harga layanan fixed broadband (ICT, 2023) tetapi ini masih relatif mahal. Adapun, harga layanan yang ideal berdasarkan rekomendasi International Telecommunication Union (ITU) adalah 2% dari GNI per capita. Gambar 3 Perkembangan Konektivitas Digital Nasional dibanding Negara-Negara Kawasan Sumber: Analisis World Bank, 2024 Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia memiliki potensi yang cukup besar yang dapat dilihat dari peningkatan nilai ekonomi digital tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Google Temasek 2023, Gross Merchandise Value (GMV) Indonesia meningkat menjadi US$82 miliar dari tahun 2019 sebesar US$41 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah tumbuh dua kali lipat pada periode 2019 - 2023. Lebih lanjut, di tengah ketidakpastian ekonomi global, transaksi digital di Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar $110 miliar pada 2025. Gambar 4 Nilai Ekonomi Digital 2023 (Gross Merchandise Value) Sumber: e-Conomy SEA Report 2023 Jika dilihat lebih jauh, nilai GMV Indonesia tersebut jauh melampaui negara ASEAN lainnya, seperti Thailand ($36 miliar), Malaysia ($23 miliar), dan Singapura ($22 miliar). Ini mencerminkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi digital ASEAN, dengan potensi pasar digital yang lebih besar. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat untuk local player Indonesia dengan adanya dominasi pemain asing terutama di sektor-sektor strategis seperti e-commerce, media serta iklan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Inisiasi Hilirisasi Digital Nasional 2023, pangsa pasar asing akan menguasai 74% di tahun 2030 dengan potential loss mencapai 2000 Triliun Rupiah jika tidak diantisipasi dan mendapatkan intervensi yang tepat dari pemerintah. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang digital yang masih tergolong rendah. Pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-80 dalam Indeks Talent Competitiveness dari 134 negara dengan skor 40.25, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura yang berada di peringkat ke-2 dengan skor 77.11, dan Malaysia di peringkat ke-42 dengan skor 51.35. Kualitas SDM ini sangat penting untuk dimaksimalkan agar Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ekonominya dalam sektor digital. SDM yang unggul dan kompetitif tidak hanya diperlukan untuk menciptakan inovasi, tetapi juga untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Gambar 5 Peringkat Talent Competitiveness Tahun 2023 Sumber: The Global Talent Competitiveness Index, 2023 Di luar kualitas SDM yang masih rendah, Indonesia juga menghadapi tantangan utama yaitu ketersediaan tenaga profesional bidang TIK/digital, melihat potensi yang ada dan demand yang cukup tinggi, jumlah pekerja sektor TIK dibandingkan total pekerja secara keseluruhan masih di bawah rata-rata yaitu sekitar 0,5%, masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang mencapai 7,7%, Singapura 5.1%, China 3,0%, dan India 1%. Selain itu, masyarakat Indonesia belum dapat memanfaatkan ketersediaan internet untuk hal yang produktif dan tidak disertai dengan netiquette (etika berinternet) yang baik di media sosial. Berdasarkan pengukuran Digital Civility Index Microsoft 2020, Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara. Tingginya keterpaparan masyarakat Indonesia terhadap risiko online seperti ujaran kebencian, sexual risk, cyberbullying, hingga pornografi menunjukkan rendahnya kesopanan online dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga etika berinternet. Peringkat ini juga masih di bawah dari negara ASEAN lainnya, seperti Singapura mencatatkan posisi di peringkat 4, Malaysia berada di peringkat 10, dan Vietnam peringkat 24. Gambar 6 Digital Civility Index Sumber: Microsoft, 2020 Loncatan perkembangan teknologi tersebut juga merubah lanskap di ranah pemerintahan. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal dalam hal penyediaan layanan publik yang berkualitas. Menurut survei yang dilakukan oleh ITU terkait E- Government Development Index (EGDI) pada tahun 2022, Indonesia masih berada di peringkat 77 dari 193 negara, Malaysia telah berada pada peringkat 53, Singapura 12, Thailand pada peringkat 54, dan Brunei Darussalam pada peringkat 68. Sejalan dengan hasil tersebut, pengukuran Indeks SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB menunjukkan bahwa tingkat kematangan SPBE nasional pada tahun 2024 adalah 3,12 dari 5,00, yang mengindikasikan bahwa SPBE masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah berupaya memperkuat posisinya dalam lanskap digital, dimulai dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Perluasan jaringan 4G ke berbagai wilayah merupakan perkembangan signifikan yang telah dicapai, tetapi capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk menyamai negara-negara di kawasan regional. Singapura, Malaysia, dan Thailand telah menunjukkan hasil yang lebih unggul dalam hal kualitas internet dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Di sisi lain, nilai ekonomi digital Indonesia telah berkembang pesat, dengan peningkatan pada Gross Merchandise Value (GMV), yang saat ini melampaui negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan potensi besar ekonomi digital Indonesia, tetapi pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memberdayakan pemain lokal. Sementara itu, masyarakat digital Indonesia menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi secara produktif, serta masih perlu meningkatkan literasi digital dan etika berinternet. 1.2 Potensi dan Permasalahan 1.2.1 Analisis Tren Indonesia memiliki keunggulan strategis di berbagai bidang, didukung oleh ekonomi nasional yang cukup kuat, penetrasi internet yang tinggi, serta jumlah pelaku UMKM dan sumber daya manusia yang besar. Tercatat tahun 2024, pengguna internet di Indonesia tercatat telah mencapai 79,5% (APJII, 2024), jumlah pelaku UMKM mencapai 66 juta (Kadin, 2023), dan perekonomian tumbuh secara stabil dengan inflasi yang tetap terkendali. Di masa depan, persaingan antar negara akan semakin berkaitan erat dengan kemajuan teknologi digital, dan Indonesia harus mampu bersaing di dalamnya agar tidak tertinggal. Untuk mencapai hal ini, Indonesia perlu memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan digitalisasi di seluruh sektor, serta menciptakan masyarakat yang berdaya saing, produktif, dan memiliki etika digital dalam menghadapi berbagai tren teknologi depan. A. Konektivitas Digital Infrastruktur digital yang handal akan menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memiliki jaringan yang lebih cepat dan berkualitas, melalui pembangunan infrastruktur digital, akan terbuka peluang dalam meningkatkan ekonomi digital serta menciptakan lapangan kerja baru, yang kelak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari kebutuhan tersebut, perkembangan internet yang semakin tinggi di masa depan akan meningkatkan permintaan akan data yang cukup besar. Diperkirakan global internet traffic tahun 2030 mencapai 710 Exabytes dan 2000 Exabytes tahun 2045, dengan Indonesia berkontribusi 20% di dalamnya (Mastel, 2023). Saat ini, kapasitas data center Indonesia tercatat sebesar 72,5 MW pada tahun 2020. Namun, jika mengacu pada Visi Indonesia Emas 2045 dengan PDB per kapita mencapai USD 30.300, diperkirakan diperlukan sekitar 1.595 MW atau sekitar 22 kali lipat lebih besar daripada kapasitas saat ini. Selain dengan pertumbuhan traffic data yang semakin besar, kecepatan internet juga menjadi hal penting khususnya di kota-kota besar dan beberapa sektor strategis, adapun peningkatan kecepatan mobile broadband dapat meningkatkan lapangan kerja hampir 30% (Kajian World Bank, 2024). B. Ekosistem Digital Digitalisasi di berbagai sektor seperti e-health, e-farming, manufaktur dengan revolusi industri 4.0, hingga e-government juga semakin masif dilakukan. Diperkirakan tren perkembangan teknologi di tahun-tahun mendatang yang perlu diantisipasi, antara lain: (i) Artificial Intelligence (AI); (ii) Internet of Things (IoT); (iii) Metaverse; (iv) Cloud Computing; (v) Blockchain; dan (vi) Data Analytics. Penerapan teknologi ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor tersebut, selain itu juga akan membuka peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, adopsi teknologi menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, potensi bonus demografi di Indonesia dapat menjadi katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2030, usia produktif penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 68% (Proyeksi BPS, diolah). Dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan daya saing global. Akan tetapi, untuk memanfaatkan peluang ini, penting bagi tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang relevan, salah satunya adalah talenta digital. Saat ini, talenta digital Indonesia baru mencapai 6 juta orang, sedangkan kebutuhannya diperkirakan mencapai 12 juta pada tahun 2030 (BPSDM Kemenkomdigi, 2024). Dengan optimalisasi yang dilakukan, ekonomi digital diproyeksi dapat mencapai Rp 4.067 triliun pada tahun 2029 (Bappenas, 2023). 1.2.2 Permasalahan yang akan dihadapi A. Konektivitas Digital
1.Broadband Pembangunan broadband difokuskan pada penyediaan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, memastikan kualitas layanan internet yang baik, dan menjamin keterjangkauan akses internet untuk mewujudkan meaningful connectivity. Meski demikian, beberapa aspek tersebut masih belum sepenuhnya tercapai dan menghadapi berbagai tantangan. Penggunaan internet di Indonesia meningkat pesat setiap tahun, didorong oleh perluasan cakupan layanan mobile broadband 4G. Meskipun, kualitas layanan masih relatif rendah. Sementara, penetrasi dan jangkauan layanan fixed broadband, baik di rumah tangga maupun di titik-titik layanan publik, masih tergolong rendah. Penggelaran infrastruktur digital di berbagai daerah juga menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Selain itu, perangkat TIK yang memadai merupakan kunci utama dalam mengakses internet, tetapi penetrasi perangkat TIK (laptop dan smartphone) masih tergolong rendah. Di sisi kualitas, kecepatan internet di Indonesia masih tergolong rendah, baik pada mobile broadband maupun fixed broadband. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti pengelolaan sumber daya frekuensi yang belum optimal dan efisien, serta kualitas dan manajemen layanan telekomunikasi yang belum sesuai standar. Selain itu, harga layanan internet, khususnya fixed broadband, masih tergolong cukup tinggi. Faktor penyebabnya adalah tingginya biaya penggelaran infrastruktur dan belum efisien. Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia tidak lepas dari peran industri telekomunikasi sebagai penyedia jasa layanan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi industri telekomunikasi Indonesia dianggap kurang sehat, yang mengakibatkan kemampuannya dalam melakukan investasi juga menurun. Di sisi lain, keberadaan OTT (over- the-top) juga semakin besar dan telah mendisrupsi keberlanjutan industri telekomunikasi. Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan broadband yang merata dan berkualitas, antara lain:

a.Akses Broadband yang Belum Merata dan Masih Terbatas Pembangunan akses broadband menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam meningkatkan cakupan infrastruktur, tetapi juga dalam meningkatkan utilisasi internet oleh masyarakat, rumah tangga, dan titik-titik layanan publik: 1) Jangkauan mobile broadband (4G/LTE) sudah tinggi (97,16% luas pemukiman); 2) Jangkauan fixed broadband masih rendah (ODP 70,88% kecamatan); 3) Jangkauan 5G masih rendah (4,44% luas pemukiman); 4) Usage gap fixed broadband tinggi (24,5 juta rumah tangga belum menggunakan layanan); Gambar 7 Coverage dan Usage gap Fixed Broadband di Indonesia Sumber: World Bank, 2023 5) Akses internet di sekolah masih rendah (42,38% sekolah); 6) Akses internet di puskesmas masih rendah (40,80% puskesmas); 7) Akses internet di kantor pemerintah masih rendah (44,32% kantor pemerintah); 8) Kepemilikan smartphone rendah (67,88% penduduk); 9) Kepemilikan laptop rendah (18,04% rumah tangga).
b.Kualitas internet rendah dan tidak stabil Kecepatan internet di Indonesia masih tergolong rendah dan tidak stabil, baik untuk mobile broadband maupun fixed broadband. Selain itu, kualitas layanan internet di setiap daerah juga berbeda-beda: 1) Rata-rata kecepatan mobile broadband rendah (25,83 Mbps); 2) Rata-rata kecepatan fixed broadband rendah (28,37 Mbps); 3) Rata-rata latensi mobile broadband tinggi (26 ms); 4) Rata-rata latensi fixed broadband tinggi (7 ms).
c.Harga layanan internet belum terjangkau Harga layanan fixed broadband yang masih cukup tinggi menjadi faktor utama yang menghambat tingkat adopsi fixed broadband, sementara harga layanan ideal yang direkomendasikan oleh ITU adalah maksimal 2% dari GNI/Capita: 1) Harga layanan mobile broadband terjangkau (0,24% GNI/Capita); 2) Harga layanan fixed broadband mahal (4,86% GNI/Capita).
d.Pertumbuhan Industri Telekomunikasi Rendah Industri telekomunikasi menghadapi kondisi yang tidak sehat dengan tren profitabilitas yang cenderung stagnan, penurunan kemampuan investasi, serta adanya inefisiensi cost dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Sementara, layanan OTT semakin mendominasi pasar telekomunikasi/internet yang mengakibatkan penurunan pendapatan operator: 1) Persentase EBITDA margin pada tahun 2024 sebesar 46,5%, cenderung mengalami penurunan (dibandingkan tahun 2022 sebesar 48,2% dan tahun 2023 sebesar 47,9%); 2) Rasio CAPEX cenderung rendah terhadap PDB (0,20% PDB); 3) Regulatory cost (spektrum) cukup tinggi (>10% pendapatan operator).
1. 2.Pusat Data (Data Center) Pertumbuhan permintaan terhadap pusat data (data center) diprediksi akan terus mengalami peningkatan, didorong oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah jumlah populasi yang besar, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi data. Selain itu, ekspansi ekonomi digital juga memainkan peran signifikan dalam mendorong kebutuhan akan pusat data (data center). Percepatan adopsi teknologi-teknologi baru seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), blockchain, dan konsep metaverse semakin memperkuat kebutuhan akan data center dengan kapasitas dan kualitas yang tinggi. Kondisi existing menunjukkan bahwa permasalahan utama terkait data center di Indonesia berada di sisi penyediaan. Kapasitas penyimpanan data yang masih rendah dan pertumbuhannya yang lambat, membuat Indonesia cenderung tertinggal jika dibandingkan dengan negara lainnya. Salah satu alasan lambatnya pertumbuhan data center di Indonesia adalah pasokan listrik yang terbatas, tidak stabil, dan belum berkelanjutan. Selain itu dari sisi keamanan, belum ada standar maupun regulasi yang mengatur data center di Indonesia. Berikut Isu strategis terkait perkembangan data center di Indonesia, antara lain:
a.Kebutuhan akan Penyimpanan Data Meningkat Pesat Akibat Peningkatan Konsumsi Data dari Aktivitas Digital: 1) Kebutuhan akan data center diproyeksikan akan terus meningkat (1,41 K MW pada tahun 2029); 2) Nilai pasar layanan berbasis cloud diproyeksikan akan terus meningkat (2,1 Miliar Dolar AS pada tahun 2024).
b.Pertumbuhan Ekosistem Data Center Masih Rendah: 1) Kapasitas data center Indonesia masih rendah ( < 1 W per Kapita); 2) Rasio belanja modal terhadap PDB untuk penyimpanan dan pemrosesan data sangat rendah (0,09%); 3) Bauran energi di Indonesia masih didominasi oleh energi tak terbarukan (Kontribusi energi baru terbarukan hanya 13,09%).
1. 3.Jaringan Komunikasi Khusus Jaringan komunikasi khusus yang andal, aman, dan terintegrasi dibutuhkan dalam menghadapi situasi darurat, bencana, maupun ancaman keamanan. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya, jaringan komunikasi khusus di Indonesia masih fragmented, belum menggunakan teknologi terkini, serta belum tersebar secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Berikut merupakan isu strategis terkait jaringan komunikasi khusus di Indonesia, antara lain:
a.Tata Kelola Jaringan Komunikasi Kebencanaan dan Kedaruratan yang Silo Penyelenggaraan jaringan komunikasi untuk kebencanaan dan kedaruratan di Indonesia masih dilakukan secara silo, masing-masing instansi terkait memiliki layanan panggilan darurat yang berbeda-beda (117 untuk BNPB, 110 untuk Kepolisian, 113 untuk Damkar, 118/119 untuk Ambulans). Selain itu, belum adanya masterplan untuk keseluruhan sistem keamanan, kebencanaan, dan kedaruratan di Indonesia juga menghambat integrasi antar instansi tersebut: 1) Instansi terkait jaringan komunikasi khusus cenderung mempertahankan sistem existing (Kepolisian, BNPB, Damkar, Ambulans); 2) Belum terdapat masterplan untuk keseluruhan sistem keamanan, kebencanaan, dan kedaruratan.
b.Layanan Panggilan Darurat Belum Menjangkau Seluruh Kabupaten/Kota Layanan panggilan darurat kebencanaan yang sesuai dengan standar internasional (112 dan 911) belum tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tingginya biaya operasional dari layanan tersebut menjadi hambatan bagi pemerintah daerah: Layanan darurat 112 belum diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia (142 Kab/Kota)
c.Infrastruktur dan Sistem Existing Belum Terpadu dan Belum Terjamin Keandalannnya Infrastruktur dan diversifikasi saluran komunikasi untuk kebencanaan di Indonesia masih terbatas, belum cukup untuk menyediakan backup. Selain itu, adopsi teknologi dalam penyebaran informasi kebencanaan masih minim, terlihat dari sistem diseminasi peringatan dini yang belum terintegrasi dengan internet, serta masih digunakannya sistem konvensional seperti LMR (Land Mobile Radio) dan TETRA (Terrestrial Trunked Radio). Hal tersebut menyebabkan sistem existing menjadi kurang aman dan andal: 1) Sistem diseminasi peringatan dini belum terintegrasi dengan jaringan internet; 2) Adopsi teknologi dalam penyebaran informasi kebencanaan masih minim; 3) Koordinasi antar K/L/D terkait masih bergantung pada sistem konvensional yang kurang aman dan andal (LMR, TETRA); 4) Ketahanan infrastruktur terhadap bencana tidak terjamin, tetapi belum diimbangi dengan diversifikasi saluran komunikasi untuk backup (redundant) masih minim sistem Digital. B. Ekosistem Digital Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 nilainya mencapai $82 miliar atau setara dengan Rp1.283 triliun dan diperkirakan akan terus tumbuh secara signifikan hingga tahun 2030 (e-Conomy SEA Report 2023). Namun demikian, aktivitas transaksi ekonomi digital di Indonesia masih dikuasai oleh pasar asing dan local player industri lokal belum bertumbuh secara signifikan. Transformasi ekonomi berbasis digital memungkinkan akses yang lebih luas ke pasar global serta mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas di kalangan pelaku usaha, yang pada ujungnya dapat memperkuat daya saing ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, pergeseran menuju ekonomi digital tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus diatasi. Kesenjangan digital yang masih cukup lebar antara daerah perkotaan dan pedesaan mencerminkan perbedaan signifikan dalam akses terhadap internet dan teknologi, di mana masyarakat di wilayah terpencil sering kali mengalami keterbatasan yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Tidak hanya dalam hal akses infrastruktur, ketimpangan dalam aspek keterampilan digital juga menjadi isu krusial, di mana masyarakat di daerah terpencil seringkali kurang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Hal ini berdampak pada keterbatasan mereka dalam mengakses peluang ekonomi baru, seperti e-commerce dan pekerjaan jarak jauh, yang semakin berkembang di era digital. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan pelatihan digital juga memperparah situasi ini, menghambat kemampuan individu dan komunitas untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi digital. Kebutuhan akan pengembangan ekosistem digital yang lebih memadai serta peningkatan kapabilitas inovasi di berbagai sektor menjadi salah satu isu dalam mencapai ekonomi digital yang lebih inklusif. Tanpa ekosistem yang kuat dan kapabilitas inovasi yang memadai, transformasi digital di berbagai sektor akan berjalan lambat dan tidak merata, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Pengembangan ekosistem ini mencakup perluasan infrastruktur digital, peningkatan akses terhadap modal dan sumber daya (termasuk ketersediaan talenta digital), serta penciptaan lingkungan yang kondusif bagi inovasi melalui regulasi yang mendukung dan kemitraan strategis. Dengan demikian, sektor-sektor industri dapat lebih efektif dalam mengadopsi teknologi terbaru, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan produk serta layanan yang lebih inovatif.
1. 1.Startup Digital Startup digital memiliki peran cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional melalui inovasi dan penciptaan solusi berbasis teknologi. Meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan digital menjadi peluang sekaligus tantangan bagi startup untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat ekosistem digital yang inklusif. Namun demikian, kondisi existing ekosistem startup di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan akses terhadap pendanaan, talenta digital yang belum merata, dan infrastruktur pendukung yang belum optimal, terutama di luar kawasan perkotaan dan Pulau Jawa. Berikut merupakan isu strategis terkait startup digital di Indonesia, antara lain:
a.Ekosistem startup digital nasional memiliki potensi untuk tumbuh, tetapi perkembangannya tidak signifikan Startup menjadi salah satu penggerak ekonomi digital di Indonesia, dibuktikan dengan kontribusinya telah mencapai 4% terhadap PDB Indonesia (Kominfo, 2024). Selain itu, Indonesia juga telah memiliki potensi pengembangan ekosistem startup, ditandai dengan Indonesia menempati peringkat ke 36 dari 119 negara pada Global Startup Ecosystem Index 2024. Akan tetapi, masih terdapat berbagai isu terkait pengembangan ekosistem startup di Indonesia: 1) Tingkat kesuksesan startup Indonesia hanya mencapai 1-5%; 2) Lebih dari 57% persebaran startup di Indonesia masih didominasi oleh kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jabodetabek, Malang, dan Bandung; 3) Sebanyak 48.1% startup yang ada didominasi oleh skala usaha mikro, yang umumnya memiliki keterbatasan infrastruktur, SDM yang terampil, dan minimnya koneksi ke inkubator/industri yang menghambat pertumbuhan inovasi; 4) Pendanaan pada startup digital 70% masih berpusat di Jabodetabek.
b.Startup kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaku startup adalah kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan. Para pelaku startup membutuhkan dukungan finansial yang kuat untuk dapat berkembang dan bersaing di pasar global: 1) Sebanyak 34.1% startup di Indonesia mengalami kendala dalam modal usaha; 2) Total investasi yang masuk ke Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi nominal pendanaan bagi startup mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022, dari US$11,352 million menjadi US$3,698 million; 3) Kualitas startup Indonesia saat ini masih belum mencapai kualitas yang diinginkan oleh investor dan meyakinkan investor untuk menyalurkan pendanaannya, sehingga investor cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pendanaan; 4) Indonesia memiliki potensi yang besar pada ekosistem investasi melalui angel investor, tetapi potensi tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya awareness serta approach untuk menarik minat para calon angel investor untuk berinvestasi pada startup di Indonesia. Diperlukan langkah dalam meningkatkan awareness yang dapat dilakukan melalui forum networking.
c.Startup yang muncul masih memiliki tingkat inovasi yang rendah Tingkat keberlanjutan startup juga dipengaruhi oleh kapabilitas inovasi yang mereka miliki. Startup dengan kapabilitas inovasi yang tinggi cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta menciptakan produk dan layanan dengan nilai tambah yang tinggi. Namun, startup memerlukan dukungan dan ekosistem yang memadai untuk dapat mencapai tingkat inovasi yang tinggi, termasuk ketersediaan talenta terampil dan jaringan mentor yang berkualitas: 1) Startup yang ada saat ini belum banyak bergerak untuk mendorong produktivitas di sektor-sektor ekonomi. Sebanyak 32.7% startup yang ada masih bergerak di bidang general, dimana bidang ini mencakup berbagai sektor yang tidak terlalu spesifik sehingga inovasi yang dihasilkan cenderung lebih umum dan kurang memiliki daya saing yang kuat; 2) Riset dan pengembangan terhadap ide/inovasi tidak dilakukan dengan memadai akibat keterbatasan jumlah laboratorium, innovation hub, maupun makerspace di daerah. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki setidaknya 166 creative hub dimana mayoritas masih terpusat di Jakarta, Bandung, dan Bali serta 14 lembaga inkubator yang tersertifikasi dari 389 lembaga inkubator yang ada; 3) Ketersediaan talenta digital yang terampil juga dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan inovasi di Indonesia. Sebanyak 90% perusahaan menilai bahwa ketersediaan tenaga kerja digital di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan industri, dan 52% perusahaan juga mengalami kesulitan dalam menemukan pekerja dengan keterampilan digital yang tepat; 4) Kapasitas talent founder dan talent teknis yang relatif kurang memadai dengan pengetahuan yang terbatas juga menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat inovasi startup di Indonesia. Talenta lokal cenderung tidak memiliki mindset global dan lambat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Untuk itu, program mentoring dan kolaborasi dengan industri domestik maupun global perlu diperluas untuk membantu startup dalam membangun inovasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan solusi digital yang lebih canggih.
1. 2.Industri Gim Meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat mobile di Indonesia menjadi peluang besar bagi pelaku industri gim lokal untuk menghadirkan produk yang kompetitif dan relevan dengan budaya serta preferensi pasar domestik. Namun demikian, perkembangan industri gim nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya talenta yang memiliki keahlian teknis dan kreatif yang mumpuni, serta dominasi pasar oleh produk-produk gim luar negeri. Berikut merupakan isu strategis terkait industri gim di Indonesia, antara lain:
a.Industri gim lokal memiliki potensi besar untuk tumbuh, tetapi pangsa pasar gim Indonesia masih didominasi oleh pemain asing Berdasarkan data Kemenparekraf, potensi pasar gim lokal di Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 miliar USD atau setara dengan Rp3,6 triliun hingga tahun
1. 2025.Namun, 95% pangsa pasar gim di Indonesia masih didominasi oleh gim-gim impor: 1) Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pengembangan gim lokal dalam manajemen produksi dan pertumbuhan skala bisnis, dimana sebanyak 36% pengembang gim mengalami kekurangan kemampuan dan skill yang dibutuhkan dalam pembuatan gim; 2) Minimnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri gim nasional. Riset menunjukkan bahwa sebanyak 44% pengembang gim menghadapi permasalahan kekurangan jumlah SDM dalam pembuatan gim; 3) Ekosistem pendukung pengembangan gim lokal, termasuk akses ke pendanaan, infrastruktur teknologi, dan platform distribusi, masih belum berkembang secara optimal.
b.Rendahnya tingkat digitalisasi di sektor-sektor ekonomi Digitalisasi merupakan sebuah langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor, mengoptimalkan sumber daya, dan mempercepat pertumbuhan inovasi. Namun, pelaksanaannya masih terkendala pada berbagai tantangan mulai dari keterampilan SDM hingga biaya tinggi dalam investasi teknologi: 1) Tingkat maturitas digital pada sektor-sektor strategis nasional umumnya masih berada pada level emerging, yang artinya sektor-sektor tersebut masih berada dalam proses integrasi teknologi tetapi belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi digitalnya; 2) Rendahnya tingkat digitalisasi di 7 sektor prioritas, yaitu pertanian, maritim, kesehatan, logistik, pendidikan, pariwisata, dan gim umumnya disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu: a) Keterbatasan dan distribusi infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang tidak merata, terutama di wilayah terpencil; b) Keterampilan dan pengetahuan digital SDM di masing-masing sektor untuk mengadopsi teknologi digital dalam proses bisnisnya; c) Investasi dan kemudahan dalam akses pembiayaan kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis; dan d) Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan inovasi dan transformasi digital di masing-masing sektor.
1. 3.Ekosistem Teknologi Baru Meningkatnya adopsi teknologi seperti kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), blockchain, Internet of Things (IoT), dan komputasi awan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Potensi pemanfaatan teknologi-teknologi baru ini dapat mendukung efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam layanan publik maupun sektor industri. Namun demikian, pengembangan ekosistem teknologi baru di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Berikut merupakan isu strategis terkait ekosistem teknologi baru di Indonesia, antara lain: Transformasi menuju industri berbasis teknologi baru menuntut akselerasi dalam berbagai aspek digital Perkembangan teknologi baru (seperti AI, blockchain, big data, dst) yang semakin pesat membuka banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, hingga perekonomian nasional. Riset menunjukkan bahwa AI berpotensi untuk meningkatkan PDB Indonesia hingga 12% atau setara dengan 366 miliar USD pada tahun 2030. Namun, dampak ini akan lebih bervariasi tergantung pada perbedaan struktur sektoral dan tingkat kematangan infrastruktur AI di Indonesia. Selain itu, Big Data juga memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi digital di sektor-sektor strategis:
a.Tingkat kesiapan infrastruktur digital pendukung penerapan teknologi baru tergolong masih rendah. Selain itu, tingkat adopsi teknologi baru di Indonesia masih berada pada early stages dan penerapannya masih terbatas pada sektor-sektor tertentu;
b.Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM digital yang mumpuni di berbagai sektor;
c.Tingginya biaya investasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan teknologi baru ke dalam sebuah proses bisnis;
d.Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri berbasis teknologi baru.
1. 4.Tata Kelola Ekosistem Digital Pertumbuhan platform digital belum menghasilkan nilai tambah berarti bagi perekonomian Regulasi dan tata kelola saat ini belum mampu mengimbangi perkembangan model bisnis baru yang pada akhirnya menyebabkan adanya ketidakseimbangan regulasi bagi industri co-existence:
a.Equal treatment belum dapat dilakukan terhadap platform OTT dan mengancam keberlangsungan industri telekomunikasi, industri cetak, penyiaran dan radio, dsb;
b.Pertumbuhan platform digital belum terkelola dari sisi regulasi, perizinan, hingga monetisasi layanan;
c.Belum ada kajian terstruktur untuk transisi pada industri yang terkena disrupsi digital;
d.Lambatnya pembaharuan regulasi untuk pengembangan ekosistem digital yang kondusif dan andal;
e.Perancangan tata kelola menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, dan dinamika global.
1. 5.Pos dan Logistik Sektor pos berperan sebagai tulang punggung dalam lalu lintas perdagangan pada ekonomi digital. Adanya peningkatan tren industri e-commerce menjadi tuntutan bagi penyelenggara pos untuk meningkatkan sebaran infrastruktur dan titik layanan, dengan tetap memperhatikan kualitas layanannya. Namun demikian, kondisi existing sebaran titik layanan pos di Indonesia masih tergolong rendah, di mana hanya mencakup sebagian wilayah Indonesia dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebagai wilayah yang mendominasi usaha e-commerce di Indonesia. Di sisi industri pos, pangsa pasar pos yang dikuasai oleh penyelenggara berskala besar berpotensi menimbulkan berbagai praktik yang dikhawatirkan menjadi ancaman bisnis bagi penyelenggara berskala kecil untuk dapat bersaing. Sedangkan, tata kelola perizinan yang tidak efektif menyebabkan jumlah penyelenggara layanan pos di Indonesia menjadi tergolong sangat besar dengan didominasi oleh pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tanpa diiringi dengan adanya kebijakan standarisasi layanan minimum. Isu-isu yang terjadi merupakan tantangan bagi sektor pos di Indonesia untuk mampu meningkatkan daya saing di skala global. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya inefisiensi dalam penyelenggaraan pos akibat minimnya kolaborasi dan optimalisasi infrastruktur antar penyelenggara pos. Berikut merupakan isu strategis yang terjadi dalam upaya mewujudkan pemerataan infrastruktur serta layanan yang berkualitas pada sektor pos di Indonesia:
a.Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Pos belum Inklusif Jumlah titik layanan pos terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan masih terbatas di daerah terpencil, selain itu kondisi existing dari rantai logistik (logistic chain) masih terbatas dari segi ketersediaan maupun kualitas. Hal ini kemudian berdampak pada kesenjangan tarif layanan serta lama waktu pengiriman barang antar wilayah di Indonesia: 1) Jumlah titik layanan pos masih rendah (69% dari seluruh kecamatan di Indonesia per tahun 2024); 2) Titik layanan pos di Indonesia belum merata (58% titik layanan pos existing terkonsentrasi di Pulau Jawa); 3) Infrastructure sharing belum masif dilakukan oleh penyedia layanan pos, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam rantai pasok logistik (logistic chain).
b.Adopsi Teknologi Digital pada Sektor Logistik Cenderung Lambat Terdapat kecenderungan bahwa hanya penyedia layanan pos berskala besar yang dapat melakukan adopsi teknologi digital, sementara penyedia layanan berskala kecil masih menggunakan teknologi konvensional: 1) Kemampuan untuk berinvestasi dalam teknologi digital masih terbatas, terutama bagi penyedia layanan berskala kecil (73% penyelenggara pos di Indonesia merupakan berskala usaha mikro dan kecil); 2) Rendahnya awareness pelaku industri untuk mengadopsi teknologi digital (Hanya 43,45% tenaga kerja di bidang transportasi dan pergudangan yang bekerja menggunakan internet).
c.Persaingan Tidak Sehat pada Industri Pos Keberadaan marketplace yang kini juga menyediakan layanan pos dan kurir menjadi tantangan bagi penyedia layanan pos. Praktik monopoli kerap terjadi, tetapi belum ada penindakan yang tegas: 1) Penetapan harga/tarif layanan yang semena-mena (di bawah HPP) oleh marketplace (maraknya ‘free ongkir’ yang dilakukan oleh marketplace); 2) Opsi kurir di marketplace yang dibatasi dan tidak transparan, tanpa ada regulasi yang jelas.
d.Tata Kelola Regulasi Pos yang belum efektif Regulasi yang mengatur aktivitas pos masih tumpang tindih dan fragmented di mana terkait perizinan penyelenggaraan aktivitas pos terbagi di beberapa kementerian. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya perang tarif antar penyedia layanan. Selain itu kondisi regulasi yang fragmented belum disatukan oleh roadmap maupun rencana nasional terkait pembangunan industri pos kedepannya: 1) Perizinan terkait aktivitas layanan pos tersebar di beberapa kementerian (izin terkait penyelenggaraan pos merupakan wewenang Kemenkomdigi, izin terkait jasa transportasi merupakan wewenang Kementerian Perhubungan, izin terkait marketplace merupakan wewenang Kementerian Perdagangan); 2) Regulasi existing belum mengatur proses/aktivitas pos secara end-to-end atau dari hulu ke hilir; 3) Belum terdapat regulasi yang mengatur terkait standar layanan minimum dari penyelenggara pos.
1. 6.Penyiaran Disrupsi digital telah membawa tantangan besar bagi industri penyiaran nasional. Masyarakat kini beralih dari media konvensional seperti TV dan radio ke layanan media OTT, sementara penggunaan internet meningkat pesat. Akibatnya, pendapatan industri penyiaran, yang mayoritas berasal dari iklan, mengalami penurunan, terutama untuk media penyiaran FTA (Free to Air). Pelaku industri penyiaran menghadapi kesulitan dalam bersaing karena regulasi yang tidak setara, di mana mereka diawasi oleh badan pengawas khusus dan terikat dengan regulasi konten, sementara aturan tersebut tidak berlaku bagi penyedia layanan OTT. Selain itu, lambatnya upgrade teknologi penyiaran juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan industri penyiaran nasional. Konten juga menjadi isu penting bagi sektor penyiaran. Saat ini, konten digital dari internet, termasuk layanan OTT, lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan konten TV dan radio, sebagaimana terlihat dari waktu penggunaan media internet yang lebih tinggi. Namun, konten digital yang belum diatur seringkali membawa dampak negatif. Pelaku penyiaran FTA, terutama TV, menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan layanan OTT dalam menyediakan konten. Adapun penyebabnya adalah terbatasnya survei kepemirsaan TV yang dilakukan hanya oleh satu perusahaan dengan cakupan wilayah dan sampel yang terbatas, sehingga belum merepresentasikan minat penonton di seluruh Indonesia. Sementara itu dari segi akses, media OTT lebih unggul karena menawarkan fleksibilitas akses bagi penggunanya, di sisi lain belum semua TV dan radio memiliki keunggulan tersebut. Salah satu solusi untuk menjawab permasalahan akses adalah melalui implementasi teknologi konvergensi penyiaran, misalnya melalui Integrated Broadcast- Broadband (IBB) yang menggabungkan DTV terrestrial dan internet. Namun demikian, kondisi existing dari infrastruktur, frekuensi, serta regulasi terkait penyiaran di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk dapat mewujudkan teknologi next-gen tersebut. Berikut merupakan isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan digitalisasi penyiaran yang berkualitas, antara lain:
a.Pendapatan Industri Penyiaran yang terus Menurun dan Mengancam Keberlanjutan Industri Disrupsi digital telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat terhadap media, dimana konten on-demand lebih digemari. Lambatnya upgrade teknologi penyiaran juga menjadi salah satu penghambat, dimana saat ini ekosistem penyiaran digital baru terbentuk (paska ASO) dan belum tersedianya tata kelola maupun ekosistem untuk implementasi teknologi next-gen untuk penyiaran. Sementara itu, penyedia layanan penyiaran harus bersaing dengan media OTT yang saat ini lebih digemari oleh masyarakat. 1) Pangsa pasar pengeluaran iklan TV Free-to-Air (FTA) terus mengalami penurunan, yakni sebesar 24,8% pada tahun 2023, dibandingkan dengan 40,8% pada tahun 2019; 2) Hingga saat ini, akses ke media penyiaran masih terbatas hanya melalui perangkat tertentu (TV, Radio). Sementara ekosistem pendukung untuk implementasi 5G broadcast maupun Integrated Broadcast Broadband (IBB) masih belum tersedia.
b.Ketidaksetaraan Regulasi antara Industri Penyiaran dengan OTT Regulasi yang tidak setara mengakibatkan tidak terciptanya fair level of playing field antara penyedia layanan penyiaran dengan media OTT. Penyedia layanan industri penyiaran terikat dengan aturan terkait konten maupun iklan serta diawasi oleh badan pengawas, sementara tidak dengan media OTT. Regulasi yang tidak setara antara media penyiaran FTA dan media OTT. Tabel 2 Ketimpangan regulasi antara TV FTA dan OTT Regulasi Media TV FTA OTT Kewajiban memperoleh izin operasi ✓ ✓ Memiliki badan pengawas khusus ✓ - Terikat dengan regulasi terkait konten (P3SPS, Sensor, Komposisi konten asing, Iklan) ✓ - Sumber: Paparan Neil Tobing (MASTEL), 2024
c.Kesenjangan Akses dan Kualitas Penyiaran Penetrasi media penyiaran terus mengalami penurunan sepanjang tahun, tersaingi oleh media internet. Di sisi lain, masih terdapat wilayah blank spot yang belum mendapatkan layanan siaran digital, salah satu akibatnya adalah keterbatasan penggelaran infrastruktur penyiaran. Selain itu, jumlah multiplexer (MUX) pada beberapa wilayah layanan dengan populasi TV tunggu juga masih terbatas: 1) Penetrasi media FTA terus menurun sementara penetrasi media internet meningkat selama tahun 2015-2022; Tabel 3 Perubahan tingkat penetrasi media sepanjang 2015-2022 Media Δ TV FTA Menurun 17,98% Radio Menurun 41.24% Internet Meningkat 97,66% Sumber: Paparan Neil Tobing (MASTEL), 2024 2) Kapasitas MUX saat ini hanya pada kombinasi kualitas resolusi siaran SD dan HD (belum mampu jika ditingkatkan menjadi UHD, 4K, dst).
d.Konten Penyiaran yang tidak Bersaing Saat ini konten digital, termasuk yang berasal media OTT lebih diminati oleh masyarakat. Selain karena minimnya kreativitas dan inovasi dalam produksi konten penyiaran, penyedia layanan penyiaran juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas konten akibat survei kepemirsaan di Indonesia yang tidak menyeluruh: 1) Waktu penggunaan per-hari media FTA rendah (2 Jam 41 Menit untuk TV dan 41 menit untuk Radio); 2) Survei kepemirsaan hanya dilakukan Nielsen dan belum menyeluruh (11 Kota dan 55,9 Juta Penonton). C. Pengawasan Ruang Digital Saat ini, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan diikuti oleh persebaran informasi yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu, tata kelola ekosistem digital dan pengawasan ruang digital di Indonesia masih menghadapi berbagai isu dan tantangan baik aspek sosial kemasyarakatan maupun aspek bisnis dan industri. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, tantangan tersebut mencakup penyebaran konten negatif, aktivitas judi online, pornografi, radikalisme, hingga penyebaran berita bohong melalui media sosial yang mengancam kohesi sosial dan keamanan individu. Jumlah pengguna internet yang semakin meningkat di berbagai kalangan usia diiringi dengan rendahnya pengawasan ruang digital menyebabkan kelompok anak-anak dan remaja semakin rentan terhadap paparan konten negatif dan aktivitas ilegal di ruang digital, dimana menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 520 ribu pemain judi online masih berusia di bawah 20 tahun dengan potensi kerugian akibat judi online yang mencapai Rp900 Triliun. Di dalam aspek bisnis dan industri, aktivitas di ruang digital menimbulkan berbagai isu krusial, seperti pelindungan data pribadi dan maraknya praktik penipuan online yang menjadi hambatan serius bagi kepercayaan publik terhadap layanan digital. Lemahnya upaya pelindungan data pribadi masyarakat menyebabkan tingginya potensi insiden kebocoran data pribadi yang merugikan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2024, tercatat sebanyak 94 juta pengguna telah mengalami kebocoran data pribadi dengan perkiraan kerugian finansial rata- rata sebesar $4,88 juta per kasus kebocoran data. Berikut identifikasi isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan pengawasan ruang digital yang efektif dan mampu memastikan ruang digital yang aman dan kondusif bagi masyarakat:
1. 1.Deras arus informasi memberikan dampak negatif yang perlu diantisipasi Akses pemanfaatan ruang digital seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua kelompok masyarakat. Tetapi, derasnya arus informasi akibat perkembangan teknologi mendorong sulitnya menyaring konten negatif seperti pornografi, judi online, kekerasan, cyberbullying, kriminalitas dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan kerentanan masyarakat, terutama anak- anak, dalam memanfaatkan ruang digital secara aman dan nyaman:
a.Berdasarkan pengukuran Digital Civility Index Microsoft pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara;
b.Posisi Indonesia pada Child Online Safety Index berada di peringkat 26 dari total 30 negara yang diukur;
c.Menurut data PPATK Tahun 2024, terdapat 80,000 pemain judi online berasal dari kelompok usia di bawah 10 tahun;
d.Berdasarkan angka dari Datareportal Tahun 2024, secara rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya selama 7 jam 38 menit di internet untuk aktivitas hiburan dan sumber informasi.
1. 2.Peraturan yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi baru, sehingga pengawasan menjadi kurang efektif Meskipun perkembangan teknologi digital di Indonesia sangat pesat, regulasi pengawasan untuk memitigasi dampak teknologi baru masih perlu diperkuat untuk menjawab tantangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti:
a.Teknologi baru seperti AI, blockchain, dan IoT berkembang sangat pesat, berbagai ancaman teknologi baru bermunculan mulai dari AI deepfake dan manipulasi, AI phishing, malware dan ransomware, serangan distributed denial-of-service (DDoS), pencurian data hingga manipulasi persepsi dan realitas, menjadi tantangan baru yang perlu direspons secara tepat. Mengingat proses penyusunan regulasi memerlukan kajian yang komprehensif dan partisipatif, penguatan kerangka kebijakan yang bersifat dinamis dan responsif terhadap teknologi baru menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan dan integritas ruang digital;
b.Kompleksitas isu dan dampak teknologi memerlukan analisis menyeluruh tentang potensi dampak jangka pendek dan panjang, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keamanan.
1. 3.Peraturan turunan Pelindungan Data Pribadi perlu segera disusun Maraknya kasus peretasan dan kebocoran data pribadi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terlebih penanganan perluasan dampak kebocoran data saat ini masih menemui berbagai isu penting seperti:
a.Masa transisi UU PDP untuk dapat diturunkan di level PP telah usai di Bulan Oktober 2024. Akan tetapi, peraturan turunan UU tersebut masih belum disahkan, termasuk Rancangan Perpres Badan PDP;
b.Belum terbentuknya Badan PDP menyebabkan perlunya penyesuaian mekanisme koordinasi antar lembaga saat ini yang menjalankan fungsi pengawasan pelindungan data pribadi, paralel menunggu hadirnya kerangka kelembagaan yang bersifat tetap dan independen. Dalam masa transisi ini, penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor penting untuk dilakukan guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelindungan data pribadi tetap terlaksana secara optimal. D. Pemerintah Digital Ukuran tingkat kualitas pelayanan publik digital di Indonesia salah satunya tergambar melalui Indeks SPBE. Pada tahun 2024, skor SPBE nasional baru menghasilkan skor 3,12 atau dalam kategori baik. Hal ini diperkuat oleh hasil skor pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional pada pilar pemerintah yang menghasilkan skor 51,12 dan juga berada dalam kategori baik. Kedua data ini menunjukkan masih terdapat banyak ruang perbaikan bagi pemerintah untuk mentransformasi sistem dan pelayanan publik pemerintah ke depan. Di sisi lain, kondisi infrastruktur pendukung seperti PDN masih belum terbangun dan sistem pemerintahan digital masih belum saling terhubung satu sama lain. Dari segi keamanan dan privasi data, masih terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh lemahnya standar kebijakan, pengawasan serta kapasitas SDM pemerintah di bidang digital. Berikut identifikasi isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan digital, antara lain:
1. 1.Layanan publik digital belum saling interoperabilitas satu sama lain dan belum bersifat end-to-end dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, proses digitalisasi pelayanan publik yang merata dan berbasis pada kebutuhan masyarakat menjadi hal penting untuk menjadi prioritas. Akan tetapi saat ini, masih banyak pelayanan publik yang belum tersedia secara digital, sementara pelayanan yang sudah terdigitalisasi masih belum saling terhubung antara satu sama lain sehingga menyulitkan masyarakat dalam menggunakannya:
a.Skor SPBE Nasional Tahun 2024 menghasilkan skor 3,12 atau dalam kategori Baik;
b.Hingga tahun 2023, sudah terbangun 27.000 aplikasi pemerintah terbangun secara silo dan tidak saling terhubung;
c.Kementerian Komdigi mendukung proses transformasi digital layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan dengan melakukan pengembangan dan operasional aplikasi pada 43 sektor layanan (81%) dari 53 sektor layanan yang telah dikelompokan berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE yang tercantum pada Perpres Nomor 132 Tahun 2022, melebihi target yang ditetapkan yaitu 70% sektor layanan yang telah didukung;
d.Tantangan yang dihadapi setelah Kementerian Komdigi mendukung proses transformasi digital adalah sebagai berikut: 1) Kemandirian sektor pemerintahan untuk mengelola layanan digitalnya; 2) Setiap instansi dapat adaptif pada perubahan teknologi yang berkembang pesat dan perubahan tata kelola pemerintahan dengan layanan digital yang dikelola; 3) Kesiapan setiap layanan digital untuk dapat terhubung atau saling ber interoperabilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
e.Tantangan kedepannya adalah perlu tersedianya portal pelayanan publik sebagai gerbang setiap layanan digital sehingga layanan dapat terpadu untuk dapat diakses oleh masyarakat.
1. 2.Digital Public Infrastructure belum tersedia dan termanfaatkan sepenuhnya oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Digital Public Infrastructure (DPI) menurut Bill & Melinda Gates Foundation adalah kumpulan sistem dan platform digital dasar yang dirancang untuk mendukung penyampaian layanan publik, pertukaran data, dan tata kelola digital melintasi berbagai sektor. Infrastruktur ini berfungsi layaknya “jalan raya” dalam dunia fisik menghubungkan orang, data, dan uang sehingga berbagai layanan dapat diakses dengan cepat, inklusif, dan aman. Dalam DPI terdapat tiga elemen inti:
a.Digital identity systems: memungkinkan penciptaan, pengelolaan, dan otentikasi identitas unik untuk digunakan dalam skenario digital;
b.Digital payment systems: memungkinkan pemerintah, bisnis, dan individu untuk mengirim dan menerima uang secara instan, terlepas dari siapa yang mengelola akun tersebut;
c.Data exchange systems: memungkinkan individu, organisasi, dan pemerintah untuk berbagi informasi digital secara aman. Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi fondasi krusial dalam memastikan layanan publik digital pemerintah bisa diakses dengan mudah, cepat, dan aman. Dengan infrastruktur ini, sistem layanan pemerintah dapat terhubung lebih baik, membuat layanan lebih efisien dan responsif. Akan tetapi, kondisi DPI Indonesia saat ini DPI belum sepenuhnya tersedia. Setiap instansi pemerintah masih cenderung membangun solusi digitalnya sendiri secara terpisah, tercermin dari ribuan aplikasi silo yang menyulitkan pertukaran data dan fungsionalitas antar layanan. Oleh karena itu, keterpaduan layanan pemerintah digital belum sepenuhnya terwujud. Dalam konteks SPBE, komponen elemen DPI data exchange systems tercermin melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang merupakan salah satu Infrastruktur SPBE yang berfungsi mendukung keterhubungan pada layer data dan informasi antar instansi pemerintah, Aplikasi Umum, Aplikasi Khusus yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP):
a.Meskipun telah dikembangkan sejak tahun 2021 dan dioperasionalkan pada tahun 2022 untuk memfasilitasi integrasi dan interoperabilitas data antar layanan SPBE, adopsinya masih terbatas;
b.Hingga tahun 2023, pemanfaatan SPLP oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) baru mencapai 55%, dengan 345 IPPD menggunakannya untuk interoperabilitas data dan aplikasi antar instansi. Pada tahun 2024, pemanfaatan SPLP meningkat menjadi 65%, atau telah digunakan oleh 411 K/L/D dari total target 629 IPPD pada Desember 2024. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa implementasi SPLP sebagai bagian integral dari DPI masih menghadapi tantangan signifikan dalam adopsi menyeluruh oleh seluruh IPPD, sehingga potensi DPI untuk menghubungkan dan mengintegrasikan layanan pemerintah secara luas belum terealisasi secara merata dan belum termanfaatkan secara optimal.
1. 3.Tata kelola dan birokrasi pemerintahan digital kurang efisien Fleksibilitas tata kelola dan birokrasi pemerintah membantu pemerintah dalam beradaptasi pada perkembangan teknologi baru serta memfasilitasi inovasi untuk kemajuan ekosistem digital. Meskipun demikian, kondisi tata kelola dan birokrasi pemerintahan digital saat ini masih tergolong kurang efisien. Banyak sistem yang masih berjalan secara silo, kurang terintegrasi secara menyeluruh antar sektor. Hal ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan sebagai salah satu penghambat kolaborasi lintas unit kerja. Untuk itu, diperlukan reformasi tata kelola pemerintah yang lebih lincah, terkoordinasi, keterbukaan dan berkelanjutan berorientasi pada kolaborasi lintas unit kerja secara terbuka dan berkelanjutan.
2. 4.Ketimpangan pelayanan publik yang memanfaatkan TIK Masih banyak daerah berada di bawah rata-rata nasional dan berada di posisi cukup berdasarkan Indek SPBE dan Indek TDN. Skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) merupakan alat ukur yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dengan mengacu kepada kerangka Visi Indonesia Digital 2045. Indeks ini bertujuan untuk melihat perkembangan transformasi digital di tingkat nasional hingga daerah. Pengukuran indeks ini menjadi penting karena dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan digital antara pusat dan daerah sehingga memungkinan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta alokasi sumber daya secara efektif. Hasil indeks TDN 2022 menunjukkan bahwa tingkat perkembangan dan adopsi teknologi digital di Indonesia masih rendah serta terdapat tantangan yang dihadapi masing-masing pilar pembangunan digital yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Pada tingkat provinsi secara rata-rata skor indeks TDN mengalami pergerakan positif tetapi belum ada satu provinsi pun yang berhasil masuk ke dalam Klasifikasi A (sangat baik) dan masih ada 23 Provinsi yang mendapatkan indeks cukup. Seperti yang diketahui berdasarkan Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) Tahun 2022 bahwa Indonesia memiliki indeks skor TDN sebesar 49,2. Skor ini meningkat dari sebelumnya sebesar 43,67 pada tahun 2018. Peningkatan skor indeks TDN mencerminkan tren positif dan kemajuan transformasi digital di Indonesia. Akan tetapi, apabila dilihat secara lebih detail, dapat dilihat bahwa perkembangan transformasi digital pada tingkat daerah di Indonesia masih belum merata. Hanya 15 Provinsi dari total seluruh provinsi di Indonesia yang mendapatkan indeks skor Baik sedangkan sebagian besar lainnya hanya mendapatkan indeks skor Cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang besar dalam penerapan transformasi digital di Indonesia. Ketimpangan ini perlu perhatian karena dapat memunculkan berbagai efek negatif seperti kesenjangan sosial, menghambat inovasi, dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital perlu melakukan pemerataan tingkat pemahaman serta mendorong transformasi digital kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk kemudian diterapkan pada e-government masing-masing daerah. Sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang adil dan setara melalui pemerataan digitalisasi pelayanan publik. E. Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Digital Perkembangan teknologi yang terus berkembang dengan pesat menuntut industri untuk selalu membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang terbarukan dan relevan. Seiring dengan munculnya inovasi-inovasi baru di era digital, industri di berbagai sektor perlu beradaptasi dengan cepat untuk tetap kompetitif. Hal ini menciptakan permintaan yang tinggi untuk pekerja yang tidak hanya memiliki pemahaman dasar tentang teknologi digital, tetapi juga mampu menguasai keterampilan- keterampilan khusus yang diperlukan untuk mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan sistem dan perangkat digital canggih. Akan tetapi, jumlah SDM digital nasional yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan industri tersebut. Sementara dari sisi kualitas, skills yang dimiliki oleh SDM digital existing masih belum memadai untuk memenuhi standar yang diperlukan oleh industri modern. Ketimpangan skills juga masih terlihat di berbagai daerah, dengan banyak pekerja terampil yang masih terfokus pada wilayah tertentu seperti kota-kota besar dan pusat industri, ketidakmerataan distribusi keterampilan ini dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi di daerah. Keterbatasan SDM digital nasional ini disebabkan oleh berbagai isu strategis, seperti akses pelatihan digital belum merata dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, lambatnya update keterampilan untuk mengikuti perkembangan teknologi, infrastruktur digital yang belum merata, dan biaya sertifikasi yang masih mahal bagi beberapa golongan masyarakat. Isu terkait SDM digital ini juga tidak terlepas dari peran pendidikan dalam mempersiapkan calon talenta digital, kurangnya lulusan pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), sistem pendidikan yang belum cukup responsif terhadap perkembangan teknologi yang cepat, kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri yang belum efektif, dan infrastruktur TIK yang belum merata di semua lembaga pendidikan menyebabkan pendidikan sering kali tidak berorientasi pada future ready workforce. Di sisi lain, tantangan tidak hanya dalam aspek keterampilan digital, tetapi juga mencakup perilaku digital masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan internet oleh masyarakat sering kali tidak disertai dengan etika yang baik di media sosial, yang dapat menyebabkan pergeseran norma-norma berbasis Pancasila. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap etika digital ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu harmoni sosial dan mengikis nilai-nilai budaya yang telah lama dijunjung tinggi. Dari sisi keamanan digital, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keamanan digital dapat mengakibatkan risiko keamanan siber, pencurian identitas, dan penyebaran informasi palsu. Meskipun akses teknologi dan internet semakin luas, banyak individu belum teredukasi baik tentang praktik keamanan digital yang penting seperti pengaturan privasi dan pengenalan penipuan online. Rendahnya literasi digital masyarakat ini bukan semata-mata kurangnya kesadaran pribadi, tetapi juga disebabkan oleh upaya peningkatan literasi digital yang belum berjalan efektif. Salah satu penyebabnya yaitu belum adanya akses modul literasi digital yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan konektivitas di berbagai wilayah, serta jejaring atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang belum terbangun dengan baik untuk melakukan program literasi digital, sehingga sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Berikut isu strategis dalam mewujudkan SDM digital nasional yang berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan industri, antara lain:
3. 1.Mismatch SDM digital nasional Pemenuhan kebutuhan SDM di industri era digital menghadapi tantangan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas, ketersediaan talenta digital belum sebanding dengan kebutuhan talenta digital. Sementara itu, secara kualitas, sulit menemukan SDM digital yang memiliki skill yang dibutuhkan:
a.Sebanyak 56,3% perusahaan mengatakan sulit atau sangat sulit untuk mencari pekerja dengan kemampuan digital. (Kemenaker, 2023);
b.Proyeksi ketersediaan talenta digital untuk tahun 2024 adalah 6.507.904 orang, sementara kebutuhan talenta digital tahun 2024 mencapai 10.731.209 orang (Kajian Puslitbang Aptika IKP Kominfo, 2024);
c.Berdasarkan APAC digital skills study, di Indonesia, tingkat penggunaan keterampilan digital di tempat kerja adalah 13% untuk tingkat dasar, 7% untuk tingkat intermediate, 7% untuk tingkat advanced, dan sebanyak 73% tidak menggunakan keterampilan digital di tempat kerja (APAC Digital Skills Study Report Gallup & AWS, 2023).
1. 2.Upaya linkmatch belum optimal dalam menyelaraskan supply talenta digital dengan kebutuhan industri Upaya linkmatch yang belum optimal menyebabkan perusahaan kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Hal ini dapat mengurangi potensi inovasi yang semakin membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan adaptif dalam menghadapi tantangan era digital:
a.Terbatasnya basis data SDM digital nasional yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat;
b.Belum ada sistem pendataan khusus untuk tenaga kerja di sektor digital;
c.Basis data tenaga kerja digital masih sesuai dengan sektor TIK existing dan belum sesuai dengan pergeseran kebutuhan tenaga kerja dalam industri digital.
1. 3.Ekosistem pelatihan digital belum berkembang Ekosistem pelatihan digital belum berkembang menyebabkan terbatasnya akses dan kualitas pelatihan bagi SDM berkompeten. Hal ini berpotensi memperlambat adaptasi SDM terhadap dinamika perubahan teknologi:
a.Ekosistem pelatihan khusus digital belum terbangun;
b.Peta okupasi belum cepat diperbarui sehingga pelatihan tidak menyasar pada kebutuhan skill di pasar tenaga kerja;
c.Penetapan Rancangan SKKNI membutuhkan waktu yang lama;
d.Belum optimalnya kolaborasi antar pihak dalam penyusunan SKKNI bidang kominfo sesuai Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan vokasi dan Pelatihan Vokasi;
e.Kurangnya riset terhadap kebutuhan tenaga kerja digital secara makro dan keterampilan di berbagai tingkatan;
f.Kurangnya akses ke pembiayaan seperti beasiswa atau subsidi untuk mendapatkan sertifikasi.
1. 4.Kualitas pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan era digital Pendidikan yang belum sepenuhnya menggunakan teknologi digital dan belum menyesuaikan keterampilan yang diperlukan industri berpotensi menciptakan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan tuntutan pasar, yang semakin mengandalkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan digital:
a.Fasilitas pembelajaran tidak mendukung kebutuhan era digital, saat ini terdapat 136.442 sekolah dari 220.711 sekolah yang sudah tersambung internet (Laporan World Bank, 2024);
b.Lulusan STEM di Indonesia terhadap keseluruhan lulusan pada tahun 2023 hanya 18.47% (Bappenas, 2023);
c.Kurikulum yang belum cukup responsif terhadap perkembangan teknologi digital;
d.Banyak guru yang belum mengikuti pelatihan yang memadai di bidang digital;
e.Minimnya kolaborasi dengan sektor industri dalam mengembangkan pendidikan;
f.Belum mengintegrasikan soft skills dalam proses kegiatan belajar mengajar.
1. 5.Keterbatasan keterampilan digital pada SDM Aparatur Sipil Negara Kapasitas SDM pemerintahan yang berkualitas sangat penting dalam mengimbangi perkembangan teknologi ke depan. Adopsi perkembangan teknologi baru di masa depan memerlukan talenta-talenta digital yang mumpuni. Namun saat ini, talenta digital Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemanfaatan teknologi di pemerintahan masih terbatas pada level kapasitas dasar:
a.Sebanyak 4,3 juta ASN perlu meningkatkan kompetensi digitalnya (Pijar foundation, 2024);
b.Proses rekrutmen dan pengembangan karir ASN belum cukup menekankan pentingnya keterampilan digital;
c.Minimnya pelatihan keterampilan digital yang diberikan untuk ASN;
d.Pendidikan dan pelatihan yang diberikan ke pegawai tidak melihat kebutuhan ke depan;
e.Pelatihan belum mencakup kebutuhan kombinasi keterampilan digital dan kemampuan bisnis.
1. 6.Dampak pada sosial kemasyarakatan akibat literasi digital yang rendah Tingkat literasi digital yang rendah dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kurangnya kesadaran tentang menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab membuat individu rentan terhadap penipuan dalam ruang digital seperti kejahatan etika, konten negatif, dan penipuan finansial:
a.Terdapat 3.640 ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital (Kominfo, 2023);
b.Ada 12.547 konten hoaks selama 5 tahun terakhir (Databoks, 2024);
c.Penyebaran konten pornografi terus meningkat mencapai 1,21 juta konten (Kominfo, 2023);
d.Peningkatan pinjaman online hingga Rp 51,46 triliun (OJK, 2023);
e.Transaksi judi online warga Indonesia menembus rekor tertinggi dengan meningkat sebesar 8.136,77% dari 2018 - 2023 (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023).
1. 7.Ketersediaan akses internet tidak digunakan untuk hal-hal produktif Kemudahan fasilitas akses internet di kalangan masyarakat cenderung digunakan untuk aktivitas hiburan dan konsumsi konten yang tidak mendukung peningkatan produktivitas. Potensi yang dimiliki oleh teknologi digital tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memberdayakan masyarakat:
a.Masyarakat Indonesia menghabiskan waktu hingga 7 jam 38 menit per hari untuk mengakses internet, dengan media sosial menjadi layanan yang diakses setiap harinya selama 3 jam 11 menit (MASTEL, 2024);
b.Sebanyak 83,2% pengguna internet di Indonesia menggunakan internet untuk mencari informasi (VID2045, 2023);
c.Sebanyak 65,2% masyarakat tercatat tidak pernah melakukan penjualan barang dan jasa melalui platform online (Survey IMDI, 2022);
d.Pemanfaatan keuangan digital pada transaksi e- commerce masih rendah, terlihat dari 34,7% masyarakat yang sering menerapkan metode cash on delivery (COD) dalam pembelian secara online (Survey IMDI, 2022). F. Komunikasi Publik dan Media
1. 1.Informasi dan Komunikasi Publik Komunikasi publik menjadi krusial dalam proses penyampaian informasi terkait kebijakan, program, serta layanan pemerintah yang harus dilakukan secara cepat, akurat, dan merata untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Komunikasi publik perlu memperhatikan beberapa aspek; pertama, keberagaman geografis dan demografis, mempertimbangkan pendekatan komunikasi yang adaptif terhadap berbagai kondisi masyarakat untuk menciptakan akses informasi yang inklusif. Kedua, kemajuan TIK, yang dapat menjadi peluang sekaligus tantangan baru dalam proses penyelenggaraan komunikasi publik. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antar kelompok masyarakat dalam memperoleh akses informasi di berbagai wilayah. Isu terkait kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah turut menjadi tantangan. Maraknya berita palsu atau hoaks berpotensi menimbulkan disinformasi dan misinformasi bagi masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dengan meningkatkan kualitas tata kelola komunikasi yang efektif. Pada sisi kualitas, informasi publik harus mampu disampaikan secara mudah dipahami dan tepat sasaran, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi di era digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan target audiens serta penyusunan strategi komunikasi yang relevan. Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan penyebaran informasi dan komunikasi publik yang merata dan berkualitas, antara lain sebagai berikut:
a.Akses informasi publik yang belum inklusif dan kapasitas SDM komunikasi publik yang masih terbatas Penyebaran informasi dan komunikasi publik hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam meningkatkan jangkauan akses, tetapi juga berkaitan dengan jaringan humas pemerintah yang masih belum optimal: 1) Pengelolaan jaringan humas pemerintah pusat dan daerah masih kurang dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi pemerintah yang terintegrasi; 2) Akses informasi belum menjangkau ke seluruh kelompok masyarakat, seperti wilayah 3T maupun akses kepada kelompok rentan; 3) Keterbatasan kapasitas dan SDM di instansi pemerintah dalam mengelola informasi publik; 4) Tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat masih rendah terhadap informasi yang disebarkan oleh pemerintah; 5) Kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan pengetahuan dan kemampuan menggunakan informasi yang masih terbatas.
b.Permasalahan kualitas informasi yang relatif rendah dan kurang terintegrasi dari pusat hingga daerah Berkaitan dengan sisi kualitas informasi, komunikasi publik perlu memperhatikan aspek penyajian konten informasi publik yang menarik dan mampu menyasar ke seluruh masyarakat. Akan tetapi, kendala geografis maupun demografis berpotensi menimbulkan adanya hambatan multibahasa dan multikultural dalam penyediaan informasi publik: 1) Media pemerintah dinilai kurang andal dan terkini. Penyebaran informasi melalui media sosial lebih cepat dibandingkan media informasi milik pemerintah; 2) Pengemasan konten informasi publik kurang menarik dan tidak up-to-date; 3) Kurangnya standar dan prosedur dalam memastikan kualitas informasi publik; 4) Hambatan budaya dan bahasa menimbulkan kesulitan bagi sebagian besar masyarakat untuk memahami informasi.
c.Perubahan perilaku masyarakat yang mempengaruhi pola konsumsi informasi di era digital Di era digital, perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi mengalami perubahan yang signifikan, dengan lebih banyak orang beralih ke platform online dan media sosial sebagai sumber informasi utama. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi menjadikan masyarakat cenderung mengandalkan sumber-sumber digital dibandingkan media konvensional. Akan tetapi, perubahan ini juga meningkatkan risiko terpapar hoaks, sehingga literasi digital menjadi semakin penting: 1) Cara masyarakat memanfaatkan media untuk konsumsi informasi mengalami transisi ke arah konten digital; 2) Rendahnya literasi masyarakat dalam mencerna berita secara menyeluruh dan lebih menyukai berita singkat yang beredar di media sosial.
d.Kemampuan jaringan komunikasi pemerintah dalam menangani krisis dan konter isu belum memadai Kemampuan jaringan humas pemerintah dalam menangani krisis masih mengalami kendala, sehingga menimbulkan keterlambatan koordinasi dalam penyampaian informasi. Keterbatasan ini memungkinkan masyarakat rentan terhadap misinformasi, yang berpotensi mengakibatkan menurunnya kredibilitas pemerintah. Peningkatan kapasitas dan strategi komunikasi yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan respons pemerintah yang cepat dan efektif dalam menangani situasi krisis: 1) Belum adanya prosedur dan alur manajemen krisis komunikasi yang komprehensif untuk mengonter isu dan sentimen secara cepat dan responsif; 2) Pemanfaatan teknologi dalam mengolah isu yang sedang berkembang masih rendah.
e.Tata kelola informasi dan komunikasi publik belum diterapkan secara optimal Tata kelola informasi dan komunikasi publik berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Saat ini, penatakelolaan komunikasi publik masih dinilai kurang optimal, mengakibatkan penyampaian informasi yang belum terkoordinasi dengan baik dan kurang konsisten. Adanya kesenjangan ini dapat berpengaruh pada menurunnya kepercayaan publik, sehingga peningkatan tata kelola komunikasi publik diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas diseminasi informasi publik: 1) Tata kelola media pemerintah yang masih belum jelas, terutama pada sisi pengelolaan konten informasi publik; 2) Belum adanya penerapan strategi komunikasi publik nasional yang mengelola jejaring humas pemerintah secara keseluruhan, sehingga aktivitas diseminasi program pemerintah ke daerah belum berjalan dengan optimal; 3) Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial dan platform digital dapat memicu timbulnya misinformasi dan disinformasi.
1. 2.Transformasi Industri Media Massa Lingkup komunikasi publik juga berkaitan dengan media massa, dimana media berfungsi sebagai saluran utama untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada publik. Selain itu, media juga memainkan peran pengawas (watchdog) terhadap tindakan pemerintah, memberikan kritik konstruktif, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Media massa juga mendidik masyarakat tentang isu-isu penting dan kebijakan pemerintah, serta berperan dalam pembentukan opini publik melalui penyebaran informasi yang berkualitas dan berimbang. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, penyebaran informasi melalui media massa semakin masif dimana industri pers mengalami transformasi dari pemberitaan melalui media cetak menjadi media digital. Kondisi ini memberikan berbagai peluang dan tantangan terhadap industri media massa, di satu sisi media massa dapat menjangkau masyarakat lebih luas secara lebih efisien, tetapi di sisi lain ketidakpercayaan masyarakat terhadap media massa timbul akibat maraknya pemberitaan hoaks di berbagai platform digital. Fenomena ini mempengaruhi kestabilan ekosistem media massa akibat pertumbuhan platform digital, sehingga keberlanjutan media massa terutama pers dan penyiaran di era digital semakin tergerus. Isu terkait media massa di Indonesia tak lepas dari peran pers dalam menyediakan pemberitaan informasi publik yang berkualitas sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kualitas insan pers dianggap belum merata di tiap daerah, serta kesejahteraan pers semakin sulit karena model bisnis yang kurang adaptif. Adapun dari sisi penyiaran, kualitas program siaran TV cenderung mementingkan jumlah penonton melalui program hiburan dibandingkan memperbanyak program edukatif. Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S), antara lain:
a.Kualitas konten pers dan penyiaran belum optimal Tantangan yang dihadapi pers saat ini berkaitan dengan independensi dan kebebasan media semakin terkekang. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang mempengaruhi isi berita dan pemilihan naratif. Pelaksanaan standar etika jurnalistik dalam peliputan berita dinilai belum konsisten, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan dianggap tidak relevan: 1) Masih minimnya kompetensi insan pers, jumlah lembaga pers terverifikasi, dan pengawasan pers yang belum optimal; 2) Masih minimnya pemahaman lembaga penyiaran tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
b.Maraknya informasi di media sosial yang mempengaruhi masyarakat dan industri pers Perkembangan teknologi mempengaruhi akses informasi menjadi lebih cepat, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh berita dari media sosial. Tingginya perhatian publik terhadap pemberitaan di media sosial menyebabkan penurunan pendapatan bagi media cetak dan penyiaran. Selain itu, media sosial memungkinkan jurnalisme warga yang menambah variasi sumber berita, tetapi menantang akurasi dan etika jurnalistik: 1) Masyarakat cenderung mencari dan mempercayai informasi di media sosial dibandingkan portal berita; 2) Portal berita lebih mementingkan clickbait dan porsi iklan yang lebih besar dibandingkan isi konten; 3) Masyarakat enggan membayar subscription portal berita.
c.Kualitas dan keterbukaan informasi publik yang belum terintegrasi Terdapat data dan informasi dari badan publik yang tidak tersaji dengan lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kurangnya standar dan koordinasi antar lembaga menyebabkan informasi seringkali tidak konsisten dan sulit ditemukan. Hal ini menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta membatasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik: 1) Kurangnya koordinasi antar instansi pusat hingga ke daerah dalam pengelolaan informasi publik; 2) Kurangnya transparansi badan publik dalam menyediakan informasi bagi masyarakat.
d.Kesejahteraan pers dan keberlanjutan perusahaan media konvensional Penurunan oplah dan pendapatan iklan karena pergeseran audiens ke platform digital memengaruhi stabilitas finansial media cetak dan penyiaran. Banyak perusahaan media konvensional berjuang untuk mempertahankan operasi dan memberikan gaji layak bagi jurnalis mereka. Untuk tetap bertahan, perusahaan media perlu beradaptasi dengan teknologi baru, diversifikasi sumber pendapatan, dan mengembangkan model bisnis yang lebih berkelanjutan, seperti langganan digital dan kemitraan strategis: 1) Rendahnya kesejahteraan pers yang meliputi gaji karyawan di bawah UMR, kurangnya perlindungan terhadap pers, serta perlakuan intimidasi dan ancaman dari pihak luar; 2) Playing field antara perusahaan pers, platform media, dan media sosial dianggap tidak adil dan merugikan industri pers. 1.2.3 Analisis SWOT Jangka Menengah Strengths Opportunities ● Bonus demografi memberikan potensi pengembangan ekonomi digital yang semakin besar. ● Penetrasi internet Indonesia cukup tinggi dan terus bertumbuh setiap tahun. ● Banyak wilayah baru yang telah terpenetrasi internet, membuka peluang pengembangan ekonomi. ● Peningkatan penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana komunikasi yang cepat dan efisien. ● Potensi pertumbuhan pasar ASEAN, menciptakan ekspansi bisnis, kolaborasi, dan pengembangan. ● Potensi pasar nasional yang besar dapat mendorong peningkatan adopsi teknologi dan layanan digital. ● Berbagai Kementerian/Lembaga sedang berprogress dalam ber- transformasi digital dalam upaya peningkatan layanan publik. ● Peluang kerja sama dengan media swasta dan lokal untuk memperluas jangkauan informasi. Weaknesses Threats ● Kualitas SDM dan literasi digital masih rendah, terutama di pedesaan (kesenjangan tinggi). ● Daya saing dan produktivitas industri yang rendah, akibat adopsi teknologi rendah, membatasi kemampuan inovasi lokal. ● Ketergantungan yang tinggi pada produk asing mengurangi kemandirian teknologi dan ekonomi nasional. ● Kesenjangan akses informasi publik akibat jaringan humas pemerintah yang belum terkoordinasi secara optimal, terutama di wilayah 3T. ● Kekhawatiran keamanan dan privasi data, risiko keamanan siber yang tinggi. ● Meningkatnya kompetisi dengan negara-negara regional dalam memanfaatkan potensi digitalisasi. ● Kesiapan digital yang kurang. Mindset masyarakat yang belum siap menghadapi perubahan dan perkembangan digital. ● Maraknya dampak sosial dari adopsi digital, seperti penipuan, judi online, disinformasi dan misinformasi berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik. Gambar 8 Kerangka Pilar Pembangunan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Sumber: Kemenkomdigi, 2025 Kerangka Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 berfokus untuk mendukung pencapaian tahap pertama Visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Kemenkomdigi berkomitmen untuk mewujudkan Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita, dengan tujuan utama mencakup terciptanya konektivitas bermakna untuk semua, pembangunan ekosistem digital yang memberdayakan, serta memastikan ruang digital yang aman dan berdaulat. Transformasi ini melibatkan pengembangan pemerintah digital, ekonomi digital, serta masyarakat digital, yang semuanya didukung oleh tata kelola digital yang solid, pengembangan startup digital, ekosistem industri gim, dan pembangunan industri digital (emerging technologies). Infrastruktur digital, termasuk broadband, spektrum dan orbit satelit, perangkat TIK, telekomunikasi khusus, serta data center, menjadi fondasi penting bagi proses transformasi ini. Selain itu, komunikasi publik, pengendalian dan pengawasan ruang digital, serta internal manajemen berperan sebagai pendukung dalam memastikan pelaksanaan strategi ini berjalan efektif dan efisien. Melalui kerangka ini, Kemenkomdigi berupaya mendorong transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan aman menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045. 2.2. Misi Kementerian Komunikasi dan Digital Misi Kemenkomdigi yakni:
a.Mempercepat tersedianya konektivitas digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau, termasuk ekosistem teknologi aman dan berkelanjutan;
b.Menerapkan tata kelola digital yang selaras untuk kepentingan ekonomi nasional, kedaulatan, dan keberpihakan pada pertumbuhan digital nasional;
c.Mengakselerasi adopsi dan meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi digital di seluruh aspek, yaitu pemerintah, ekonomi, dan masyarakat dengan kolaborasi pentahelix;
d.Menyelenggarakan komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi publik yang akuntabel dan terpercaya. 2.3. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Digital Tujuan yang ditetapkan Kemenkomdigi yakni, “Menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat.” Adapun indikator tujuan Kemenkomdigi yaitu:
a.Indeks Transformasi Digital Nasional;
b.Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi. 2.4. Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi memiliki 9 sasaran strategis, antara lain:
a.Mempercepat penyediaan konektivitas broadband inklusif, berkualitas, dan terjangkau;
b.Mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional;
c.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional;
d.Mengakselerasi kualitas dan produktivitas masyarakat digital;
e.Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric;
f.Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat;
g.Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi;
h.Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;
i.Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien. Dalam upaya untuk mencapai seluruh sasaran strategis yang ditetapkan, telah diidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi risiko terhadap ketercapaian sasaran tersebut. Berikut pemetaan identifikasi indikasi risiko untuk setiap sasaran strategis Kemenkomdigi. Tabel 4 Identifikasi Indikasi Resiko Sasaran Strategis Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Perlakuan Risiko 01 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau Ketidakakuratan data lokasi point of interest (POI) terkait pembangunan infrastruktur digital yang berpotensi menghambat identifikasi kebutuhan, prioritas pembangunan, dan pengambilan keputusan yang tepat
1. 1.Melakukan integrasi sistem data nasional
2. 2.Melakukan validasi data secara berkala dan sinkronisasi dengan instansi terkait (BPS, PLN, dll)
3. 3.Melakukan pemutakhiran informasi POI melalui koordinasi lintas unit untuk memastikan data akurat dan terkini Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Ketidaktepatan dalam proses sinkronisasi roadmap terkait Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dengan rencana dan regulasi lintas sektor yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian arah kebijakan dan perencanaan pembangunan infrastruktur digital
4. 1.Membentuk tim koordinasi lintas K/L (Kemenkopangan (eks Kemkomarves), Kemenko Infrastruktur, ESDM, Komdigi, KKP, Pertahanan, Perhubungan, Pushidrosal TNI AL, KLHK, BIG), dan lintas unit terkait SKKL
5. 2.Melakukan sinkronisasi data, rencana, dan regulasi lintas sektor (perijinan ruang laut, peta laut, AMDAL, dsb)
6. 3.Menyusun kajian proyeksi pemanfaatan, potensi, hambatan, dan perkembangan teknologi guna mendukung harmonisasi regulasi dan perencanaan pembangunan yang terarah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap perizinan penggelaran jaringan Akses Internet yang berpotensi menghambat penggelaran akses internet yang dilakukan penyelenggara telekomunikasi Melakukan sosialisasi dan/atau berkoordinasi dengan perangkat desa dan target pengguna layanan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Keengganan penyelenggara telekomunikasi untuk membangun di wilayah Menyediakan dukungan bagi penyelenggara telekomunikasi agar mendorong penyelenggara telekomunikasi untuk Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Perlakuan Risiko WPUTI karena biaya investasi yang tinggi, sehingga berpotensi menghambat percepatan pemerataan akses internet di wilayah tertarget membangun jaringan telekomunikasi di wilayah WPUTI Menurunnya kemampuan industri telekomunikasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperluas coverage karena beban BHP Frekuensi Radio yang semakin meningkat
7. 1.Mengevaluasi parameter penentuan BHP Frekuensi Radio berdasarkan data terbaru
8. 2.Melakukan koordinasi dengan instansi K/L terkait seperti BPS, Kemenkeu, Bappenas, BPKP
9. 3.Sosialisasi ke operator untuk menyampaikan beban tarif BHP yang akan diberlakukan
10. 4.Menyusun rancangan Keputusan Menteri untuk penetapan parameter komponen tarif BHP Frekuensi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Keterbatasan anggaran untuk menjangkau daerah target layanan
11. 1.Optimalisasi pembiayaan/alternatif pendanaan non-APBN
12. 2.Prioritisasi wilayah strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 02 - Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional Lambatnya harmonisasi antar K/L terkait Rancangan Perpres Siskomnas Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (PMPB). Membentuk tim lintas K/L dan mempercepat harmonisasi Rancangan Perpres Siskomnas PMPB dengan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, BNPB, POLRI, Kementerian Kesehatan, Basarnas Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Keterbatasan Infrastruktur TIK dan/atau kurang optimalnya layanan telekomunikasi di kabupaten/kota untuk integrasi layanan
13. 1.Melakukan fasilitasi penyediaan bantuan teknis untuk daerah prioritas oleh penyedia jasa Layanan 112 dalam bentuk CSR berupa sistem dan akses ke operator seluler
14. 2.Melakukan fasilitasi permohonan bantuan daerah blankspot oleh BAKTI/operator seluler Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Perlakuan Risiko Gangguan operasional karena bencana besar/force majeure
15. 1.Melakukan redundansi Sistem Informasi Bencana
16. 2.Mendorong semua penyedia jasa Layanan 112 untuk memiliki SOP Pengelolaan Kendala Teknis, termasuk kesiapsiagaan bencana Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 03 - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional Rendahnya integrasi ekosistem bisnis digital dengan sektor lain
17. 1.Mendorong tersedianya standar teknologi (API, cloud nasional, big data center) yang mendukung pertukaran data antar-sektor
18. 2.Mendorong regulasi yang mewajibkan keterbukaan data dan sistem untuk integrasi antar-sektor
19. 3.Menyelaraskan program Kemenkomdigi dengan agenda digitalisasi lintas sektor di tingkat pusat maupun daerah
20. 4.Mendorong terbentuknya kemitraan lintas sektor melalui MoU, pilot project, atau integrasi data dan layanan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Rendahnya keberhasilan startup nasional dalam 5 tahun terakhir
21. 1.Memfasilitasi market access melalui kerja sama dengan BUMN, kementerian/ Lembaga, dan korporasi besar
22. 2.Memfasilitasi Kemitraan dan investasi Startup Digital
23. 3.Memfasilitasi inkubasi dan akselerasi Startup Digital
24. 4.Mengembangkan komunitas startup dan pembentukan Digital Innovation Hub kota Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Rendahnya adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha di Sektor prioritas
25. 1.Menyusun peta jalan AI
26. 2.Mendorong kesiapan infrastruktur digital melalui koordinasi dengan satuan kerja terkait
27. 3.Memetakan sektor dan kelompok usaha yang paling rendah tingkat adopsinya untuk menjadi prioritas intervensi Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
28. 4.Melakukan survei berkala adopsi pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha Ketidaksesuaian perencanaan program Komdigi dengan kebutuhan sektor prioritas penggerak ekonomi digital
29. 1.Melakukan koordinasi rutin dengan kementerian/lembaga sektor prioritas
30. 2.Memberikan bantuan atau insentif untuk mengakses dan mengadopsi teknologi bagi pelaku usaha di sektor prioritas Direktorat Jenderal Ekosistem Digital 04 - Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital Ketimpangan kompetensi digital antar wilayah dan sektor
31. 1.Memfasilitasi pelatihan dan modul pembelajaran berdasarkan kebutuhan
32. 2.Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor untuk mendukung peningkatan kompetensi digital
33. 3.Melakukan survei terkait penilaian tingkat literasi, keterampilan, dan pemberdayaan digital masyarakat Indonesia
34. 4.Menyelaraskan program Kemenkomdigi dengan agenda digitalisasi lintas sektor di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung peningkatan kompetensi digital nasional
35. 5.Meningkatkan relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Penyebaran Disinformasi dan Polarisasi Sosial /Kurangnya kecakapan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara aman dan etis
36. 1.Memfasilitasi pelatihan untuk peningkatan literasi digital masyarakat Indonesia
37. 2.Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor untuk mendukung peningkatan literasi digital
38. 3.Melakukan survei terkait penilaian tingkat literasi, keterampilan, dan pemberdayaan digital masyarakat Indonesia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
39. 4.Memfasilitasi peningkatan literasi digital bagi kelompok rentan dan anak Kurangnya Kompetensi Digital Aparatur di Era Digital
40. 1.Memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kurikulum yang adaptif untuk peningkatan kompetensi digital aparatur Indonesia
41. 2.Melakukan kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam upaya peningkatan kompetensi digital ASN
42. 3.Melakukan survei pengukuran untuk mengukur tingkat kompetensi digital ASN Nasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital 05 - Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric Terhambatnya transformasi digital di pemerintahan daerah
43. 1.Mendorong pemerintah kota/kabupaten agar mampu mengembangkan alternatif pembiayaan lainnya dalam pembangunan dan pengembangan teknologi dan infrastruktur kota cerdas sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada APBD
44. 2.Memfasilitasi koordinasi antara OPD di masing- masing pemerintah daerah untuk meminimalisir ego sektoral yang menyebabkan terhambatnya transformasi digital di pemerintah daerah Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Tidak optimalnya/berlanjutny a penyelenggaraan ekosistem PDN khususnya dalam hal pelaksanaan Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) serta Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Perpres 82/2023)
45. 1.Melakukan penyusunan PM Penyelenggaraan Pusat Data Nasional (organisasi, tata kelola, manajemen, layanan, kemitraan dan pengawasan) yang memuat pengaturan pembagian peran sektoral antar K/L/D dan kemitraan penyelenggaraan PDN oleh pihak ketiga
46. 2.Memastikan keberlanjutan ekosistem PDN yang sesuai dengan pengaturan terkait Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Perlakuan Risiko klasifikasi data (PM Komdigi 5 tahun 2025) khususnya pada layanan komputasi awan pihak ketiga dengan melakukan asesmen CSP/layanan komputasi awan pihak ketiga Stagnansi pengembangan layanan digital pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik
47. 1.Penyusunan masterplan teknologi baru di pemerintahan untuk menjadi pedoman pengembangan teknologi baru guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan digital pemerintah
48. 2.Penyusunan kebijakan terkait government technology (govtech) untuk optimalisasi dan keterpaduan penyelenggaraan layanan digital pemerintah Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Ketidakterpaduan antara perencanaan anggaran dengan arsitektur SPBE
49. 1.Penyusunan kebijakan yang menempatkan clearance belanja TIK sebagai instrumen strategis dalam proses perencanaan penganggaran agar selaras dengan arsitektur SPBE
50. 2.Penguatan komunikasi, koordinasi atau kerjasama dengan stakeholder terkait (KemenpanRB, Bappenas, Kemenkeu) Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital 06 - Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat Rendahnya kepatuhan PSE terhadap regulasi UU ITE, PP 71/2019, dan PM Kominfo 5/2020
51. 1.Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan PSE
52. 2.Menerapkan sanksi bagi PSE yang tidak patuh seperti pemblokiran akses sistem, pencabutan Tanda Daftar PSE (TDPSE), dll. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Terjadinya insiden kegagalan pelindungan data pribadi oleh PSE privat
53. 1.Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan PSE terhadap PP 71/2019 terkait dengan PDP
54. 2.Melakukan penanganan dugaan kegagalan pelindungan data pribadi Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
55. 3.Menerapkan sanksi dan/atau memberikan rekomendasi bagi PSE yang mengalami kegagalan pelindungan data pribadi
56. 4.Berkoordinasi dengan K/L dan stakeholders terkait untuk percepatan pembahasan dan penetapan RPP PDP, sebagai acuan yang lebih detail bagi pengendali dan prosesor data pribadi dalam melaksanakan PDP serta memperkuat dasar hukum pengawasan PDP dan pemberian sanksi
57. 5.Berkoordinasi dengan K/L dan stakeholders terkait untuk percepatan pembahasan RPerpres Badan PDP sebagai lembaga pengawas PDP, agar dasar hukum pengawasan PDP serta pengenaan sanksi semakin kuat Meningkatnya konten ilegal di ruang digital termasuk konten judi online
58. 1.Melakukan penyusunan SOP terkait moderasi konten
59. 2.Melakukan penyusunan SOP terkait penanganan konten ilegal baik mengenai sinkronisasi dengan RPZ maupun penanganan konten ilegal melalui TKPPSE
60. 3.Melakukan pemantauan kepatuhan moderasi konten oleh platform Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Maraknya pemanfaatan transaksi elektronik untuk praktik judi online
61. 1.Menyusun mekanisme pelaporan rekening dan dompet digital yang berkaitan dengan judi online
62. 2.Koordinasi intensif dengan OJK terkait pemblokiran rekening atau dompet digital tersebut Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital 07 - Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi Proses layanan publik tidak sesuai SLA
63. 1.Meningkatkan kualitas layanan publik melalui
64. 1.Dit. Layanan Ekosistem Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Perlakuan Risiko (Service Level Agreement) digitalisasi proses pelayanan publik
65. 2.Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala
66. 3.Memperkuat penerapan SOP pelayanan publik
67. 4.Standarisasi layanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)
68. 5.Peningkatan kualitas dan kapabilitas petugas pelayanan publik (customer service excellence) Digital
69. 2.Dit. Layanan Infrastruktur Digital
70. 3.Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik
71. 4.Pusat Pengembanga n Aparatur Komunikasi dan Digital
72. 5.Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta
73. 6.Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Realisasi PNBP tidak optimal
74. 1.Optimalisasi pencatatan, pemungutan, dan pelaporan PNBP berbasis digital
75. 2.Sinkronisasi dan integrasi antar sistem internal dan eksternal agar data valid dan update
76. 3.Sosialisasi regulasi, penguatan mekanisme penagihan, dan penerapan sanksi atas keterlambatan/ketidakpatuh an.
77. 4.Memperkuat budaya anti korupsi, pelayanan prima, dan zona integritas, serta evaluasi tarif
78. 5.Memperkuat penerapan SOP pelayanan publik terkait izin penggunaan frekuensi radio
79. 6.Melakukan audit kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penyetoran PNBP
80. 1.Dit Layanan Ekosistem Digital
81. 2.Dit. Layanan Infrastruktur Digital
82. 3.Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik
83. 4.Pusat Pengembanga n Aparatur Komunikasi dan Digital
84. 5.Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Perlakuan Risiko Terganggunya keberlangsungan layanan publik Kemenkomdigi
85. 1.Backup data dan disaster recovery plan (DRP) secara berkala
86. 2.Mengaktifkan mekanisme layanan publik secara offline apabila sistem online mengalami gangguan
87. 3.Menerapkan prosedur tetap untuk pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan insiden siber
88. 4.Implementasi sistem security information and event management (SIEM)
89. 5.Melakukan uji keamanan (VAPT) dan audit keamanan sistem secara berkala
90. 6.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas keamanan siber
91. 7.Harmonisasi sistem dengan regulasi terbaru Pusat Data dan Sarana Informatika 08 - Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik Masyarakat bisa salah/tidak memahami pesan komunikasi dari pemerintah karena narasi yang terlalu teknis atau tidak sesuai dengan karakteristik sasaran komunikasinya. Melakukan riset publik untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat sasaran, narasi yang sesuai dan mudah dipahami, serta menetapkan metode pengukuran atau evaluasi efektivitas kampanye yang terukur. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Beredarnya hoaks dapat mengurangi efektivitas komunikasi publik yang disampaikan pemerintah atau menjadi rujukan yang salah bagi masyarakat. Melakukan kerja sama dengan platform digital agar dapat melakukan supervisi konten di platformnya, melakukan monitoring isu/sentimen dan penanganannya (klarifikasi/counter narasi), serta melaksanakan edukasi literasi digital. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Melemahnya ketahanan dan keberlanjutan ekosistem/industri media massa. Melakukan penyusunan regulasi yang mendukung keberlanjutan industri media dan menyusun skema insentif/kerja sama. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Tidak meratanya sebaran pesan pemerintah ke seluruh wilayah Indonesia (termasuk wilayah 3T). Melakukan penguatan jaringan humas daerah, mitra komunitas, serta media lokal. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Perlakuan Risiko Kesenjangan kapasitas/kompetensi SDM komunikasi publik pusat dengan daerah. Melakukan program peningkatan kapasitas SDM komunikasi publik melalui pelatihan, workshop, modul e- learning, dan penetapan standar kompetensi humas pemerintah. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau praktik korupsi dalam penyelenggaraan komunikasi publik. Melakukan penerapan Whistleblowing System & SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), transparansi dalam pengadaan (e-procurement, publikasi kontrak), sosialisasi dan pembinaan integritas ASN, serta audit internal rutin & evaluasi kinerja. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media 09 - Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien Ketidakpastian regulasi, dinamika kebijakan nasional dan politik yang berpotensi mengubah arah prioritas pembangunan serta mempengaruhi tata kelola internal.
92. 1.Melakukan monitoring regulasi, kebijakan, dan dinamika politik secara berkala untuk deteksi dini
93. 2.Menyusun contingency plan agar kegiatan strategis tetap selaras dengan prioritas nasional
94. 3.Meningkatkan koordinasi lintas unit dan dengan K/L terkait untuk mempercepat penyesuaian tata kelola internal Sekretariat Jenderal Kapasitas dan tata kelola SDM kurang adaptif dengan perubahan, sehingga menurunkan kinerja organisasi dan menghambat pencapaian target strategis.
95. 1.Melakukan pemetaan kompetensi dan analisis jabatan secara berkala agar penempatan SDM sesuai kebutuhan unit
96. 2.Menyusun program pengembangan kapasitas (reskilling, upskilling) berbasis kebutuhan jabatan
97. 3.Mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru dalam sistem kerja internal secara bertahap untuk mengurangi risiko tertinggal Sekretariat Jenderal Realisasi anggaran kementerian rendah, ketidaktepatan alokasi anggaran dan adanya temuan BPK
98. 1.Memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur
99. 2.Melakukan monitoring Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Indikasi Risiko Perlakuan Risiko Penanggung Jawab Perlakuan Risiko realisasi anggaran secara triwulanan dengan sistem peringatan dini untuk kegiatan yang berisiko terlambat
100. 3.Memperbaiki mekanisme pengendalian internal, khususnya dalam kepatuhan keuangan, guna meminimalisir temuan audit BPK 3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menetapkan lima Agenda Nasional utama, yaitu: Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Sejalan dengan amanat Presiden, Kementerian Komunikasi dan Digital menjalankan peran strategis sebagai regulator dan fasilitator dalam bidang komunikasi dan digital nasional. Dalam kerangka RPJPN tersebut, Transformasi digital diidentifikasi sebagai salah satu elemen dalam mendukung Transformasi Ekonomi dan merupakan bagian dari agenda Indonesia Emas 8. Transformasi Digital dilakukan dengan tujuan Membangun Ekosistem Transformasi Digital melalui pengembangan Super Platform. Dalam mendukung hal tersebut, arah kebijakan transformasi digital diarahkan pada penguatan supply, penguasaan teknologi, dan penguatan demand, yang didukung oleh fondasi penguatan keamanan siber dan penelitian serta pengembangan (R&D). Selanjutnya dalam pembangunan komunikasi publik, arah pembangunannya difokuskan pada peran komunikasi efektif untuk mendukung setiap aspek transformasi, terutama dalam mendukung agenda Transformasi Sosial dan Transformasi Tata Kelola. Berdasarkan RPJPN 2025-2045, penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat menjadi arah kebijakan strategis mendukung tujuan Indonesia Emas 10. Komunikasi publik yang inklusif dan terintegrasi menjadi kunci dalam menyampaikan program pembangunan nasional, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, komunikasi publik diarahkan untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial-budaya, dengan fokus pada penyebaran informasi yang relevan guna menciptakan masyarakat yang lebih partisipatif dan terinformasi. 3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 Tahapan periodisasi pembangunan jangka menengah pada tahap I (2025-2029) dilakukan dalam mendorong penguatan fondasi transformasi, untuk mendukung lima sasaran visi: (1) Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju; (2) Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang; (3) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat; (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; dan (5) Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission. Dalam mendukung ketercapaian target tersebut, terdapat 8 program Prioritas Nasional (PN), antara lain:
a.PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
b.PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
c.PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
d.PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
e.PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
f.PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
g.PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
h.PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pemetaan yang dilakukan Bappenas, Kemenkomdigi akan berperan besar dalam mendukung PN 1, PN 2, dan PN 3. Meskipun demikian, Kemenkomdigi juga tetap turut serta mendukung PN lainnya seperti PN 7 yang berkaitan dengan pemerintahan digital:
a.Dalam mendukung PN 1, Kemenkomdigi berperan untuk memperkuat sistem komunikasi publik nasional dan meningkatkan standar kualitas informasi publik;
b.Dalam mendukung PN 2, Kemenkomdigi berperan untuk mengembangkan ekosistem digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional;
c.Dalam mendukung PN 3, Kemenkomdigi berperan untuk memperluas dan mengembangkan infrastruktur digital guna memperkuat konektivitas digital nasional;
d.Dalam mendukung PN 7, Kemenkomdigi berperan dalam penguatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pemerintah digital yang terpadu. Gambar 9 Struktur RPJMN 2025-2029: PN 1, PN 2, PN 3, dan PN 7 Sumber: Bappenas, 2025 Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi digital menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan target meningkatkan peringkat Indeks Daya Saing Digital Global ke posisi 40 pada tahun 2029. Peran transformasi digital terintegrasi ke seluruh Prioritas Nasional, mencakup peningkatan kualitas infrastruktur TIK, penguatan SDM digital, digitalisasi sektor ekonomi dan layanan publik, penguatan keamanan siber, pengembangan riset, serta pengembangan super platform digital. Sejalan dengan agenda tersebut, kebijakan komunikasi publik dan media diarahkan untuk memperkuat pers dan media massa, membangun sistem komunikasi yang inklusif, serta memastikan kesetaraan masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Untuk menilai kemajuan pelaksanaan agenda tersebut, pengukuran capaian dan tingkat keberhasilan dilakukan melalui Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) yang mengukur digitalisasi melalui pilar jaringan dan infrastruktur, pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Keberhasilan juga dinilai dari peningkatan Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional, Indeks Kemerdekaan Pers, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dan Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik, yang dalam RPJMN, indikator-indikator tersebut diampu oleh Kemenkomdigi. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Digital Dalam berbagai dokumen perencanaan ke depan, akselerasi digital merupakan elemen penting untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas
1. 2045.Transformasi ini tidak hanya sebagai pendorong kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan daya saing bangsa di tengah persaingan global yang semakin kompleks. Dengan akselerasi digital, Indonesia diharapkan mampu memperkuat berbagai sektor ekonomi, memperluas inklusi digital, serta memanfaatkan potensi besar dari ekonomi berbasis teknologi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, program Kemenkomdigi akan dirancang untuk mencapai pengembangan ekosistem digital yang produktif, ruang digital yang aman bagi masyarakat, dan masyarakat yang siap dengan era digital masa depan. Program ke depan tidak akan hanya dilakukan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, tetapi juga dilakukan untuk pengembangan ekosistem digital di berbagai wilayah dengan mendorong transformasi digital di seluruh sektor termasuk pemerintah, ekonomi, dan pembangunan SDM digital, sehingga ekonomi digital di daerah bisa secara bertahap bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya mengkontribusi pertumbuhan ekonomi nasional. 3.2.1 Konektivitas Digital Dalam agenda perencanaan Kemenkomdigi lima tahun ke depan (2025- 2029), kebijakan bidang broadband diarahkan untuk mencapai konektivitas broadband yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun lima sasaran program yaitu: meningkatnya coverage broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia; meningkatnya penetrasi dan utilisasi (take-up) internet broadband; meningkatnya kualitas internet broadband nasional; meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center yang berkelanjutan; serta meningkatnya pertumbuhan industri perangkat digital dalam negeri. A. Meningkatnya coverage broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia Konektivitas telah menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat di era digital saat ini. Belum tersedianya akses internet di seluruh desa di Indonesia, dapat memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta membatasi peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital global. Untuk mengatasi hal ini, peningkatan jangkauan broadband dilakukan dengan 3 cara, yaitu peningkatan jangkauan mobile broadband (4G), peningkatan jangkauan fixed broadband, serta peningkatan jangkauan mobile broadband (5G). Strategi perluasan jangkauan mobile broadband dilaksanakan melalui pendekatan berbasis wilayah yang terintegrasi, dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital bertindak sebagai orkestrator dalam perencanaan dan penggelaran infrastruktur secara menyeluruh. Pemberdayaan operator telekomunikasi menjadi strategi utama untuk menjangkau wilayah yang memiliki kelayakan komersial. Sementara itu, untuk menjangkau wilayah yang belum layak secara komersial, perlu dilakukan penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) secara tepat agar pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan. Untuk wilayah yang ditetapkan sebagai WPUTI, intervensi dilakukan oleh BAKTI dengan pendekatan berbasis teknologi yang paling efisien, disertai sinkronisasi dan kolaborasi erat dengan operator agar infrastruktur yang dibangun dapat segera dialihkan dan dioperasikan secara komersial. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa peran BAKTI bersifat sementara (non- permanen), serta mendorong percepatan exit strategy yang terencana dan berorientasi pada keberlanjutan layanan. Adapun dalam melaksanakan intervensi tersebut, BAKTI berada dibawah supervisi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan harus berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Sementara itu, perluasan jangkauan fixed broadband akan diakselerasi melalui kemitraan strategis antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, yang diperkuat dengan dukungan kebijakan nasional dan fasilitasi regulasi. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan percepatan pembangunan serta sinkronisasi infrastruktur telekomunikasi hingga ke tingkat daerah, termasuk integrasi dengan rencana tata ruang dan prioritas pembangunan wilayah. Lebih lanjut, pengembangan jaringan broadband (5G) akan diprioritaskan pada kawasan dan sektor prioritas, seperti kawasan industri dan/atau kawasan ekonomi khusus.
2. 1.Meningkatnya Coverage Mobile Broadband (4G) Desa/Kel Strategi Deskripsi Pemenuhan jangkauan mobile broadband 4G di seluruh desa/kelurahan di wilayah WPUTI Pemerataan akses mobile broadband 4G di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dilakukan melalui intervensi pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI). Intervensi ini dilaksanakan oleh BAKTI dengan pendekatan teknologi yang paling efisien, disertai sinkronisasi dan kolaborasi erat dengan operator. Hal ini bertujuan untuk mempercepat exit strategy secara terencana dan memastikan keberlanjutan layanan. Adapun dalam melaksanakan intervensi tersebut, BAKTI berada di bawah supervisi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan harus berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Pemenuhan jangkauan mobile broadband 4G di seluruh desa/kelurahan di luar WPUTI Peningkatan jangkauan mobile broadband 4G di luar WPUTI melalui fasilitasi penyelenggara telekomunikasi dalam menggelar infrastruktur broadband di daerah.
3. 2.Meningkatnya Coverage Jaringan Fixed Broadband ke seluruh wilayah Indonesia Strategi Deskripsi Mendukung akselerasi fiberisasi nasional Akselerasi fiberisasi nasional melalui fasilitasi penyelenggara jaringan dalam bentuk kerja sama usaha dan kemudahan penggelaran infrastruktur jaringan serat optik seperti penerapan kebijakan terkait SOP perizinan, retribusi, dan kemudahan penggelaran di gedung dan kawasan.
4. 3.Meningkatnya akses next-generation broadband Strategi Deskripsi Mendorong peningkatan jangkauan mobile broadband 5G Peningkatan jangkauan next- generation mobile broadband 5G melalui fasilitasi penyelenggara telekomunikasi dalam penggelaran jaringan dan infrastruktur, serta mendorong peningkatan use case khususnya pada kawasan dan sektor prioritas. B. Meningkatnya penetrasi dan utilisasi (take-up) internet broadband Di samping permasalahan pada ketersediaan akses, terdapat permasalahan usage gap pada konektivitas fixed broadband yang terlihat dari jumlah home passed/rumah yang dilalui jaringan fiber optic sebanyak 39 juta rumah namun baru 16,2 juta rumah tangga terhubung fixed broadband. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya awareness dari masyarakat dalam memanfaatkan internet (terutama di tingkat daerah), serta terdapat isu keterjangkauan harga dan ketersediaan perangkat yang kompatibel masih terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dorongan yang dapat meningkatkan penetrasi broadband di Indonesia. Pengembangan demand ini salah satunya dapat dimulai dari dorongan melalui penyediaan di berbagai titik layanan publik, diantaranya sekolah, fasilitas kesehatan, ataupun kantor pemerintah. Dengan penyediaan internet di layanan publik diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet karena titik-titik layanan publik tersebut memiliki potensi dan demand yang cukup besar. Meningkatnya Penetrasi Pengguna Broadband Nasional Strategi Deskripsi Mendorong akomodasi penyediaan akses internet broadband Pendekatan untuk mendorong tersedianya konektivitas internet pada layanan publik dilakukan sesuai dengan konkuren melalui fasilitasi, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan instansi terkait, pemerintah daerah, dan penyelenggara telekomunikasi. Fasilitasi ini dilakukan pada titik-titik fasilitas publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintah, simpul transportasi, termasuk kawasan prioritas dan kawasan ekonomi khusus, dengan mengedepankan skema kemitraan pemerintah dan swasta. Meningkatkan penetrasi pengguna broadband nasional melalui penyediaan jaringan berkapasitas tinggi Pengembangan jaringan berkapasitas giga di Kab/Kota yang diprioritaskan melalui fasilitasi penyelenggara jaringan untuk memenuhi kebutuhan demand broadband yang terus meningkat. C. Meningkatnya kualitas internet broadband nasional Pengembangan konektivitas yang berkualitas menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, kondisi saat ini masih terdapat ketimpangan kualitas internet broadband antar wilayah di Indonesia, yang dapat dilihat berdasarkan kecepatan rata-rata unduh baik mobile broadband maupun fixed broadband. Dalam mendukung peningkatan kualitas internet, strategi dibagi berdasarkan layanannya. Untuk peningkatan kualitas internet mobile broadband nasional dilakukan melalui dua sasaran utama, yaitu optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan broadband, serta pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Sedangkan, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan fixed broadband dilakukan melalui pengendalian QoS layanan internet broadband dan mendorong tersedianya internet exchange dan Content Delivery Network (CDN) di beberapa wilayah di Indonesia. Strategi untuk mengalokasikan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan broadband melalui pendekatan kebijakan nasional untuk menata spektrum frekuensi. Terkait dengan QoE dan QoS, dilakukan melalui pengukuran serta pengawasan layanan internet di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
5. 1.Meningkatkan kualitas mobile broadband melalui penataan dan pengendalian spektrum frekuensi radio Strategi Deskripsi Menambah dan mengoptimalkan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband Penyusunan kebijakan penataan spektrum frekuensi radio yang diarahkan untuk optimalisasi alokasi spektrum bagi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan mobile broadband, termasuk adopsi teknologi baru seperti misalnya Non Terrestrial Network (NTN) Meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mencegah penurunan kualitas layanan broadband.
6. 2.Meningkatnya kualitas fixed broadband melalui pengukuran Quality of Services (QoS) dan Quality of Experience (QoE) Telekomunikasi Strategi Deskripsi Melakukan pengukuran dan pengendalian QoS dan QoE layanan telekomunikasi Penyelenggaraan pengukuran dan pengendalian QoS dan QoE layanan telekomunikasi yang diukur di Kab/Kota. D. Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center yang berkelanjutan Konektivitas broadband di Indonesia tidak terlepas dari peran industri telekomunikasi yang melakukan penggelaran jaringan hingga menyediakan layanan telekomunikasi. Namun, kesehatan industri telekomunikasi saat ini tengah terancam akibat profitabilitas yang berada dalam kondisi stagnan, diiringi dengan peningkatan cost yang harus dikeluarkan. Lebih lanjut, timbulnya berbagai disrupsi digital turut menciptakan ekosistem kompetisi yang tidak sehat. Berbagai ancaman tersebut tentunya akan berdampak negatif pada keberlanjutan industri telekomunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya untuk memastikan industri telekomunikasi sehat dan berlanjut melalui sasaran mengakselerasi pertumbuhan industri telekomunikasi yang berkelanjutan. Sementara itu, untuk mengembangkan industri data center dilaksanakan melalui penyusunan peta jalan pengembangan data center beserta standarisasi keamanan dan sustainability.
7. 1.Akselerasi pertumbuhan industri telekomunikasi yang berkelanjutan Strategi Deskripsi Mendorong tersusunnya kebijakan nasional tentang infrastruktur broadband Mendorong peningkatan konektivitas broadband melalui dukungan dari sisi kebijakan seperti Penetapan PM Komdigi tentang Rencana Pita Lebar Indonesia/ Roadmap Infrastruktur TIK (National Broadband Plan) Rasionalisasi regulatory cost Mendukung penyehatan industri telekomunikasi melalui penetapan kebijakan terkait rasionalisasi regulatory cost yang dibebankan pada penyedia layanan telekomunikasi Mendorong penetapan kebijakan untuk mengakselerasi bisnis industri telekomunikasi di era digital Mendorong efisiensi dalam proses bisnis industri telekomunikasi melalui penetapan kebijakan dan penetapan rancangan PM Komdigi tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
8. 2.Meningkatnya pertumbuhan industri data center dalam negeri Strategi Deskripsi Mengembangkan dan menumbuhkan industri data center Mendorong pertumbuhan industri data center nasional dilakukan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan yang mencakup standardisasi teknis, tata kelola, dan insentif investasi, serta fasilitasi pengembangan data center melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap kemitraan strategis antara pemerintah dan pelaku usaha. E. Meningkatnya pengembangan industri perangkat digital yang aman Percepatan transformasi digital di berbagai sektor mendorong pentingnya pengembangan industri perangkat digital yang aman sebagai fondasi ekosistem teknologi yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti lemahnya standardisasi perangkat digital, perlindungan pengguna, dan pengelolaan limbah elektronik (e- waste) dapat menghambat pertumbuhan industri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya strategis, seperti standarisasi perangkat data center, layanan sertifikasi dan pengujian perangkat digital, serta perlindungan pengguna perangkat telekomunikasi. Di sisi lain, kebijakan pengelolaan dan pengawasan limbah elektronik harus diperkuat untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, kebijakan strategis yang memfasilitasi link match industri TIK dalam negeri, memberikan insentif inovasi, dan integrasi pasar domestik diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri perangkat digital yang sehat dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya menjawab kebutuhan keamanan dan efisiensi, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem digital nasional. Meningkatnya pengembangan industri perangkat dalam negeri yang aman dan terstandarisasi Strategi Deskripsi Mendorong tersusunnya kebijakan yang mendukung tersedianya perangkat yang aman bagi pengguna dan lingkungan Memastikan ketersediaan perangkat yang aman bagi pengguna dan lingkungan melalui standardisasi perangkat digital, serta penerapan kebijakan perlindungan pengguna perangkat digital dan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) Dukungan pengembangan industri perangkat TIK Mendorong industri perangkat dalam negeri melalui fasilitasi para pelaku industri perangkat digital dalam melakukan pengembangan dan inovasi perangkat TIK dalam negeri. Selain fokus pada penyediaan konektivitas broadband yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia, terdapat pula arah strategis untuk mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi layanan khusus yang mencakup percepatan integrasi sistem kebencanaan dan kedaruratan, serta penyediaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk mendukung kebutuhan layanan khusus. F. Meningkatnya akselerasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya untuk layanan khusus dan penyiaran Pengembangan infrastruktur dan sumber daya untuk jaringan komunikasi layanan khusus memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional yang spesifik dan krusial, termasuk dalam memperkuat sistem kebencanaan dan kedaruratan, penyediaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran, serta memperluas layanan siaran digital. Integrasi sistem kebencanaan dan kedaruratan diarahkan untuk memperkuat tata kelola, infrastruktur, dan mekanisme respons darurat melalui pengembangan rencana induk, regulasi teknis, dan sistem komunikasi yang terintegrasi. Berikutnya, penyediaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran bertujuan untuk memastikan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan publik dan instansi Pemerintah.
9. 1.Mempercepat Integrasi Sistem Kebencanaan dan Kedaruratan Strategi Deskripsi Mempercepat integrasi layanan panggilan darurat dan sistem informasi kebencanaan melalui kebijakan Penyusunan regulasi dan pedoman teknis untuk mempercepat penyelenggaraan serta pengintegrasian Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Mempercepat implementasi jaringan sistem komunikasi nasional pelindungan masyarakat dan penanggulangan bencana secara terpadu Koordinasi dan integrasi antar lembaga dalam penyelenggaraan sistem komunikasi nasional untuk pelindungan masyarakat dan penanggulangan bencana. Hal ini mencakup fasilitasi K/L/D dalam penerapan layanan darurat, seperti panggilan 112, dan sistem informasi kebencanaan. Selain itu, integrasi juga dilakukan pada sistem diseminasi informasi kebencanaan dan kedaruratan melalui berbagai jenis jaringan, seperti penyiaran maupun internet.
10. 2.Menyediakan alokasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran Strategi Deskripsi Memastikan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus Penyusunan regulasi pengaturan spektrum frekuensi radio untuk keperluan layanan publik dan instansi pemerintah 3.2.2 Ekosistem Digital Dalam agenda perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, kebijakan pada bidang ekonomi digital diarahkan melalui sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional. Selain untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2045, agenda ini juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Komdigi dalam pertumbuhan ekonomi digital nasional. Upaya ini dilakukan melalui program-program untuk peningkatan pertumbuhan industri digital (startup digital nasional dan industri gim), percepatan digitalisasi di sektor-sektor prioritas, pengembangan industri AI dan teknologi baru, serta peningkatan pertumbuhan industri TIK, seperti pos logistik dan penyiaran. A. Meningkatnya penciptaan nilai ekonomi digital dengan penguatan ekosistem digital nasional Ekonomi digital menjadi salah satu lompatan besar bagi Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi digital perlu didorong oleh penciptaan inovasi dan pemanfaatan teknologi secara meluas untuk memastikan daya saing yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem digital akan difokuskan pada penguatan pertumbuhan startup digital, pengembangan industri gim, serta pengembangan industri digital lainnya termasuk layanan komputasi awan (cloud). Upaya ini akan didukung oleh tata kelola dan regulasi yang mendorong terciptanya fair playing field bagi seluruh pelaku usaha Indonesia. Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui strategi nasional dan kewilayahan yang terintegrasi, serta disertai dengan langkah- langkah untuk menjaga keberlanjutan ekosistem digital yang telah tumbuh untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional.
11. 1.Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan startup digital nasional Strategi Deskripsi Pengembangan ekosistem startup digital nasional Peningkatan sustainability bisnis dan ekosistem fundamental startup digital nasional melalui akselerasi produk dan pengembangan kapasitas founder startup digital. Perluasan pengembangan ekosistem startup digital di berbagai wilayah indonesia melalui peningkatan kapasitas ekosistem pendukung seperti inkubator startup, komunitas startup nasional, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas ekosistem pendanaan startup nasional. Penguatan ekosistem inovasi melalui optimalisasi innovation hub dalam mempercepat pertumbuhan startup berbasis inovasi dan teknologi. Penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan startup dan pengembangan startup nasional yang kompetitif, adil, akuntabel, aman, dan inovatif.
12. 2.Meningkatnya pertumbuhan ekosistem gim nasional Strategi Deskripsi Pengembangan industri gim nasional Peningkatan ekosistem dan pengembangan kapasitas pengembang gim melalui komunitas, akselerator, dan inkubator gim yang berkualitas. Peningkatan kemitraan dan kerja sama di berbagai bidang dalam pengembangan industri gim. Penyelenggaraan layanan klasifikasi gim. Penyusunan regulasi dan kebijakan strategis penunjang fasilitasi akselerasi dan pengembangan industri gim nasional.
13. 3.Mengembangkan tata kelola ekosistem digital untuk iklim usaha yang sehat Strategi Deskripsi Penyediaan tata kelola untuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital nasional Penyediaan regulasi dan kebijakan strategis untuk mendukung terciptanya iklim pasar digital yang sehat penguatan tata kelola bisnis, industri, dan pelaku usaha. B. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) dan teknologi baru di sektor strategis nasional Untuk mendorong akselerasi ekonomi digital nasional, perluasan pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan inovasi akan difokuskan pada sektor-sektor strategis. Inisiatif ini mencakup adopsi teknologi baru, seperti kecerdasan artifisial (AI), blockchain, dan Internet of Things (IoT), yang akan diintegrasikan dalam pengembangan bisnis dan industri, khususnya pada sektor prioritas utama yaitu pertanian, perikanan, logistik, dan energi. Penguatan ekosistem teknologi baru juga akan didukung melalui penyusunan roadmap nasional pengembangan industri AI sebagai panduan strategis transformasi lintas sektor. Selain itu, penyediaan ekosistem sandbox akan dioptimalkan sebagai ruang uji coba teknologi, model bisnis, dan tata kelola baru yang adaptif dan berorientasi pada percepatan pertumbuhan industri digital secara inklusif dan berkelanjutan.
14. 1.Mempercepat transformasi digital di sektor strategis dengan pemanfaatan teknologi baru Strategi Deskripsi Percepatan digitalisasi di sektor pertanian, perikanan, logistik dan energi Pengembangan solusi digital yang customized sesuai kebutuhan sektoral dan wilayah di sektor-sektor prioritas utama diantaranya sektor pertanian, perikanan, logistik, energi dan sektor lainnya yang diprioritaskan presiden.
15. 2.Meningkatnya pertumbuhan bisnis bidang teknologi baru Strategi Deskripsi Pengembangan industri teknologi baru Pengembangan ekosistem sandbox untuk inovasi digital teknologi baru Dukungan pengembangan ekosistem dan perluasan aksesibilitas investasi industri berbasis teknologi baru Penyusunan regulasi dan kebijakan strategis dalam mendukung pengembangan industri berbasis teknologi baru untuk mendorong pengembangan usaha dan ekosistem industri Memfasilitasi, akselerasi, dan kerjasama untuk pengembangan green tech C. Meningkatnya pertumbuhan industri pos logistik dan penyiaran Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), kebijakan di bidang pos logistik dan penyiaran difokuskan untuk mendorong pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan industri pada tingkat nasional. Pada sektor pos logistik, kebijakan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas layanan di seluruh wilayah Indonesia melalui penekanan pada pemerataan layanan, dan digitalisasi sektor pos logistik, serta peningkatan kinerja dan daya saing industri pos logistik dalam lingkup nasional dan global. Sementara itu, pada sektor penyiaran, kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola industri penyiaran yang responsif terhadap perkembangan teknologi, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan penyiaran, serta penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung penyehatan, keberlanjutan, dan pertumbuhan industri penyiaran.
16. 1.Meningkatnya pemerataan layanan pos logistik di seluruh wilayah indonesia Strategi Deskripsi Mendorong pemerataan layanan pos logistik melalui Layanan Pos Universal (LPU) Penyusunan kebijakan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum LPU serta pemantauan dan verifikasi terhadap penyelenggaraan LPU melalui sistem informasi. Pengembangan layanan pos melalui Kemitraan penyelenggara pos dengan mitra strategis dan potensial, salah satunya melalui UMKM dan BUMDes.
17. 2.Meningkatnya kualitas dan daya saing penyelenggara pos logistik Strategi Deskripsi Mendorong keberlanjutan industri pos logistik melalui regulasi yang sehat Penyusunan kebijakan terkait industri pos logistik, termasuk untuk merevisi UU Pos, pengawasan dan penilaian kinerja penyelenggara pos logistik, serta pengawasan iklim usaha pos logistik. Mendorong transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelenggara pos logistik Pengembangan sistem informasi untuk pengembangan pos logistik nasional yang mencakup aplikasi geospasial pos logistik, dashboard industri pos logistik, pembangunan dan pemanfaatan platform kolaborasi logistik bersama. Fasilitasi penyelenggara pos logistik dalam pemanfaatan teknologi pos logistik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Mengoptimalkan Mutu Layanan dan Menerapkan Keberlanjutan untuk Daya Saing Global Penyusunan pedoman dalam penyelenggaraan pos logistik yang mencakup rencana peningkatan postal development level, serta rencana penerapan logistik halal dan logistik hijau pada penyelenggara pos logistik nasional. Penyusunan kebijakan terkait revitalisasi prangko, baik dari segi kebijakan, teknologi, pelaksanaan, sosialisasi, serta edukasi.
18. 3.Menguatnya tata kelola untuk mendukung keberlanjutan industri penyiaran Strategi Deskripsi Mendorong keberlanjutan industri penyiaran melalui regulasi yang adaptif Perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan penyiaran nasional, termasuk untuk merevisi UU penyiaran, implementasi teknologi baru bidang penyiaran, serta peluang model bisnis penyiaran. Mendorong lembaga penyiaran dalam meningkatkan kualitas penyiaran Meningkatkan kualitas penyiaran melalui fasilitasi lembaga penyiaran dalam mengadopsi teknologi penyiaran baru serta pelatihan terhadap SDM bidang penyiaran. D. Pengelolaan data dan pengendalian bidang ekosistem digital Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), penyelenggaraan pengelolaan data serta pengendalian untuk mendukung bidang ekosistem digital akan berfokus pada dua sasaran utama. Pertama, peningkatan kualitas pengelolaan data dan monitoring kualitas layanan untuk memastikan data yang akurat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan, serta memastikan layanan telekomunikasi, pos logistik, dan penyiaran memenuhi standar yang diharapkan. Kedua, peningkatan kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi yang berlaku untuk menciptakan ekosistem yang tertib dan transparan.
19. 1.Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan monitoring kualitas layanan bidang ekosistem digital Strategi Deskripsi Pengembangan sistem informasi untuk mendorong penyusunan kebijakan berbasis data Sistem monitoring terintegrasi bagi penyelenggaraan telekomunikasi, pos logistik, dan penyiaran. Pengolahan dan penyajian data monitoring pos logistik, telekomunikasi, dan penyiaran untuk keperluan penyusunan kebijakan. Monitoring terhadap layanan dan kinerja bidang ekosistem digital Pengembangan perangkat monitoring serta koordinasi untuk pemantauan serta pengukuran kinerja bidang pos logistik, telekomunikasi, dan penyiaran.
20. 2.Meningkatnya kepatuhan penyelenggara pos logistik, penyiaran, telekomunikasi, dan informatika Strategi Deskripsi Kepatuhan dan Kontribusi Lembaga pada Bidang Ekosistem Digital Pelaksanaan pengawasan kepatuhan melalui monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pos logistik, penyelenggaraan telekomunikasi khusus dan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, dan penertiban penyelenggaraan pos Logistik, telekomunikasi dan penyiaran.
21. 3.Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengembangan ekosistem digital nasional Strategi Deskripsi Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta memeriksa tindak lanjut atas ketidaksesuaian dalam pengembangan ekosistem digital Pemberian rekomendasi kebijakan atas kondisi ekosistem digital, dan mendorong stakeholder terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. 3.2.3 Pemerintah Digital Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025 – 2029), pemerintahan berbasis digital dan pengembangan sistem smart government menjadi hal mendasar dalam mereformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, arah kebijakan bidang pemerintah digital difokuskan pada pemanfaatan teknologi dan infrastruktur digital untuk pemerintahan digital yang terpadu dan berbasis masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun dua sasaran strategis, yaitu dengan meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital dan mengakselerasi transformasi digital daerah. A. Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk menyederhanakan dan meningkatkan kualitas layanan publik yang memudahkan masyarakat. Meskipun demikian, peluang tersebut belum dapat diterapkan dengan optimal akibat belum tersedianya infrastruktur digital yang saling terintegrasi dan terinteroperabilitas antar satu sama lain. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric, pemerintah perlu mewujudkan infrastruktur dan aplikasi layanan publik digital yang reliabel, resilien dan terpadu. Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital, mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien, dan meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah.
22. 1.Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital Strategi Deskripsi Perencanaan teknologi pemerintah digital yang terpadu, inovatif dan akseleratif Merumuskan kebijakan terkait masterplan pemanfaatan teknologi baru untuk infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital. Merumuskan kebijakan terkait infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital nasional. Merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan ekosistem PDN. Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknologi pemerintah digital nasional. Penguatan tata kelola penyelenggaraan clearance belanja TIK pemerintah. Penyelenggaraan dan tata kelola PSE Lingkup Publik.
23. 2.Mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien Strategi Deskripsi Penyelenggaraan infrastruktur digital pemerintah yang terintegrasi, reliabel, dan resilien antar instansi pemerintah Menyelenggarakan ekosistem PDN untuk mengoptimalkan penyimpanan dan pemanfaatan data strategis nasional. Penyusunan kebijakan teknis terkait standar teknis infrastruktur digital. Menyediakan infrastruktur digital yang menghubungkan jaringan antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ekosistem PDN. Merekomendasikan pertimbangan belanja infrastruktur pemerintah digital guna memastikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatannya.
24. 3.Meningkatnya keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah Strategi Deskripsi Percepatan interoperabilitas aplikasi dan pemanfaatan teknologi baru Meningkatkan keterhubungan K/L/Prov dengan sistem penghubung layanan pemerintah Merumuskan pedoman teknis aplikasi dan pemanfaatan teknologi baru pemerintah digital bagi govtech, kementerian, lembaga, dan daerah. Menyelenggarakan ekosistem aplikasi pemerintah digital termasuk layanan domain pemerintah. Meningkatkan kapasitas penata kelola informatika pemerintah digital serta merekomendasikan pertimbangan belanja sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital. B. Mengakselerasi transformasi digital daerah Transformasi digital telah menjadi kebutuhan bagi daerah dalam menghadapi tantangan modernisasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Sementara itu, konsep kota cerdas yang mampu mendukung efisiensi dan kemudahan layanan berbasis digital masih belum terwujud secara merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengakselerasi transformasi digital daerah dan kota cerdas untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan teknologi digital. Mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan teknologi digital Strategi Deskripsi Fasilitasi konkuren bidang digital dan penerapan teknologi baru pada kota Melakukan pembinaan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah di bidang digital. cerdas Menyusun standar operasional dan regulasi untuk mendorong akselerasi teknologi digital di daerah. Mendukung implementasi provinsi cerdas dan mengevaluasi berdasarkan standar kota cerdas. Menyelenggarakan use case teknologi digital pada kota cerdas. Mengakselerasi transformasi digital pemerintahan melalui penguatan digitalisasi pemerintah dan sektor prioritas guna mengurangi ketimpangan. 3.2.4 Pengawasan Ruang Digital Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), keamanan dan kedaulatan ruang digital menjadi elemen kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan kondusif. Oleh karena itu, arah kebijakan bidang pengawasan ruang digital difokuskan pada pelindungan masyarakat agar terciptanya kesetaraan di ruang digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun dua sasaran strategis, yaitu meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital, serta menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi masyarakat. A. Meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital Era digital mendorong semakin banyaknya aktivitas masyarakat seperti berinteraksi, bekerja, dan berbelanja yang dilakukan secara online di dalam ruang digital. Meningkatnya aktivitas di ruang digital turut disertai dengan arus informasi yang semakin deras, menyajikan berbagai konten positif maupun negatif yang semakin sulit untuk disaring. Aktivitas masyarakat di ruang digital juga semakin dipermudah dengan adanya teknologi-teknologi baru yang semakin canggih. Akan tetapi, teknologi baru tersebut tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat melainkan juga berpotensi memiliki dampak negatif yang merugikan seperti pencurian data, serta manipulasi persepsi dan realitas. Oleh karena itu, untuk tetap dapat memanfaatkan teknologi dengan nyaman dan kondusif, pemerintah perlu meningkatkan pelindungan di ruang digital. Adapun strategi dalam meningkatkan pelindungan masyarakat di ruang digital dapat dilakukan dengan menerapkan tata kelola pelindungan masyarakat di ruang digital, menerapkan tata kelola teknologi baru (seperti kecerdasan artifisial, blockchain, dsb di ruang digital), memperkuat pelindungan data pribadi, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi penyidikan digital.
25. 1.Menerapkan tata kelola pelindungan masyarakat di ruang digital Strategi Deskripsi Menerapkan regulasi yang inklusif dan melindungi masyarakat Mengembangkan kebijakan pelindungan masyarakat yang mencakup kelompok rentan, seperti anak-anak. Merumuskan kebijakan yang memperkuat sistem pengendalian konten negatif dan ilegal termasuk judi online. Merumuskan kebijakan yang melindungi aktivitas masyarakat dari tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Merumuskan kebijakan untuk pengawasan ancaman dan dampak teknologi baru ke depan.
26. 2.Memperkuat pelindungan data pribadi masyarakat Strategi Deskripsi Menerapkan dan mengawasi pelindungan data pribadi masyarakat Merumuskan kebijakan untuk pelindungan data pribadi masyarakat. Pembentukan kelembagaan pelindungan data pribadi dan strategi manajemen transisi bagi kelembagaan tersebut. Penyelenggaraan pelindungan data pribadi selama masa transisi kelembagaan pelindungan data pribadi. Melakukan pengukuran ruang digital yang kondusif.
27. 3.Memperkuat pelindungan masyarakat di ruang digital Strategi Deskripsi Meningkatkan kualitas pengendalian konten ilegal di ruang digital Memperkuat efektivitas dan upaya pelindungan masyarakat (khususnya anak-anak dan kelompok rentan) dari dampak negatif ruang digital, termasuk konten berbahaya, penyalahgunaan teknologi, dan praktik judi online. Penguatan sistem pemantauan dan pemblokiran konten negatif dan ilegal. Optimalisasi Layanan Aduan Masyarakat terhadap konten ilegal. Melakukan Kerja Sama dengan platform digital dan Penyedia Layanan Internet (ISP) dalam menanggulangi konten negatif dan ilegal.
28. 4.Meningkatkan kecepatan dan akurasi penyidikan digital Strategi Deskripsi Meningkatkan kualitas penyidikan digital Penanganan aduan dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana ITE dalam mendukung penegakan hukum. Penguatan regulasi, tata kelola, dan sinergi ekosistem Penyidikan Digital. Pengelolaan layanan Laboratorium Forensik Digital. B. Menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi aktivitas digital masyarakat Pesatnya perkembangan teknologi mendorong banyak perubahan pada aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat saat ini cenderung didominasi pada platform digital karena menawarkan kemudahan dan efisiensi. Akan tetapi, pergeseran aktivitas masyarakat ke ruang digital dibayangi oleh ancaman keamanan dan penipuan online. Oleh karena itu, untuk dapat melindungi aktivitas masyarakat di ruang digital, pemerintah perlu menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi aktivitas masyarakat. Adapun strategi yang dapat dilakukan diantaranya dengan memperkuat pelindungan aktivitas masyarakat di ruang digital dan menyediakan layanan publik bidang pengawasan ruang digital.
29. 1.Memperkuat pelindungan aktivitas masyarakat di ruang digital Strategi Deskripsi Menerapkan tata kelola dan mengawasi layanan transaksi elektronik terpercaya Penguatan Standar dan Regulasi Tata Kelola Layanan Transaksi Elektronik Mengawasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dalam menerbitkan layanan sertifikasi elektronik Pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sesuai dengan UU ITE Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan Layanan Transaksi Elektronik Merumuskan kebijakan tata kelola implementasi identitas digital Optimalisasi Layanan Pengawasan Nama Domain Indonesia Penguatan Pengawasan Penyelenggara Usaha dengan Klasifikasi Teknologi Baru Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan
30. 2.Menyediakan layanan publik bidang pengawasan ruang digital Strategi Deskripsi Menerapkan layanan aktivitas dan transaksi elektronik terpercaya Mengawasi dan mendorong promosi domain.id di Indonesia Pengakuan PSrE untuk mendukung ekosistem transaksi elektronik terpercaya 3.2.5 Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Digital Dalam agenda perencanaan periode 2025-2029, pembangunan SDM digital menjadi salah satu komponen penting untuk mendukung ekosistem digital. Untuk itu, arah kebijakan pada bidang SDM digital difokuskan pada percepatan peningkatan kualitas dan produktivitas masyarakat. Sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai upaya strategis, meliputi akselerasi pengembangan kompetensi digital SDM nasional agar sesuai kebutuhan industri, mempercepat akselerasi kompetensi SDM aparatur dan kepemimpinan digital, serta mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa bijak dan produktif dalam menggunakan internet. A. Akselerasi pengembangan kompetensi digital SDM nasional sesuai kebutuhan industri ke depan Untuk mengurangi gap pada kualitas dan kuantitas SDM digital di Indonesia, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi menjadi salah satu komponen penting. SDM perlu dibekali dengan keterampilan digital yang adaptif terhadap pertumbuhan industri dan dinamika teknologi yang terus berkembang. Namun demikian, untuk menyiapkan SDM digital masih menghadapi tantangan berupa akses keterjangkauan pada pelatihan yang relevan dan berkualitas. Di sisi lain, industri membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik yang belum sepenuhnya tersedia di pasar tenaga kerja saat ini. Oleh karena itu, untuk menjembatani gap tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui berbagai pendekatan seperti pelatihan yang accessible untuk masyarakat, pengembangan ekosistem SDM komunikasi dan digital, serta penguatan upaya link and match SDM digital.
31. 1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas talenta digital Strategi Deskripsi Ketersediaan akses pelatihan digital untuk seluruh masyarakat Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi SDM digital nasional Pemberian beasiswa untuk masyarakat di bidang komunikasi dan digital Penyusunan materi pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan self- paced learning Memberikan penyaluran kesempatan kerja bagi SDM digital nasional
32. 2.Meningkatnya SDM vokasi yang bertalenta digital Strategi Deskripsi Meningkatkan kualitas SDM digital melalui pendekatan kerangka kerja nasional Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang komunikasi dan digital Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk pelaksanaan pelatihan digital
33. 3.Meningkatnya relevansi standar kompetensi bidang Kemenkomdigi dengan industri Strategi Deskripsi Mengembangkan kerangka kerja nasional untuk mendukung ekosistem SDM komunikasi dan digital Penyusunan kerangka kebijakan standar kompetensi SDM digital, seperti rancangan SKKNI/KKNI dan peta okupasi bidang komunikasi dan digital Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan standar kompetensi bidang komunikasi dan digital Mendorong stakeholders memanfaatkan standar kompetensi
34. 4.Meningkatnya pemanfaatan data SDM digital dalam mendukung perencanaan kebijakan SDM digital nasional Strategi Deskripsi Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi SDM digital untuk mendukung perencanaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas SDM digital nasional Pengolahan dan analisis data SDM digital melalui pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Mengelola layanan dan pengembangan fitur sistem informasi untuk pengembangan SDM digital nasional Peningkatan kualitas dan aksesibilitas data SDM digital Melakukan pengelolaan, pengolahan, analisis data, serta diseminasi informasi SDM digital
35. 5.Mewujudkan transformasi pendidikan tinggi bidang Kemenkomdigi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja Strategi Deskripsi Meningkatkan lulusan dengan kompetensi digital yang sesuai dengan kebutuhan industri Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi Kementerian Komdigi Penyelenggaraan kerjasama kampus dengan industri digital Penyelenggaraan penelitian dan inovasi oleh kampus Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang diselenggarakan Komdigi B. Mempercepat akselerasi kompetensi SDM aparatur dan kepemimpinan digital Dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan berbasis teknologi, diperlukan SDM ASN yang memiliki keterampilan digital yang mumpuni. ASN tidak hanya harus mampu mendukung penerapan layanan e-government, tetapi juga perlu memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dinamis. Selain itu, kepemimpinan ASN juga menjadi elemen penting dalam proses transformasi digital, agar dapat mengelola perubahan dengan baik dan menginisiasi kebijakan digital yang tepat sasaran. Akan tetapi, terdapat tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan keterampilan digital di kalangan ASN yang membuat adopsi teknologi digital berjalan dengan lambat. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan digital yang mencakup penguasaan teknologi dasar hingga tingkat lanjut, serta akses terhadap modul-modul pembelajaran digital yang relevan dan mudah diakses oleh ASN di seluruh wilayah baik tingkat pusat maupun daerah. Di samping itu, pelatihan kepemimpinan ASN digital juga diperlukan untuk memastikan agar para pemimpin dapat memfasilitasi proses transformasi digital secara lebih optimal.
36. 1.Meningkatnya kompetensi aparatur di era digital Strategi Deskripsi Meningkatkan kualitas dan akses pelatihan digital bagi seluruh ASN Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan digital bagi seluruh ASN Kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam penyelenggaraan pelatihan digital Penyediaan akses materi pembelajaran untuk mendukung self-paced learning Pemberian pelatihan untuk jabatan fungsional bidang komdigi
37. 2.Meningkatnya keterampilan aparatur Kemenkomdigi di era digital Strategi Deskripsi Penyediaan pelatihan digital bagi ASN Kemenkomdigi Merencanakan dan melaksanakan pelatihan digital bagi ASN Kemenkomdigi Kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam penyelenggaraan pelatihan digital
38. 3.Meningkatnya kualitas kepemimpinan SDM aparatur Strategi Deskripsi Penyediaan pelatihan kepemimpinan bagi aparatur Pengembangan kurikulum pelatihan kepemimpinan digital yang adaptif Kemitraan dengan institusi pendidikan dan privat dalam menyelenggarakan pelatihan C. Mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa produktif dan bijak dalam menggunakan internet Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, penggunaan teknologi oleh masyarakat tidak hanya menjadi tanda kemajuan teknologi di suatu wilayah, tetapi juga mencerminkan seberapa jauh masyarakat tersebut dapat beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-harinya. Namun demikian, kemajuan dan kemudahan teknologi ini juga membawa tantangan tersendiri seperti penggunaan teknologi yang belum digunakan untuk hal-hal yang produktif dan peningkatan kualitas hidup. Lebih lanjut, saat ini terdapat peningkatan penyalahgunaan internet yang terlihat dari maraknya praktik judi online, penyebaran hoaks, konten negatif, ujaran kebencian, dan konten yang merugikan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah strategis melalui pemberian literasi digital sesuai kebutuhan masyarakat yang mencakup etika, budaya, dan keamanan, serta pelatihan keterampilan digital yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu, literasi digital juga perlu diarahkan untuk kelompok- kelompok masyarakat agar pelaksanaannya dapat merata dan inklusif. Meningkatnya keterampilan digital dasar dan literasi digital masyarakat untuk produktivitas Strategi Deskripsi Perluasan akses literasi digital dan pelatihan keterampilan digital masyarakat Menyelenggarakan pelatihan keterampilan digital dasar untuk mendorong masyarakat agar produktif dalam menggunakan teknologi digital Meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk anak dan kelompok rentan lainnya melalui kerjasama dengan platform dan big companies, penyediaan modul atau akses open source yang dapat diakses masyarakat secara luas. Penyelenggaraan Training of Trainers (TOT) kepada pandu digital untuk memperluas penyebaran literasi digital kepada masyarakat 3.2.6 Komunikasi Publik dan Media Dalam perencanaan pembangunan 2025-2029, arah kebijakan komunikasi publik difokuskan untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi yang merata dan berkualitas. Kemenkomdigi berperan strategis dalam mendukung pencapaian prioritas nasional melalui komunikasi publik yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Terdapat tiga sasaran yang dikedepankan, yaitu peningkatan efektivitas komunikasi publik nasional, peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan penguatan kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi. Sebagai upaya dalam mendukung visi misi Presiden, Kemenkomdigi melaksanakan pengelolaan komunikasi publik terhadap berbagai program prioritas, salah satunya pada program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di Indonesia. Komunikasi publik diarahkan untuk membangun narasi positif pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat citra dan legitimasi pemerintah. Selain itu, Kemenkomdigi turut mendukung agenda prioritas lain seperti pembangunan manusia unggul, transformasi digital dan ekonomi hijau, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan yang terkoordinasi, Kemenkomdigi menjadi penggerak utama dalam menjembatani agenda pembangunan dengan kebutuhan informasi publik. A. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan komunikasi publik nasional Komunikasi publik memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, serta memastikan penyampaian kebijakan dan program prioritas pemerintah secara efektif. Di era digital saat ini, tantangan utama penyelenggaraan komunikasi publik terletak pada kemampuan untuk menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi publik yang adaptif dan akuntabel; penyediaan konten informasi publik yang berkualitas, kredibel, dan mudah diakses; serta penguatan fungsi kehumasan dan kemitraan komunikasi publik guna membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, keterlibatan aktif media, khususnya di era digital, perlu terus diperkuat untuk memperluas jangkauan informasi dan mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, komunikasi publik dapat dijalankan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
39. 1.Meningkatnya kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi publik Strategi Deskripsi Penatakelolaan komunikasi publik untuk memperkuat koordinasi dan jangkauan informasi Penyusunan kebijakan dan regulasi serta implementasi Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN) Orkestrasi perencanaan komunikasi strategis pusat dan daerah Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan konkuren bidang informasi dan komunikasi publik Evaluasi penyelenggaraan komunikasi publik nasional Pengelolaan komunikasi publik program prioritas pemerintah Sosialisasi dan diseminasi informasi publik terkait program prioritas Presiden seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG)
40. 2.Meningkatnya kualitas konten informasi publik Strategi Deskripsi Peningkatan kualitas konten informasi publik terintegrasi dan penyediaan aksesibilitas informasi Penyusunan kebijakan dan standardisasi pengelolaan aset dan akses konten informasi publik Penyediaan konten informasi publik terkait program prioritas pemerintah Manajemen aset dan aksesibilitas layanan informasi publik Monitoring dan evaluasi kualitas konten informasi publik Pengelolaan isu dan Pengelolaan konten kontra narasi krisis komunikasi publik Monitoring isu strategis dalam pengelolaan komunikasi publik
41. 3.Penguatan kehumasan dan kemitraan komunikasi publik Strategi Deskripsi Penguatan koordinasi kehumasan dan kemitraan strategis untuk meningkatkan efektivitas jangkauan penyebaran informasi Penyusunan kebijakan terkait kehumasan dan kemitraan komunikasi strategis Pembinaan terhadap kelembagaan humas pemerintah (K/L/D dan BUMN) Pengembangan kemitraan komunikasi strategis
42. 4.Meningkatnya partisipasi media di era digital Strategi Deskripsi Pengembangan ekosistem media dan relasi untuk meningkatkan keterlibatan publik Penguatan kebijakan dan regulasi terkait pengembangan ekosistem media Pengukuran dan pemantauan terhadap kesehatan industri media Pengelolaan relasi media Pengelolaan kanal redaksi nasional dan keterlibatan publik melalui media B. Meningkatnya kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik Kemenkomdigi memegang peran strategis dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai salah satu upaya dalam membangun pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap program dan kebijakan pemerintah. Peningkatan kualitas konten informasi publik selama ini didukung oleh implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008, tetapi undang-undang tersebut masih menghadapi tantangan seperti akses informasi yang belum sepenuhnya cepat dan mudah serta cakupan informasi yang masih terbatas. Oleh karena itu, Kemenkomdigi aktif terlibat dalam penyusunan rancangan revisi undang-undang tersebut untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung keterbukaan informasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi badan publik dalam menjalankan kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, sinergi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai lembaga kuasi yang bertugas menjalankan fungsi teknis pengawasan dan penyelesaian sengketa informasi menjadi sangat krusial. Dengan demikian, kualitas informasi yang disampaikan dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk membangun persepsi positif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam agenda prioritas pemerintah. Meningkatnya kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik Strategi Deskripsi Penguatan keterbukaan informasi publik untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah Penyusunan rancangan revisi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik 3.2.7 Kuasi Publik Dalam agenda perencanaan periode 2025-2029, Kemenkomdigi turut berperan dalam menaungi tiga lembaga kuasi publik, yakni Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers, khususnya pada sisi penyelenggaraan kesekretariatan dan penganggaran. Secara substansi, ketiga komisi ini memiliki tanggung jawab kinerja secara langsung kepada Presiden sesuai mandat peraturan perundangan-undangan di masing-masing lembaga. Penyelenggaraan komunikasi publik melalui lembaga kuasi menekankan pada peningkatan kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi, mengingat media massa memiliki fungsi dalam menyebarkan informasi publik dan menjaga akuntabilitas melalui jurnalisme yang bertanggung jawab. A. Meningkatnya kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi Media massa berperan sebagai saluran utama dalam penyebaran informasi publik serta menjadi wadah bagi jurnalis untuk menyampaikan berbagai isu, memberikan kritik konstruktif, dan memastikan akuntabilitas informasi. Di era digital, media arus utama menghadapi tantangan besar akibat pergeseran pola konsumsi informasi ke media sosial. Maraknya berita hoaks dan disinformasi tidak hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi. Untuk mengatasi hal ini, strategi peningkatan kualitas pengelolaan media diarahkan pada penguatan media yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan fokus pada kemerdekaan pers yang berintegritas dan peningkatan kualitas penyiaran nasional. Dalam mendukung strategi tersebut, peran lembaga kuasi publik menjadi sangat mendasar. Dewan Pers berperan dalam menjaga standar jurnalisme profesional melalui sertifikasi media, peningkatan kompetensi wartawan, serta penguatan regulasi yang menjamin independensi pers dan menangkal berita hoaks. Selanjutnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memastikan kualitas siaran yang berimbang, beretika, dan adaptif terhadap perkembangan industri penyiaran. Sementara itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) melengkapi ekosistem ini dengan memastikan hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi, termasuk melalui penyelesaian sengketa informasi secara adil dan independen. Sinergi antara Dewan Pers, KPI, KIP, pemerintah, dan pelaku industri media menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem media yang kredibel, mendorong transparansi, serta memastikan keberlanjutan industri media.
43. 1.Terwujudnya kemerdekaan pers nasional Strategi Deskripsi Penguatan kemerdekaan pers dan profesionalisme jurnalistik Melakukan pengukuran terhadap kemerdekaan pers serta menyusun rekomendasi terkait tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas Menyelenggarakan pelatihan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers dan melayani pengaduan publik terkait pers
44. 2.Meningkatnya kualitas penyiaran Indonesia Strategi Deskripsi Penyehatan media arus utama untuk meningkatkan kualitas konten penyiaran Merencanakan dan melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran, serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait sistem penyiaran Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran TV dan radio, serta melayani pengaduan publik terkait konten siaran TV dan radio
45. 3.Memperkuat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Strategi Deskripsi Implementasi Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik Pengukuran dan pemantauan kinerja keterbukaan informasi publik melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik Penyelesaian sengketa informasi publik Pengembangan badan publik yang informatif Penguatan sistem informasi terintegrasi 3.2.8 Dukungan Manajemen Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan digital nasional, Komdigi menempatkan transformasi internal sebagai fondasi utama melalui penguatan manajemen yang adaptif dan resilien. Transformasi ini diarahkan untuk membangun tata kelola yang responsif terhadap perubahan, baik dalam hal regulasi, teknologi, maupun kebutuhan masyarakat. Manajemen yang adaptif berarti mampu mengantisipasi tantangan serta menyesuaikan strategi dan operasional secara tepat waktu, sementara manajemen yang resilien menekankan ketahanan organisasi dalam menghadapi krisis dan disrupsi. Upaya ini diwujudkan melalui digitalisasi proses kerja, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, pengembangan SDM berbasis kompetensi dan kinerja, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi hasil. Dengan demikian, Komdigi mampu memiliki struktur manajerial yang siap mendorong transformasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan. A. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional Dalam mendukung transformasi digital nasional membutuhkan birokrasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi outcome, sehingga Komdigi perlu melakukan penguatan birokrasi untuk memastikan pelaksanaan program dan kebijakan berjalan secara efektif. Untuk itu, Komdigi perlu mendorong peningkatan kualitas SDM yang berakhlak serta penataan organisasi yang tepat fungsi sebagai fondasi tata kelola yang profesional. Seiring dengan itu, peningkatan akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja juga menjadi prioritas guna memastikan transparansi dan keterukuran hasil kerja. Harmonisasi regulasi serta penguatan layanan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian pelaksanaan kebijakan, sementara komunikasi kelembagaan ditingkatkan guna membangun citra positif dan kepercayaan publik. Dari sisi operasional, Komdigi melakukan penataan layanan umum dan pengelolaan keuangan agar lebih efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mendorong integrasi layanan digital dan sistem data internal.
46. 1.Meningkatnya kualitas SDM berakhlak dan tata kelola organisasi Kemenkomdigi yang efektif dan tepat fungsi Strategi Deskripsi Peningkatan kualitas SDM Komdigi yang berakhlak Melaksanakan manajemen ASN Komdigi yang meliputi dari tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi, mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan, pelayanan serta sistem informasi berbasis sistem merit dan Implementasi Core Value ASN. Penyelenggaraan pengembangan SDM Digital Komdigi dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi bidang digital. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi Komdigi yang tepat fungsi Melakukan penyusunan proses bisnis, Standard Operating Procedure (SOP), dan penyesuaian sistem kerja yang selaras dengan peraturan perundang-undangan berlaku Melaksanakan reorganisasi sesuai dengan rencana strategis dan proses bisnis Penyusunan rancangan peraturan mengenai manajemen jabatan dan jabatan fungsional Melaksanakan perencanaan, pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi program reformasi birokrasi dan pelayanan publik
47. 2.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Komdigi Strategi Deskripsi Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta sinergitas dengan stakeholders Melakukan sinkronisasi perencanaan program transformasi digital nasional, dan melaksanakan pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional sebagai ukuran indikator RPJMN 2025-2029 Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Melakukan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dan koordinasi konkuren Menyelenggarakan kerja sama pemerintah dan non pemerintah bidang komdigi Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM bidang perencanaan dan penganggaran untuk mendukung perencanaan yang lebih berkualitas
48. 3.Meningkatnya kualitas harmonisasi regulasi, layanan hukum, dan bantuan hukum di lingkungan Kemenkomdigi Strategi Deskripsi Harmonisasi regulasi dan penguatan layanan hukum yang adaptif dan responsif Melakukan pembentukan, harmonisasi, dan penyuluhan regulasi di bidang komdigi, serta pengelolaan layanan hukum secara digital Melakukan penanganan dan pendampingan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan Kemenkomdigi, serta evaluasi lanjutan atas proses dan hasil persidangan.
49. 4.Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan citra positif Kemenkomdigi Strategi Deskripsi Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terintegrasi untuk membangun citra positif Menyusun strategi komunikasi yang terintegrasi meliputi pra- event, launching, maintenance, dan evaluasi pasca-kampanye Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui monitoring isu, peliputan, publikasi terpadu, media sosial, layanan informasi, serta penyelenggaraan kegiatan strategis
50. 5.Mewujudkan layanan keuangan yang akuntabel, BMN yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan Strategi Deskripsi Peningkatan tata kelola keuangan dan pengelolaan BMN yang akuntabel, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Melaksanakan pengelolaan administrasi pembayaran gaji yang mencakup verifikasi data kepegawaian, penyusunan dokumen pembayaran, koordinasi dengan satuan kerja, serta monitoring ketepatan waktu dan akurasi pencairan belanja pegawai Menyelenggarakan pengelolaan manajemen keuangan melalui koordinasi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, pembinaan perbendaharaan, serta pemantauan dan evaluasi realisasi keuangan secara berkala Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan teknis Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup pencatatan, pelaporan, penilaian, penghapusan, serta pemantauan efektivitas pemanfaatan aset di lingkungan kementerian
51. 6.Menyelenggarakan layanan umum yang efektif dan efisien Strategi Deskripsi Penguatan tata kelola layanan umum yang profesional, terintegrasi, dan responsif untuk mendukung efektivitas kerja organisasi Melaksanakan tata usaha pimpinan dan kegiatan keprotokolan secara profesional dan responsif dalam mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan kelancaran acara resmi kementerian. Pengelolaan sarana dan prasarana, urusan dalam, serta perlengkapan melalui pemeliharaan fasilitas, koordinasi penyediaan kebutuhan operasional, serta penataan lingkungan kerja yang mendukung kinerja organisasi. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi layanan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan unit kerja. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan secara tertib, akuntabel, dan terintegrasi guna mendukung kelancaran dokumentasi dan administrasi perkantoran.
52. 7.Terwujudnya layanan digital dan data yang berorientasi pada pengguna di lingkungan Komdigi Strategi Deskripsi Penguatan transformasi digital di internal kementerian yang terintegrasi melalui tata kelola SPBE yang adaptif, layanan digital yang berkelanjutan, serta pengelolaan infrastruktur TIK dan data yang andal dan aman Menyediakan layanan Komdigi Smart Services secara adaptif dan terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi digital terkini untuk mendukung efektivitas layanan internal kementerian. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan tata kelola SPBE Komdigi yang mencakup interoperabilitas, keamanan siber, dan pengelolaan aplikasi secara terstandar dan berkelanjutan. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan infrastruktur TIK, termasuk sistem, perangkat keras, jaringan, dan sistem keamanan informasi untuk mendukung kinerja kementerian. Mengelola layanan data dan informasi melalui proses pengumpulan, verifikasi, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan data secara akurat, relevan, dan aman.
53. 8.Mewujudkan kebijakan strategis bidang digital dan komunikasi yang harmonis dan berdampak Strategi Deskripsi Penguatan kebijakan strategis berbasis analisis dan harmonisasi isu komunikasi dan digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang harmonis dan berdampak Pelaksanaan analisis kebijakan berdasarkan analisis strategis lintas sektor, sinkronisasi kebijakan nasional, dan tren komunikasi serta digitalisasi guna mendukung posisi Kementerian dalam forum strategis internal maupun eksternal. Melakukan analisis kebijakan berbasis data dan riset analitis sebagai rekomendasi kepada pimpinan, dengan fokus pada harmonisasi regulasi dan strategi transformasi digital yang relevan dengan isu terkini. Merancang dan mengembangkan peta jalan agenda strategis kementerian, termasuk penentuan isu prioritas dan narasi kebijakan publik, guna memperkuat positioning Kementerian sebagai motor penggerak transformasi komunikasi dan digital nasional.
54. 9.Meningkatnya kualitas pengawasan pada seluruh unit kerja Strategi Deskripsi Membangun sistem audit internal yang terintegrasi dan responsif melalui pelaksanaan audit kepatuhan, audit kinerja, audit keuangan, serta pemantauan tindak lanjut hasil audit untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendorong perbaikan berkelanjutan di seluruh unit kerja kementerian Melaksanakan audit terhadap kepatuhan unit kerja di lingkungan Kementerian terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta standar prosedur operasional yang berlaku guna memastikan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna memastikan kewajaran laporan keuangan serta mendeteksi potensi penyimpangan atau kelemahan sistem pengendalian intern. Menyusun, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit internal maupun eksternal untuk memastikan perbaikan kelembagaan dan pencegahan risiko berulang di masa mendatang. B. Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama internasional dalam memperkuat transformasi digital bermakna Untuk memperkuat posisi Indonesia di ranah internasional serta memastikan hasil kerja sama berdampak langsung pada pembangunan digital nasional, Komdigi akan mendorong peningkatan efektivitas koordinasi kerja sama internasional yang lebih strategis, terarah, dan berkesinambungan. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas tata kelola kerja sama internasional, termasuk penguatan peran Komdigi dalam forum global, penajaman agenda prioritas yang selaras dengan kepentingan nasional, serta penguatan kapasitas diplomasi digital. Meningkatnya kualitas dan tata kelola kerja sama internasional yang efektif, berkesinambungan, dan mendukung sasaran strategis Kemenkomdigi Strategi Deskripsi Peningkatan tata kelola kerja sama internasional yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung sasaran strategis Komdigi Melakukan koordinasi bahan substansi, partisipasi aktif, tindak lanjut, dan evaluasi sidang internasional di bidang komunikasi dan digital Pelaksanaan sidang, negosiasi, advokasi, dan diplomasi internasional untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di bidang komunikasi dan transformasi digital, termasuk penyusunan posisi nasional dan pendampingan teknis dalam forum- forum global. Penyusunan, pemantauan, dan fasilitasi implementasi perjanjian dan dokumen kerja sama internasional yang mendukung agenda dan program prioritas Kementerian. Perencanaan dan koordinasi strategis kerja sama internasional melalui penyusunan dokumen rencana, identifikasi peluang kerja sama, dan pemantauan capaian Kementerian dalam dokumen strategis internasional. Peningkatan posisi kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional prioritas, termasuk advokasi penempatan wakil Indonesia, penguatan profil nasional, dan dukungan pencalonan pada posisi strategis. 3.3 Kerangka Regulasi Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi nasional dalam mengakselerasi transformasi digital, sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Emas 2045, Kemenkomdigi sebagai regulator telah menyusun dan mengidentifikasi kebutuhan akan kerangka regulasi yang komprehensif. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kemenkomdigi, serta menjadi acuan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian, khususnya dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdaulat. Dalam upaya tersebut, dibutuhkan arah regulasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan sekarang dan di masa depan. Perlu dilakukan perubahan regulasi yang telah ada maupun penguatan regulasi baru. Kerangka Regulasi ini tidak hanya mencakup identifikasi kebutuhan regulasi, tetapi juga menjabarkan peran strategisnya dalam mempercepat transformasi digital nasional. A. Konektivitas Digital Untuk mendukung penuntasan blank-spot di daerah dan peningkatan kualitas internet di seluruh wilayah Indonesia dibutuhkan penerapan berbagai teknologi yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta sosial ekonomi suatu wilayah. Untuk mendukung hal ini diperlukan dukungan dalam bentuk regulasi. Saat ini, penyelenggaraan telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, meski masih perlu dilakukan revisi. Beberapa yang belum terakomodasi pada peraturan tersebut, antara lain:
55. 1.Penerapan teknologi maupun layanan Fixed Wireless Access (FWA) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) untuk mendukung penetrasi internet broadband berkapasitas Gigabit;
56. 2.Pedoman Kerjasama infrastruktur Aktif dengan berbagai macam potensi model bisnis yang ada;
57. 3.Mekanisme penerapan kebijakan moratorium pada penyelenggaraan telekomunikasi;
58. 4.Mekanisme penerapan regulatory sandbox pada penyelenggaraan telekomunikasi;
59. 5.Penerapan Interkoneksi berbasis Protokol Internet secara keseluruhan (Full IP). Sehubungan dengan penerapan interkoneksi berbasis protokol internet secara lebih lanjut juga perlu dilakukan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet. Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan antara lain:
60. 1.Kemudahan pelaku usaha di Indonesia mendapatkan Nomor Internet Protocol (IP) dan Autonomous System Numbers (ASN) untuk menyelenggarakan layanan Internet;
61. 2.Transparansi dan level pelayanan yang terukur bagi lembaga yang ditunjuk Pemerintah untuk melayani pelaku usaha dalam memperoleh nomor IP;
62. 3.Membuka kesempatan Pengelolaan nomor IP di Indonesia dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan Network Access Point (NAP) atau penyelenggara jaringan bergerak seluler selain lembaga yang ditunjuk Pemerintah;
63. 4.Peran Pemerintah dalam tata kelola nomor IP berupa mewajibkan penggunaan IPv6 oleh penyelenggara telekomunikasi kepada end user pengguna layanan internet (fixed & mobile broadband), evaluasi dan audit penggunaan nomor IP, memastikan terpenuhinya Service Level Agreement (SLA) pelayanan nomor IP baik oleh pengelola nomor IP dan pelaku usaha kepada pelanggan akhir. Sekaligus Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 tentang Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia, yang meliputi:
64. 1.Peran Pemerintah yang lebih aktif mewajibkan penggunaan IPv6 oleh seluruh ekosistem internet di Indonesia;
65. 2.Mendorong para pelaku usaha di berbagai sektor untuk mengimplementasikan SLA dan peningkatan keamanan diantaranya dengan mengadopsi IPv6 bagi masyarakat pengguna layanan internet. Peraturan ini perlu segera didorong untuk mewujudkan target implementasi IPv6 sebesar 48,7% pada tahun 2030 sesuai dengan target Kemenko Perekonomian yang tertulis pada Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030. Selanjutnya, terkait dengan pedoman kerjasama infrastruktur perlu adanya rancangan peraturan presiden tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi. Inisiatif ini dilakukan untuk menciptakan nomenklatur baru dari perizinan membangun gedung yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta adanya perubahan-perubahan yang mendasarinya dari peraturan yang sudah ada sebelumnya; serta kebutuhan terkait pedoman secara khusus tentang ketentuan teknis pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi tower provider dan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan di daerah masing- masing. Lebih lanjut, regulasi lain yang perlu diwujudkan yaitu rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait penggunaan spektrum frekuensi radio. Regulasi ini sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021, tetapi perlu dilakukan pemutakhiran dan penggantian. Poin-poin ke depan yang perlu dilakukan perbaikan, antara lain:
66. 1.Pemutakhiran substansi terkait bisnis proses perizinan. Hal ini meliputi ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio dan penanganan Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Penyelenggaraan (PNBP BHP) Frekuensi Radio dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
67. 2.Perlunya dilakukan simplifikasi regulasi, utamanya terkait prosedur perizinan, yang masih berlaku dan saling beririsan. Selanjutnya, untuk mendukung konektivitas digital yang aman, perlu dilakukan dukungan terhadap perlindungan pada perangkat digital. Untuk menjamin keamanan bagi masyarakat, Kemenkomdigi akan menambahkan aturan terkait dengan penanganan pelaporan perangkat telekomunikasi yang hilang atau dicuri untuk mengurangi peredaran perangkat telekomunikasi ilegal, yang mana hal ini kemudian akan diatur pada Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity untuk ditambahkan substansi terkait dengan hal tersebut. B. Ekosistem Digital Sebagai upaya dalam mendukung terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif, diperlukan adanya kerangka regulasi yang dapat mengatur dinamika perkembangan teknologi dan menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Untuk itu, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Digital, yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 40A Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE). Regulasi ini akan menjadi landasan dalam memastikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penguatan daya saing pelaku usaha, dan pengendalian risiko yang muncul di ruang digital. Lebih lanjut, aturan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang memastikan prinsip fair playing field untuk seluruh pelaku ekosistem digital. Dalam mendukung pengembangan ekosistem industri digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional, diperlukan perhatian pada sektor-sektor yang diproyeksikan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan, salah satunya adalah pengembangan industri gim. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pengaturan yang mendukung inovasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku di dalamnya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan dilakukan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penerbit Gim disusun untuk menjadi landasan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan industri gim Indonesia secara berkelanjutan. Selanjutnya dalam bidang pos, salah satu isu yang dihadapi adalah penyelenggaraan layanan pos universal (LPU) saat ini dirasa belum optimal, beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini:
68. 1.Sebaran Kantor LPU yang belum merata, dimana masih terpusat di Kawasan Indonesia Barat;
69. 2.Kurangnya pemanfaatan layanan pos bagi Masyarakat dan UMKM;
70. 3.Mekanisme Pendanaan Subsidi Operasional LPU belum optimal bagi Penyelenggara LPU untuk meningkatkan produktivitasnya;
71. 4.Masih adanya Catatan dari Pemeriksa terkait Pelaksanaan Subsidi Operasional LPU. Terkait dengan bidang penyiaran yaitu dengan sudah selesainya proses Analog Switch Off (ASO) menandai transisi penuh dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Maka, diperlukan penyesuaian terkait perkembangan penyiaran ke depan. Beberapa regulasi yang diperlukan untuk Ekosistem Digital antara lain:
72. 1.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Ekosistem Digital Indonesia
73. 2.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penerbit Gim
74. 3.Rancangan Peraturan Menteri terkait Roadmap Emerging Technologies
75. 4.Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Layanan Pos Universal
76. 5.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran.
77. 6.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Integrated Broadcast Broadband (IBB)
78. 7.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Free-To-Air (FTA) satelit C. Pemerintah Digital Upaya mewujudkan pemerintahan berbasis digital sudah dilakukan sejak ditetapkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, digitalisasi pemerintah terus diperkuat melalui payung hukum berupa Perpres Nomor 132 Tahun 2022 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023. Walaupun begitu, pengembangan SPBE nasional masih menemui berbagai isu dan permasalah diantaranya yaitu duplikasi aplikasi pemerintah pusat dan daerah, rendahnya interoperabilitas data dan aplikasi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan clearance yang belum optimal hingga tata kelola ekosistem PDN yang belum terbentuk. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai Chief Technology Officer pada tim koordinasi SPBE nasional, Kemenkomdigi yang berperan dalam pembinaan domain arsitektur aplikasi dan infrastruktur SPBE nasional perlu menyusun kerangka regulasi untuk memperkuat peran Kemenkomdigi dalam mendukung perwujudan pemerintah digital yang berbasis masyarakat. Adapun kerangka regulasi yang dimaksud diantaranya dapat mencakup peraturan terkait hal-hal sebagai berikut:
79. 1.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
80. 2.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
81. 3.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
82. 4.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional;
83. 5.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
84. 6.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas. D. Pengawasan Ruang Digital Ruang digital telah berkembang menjadi elemen penting seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, aktivitas di ruang digital memiliki dinamika dan tantangan tersendiri, seperti ancaman terhadap keamanan siber, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi yang tidak akurat, penyebaran konten ilegal hingga kejahatan dan tindak pidana ITE. Oleh karena itu, kehadiran kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif, dan progresif menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan ruang digital yang aman, kondusif, dan berdaulat. Adapun kerangka regulasi yang diperlukan dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029) diantaranya sebagai berikut:
85. 1.Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Pelindungan Data Pribadi, saat ini fungsi pelindungan data pribadi masih melekat pada Kemenkomdigi. Akan tetapi, ke depan perlu disusun kerangka regulasi untuk membentuk lembaga yang bertanggung jawab dalam penerapan UU PDP secara menyeluruh;
86. 2.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan ini menjadi penting dalam mendukung penyelenggaraan PDP selama masa transisi;
87. 3.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Revisi pada peraturan ini perlu dilakukan karena merupakan amanat atas perubahan substansial dalam UU ITE;
88. 4.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, peraturan ini akan mengatur tata kelola Forum Nama Domain yang merupakan forum dalam mewadahi beragam pemangku kepentingan nama domain di Indonesia;
89. 5.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Pasal 36, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)) perlu direvisi agar pengaturannya lebih jelas dan tidak multitafsir;
90. 6.Rancangan Peraturan Menteri terkait Tata Kelola Identitas Digital yang mencakup tata kelola, standardisasi, teknologi, prosedur, dan keamanan bagi PSrE yang menerbitkan identitas digital, termasuk pengembangan use case/ perluasan layanan identitas digital yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri;
91. 7.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, regulasi ini diperlukan untuk menjawab permasalahan di lapangan terkait autentikasi situs web (SSL/TLS) untuk mendapat pengakuan dari The Certification Authority Browser Forum (CA/Browser Forum), pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE) yang perlu ditinjau ulang mengingat ekosistem PSrE yang masih baru dan jumlah PSrE yang sedikit, serta pengaturan yang lebih tegas mengenai pemanfaatan layanan-layanan PSrE seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik, identitas digital, dan sebagainya. Selain itu, pelindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas penting dalam pengelolaan ekosistem digital. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari aktivitas di internet, termasuk perundungan siber, eksploitasi, dan paparan konten tidak pantas. Laporan Child Online Safety Index menunjukkan bahwa keamanan anak di ruang digital Indonesia masih sangat rendah, dengan peringkat 26 dari 30 negara. Situasi ini mencerminkan urgensi untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di ruang digital yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi yang secara khusus mengatur pelindungan anak di ruang digital. Kemenkomdigi sedang menyiapkan regulasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Kebijakan ini mencakup beberapa hal, antara lain:
92. 1.Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur Online bagi kepentingan pribadi anak
93. 2.Pengawasan atas kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur Online bagi kepentingan pribadi anak;
94. 3.Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban- kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur Online bagi kepentingan pribadi anak;
95. 4.Peran serta Masyarakat dalam pelindungan anak di ruang digital. E. Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Digital Sebagai upaya menciptakan kualitas SDM digital yang sesuai dengan standar kebutuhan industri dan mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, diperlukan adanya kerangka regulasi yang adaptif untuk mengatur penentuan kriteria standar kompetensi yang perlu dipenuhi oleh tenaga kerja di bidang digital. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rencana Induk Pengembangan SKKNI bidang Komdigi. Regulasi ini disusun setiap tahun untuk memastikan pembaruan standar kompetensi yang terus relevan dengan dinamika industri. Regulasi ini tidak hanya akan menjadi acuan dalam mengidentifikasi, menetapkan, dan mengembangkan standar kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri tetapi juga bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara keterampilan SDM digital dengan tren teknologi terkini. Sehingga, akan bermanfaat bagi lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi dalam merancang program-program yang relevan dan berkualitas. Dengan demikian, SDM digital yang dihasilkan dapat siap menghadapi tantangan di masa depan sekaligus mendukung pelaksanaan transformasi digital nasional. F. Komunikasi Publik dan Media Kerangka regulasi diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola dalam penyelenggaraan komunikasi publik sebagai landasan hukum dan pedoman strategis untuk menjalankan peran dan fungsi secara terkoordinasi dan transparan. Selain memastikan standar operasional yang seragam, kerangka regulasi juga memungkinkan integrasi teknologi, pengawasan, serta evaluasi yang efektif dalam pengelolaan komunikasi publik. Dengan demikian, regulasi yang komprehensif tidak hanya memperkuat tata kelola informasi, tetapi juga mendorong sinergi antar pihak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adapun kerangka regulasi untuk mendukung agenda perencanaan 2025-2029 pada bidang komunikasi publik dan media antara lain sebagai berikut:
96. 1.Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) pada tahun 2023, teridentifikasi kendala pada implementasi UU Nomor 14 Tahun
97. 2008.Beberapa permasalahan yang ditemukan mengarah pada tatanan norma yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, yakni terkait ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) atau kuasi eksekutif, sehingga hal ini berdampak pada penyelesaian sengketa informasi publik yang seringkali terhambat. Selain itu, adanya perkembangan lanskap informasi publik dan badan publik menyebabkan definisi serta ruang lingkup keduanya perlu dilakukan peninjauan. Melalui pertimbangan tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 yang diserahkan kepada Kemenkomdigi.
98. 2.Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, menunjukkan bahwa komunikasi publik masih memposisikan masyarakat sebagai entitas pasif, dengan pendekatan top-down yang belum mengarah pada kebutuhan layanan komunikasi dan masyarakat. Fokus utama yang hanya pada diseminasi informasi serta citra dan reputasi pemerintah telah mengesampingkan upaya membangun kepercayaan dan dukungan publik. Untuk mengatasi hal ini, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPerpres SKPN) disusun guna memperkuat komunikasi publik dengan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan RPJPN 2025-2045, untuk mengatur aspek-aspek strategis seperti komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, komunikasi strategis, serta akuntabilitas komunikasi publik di tingkat nasional.
99. 3.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Laporan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) tahun 2023 menekankan perlunya optimalisasi peran Bakohumas dalam mendukung kehumasan pemerintah, meliputi perancangan program kehumasan nasional, menetapkan isu strategis, penyusunan best practices kehumasan, pembinaan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas kehumasan, serta meningkatkan kapasitas anggota humas untuk menghadapi tantangan transformasi digital. Selain itu, Bakohumas juga perlu memperkuat kerjasama antar humas pemerintah untuk mendukung penyebaran informasi terkait narasi tunggal dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan yang mencakup langkah-langkah strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut.
100. 4.Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Isu, Aspirasi, dan Aduan Publik Evaluasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 menunjukkan bahwa komunikasi publik masih bersifat top- down dan memposisikan masyarakat sebagai entitas pasif, sehingga layanan komunikasi dan kebutuhan masyarakat terabaikan. Pada praktiknya, tata kelola komunikasi publik yang modern memerlukan pendekatan partisipatif dan integratif. Untuk itu, diperlukan regulasi yang mendorong perubahan paradigma komunikasi publik, termasuk pengelolaan isu, aspirasi, dan aduan publik secara terintegrasi, sehingga mampu memperkuat respons pemerintah terhadap partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas keterlibatan publik. G. Dukungan Manajemen Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), serta memperkuat pengawasan internal yang akuntabel, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program manajemen yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang transparan, responsif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung transformasi digital nasional. Berikut regulasi yang diperlukan antara lain:
101. 1.Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
102. 2.Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
103. 3.Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 3.4 Kerangka Kelembagaan Dalam rangka mempercepat transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah resmi berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan ini menegaskan prioritas pemerintah untuk mewujudkan Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia. Penetapan perubahan ini telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Tugas utama dari Kemenkomdigi adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, secara lengkap tugas fungsi Kementerian juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Komdigi RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital. Untuk menjalankan organisasi tersebut Menteri Kemenkomdigi dibantu oleh Wakil Menteri Kemenkomdigi serta didukung oleh fungsi-fungsi sebagai berikut:
a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital;
c.Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital;
d.Direktorat Jenderal Ekosistem Digital;
e.Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital;
f.Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital;
i.Staf Ahli Bidang Hukum;
j.Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
k.Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan
l.Staf Ahli Bidang Teknologi. Sebagai tambahan, dalam mendukung penyediaan infrastruktur, terdapat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), yang berperan sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan Digital serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital. Hingga saat ini, organisasi dan tata kerja BAKTI masih mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun
1. 2023.Namun demikian, saat ini tengah dilakukan proses penyesuaian kelembagaan penyusunan struktur organisasi yang baru. Sementara itu, dalam mendukung penyediaan infrastruktur digital pemerintah seperti ekosistem PDN dan jaringan intra pemerintah, perlu dibentuk unit organisasi non-eselon yang berperan dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan ekosistem PDN. Unit organisasi ini akan berada di lingkungan Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan Digital serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. Kemudian, dalam mendukung pelindungan data pribadi masyarakat, perlu dibentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi, yang berperan sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan Digital serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran strategis yang diamanatkan. Kemenkomdigi akan melakukan penguatan terhadap struktur organisasi yang ada. Penguatan ini juga dilakukan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab atas fungsi yang dijalankan untuk mendukung visi misi kementerian, sehingga dapat mewujudkan pembangunan nasional secara optimal. Tabel 5 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS) 2025 2026 2027 2028 2029 Tujuan Menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat IKT.1.1 Indeks Transformasi Digital Nasional 50,80 51,23 51,66 52,09 52,53 IKT.1.2 Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi 2,82 Miliar USD 3,12 Miliar USD 3,41 Miliar USD 3,71 Miliar USD 4,01 Miliar USD SS.01 Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau IKSS.1. 1 Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur 56,08 56,41 56,74 57,07 57,41 IKSS.1. 2 Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional 6,10 6,15 6,20 6,25 6,30 IKSS.1. 3 Peningkatan kota/kabupaten yang memiliki konektivitas min. 1 Gbps - 1 Kab/Kot a 29 Kab/Kot a 30 Kab/Kot a 38 Kab/Kota SS.02 Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional IKSS.2. 1 Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan sistem penyampaian informasi kebencanaan dan kegawatdaruratan 33% 38% 43% 48% 53% SS.03 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional IKSS.3. 1 Skor Indeks TDN Pilar Bisnis 40,38 40,70 41,03 41,37 41,70 Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS) 2025 2026 2027 2028 2029 IKSS.3. 2 Kontribusi Komdigi pada Nilai Ekonomi Digital (dalam miliar rupiah) 137.888, 51 155.565, 38 172.431, 87 189.298, 17 206.164, 59 IKSS.3. 3 Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,4% SS.04 Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital IKSS.4. 1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 44,34 45,34 46,34 47,34 53,23 IKSS.4. 2 Indeks TDN pilar Masyarakat 52,08 52,12 52,16 52,20 52,24 IKSS.4. 3 Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif) (%) 3,21% 3,71% 4,21% 4,71% 5,21% IKSS.4. 4 Tingkat ASN yang memiliki kompetensi digital - 1,8 2,1 2,4 2,7 SS.05 Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric IKSS.5. 1 Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah 54,05 54,85 55,75 56,65 57,65 SS.06 Menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif IKSS.6. 1 Indeks Ruang Digital Kondusif 3 3,2 3,4 3,6 3,8 SS.07 Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi IKSS.7. 1 Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 IKSS.7. 2 Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBP Kemenkomdigi 100% 100% 100% 100% 100% SS.08 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik IKSS.8. 1 Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 71 72 73 74 75 Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS) 2025 2026 2027 2028 2029 (KPIP) SS.09 Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien IKSS.9. 1 Indeks RB Kemenkomdigi 87 88 89 90 91 IKSS.9. 2 Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP IKSS.9. 3 Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi pemangku Kebijakan Digital 3 3,2 3,4 3,6 3,7 4.2 Kerangka Pendanaan Dalam rangka memenuhi target Dalam rangka memenuhi target kinerja dan memberikan kontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode Tahun 2025 – 2029 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan pada Kemenkomdigi akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Kemenkomdigi berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel, optimal dan transparan serta tetap fokus pada pencapaian sasaran program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan nasional. Tabel 6 Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Masing-masing Program Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 (dalam Ribuan Rupiah) Program 2025 2026 2027 2028 2029 Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital 7.989.218.62 1 10.797.988.8 46 10.404.082 .924 11.498.474. 032 11.340.601.4 05 Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital 1.203.163.21 0 2.511.883.03 9 1.983.791. 006 2.419.970.0 89 18.047.666.4 20 Program Komunikasi Publik dan Media 240.849.683 287.750.990 298.624.88 3 314.624.61 3 330.708.856 Program Dukungan Manajemen 2.219.464.65 1 2.857.516.54 6 2.864.127. 224 2.885.787.0 97 2.992.891.25 5 Total 11.652.696.1 65 16.455.139.4 21 15.550.626 .037 17.118.855. 830 32.711.867.9 36 Searah dengan visi pembangunan nasional kedepan menuju Indonesia Emas 2045, dokumen ini mengintegrasikan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 fase pertama dan RPJMN 2025- 2029, dengan kebutuhan dan tantangan di bidang komunikasi dan digital guna Mewujudkan Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia. Renstra ini dirancang sebagai panduan bagi Kemenkomdigi dalam mendorong dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, program, serta inovasi yang bertujuan untuk penguatan infrastruktur digital nasional, pengembangan ekosistem digital, dan penguatan komunikasi publik dan media. Penguatan infrastruktur digital bertujuan untuk memastikan akses teknologi yang merata, andal, dan aman, di sisi pengembangan ekosistem digital dilakukan untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi berbasis teknologi, menciptakan inovasi, dan memperkuat kolaborasi. Sementara itu, penguatan komunikasi publik dilakukan dengan memastikan penyebaran informasi yang transparan dan akurat. Arah pembangunan tersebut kemudian dijabarkan melalui berbagai program strategis yang mencakup penguatan tata kelola, peningkatan daya saing dan inovasi digital, percepatan digitalisasi di berbagai sektor, pengembangan masyarakat yang cakap digital, penciptaan ruang digital yang aman dan kondusif, serta penguatan komunikasi publik melalui diseminasi informasi yang efektif. Berbagai target ambisius ditetapkan untuk mencapai kepentingan nasional, yang dalam pelaksanaannya memerlukan langkah-langkah strategis dan indikator keberhasilan yang terukur bagi pembangunan nasional, terutama dalam mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga sebagai wujud komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan transformasi digital sebagai kekuatan utama dalam menciptakan masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing bagi seluruh masyarakat. MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEUTYA VIADA HAFID Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Tujuan Kementerian Komunikasi dan Digital Menciptakan Konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat Indeks TDN merupakan indeks yang mengukur kemajuan transformasi digital nasional, yang diukur berdasarkan 3 tahapan yaitu fondasi, adopsi, dan akselerasi. Terdapat pilar pembangunnya yaitu infrastruktur, pemerintah, bisnis, masyarakat. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan. Pengukuran 49,20 01 - Indeks Transformasi DigitalIKT.1.1 PN (RPJMN) 50,80 51,23 51,66 52,09 52,53 - - - - - KemenkomdigiNasional (Kominfo, 2022) dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program. Jasa Telekomunikasi, Komputer dan Informasi dapat didefinisikan sebagai jasa yang meliputi jasa penyiaran atau transmisi informasi (dalam bentuk suara, gambar, data, atau informasi lainnya) melalui media komunikasi, layanan perangkat keras & lunak, pemrosesan data, serta layanan berita dan jasa informasi lainnya yang penggunanya ialah masyarakat luar negeri. Diukur berdasarkan data pada Tabel Neraca Pembayaran (BoP) dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEKI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (bi.go.id) 2,37 Miliar02 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, 2,82 Miliar USD 3,12 Miliar USD 3,41 Miliar USD 3,71 Miliar USD 4,01 Miliar USDIKT.1.2 PN (RPJMN) USD (RPJMN, - - - - - Kemenkomdigikomputer, dan informasi 2022) Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 1 - Mempercepat Penyediaan0 SS.1 Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau Diukur berdasarkan Indeks TDN pilar Jaringan dan Infrastruktur. Pilar ini mengukur sejauh mana tingkat 01 - Indeks Transformasi Digital ketersediaan akses, jangkauan, kualitas, serta pengembangan 54,63 (Komdigi, 2022) IKT.1.1 IKSS.1.1 Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur Non PN PN (RPJMN) Non PN 56,08 6,10 - 56,41 6,15 56,74 6,20 57,07 6,25 57,41 6,30 - - - - - - - - - - - - - - - Kemenkomdigi Kemenkomdigi Kemenkomdigi infrastruktur digital di tingkat nasional. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan Komdigi dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program. Ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Diukur per tahun oleh BPS. Penambahan jumlah Kota/Kabupaten yang tersedia layanan akses min. 1 Gbps (diukur dari jumlah pelanggan di suatu kota/kabupaten, dimana terdapat minimal 1 pelanggan yang berlangganan internet minimal 1 Gbps). Target per tahun bukan kumulatif, dihitung incremental. Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital 02 - Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) 5,90 (BPS, 2023)IKT.1.2 IKSS.1.2 Nasional 03 - Peningkatan kota/kab yang 0IKT.1.1 IKSS.1.3 memiliki internet broadband berkecepatan giga (min. 1 Gbps) 1 Kab/Kota 29 Kab/Kota 30 Kab/Kota 38 Kab/Kota(Komdigi) 02 - Mempercepat Penyediaan Sistem SS.2 IKT.1.1 IKSS.2.1 SS.3 dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional Indikator yang mengukur terpenuhinya layanan, sistem, infrastruktur, telekomunikasi untuk kegunaan khusus, misalnya kebencanaan, pertahanan dan keamanan, penyiaran, dan sebagainya. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital 01 - Persentase Kab/Kota yang 31% (Komdigi, 024) memanfaatkan sistem penyampaian informasi kebencanaan dan kegawatdaruratan Non PN 33% 38% 43% 48% 53% - - - - - Kemenkomdigi 2 03 - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional Diukur berdasarkan Indeks TDN pilar Bisnis. Pilar ini mengukur sejauh mana sektor bisnis dan ekonomi suatu negara mendukung dan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi untuk pertumbuhan dan daya saing. 39,12 (Komdigi, 2022) IKT.1.1 IKSS.3.1 01 - Indeks TDN Pilar Bisnis PN (RPJMN) 40,38 40,70 41,03 41,37 41,70 - - - - - Kemenkomdigi Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Nilai kontribusi Komdigi pada nilai ekonomi digital merupakan nilai kontribusi Komdigi pada nilai ekonomi digital (dalam miliar rupiah) dalam periode tahun tertentu yang dihasilkan melalui intervensi program Kemkomdigi. Intervensi tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi atau pendapatan pada beberapa sektor kegiatan ekonomi digital yang meliputi Industri startup digital, Industri Gim, dan Sektor pos logistik. IKSS ini akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 02 - Kontribusi Komdigi pada Nilai Rp137.888,51 Rp155.565,38 Rp172.431,87 Rp189.298,17 Rp206.164,59IKT.1.2 IKSS.3.2 Non PN N/A - - - - - KemenkomdigiEkonomi Digital Miliar Miliar Miliar Miliar Miliar C= A + B + C C = Nilai Kontribusi Komdigi pada ekonomi digital A = Nilai Investasi industri startup B = Total Gross Revenue industri gim C = Total Revenue sektor pos logistik Kontribusi nilai produk atau barang dan jasa (output) sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB nasional yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi "akhir" masyarakat. DJED berkontribusi pada sektor infokom dari sisi industri penyiaran 03 - Kontribusi sektor informasi dan 4,3% (BPS, 2024)IKT.1.1 IKSS.3.3 PN (RPJMN) 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,4% - - - - - Kemenkomdigikomunikasi terhadap PDB 04 - Mengakselerasi Kualitas danSS. 4 Produktivitas Masyarakat Digital IMDI merupakan instrumen strategis untuk memahami kondisi masyarakat digital di Indonesia secara menyeluruh, mulai dari skala nasional hingga tingkat kabupaten/kota, mencakup berbagai aspek, termasuk literasi digital, akses infrastruktur, pemberdayaan 43,34 (Komdigi, 2024) 01 - Indeks Masyarakat DigitalIKT.1.1 IKSS.4.1 Non PN 44,34 45,34 46,34 47,34 53,23 - - - - - KemenkomdigiIndonesia (IMDI) masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Indeks TDN Pilar Masyarakat mengukur kesiapan dan daya saing masyarakat dalam ekosistem digital mencakup kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan teknologi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan digital. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan, dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor TIK yang bertambah selama periode waktu tertentu (kumulatif dari tahun 2025). Data diperoleh dari BPS. Pengukuran akan dilakukan tiap tahun oleh BPSDM. 51,75 IKT.1.1 IKSS.4.2 02 - Indeks TDN pilar Masyarakat PN (RPJMN) (Komdigi, 2 52,08 3,21% 52,12 3,71% 52,16 4,21% 52,20 4,71% 52,24 5,21% - - - - - - - - - - Kemenkomdigi Kemenkomdigi 022) 3%03 - Peningkatan Tenaga Kerja SektorIKT.1.1 IKSS.4.3 PN (RPJMN)TIK (kumulatif) (%) (BPS 2024) Survey kompetensi ASN digital Nasional berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN yang dapat diukur dan diamati untuk memimpin dan mengelola transformasi digital serta berkontribusi pada keberhasilan dalam suatu pekerjaan atau jabatan. 1,86 (Komdigi, 2025) 04 - Tingkat ASN yang memilikiIKT.1.1 IKSS.4.4 Non PN - 1,8 2,1 2,4 2,7 - - - - - Kemenkomdigikompetensi digital 05 - Mempercepat pemanfaatan SS.5 teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric Indeks ini mengukur tingkat digitalisasi pemerintah, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola 5 (Komdigi, 022) 1,1301 - Indeks Transformasi DigitalIKT.1.1 IKSS.5.1 PN (RPJMN) 54,05 54,85 55,75 56,65 57,65 - - - - - KemenkomdigiNasional Pilar Pemerintah pemerintahan, dan kepercayaan 2masyarakat. Pengukuran ini dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan dengan lagging 1 tahun pengukuran 06 - Menciptakan ruang digital yangSS.6 aman dan berdaulat Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indeks ini akan mengukur tingkat kondusivitas ruang digital yang mencakup 5 pilar diantaranya terpercaya, adaptif, efisien, inklusif, dan literasi pengguna yang baik. Indikator ini mencakup aspek pengendalian konten ilegal, penanggulangan konten ilegal, penurunan transaksi ilegal, serta aspek layanan penyidikan. Pengukuran akan dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital. IKT.1.1 IKSS.6.1 01 - Indeks Ruang Digital Kondusif PN (RPJMN) N/A 3 3,2 3,4 3,6 3,8 - - - - - Kemenkomdigi 07 - Meningkatnya kualitas SS.7 pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Kemenkomdigi. Pengukuran dilakukan oleh masing-masing satuan kerja yang menyediakan pelayanan publik. Pengukuran pertahun dilakukan oleh Kemenkomdigi. Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan dari layanan dan izin yang terkait dengan bidang Kemenkomdigi. Pengukuran tersebut dilakukan setiap tahun oleh >3.5 (Komdigi, 2024) Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik KemenkomdigiIKT.1.1 IKSS.7.1 Non PN >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 - - - - - - - - - - Kemenkomdigi Kemenkomdigi 119,9% (Komdigi, 2024) Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBP KemenkomdigiIKT.1.1 IKSS.7.2 Non PN 100% 100% 100% 100% 100% Kemenkomdigi dan ketercapaiannya diliat berdasarkan target yang ditetapkan oleh masing-masing Direktorat Jenderal. 08 - Meningkatnya efektivitas SS.8 penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik Pengukuran terhadap kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik di tingkat nasional maupun provinsi, mencakup efektivitas, 01 - Indeks Komunikasi Pembangunan transparansi, dan aksesibilitas 69,80 (Indeks PIKP, 2023)IKT.1.1 IKSS.8.1 PN (RPJMN) 71 72 73 74 75 - - - - - Kemenkomdigidan Informasi Publik (KPIP) informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pengukuran akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Komunikasi Publik dan Media. 09 -Mewujudkan Transformasi SS.9 Internal Manajemen adaptif dan resilien Penilaian oleh Kementerian PAN dan RB dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Evaluasi ini berfokus pada aspek kelembagaan, tata kelola, dan SDM aparatur dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani. Penilaian dilakukan melalui RB General dan RB Tematik. 87 01 - Indeks Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN&RB, 2024) IKT.1.1 IKSS.9.1 Non PN 87 88 89 90 91 - - - - - KemenkomdigiKemenkomdigi Ukuran atas penilaian opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan instansi pemerintah yang didasarkan WDP (Penilaian atas Laporan Keuangan Tahun 2023, BPK) 02 - Indeks Opini Badan PemeriksaanIKT.1.1 IKSS.9.2 Non PN WTP WTP WTP WTP WTP - - - - - KemenkomdigiKeuangan (BPK) atas Laporan Keuangan pada kriteria, yaitu: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures ); Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Kemenkomdigi memberikan dampak terhadap peningkatan kolaborasi antara para pemangku kebijakan digital nasional03-Tingkat Dampak Kerja Sama maupun internasional. Dampak kolaborasi mencakup peningkatan koordinasi, pengembangan kebijakan bersama, transfer pengetahuan, dan implementasi program-program kolaboratif dengan menggunakan metode pengukuran skoring composite index dengan skala 1 – 5 IKT.1.1 IKSS.9.3 Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital Non PN N/A 3 3,2 3,4 3,6 3,7 - - - - - Kemenkomdigi Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital 1- Meningkatnya Coverage0 SS.1 SP.1 Broadband yang Menjangkau ke Seluruh Indonesia Rasio persentase antara cakupan sinyal jaringan mobile broadband (minimal 4G) yang diterima oleh masyarakat01 - Jangkauan jaringan pita lebar 97,16% Ditjen Infrastruktur DigitalIKSS.1.2 IKP.1.1 bergerak (mobile broadband) per dibandingkan dengan wilayah Indonesia yang teridentifikasi ada populasi penduduknya. Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital. Persentase luas pemukiman yang tercover sinyal 5G. Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Perbandingan harga layanan jaringan pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita pada kecepatan up to 30Mbps. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh BPS dengan lagging 1 tahun PN (RPJMN) - 97.30% 97.50% 97.75% 97.90% 98% - - - - -(RPJMN, 2023)populasi 4,44% (Komdigi, 024) 02 - Persentase luas pemukiman Ditjen Infrastruktur DigitalIKSS.1.1 IKP.1.2 Non PN - - 4,44% 4.50% 4,44% 4% 5% 6% 3% 7% - - - - - - - - - - tercover sinyal 5G 2 03 - Rasio harga layanan jaringan 4,86% (ITU, 2024) Ditjen Infrastruktur DigitalIKSS.1.2 IKP.1.3 pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita PN (RPJMN) 3.50% 2.50% pelaksanaan program. 0 2 - Meningkatnya Penetrasi dan SS.1 SP.2 Utilisasi (Take-Up) Internet Broadband Rasio persentase antara jumlah rata-rata fasilitas publik (kantor pemerintah (K/L/D), sekolah, fasilitas kesehatan, yang telah terhubung dengan akses internet broadband dibandingkan dengan seluruh jumlah fasilitas publik yang teridentifikasi. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program. Kantor Pemerintah: 44,32% Sekolah: 2,38% Puskesmas: 0,80% 01 - Persentase (%) Tersedianya Ditjen Infrastruktur DigitalIKSS.1.1 IKP.2.1 Tersambung Akses Internet di Sektor Publik Non PN - - 42,5% 42,6% 42,7% 42,8% 42,9% - - - - - - - - - - 4 4 (Komdigi,2023) Perbandingan antara orang yang menggunakan internet dengan jumlah masyarakat Indonesia. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh APJII 79,5% (APJII, 2024) Ditjen Infrastruktur DigitalIKSS.1.3 IKP.2.2 02 - Pengguna Internet PN (RPJMN) 81.10% 82.70% 84.30% 85.90% 87.50% 0 3 - Meningkatnya Kualitas InternetSS.1 SP.3 Broadband Nasional Rata-rata waktu, latensi, dan throughput yang dibutuhkan untuk transfer data melalui jaringan mobile broadband di wilayah perkotaan (Ibu Kota Propinsi). Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Rata-rata waktu, latensi, dan throughput yang dibutuhkan untuk transfer data melalui fixed broadband. Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian 4 7,02 Mbps01 - Kecepatan Internet Jaringan Pita Ditjen Infrastruktur DigitalIKSS.1.1 IKP.3.1 IKSS.1.3 IKP.3.2 PN (RPJMN) PN (RPJMN) - - (Komdigi, 50 Mbps 37 Mbps 60 Mbps 45 Mbps 75 Mbps 64 Mbps 90 Mbps 83 Mbps 100 Mbps 100 Mbps - - - - - - - - - - Lebar Bergerak (Mobile Broadband) 2 024) 51,30 Mbps (Komdigi, 2024) 02 - Kecepatan Internet Jaringan Pita Ditjen Infrastruktur DigitalLebar Tetap (Fixed Broadband) Infrastruktur Digital 0 4 - Meningkatnya Pertumbuhan SS.1 SP.4 Industri Telekomunikasi dan Data Center yang Berkelanjutan Pengukuran EBITDA Margin yang diukur dari EBITDA terhadap Pendapatan Industri Telekomunikasi. Pengukuran dilakukan tiap tahun dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program. Industri Telekomunikasi: Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Total kapasitas pemrosesan dan penyimpanan data melalui data center yang dapat diakses oleh individu terhadap jumlah populasi. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Komdigi. 01 - Rasio EBITDA terhadap Pendapatan Ditjen Infrastruktur DigitalIKSS.1.1 IKP.4.1 (EBITDA Margin) Industri Telekomunikasi Non PN - - N/A 40% 40% 40% 40% 40% - - - - - - - - - -0,74 W/Kapita 1,47 W/Kapita 2,81 W/Kapita 4,18 W/Kapita 5,53 W/Kapita 6,87 W/Kapita (RPJMN, 2024) Ditjen Infrastruktur DigitalIKSS.1.2 IKP.4.2 02 - Kapasitas Pusat Data Per kapita PN (RPJMN) 0 5 - Meningkatnya Pertumbuhan SS.1 SP.5 Industri Perangkat Digital dalam Negeri Menilai pertumbuhan nilai investasi pada sektor industri telematika. Data dihitung per tahun oleh BKPM dan Kemenperin. Rp 3 Triliun (BKPM & Kemenperin, 2024) 01 - Pertumbuhan nilai investasi yang Ditjen Infrastruktur DigitalIKSS.1.1 IKP.5.1 mendukung industri perangkat digital dalam negeri Non PN - Rp 3,5 Triliun Rp 4 Triliun Rp 4,5 Triliun Rp 5 Triliun Rp 5,5 Triliun - - - - - 0 6 - Meningkatnya Akselerasi Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khusus Secara Nasional SS.2 SP.6 - 514 Kab/Kota terlayani Sistem Informasi Bencana lewat Opsel dan EWS TV Digital - 150 Kab/Kota dan 1 Provinsi DK Jakarta Tingkat Keterjangkauan Sistem Informasi dan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Layanan Khusus Publik, termasuk layanan panggilan darurat 01 - Persentase kab/kota yang sudah terintegrasi Sistem Informasi dan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Layanan Khusus Publik 33.2% Kab/Kota Ditjen Infrastruktur DigitalIKSS.2.1 IKP.6.1 Non PN - 40% Kab/Kota 45% Kab/Kota 50% Kab/Kota 55% Kab/Kota - - - - - 1 12 dan sistem informasi kebencanaan dan kedaruratan. Diukur oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital terfasilitasi layanan panggilan darurat 112 (Komdigi, 2 024) Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 0 7 - Meningkatnya Kualitas Layanan SS.7 SP.7 Publik dan PNBP Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital Indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat (skor) terhadap layanan publik bidang spektrum frekuensi dan perangkat yang disediakan oleh Kemenkomdigi (skala 1 s/d 4), diukur oleh masing-masing unit kerja penyedia layanan publik di Dit. Layanan Infrastruktur Digital 01 - Indeks Kepuasan masyarakat 3,7 (DJID Komdigi, 2022) Ditjen Infrastruktur DigitalIKSS.7.1 IKP.7.1 terhadap layanan publik bidang infrastruktur digital Non PN - 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 - - - - - Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan dari layanan dan izin yang terkait dengan bidang infrastruktur digital yang terdiri dari PNBP bidang sumber daya dan bidang perangkat digital, terhadap angka yang ditargetkan. Diukur per tahun oleh Ditjen Infrastruktur Digital Indeks yang mengukur tingkat integritas pelayanan publik (skala 1 s/d 10), diukur oleh masing-masing unit kerja penyedia layanan publik di Dit. Layanan Infrastruktur Digital 1 05% (Komdigi, 023) 02 - Persentase Realisasi Penerimaan Ditjen Infrastruktur DigitalIKSS.7.2 IKP.7.2 IKSS.7.1 IKP.7.3 Non PN Non PN - - 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - - - - - PNBP Bidang Infrastruktur Digital 2 9,52 (DJID Komdigi, 2023) 03 - Indeks integritas pelayanan publik Ditjen Infrastruktur Digital9,0 9,0 9,0 9,0 9,0bidang infrastruktur digital KEGIATAN 1: Akselerasi Pengembangan Infrastruktur Digital 1 . Meningkatnya Coverage Mobile SP.1 SK.1 Broadband (4G) Menjangkau Seluruh Desa dan Kelurahan Peningkatan cakupan 4G secara keseluruhan diukur dengan Luas Pemukiman. Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Peningkatan jumlah wilayah (Desa) yang dicakup layanan infrastruktur Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 9 7.45 (Komdigi, 024) 01 - Persentase Luas PemukimanIKP.1.1 IKK.1.1 Non PN - 97,47% 97,6% 97,75% 97,85% 98% - - - - -Tercover Sinyal 4G 2 telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi melalui program USO. Pengukuran dilakukan oleh Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, berdasarkan wilayah yang diberikan layanan USO dibanding seluruh WPUTI yang ditetapkan. Setiap tahun akan dilakukan review, 02 - Persentase Wilayah Pelayanan Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Universal Telekomunikasi dan Informatika Mendapat Layanan Telekomunikasi IKP.1.1 IKK.1.2 Non PN - N/A - 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% - - - - - kemungkinan jumlah desa yang dicover karena realokasi BAKTI bertambah atau berkurang. Output - 1. Fasilitasi Penggelaran Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Layanan Seluler 4G oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital PN (RPJMN) PN (Non RPJMN) PN (Non RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat - - - 4 Badan Usaha 4 Badan Usaha 4 Badan Usaha 4 Badan Usaha - 5,000,000 10,570,000 450,000 5,000,000 61,035,000 2,950,000 5,000,000 73,120,000 2,900,000 5,000,000 68,560,000 2,400,000 Output - 2. Fasilitasi Penyediaan Layanan 4G pada wilayah Koperasi Merah Putih 3 Desa 450 Desa 550 Desa 500 Desa - Output - 3. Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Digital Berkecepatan Tinggi di Wilayah Swasembada Pangan 1 Badan Usaha 2 Badan Usaha 2 Badan Usaha 2 Badan Usaha - Output - 4. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Universal 1 Rekomendasi Kebijakan - - - - 5,365,000 - Output - 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Seluler pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN - 78% - 83 Desa 87 Desa 87 Desa 83 Desa 3,400,000 3,600,000 3,600,000 3,200,000 2 . Meningkatnya Coverage Jaringan SP.1 SK.2 Fixed Broadband ke seluruh wilayah Indonesia Rasio persentase antara jumlah kecamatan yang telah terjangkau Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 70,88%01 - Jangkauan jaringan fiber optik per Optical Distribution Point (ODP)IKP.1.3 IKK.2.1 PN (RPJMN) - - (Komdigi, 2 82% 86% 88% 90% - - - - - - - - - - kecamatan dibandingkan dengan total jumlah kecamatan. Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Persentase tersedianya layanan fixed broadband di wilayah kecamatan yang sulit dijangkau FO dengan teknologi berbasis non-FO yang kualitas broadband (setara FO). Diukur per tahun berdasarkan data penyelenggaraan layanan fixed broadband di wilayah yang sulit dijangkau FO) oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital. 024) Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 02 - Persentase Kecamatan tersediaIKP.1.3 IKK.2.2 Non PN N/A 0,5% 1% 1,5% 2%akses tetap pita lebar non serat optik Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 1. Kabupaten/Kota yang difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama PN (RPJMN) Pusat Pusat Pusat 20 Kab/Kota 20 Kab/Kota 246 Desa 20 Kab/Kota 246 Desa 20 Kab/Kota 246 Desa 20 Kab/Kota 2,597,900 10,000,000 129,888,000 504,390 10,000,000 129,888,000 763,850 10,000,000 129,888,000 1,025,910 10,000,000 - Output - 2. Fasilitasi dan Dukungan Penyediaan Akses Internet Fixed Broadband untuk Koperasi Desa Merah Putih PN (Non RPJMN) PN (Non RPJMN) - - - - - Output - 3. Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Unggulan Garuda 4 Lembaga 10 Lembaga 15 Lembaga 20 Lembaga 1,025,910 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 4. Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Rakyat PN (Non RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat - 100 Lembaga 100 Lembaga 100 Lembaga 100 Lembaga - 1,504,820 500,000,000 3,400,000 4,500,000 3,590,000 1,504,820 1,504,820 550,000,000 3,600,000 4,500,000 - 1,504,820 Output - 5. Fasilitasi Akselerasi Penyediaan Fiber Optik Pada Daerah (kecamatan) 260 260 Titik/Lokasi 260 Titik/Lokasi 260 Titik/Lokasi- - - - 525,000,000 3,600,000 4,500,000 2,753,000 600,000,000 3,200,000 4,500,000 - Titik/Lokasi Output - 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Akses Internet Tetap pada Wilayah Tidak Terjangkau Serat Optik Non PN 32 Desa 41 Desa 42 Desa 31 Desa - Output - 7. Fasilitasi Badan Usaha Dalam Rangka Percepatan Penyelenggaraan SKKL Non PN 1 Badan Usaha 1 Badan Usaha 1 Badan Usaha 1 Badan Usaha - Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 8. Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Pasif Bersama terkait Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan KebijakanNon PN - - 416,372 3 . Meningkatnya Penetrasi PenggunaSP.2 SK.3 Fixed Broadband Nasional Rasio persentase rumah/rumah tangga yang telah terhubung/menjadi Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 01 - Pelanggan terlayani jaringan 21,3% (Komdigi, 2024) pelanggan fixed broadband (home connected) terhadap jumlah keseluruhan rumah tangga. Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Persentase peningkatan per tahun fasilitas publik (kantor pemerintah (K/L/D), sekolah, fasilitas kesehatan), yang telah terhubung dengan akses internet broadband dibandingkan dengan seluruh jumlah fasilitas publik yang teridentifikasi. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Dit. IKP.2.2 IKK.3.1 pitalebar tetap (fixed broadband) PN (RPJMN) - - 30% 35% 40% 45% 50% - - - - - - - - - - terhadap total rumah tangga Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 02 - Persentase peningkatan aksesIKP.2.1 IKK.3.2 Non PN N/A 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%internet di sektor publik Pengendalian Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 1. Fasilitasi Penyediaan Akses Internet di Fasilitas Publik dan Kawasan Prioritas 1 .000 2.000 Titik/Lokasi 3.000 Titik/Lokasi 4.000 Titik/Lokasi 5.000 Titik/LokasiNon PN Pusat Pusat 4,308,204 - 15,485,985 5,100,000 18,449,059 5,833,123 20,974,475 6,079,302 23,717,963 6,890,182 Titik/Lokasi Output - 2. Fasilitasi Pengembangan Gigabit City PN (RPJMN) - 1 Kab/Kota 29 Kab/Kota 30 Kab/Kota 38 Kab/Kota 4 . Meningkatnya AksesSP.1 SK.4 Next-Generation Broadband Nasional Persentase (%) kawasan prioritas yang telah menerapkan use case 5G. Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 01 - Persentase kawasan dan sektorIKP.1.2 IKK.4.1 Non PN - N/A 0% - 5% 20% 30% 40% - - - - - -prioritas yang tercover sinyal 5G Output - 1. Fasilitasi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dalam Penggelaran Jaringan 5G di Kawasan dan sektor Prioritas PN (RPJMN) Pusat 4 Badan Usaha 4 Badan Usaha 4 Badan Usaha 4 Badan Usaha 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5 . Mempercepat Integrasi Sistem SP.6 SK.5 Kebencanaan dan Kedaruratan Seluruh Instansi Tingkat persentase Kab/Kota yang telah membuka akses layanan panggilan darurat 112 Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Tingkat persentase K/L/D terkait perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana yang telah mengadopsi dan terintegrasi dengan Siskomnas PMPB. Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 01 - Persentase kab/kota yang sudah 31,2% (Komdigi, 2024) IKP.6.1 IKK.5.1 terintegrasi layanan panggilan darurat Non PN Non PN - - 33,2% 38,2% 43,2% 30% 48,2% 30% 53,2% 30% - - - - - - - - - - 112 dan sistem informasi bencana Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 02 - Persentase (%) K/L/D yang sudahIKP.6.1 IKK.5.2 N/Aterintegrasi dengan Siskomnas PMPB Output - 1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 1 Perpres 1 Rekomendasi Kebijakan - - - - - - - 880,000 - - - - Output - 2. Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan terkait Siskomnas PMPB - 2,200,000 - - - - Output - 3. Penyelenggaraan Jaringan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Output - 4. OM Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana - - 125 Kab/Kota 125 Kab/Kota 264 Kab/Kota - - 125,000 - 125,000 4,894,830 3,000,000 2,800,000 1,650,000 137,500 5,924,125 3,000,000 3,000,000 1,800,000 - - - 125 Kab/Kota 125 Kab/Kota - - Output - 5. Fasilitasi integrasi K/L/D dengan Layanan Panggilan Darurat 112 - 50 Lembaga 26 Kab/Kota 2 Lembaga 50 Lembaga 26 Kab/Kota 2 Lembaga 50 Lembaga 26 Kab/Kota 2 Lembaga 50 Lembaga 26 Kab/Kota 2 Lembaga - 3,000,000 2,400,000 1,375,000 3,000,000 2,600,000 1,500,000 Output - 6. Kab/Kota yang Sudah Terintegrasi Layanan Panggilan Darurat 26 Kab/Kota 2 Lembaga 2,200,000 1,250,000 112 dan Sistem Informasi Bencana Output - 7. Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kebencanaan Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 8. Sistem Informasi Kebencanaan (OM) PN (RPJMN) Pusat 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 2,700,000 3,850,000 4,200,000 4,600,000 5,000,000 KEGIATAN 2: Penataan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Digital 1 . Meningkatnya Kualitas Internet SP.3 SK.1 Broadband melalui Penataan Spektrum Frekuensi Radio Jumlah pita spektrum frekuensi radio yang dialokasikan dan dirilis untuk kebutuhan layanan broadband. Diukur per tahun oleh Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 10 Pita Frekuensi (Komdigi, 2024) 01 - Pita yang dimanfaatkan untuk 3 Pita Frekuensi 3 Pita Frekuensi 5 Pita Frekuensi 5 Pita Frekuensi 6 Pita FrekuensiIKP.3.1 IKK.1.1 Non PN - - - - - -Layanan Broadband (Kumulatif) Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 1. Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband 3 2 1 1 1 PN (RPJMN) Pusat Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan 9,620,723 8,062,995 8,016,975 6,000,000 6,000,000 2 . Menyediakan Alokasi Spektrum SP.6 SK.2 Frekuensi Radio untuk Kebutuhan Layanan Khusus dan Penyiaran Persentase target penyelesaian pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio terkait dengan layanan khusus dan penyiaran baik yang baru Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 01 - Persentase pita yang dioptimalkan maupun menyempurnakan atauIKP.6.1 IKK.2.1 Non PN - N/A 100% 100% 100% 100% 100% - - - - -untuk layanan khusus meng-update pengaturan yang telah ada sebelumnya. Diukur per tahun oleh Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 1. Rekomendasi Kebijakan Pengaturan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan layanan publik dan instansi Pemerintah 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan KebijakanPN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Output - 2. Rekomendasi Kebijakan untuk Harmonisasi dan Inovasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio 2 Rekomendasi Kebijakan - - - - 1,562,157 - - - - 3 . Meningkatnya Pengembangan SP.5 SK.3 Industri Perangkat Dalam Negeri yang Aman dan Terstandardisasi Presentase kepatuhan penyelenggara telekomunikasi dalam pengelolaan limbah elektronik yang dihasilkan dalam periode tertentu. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital Persentase perusahaan yang berhasil mengembangkan perangkat telekomunikasi hingga tahap prototipe fungsional melalui matchmaking antar perusahaan, supply chain, atau akademisi. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 01 - Persentase kepatuhan IKP.5.1 IKK.3.1 penyelenggara telekomunikasi dalam Non PN - - N/A N/A 5% 75% 75% 75% 75% - - - - - - - - - - pengelolaan e-waste Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 02 - Persentase perusahaan yang IKP.5.1 IKK.3.2 berhasil mengembangkan perangkat Non PN 100% 100% 100% 100% 100% sampai tahap prototype Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 1. Rekomendasi kebijakan perlindungan pengguna perangkat digital 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan KebijakanPN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat - - - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Output - 2. Rekomendasi standarisasi perangkat digital, Data Center, Cloud, CDN, Internet Exchange dan Infrastruktur Pasif 1 Rekomendasi Kebijakan - - - - - - - Output - 3. Rekomendasi kebijakan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Output - 4. Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri 2 Rekomendasi Kebijakan - - - - 1,828,050 685,555 - - - Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 5. Fasilitasi Linkmatch Industri TIK Dalam Negeri 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri 561,328 1,647,705 1,647,706 1,647,706 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dit. Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 6. Layanan Kesesuaian dan Harmonisasi Perangkat Digital Non PN Pusat 2 layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 2 Layanan 1,901,563 5,202,915 6,000,000 6,500,000 7,000,000 KEGIATAN 3: Pengembangan Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital 1 . Meningkatnya Pertumbuhan Industri Telekomunikasi untuk Mendukung Peningkatan Penggelaran Konektivitas Digital Nasional SP.4 SK.1 Pertumbuhan pendapatan industri telekomunikasi diukur berdasarkan parameter total pendapatan penyelenggara telekomunikasi. 1 - Pertumbuhan Pendapatan Industri Pengukuran dilakukan tiap tahun Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen 6,79% (Komdigi, 023) 0IKP.4.1 IKK.1.1 Non PN - 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% - - - - -Telekomunikasi dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program. Industri Telekomunikasi: Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Bergerak Seluler. Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital. Persentase biaya yang dikeluarkan oleh pelaku industri telekomunikasi untuk memperoleh hak penggunaan spektrum frekuensi radio (regulatory cost) 2 Infrastruktur Digital dibandingkan dengan total pendapatan kotor (gross revenue) yang dihasilkan oleh industri telekomunikasi dalam periode tertentu. Pengukuran dilakukan tiap tahun dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program. Industri 02 - Rasio Biaya Hak Penggunaan Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Spektrum Frekuensi Radio terhadap Gross Revenue Industri dalam rangka Keberlanjutan Industri Telekomunikasi IKP.4.1 IKK.1.2 Non PN - N/A 9.70% 9.40% 9.20% 8.90% 8.70% - - - - Infrastruktur Digital Telekomunikasi: Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Bergerak Seluler Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Strategi dan Output - 1. Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan (Roadmap) Infrastruktur Digital 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 RekomendasiNon PN PN (RPJMN) PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 1,581,234 880,000 - 10,720,846 - 11,792,931 - 12,972,224 - 14,269,447 - Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Output - 2. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional 1 RPerpres - - - - Output - 3. Rekomendasi Kebijakan Rasionalisasi Regulatory Cost 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan- 1,000,000 11,266,670 - 1,000,000 8,265,050 - 1,000,000 10,561,835 - 1,000,000 2,750,000 - Output - 4. Rekomendasi Modernisasi Kebijakan Infrastruktur Digital Atas Reviu Regulasi Penyelenggaraan Telekomunikasi 1 Rekomendasi 3 Rekomendasi 2 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1,121,993 1,428,546 1,745,597 1,202,138 1,246,510 Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Output - 5. Rekomendasi Kebijakan Kerjasama Over-The-Top (OTT) Dengan Penyelenggara Jaringan 1 1 Rekomendasi KebijakanNon PN - - - - Output - 6. Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Strategi dan Non PN 6,017,018 20,695,400 3,840,834 6,016,400 15,185,550 5,125,897 6,016,400 14,979,234 5,408,582 6,132,900 14,327,158 4,680,666 Output - 7. Rekomendasi Kebijakan Strategi Gigabit City 1 Rekomendasi 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan KebijakanNon PN Output - 8. Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penerapan Pentarifan, Interkoneksi Dan Kompetisi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan 2 . Meningkatnya PertumbuhanSP.4 SK.2 Industri Data Center Nasional Pertumbuhan distribusi lokasi data center secara kumulatif di Indonesia 1 - Pertumbuhan distribusi lokasi data merujuk pada peningkatan jumlah dan Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen 1 3 Lokasi0IKP.4.2 IKK.2.1 Non PN - (Komdigi, 14 Lokasi 15 Lokasi 16 Lokasi 17 Lokasi 18 Lokasi - - - - -center di Indonesia distribusi lokasi pusat data (data center) yang dibangun dan dioperasikan di seluruh wilayah Indonesia. 2 024) Infrastruktur Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Strategi dan Output - 1. Rekomendasi kebijakan pengembangan data center dan cloud 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 RekomendasiPN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat - - - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan Output - 2. Fasilitasi Pengembangan data center dan cloud Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri Infrastruktur Digital KEGIATAN 4: Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Digital, dan Kualitas Layanan Telekomunikasi . Meningkatnya Kualitas1 Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi di Seluruh Wilayah Indonesia SP.3 SK.1 Rasio jumlah ibu kota provinsi yang memiliki kualitas layanan internet dengan kecepatan unduh rata-rata minimal 5 Mbps, dibandingkan dengan total ibu kota provinsi. Diukur tiap tahun oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 01 - Kualitas layanan internet 50% (Komdigi, 2024) IKP.3.2 IKK.1.1 broadband di desa/kelurahan dengan Non PN - 50% 60% 70% 80% 90% - - - - - minimum kecepatan 5 Mbps Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 1. Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) 1 Sistem Informasi 1 Sistem InformasiPN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat - - - - 1,071,412 8,724,045 46,944,983 18,703,319 1,071,413 - - Output - 2. Perangkat Pengukuran QoS Telekomunikasi 8 Unit 1 Unit 24 Unit 1 Unit 27 Unit 1 Unit 32 Unit 1 Unit 100 Unit 1 Unit 3,619,044 27,803,274 9,737,507 10,647,457 57,965,989 18,584,671 13,639,644 60,823,128 17,329,520 48,110,970 52,605,890 17,310,257 Output - 3. O.M Pusat Monitoring Telekomunikasi Output - 4. Pengawasan Kualitas Layanan Telekomunikasi 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 2 . Meningkatnya Kepatuhan, Efektivitas, dan Efisiensi Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Digital SP.3 SK.2 Rasio gangguan spektrum frekuensi radio baik yang dilaporkan maupun diidentifikasi dalam satu tahun. Diukur per tahun oleh Balai Monitoring seluruh wilayah Prosentase peningkatan tingkat kepatuhan dari pengguna dan penjual alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di masyarakat baik peredaran secara online di e-commerce maupun secara offline yang bersertifikat dan sesuai dengan standar teknis. Diukur per tahun oleh Balai Monitoring seluruh wilayah Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 01 - Persentase penurunan aduanIKP.3.1 IKK.2.1 Non PN Non PN - - N/A N/A 3% 3% 3% 3% 3% - - - - - - - - - - gangguan SFR Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 02 - Persentase kepatuhan alat IKP.3.1 IKK.2.2 dan/atau perangkat telekomunikasi yang memenuhi standar teknis 75% 75% 80% 80% 80% Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 1. Layanan Perlindungan Pengguna Perangkat Telekomunikasi PN (RPJMN) PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat 4 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 256,344 3,396,521 1,273,201 1,206,750 1,834,446 3,050,000 3,251,872 3,275,979 19,045,266 15,112,040 3,453,664 3,500,000 19,909,814 20,014,460 3,675,636 6,777,500 20,785,922 25,379,087 Output - 2. Layanan Pengawasan Dan Pengendalian SFR Output - 3. Layanan Penanganan Pelanggaran Standar Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi 18,327,737 10,264,579.0 Output - 4. Layanan Pengawasan Kepatuhan Sanksi Administrasi Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat Perangkat Telekomunikasi Non PN Output - 5. Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat 35 Layanan 86 Layanan 280 Layanan 35 Layanan 86 Layanan 280 Layanan 35 Layanan 86 Layanan 280 Layanan 35 Layanan 86 Layanan 280 Layanan 35 Layanan 86 Layanan 280 Layanan 147,161,423 509,378 152,312,073 527,204 157,642,995 545,654 163,160,500 564,751 168,871,118 584,516 Output - 6. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sumatera Output - 7. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital 6,622,000 6,853,770 7,093,651 7,341,927 7,598,892 Output - 8. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Sumatera Output - 9. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sumatera Output - 10. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sumatera Output - 11. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat 5 Layanan 12 Layanan 18 Layanan 44 Layanan 5 Layanan 12 Layanan 18 Layanan 44 Layanan 5 Layanan 12 Layanan 18 Layanan 44 Layanan 5 Layanan 12 Layanan 18 Layanan 44 Layanan 5 Layanan 12 Layanan 18 Layanan 44 Layanan 193,525 425,808 392,076 2,816,440 200,296 440,710 405,797 2,915,011 207,303 456,132 419,997 3,017,029 214,555 472,093 434,694 3,122,619 222,061 488,614 449,905 3,231,904 Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 12. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sumatera Output - 13. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Jawa Output - 14. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Jawa Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat 2 Layanan 91 Layanan 385 Layanan 2 Layanan 91 Layanan 385 Layanan 2 Layanan 91 Layanan 385 Layanan 2 Layanan 91 Layanan 385 Layanan 2 Layanan 91 Layanan 385 Layanan 177,108 4,374,916 9,882,180 183,305 4,528,037 10,228,055 189,716 4,686,516 10,586,035 196,350 4,850,542 10,956,544 203,217 5,020,310 11,340,020 Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 15. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Non PN Pusat Pusat 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 89,301 92,425 95,658 99,003 102,465 373,091 Laut/Sungai Wilayah Jawa Output - 16. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Jawa Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital 14 Layanan 14 Layanan 14 Layanan 14 Layanan 14 Layanan 325,146 336,523 348,296 360,482 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output - 17. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Jawa Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Pusat 54 Layanan 54 Layanan 54 Layanan 54 Layanan 54 Layanan 5,006,610 5,181,838 5,363,198 5,550,905 5,745,182 Output - 18. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Jawa Output - 19. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kalimantan Output - 20. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kalimantan Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat 1 Layanan 34 Layanan 110 Layanan 1 Layanan 34 Layanan 110 Layanan 1 Layanan 34 Layanan 110 Layanan 1 Layanan 34 Layanan 110 Layanan 1 Layanan 34 Layanan 110 Layanan 61,213 206,890 2,880,680 63,074 214,129 2,981,503 64,999 221,622 3,085,855 66,991 229,378 3,193,858 69,053 237,405 3,305,641 Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 21. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kalimantan Output - 22. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kalimantan Output - 23. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kalimantan Output - 24. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kalimantan Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 9 Layanan 20 Layanan 6 Layanan 16 Layanan 2 Layanan 9 Layanan 20 Layanan 6 Layanan 16 Layanan 2 Layanan 9 Layanan 20 Layanan 6 Layanan 16 Layanan 2 Layanan 9 Layanan 20 Layanan 6 Layanan 16 Layanan 2 Layanan 9 Layanan 20 Layanan 6 Layanan 16 Layanan 2 Layanan 317,547 1,129,160 151,260 328,658 1,168,680 156,551 340,158 1,209,579 162,025 352,060 1,251,909 167,689 364,379 1,295,722 173,551 Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital 1,062,464 143,144 1,099,646 148,150 1,138,127 153,326 1,177,952 158,682 1,219,172 164,227 Output - 25. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kalimantan Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 26. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kalimantan Output - 27. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sulawesi Output - 28. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat 3 Layanan 39 Layanan 171 Layanan 3 Layanan 39 Layanan 171 Layanan 3 Layanan 39 Layanan 171 Layanan 3 Layanan 39 Layanan 171 Layanan 3 Layanan 39 Layanan 171 Layanan 182,790 257,088 189,182 266,085 195,796 275,396 202,642 285,034 209,728 295,009 Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital 4,524,831 4,683,198 4,847,107 5,016,754 5,192,338 Output - 29. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Sulawesi Output - 30. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat 4 Layanan 24 Layanan 5 Layanan 20 Layanan 4 Layanan 24 Layanan 5 Layanan 20 Layanan 4 Layanan 24 Layanan 5 Layanan 20 Layanan 4 Layanan 24 Layanan 5 Layanan 20 Layanan 4 Layanan 24 Layanan 5 Layanan 20 Layanan 153,800 775,104 169,229 1,461,720 159,182 802,232 175,149 1,512,879 164,750 830,307 181,274 1,565,827 170,512 859,365 187,616 1,620,625 176,478 889,440 194,178 1,677,342 Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur DigitalSungai/Laut Wilayah Sulawesi Output - 31. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sulawesi Output - 32. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 33. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sulawesi Output - 34. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Papua Output - 35. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Papua Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat 2 Layanan 30 Layanan 23 Layanan 2 Layanan 30 Layanan 23 Layanan 2 Layanan 30 Layanan 23 Layanan 2 Layanan 30 Layanan 23 Layanan 2 Layanan 30 Layanan 23 Layanan 171,578 250,290 964,896 177,579 259,049 998,664 183,787 268,114 190,213 277,497 196,865 287,208 Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital 1,033,615 1,069,788 1,107,227 Output - 36. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Papua Output - 37. Pemantauan Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Non PN Pusat Pusat 33 Layanan 3 Layanan 33 Layanan 3 Layanan 33 Layanan 3 Layanan 33 Layanan 3 Layanan 33 Layanan 3 Layanan 1,994,454 152,028 2,064,257 157,348 2,136,501 162,852 2,211,277 168,548 2,288,669 174,443 Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur DigitalLaut/Sungai Wilayah Papua Output - 38. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat 3 Layanan 8 Layanan 3 Layanan 73 Layanan 3 Layanan 8 Layanan 3 Layanan 73 Layanan 3 Layanan 8 Layanan 3 Layanan 73 Layanan 3 Layanan 8 Layanan 3 Layanan 73 Layanan 3 Layanan 8 Layanan 3 Layanan 73 Layanan 199,215 285,720 542,589 561,078 206,186 295,719 561,576 580,714 213,398 281,882 475,238 601,038 220,863 306,066 581,224 622,073 228,590 316,773 601,560 643,844 Udara/Laut/Sungai Wilayah Papua Output - 39. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Papua Output - 40. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Darat Wilayah Papua Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 41. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kepulauan Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output - 42. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan Output - 43. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan Output - 44. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan Output - 45. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Kepulauan Output - 46. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat/Laut Wilayah Kepulauan Output - 47. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kepulauan Output - 48. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan Output - 49. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 56 Layanan 56 Layanan 56 Layanan 75 Layanan 62 Layanan 2 Layanan 1 Layanan 8 Layanan 7 Layanan 8 Layanan 7 Layanan 1 Layanan 56 Layanan 56 Layanan 1,466,528 1,517,855 3,654,662 1,801,634 142,449 18,111 1,570,978 1,625,960 3,914,958 1,929,946 152,591 19,397 1,682,866 Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital 75 Layanan 62 Layanan 2 Layanan 1 Layanan 8 Layanan 7 Layanan 8 Layanan 7 Layanan 1 Layanan 75 Layanan 62 Layanan 2 Layanan 1 Layanan 8 Layanan 7 Layanan 8 Layanan 7 Layanan 1 Layanan 75 Layanan 62 Layanan 2 Layanan 1 Layanan 8 Layanan 7 Layanan 8 Layanan 7 Layanan 1 Layanan 75 Layanan 62 Layanan 2 Layanan 1 Layanan 8 Layanan 7 Layanan 8 Layanan 7 Layanan 1 Layanan 3,531,075 1,740,712 137,634 17,500 3,782,572 1,864,686 147,433 18,743 4,051,979 1,997,490 157,930 20,074 Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital 246,688 435,897 683,736 504,266 66,098 255,321 451,149 707,662 521,912 68,407 264,254 466,934 732,423 540,173 70,796 273,498 483,271 758,047 559,074 73,269 283,067 500,180 784,571 578,636 75,827 Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 50. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan Output - 51. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Laut Wilayah Kepulauan Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital 3 . Meningkatnya Kapabilitas Sistem untuk Melaksanakan Monitoring Frekuensi Radio Seluruh Wilayah Indonesia SP.3 SK.3 Persentase tingkat uptime sistem monitoring frekuensi radio dalam periode 1 bulan terhadap waktu operasional yang ditetapkan. Rata-rata per tahun diukur oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 8 5% (Komdigi, 024) 01 - Persentase (%) kinerja SMFR yangIKP.3.1 IKK.3.1 Non PN - 85% 86% 87% 87% 87% - - - - -handal 2 Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 1. Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat 1 Unit 4 Unit 21 Unit 4 Unit 35 Unit 4 Unit 36 Unit 4 Unit - 3,850,000 119,300,000 17,464,500 109,000,000 21,127,725 90,850,000 21,834,111 - Output - 2. Pemeliharaan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) 4 unit 10,672,432 21,340,067 KEGIATAN 5: Layanan Publik Bidang Sumber Daya dan Perangkat Digital . Meningkatnya Kualitas Layanan1 SP.7 SK.1 Publik dan PNBP Bidang Sumber Daya dan Perangkat Digital Tingkat kepuasan masyarakat terkait Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi 01 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio, Sertifikasi Operator Radio dan Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 3 ,7 (DJID Komdigi, 022) Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Sertifikasi Perangkat Digital. Indeks Radio, Sertifikasi Operator Radio, dan Sertifikasi Perangkat Digital IKP.7.1 IKK.1.1 Non PN - 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 - - - - -kepuasan terhadap layanan publik bidang sumber daya dengan skala 0 s/d 2 4 . Diukur per tahun oleh Dit. Layanan Infrastruktur Digital Tingkat Integritas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio dan Sertifikasi 02 - Indeks Integritas Pelayanan Publik Perangkat Digital. Indeks yang Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 9 ,52 (DJID Komdigi, 023) (IIPP) Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, dan Sertifikasi Perangkat Digital 10). Diukur per tahun oleh masing-masing unit kerja penyedia layanan publik di Ditjen Infrastruktur Digital mengukur tingkat integritas pelayanan publik infrastruktur digital (skala 1 s/dIKP.7.3 IKK.1.2 Non PN - 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - - - - - 2 Pencapaian Realisasi Penerimaan PNBP SFR dan sertifikasi alat dan/atau perangkat digital sebesar 100%. Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 03 - Persentase (%) Capaian Target 105.3% (Komdigi, 2023) IKP.7.2 IKK.1.3 PNBP SFR dan Sertifikasi Alat dan/atau Capaian target PNBP bidang BHP Non PN - 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - Perangkat Digital Frekuensi Radio yang ditetapkan setiap tahun. Diukur per tahun oleh Dit. Layanan Infrastruktur Digital Output - 1. Layanan perizinan spektrum frekuensi radio, SOR, Sertifikasi Perangkat, Data Center, Cloud dan Telekomunikasi Khusus Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan - 1,000,000 2,431,036 1,000,000 2,500,000 1,000,000 2,500,000 1,000,000 2,500,000 Dit. Layanan Output - 2. Layanan Pengelolaan PNBP BHP SFR Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 1 Layanan 1,972,500 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 3. Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 unit 1 Unit - 6,111,075 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - Dit. Layanan Output - 4. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 22,522,235 29,217,717 30,379,814 30,579,814 30,579,814 2 . Meningkatnya Kualitas Layanan SP.7 SK.2 Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur Indeks kepuasan terhadap layanan publik bidang sumber daya dengan skala 0 s/d 4. Diukur per tahun oleh BBPPT Indeks yang mengukur tingkat integritas pelayanan publik pengujian perangkat digital (skala 1 s/d 10). Diukur per tahun oleh masing-masing unit kerja penyedia layanan publik di Ditjen Infrastruktur Digital Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital 01 - Indeks Kepuasan Masyarakat 3,7 (DJID Komdigi, 2022) IKP.7.1 IKK.1.1 terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur Non PN Non PN - - 3.6 8.5 3.6 8.5 3.6 8.5 3.6 8.5 3.6 8.5 - - - - - - - - - - Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital 02 - Indeks Integritas Pelayanan Publik 9,52 (DJID Komdigi, 2023) IKP.7.3 IKK 1.2 terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital Balai Besar Pengujian Perangkat 03 - Persentase (%) Capaian target PNBP Capaian target PNBP bidang BHP 105.3% (Komdigi, 2023) IKP.7.2 IKP.7.1 IKK.1.3 Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur Frekuensi Radio yang ditetapkan setiap tahun. Diukur per tahun oleh BBPPT Non PN Non PN - 100% 96% 100% 96% 100% 97% 100% 97% 100% 97% - - - - - 04 - Persentase (%) Pemenuhan SLA IKK.1.4 Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur - N/A - - - - - Output - 1. Layanan Pengujian Perangkat Digital PN (RPJMN) Non PN Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 2 Unit 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Unit 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Unit 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Unit - 1,000,000 5,527,096 2,870,810 25,000,000 9,632,730 1,000,000 1,315,857 1,000,000 6,632,000 4,540,202 25,000,000 10,484,000 1,000,000 1,447,443 1,000,000 7,959,000 4,709,815 25,000,000 10,846,000 1,000,000 1,592,187 1,000,000 8,754,000 4,774,746 25,000,000 10,847,000 1,000,000 1,751,406 Output - 2. Akreditasi, Sertifikasi, dan Recognisi Ruang Lingkup BBPPT 1 Layanan 1 Layanan 3 Unit 79 Unit - 517,809 569,275 26,954,602 6,011,346 - Output - 3. Layanan Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi dan Digital Non PN Output - 4. Pemenuhan Kapasitas Pengujian Perangkat TIK di BBPPT PN (RPJMN) Non PN Output - 5. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital 91 Unit 1 Industri 1 Unit 91 Unit 1 Industri 1 Unit 91 Unit 1 Industri 1 Unit 91 Unit 1 Industri 1 Unit Output - 6. Fasilitasi Pengujian untuk Inovasi dan Pengembangan Perangkat Digital Dalam Negeri PN (RPJMN) Non PN Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital Output - 7. Pengelolaan Teknologi Informasi BBPPT 1 Unit 266,029 Output - 8. Layanan Pengelolaan Bisnis Proses Pengujian Perangkat Telekomunikasi Digital dan Kalibrasi Alat Ukur Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Kota Depok 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1,166,613 11,248,379 12,092,000 12,929,350 13,826,568 KEGIATAN 6: Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal 1 . Meningkatnya Coverage Broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) SP.1 SK.1 Rasio jumlah lokasi pembangunan infrastruktur TIK BAKTI yang telah tersedia layanan broadband dengan kecepatan minimal 3-5 Mbps dibandingkan dengan total pembangunan Infrastruktur TIK BAKTI yang beroperasi. Diukur per tahun oleh BAKTI. 01 - Persentase desa/kelurahan yang Dit. Infrastruktur, BAKTIIKP.1.1 IKK.1.1 tersedia layanan broadband dengan Non PN Non PN - - N/A N/A 88,93% 89,98% 24,23% 91,84% 93,22% 93,67% - - - - - kecepatan minimal 3-5 Mbps 02 - Persentase jumlah desa yang Rasio jumlah desa yang tersediamengalami peningkatan luas jangkauan IKK.1.2 layanan broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) layanan broadband dibanding dengan target pembangunan layanan broadband di WPUTI. Diukur per tahun oleh BAKTI. Dit. Infrastruktur, BAKTIIKP.1.1 50% 85% 100.00% 630 Titik/Lokasi .042 670 Titik/Lokasi 1.683 Titik/Lokasi 3.761 Titik/Lokasi 3.539 Titik/Lokasi 32.618 Titik/Lokasi 910 Titik/Lokasi 1.743 Titik/Lokasi 3.761 Titik/Lokasi 3.539 Titik/Lokasi 32.418 Titik/Lokasi 390 Titik/Lokasi 1.734 Titik/Lokasi 3.761 Titik/Lokasi 3.539 Titik/Lokasi 32.155 Titik/Lokasi Dit. Infrastruktur, BAKTI Dit. Infrastruktur, BAKTI Dit. Infrastruktur, BAKTI Dit. Infrastruktur, BAKTI Dit. Infrastruktur, BAKTI Dit. Infrastruktur, BAKTI Dit. Infrastruktur, BAKTI Dit. Infrastruktur, BAKTI Output - 1. BTS 4G PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (Non RPJMN) Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat - - - - 796,923,039 1,727,826,244 2,750,199,444 2,725,051,273 1,500,172,487 578,448,332 627,320,826 619,293,2901Output - 2. Teresterialisasi Output - 3. OM BTS 4G/Lastmile Titik/Lokasi 3.761 Titik/Lokasi 3.539 Titik/Lokasi 32.818 Titik/Lokasi 4.312 3 .761 Titik/Lokasi 3.539 Titik/Lokasi 3.018 Titik/Lokasi 3.812 Titik/Lokasi 1,000,051,834 1,000,051,834 1,000,051,834 1,000,051,834 1,000,051,834 Output - 4. OM BTS 4G/Lastmile Papua dan Papua Barat 842,673,401 762,778,432 55,916,924 842,673,401 778,122,527 69,221,914 842,673,401 771,822,527 85,421,914 842,673,401 765,522,527 101,621,914 842,673,401 757,238,027 114,142,914 3Output - 5. OM Akses Internet Output - 6. OM Akses Internet Papua dan Papua Barat 4.812 Titik/Lokasi 5.312 Titik/Lokasi 5.747 Titik/LokasiTitik/Lokasi Output - 7. OM SATRIA-1 Output - 8. OM Palapa Ring 150 unit 150 unit 150 unit 150 unit 150 unit 2,624,187,498 2,373,703,201 1,792,830,150 1,792,830,150 1,792,830,150 57 Kab/Kota 57 Kab/Kota 57 Kab/Kota 57 Kab/Kota 57 Kab/Kota 1,947,740,906 1,746,212,000 1,752,594,546 1,707,731,519 1,684,960,519 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 . Memperkuat Kemitraan Badan Usaha Untuk Mendukung SP.1 SK.2 Konektivitas di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diterima dari kemitraan dan kerja sama badan usaha untuk mendukung layanan telekomunikasi dan informatika melalui konektivitas infrastruktur pada WPUTI. Diukur per tahun oleh BAKTI. Dit. Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha, BAKTI 01 - Penambahan PNBP melalui kerja > Rp. 100.000.000.000 (Komdigi, 2024) Rp Rp Rp Rp RpIKP.1.1 IKK.2.1 sama badan usaha pada infrastruktur Bakti di WPUTI Non PN - - - - - - - - - 100.000.000.000 105.000.000.000 110.250.000.000 115.762.500.000 121.550.625.000 Dit. Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha, BAKTI Output - 1. Kerjasama Badan Usaha PN (RPJMN) Pusat 4 Badan Usaha - - - - 66,000,000 3 . Meningkatnya Utilisasi Internet Broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) SP.1 SK.3 Rasio jumlah lokasi pemanfaatan infrastruktur TIK yang dilakukan intervensi Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Masyarakat di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informasi (WPUTI) berbanding jumlah lokasi infrastruktur TIK yang beroperasi. Diukur per tahun oleh BAKTI. 01 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi Dit. Layanan Digital bagi Masyarakat yang mendapatkan Infrastruktur Digital BAKTI Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah, BAKTI IKP.1.1 IKK.3.1 Non PN Non PN - N/A 5% 10% 15% 20% 25% - - - - - Output - 1. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Masyarakat di Wilayah Pelayanan Universal Dit. Layanan 15 Kelompok Masyarakat 15 Kelompok Masyarakat 15 Kelompok Masyarakat 15 Kelompok Masyarakat 15 Kelompok Masyarakat Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah, BAKTI Pusat 309,836,714 350,000,000 408,000,000 418,000,000 450,000,000 Telekomunikasi dan Informasi (WPUTI) Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital 0 1 - Meningkatnya Penciptaan Nilai SS 3 SP 1 Ekonomi Digital dengan Penguatan Ekosistem Digital Nasional Mengukur kontribusi startup digital yang mendapatkan intervensi dari Komdigi dihitung dari jumlah pendanaan yang masuk (dalam rupiah). Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital. Rp3400 Miliar (Komdigi, Akumulatif 2020-2024) 0 1 - Kontribusi pengembangan IKSS 3.2 IKP.1.1 ekosistem startup digital terhadap nilai ekonomi digital (dalam Miliar Rupiah) Non PN - Rp140 Miliar Rp1.000 Miliar Rp1.050 Miliar Rp1.100 Miliar Rp1.150 Miliar - - - - - Ditjen Ekosistem Digital Kontribusi Komdigi pada pertumbuhan gim nasional merupakan persentase pertumbuhan gim nasional yang dihasilkan melalui intervensi program Kemkomdigi. IKP ini dihitung berdasarkan proporsi pertumbuhan dari pendapatan (gross revenue) pelaku industri gim lokal yang difasilitasi komdigi terhadap total nilai ekonomi industri gim nasional setiap tahunnya. Nilai ekonomi industri gim nasional akan merujuk pada data yang dikeluarkan Newzoo setiap tahunnya. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital. IKP ini akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 1.29% (Komdigi, 2024) 0 2 - Kontribusi Komdigi padaIKSS 3.2 IKP.1.2 Non PN - 1.48% 1.67% 1.86% 2.05% 2.24% - - - - - Ditjen Ekosistem DigitalPertumbuhan Gim Nasional dihitung dengan rumus sebagai berikut: C = (TA/TEG)x100 C = Kontribusi Komdigi dalam persentase pertumbuhan gim nasional TA = Total nilai pendapatan (gross revenue) dari pelaku industri gim lokal yang difasilitasi komdigi TEG = Total nilai ekonomi industri gim nasional Perhitungan dilakukan dalam bentuk persentase dengan membandingkan jumlah startup yang mencapai stabilitas bisnis (menghasilkan pendapatan dan mengalami peningkatan pendapatan) dengan total startup aktif dalam kurun waktu tertentu (1 tahun). Perhitungan dilakukan untuk skala nasional dan diukur oleh Ditjen Ekosistem Digital. 1-5% (Komdigi, 2024) 0 3 - Tingkat kesuksesan startupIKSS 3.1 IKP.1.3 PN (RPJMN) - 7% 8% 10% 12% 15% - - - - - Ditjen Ekosistem Digitalnasional / success rate startup dihitung dengan rumus sebagai berikut: Rata-rata startup nasional yang mencapai stabilitas bisnis pada waktu tertentu (1 tahun) sejak startup beroperasional. 0 2 - Meningkatnya Pengembangan SS 3 SP 2 dan Pemanfaatan Teknologi Baru di Sektor Strategis Nasional Pengukuran atas dampak penggunaan teknologi baru dari sisi efisiensi, nilai tambah (value added), dan sustainability pada pelaku usaha yang mengadopsi teknologi digital. Pengukuran ini dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital. Metode: Survey industri (Asosiasi, Penyedia Teknologi, dan pengguna) atas dampak penggunaan teknologi baru dari sisi efisiensi, nilai tambah, dan 0 1 - Persentase Tingkat ProduktivitasIKSS 3.1 IKP.2.1 Non PN - N/A 10% 10% 10% 10% 10% - - - - - Ditjen Ekosistem DigitalAdopsi Teknologi Baru sustainability. 0 3 - Meningkatnya Kesehatan dan SS.3 SP 3 Keberlanjutan Industri Pos Logistik dan Penyiaran Persentase pertumbuhan tahunan sektor pos, kurir dan logistik nasional yang diukur oleh BPS. Namun demikian, Komdigi hanya berkontribusi terhadap sektor pos dan kurir. Indeks yang mengukur kemampuan lembaga penyiaran (Radio dan TV) dalam menghadapi 9,16%IKSS 3.2 IKP 3.1 01. Pertumbuhan Sektor Pos Logistik PN (RPJMN) - 9,5% 10% 10,5% 11% 11,5% - - - - - Ditjen Ekosistem Digital(BPS, 2024) perubahan dan perkembangan teknologi, mengukur: 0 2. Indeks keberlanjutan 1. kinerja ekonomi (diambil dari laporan keuangan Lembaga Penyiaran),IKSS.3.3 IKP 3.2 Non PN - N/A 2 2,15 2,3 2,45 - - - - - Ditjen Ekosistem DigitalPenyelenggaraan Penyiaran -
2. 2.kualitas program siaran (koordinasi dengan KPI untuk pengukuran kualitas program siaran) Diukur oleh DitPossiar setiap tahunnya. 0 4 - Meningkatnya Kualitas LayananSS.7 SP 4 Publik Bidang Ekosistem Digital Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat (skor dalam skala 1 s/d 4) terhadap layanan publik bidang ekosistem digital yang disediakan oleh Kemenkomdigi meliputi layanan pos, penyiaran, dan telekomunikasi. IKP ini akan dihitung secara triwulan dan nilai rerata dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai akhir 0 1 – Indeks Kepuasan Masyarakat 3,79 (Komdigi 2024)IKSS.7.1 IKP 4.1 Terhadap Layanan Publik Bidang Ekosistem Digital Non PN - 3,5 3,71 3,72 3,73 3,74 - - - - - Ditjen Ekosistem Digital pengukuran kinerja. Pengukuran per-tahun akan dilakukan Ditjen Ekosistem Digital. Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan dari layanan dan izin yang terkait dengan bidang ekosistem digital. Pengukuran per-tahun akan dilakukan Ditjen Ekosistem Digital Indeks yang mengukur tingkat integritas pelayanan publik (skala 1 s/d 10) terhadap layanan pos, penyiaran, dan telekomunikasi, diukur per-tahun oleh masing-masing unit kerja penyedia layanan publik di Ditjen Ekosistem Digital. IKP ini akan dihitung secara triwulan dan nilai rerata dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai akhir pengukuran kinerja. 0 2 - Persentase Realisasi Penerimaan >100% (Komdigi 2023)IKSS.7.2 IKP 4.2 Non PN - - 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - - - - - Ditjen Ekosistem DigitalPNBP Bidang Ekosistem Digital 0 3 – Indeks Integritas Dan Pelayanan 9,36 (Komdigi 2024)IKSS.7.1 IKP 4.3 Non PN 8,5 8,77 8,78 8,79 8,8 Ditjen Ekosistem DigitalPublik (IIPP) Bidang Ekosistem Digital 0 5 - Meningkatnya Efektivitas SS 6 SP 5 Pengawasan dan Pelindungan di Ruang Digital Indikator ini mengukur pemenuhan kewajiban dari penyelengaraan sistem, sertifikasi dan transaksi elektronik berdasarkan aspek kepatuhan PSRE, PSE, Registri nama domain dan tingkat penanganan aduan transaksi elektronik. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital 0 1 - Tingkat Pemenuhan Kewajiban Rumus Perhitungan : Indeks : X1+X2+X3+X4 = 5 Ditjen Pengawasan Ruang DigitalIKSS.6.1 IKP 5.1 Penyelenggaraan Sistem, Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Non PN - N/A 3.5 4 5 5 5 - - - - - X1 : (Tingkat Kepatuhan PSE / 100%) * 5 X2 : (Tingkat Kepatuhan PSRE / 100%) * 5 X3 : (Tingkat Kepatuhan Nama Domain/ 00%) * 51 X4 : (Tingkat Penyelesaian Aduan Transaksi Elektronik / 100%) * 5 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator ini diukur dengan menghitung rata-rata dari:
a.Tingkat ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik: yaitu tingkat ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik yang telah lolos kaji ulang permohonan terhadap standar sasaran mutu dalam akreditasi ISO 17025:2017 yang berlaku pada layanan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik.
b.Tingkat kepuasan pengguna layanan aduan tindak pidana ITE: yaitu Indikator ini mengukur tingkat kepuasan dengan melakukan evaluasi subjektif dari pengalaman pelapor terhadap proses aduan tindak pidana ITE, mulai dari pelaporan awal hingga tindak lanjut yang diberikan oleh layanan aduan tindak pidana ITE Dit. Penyidikan Digital. Metode pengambilan data dilakukan dengan melakukan survey kepada pengguna/pelapor/pemohon pada layanan aduan tindak pidana ITE.
c.Tingkat pemahaman APH terhadap UU ITE: yaitu Pengukuran tingkat pemahaman dan cakupan pengetahuan Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai substansi, implementasi, dan implikasi Undang-Undang Informasi dan 0 2 - Tingkat efektivitas dan Kualitas Ditjen Pengawasan Ruang DigitalIKSS.6.1 IKP 5.2 Non PN - N/A 74% 71% 73% 76% 79% - - - - -Layanan Bantuan Penyidikan Digital Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Pengukuran dilakukan melalui pre-test sebelum APH menerima materi UU ITE pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan post-test setelah materi disampaikan, untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital Rumus perhitungan: ((a+b+c)/3)*100% Keterangan:
a.Tingkat ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik
b.Tingkat kepuasan pengguna layanan aduan tindak pidana ITE
c.Tingkat pemahaman APH terhadap UU ITE Indikator ini mengukur rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan penghapusan maupun pemblokiran terhadap konten ilegal. Indikator ini diukur tiap tahun oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital Durasi Waktu Pemutusan Akses/Pemblokiran PSE Terhadap Konten yang Melanggar Ketentuan Perundangan Undangan. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital < 3 Jam (Komdigi, 024) 0 3 - Tingkat kecepatan dalam Ditjen Pengawasan Ruang DigitalIKSS.6.1 IKP 5.3 Non PN - < 3 Jam < 3 Jam < 3 Jam < 2,5 Jam < 2,5 Jam - - - - -penanggulangan konten ilegal 2 Parameter ini mengukur durasi waktu pemutusan akses/pemblokiran PSE terhadap konten yang melanggar ketentuan Perundangan Undangan. Rumus Perhitungan: Jam batch di input ke sistem pemutusan akses - Jam batch masuk Indikator ini mengukur seberapa ruang digital mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital yang kondusif. Indikator ini merupakan bagian dari Indeks Ruang Digital Kondusif yang fokus pada Pilar Terpercaya. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital Indikator ini mengukur kesesuaian penyelenggaraan teknologi baru oleh pelaku usaha dengan perizinan 0 4 - Tingkat kepercayaan masyarakat Ditjen Pengawasan Ruang DigitalIKSS.6.1 IKP 5.4 Non PN - N/A - 2,5 2,6 2,7 2,8 - - - - -dalam beraktivitas di ruang digital berusaha yang memiliki aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial dan aktivitas pengembangan teknologi blockchain, atau aktivitas pengembangan teknologi baru lainnya, dengan peraturan perundangan bidang pengawasan ruang digital. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital 0 5 - Tingkat pengendalian atas Ditjen Pengawasan Ruang DigitalIKSS.6.1 IKP 5.5 penyelenggaraan usaha dengan klasifikasi teknologi baru Non PN - N/A - 65% 69% 73% 77% - - - - - Cara perhitungan : Tingkat kesesuaian penyelenggaraan teknologi baru oleh pelaku usaha yang berizin usaha terkait/seluruh pelaku usaha yang berizin teknologi baru x 100% Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 0 6 - Meningkatnya Keterpaduan SS 5 SP 6 Infrastruktur dan Aplikasi Pemerintah Digital Parameter ini mengukur persentase tingkat keandalan pada uptime layanan dari aplikasi. Aplikasi pemerintahan yang dimaksud adalah aplikasi yang merupakan layanan yang diselenggarakan dan merupakan tanggung jawab Ditjen TPD, Komdigi. Pengukuran ini akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Teknologi Pemerintah Digital. Menggunakan tools uptime kemudian dihitung berikut: 0 1 - Tingkat keandalan layanan aplikasi (Total waktu operasional - downtime / Ditjen Teknologi Pemerintah DigitalIKSS.5.1 IKP 6.1 Non PN - N/A 73% 77% 80% 83% 86% - - - - -pemerintah total waktu operasional) x 100% 3 2 65 hari×24 jam=8.760 jam 025 = 27%×8.760= 2.365,2 jam (Downtime maksimum 98 hari) 026 = 23%×8.760= 2.014,8 jam (Downtime maksimum 83 hari) 027 = 20%×8.760= 1.752 jam (Downtime maksimum 73 hari) 028 = 17%×8.760= 1.489,2 jam (Downtime maksimum 62 hari) 029 = 14%×8.760= 1.226,4 jam 2 2 2 2 (Downtime maksimum 51 hari) Parameter ini mengukur persentase capaian standar layanan dan kelaikan pada ekosistem infrastruktur digital pemerintah sesuai lingkup tanggung jawab Ditjen Teknologi Pemerintah Digital, Komdigi. 0 2 - Tingkat keandalan layanan Ditjen Teknologi Pemerintah DigitalIKSS.5.1 IKP 6.2 Non PN - N/A 78,67% 82,67% 85,33% 88% 91,67% - - - - -infrastruktur pemerintah Rata-rata = (% penggunaan JIP + % SLA Penanganan Insiden + % pemanfaatan PDN)/3 Parameter ini mengukur keandalan layanan teknologi baru (Big Data dan/atau AI dan/atau Machine Learning) yang disediakan Ditjen TPD. Pengukuran ini akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Menggunakan tools uptime kemudian dihitung berikut: (Total waktu operasional - downtime / total waktu operasional) x 100%0 3 - Tingkat keandalan layanan Ditjen Teknologi Pemerintah DigitalIKSS.5.1 IKP 6.3 Non PN - N/A 0 77% 80% 83% 86% - - - - -teknologi baru pada pemerintah digital 365 hari×24 jam=8.760 jam 2 2 025 = - 026 = 23%×8.760= 2.014,8 jam (Downtime maksimum 83 hari) 027 = 20%×8.760= 1.752 jam (Downtime maksimum 73 hari) 028 = 17%×8.760= 1.489,2 jam (Downtime maksimum 62 hari) 029 = 14%×8.760= 1.226,4 jam 2 2 2 (Downtime maksimum 51 hari) Parameter ini mengukur persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang terdaftar dan mematuhi standar PSE Publik secara akumulatif. Pengukuran ini akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Teknologi Pemerintah Digital. 0 4 - Tingkat kepatuhan IPPD sebagai Ditjen Teknologi Pemerintah DigitalIKSS.5.1 IKP 6.4 Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Kumulatif) Non PN - N/A 1% (kumulatif) 5% (kumulatif) 15% (kumulatif) 30% (kumulatif) 50% (kumulatif) - - - - - Jumlah IPPD yang mendaftar hingga mendapatkan tanda daftar PSE publik pada layanan pendaftaran PSE lingkup publik di Komdigi dibagi semesta IPPD (651 K/L.D) dikali 100 persen. 0 7 - Mengakselerasi TransformasiSS 5 SP 7 Digital Daerah Parameter ini mengukur jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor Indeks TDN pada pilar pemerintah sehingga dapat berpindah ke klasifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan skor pada baseline secara akumulatif. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan dengan lagging 1 tahun pengukuran. 0 1 - Peningkatan jumlah provinsi naik 10 provinsi (Komdigi, 2022) Ditjen Teknologi Pemerintah DigitalIKSS.5.2 IKP 7.1 kelas indeks TDN pilar pemerintah (Kumulatif) Non PN - 10 (kumulatif) 12 (kumulatif) 14 (kumulatif) 16 (kumulatif) 18 (kumulatif) - - - - - Nilai Indeks TDN pilar Pemerintah = (y-tahun berjalan) - ( y-1) 0 8 - Akselerasi Pengembangan SS 4 SP 8 Kompetensi Digital SDM Nasional Sesuai Kebutuhan Industri ke Depan Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Mengukur skor IMDI pada pilar pekerjaan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan digital, tingkat keterampilan digital, dan kesesuaian keterampilan digital pekerja dengan kebutuhan industri. Indikator ini diukur melalui skor IMDI pilar pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pusbang Ekosistem SDM Komdigi 38,09 (Komdigi, 024) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital IKSS 4.1 IKP 8.1 01 - Nilai IMDI pada pilar pekerjaan Non PN - 42,91 43,41 44,21 45,01 45,81 - - - - - 2 Rumus perhitungan: Rata-rata berdasarkan konversi nilai indikator masing-masing subpilar pembentuk pilar pekerjaan. Mengukur peningkatan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang dihitung berdasarkan tenaga kerja yang pernah mendapatkan pelatihan bidang TIK dan digital. Data tersebut diperoleh dari data Sakernas yang diolah. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang 6,21% (Komdigi, 024) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital 0 2 - Persentase (%) peningkatan tenaga Talenta DigitalIKSS 4.2 IKP 8.2 Non PN - 6,5% 6,75% 7% 7,25% 7,5% - - - - -kerja dengan keterampilan digital 2Rumus perhitungan: Membandingkan kenaikan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang dihitung berdasarkan tenaga kerja yang pernah mendapatkan pelatihan bidang TIK dan digital pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya 0 9 - Mempercepat Akselerasi SS 4 SP 9 Kompetensi SDM Aparatur dan Kepemimpinan Digital Mengukur proporsi kompetensi digital alumni peserta pelatihan berdasarkan Persentase (%) dampak pengembangan hasil analisis dampak pelatihan pada kompetensi digital ASN bagi organisasi organisasi melalui tracer study yang dilakukan oleh Pusbang Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital IKSS 4.4 IKP 9.1 Non PN Non PN - - N/A N/A 87% 80% 87% 80% 88% 83% 88% 85% 89% 85% - - - - - - - - - - Komdigi Mengukur proporsi kompetensi kepemimpinan digital alumni peserta pelatihan berdasarkan hasil analisis dampak pelatihan pada organisasi melalui tracer study yang dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi Persentase (%) dampak pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital IKSS 4.4 IKP 9.2 kompetensi kepemimpinan digital ASN bagi organisasi 1 0 - Mengakselerasi Masyarakat SS 4 SP 10 Digital untuk Bisa Produktif dan Bijak dalam Menggunakan Internet Mengukur kemampuan individu dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi, dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi. Indikator ini diukur melalui skor IMDI pilar literasi digital. Pengukuran ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital IKSS 4.1 IKP 10.1 01 - Nilai IMDI pada pilar literasi digital akan dilakukan oleh Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Non PN - N/A 60,25 62,25 64,25 66,25 68,25 - - - - - Rumus perhitungan: Rata-rata berdasarkan konversi nilai indikator dan pembobotan masing-masing subpilar pembentuk pilar literasi digital. Ukuran statistik yang menggambarkan persentase populasi individu dalam rentang usia 15 hingga 59 tahun yang 0 2 - Proporsi remaja dan dewasa Usia memiliki kemampuan atau keterampilan yang relevan dengan Teknologi Informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital 7 9% (BPS,IKSS 4.3 IKP 10.2 15-59 tahun dengan keterampilan PN (RPJMN) - 83% 85% 86% 88% 90% - - - - -2 023)Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) dan Komunikasi (TIK). Data tersebut diperoleh dari BPS dan pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Literasi Digital 1 1. Meningkatnya Kualitas LayananSS.7 SP 11 Publik Bidang SDM Digital Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan dari layanan dan izin yang terkait dengan bidang talenta digital 0 1 - Persentase Realisasi PenerimaanIKSS 7.2 IKP 11.1 Non PN Non PN - - N/A N/A 100% 80% 100% 80% 100% 80% 100% 80% 100% 80% - - - - - - - - - - BPSDM KomdigiPNBP Bidang Talenta Digital 1 2. Meningkatnya Kualitas Layanan SS.7 SP 12 Publik Bidang Pengawasan Ruang Digital Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan dari layanan PNBP Bidang Pengawasan Ruang Digital dan izin yang terkait dengan bidang pengawasan ruang digital 0 1 - Persentase Realisasi Penerimaan Ditjen Pengawasan Ruang DigitalIKSS 7.2 IKP 12.1 KEGIATAN 1: Pengembangan Ekosistem untuk Startup Digital dan Gim Nasional 0 1 - Meningkatnya PertumbuhanSP 1 SK.1 Startup Digital Nasional Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Merupakan perhitungan persentase progres tahunan terhadap target akhir yaitu 3 (tiga) kota yang mencapai Tier 1 pada tahun 2029. Klasifikasi Tier berdasarkan hasil pengukuran Indeks Ekosistem Startup Digital yang dilakukan Komdigi bersama lembaga yang memiliki kapabilitas untuk melakukan hal tersebut. Beberapa indikator yang menjadi subjek pengukuran namun tidak terbatas kepada; jumlah startup aktif, akses ke pendanaan, ketersediaan infrastruktur digital, kolaborasi dengan pemerintah, dan kualitas talenta digital. Pengukuran ini akan dilakukan tiap tahun oleh Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 1 - Persentase Penambahan Jumlah Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital IKP.1.3 IKK.1.1 Kota yang Memiliki Indeks Ekosistem Non PN - N/A 10% 25% 50% 75% 100% - - - - - Startup Digital Tier 1 Perbandingan antara jumlah startup yang berhasil mengalami peningkatan yang diukur dari indikator : penambahan investasi, penambahan pendapatan, dan penambahan traksi dengan jumlah total startup yang difasilitasi. Pengukuran ini dilakukan tiap tahun oleh Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital.0 2 - Rasio startup yang berhasil scale 5% (Komdigi, 024) Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital IKP.1.1 IKK.1.2 up Non PN - 5% 5% 5% 5% 5% - - - - - 2SU = A/B SU: Rasio startup yang berhasil Scale up A: Jumlah startup yang berhasil mengalami peningkatan diukur dari indikator : penambahan investasi, penambahan pendapatan, dan penambahan traksi B : jumlah total startup yang difasilitasi. Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Output 1. Fasilitasi Digital Technopreneur PN (RPJMN) PN (RPJMN) Nasional 7 Startup - - - - 67,699,031 - - - - - Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Nasional / Kota Tier I 150 Startup Digital 150 Startup Digital 150 Startup Digital 150 Startup DigitalOutput 2. Startup Digital Terakselerasi - 27,526,000 30,279,000 33,307,000 36,638,000 Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Bali (Denpasar), Medan, Makassar, Palembang, Batam, Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Output 3. Ekosistem Startup Digital Kota (Kumulatif) PN (RPJMN) 0 4 Kota 6 Kota 8 Kota 10 Kota - - 17,691,000 3,500,000 19,210,000 3,850,000 20,881,000 4,235,000 22,718,000 4,658,500 Semarang, Pontianak Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Output 4. Pengukuran Ekosistem Startup Digital 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan KebijakanNon PN Nasional - 0 2 - Meningkatnya PertumbuhanSP 1 SK.2 Ekosistem Gim Nasional Persentase pertumbuhan pengembang dan penerbit gim lokal merupakan persentase pengembang dan penerbit gim (perusahaan/ individu / startup) aktif yang mengalami peningkatan skala usaha. Persentase peningkatan skala pengembang dan penerbit gim yang berpotensi menambah aktivitas usaha dan menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital dihitung dengan rumus sebagai berikut: Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Persentase pertumbuhan pengembang dan penerbit gim lokalIKP.1.2 IKK.2.1 Non PN - N/A 2% 2.25% 2.50% 2.75% 3% - - - - - P =( JA/JG)×100 P = Persentase pertumbuhan pengembang dan penerbit gim lokal JA = Jumlah pengembang dan penerbit gim lokal yang difasilitasi meningkat skala usahanya JG = Jumlah pengembang dan penerbit gim lokal yang aktif di Indonesia Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan tiap tahun oleh Dit. Pengembangan Ekosistem Digital Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian klasifikasi Gim yang beredar di Indonesia. Parameter indikator ditentukan berdasarkan persentase gim yang telah terverifikasi dan memperoleh rating IGRS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan oleh Dit. Pengembangan Ekosistem Digital. Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Tingkat kesesuaian rating gim yang terbit di IndonesiaIKP.1.2 IKK.2.2 TK = (VG/RG) x 100 TK = Tingkat kesesuaian klasifikasi gim yang terbit di Indonesia Non PN - N/A 70% 72,5% 75% 77,5% 80% - - - - - VG = Verified Games, Gim yang telah mendapatkan rating dan terverifikasi sesuai ketentuan klasifikasi gim oleh sistem IGRS RG = Rated Games, Gim yang telah mendapatkan rating berdasarkan self-assessment (asesmen mandiri) pada sistem IGRS Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Output 1. Fasilitasi Akselerasi Startup Game PN (RPJMN) PN (RPJMN) Non PN Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional 20 Startup - - - - 3,000,000 - - - - Output 2. Akselerator dan inkubator gim 40 Daerah 40 Daerah 40 Daerah 25 Daerah- - - - - 17,000,000 13,000,000 13,000,000 9,000,000 - 19,000,000 15,000,000 20,000,000 9,000,000 - 21,000,000 17,000,000 20,000,000 9,000,000 - 23,000,000 19,000,000 20,000,000 9,000,000 - (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) Output 3. Kemitraan dan investasi gim Output 4. Layanan klasifikasi gim 10 Startup Gim 10 Startup Gim 10 Startup Gim 10 Startup Gim - PN (Non RPJMN) Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan - Output 5. Regulasi dan kebijakan strategis terkait industri gim 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi -Kebijakan - Kebijakan - Kebijakan - Kebijakan -Output 6. Rekomendasi Kebijakan Implementasi Klasifikasi Gim 1 Rekomendasi KebijakanNon PN 1,909,116 KEGIATAN 2: Tata Kelola Pengembangan Ekosistem Digital Nasional 0 1 - Mengembangkan Tata Kelola SP 1 SK.1 Ekosistem Digital untuk Iklim Usaha yang Sehat Tingkat dampak kebijakan bidang ekosistem digital merupakan dampak kebijakan terhadap kinerja industri digital secara ekonomi dan non ekonomi. Industri digital meliputi industri startup dan gim. IKK ini dihitung dari rata-rata aspek dampak kebijakan dari masing-masing industri. Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 1 - Indeks Dampak Kebijakan BidangIKP.1.1 IKK.1.1 Non PN - N/A - 65 67 69 71 - - - - -Ekosistem Digital Pengukuran ini dilakukan tiap tahun oleh Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Pengembangan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Output 1. RPP Ekosistem Digital PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat - - - 1 RPP - - - - - - - 3,000,000 - - - Output 2. Rekomendasi Kebijakan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah Ekosistem Digital 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan- 3,500,000 5,000,000 KEGIATAN 3: Pemanfaatan dan Pengembangan Ekosistem AI dan Teknologi Baru 0 1 - Mempercepat Transformasi SP 2 SK.1 Digital di Sektor Strategis dengan Pemanfaatan Teknologi Baru Merupakan pertumbuhan pengguna teknologi digital yang diukur berdasarkan jumlah user (pelanggan/pengguna) produk/jasa teknologi baru. IKK ini akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: P = A/(B+A) x 100 P = Persentase pertumbuhan adopsi (use case) teknologi digital A = Penambahan jumlah adopsi (use case) baru teknologi digital yang terjadi/diimplementasikan pada tahun n Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital 0 1 - Persentase pertumbuhan adopsiIKP.2.1 IKK.1.1 Non PN - N/A 0.50% 2.00% 2,25% 2,5% 2,75% - - - - -use case teknologi digital B = Total akumulasi adopsi (use case) teknologi digital dari tahun n-1 Sumber Data: Survey Industri (Asosiasi, penyedia teknologi) terkait jumlah pelanggan/pengguna use case teknologi Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital Output 1. Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Pertanian PN (RPJMN) PN (RPJMN) Nasional Nasional 250 Orang 60 Orang 250 Orang 200 Orang 250 Orang 200 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 3,850,000 3,000,000 5,000,000 10,500,000 4,000,000 11,000,000 11,500,000 12,000,000 11,650,000 12,500,000Output 2. Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Perikanan Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital Output 3. Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Logistik PN (RPJMN) Non PN Nasional Nasional 200 Orang - - - - 2,500,000 - - - - Output 4. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Energi - 1 Badan Usaha 2 Badan Usaha 3 Badan Usaha 4 Badan Usaha - 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 0 2 - Meningkatkan PertumbuhanSP 2 SK.2 Bisnis Bidang Teknologi Baru Persentase tingkat pertumbuhan pelaku usaha bidang teknologi baru merupakan Persentase pelaku usaha di bidang AI dan Teknologi Baru yang mendapatkan Perizinan Berusaha di OSS RBA (KBLI 62014, 62015, 62024). IKK dihitung dengan rumus sebagai berikut: Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital Persentase tingkat pertumbuhan pelaku P=A/(B+A) x 100% usaha bidang teknologi baru P = Persentase pertumbuhan pelakuIKP.2.1 IKK.2.1 Non PN - N/A 1% 2% 2,25% 2,5% 2,75% - - - - - usaha bidang teknologi baru A = Penambahan Jumlah pelaku usaha bidang teknologi baru pada tahun n B = Total Akumulasi pelaku usaha bidang teknologi baru dari tahun n-1 Sumber Data: OSS RBA (KBLI 62014, 62015, 62024) Mengukur pertumbuhan Inovasi produk/usecase pelaku usaha berbasis Green Tech pada sektor strategis. IKK dihitung dengan rumus sebagai berikut: P = A/(B+A) x 100% Persentase pertumbuhan inovasi digital P = Persentase pertumbuhan Inovasi Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital IKP.2.1 IKK.2.2 Non PN - N/A - 1% 1,25% 1,5% 1,75% - - - - -berbasis green tech digital berbasis green tech A = Penambahan Jumlah inovasi produk/usecase pelaku usaha terkait green tech pada tahun n B = Total Akumulasi inovasi produk/usecase pelaku usaha terkait green tech dari tahun n-1 Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ditjen Ekosistem Digital Output 1. PM terkait Roadmap Emerging Technologies PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Non PN Pusat - - - 1 PM - - - - 1,500,000 2,000,000 5,000,000 11,200,000 4,500,000 8,658,010 - - - Output 2. Sandbox Regulasi Digital Pusat 3 Industri 2 Startup 6 Industri 4 Startup 8 Industri 6 Startup 10 Industri 10 Startup - 2,000,000 5,000,000 10,177,062 4,000,000 9,200,000 2,000,000 5,000,000 10,177,062 4,000,000 9,600,000 2,200,000 5,000,000 10,177,062 4,000,000 10,000,000 Output 3. Fasilitasi green tech Nasional Nasional Nasional Nasional - Output 4. Kajian terkait Pengembangan Industri AI dan Teknologi Baru 3 Rekomendasi 5 Rekomendasi 4 Rekomendasi 4 Rekomendasi 3 Rekomendasi Kebijakan 6,200,000 - Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Output 5. Fasilitasi Kemitraan dan Investasi untuk Pengembangan Industri Teknologi Baru Non PN - 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri Output 6. Fasilitasi pengembangan inovasi AI dan teknologi baru Non PN 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri 2,000,000 KEGIATAN 4: Pengembangan Industri Pos dan Penyiaran
1. 1.Meningkatnya Pemerataan0 SP 3 SK 1 Layanan Pos Logistik di Seluruh Wilayah Indonesia Proporsi kecamatan yang memiliki titik layanan pos dari total kecamatan. Titik layanan pos dapat berupa kantor/gerai/agen/mitra penyedia layanan pos. Pengukuran dilakukan oleh Dit Pos dan penyiaran 6 9%0 1. Persentase Kecamatan Yang Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalIKP 3.1 IKK 1.1 Non PN Non PN - (Komdigi, 69.5% 70% 70.5% 1 PM 71% 71.5% - - - - - - - - - Memiliki Titik Layanan Pos 2 024) Output 1 - Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Layanan Pos Universal Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalPusat - - - - - 200,000 1 1 1 1 1Output 2 - Rekomendasi teknis tentang penyelenggaraan Layanan Pos Universal Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalNon PN Non PN Non PN Pusat Nasional Pusat - - - Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan 3,714,824 - 8,092,220 1,045,648 973,200 7,000,000 2,620,821 1,000,000 7,000,000 2,620,821 1,000,000 7,000,000 2,620,821 1,000,000 Output 3 - Kemitraan Penyelenggara Pos dengan Mitra Strategis Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital- 10 Kecamatan 10 Kecamatan 10 Kecamatan 10 Kecamatan 2 2 2 2Output 4 - Sistem Informasi Manajemen LPU 2 Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalSistem Informasi Sistem Informasi Sistem Informasi Sistem Informasi 515,000Sistem Informasi 0 2. Meningkatnya Kualitas dan DayaSP 3 SK 2 Saing Penyelenggara Pos Logistik Indeks yang mengukur dampak kebijakan terhadap kinerja industri pos logistik secara ekonomi dan non ekonomi. Indeks ini dihitung dari rata-rata capaian dari masing-masing komponen dan diukur mulai tahun 0 1 - Indeks dampak kebijakan bidang Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalIKP 3.1 IKK 2.1 Non PN - N/A - 65 67 69 71 - - - - -pos logistik 2026 oleh Set. DJED Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Nilai Integrated Indekx for Postal Development (2IPD) yang dirilis oleh Universal Postal Union (UPU) setiap tahunnya. Komponen yang diukur adalah Kehandalan, Jangkauan, Ketahanan dan Relevansi bisnis setiap Designated Operator (DO) yang menjadi anggota UPU. Saat ini DO Indonesia adalah Pos Indonesia. DO ditunjuk melalui proses seleksi yang dilakukan Kemenkomdigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks yang mengukur tingkat kinerja, kesehatan, dan pembangunan industri pos nasional. Pengukuran dilakukan oleh Dit Pos dan Penyiaran setiap tahunnya 0 2 - Integrated Index for Postal 66,6 (UPU, 2024) Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalIKP 3.1 IKK 2.2 PN (RPJMN) - 60 65 70 74 78 - - - - -Development (2IPD) 0 3 - Indeks Kinerja Industri Pos logistik Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalIKP 3.1 IKK 2.3 Non PN - N/A 2.75 3 3.25 3.5 - - - - -Nasional Output 1 - Pengawasan dan penilaian indeks kinerja dan status mutu serta pengawasan iklim usaha pos Output 2 - Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Postal Development Level Indonesia Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalNon PN Non PN Pusat Pusat Pusat - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan - 3,100,000 3,985,234 700,000 5,000,000 2,300,000 700,000 6,000,000 2,500,000 600,000 7,000,000 2,500,000 - 1 1 1 1 1 Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalRekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan 1,580,000 - Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalOutput 3 - Rancangan UU Pos PN (RPJMN) - 1 RUU 1 RUU 1 RUU - -Output 4 - Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pos 5PL 1 Rekomendasi Kebijakan Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital Non PN Pusat - - - 2,344,312 - - - - - Output 5 - Fasilitasi Digitalisasi Pos PN (RPJMN) Nasional - 20 Badan Usaha 20 Badan Usaha 20 Badan Usaha 20 Badan Usaha 5,000,000 4,500,000 4,300,000 4,200,000 Output 6 - Fasilitasi Penyelenggara Pos dalam Pemanfaatan Aplikasi Geospasial Pos Output 7 - Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kinerja dan Status Mutu Penyelenggara Pos Output 8 - Rekomendasi Kebijakan Penerapan Logistik Halal dan Logistik Hijau Output 9 - Sistem Informasi Pengembangan Pos 20 Badan Usaha Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalNon PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat - - - - - - - - - - - - 649,730 1,198,240 3,314,148 - - - - - - - - - - - - 1 Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalRekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 3 Sistem Informasi Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital 3 Sistem Informasi 3 Sistem Informasi 3 Sistem Informasi 3 Sistem Informasi Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital Non PN Non PN Pusat Pusat 2,305,822 - 1,419,200 3,438,666 3,000,000 3,438,666 3,000,000 3,438,666 3,000,000 3,438,666Output 10 - Prototype Desain Prangko - 8 Desain 8 Desain 8 Desain 8 Desain 1Output 11 - Rekomendasi Kebijakan Revitalisasi Prangko Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalNon PN Non PN Pusat Pusat Rekomendasi Kebijakan - - - - 1,485,389 535,739 - - - - - Output 12 - Fasilitasi Kerjasama Penyelenggara Pos dengan UMKM Output 13 - Kemitraan Kantor Layanan Pos Universal (LPU) dengan Koperasi Merah Putih (KMP) Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital15000 UMKM - - - - - - - - Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalPN (Non RPJMN) Nasional - 50 titik 50 titik 50 titik 50 titik 879,179 879,179 879,179 879,179 0 3. Menguatnya Tata Kelola untuk SP 3 SK 3 Mendukung Keberlanjutan Industri Penyiaran Indeks yang mengukur dampak kebijakan terhadap kinerja industri penyiaran secara ekonomi dan non ekonomi. Indeks ini dihitung dari rata-rata capaian dari masing-masing komponen dan diukur mulai tahun 0 1 - Indeks dampak kebijakan bidang Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalIKP 3.2 IKK 3.1 Non PN - N/A - 65 67 69 71 - - - - -penyiaran 2026 oleh Set. DJED Persentase Kab/kota yang siap untuk mengimplemenasi teknologi konvergensi penyiaran, seperti DVB (Digital Video Broadcasting) Family, DAB+ (Digital Audio Broadcasting), DRM (Digital Radio Monodiale), dan teknologi konvergensi penyiaran lainnya baik secara digital maupun simulcast. Perhitungan apabila terdapat lebih dari 1 teknologi yang akan di ujicoba adalah dengan 0 2 - Persentase Keberhasilan Ujicoba Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalIKP 3.2 IKK 3.2 Non PN - N/A - 0,38% 0,77% 1,16% 1,55% - - - - -Teknologi Konvergensi Penyiaran menghitung rata-rata keberhasilan dari ujicoba teknologi dimaksud. Output - 1. Peta Jalan Penyiaran Nasional 1 Rekomendasi Kebijakan Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat - - - - - - - - 1,000,000 - - - - - - -Output - 2. Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Penyiaran Output - 3. Rancangan Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Free To Air (FTA) Satelit Output - 4. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Integrated Broadcast Broadband (IBB) 2 Rekomendasi Kebijakan - 9,320,288 Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalPN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat - - 1 PM - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000 - - - - - -1 Rekomendasi Kebijakan Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital Output - 5. Rancangan Peraturan Menteri terkait Penyiaran Menggunakan Integrated Broadcast Broadband (IBB) Output - 6. Pemanfaatan Integrated Broadcast Broadband (IBB) Output - 7. Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelenggaraan Penyiaran Radio Secara Simulcast Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalNon PN Non PN Pusat Pusat Pusat - - - - 1 PM 4 Kota - - 6 Kota - - 8 Kota - - - 200,000 3,500,000 - - - Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital- 4,000,000 - 4,500,000 -1 Rekomendasi Kebijakan Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalPN (RPJMN) - - 1,000,000 Output - 8. Rancangan Peraturan Menteri terkait pengembangan ekosistem radio digital simulcast Output - 9. Fasilitasi Penyiapan Ekosistem Industri Radio Digital Secara Simulcast Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalNon PN Non PN Pusat Pusat - - - - - 1 PM 5 LP - - - - - - 200,000 - Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital5 LP 5 LP 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output - 10. Rekomendasi Kebijakan Terkait Tata Kelola Industri Penyiaran Output - 11. Rancangan Peraturan Menteri terkait Rencana Dasar Teknik Penyiaran Output - 12. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran Output -13. Rekomendasi Kebijakan Terkait Model Bisnis Dan Daya Saing Industri Penyiaran 3 Rekomendasi 3 Rekomendasi 2 Rekomendasi Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalPN (RPJMN) PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat - - - 400,000 300,000 300,000 1,000,000 3,500,000 - -Kebijakan Kebijakan Kebijakan Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital- - - 1 PM - 100 LP - - - - - Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital50 LP 100 LP - 100 LP - 100 LP - 1,600,000 1,041,000 3,080,000 - 3,500,000 - 3,500,000 -1 Rekomendasi Kebijakan Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem DigitalNon PN KEGIATAN 5: Layanan Publik Bidang Pos, Penyiaran, Telekomunikasi, dan Informatika 1 . Mendorong Peningkatan Keandalan Layanan Publik Bidang Pos Logistik, Penyiaran, Telekomunikasi, dan Informatika SP 4 SK 1 Indeks yang mengukur kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan dibidang pos. IKK ini akan 3 ,89 (Komdigi, 024) Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 1 - Indeks Kepuasan terhadap Layanan dihitung secara triwulan dan nilai rerataIKP 4.1 IKK 1.1 Non PN - 3,5 3,73 3,74 3,75 3,76 - - - - -Publik bidang Pos Logistik dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai akhir pengukuran kinerja. Pengukuran per tahun dilakukan oleh Dit. Layanan Ekosistem Digital 2 Indeks yang mengukur kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan di bidang penyiaran. IKK ini akan dihitung secara triwulan dan nilai rerata dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai akhir Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 2 - Indeks Kepuasan terhadap Layanan 3,67 (Komdigi, 2024)IKP 4.1 IKK 1.2 Non PN - 3,5 3,68 3,69 3,7 3,71 - - - - -Publik bidang Penyiaran pengukuran kinerja. Pengukuran per tahun dilakukan oleh Dit. Layanan Ekosistem Digital Indeks yang mengukur kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan di bidang telekomunikasi. IKK ini akan dihitung secara triwulan dan nilai rerata dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai akhir 3,82 (Komdigi, 2024) Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 3 - Indeks Kepuasan terhadap LayananIKP 4.1 IKK 1.3 Non PN - 3,5 3,71 3,72 3,73 3,74 - - - - -Publik bidang Telekomunikasi pengukuran kinerja. Pengukuran per tahun dilakukan oleh Dit. Layanan Ekosistem Digital 1 (Izin Penyelenggaraan Pos: 55.000.000 00% 100% (Izin 100% (Izin 100% (Izin1 (Izin Penyelenggaraan Pos: 475.000.000 00%Capaian tahunan dari PNBP bidang Pos. Pengukuran per tahun dilakukan oleh Dit. Layanan Ekosistem Digital 106% (Komdigi, 2023) Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 4 - Persentase (%) Capaian target PNBPIKP 4.2 IKP 4.2 IKK 1.4 IKK 1.5 Non PN Non PN - - Penyelenggaraa Penyelenggaraa Penyelenggaraa n Pos: 495.000.000 - - - - - - - - - - Pos Logistik n Pos: 470.000.000 n Pos: 475.000.0004 Capaian tahunan dari PNBP bidang 5 - Persentase (%) Capaian target PNBP Penyiaran. Pengukuran per tahun 106% (Komdigi, 023) 100% 100% 100% 100% 100% Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 (Izin Penyiaran: (Izin Penyiaran: (Izin Penyiaran: (Izin Penyiaran: (Izin Penyiaran: 46.984.718.000) 53.801.658.000) 54.635.584.000) 49.861.092.000) 50.853.344.080)Penyiaran dilakukan oleh Dit. Layanan Ekosistem Digital 2 Indeks yang mengukur tingkat integritas pelayanan publik pos (skala 1 s/d 10), yang dihitung secara triwulan dan nilai rerata dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai akhir pengukuran kinerja oleh Dit. Layanan Ekosistem Digital Indeks yang mengukur tingkat integritas pelayanan publik pos (skala 1 s/d 10) yang dihitung secara triwulan dan nilai rerata dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai akhir pengukuran kinerja oleh Dit. Layanan Ekosistem Digital Indeks yang mengukur tingkat integritas pelayanan publik pos (skala 1 s/d 10) yang dihitung secara triwulan dan nilai rerata dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai akhir pengukuran kinerja oleh Dit. Layanan Ekosistem Digital 9,61 (Komdigi, 2024) Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 6 - Indeks Integritas dan PelayananIKP 4.3 IKP 4.3 IKP 4.3 IKK 1.6 IKK 1.7 IKK 1.8 Non PN Non PN Non PN - - - 8,50 8,50 8,82 8,66 8,83 8,67 8,84 8,68 8,85 8,69 - - - - - - - - - - - - - - - Publik (IIPP) Bidang Pos Logistik 8,65 (Komdigi, 2024) Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 7 - Indeks Integritas dan Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Penyiaran 9,81 (Komdigi, 2024) Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 8 - Indeks Integritas dan Pelayanan 8,50 8,84 8,85 8,86 8,87Publik (IIPP) Bidang Telekomunikasi Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Output 1 - Layanan Publik Bidang Pos PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan - 2,251,320 500,000 7,000,000 500,000 13,000,000 7,300,000 15,000,000 500,000 - 7,000,000 600,000 14,000,000 7,350,000 15,000,000 500,000 - 7,359,873 699,600 15,001,400 7,717,500 16,827,673 600,000 - - Output 2 - Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan Online Bidang Pos 2 Sistem Informasi 2 Sistem Informasi 2 Sistem Informasi 2 Sistem Informasi 2 Sistem Informasi 700,000 Output 3 - Layanan Publik Bidang Penyiaran 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan - 9,000,000 1,973,000 10,000,000 400,000 - Output 4 - Sistem Informasi Manajemen Layanan Publik Bidang Penyiaran 3 Sistem Informasi 3 Sistem Informasi 3 Sistem Informasi 3 Sistem Informasi 3 Sistem Informasi 8,103,375 Output 5 - Layanan Publik Bidang Telekomunikasi PN (RPJMN) PN (RPJMN) Non PN 1 Layanan 2 Unit 1 Layanan 1 Layanan 2 Unit 1 Layanan - - - - - - Output 6 - Sistem Perizinan Telekomunikasi (OM) 2 Unit - 2 Unit -Output 7 - Fasilitasi Implementasi KBLI Penyiaran 200 LP 1,000,000 KEGIATAN 6: Pengelolaan Data dan Pengendalian Bidang Ekosistem Digital 1 . Meningkatnya Kualitas Data dan SP 4 SK 1 Kualitas Layanan Bidang Ekosistem Digital Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indeks kualitas data merupakan tingkat keberhasilan suatu data dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Suatu data berkualitas harus memenuhi 5 kriteria yaitu Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan ketepatan waktu, Aksesibilitas, dan Keterbandingan dan konsistensi. IKK ini akan dihitung dari rerata nilai pada masing-masing aspek. Kriteria penilaian kualitas data merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, sebagai berikut: Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital IKP 4.1 IKK 1.1 01 - Indeks kualitas data Non PN - N/A - 2 3 3.6 4.2 - - - - - 4 3 2 1 < ,2 - 5 : memuaskan ,5 - < 4,2 : sangat baik ,6 - < 3,5 : baik ,8 - 2,6 : cukup 1,8 : kurang Pengukuran kualitas Standar Pelayanan pos logistik dilakukan kepada 80% penyelenggara yang menguasai sebagai pemegang market share terbesar di indonesia dan pengukuran sesuai dengan PM LAYANAN POS KOMERSIAL (pemenuhan standar pelayanan Penyelenggaraan Posdan SOP Penyelenggara Pos; dan) Paramater
2. 1.Standar Pemenuhan Kepastian Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 2 – Tingkat Kualitas Layanan Pos Waktu Layanan
3. 2.Standar Pemenuhan Kepastian Biaya Layanan IKP 4.1 IKK 1.2 Non PN - N/A - 100% 100% 100% 100% - - - - -Logistik
4. 3.Standar Ketersediaan Kejelasan Prosedur Layanan 4 5 . Standar Produk Layanan . Standar Pengukuran Kompetensi SDM
5. 6.Keamanan, Kerahasiaan, dan Keselamatan Kiriman Pos
6. 7.Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan, dan Informasi . Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas . Jaminan Pemberian Ganti Rugi 8 9 Indikator yang menggambarkan kualitas layanan penyiaran, berdasarkan monitoring. Pengukuran per tahun dilakukan oleh Dit. Pengendalian Ekosistem Digital Tingkat Kualitas Penyiaran akan dilakukan di Kab/Kota di wilayah survey Nielsen (11-15 Kab/Kota) dan sesuai Salah satu Parameter di PM 6 tahun 2021 yaitu Standar Bit Rate >1.5 Mbit/s untuk SD >4.8 Mbit/s untuk HD, untuk ditahun selanjutnya akan tetap dilakukan pengukuran ditahun sebelumnya, dan penambahan kab/kota akan melihat populasi terbesar diindonesia Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 3 - Tingkat Kualitas LayananIKP 4.1 IKK 1.3 Non PN - N/A 40% 50% 60% 70% 80& - - - - -Penyiaran Digital 0 4. Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Tingkat kepatuhan penyelenggara penyampaian/pelaporan LKO. 100% (Komdigi, 024) Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi, Pos Logistik, dan Penyiaran IKP 4.2 IKP 4.2 IKK 1.4 IKK 1.5 Non PN Non PN - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - - - - - - Pengukuran dilakukan per tahun oleh Dit. Pengendalian Ekosistem Digital Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan dari layanan maupun izin yang terkait dengan BHP telekomunikasi, terhadap angka yang ditargetkan. Pengukuran dilakukan per tahun oleh Dit. Pengendalian Ekosistem Digital 2 100% 100%(Rp1.360.530.1 49.616) Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 5. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP BHP Telekomunikasi (Rp1.194.388.78 (Rp1.218.276.55 (Rp1.242.642.09 (Rp1.267.494.93 (Rp1.292.844.83 4.000) 9.598) 0.790) 2.606) 1.258)(Komdigi, 2024) Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan dari layanan maupun izin yang terkait dengan Kontribusi Penyelenggaraan LPU, terhadap angka yang ditargetkan. Pengukuran dilakukan per tahun oleh Dit. Pengendalian Ekosistem Digital 100% 100% 100% 100% 100% 100%(Rp8.055.944.3 26) Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 0 6. Persentase Realisasi PenerimaanIKP 4.2 IKP 4.2 IKK 1.6 Non PN - - - - - -PNBP Kontribusi Penyelenggaraan LPU (Rp7.810.101.00 (Rp8.044.404.00 (Rp8.285.736.00 (Rp8.534.308.00 (Rp8.709.337.10 0) 0) 0) 0) 0)(Komdigi, 2024) 0 7. Presentase Pemenuhan Tindak Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital IKK 1.7 Lanjut Hasil Pengendalian Bidang Ekosistem Digital Non PN Non PN Non PN Non PN - N/A 60% 65% 70% 75% 80% - - - - - Output 1 - Sistem Informasi Pengolahan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan Pos dan Informatika 3 Sistem 5 Sistem Informasi 6 Sistem Informasi 6 Sistem Informasi 7 Sistem InformasiPusat Pusat Pusat 1,455,209 28,338,377 16,318,980 2,764,474 28,338,377 16,318,980 710,863 3,646,098 28,338,377 16,318,980 4,015,895 28,338,377 16,318,980 Informasi Output 2 - Layanan Pengawasan dan Pengendalian Sektor Telekomunikasi 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 28,338,377 16,318,980Output 3 - Layanan Pengawasan dan Pengendalian Sektor Pos 1 Layanan Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 21,624,351 2027 2028 20,363,972 2029 Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Output 4 - Layanan Pengawasan dan Pengendalian Sektor Penyiaran Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 14,000,695 21,262,091 20,830,887 KEGIATAN 7 : Tata Kelola Pengawasan Ruang Digital 1 - Menerapkan Tata Kelola0 SP.5 SK.1 Pelindungan Masyarakat di Ruang Digital Indikator ini mengukur dampak kebijakan di bidang pengawasan ruang digital terhadap peningkatan upaya pelindungan pengguna sistem elektronik oleh PSE. Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 0 1 - Tingkat dampak kebijakan pengawasan ruang digital terhadap peningkatan pelindungan pengguna di ruang digital Cara mengukur:IKP 5.4 IKK.1.1 Non PN - N/A 2,6 2,65 2,7 2,75 2,8 - - - - -Data Sekunder dari tingkat kepatuhan oleh Dit. PSTE dan Data primer dari jumlah Penyelenggara Nama Domain .id, PSE, dan PSrE yang meningkatkan upaya pelindungan pengguna sesuai perubahan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 1. Rekomendasi kebijakan Rancangan RPP Revisi PP PSTE 1 rekomendasi kebijakan 1 rekomendasi kebijakan 1 rekomendasi kebijakan 1 rekomendasi 1 rekomendasi kebijakan kebijakanNon PN Non PN Non PN PN (RPJMN) Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 1,802,920 7,207,200 4,121,750 3,651,180 2,275,000 1,000,000 2,900,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,562,475 - 4,681,425 5,149,568 7 1/2019 dan peraturan turunannya Output 2. Rancangan Revisi PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik - - - - - 1 RPP - - - - - - Output 3. RPM peraturan turunan RPP revisi PP PSTE 71/2019 1 RPM 1 RPM 1 RPM - - 2,602,500 1,000,000 6,500,000 2,650,000 - 2,962,750 Output 4. Kebijakan terkait pengentasan judi online 1 rekomendasi kebijakan 1 rekomendasi kebijakan 1 rekomendasi 1 Rekomendasi kebijakan Kebijakan - 1,000,000 1,000,000 Output 5. Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Ruang Digital 1 rekomendasi kebijakan 1 rekomendasi kebijakan 1 rekomendasi kebijakan 1 rekomendasi 1 rekomendasi kebijakan kebijakan 519,298 2,500,000 7,150,000 Output 6. Rekomendasi kebijakan strategis mitigasi dampak digital bagi kelompok rentan - - - - 1 rekomendasi kebijakan 1 rekomendasi 1 rekomendasi - - 2,915,000 kebijakan kebijakan Output 7. Rekomendasi Kebijakan Regulasi Etika AI 1 rekomendasi kebijakan 1 rekomendasi kebijakan - - - 1,500,000 - Output 8. Kajian Potensi Penyalahgunaan Teknologi Baru dalam Ruang Digital - 1 rekomendasi kebijakan 1 rekomendasi kebijakan - - - 2,900,000 3,918,723 - - Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 9. Pengukuran Indeks Ruang Digital Kondusif 1,329,760 1,193,281 3,238,614 4,310,5951 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Output 10. PM Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak 1 Peraturan Menteri - - - - - - KEGIATAN 8: Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi Masyarakat 0 1 - Memperkuat Pelindungan DataSP. 5 SK. 1 Pribadi Masyarakat Pengukuran kepatuhan dilakukan dengan menggunakan Tools Asesmen Implementasi PDP. Tools ini berisi ceklis mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh PSE dalam memproses data pribadi berdasarkan perundang-undangan terkait PDP yang berlaku di Indonesia. Output dari tools ini adalah persentase tingkat kepatuhan berdasarkan hasil pengisian tools oleh PSE. Dari hasil persentase kepatuhan yang diperoleh, akan dihitung nilai rata-rata kepatuhan dari seluruh PSE yang mengisi tools. Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 66,90% (Komdigi, 024) 0 1 - Tingkat kepatuhan PSE terhadapIKP 5.4 IKK 1.1 Non PN - 68% 69% 70% 71% 72% - - - - -ketentuan regulasi terkait PDP 2 Indikator ini mengukur tingkat Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital pelaksanaan masa peralihan atas kelembagaan PDP dari Kementerian Komdigi kepada kelembagaan baru PDP yang dibentuk melalui sebuah regulasi khusus. 0 2 - Persentase pelaksanaan masaIKP 5.4 IKK 1.2 Non PN - N/A 33% 100% - - - - - - - -peralihan kelembagaan PDP Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 1. Rperpres Badan Pelindungan Data Pribadi Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat - 1 Rperpres - - - - - - 1,025,000 750,000 - - - - - Output 2. RPP Pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi - 1 RPP - - - - - - - - -Output 3. Operasionalisasi Kelembagaan PDP PN (RPJMN) 1 Lembaga 1 Lembaga 12,462,356 150,000,000 KEGIATAN 9: Penyelenggaraan Pengawasan Aktivitas dan Transaksi Elektronik 0 1 - Meningkatkan Pelindungan SP. 5 SK. 1 Aktivitas dan Transaksi Masyarakat di Ruang Digital Indikator ini mengukur presentase tingkat penyelesaian penanganan aduan transaksi elektronik. Pengukuran ini dilakukan oleh Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik. Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 0 1 - Tingkat Penanganan AduanIKP 5.1 IKK 1.1 Non PN - 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - -Transaksi Elektronik Rumus Perhitungan: (Jumlah Aduan Transaksi Elektronik yang tertangani/ Jumlah Total Aduan yang masuk )*100% Indikator ini mengukur persentase kepatuhan PSE terhadap standar yang telah ditetapkan dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital. Cara Perhitungan: - Jumlah PSE yang diawasi : 5% dari Total Jumlah PSE terdaftar Tahun Sebelumnya (untuk 2025 sebesar 992 PSE diawasi) --> Obyek setiap tahun akan berubah dan dinamis jumlahnya mengingat jumlah PSE terdaftar akan semakin bertambah banyak Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 0 2 - Tingkat kepatuhan PSE terhadapIKP 5.1 IKK 1.2 Non PN - N/A 10% 10% 10% 10% 10% - - - - -UU ITE - Rumus Perhitungan : 10% * Jumlah PSE yang diawasi = 99 PSE mempunyai nilai kepatuhan dari assesstment sebesar 60 - Bobot Assessment : Berdasarkan PM 5/2020 makan 2 poin yang dapat dijadikan acuan PSE dikatakan patuh adalah dsri sisi pendaftaran (50) dan dari sisi ketepatan data pada gambaran umum (50) dan kondisi di lapangan dengan mekanisme tahun sebelumnya ditemukan banyak kendala untuk pemenuhan pads poin ketepatan data di gambaran umum sehingga diambil angka ideal yang bisa tercapai adalah 60 Indikator ini mengukur persentase kepatuhan PSrE terhadap standar yang telah ditetapkan dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 90% (Komdigi,0 3 - Tingkat kepatuhan PSrE terhadapIKP 5.1 IKK 1.3 Non PN - 90% 90% 90% 90% 90% - - - - -UU ITE 2 024) Rumus Perhitungan : Rata - rata dari hasil dari Presentase Pengawasan PSrE dan penilaian kelaiakan PSrE untuk pemberian pengakuan digabungkan dengan ketersediaan layanan PSrE Induk Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator ini mengukur persentase kepatuhan penyelenggara nama domain di Indonesia terhadap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Termasuk GTLD (Generic Top Level Domain) yang digunakan di indonesia seperti .com .org .net dan tidak hanya dr sisi pengelola Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital nama domain (Registri --> PANDI, registrar para penjual .id). Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik 0 4 - Tingkat kepatuhan Nama DomainIKP 5.1 IKK 1.4 Non PN - N/A 90% 90% 90% 90% 90% - - - - -Indonesia Rumus Perhitungan : Pembobotan dari Aspek Teknis, Administrastif dan Operasional untuk evaluasi menyeluruh sambil merumuskan perhitungan tingkat kepatuhan yang lebih kompleks dalam pengawasan Domain di Indonesia Indikator ini mengukur persentase kepatuhan Penyelenggara Usaha dengan klasifikasi teknologi baru (masi terbatas pada AI,IOT dan Blockchain) terhadap standar yang telah ditetapkan dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya. Pengukuran hanya dilakukan pada aspek pendaftaran terlebih dahulu dan sedang dalam proses perumusan lebih detail terkait checklist assessment. Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik. Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 0 5 - Tingkat Kepatuhan Penyelenggara IKP 5.5 IKK 1.5 Usaha dengan Klasifikasi Teknologi Baru Non PN - N/A - 65% 69% 73% 77% - - - - - Rumus Perhitungan: Jumlah Penyelenggara Usaha dengan Klasifikasi Teknologi Baru yang patuh (dari assessment) dinilai dari pembobotan nilai yang paling utama dari sisi pendaftaran Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 1. Pengawasan PSE PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 826,254 826,254 3,777,890 2,750,000 3,520,000 3,777,890 12,000,000 8,971,584 26,068,967 826,254 826,254 826,254 826,254 Output 2. PM terkait Tata Kelola Identitas Digital 1 Peraturan Menteri- - - - - - - - Output 3. Kebijakan Tata Kelola Domain ID 1 Rekomendasi KebijakanNon PN - - - - - - - - Output 4. PM terkait Tata Kelola Domain ID 1 Peraturan MenteriNon PN - - - - - - - - - - - - Output 5. PM terkait Layanan Sertifikasi Elektronik / Trust Services 1 Peraturan MenteriNon PN - - - - Output 6. OM PSrE Induk PN (RPJMN) Non PN 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 12,000,000 5,818,317 18,048,925 826,254 3,500,000 12,000,000 8,971,584 28,224,766 826,254 4,235,000 12,000,000 8,971,584 29,696,913 826,254 4,658,500 12,000,000 8,971,584 30,480,186 826,254 5,124,350 Output 7. Layanan Pendaftaran PSE Lingkup Privat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Output 8. Layanan Aduan Transaksi Elektronik Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 9. Layanan Pengakuan dan Pengawasan PSrE Indonesia PN (RPJMN) Non PNOutput 10. Layanan Pengawasan Nama Domain Indonesia 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 3,850,000 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 11. Layanan Pendaftaran dan Pengawasan Penyelenggara Usaha dengan Klasifikasi Teknologi Baru Non PN Pusat - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan - 6,000,000 7,200,000 8,640,000 10,368,000 0 2. Mendorong Layanan Publik BidangSP. 12 SK. 2 Pengawasan Ruang Digital Indikator ini mengukur persentase capaian target PNBP untuk penyelenggaraan PSrE di Indonesia. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 7 0%0 1 - Capaian target PNBP PSrEIKP 12.1 IKK 2.1 Non PN Non PN - - (Komdigi, 70% 70% 70% 70% 70% - - - - - - - - - - Indonesia 2 024) Indikator ini mengukur persentase capaian target PNBP untuk pengawasan Domain .ID di Indonesia. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 100% IKP 12.1 IKK 2.2 02 - Capaian target PNBP Domain .ID (Komdigi, 2024) 100% 100% 100% 100% 100% Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 1. Layanan Pengelolaan PNBP PSrE Indonesia Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 7,171,936 8,387,817 10,086,042 11,819,897 13,616,775 Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 2. Layanan Pengelolaan PNBP Domain .ID Non PN Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 2,059,682 2,265,650 2,492,215 2,741,436 3,015,580 KEGIATAN 10: Pengendalian di Ruang Digital 0 1 - Memperkuat Pengawasan untuk SP.5 SK. 1 Pelindungan Masyarakat di Ruang Digital Indikator ini mengukur penanganan atas konten ilegal yang beredar, termasuk konten pornografi, penipuan, kekerasan, judi online, dan lainnya, baik yang bersumber dari kanal pengaduan maupun yang merupakan hasil dari metode penelusuran aktif seperti crawling web dan platform digital User Generated Content (UGC) termasuk yang dihasilkan oleh teknologi baru seperti deepfake, AI-Generated Hoax dan Lainnya, sesuai dengan regulasi bidang pengawasan ruang digital. Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. Pengendalian Ruang Digital Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 0 1 - Tingkat Kepatuhan ModerasiIKP 5.3 IKK 1.1 Rumus Perhitungan : ((X1/X) + (Y1/Y) +(Z1/Z)) * 100% Keterangan: Non PN - N/A 30% 35% 40% 45% 50% - - - - -Konten pada Platform Digital X: Jumlah konten ilegal yang ditemukan dari patroli siber X1: Jumlah konten ilegal dari patroli siber yang ditangani Y: Jumlah konten ilegal yang diadukan di kanal aduan Y1: Jumlah konten ilegal yang ditangani dari kanal aduan Z: Jumlah konten ilegal yang ditemukan pada PSE UGC dan diajukan takedown Z1: Jumlah konten ilegal yang ditangani dari pengajuan takedown kepada PSE UGC Indikator ini mengukur tindaklanjut penanganan konten negatif oleh platform digital yang terkait dengan pelindungan anak di ruang digital. Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 02 - Tingkat Kepatuhan Platform Digital Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. IKK 1.2 Terhadap Kebijakan Pelindungan Anak Pengendalian Ruang DigitalIKP 5.3 Non PN - N/A - - 5% 10% 15% 20% - - - - - - dalam Ruang Digital Rumus Perhitungan : (Jumlah konten yang di-takedown oleh platform / jumlah konten yang diajukan takedown ke platform) x 100% Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 1. Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Perlindungan Anak di Ruang Digital Non PN Pusat 12 Lembaga 12 Lembaga 12 Lembaga 12 Lembaga 3,585,827 3,450,264 3,252,781 3,644,694 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 2. Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 31,869,882 30,000,000 15,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 30,000,000 Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 3. Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE Pusat 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 24,173,999 83,913,001 15,000,000 15,000,000 Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 4. OM Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE PN (RPJMN) Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 KEGIATAN 11: Penyidikan di Ruang Digital 0 1 - Meningkatkan Efektivitas danSP.5 SK. 1 Kualitas Penyidikan Digital Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik yang telah lolos kaji ulang permohonan terhadap standar sasaran mutu ISO 17025:2017 pada layanan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik - Dit Penyidikan Digital. Rumusan Perhitungan : (a/b) * 100% Keterangan:
a.Jumlah Permohonan Pengujian Forensik Bukti Elektronik yang telah lolos tahap kaji ulang yang berhasil diselesaikan kurang dari sama dengan 10 Hari Kerja sesuai target dari sasaran mutu ISO dalam rentang waktu 1 (satu) tahun
b.Jumlah total permohonan pengujian forensik bukti elektronik yang telah lolos kaji ulang dalam rentang waktu 1 (satu) tahun. 0 1 - Tingkat ketepatan waktu 69% (Komdigi, 2024) Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronikIKP 5.2 IKK 1.1 Non PN - 70% 72% 74% 76% 78% - - - - - Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik Notes : Perhitungan Jumlah Hari Kerja Proses Pengujian = Jumlah hari pengujian yang dimulai dari Tanggal Penerimaan Permohonan & Bukti Elektronik sampai dengan tanggal selesai Pengujian berupa penerbitan Laporan Berita Acara Forensik dikurangi Jumlah hari Sabtu, Minggu, Jumlah hari libur nasional serta cuti bersama dalam rentang waktu tersebut Indikator ini mengukur tingkat kepuasan dengan melakukan evaluasi subjektif dari pengalaman pelapor terhadap proses aduan tindak pidana ITE, mulai dari pelaporan awal hingga tindak lanjut yang diberikan oleh layanan aduan tindak pidana ITE Dit. Penyidikan Digital. Metode pengambilan data dilakukan dengan melakukan survey kepada pengguna/pelapor/pemohon pada layanan aduan tindak pidana ITE. Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 0 2 - Tingkat kepuasan penggunaIKP 5.2 IKK 1.2 Non PN - N/A 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 - - - - -layanan aduan tindak pidana ITE Metode pengambilan data untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan ini menggunakan survey sesuai PM PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan metode pengukuran menggunakan Skala Likert. Interval penilaian berdasarkan PM PAN&RB 14/2017 yaitu 1-4, dengan target nilai 3,5 yang menunjukkan tingkat kepuasan baik. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengukuran tingkat pemahaman dan cakupan pengetahuan Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai substansi, implementasi, dan implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Pengukuran dilakukan melalui pre-test sebelum APH menerima materi UU ITE pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan post-test setelah materi 50% (Komdigi, 2024) Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 0 3 - Tingkat pemahaman APH terhadapIKP 5.2 IKK 1.3 Non PN - - 60% 63% 66% 70% - - - - -UU ITE disampaikan, untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman. Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. Penyidikan Digital Rumus Perhitungan: [(Skor Post Test - Skor Pre Test) / Skor Pre-Test] * 100% Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 1. Layanan Laboratorium Forensik Digital Terakreditasi Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat - 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit - 11,671,604 3,806,320 4,602,782 2,304,853 12,838,765 4,186,952 5,063,060 2,535,338 14,122,641 4,605,647 5,569,366 2,788,872 15,534,905 5,066,212 6,126,303 3,067,759 Output 2. Layanan Penanganan Aduan Tindak Pidana ITE 2 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1,560,288 Output 3. Advokasi Penegakan Hukum UU ITE - - - -Output 4. Kebijakan Penegakan Hukum terkait UU ITE 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan KEGIATAN 12: Tata Kelola Teknologi Pemerintah Digital 1 - Meningkatnya Kualitas Tata0 SP 6 SK 1 Kelola Penyelenggaraan Teknologi Pemerintah Digital Parameter ini mengukur jumlah K/L/D yang mendapatkan rekomendasi kesesuaian dengan kebijakan dan arsitektur aplikasi dan infrastrukur pemerintah digital nasional. Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 0 1 - Persentase K/L/D yang sesuai dengan kebijakan belanja TIK & arsitektur aplikasi dan infrastruktur pemerintah digital nasional IKP 6.1 IKK 1.1 Non PN - N/A 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - Jumlah K/L yang mendapatkan rekomendasi dibagi seluruh K/L yang mengajukan pertimbangan belanja (clearance) Parameter ini mengukur tingkat penyelesaian atas pengecekan kelengkapan pendaftaran Sistem Elektronik yang didaftarkan dibanding Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 0 2 - Persentase capaian SLA pelayanan seluruh Sistem Elektronik yangIKP 6.4 IKK 1.2 Non PN - N/A 95% 95% 95% 95% 95% - - - - - - - - - pendaftaran PSE Publik didaftarkan. (Jumlah penyelesaian atas pengecekan kelengkapan pendaftaran / jumlah pendaftaran yang masuk) x 100% Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Output 1. Masterplan Pemanfaatan Teknologi Baru di Pemerintahan 1 Rekomendasi KebijakanPN (RPJMN) Pusat - - - - 1,000,000 Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 1 Peraturan MenteriOutput 2. PM Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 1 Peraturan MenteriPN (RPJMN) Pusat - - - - 1,000,000 1,000,000 - - (Kumulatif) Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Output 3. PM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE 1 Peraturan MenteriPN (RPJMN) Pusat - - - - 1,000,000 - - - - Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 1 Peraturan MenteriOutput 4. PM Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE 1 Peraturan MenteriPN (RPJMN) Pusat - - - 250,392 749,608 - - - (Kumulatif) Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Output 5. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Pusat Data Pemerintah dan Ekosistem Pendukungnya 4 Rekomendasi 4 Rekomendasi 4 Rekomendasi 3 Rekomendasi 3 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan KebijakanNon PN Pusat 4,344,862 2,500,000 4,000,000 4,000,000 5,000,000 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Strategi dan Output 6. Pemberian Pertimbangan Kelaikan Infrastruktur Pemerintah Digital 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 RekomendasiNon PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat - - 3,000,000 11,000,000 6,000,000 21,000,000 3,000,000 - 3,000,000 4,000,000 4,000,000Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Output 7. Layanan Evaluasi Belanja SPBE (Clearance) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 8,530,819 12,000,000 6,500,000 21,000,000 3,000,000 - 13,000,000 14,000,000 Output 8. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital - 3 Laporan 1 Layanan 3 Laporan 1 Layanan 3 Laporan 1 Layanan 3 Laporan 1 Layanan - 7,000,000 7,500,000 Output 9. Penyelenggaraan PSE Lingkup Publik 1 Layanan 2,926,026 21,000,000 21,000,000 Output 10. Rekomendasi Kebijakan Aplikasi Pemerintah Digital 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan- - 4,000,000 4,000,000 Output 11. Rekomendasi Kebijakan Dukungan Akselerasi Teknologi Pemerintah Daerah 1 2 Rekomendasi Kebijakan - - - - 577,910 - - - - - - - - Output 12. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Govtech dan Situs Web IPPD Rekomendasi Kebijakan - - - - - - - - 1,200,000 - - 1 Peraturan Menteri1 Peraturan MenteriOutput 13. PM Pendekatan Kota Cerdas - - - - 1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 (kumulatif) Output 14. PM Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 1 Peraturan Menteri 1 Peraturan Menteri Output 15. PM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 1 Peraturan Menteri 1 Peraturan MenteriNon PN Non PN Pusat Pusat - - - - - - 1,000,000 500,000 1,500,000 1,000,000 - - Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Output 16. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Government Technology 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan 1,500,000 2,000,000Kebijakan Kebijakan Kebijakan KEGIATAN 13: Pengembangan Layanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital Pemerintahan Terpadu 0 1 - Mempercepat Integrasi SP 6 SK 1 Infrastruktur Digital yang Reliabel dan Resilien Parameter ini mengukur persentase K/L/Prov yang terhubung dengan Pusat Data yang diselenggarakan oleh Komdigi dengan menggunakan JIP. Indikator ini 90% (99 dari total 109 K/L/Prov) (Komdigi, Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi 0 1 - Persentase Instansi K/L/Prov yang akan dilakukan tiap tahun oleh Dit.IKP 6.2 IKK 1.1 PN (RPJMN) - 90% 92% 94% 96% 100% - - - - -Terhubung dengan JIP Infrastruktur Pemerintah Digital. Pemerintah Digital2 024)Persentase Capaian = (Jumlah KLProv yang terkoneksi dengan JIP / Jumlah instansi KLProv di Indonesia) x 100% Parameter ini mengukur persentase IPPD yang memanfaatkan fasilitas Pusat Data yang terhubung dalam ekosistem, utamanya Pusat Data Nasional yang diselenggarakan oleh Komdigi. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital. Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi 0 2 - Persentase instansi yangIKP 6.2 IKK 1.2 Non PN - N/A 55% 65% 70% 75% 80% - - - - -memanfaatkan ekosistem PDN Pemerintah Digital Persentase Capaian = (Jumlah IPPD yang menggunakan PDN / Jumlah IPPD di Indonesia) x 100% Parameter ini mengukur tingkat kapasitas (fasilitas PDN-1) yang diselenggarakan Komdigi. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital. Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi 3,16 MW (Komdigi, 2024) IKP 6.2 IKK 1.3 03 - Tingkat Kapasitas PDN Komdigi Non PN - 3,5 MW 5 MW 6 MW 8 MW 10 MW - - - - - Proyeksi kebutuhan kapasitas PDN 10 tahun mendatang yang dikonversi kepada kebutuhan kapasitas listrik (berdasarkan masterplan PDN tahun Pemerintah Digital 2021 dan 2023) Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Parameter ini mengukur capaian standar service level agreement atas penanganan insiden pengguna layanan PDN yang diselenggarakan oleh Komdigi. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Infrastruktur Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi 0 4 - Persentase capaian SLA IKP 6.2 IKK 1.4 penanganan insiden pengguna layanan PDN Komdigi Non PN - N/A 91% 92% 93% 94% 95% - - - - - Pemerintah Digital. Pemerintah Digital (Jumlah Insiden yang terselesaikan / Jumlah insiden yang masuk) x 100% Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi 1 Sistem 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem InformasiOutput 1. Jaringan Intra Pemerintah Output 2. Pusat Data Nasional 2 PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat Pusat 4,150,917 4,150,917 4,150,917 4,150,917 4,150,918Informasi - - - - - - - 1 Titik/Lokasi 1 Titik/Lokasi - - - - - - - - 2,360,000,000 13,683,999,998Output 3. Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 3 - Pemerintah Digital Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen TeknologiOutput 4. OM Pusat Data Nasional PN (RPJMN) Pusat 1 Titik/Lokasi 1 Titik/Lokasi 1 Titik/Lokasi 1 Titik/Lokasi 1 Titik/Lokasi 133,912,608 618,177,523 172,249,812 562,689,287 201,290,260 Pemerintah Digital Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Output 5. OM Government Cloud/PDNS PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit - - - - 200,000,000 3,100,266 75,596,474 538,874 200,000,000 - 200,000,000 - 200,000,000 -Output 6. Masterplan Government Intranet Exchange 1 Rekomendasi Kebijakan- - - - - - Output 7. Operasionalisasi Lembaga Pengelola Pusat Data Nasional (PDN) Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 90,694,304 937,515 62,329,329 1,127,275 63,329,329 1,549,430 Output 8. Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Belanja Infrastruktur Pemerintah Digital Non PN Pemerintah Digital Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Output 9. Manajemen Pengembangan Pusat Data Nasional Non PN Pusat 1 Titik/Lokasi 1 Titik/Lokasi 1 Titik/Lokasi 1 Titik/Lokasi 1 Titik/Lokasi 348,875,342 30,552,348 32,919,816 31,470,405 29,666,701 Pemerintah Digital 0 2 - Meningkatkan Keterpaduan danSP 6 SK 2 Interoperabilitas Aplikasi Pemerintah Parameter ini mengukur persentase instansi K/L/Daerah yang melakukan transaksi pertukaran data melalui SPLP. Indikator ini akan dilakukan tiap tahun oleh Dit. Aplikasi Pemerintah Digital 65% K/L/D terhubung SPLP (411 dari total 629 Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 0 1 - Persentase K/L/D yangIKP 6.1 IKK 2.1 PN (RPJMN) - 5% 7% 9% 12% 15% - - - - -mengimplementasikan SPLP K/L/D)Jumlah K/L/Daerah yang melakukan transaksi pertukaran data melalui SPLP dibagi dengan Jumlah K/L/Daerah x (Komdigi, 2 024) 100% Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan standar teknis untuk web pemerintah termasuk pemanfaatan domain go.id secara akumulatif. Indikator ini diukur tiap tahun oleh Dit. Aplikasi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 0 2 - Tingkat kepatuhan standar portal 1% IPPD (kumulatif) 2% IPPD (kumulatif)IKP 6.1 IKK 2.2 Non PN - N/A - - - - - - - -web pemerintah (kumulatif) Jumlah IPPD yg memenuhi standar portal/jumlah IPPD x 100% Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Parameter ini mengukur persentase aplikasi umum dan atau aplikasi yang diprioritaskan pemerintah yang telah diasses sesuai standar teknis aplikasi (PM Komdigi No 6 Tahun 2025). Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 0 3 - Tingkat kepatuhan standar aplikasiIKP 6.1 IKK 2.3 Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Aplikasi Pemerintah Digital Non PN - N/A - 12,5% 25% 50% 75% - - - - -SPBE Jumlah aplikasi yang telah terasesmen / 1 target total aplikasi yang terasesmen x 00% Parameter ini mengukur tingkat SLA aplikasi yang diselenggarakan dan merupakan tanggung jawab Ditjen TPD, Komdigi. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Aplikasi Pemerintah Digital Menggunakan tools uptime kemudian dihitung berikut: (Total waktu operasional - downtime / total waktu operasional ) x 100% Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 0 4 - Tingkat SLA aplikasi yangIKP 6.1 IKK 2.4 Non PN - N/A 73% 77% 80% 83% 86% - - - - -diselenggarakan oleh Komdigi 365 hari×24 jam=8.760 jam 2025 = 27%×8.760= 2.365,2 jam ( Downtime maksimum 98 hari) 026 = 23%×8.760= 2.014,8 jam ( Downtime maksimum 83 hari) 027 = 20%×8.760= 1.752 jam ( Downtime maksimum 73 hari) 028 = 17%×8.760= 1.489,2 jam ( Downtime maksimum 62 hari) 029 = 14%×8.760= 1.226,4 jam ( 2 2 2 2 Downtime maksimum 51 hari) Parameter ini mengukur akumulasi tingkat kematangan atas kemampuan analisa layanan teknologi baru (Big Data dan/atau AI dan/atau Machine Learning) yang diselenggarakan oleh Kemenkomdigi. Pengukuran ini akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Tingkat tahapan pengembangan kematangan kemampuan analisa sebagai berikut: 2 2 025 = - 026 = 25% : Progress teknologi baru menyediakan Layanan Deskriptif (Layanan dapat menyajikan ringkasan atau laporan dari data historis) 2027 = 50% : Progress teknologi baru menyediakan Layanan Deskriptif (Layanan dapat menyajikan ringkasan atau laporan dari data historis) dan Layanan Diagnostik (Layanan dapat menelusuri sebab-akibat dari data) (kumulatif) 0 5 - Tingkat kematangan pemanfaatan Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 25% (kumulatif) 50% (kumulatif) 75% (kumulatif) 100% (kumulatif)IKP 6.3 IKK 2.5 teknologi baru pada pemerintah digital (kumulatif) Non PN - N/A 0 - - - - - 2028 = 75% : Progress teknologi baru menyediakan Layanan Deskriptif (Layanan dapat menyajikan ringkasan atau laporan dari data historis); Layanan Diagnostik (Layanan dapat menelusuri sebab-akibat dari data) dan Layanan Prediktif (Layanan dapat memprediksi masa depan berdasarkan pola historis) (kumulatif) 2029 = 100%: Progress teknologi baru menyediakan Layanan Deskriptif (Layanan dapat menyajikan ringkasan atau laporan dari data historis); Layanan Diagnostik (Layanan dapat menelusuri sebab-akibat dari data); Layanan Prediktif (Layanan dapat memprediksi masa depan berdasarkan pola historis) dan Layanan Preskriptif (Layanan dapat memberi rekomendasi otomatis berdasarkan prediksi) (kumulatif) Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Output 1. OMD Layanan Aplikasi Pemerintah Digital PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat Pusat Pusat 1 Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Unit 3,606,098 2,000,000 3,500,000 510,336 17,189,558 2,025,000 3,800,000 1,020,672 20,284,303 2,050,000 4,100,000 1,360,896 22,538,115 2,075,000 4,400,000 1,531,007 24,791,926 2,128,423 5,568,000 1,701,119 Output 2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi Output 3. OM Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Output 4. Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 5 Unit Sistem 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Output 5. OM Pelayanan Publik Digital Output 6. Portal Pelayanan Publik Output 7. Portal Layanan Administrasi PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 112,893 141,116 7,090,923 - 169,340 203,208 10,210,930 6,593,407 3,500,000 720,000 244,131 1 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 2,822,592 8,509,108 5,494,505 3,000,000 600,000 12,253,116 7,912,088 4,000,000 864,000 Informasi 1 Sistem 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi- - -Informasi Output 8. Penyediaan Layanan Registrasi Domain Pemerintah (domain go.id dan desa.id) - - - - - - - 2,500,000 500,000 6,000,000 3,500,000 2,200,000 20,000,000 - 1 Layanan 1 NSPK 1 Layanan 1 NSPK 1 Layanan 1 NSPK 1 Layanan 1 NSPKOutput 9. Pedoman Teknis Aplikasi Pemerintah Digital Non PN - Output 10. Fasilitasi Penerapan Teknologi Baru dalam Layanan Publik Digital 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem InformasiNon PN - 7,000,000 4,000,000 2,500,000 22,000,000 - 9,000,000 5,000,000 2,900,000 25,000,000 - 10,000,000 7,000,000 3,500,000 27,000,000 - Output 11. OM Teknologi Baru Pemerintah Digital Non PN 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit - Output 12. OM SPPT-TI Non PN 1 Unit 1 Layanan - - Output 13. Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE Output 14. Pembinaan Jabatan Fungsional Penatakelola Informatika SPBE Output 15. Pertimbangan Pengelolaan Belanja Sistem Layanan dan Aplikasi Pemerintah Digital Output 16. Pengembangan Layanan Aplikasi Pemerintah Digital Berbagi Pakai Non PN 1 Layanan - 1 Layanan - 1 Layanan - - 1 Rekomendasi KebijakanNon PN 1,000,000 Non PN - - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan - - 500,000 6,500,000 600,000 720,000 864,000 4 Sistem Informasi 4 Sistem Informasi 4 Sistem Informasi 4 Sistem InformasiNon PN 7,000,000 7,500,000 8,000,000 KEGIATAN 14: Percepatan Transformasi Digital Daerah 0 1 - Mempercepat Pemanfaatan SP 7 SK 1 Teknologi Digital oleh Pemerintah Daerah Parameter ini mengukur kenaikan skor indeks kematangan kota cerdas pada kota/kab. Indikator ini diukur oleh Kemendagri bekerjasama dengan Dit. Akselerasi TPDD. Pengukuran kota Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 0 1 - Kontribusi terhadap kenaikan skor cerdas dilakukan setiap dua tahunIKP 7.1 IKK 1.1 Non PN - N/A 0,1 Nilai/Skor 0,1 Nilai/Skor 0,1 Nilai/Skor 0,1 Nilai/Skor 0,1 Nilai/Skor - - - - -indeks kematangan kota cerdas sekali, sehingga kenaikan target sifatnya akumulatif selama dua tahun sebesar 0,2 atau 0,1 per tahun. Nilai rata-rata indeks = (y-tahun berjalan) - ( y-1) Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 30 Daerah 60 Daerah 90 Daerah 100 DaerahOutput 1. Use case teknologi digital pada kota cerdas PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat - (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) 0 0 60,000,000 1,000,000 2,000,000 15,000,000 15,000,000 33,425,414 60,000,000 2,000,000 2,000,000 15,000,000 15,000,000 35,000,000 60,000,000 2,000,000 2,000,000 15,000,000 30,000,000 50,000,000 20,000,000 3,000,000 2,000,000 15,000,000 15,000,000 50,000,000 (Kumulatif) (Kumulatif) (Kumulatif) Output 2. Pendampingan Penyusunan Masterplan Provinsi Cerdas 4 Daerah 6 Daerah 4 Daerah 8 Daerah- (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) Output 3. Pendampingan Smart City - Pusat 4 Daerah 4 Daerah 4 Daerah 8 Daerah- 0(Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) Output 4. Konkuren Bidang Aplikasi Informatika bagi Pemerintah/ Kabupaten / Provinsi 1 Provinsi 1 Laporan 5 Kab/Kota 10 Provinsi 1 Laporan 9 Provinsi 1 Laporan 9 Provinsi 1 Laporan 9 Provinsi 1 Laporan 472,000 118,000 1,743,840 Output 5. Pengukuran standar kota cerdas Non PN Output 6. Akselerasi Digitalisasi Pemerintah Daerah Non PN 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota KEGIATAN 15: Pengembangan Talenta Digital Masyarakat 0 1 - Meningkatnya kualitas danSP 8 SK 1 kuantitas SDM digital Mengukur jumlah alumni pelatihan yang terserap di lapangan pekerjaan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan peserta pelatihan pemberdayan talenta digital dengan yang terserap di lapangan pekerjaan. 0 1 - Persentase (%) peserta pelatihan Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi IKP 8.2 IKK 1.1 digital yang terserap di lapangan Non PN - N/A 30% 30% 35% 35% 35% - - - - pekerjaan dalam kurun waktu 1 Tahun Metode pengukuran : Pengukuran dilakukan dengan membandingkan peserta pelatihan pemberdayaan talenta digital dengan yang terserap di lapangan pekerjaan Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Mengukur proporsi peserta beasiswa S2 dan S3 bidang komdigi yang mengalami peningkatan karir dan/atau produktivitas kerja setelah lulus selama 2 tahun. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Talenta Digital.0 2 - Persentase (%) alumni beasiswa S2 Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi dan S3 bidang komunikasi dan digital yang mengalami peningkatan karir dan produktivitas kerja IKP 8.1 IKK 1.2 Rumus perhitungan: Pengukuran dilakukan dengan membandingkan kenaikan produktivitas kerja termasuk jenjang karir alumni sebelum dan setelah meyelesaikan pendidikan jalur beasiswa Kemkomdigi. Pengukuran survei dilakukan kepada alumni angkatan setelah lulus selama 2 tahun Mengukur peserta pelatihan yang lulus sehingga mendapatkan sertifikat kelulusan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta menyelesaikan dan lulus pelatihan (completion) dibagi peserta onboarding dari pelatihan yang dilakukan Pusbang Talenta Digital dan Satker/UPT Indikator ini merupakan indikator RPJMN dengan target 200.300 orang untuk tahun 2026-2029. Indikator ini secara administratif teralokasi pada Kegiatan: Pengembangan Talenta Digital, meskipun implementasi dan pencapaiannya dilakukan pada Non PN - N/A 30% 30% 30% 30% 30% - - - - - 0 3 - Persentase peserta pelatihan SDM Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi IKP 8.2 IKK 1.3 bidang komdigi yang bertalenta digital Non PN - N/A 70% 70% 70% 70% 70% - - - - - beberapa kegiatan di BPSDM Komdigi. Pencapaiannya didukung oleh RO pelatihan talenta digital dan pemberdayaan talenta digital, serta RO pada kegiatan lain, antara lain: Pusat Pengembangan Talenta Digital, Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi, Pusat Pengembangan Literasi Digital, STMM, BPSDM Komdigi Pelatihan berbasis SKKNI bidang komdigi, pelatihan aparatur digital, pelatihan kepemimpinan nasional bidang digital, pelatihan keterampilan digital dasar, dan pelatihan bidang komdigi. 0 4 - Jumlah peserta pelatihan IKP 8.2 IKK 1.4 peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital PN (RPJMN) - 141.300 Orang 40.100 Orang 200.300 Orang 200.300 Orang 200.300 Orang 200.300 Orang - - - - - Berdasarkan RPJMN, definisi indikator ini adalah peningkatan kapasitas SDM bidang Kominfo yang Bertalenta Digital dalam rangka mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 yang dapat bersaing secara global. Peningkatan kapasitas SDM ini menyasar pada masyarakat umum, termasuk ASN. Pusat dan wilayah kerja Pusat dan UPT BPSDM (BBPSDMP Medan; BBPSDMP Makassar; BPSDMP Jakarta; BPSDMP Bandung; BPSDMP Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi Output - 1. Pemberdayaan Talenta Digital PN (RPJMN) - 1.500 Orang 1.500 Orang 1.500 Orang 1.500 Orang - 6,752,563 6,967,581 7,182,599 7,397,617 Yogyakarta; BPSDMP Surabaya; BPSDMP Banjarmasin; BPSDMP Manado; BPPTIK) Output - 2. Beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan digital Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi PN (RPJMN) Pusat 703 Orang 703 Orang 703 Orang 703 Orang 703 Orang 78,896,629 78,896,629 78,896,629 78,896,629 78,896,629 Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BBPSDMP Medan; BBPSDMP Makassar; BPSDMP Jakarta; BPSDMP Bandung; BPSDMP Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi Output - 3. Pelatihan talenta digital PN (RPJMN) - 53.240 Orang 53.240 Orang 53.240 Orang 53.240 Orang - 61,975,255 61,975,255 61,975,255 61,975,255 Yogyakarta; BPSDMP Surabaya; BPSDMP Banjarmasin; BPSDMP Manado; BPPTIK) Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BBPSDMP Medan; BBPSDMP Makassar; BPSDMP Jakarta; BPSDMP Bandung; BPSDMP Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi Output - 4. Digital Talent Scholarship PN (RPJMN) 33.500 Orang - - - - 70,056,894 - - - - Yogyakarta; BPSDMP Surabaya; BPSDMP Banjarmasin; BPSDMP Manado; BPPTIK) Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi 2 Kelompok 2 Kelompok Masyarakat 3 Kelompok Masyarakat 4 Kelompok MasyarakatOutput - 5. Digital Talent Pool (DTP) KEGIATAN 16: SDM Vokasi Bidang Komdigi Non PN Non PN Pusat - - - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000Masyarakat 0 1 - Meningkatnya SDM Vokasi yangSP 8 SK 1 Bertalenta digital Mengukur Persentase peserta pelatihan 91,93% (Komdigi, 024) Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi Persentase peserta pelatihan yang lulus yang lulus dan memperoleh sertifikasi sertifikasi SKKNIIKP 8.1 IKK 1.1 - 92% 92% 93% 93% 93% - - - -SKKNI. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Talenta Digital 2 Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BBPSDMP Medan; BBPSDMP Makassar; BPSDMP Jakarta; BPSDMP Bandung; BPSDMP Output - 1. Pelatihan berbasis SKKNI bidang Komdigi Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi PN (RPJMN) - 25.000 Orang 25.000 Orang 25.000 Orang 25.000 Orang - 83,829,196 83,829,196 83,829,196 83,829,196 Yogyakarta; BPSDMP Surabaya; BPSDMP Banjarmasin; BPSDMP Manado; BPPTIK) Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BBPSDMP Medan; BBPSDMP Makassar; BPSDMP Jakarta; BPSDMP Bandung; BPSDMP Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi Output - 2. Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika PN (RPJMN) 6.000 Orang - - - - 22,197,140 - - - - Yogyakarta; BPSDMP Surabaya; BPSDMP Banjarmasin; BPSDMP Manado; BPPTIK) KEGIATAN 17: Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi 1 - Meningkatnya Relevansi Standar0 SP 8 SK 1 Kompetensi Bidang Komdigi dengan Industri Mengukur proporsi rancangan SKKNI/KKNI dan peta okupasi yang diadopsi atau digunakan oleh stakeholders (lembaga pelatihan/LSP/lembaga pendidikan/industri). Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi 0 1 - Persentase pemanfaatan standar IKP 8.1 IKK 1.1 kompetensi dan peta okupasi untuk mendukung pelatihan bidang komdigi Non PN - N/A 20% 30% 40% 50% 60% - - - - - Rumus perhitungan: Jumlah SKKNI/KKNI/PON yang telah termanfaatkan kemudian dibagi dengan jumlah Total SKKNI/KKNI/PON yang tersedia, sehingga didapatkan Rasio/Persentase Pemanfaatan SKKNI/KKNI/PON. Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi Output - 1. Rancangan SKKNI/KKNI Bidang Komunikasi dan Digital Non PN Non PN Pusat Pusat 3 NSPK 1 NSPK 4 NSPK 1 NSPK 4 NSPK 1 NSPK 4 NSPK 1 NSPK 4 NSPK 1 NSPK 1,094,950 707,250 2,749,380 1,579,810 2,749,380 1,579,810 3,024,318 1,737,791 3,024,318 1,737,791Output - 2. Peta Okupasi Nasional bidang komunikasi dan digital Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 0 2 - Meningkatnya Pemanfaatan Data SP 8 SK 2 SDM Digital dalam Perencanaan dan Kebijakan SDM Digital Nasional Mengukur kepuasan masyarakat dalam memanfaatkan layanan data SDM Digital, meliputi layanan data dan informasi, serta layanan aplikasi Platform SDM Digital. Tata cara pengukuran merujuk PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi 0 1 - Tingkat kepuasan pengguna IKP 8.1 IKK 2.1 terhadap layanan data dan informasi SDM Komdigi Non PN - N/A Baik Baik Baik Baik Baik - - - - - Rumus perhitungan: Nilai rata-rata per unsur pelayanan Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi Output - 1. OM Sistem Informasi Pengembangan SDM Digital Nasional PN (Non RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat 14 Unit 14 Unit 1 Unit 15 Unit 1 Unit 16 Unit 1 Unit 17 Unit 1 Unit 6,957,040 - 10,205,821 1,524,400 2,392,188 7,799,698 10,205,821 1,524,400 2,392,188 7,799,698 11,226,403 1,676,840 2,631,406 8,579,667 11,226,403 1,676,840 2,631,406 8,579,667 Output - 2. Pengembangan modul sistem informasi untuk Pengembangan SDM Digital Nasional - Output - 3. Layanan data dan informasi SDM Digital Non PN 1 Layanan 1 Data 1 Layanan 1 Data 1 Layanan 1 Data 1 Layanan 1 Data 1 Layanan 1 Data 485,000 6,030,042Output - 4. Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia PN (Non RPJMN) KEGIATAN 18: Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dan Kepemimpinan Digital 0 1 - Meningkatnya KompetensiSP 9 SK 1 Aparatur di Era Digital Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi digital. Pengukuran dilakukan dengan peserta yang mendapatkan sertifikat dibandingkan dengan peserta yang mengikuti pelatihan. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi 0 1 - Persentase (%) peserta ASN yang IKP 9.1 IKK 1.1 dinyatakan lulus Pelatihan Jabatan Fungsional Bidang Komdigi Non PN - N/A 95% 95% 96% 96% 97% - - - - - Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat/Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100% Mengukur peserta pelatihan aparatur yang lulus mendapatkan sertifikasi. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi 0 2 - Persentase peserta pelatihan SDM 87% (Komdigi, 2024)IKP 9.1 IKK 1.2 aparatur bidang komdigi yang bertalenta digital Non PN - 87% 87% 88% 88% 88% - - - - - /Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100%. Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BBPSDMP Medan; BBPSDMP Makassar; BPSDMP Jakarta; BPSDMP Bandung; BPSDMP Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi Output - 1. Pelatihan Aparatur Digital PN (RPJMN) - 20.000 Orang 20.000 Orang 20.000 Orang 20.000 Orang - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Yogyakarta; BPSDMP Surabaya; BPSDMP Banjarmasin; BPSDMP Manado; BPPTIK) Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi Output - 2. Kebijakan dan Modul Pelatihan Aparatur Digital 12 Rekomendasi 12 Rekomendasi 15 rekomendasi 15 rekomendasiNon PN Non PN Pusat Pusat - - - - 1,826,430 6,000,000 1,826,430 6,000,000 1,826,430 7,200,000 1,826,430 8,400,000 kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan Output - 3. Pelatihan Jabatan Fungsional Bidang Komdigi 500 Orang 500 Orang 600 Orang 700 Orang 0 2 - Meningkatnya KeterampilanSP 9 SK 2 Aparatur Kemkomdigi di Era Digital Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase ASN Kemkomdigi yang memiliki kompetensi digital. Pengukuran dilakukan dengan peserta yang mendapatkan sertifikat dibandingkan dengan peserta yang mengikuti pelatihan. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi 0 1 - Persentase (%) Peserta PelatihanIKP 9.1 IKK 2.1 Non PN - N/A 93% 93% 93% 95% 95% - - - - -ASN Kemkomdigi yang Lulus Pelatihan Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan ASN Kemkomdigi yang mendapatkan sertifikat/Jumlah peserta pelatihan ASN Kemkomdigi x 100% Persentase penyelenggaraan pelatihan Aparatur Kemkomdigi dibandingkan dengan hasil HCDP. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi IKP 9.1 IKK 2.2 02 - Persentase penyelenggaraan diklat sesuai HCDP Non PN Non PN - N/A 39,5% 40% 40% 42% 42% - - - - - Rumus perhitungan: Jumlah penyelenggaraan pelatihan Aparatur Kemkomdigi/Penyelenggaraan pelatihan berdasarkan HCDP x 100% Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi Output - 1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pusat 3.542 orang 3.342 orang 1.100 orang 1.200 orang 1.200 orang 17,791,685 12,027,162 3,850,000 4,200,000 4,200,000 0 3 - Meningkatnya kualitasSP 9 SK 3 kepemimpinan SDM aparatur Pengukuran dilakukan dengan peserta yang mendapatkan sertifikat dibandingkan dengan peserta yang mengikuti pelatihan. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi 0 1 - Persentase (%) Peserta Pelatihan IKP 9.2 IKK 3.1 Kepemimpinan Aparatur Digital yang Memiliki Kompetensi Digital Non PN PN (RPJMN) Non PN - N/A 95% 100 Orang 100% 95% 160 Orang 100% 95% 160 Orang 100% 95% 160 Orang 100% 95% 160 Orang 100% - - - - - Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan digital yang mendapatkan sertifikat/Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan digital x 100% Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi Output - 1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional bidang Digital Pusat 5,382,322 6,560,000 6,560,000 6,560,000 6,560,000 0 4 - Mendorong Layanan Publik ASNSP 11 SK 4 Digital Mengukur persentase realisasi target PNBP di Pusbang Aparatur Komdigi. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi 0 1 - Persentase (%) Realisasi TargetIKP 11.1 IKK 4.1 IKP 11.1 IKK 4.2 - - N/A N/A - - - - -PNBP Pusbang Aparatur Komdigi Rumus perhitungan: (Total penerimaan PNBP/Target PNBP) x 100% Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi 0 2 - Persentase (%) Realisasi Target Mengukur persentase realisasi target PNBP di BPPTIK Non PN Non PN 100% 100% 100% 100% 100% - - - - -PNBP BPPTIK Pusat dan BPPTIK Kab. Bekasi Output - 1. Pelatihan Aparatur Digital Skema Pembiayaan PNBP 185 orang 180 orang 180 orang 180 orang 180 orang 1,967,005 1,611,093 1,611,093 1,611,093 1,611,093 KEGIATAN 19: Pengembangan Keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital bagi Masyarakat 0 1 - Meningkatnya Keterampilan SP 10 SK 1 Digital Dasar dan Literasi Digital Masyarakat untuk Produktivitas Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan efektif untuk mencari, menganalisis, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi. Indikator ini diukur dari target pencapaian Skor IMDI pada Pilar Literasi Digital bagi perempuan dan laki-laki. Pengukuran ini akan dilakukan oleh BPSDM Cq. Pusbang Ekosistem SDM Komdigi Laki-Laki: 3,56; Laki-Laki: 3,62; Perempuan: 3,60 Laki-Laki: 3,68; Laki-Laki: 3,71; Laki-Laki: 3,74; Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi Laki-Laki: 3,65; Perempuan: 3,64IKP 10.1 IKK 1.1 01 - Indeks Literasi Digital PN (RPJMN) - Perempuan: ,52 (Komdigi, Perempuan: 3,68 Perempuan: 3,72 Perempuan: 3,76 - - - - - 3 2 023) Rumus perhitungan: Rata-rata berdasarkan konversi nilai indikator dan pembobotan masing-masing subpilar pembentuk pilar literasi digital. Indikator ini mengukur pesera pelatihan keterampilan dasar yang mengalami peningkatan keterampilan digital setelah lulus pelatihan. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Literasi Digital 0 2 - Persentase peserta pelatihan 88,73% (Komdigi, 2024) Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi IKP 10.2 IKK 1.2 keterampilan dasar yang mengalami peningkatan keterampilan digital Non PN - 88.73% 88.73% 90% 90% 90% - - - - - Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat/Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100%. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman anak terhadap literasi digital. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi 0 3 - Tingkat pemahaman literasi digital Pusbang Literasi DigitalIKP 10.1 IKK 1.3 Non PN - N/A - 3 3,2 3,4 3,6 - - - - -pada anak Rumus perhitungan: Melakukan survei terhadap peserta fasilitasi literasi digital untuk anak Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator ini mengukur pengetahuan kelompok rentan terhadap literasi digital sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan literasi digital. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Literasi Digital Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi 0 4 - Tingkat pemahaman literasi digitalIKP 10.1 IKK 1.4 Non PN - N/A - 75% 75% 75% 75% - - - - -pada kelompok rentan Rumus perhitungan: Jumlah jawaban benar dari post test yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BBPSDMP Medan; BBPSDMP Makassar; BPSDMP Jakarta; BPSDMP Bandung; BPSDMP Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi Output - 1. Pelatihan keterampilan digital dasar PN (RPJMN) - 100.000 Orang 100.000 Orang 100.000 Orang 100.000 Orang - 106,600,000 106,600,000 106,600,000 106,600,000 Yogyakarta; BPSDMP Surabaya; BPSDMP Banjarmasin; BPSDMP Manado; BPPTIK) Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi Output - 2. Fasilitasi Literasi Digital Output - 3. Pelatihan literasi digital PN (RPJMN) PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat 300 Orang - - - - 14,688,100 - - - - - - - 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang - - - 16,156,800 53,500,000 30,000,000 16,156,800 53,500,000 30,000,000 16,156,800 53,500,000 30,000,000 16,156,800 53,500,000 30,000,000 Output - 4. Fasilitasi literasi digital untuk anak 1.070.000 Orang 1.070.000 Orang 1.070.000 Orang1.070.000 Orang 200.000 OrangOutput - 5. Fasilitasi literasi digital untuk kelompok rentan PN (Non RPJMN) 200.000 Orang 200.000 Orang 200.000 Orang KEGIATAN 20: Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Komdigi 0 1 - Mewujudkan Transformasi Pendidikan Tinggi bidang Komdigi yang Selaras dengan Kebutuhan Pasar Kerja SP 8 SK 1 Masa tunggu lulusan yang bekerja atau studi lanjut dalam waktu 6 bulan di bidang komunikasi dan digital dibandingkan seluruh lulusan x 100%. Pengukuran dilakukan oleh STMM.0 1 - Persentase (%) masa tunggu IKP 8.1 IKK 1.1 lulusan yang bekerja atau studi lanjut dalam waktu 6 bulan setelah wisuda Non PN Non PN Non PN - - - N/A 52% 97,15% 40% 52% 97,15% 45% 55% 97,15% 50% 60% 97,15% 55% 65% 97,15% 60% - - - - - STMM, BPSDM Komdigi STMM, BPSDM Komdigi STMM, BPSDM Komdigi Rumus perhitungan : (Jumlah lulusan yang bekerja atau studi lanjut dalam waktu 6 bulan setelah wisuda pada setiap periode wisuda/total jumlah wisudawan setiap periode wisuda)x100% Indikator ini mengukur peserta pelatihan bidang Komdigi yang mengalami peningkatan bidang digital setelah lulus pelatihan. Pengukuran dilakukan oleh STMM 0 2 - Persentase peserta sertifikasi 97,15% (Komdigi, 024) bidang Komdigi yang bertalenta digitalIKP 8.2 IKK 1.2 2Rumus perhitungan: Jumlah peserta sertifikasi bidang komdigi yg bertalenta digital/total jumlah peserta sertifikasi bidang komdigi x 100% Mengukur capaian Penelitian yang dilakukan oleh Dosen yang dapat dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi baik Nasional maupun Internasional. Pengukuran dilakukan oleh STMM0 3 - Presentase (%) Penelitian yg IKP 8.2 IKK 1.3 dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi N/A Rumus perhitungan: Jumlah penelitian yg dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional/Total jumlah penelitian yang dilaksanakan dosen tetap x 100% Mengukur kegiatan PKM yang dilakukan Dosen atau Kelompok Dosen yang menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan atau Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa. Pengukuran dilakukan oleh STMM 0 4 - Presentase (%) Pengabdian kepada IKP 8.2 IKK 1.4 Masyarakat (PKM) yg menghasilkan Inovasi dan melibatkan Mahasiswa Non PN - N/A 40% 45% 50% 55% 60% STMM, BPSDM Komdigi Rumus perhitungan: Jumlah PKM yg menghasilkan inovasi dan melibatkan mahasiswa/Total jumlah seluruh PKM x 100% Output - 1. Pelatihan Bidang Komdigi Output - 2. Peralatan dan Fasilitas Pengembangan Kependidikan Perguruan Tinggi Bidang Komdigi PN (RPJMN) Non PN Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta 500 Orang 3 Paket 400 Orang 3 Paket 400 Orang 3 Paket 400 Orang 3 Paket 400 Orang 3 Paket 807,380 18,918,859 1,224,168 1,614,760 18,918,859 1,263,914 1,614,760 26,458,650 1,285,376 1,614,760 27,781,582 1,413,913 1,614,760 31,948,819 1,413,913 STMM, BPSDM Komdigi STMM, BPSDM Komdigi STMM, BPSDM KomdigiOutput - 3. Peningkatan karir dosen Non PN 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output - 4. Akreditasi program studi pada perguruan tinggi Kementerian Komdigi Non PN Non PN Yogyakarta - 1 Produk 1 Produk 1 Produk 1 Produk - 1,666,460 1,098,600 1,666,460 1,875,960 1,601,128 1,875,960 STMM, BPSDM Komdigi STMM, BPSDM KomdigiOutput - 5. Penelitian dan inovasi bidang komdigi Yogyakarta - 20 Orang 30 Orang 30 Orang 76 Orang 40 Orang 76 Orang - 1,098,600 1,601,128 Output - 6. Pengabdian masyarakat bidang komdigi Non PN Non PN Yogyakarta Yogyakarta - - 58 Orang 76 Orang - - 843,473 879,060 1,105,240 745,040 1,105,240 879,060 1,105,240 879,060 STMM, BPSDM Komdigi STMM, BPSDM KomdigiOutput - 7. Kerjasama kampus dengan industri digital 3 Kesepakatan 3 Kesepakatan 4 Kesepakatan 5 Kesepakatan 0 2 - Mendorong Layanan PublikSP 11 SK 2 Bidang Talenta Digital Mengukur persentase realisasi target PNBP di STMM/Politkenik. Pengukuran 0 1 - Persentase (%) realisasi target PNBP dilakukan oleh STMMIKP 11.1 IKK 2.1 Non PN Non PN - N/A 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - STMM, BPSDM Komdigi STMM, BPSDM Komdigi Perguruan Tinggi bidang Komdigi Rumus perhitungan: Jumlah pendapatan PNBP/Target PNBP x 100% Output - 1. Peserta didik perguruan tinggi bidang komdigi Yogyakarta 2.454 Orang 2.104 Orang 2.104 Orang 2.104 Orang 2.104 Orang 20,227,738 16,103,750 15,790,145 15,940,145 15,940,145 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Program Komunikasi Publik dan Media 0 1 - Meningkatnya Efektivitas SS 8 SP.1 Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional Dihitung melalui persentase pengetahuan masyarakat terhadap informasi komunikasi publik yang diselenggarakan melalui agenda setting Ditjen KPM melalui pendekatan mitra strategis dengan target populasi masyarakat usia produktif usia 16-64 tahun (196 juta jiwa).01 - Tingkat jangkauan komunikasi Ditjen Komunikasi Publik dan MediaIKSS.8.1 IKP.1.1 Non PN - N/A 75% 77% 79% 81% 83% - - - - -publik Pemetaan mitra Ditjen KPM ke depan dalam rangka diseminasi mencakup: 1 2 . Humas K/L/D . Mitra strategis (KIM, komunitas, dunia usaha, KOL) 3 . Media (media massa, media publik (TVRI, RRI), lembaga penyiaran publik daerah, dll. Tingkat pemerataan aksesibilitas informasi publik kepada kelompok rentan yakni: 1 2 . Masyarakat di wilayah 3T . Kelompok rentan (masyarakat lanjut usia dan anak-anak) 02 - Tingkat pemerataan aksesibilitas 3. Penyandang disabilitas informasi publik pada kelompok IKSS.8.1 IKP.1.2 masyarakat marginal (mencakup masyarakat di wilayah 3T, kelompok Ditjen Komunikasi Publik dan MediaDihitung melalui persentase pengetahuan masyarakat rentan Non PN - N/A 60% 62% 64% 66% 68% - - - - - rentan, dan penyandang disabilitas) terhadap informasi komunikasi publik yang diselenggarakan melalui agenda setting Ditjen KPM melalui pendekatan mitra strategis dengan target populasi masyarakat usia produktif usia 16-64 tahun (196 juta jiwa). Pengukuran ini sudah dilaksanakan pada Indeks PIKP. Dihitung melalui persentase kepuasan masyarakat terhadap akses informasi komunikasi publik yang diselenggarakan melalui agenda setting Ditjen KPM melalui pendekatan mitra strategis dengan target populasi 03 - Tingkat kepuasan masyarakat Ditjen Komunikasi Publik dan MediaIKSS.8.1 IKP.1.3 Non PN - N/A 76% 77% 78% 79% 80% - - - - -terhadap akses informasi publik masyarakat usia produktif usia 16-64 tahun (196 juta jiwa). Diukur melalui indikator pada Dimensi Output terkait akses informasi dalam Indeks KPIP. Dihitung melalui persentase kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi komunikasi publik yang diselenggarakan melalui agenda setting Ditjen KPM melalui pendekatan mitra strategis dengan target populasi 04 - Tingkat kepuasan masyarakat Ditjen Komunikasi Publik dan MediaIKSS.8.1 IKP.1.4 Non PN - N/A 76% 77% 78% 79% 80% - - - - -terhadap kualitas informasi publik masyarakat usia produktif usia 16-64 tahun (196 juta jiwa). Diukur melalui indikator pada Dimensi Output terkait kualitas informasi dalam Indeks KPIP. 0 2 - Meningkatnya KeterbukaanSS 8 SP.2 Informasi Publik Pengukuran terhadap kepatuhan K/L/D dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan, menyajikan, dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 01 - Tingkat kepatuhan badan publik Ditjen Komunikasi Publik dan MediaIKSS.8.1 IKP.2.1 Non PN - N/A 60% 65% 70% 75% 80% - - - - -terhadap UU KIP Dihitung berdasarkan dimensi input tentang penyediaan informasi publik, dan dimensi proses tentang publikasi informasi berkala dan serta merta, serta jumlah pelayanan informasi publik yang dilakukan PPID dalam Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) pada 67 K/L dan 3 4 Dinas Provinsi. 0 3 - Meningkatnya Kualitas SS 8 SP.3 Pengelolaan Media dalam Ekosistem Informasi 01 - Persentase pemenuhan layanan Indikator menggambarkan dimana dukungan layanan kesekretariatan kuasi telah terlaksana. Kuasi Publik, Sekretariat JenderalIKSS.8.1 IKP.3.1 kesekretariatan kuasi mendukung ekosistem informasi Non PN - N/A 100% 100% 100% 100% 100% - - - - - KEGIATAN 4494-Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik 0 1 - Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan SP 1 SK.1 01 - Persentase (%) tingkat pemahaman Rasio masyarakat yang memahami informasi terkait isu-isu demokrasi, pemilu, dan program prioritas yang diangkat dalam bidang politik, hukum, dan keamanan. terhadap Informasi Program Prioritas Pemerintah Bidang Polhukam (isu Demokrasi dan Pemilu maupun isu prioritas yang akan di-highlight bidang Polhukam) IKP.1.1 IKK.1.1 Non PN - N/A 70% - - - - - - - - - Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahunOutput 1. Diseminasi Informasi Bidang Polhukam PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat 55 Kegiatan - - - - - 27,802,000 - - - - - - 2 025. Output 2. Diseminasi Informasi Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini Percepatan Pembangunan Papua Tahun sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun 022-2041 2025. 2 - Meningkatnya Jangkauan 26 Kegiatan - - - - - - 9,889,500 - - - 2 0 Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah Bidang Perekonomian dan Maritim SP 1 SK.2 01 - Persentase (%) tingkat pemahaman Rasio masyarakat yang memahami masyarakat terhadap informasi IKK.1.1 kebijakan dan program prioritas pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim informasi terkait isu-isu demokrasi, pemilu, dan program prioritas yang diangkat dalam bidang Perekonomian dan Maritim. IKP.1.1 Non PN - N/A 70% - - - - - Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahunOutput 1. Diseminasi informasi Bidang Perekonomian dan Maritim PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat 40 Kegiatan 14 Kegiatan - - - - - - - - 15,000,000 6,300,000 - - - - - - - - 2 025. Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahunOutput 2. Diseminasi Informasi Pemindahan Ibu Kota Negara 2 025. 0 3 - Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Keterangan: Merupakan Kegiatan, SK, IKK, hingga RO lama sebelum ditetapkannya SOTK baru Kemenkomdigi. Kegiatan dan SP 1 SK.3 01 - Persentase (%) tingkat pemahaman turunannya diakomodasi sebagai data historis.Rasio masyarakat yang memahami informasi terkait isu-isu demokrasi, pemilu, dan program prioritas yang diangkat dalam bidang PMK. masyarakat terhadap informasi program IKP.1.1 IKK.1.1 prioritas pemerintah bidang PMK (isu stunting maupun isu prioritas yang akan di-highlight bidang PMK) Non PN - N/A 70% - - - - - - - - - Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahunOutput 1. Diseminasi Informasi Bidang PMK PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat 188 Kegiatan 146 Kegiatan - - - - - - - - 12,000,000 8,393,075 - - - - - - - - 2 025. Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahunOutput 2. Diseminasi Informasi mengenai Stunting 2 025. 0 4 - Meningkatnya keterjangkauan SP 1 SK.4 informasi publik bagi seluruh kelompok masyarakat Pengukuran yang menunjukkan proporsi jangkauan masyarakat01 - Persentase tingkat jangkauan IKP.1.1 IKK.1.1 informasi publik melalui own media dan terhadap informasi publik yang Non PN Non PN - - N/A N/A 70% 75% - - - - - - - - - - - - - - - - - - mitra strategis disampaikan melalui own media dan kerja sama dengan mitra strategis. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pengelolaan komunikasi publik melalui pelatihan, bimbingan teknis, atau kegiatan pengembangan 02 - Persentase ASN yang meningkat IKP.1.1 IKK.1.2 kompetensinya terkait pengelolaan komunikasi publik kompetensi lainnya. Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahunOutput 1. Diseminasi Informasi melalui Media Pemerintah PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat Pusat 260 Kegiatan 1000 Orang 2000 Orang - - - - - - - - - - - - 38,767,535 1,816,466 3,000,000 - - - - - - - - - - - - 2 025. Output 2. Diseminasi Informasi Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini Kebijakan dan Program Prioritas melalui sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun Mitra Strategis 2025. Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahunOutput 3. Bimbingan Teknis Bidang Komunikasi Publik 2 025. KEGIATAN 4525-Tata Kelola Komunikasi Publik (Kegiatan Lama) 0 1 - Tata Kelola Komunikasi PublikSP 1 SK.1 yang Adaptif dan Responsif Keterangan: Merupakan Kegiatan, SK, IKK, hingga RO lama sebelum ditetapkannya SOTK baru Kemenkomdigi. Kegiatan dan Indikator ini mengukur tingkat pencapaian penyusunan dokumen kajian, regulasi, atau kebijakan yang mendukung tata kelola komunikasi publik oleh K/L/D, dibandingkan dengan total target atau kebutuhan kajian/regulasi/kebijakan yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun 01 - Persentase IKP.1.1 IKK.1.1 Kajian/Regulasi/Kebijakan terkait Tata Kelola Komunikasi Publik Non PN - N/A 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - turunannya diakomodasi sebagai data historis. Output 1. Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik 1 Rekomendasi KebijakanPN (RPJMN) Pusat 500,000 2 025. KEGIATAN 7431-Penguatan Komunikasi dan Informasi Publik Nasional 0 1 - Meningkatnya Kualitas Tata SP 1 SK.1 Kelola dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Merupakan ukuran sejauh mana kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/D) menjalankan fungsi komunikasi publik sesuai dengan pedoman, regulasi, dan kebijakan yang ditetapkan, termasuk transparansi informasi, akurasi, dan kecepatan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat (mencakup tata kelola komunikasi publik di daerah). 01 - Tingkat kepatuhan Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media IKP.1.4 IKK.1.1 penyelenggaraan komunikasi publik K/L/D Non PN - N/A 64% 65% 66% 67% 68% - - - - - Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Diukur untuk memastikan tersedianya kebijakan yang berkaitan dengan komunikasi publik nasional. Outcome indikator diarahkan pada kesesuaian pelaksanaan, misalnya persentase penerapan Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN) yang dihitung berdasarkan progres tahunan secara rinci. Merupakan usulan indikator RPJMN dari Dit. Polkom Bappenas untuk dilakukan oleh Ditjen KPM. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam mengidentifikasi, merespons, dan mengelola isu serta situasi krisis yang memengaruhi opini publik atau reputasi lembaga/pemerintah. Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 02 - Persentase (%) penyelesaianIKP.1.3 IKK.1.2 IKK.1.3 PN (RPJMN) - N/A 60% 61% 62% 70% 63% 64% - - - - - -implementasi SKPN Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 03 - Tingkat keberhasilan pengelolaanIKP.1.1 Non PN - N/A 60% 65% 75% 80% - - - -isu dan situasi krisis komunikasi publik Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Output 1. Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik Nasional 1 Rancangan Perpres 1 Rancangan PerpresPN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat - - - 1,000,000 1,000,000 210,000 - - - Output 2. NSPK bidang konkuren komunikasi publik - 1 NSPK 10 Dokumen 3 NSPK - - - - - - - Output 3. Rencana komunikasi strategis pemerintah tahunan - 10 Dokumen - 10 Dokumen - 10 Dokumen - - 2,625,000 610,000 2,756,250 - 2,894,063 - 3,038,766 -Output 4. NSPK bidang komunikasi publik - - Output 5. Bimbingan Teknis Implementasi Sub Urusan Komunikasi dan Informasi Non PN 2000 Orang - 2000 Orang 50 Kegiatan 2000 Orang 50 Kegiatan 2000 Orang 50 Kegiatan 2000 Orang 50 Kegiatan 2,000,000 2,100,000 800,000 2,205,000 800,000 3,308,000 3,308,000 3,000,000 12,000,000 113,939,725 2,315,250 800,000 3,473,000 3,473,000 3,000,000 13,000,000 119,636,711 2,431,013 800,000 3,647,000 3,647,000 3,000,000 14,000,000 125,618,547 Output 6. Supervisi implementasi konkuren bidang komunikasi publik PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (Non RPJMN) - Output 7. Rekomendasi Hasil Survey Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 3,000,000 3,150,000 3,150,000 3,000,000 11,000,000 108,514,024 Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Output 8. Manajemen pengelolaan komunikasi strategis pemerintah - 38 Kegiatan 38 Kegiatan 38 Kegiatan 38 Kegiatan - Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Output 9. Pengelolaan krisis komunikasi nasional - 50 Kegiatan 50 Kegiatan 50 Kegiatan 50 Kegiatan - Output 10. Pengelolaan komunikasi publik Makan Bergizi Gratis 13.818.750 Orang 13.818.750 Orang 13.818.750 Orang 13.818.750 Orang 13.818.750 Orang 15,000,000 -Output 11. Pengelolaan Komunikasi Publik Program Direktif Presiden 112.522.900 Orang 112.522.900 Orang 112.522.900 Orang 112.522.900 Orang- 0 2 - Meningkatnya Kualitas KontenSP 1 SK.2 Informasi Publik Mengukur kepatuhan K/L/D dalam memenuhi ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan terkait Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 01 - Tingkat kepatuhan standar konten standarisasi konten informasi publikIKP.1.4 IKK.2.1 Non PN - N/A N/A 60% 65% 70% 75% - - - - -informasi publik K/L/D sesuai (mencakup format, media komunikasi, dan aksesibilitas informasi) dan pengelolaan aset informasi publik. Diukur oleh Direktorat Informasi Publik. Diukur dari pemenuhan standar aksesibilitas layanan komunikasi dan informasi publik berbasis digital bagi penyandangan disabilitas oleh K/L/D pada Indeks KPIP. Pengukuran mencakup seberapa banyak konten yang mengandung muatan nilai Pancasila, misalnya, jumlah konten yang memenuhi kriteria nilai-nilai Pancasila dibanding total konten komunikasi publik. Merupakan usulan indikator RPJMN dari Dit. Polkom Bappenas untuk dilakukan oleh Ditjen KPM. 02 - Tingkat kepatuhan terhadap Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media kebijakan terkait Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas IKP.1.2 IKP.1.4 IKK.2.2 IKK.2.3 rame - - N/A N/A N/A 70% 45% 80% 50% 90% 55% 95% 60% - - - - - - - - - - 03 - Persentase konten komunikasi Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila PN (RPJMN) 100% Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Output 1. NSPK pengelolaan akses dan aset konten informasi publik PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat - 1 NSPK 1 NSPK - - - - 210,000 210,000 - - - Output 2. NSPK standarisasi konten program prioritas pemerintah - - - - - - - - Output 3. Konten informasi publik program prioritas pemerintah - 500 Kegiatan 25 Kegiatan 1000 Orang 20 Kegiatan 500 Kegiatan 25 Kegiatan 1000 Orang 20 Kegiatan 500 Kegiatan 25 Kegiatan 1000 Orang 20 Kegiatan 500 Kegiatan 25 Kegiatan 1000 Orang 20 Kegiatan - 3,150,000 1,050,000 2,100,000 5,644,010 3,308,000 1,103,000 2,205,000 5,926,211 3,473,000 1,158,000 2,315,000 6,222,521 3,647,000 1,216,000 2,431,000 6,533,648 Output 4. Pengelolaan konten kontra narasi - - Output 5. Sosialisasi dan bimtek kebijakan standardisasi pengelolaan akses dan aset konten informasi publik - - Output 6. Monitoring isu dalam pengelolaan komunikasi publik 1 Kegiatan 5,375,248 Output 7. Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 1 Rancangan PerMen 1 Rancangan PerMenNon PN Pusat - - - 200,000 200,000 - - - Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 0 3 - Meningkatnya Kepatuhan dalam SP 2 SK.3 Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pengukuran kapasitas kelembagaan Badan Publik dalam pengelolaan layanan informasi publik. Indikator ini diukur melalui hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh KI Pusat yang salah satu unsur pengungkitnya adalah pelaksanaan bimbingan teknis oleh Direktorat Informasi Publik. Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 01 - Tingkat Kapasitas Badan PublikIKP.2.1 IKK.3.1 Non PN - N/A 75% 76% 77% 78% 79% - - - - -terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Output 1. Rancangan Revisi UU Nomor 1 Rancangan Revisi UU 1 Rancangan Revisi UU 1 Rancangan Revisi UUPN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat - - 1,500,000 2,500,000 1,000,000 2,625,000 1,000,000 2,756,250 - -14 Tahun 2008 Output 2. Bimbingan teknis PPID 1 - Terselenggaranya Layanan 400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 2,894,063 3,038,766 0 Pemanfaatan Informasi Media Cetak dan Koleksi Benda Bersejarah bagi Masyarakat SP 1 SK.4 Mengukur tingkat kepuasan pengunjung terhadap berbagai aspek layanan yang disediakan oleh Monumen Pers Nasional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media. Indikator ini diukur melalui survey persepsi pengunjung mengenai kualitas fasilitas, informasi, keramahan petugas, aksesibilitas, serta pengalaman keseluruhan selama berkunjung. 01 - Persentase (%) kepuasan Monumen Pers Nasional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media pengunjung terhadap layanan Monumen Pers Nasional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media IKP.1.3 IKK.4.1 Non PN Non PN - N/A 85% 86% 87% 88% 89% - - - - - Output 1. Layanan Pemanfaatan Informasi Media Cetak dan Koleksi Benda Bersejarah Bagi Masyarakat Monumen Pers Nasional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Pusat 100000 Orang 100000 Orang 100000 Orang 100000 Orang 100000 Orang 5,296,000 5,500,000 5,750,000 6,000,000 6,250,000 0 1 - Terselenggaranya Layanan SP 1 SK.5 Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi Mengukur tingkat kepuasan pengunjung terhadap berbagai aspek layanan yang diberikan oleh Museum Penerangan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media. Indikator ini mencerminkan persepsi pengunjung terhadap kualitas fasilitas, penyajian koleksi, aksesibilitas, 01 - Persentase (%) kepuasan Museum Penerangan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media pengunjung terhadap layanan Museum Penerangan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media IKP.1.3 IKK.5.1 Non PN Non PN - N/A 85% 86% 87% 88% 89% - - - - - pelayanan petugas, serta pengalaman keseluruhan selama kunjungan. Output 1. Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi Museum Penerangan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Pusat 50000 Orang 50000 Orang 50000 Orang 50000 Orang 50000 Orang 6,000,000 6,250,000 6,500,000 6,750,000 7,000,000 KEGIATAN 7432-Pengembangan Ekosistem Media, Kehumasan, dan Kemitraan Komunikasi Publik 0 1 - Penguatan Kehumasan danSP 1 SK.1 Kemitraan Komunikasi Publik Mengukur tingkat keaktifan mitra yang berjalan dan terlibat dalam komunikasi publik. Pengukuran dapat mencakup: 1 . Jumlah mitra yang aktif berpartisipasi dalam kampanye komunikasi publik Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 2 . Frekuensi kolaborasi atau kerja sama 1 - Tingkat keterlibatan mitra K/L/D & komunikasi yang dilakukan dengan mitra strategis dalam komunikasi publik mitra 0IKP.1.1 IKK.1.1 Non PN - N/A 70% 71% 72% 73% 74% - - - - - 3 . Frekuensi kontribusi mitra dalam penyebaran informasi pemerintah 4 . Frekuensi kegiatan bersama yang melibatkan mitra dalam komunikasi publik Diukur oleh Direktorat Kemitraan Lembaga Informasi dan Kehumasan. Pengukuran yang mencerminkan cakupan dan jumlah kanal komunikasi pemerintah yang diakses atau dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti media sosial resmi, website, dan aplikasi pemerintah. Pengukuran dapat dilakukan melalui analisis engagement media sosial melalui mitra dalam kampanye komunikasi publik: Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 02 - Tingkat akses media informasi IKP.1.3 IKK.1.2 publik oleh masyarakat melalui K/L/D dan mitra strategis Non PN - N/A 70% 71% 72% 73% 74% - - - - -1 . Jumlah jangkauan media sosial melalui mitra dalam kampanye komunikasi publik 2 . Jumlah views website GPR widget mitra (website K/L/D dan KIM.id) . Jumlah masyarakat yang menerima3 informasi publik melalui mitra Diukur oleh Direktorat Kemitraan Lembaga Informasi dan Kehumasan. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Mengukur tata kelola pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas yang profesional dan akuntabel berbasis regulasi kepegawaian dan kerangka kerja komunikasi publik nasional, yang meliputi: 1 . Penyusunan kebijakan terkait Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH)
1. 2.Persentase (%) Kepuasan Layanan abatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Tingkat Kapasitas SDM Jabatan Fungsional Bidang KomunikasiIKP.1.1 IKK.1.3 Non PN - N/A >75% >75% >75% >75% >75% - - - - - 3 . Jumlah Sosialisasi atau Bimbingan Teknis terkait Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) 4 . Pengembangan Aplikasi Kompetensi dan Karir Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) Diukur oleh Direktorat Kemitraan Lembaga Informasi dan Kehumasan. Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Output 1. Pedoman kemitraan lembaga informasi dan kehumasan Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 1 Pedoman 1 Pedoman 1 Pedoman 1 Pedoman 1 Pedoman 200,000 200,000 200,000 200,000 - 210,000 200,000 220,500 231,525 243,101 Dit. Kemitraan Output 2. Peraturan Menteri Komdigi terkait Pengembangan Kemitraan Kehumasan Pemerintah 1 Rancangan Peraturan Menteri 1 Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media - - - - - - Dit. Kemitraan Output 3. Rancangan Peraturan Menteri Komdigi terkait Pengembangan Kemitraan Komunikasi Strategis 1 Rancangan Peraturan Menteri 1 Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Non PN - - - 200,000 - - - Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Output 4. Kebijakan terkait pranata humas 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi KebijakanNon PN - - - 200,000 - - -Kebijakan Dit. Kemitraan Output 5. Pengembangan kelembagaan kehumasan pemerintah (K/L/D dan BUMN) Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media PN (RPJMN) PN (RPJMN) Non PN - 135 Lembaga 135 Lembaga 135 Lembaga 135 Lembaga 6,000,000 10,000,000 2,500,000 6,000,000 10,000,000 3,000,000 6,000,000 10,000,000 3,500,000 6,000,000 10,000,000 4,000,000 Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Output 6. Pengembangan kemitraan komunikasi strategis - 1000 Lembaga 1000 Lembaga 1000 Lembaga 1000 Lembaga - Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Output 7. Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi 1000 Orang 1500 Orang 2000 Orang 2500 Orang 3000 Orang 2,000,000 0 2 - Meningkatnya Partisipasi MediaSP 1 SK.2 di Era Digital Mengukur sejauh mana keterlibatan media dalam diseminasi informasi publik, mendukung kebijakan pemerintah, serta memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka penguatan hubungan/relasi. Indikator dapat mencakup: 1 . Frekuensi berita atau publikasi terkait kebijakan publik . Tingkat keterlibatan media dalam kampanye komunikasi pemerintah . Frekuensi kerja sama media dengan Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 01 - Tingkat partisipasi media dalamIKP.1.1 IKK.2.1 Non PN - N/A 60% 61% 62% 63% 64% - - - - -komunikasi publik 2 3 instansi pemerintah dalam diseminasi informasi publik 4 . Keterlibatan media dalam dialog publik atau forum kebijakan Diukur oleh Direktorat Ekosistem Media. Melakukan pembinaan Jabatan Fungsional (JF) Bidang Siaran yang terdiri dari empat JF, yaitu Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran dan Asisten Pranata Siaran. Pembinaan yang dilakukan mencakup: 1 . Tersedianya regulasi, kebijakan, atau Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 02 - Tingkat Kapasitas SDM Jabatan dokumen pendukung lainnya terkait JF SiaranIKP.1.4 IKK.2.2 Non PN - N/A 16% 18% 20% 23% 26% - - - - -Fungsional Bidang Penyiaran 2 . Jumlah JF Siaran yang mendapatkan pembinaan . Tersedianya saluran komunikasi dan3 informasi antara JF Siaran dengan instansi pembina Diukur oleh Direktorat Ekosistem Media. Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Output 1. Rekomendasi kebijakan terkait pengembangan ekosistem media - 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan KebijakanPN (RPJMN) Pusat - 200,000 200,000 200,000 200,000 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Output 2. Rekomendasi Kebijakan Indikator Kredibilitas Media 1 Rekomendasi 1 RekomendasiNon PN Pusat - - - 200,000 200,000 - - -Kebijakan Kebijakan Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Output 3. NSPK pengelolaan relasi media Non PN PN (RPJMN) Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat - - 1 NSPK - - - - 200,000 5,000,000 200,000 - - - Output 4. Pengelolaan relasi media 150 Kegiatan 150 Kegiatan - 150 Kegiatan - 150 Kegiatan - - 5,200,000 - 5,500,000 - 5,700,000 - Output 5. Kajian Indikator Partisipasi Publik dalam Membangun Kredibilitas Media 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan 200,000 5,000,000 - Kebijakan Output 6. Pengelolaan keterlibatan publik melalui media Non PN 14 Kegiatan 15 Kegiatan 16 Kegiatan 75 Kegiatan 50 Kegiatan 600 Orang 55 Lembaga 17 Kegiatan 75 Kegiatan 50 Kegiatan 700 Orang 55 Lembaga 18 Kegiatan 75 Kegiatan 50 Kegiatan 800 Orang 60 Lembaga 5,500,000 8,000,000 1,050,000 3,500,000 5,548,000 6,000,000 8,000,000 1,103,000 4,000,000 6,046,000 6,500,000 8,000,000 1,158,000 4,500,000 6,544,000 7,000,000 8,000,000 1,216,000 5,000,000 7,059,000 Output 7. Pengelolaan kerja sama media massa PN (RPJMN) Non PN - 75 Kegiatan 50 Kegiatan 550 Orang 50 Lembaga Output 8. Pengelolaan kanal redaksi nasional 50 Kegiatan 500 Orang 50 Lembaga 1,000,000 3,000,000 5,000,000 Output 9. Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Penyiaran Non PN Output 10. Pengelolaan penerbitan izin dan rekomendasi kegiatan jurnalistik media asing Non PN KEGIATAN 4511-Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 0 1 - Memperkuat implementasi SP 3 SK 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP diharapkan dapat menjadi katalis dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di segala tingkatan pemerintahan secara merata dan memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. IKIP menganalisis tiga aspek penting yang mencakup 01 - Indeks Keterbukaan Informasi 75,65 (Set. KIP, 2024) Sekretariat KIP, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKK.1.1 PN (RPJMN) - 76,00 76,25 76,30 77 77,25 - - - - -Publik kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information). Pengukuran indikator Persentase Akses & Diseminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik menyediakan informasi yang wajib diumumkan dan disampaikan secara serta merta, bersifat terbuka, mudah, dengan cara sederahana, dan sesuai ketentuan No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Fisik dan Politik. Diukur oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Jenderal. Pengukuran indikator Persentase Partisipasi Publik dalam Proses 02 - Persentase akses dan diseminasi 77,48% (Set. KIP, 2024) Sekretariat KIP, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKK.1.2 PN (RPJMN) - 77,73 77,98 78,23 78,48 78,73 - - - - -informasi publik kepada masyarakat Pengambilan Kebijakan Publik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik memberikan ruang partisipasi publik dalam mengakses informasi, pengambilan kebijakan 03 - Persentase partisipasi publik dalam publik, dan memantau serta 75,68% (Set. KIP, 2024) Sekretariat KIP, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKK.1.3 PN (RPJMN) - 77,73 77,98 78,23 78,48 78,73 - - - - -proses pengambilan kebijakan publik melaporkan badan publik yang tidak sesuai ketentuan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Fisik dan Politik. Diukur oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Jenderal. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengukuran indikator Persentase Badan Publik dalam Tata Kelola Informasi Publik yang Baik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik memiliki PPID (petugas informasi) yang bertugas khusus mengoptimalkan 04 - Persentase badan publik dalam tata pelayanan informasi publik, serta 76,25% (Set. KIP, 2024) Sekretariat KIP, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKK.1.4 PN (RPJMN) - 76,50 76,75 77,00 77,25 77,50 - - - - -kelola Informasi publik yang baik tersedianya program pelatihan bagi PPID terkait keterbukaan informasi publik. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Ekonomi. Diukur oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Jenderal. Pengukuran indikator Persentase Jaminan Hukum Atas Akses Informasi Publik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Hukum. Diukur oleh 05 - Persentase jaminan hukum atas 79,92% (Set. KIP, 2024) Sekretariat KIP, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKK.1.5 PN (RPJMN) - 80,17 80,42 80,67 80,92 81,17 - - - - -akses Informasi publik Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Jenderal. Pengukuran indikator Persentase Kepatuhan Badan Publik dalam Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik, termasuk aparatur dalam proaktif dan responsif dalam pelayanan informasi serta mendukung kebijakan kepatuhan pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, dan kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Hukum. Diukur oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Jenderal. 06 - Persentase kepatuhan badan publik 76,33% (Set. KIP, 2024) Sekretariat KIP, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKK.1.6 PN (RPJMN) - 76,58 76,83 77,08 77,33 77,58 - - - - -dalam menjalankan UU KIP Output 1. Rekomendasi Hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi Sekretariat KIP, Sekretariat JenderalPN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat Pusat Pusat 5,421,698 2,384,924 4,185,000 - 5,692,783 2,700,000 4,394,000 1,500,000 5,857,422 3,000,000 4,614,612 - 6,076,293 3,300,000 4,845,342 - 6,190,000 3,500,000 5,000,000 - kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan 100 105 110 115 120Output 2. Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan Sekretariat KIP, Sekretariat JenderalPerkara/Berka Perkara/Berka Perkara/Berka Perkara/Berka Perkara/Berka s Perkara s Perkara s Perkara s Perkara s Perkara Output 3. Badan Publik Pemerintah yang Informatif Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal135 lembaga 140 lembaga 145 lembaga 150 lembaga 155 lembaga Output 4. Rekomendasi atas Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Output 5. Sistem Informasi Terintegrasi Komisi Informasi 1 rekomendasi kebijakan Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal- - - - Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal Sekretariat KIP, Non PN Non PN Pusat Pusat - - 1 layanan 4 Provinsi 1 layanan 4 Provinsi 1 layanan 4 Provinsi 1 layanan 4 Provinsi - - 2,097,626 1,342,308 2,449,072 1,476,538 2,832,672 1,624,191 3,274,272 1,786,610Output 6. Fasilitasi Pembentukan KI Provinsi Baru Sekretariat Jenderal Output 7. Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum Sekretariat KIP, Sekretariat JenderalPN (RPJMN) Pusat - - - 3 Lembaga 3 Lembaga - - - 1,500,000 1,500,000 KEGIATAN 4523-Penguatan Lembaga Pers dan Jurnalis 0 1 - Terwujudnya Kemerdekaan PersSP 3 SK 1 Nasional Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) diselenggarakan Dewan Pers dimaksudkan untuk memantau perkembangan secara berkesinambungan kondisi kemerdekaan pers. Melalui survei setiap tahun, dapat diidentifikasi 69,36 (Set. Dewan Pers, 2024) Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKK.1.1 01 - Indeks Kemerdekaan Pers PN (RPJMN) - 70 70,5 71 71,5 72 - - - - - masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers sehingga dapat diupayakan pencarian solusi yang tepat. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal. Mengukur sejauh mana terjadi penurunan kasus intervensi, intimidasi, dan kekerasan terhadap jurnalis serta media pers dari tahun ke tahun. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal. Mengukur sejauh mana media dan perusahaan pers mampu mempertahankan independensinya dari 6 5,80%02 - Persentase penurunan kejadian Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKP.3.1 IKK.1.2 IKK.1.3 PN (RPJMN) PN (RPJMN) - - (Set. Dewan Pers, 2024) 66% 66% 66,5% 66,5% 67% 67% 67,5% 67,5% 68% 68% - - - - - - - - - - intervensi dan kekerasan pers 6 5,69%03 - Persentase independensi pers dari pengaruh kelompok kepentingan politik, Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal(Set. Dewan Pers, 2024)kelompok kepentingan yang kuat bisnis, atau kelompok lain yang dapat memengaruhi pemberitaan. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal. Mengukur proporsi perusahaan pers dan media yang telah menerapkan 04 - Persentase jumlah perusahaan pers standar tata kelola yang baik, termasuk 63,74% (Set. Dewan Pers, 2024) Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKK.1.4 dan media massa yang memiliki tata kelola baik transparansi kepemilikan, keberlanjutan bisnis, serta kepatuhan terhadap regulasi pers. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal. PN (RPJMN) - 64% 64,5% 65% 65,5% 66% - - - - - Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Mengukur seberapa besar peningkatan kepatuhan media dan jurnalis terhadap Kode Etik Jurnalistik, termasuk dalam aspek akurasi, keberimbangan, dan tidak menyebarkan hoaks. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal. Mengukur peningkatan keterjangkauan akses informasi serta keterlibatan kelompok rentan (misalnya masyarakat di daerah terpencil, difabel, dan minoritas) dalam pemberitaan dan media. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal. 70,12% (Set. Dewan Pers, 2024) 05 - Persentase peningkatan kepatuhan Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKK.1.5 IKK.1.6 PN (RPJMN) PN (RPJMN) - - 70,5% 71% 71,5% 70,5% 72% 72,5% - - - - - - -terhadap etika pers 69,08% (Set. Dewan Pers, 2024) 06 - Persentase peningkatan akses pers Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKP.3.1 69,5% 70% 71% 71,5% - - -dan media bagi kelompok rentan Mengukur jumlah individu yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers atau lembaga terkait guna meningkatkan kapasitas jurnalistik, etika pers, serta keterampilan media. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal. 07 - Jumlah Peserta Pelatihan 2015 Orang (Set. Dewan Pers, 2024) Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat JenderalIKK.1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers PN (RPJMN) PN (RPJMN) - 690 Orang 1887 Orang 2040 Orang 2199 Orang 2384 Orang - - - - - 3 9 39 39 39 39Output 1. Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat JenderalPusat Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan 4,756,562 5,682,530 5,966,660 6,265,000 6,578,240 Output 2. Rekomendasi terkait Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas Output 3. Perusahaan Pers yang diverifikasi Output 4. Perusahaan Pers yang Mengikuti Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perusahaan Pers 1 1 11 Rekomendasi 1 Rekomendasi Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat JenderalPN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat Pusat Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan 2,980,409 625,262 67,749 2,980,409 645,500 100,000 4,419,000 700,351 150,000 4,772,520 734,332 200,000 5,154,320 770,512 250,000 Kebijakan Kebijakan Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal67 lembaga 70 lembaga 73 lembaga 55 lembaga 76 lembaga 60 lembaga 79 lembaga 65 lembaga Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal50 lembaga 50 lembaga Output 5. Wartawan Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan Output 6. Layanan Pengaduan Masyarakat atas Kasus Pers Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat Pusat Pusat 690 orang 1 layanan 1 layanan - 762 orang 1 layanan 1 layanan 1125 Orang 840 orang 1 layanan 1 layanan 1200 Orang 924 orang 1 layanan 1 layanan 1275 Orang 1014 orang 1 layanan 1 layanan 1370 Orang 4,120,125 978,635 1,845,198 - 9,458,665 978,635 10,081,598 978,635 10,635,678 978,635 11,000,000 978,635 Output 7. Layanan Ahli Pers 2,362,760 895,240 2,480,890 926,780 2,604,940 969,620 2,735,190 1,040,650Output 8. Wartawan Peserta Pelatihan Jurnalistik Output 9. Layanan Pengembangan Pers dan Kerjasama Dewan Pers dengan Masyarakat Pers Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat JenderalNon PN Pusat 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 5,599,188 6,425,440 6,746,710 7,084,050 7,650,770 KEGIATAN 4524-Peningkatan Kualitas Konten Penyiaran 0 1 - Meningkatnya Kualitas PenyiaranSP 3 SK 1 Indonesia Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bertujuan melihat kualitas isi siaran pada 15 stasiun televisi jaringan nasional agar menjadi referensi lembaga penyiaran televisi dalam meningkatkan kualitas tayangan. Hasil penelitian itu berisikan nilai indeks dari delapan kategori 01 - Kualitas siaran televisi yang 3,15 (Set. KPI, 2024) Sekretariat KPI, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKK.1.1 PN (RPJMN) - 3,18 3,20 3,25 3,30 3,35 - - - - -memenuhi standar berlaku program siaran, mulai dari religi, variety show, talkshow, berita, wisata budaya, anak, infotainment, serta sinetron. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh KPI terkait konten siaran televisi dan radio melalui melalui 11 saluran pengaduan resmi KPI yaitu 2 saluran teregistrasi (surat masuk dan tatap muka), 1 saluran mitra/lembaga dari pemerintah (Lapor SP4N!), dan 8 saluran yang terhubung dengan aplikasi internal KPI (Website SARAN, Mobile SARAN, Instagram, Facebook, Twitter/X, WhatsApp/SMS, E-mail, Telepon/Call Center) yang diklarifikasi dan diverifikasi IKK.1.2 Masyarakat terhadap Konten Siaran TV berdasarkan aduan yang memenuhi 02 - Persentase (%) Pengaduan Sekretariat KPI, Sekretariat JenderalIKP.3.1 Non PN - N/A 99% 99% 99% 99% 99% - - - - - dan Radio yang Terselesaikan unsur pelanggaran P3SPS oleh tim pengaduan KPI, kemudian diteruskan ke bidang penjatuhan sanksi untuk dikaji lebih lanjut dan dilaporkan dalam rapat sidang pemeriksaan potensi pelanggaran bidang isi siaran, serta rapat pleno penjatuhan sanksi untuk diberikan teguran/sanksi kepada lembaga penyiaran apabila terbukti melanggar. Diukur oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat Jenderal. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Lembaga Penyiaran yang terdiri dari LP Televisi Digital, LP Televisi Berlangganan, dan LP Radio Berjaringan yang secara aktif menjadi objek pemantauan dan pengawasan oleh KPI dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, termasuk Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Diukur oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat Jenderal. 03 - Jumlah Lembaga Penyiaran yang Sekretariat KPI, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKK.1.3 Non PN - N/A 61 lembaga 61 lembaga 61 lembaga 61 lembaga 61 lembaga - - - - -Diawasi Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dari kegiatan: 1 2 . Rapat Koordinasi Nasional . Pengukuran Indeks Kualitas Program 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan Sekretariat KPI, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKK.1.4 04 - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Non PN - N/A - - - - -Siaran Televisi Diukur oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat Jenderal. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM Penyiaran yang unsurnya terdiri dari: 1 2 . tenaga di lembaga penyiar radio, . host dan penyiar televisi dan radio, 05 - Jumlah Peserta yang Mengikuti 3. tenaga lembaga penyiaran televisi,
2. 4.lembaga Penyiaran lokal, produser, penulis naskah, production house dan video editor. Sekretariat KPI, Sekretariat JenderalIKP.3.1 IKK.1.5 Non PN - N/A 290 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang - - - - -Pelatihan SDM Bidang Penyiaran Diukur oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat Jenderal. Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal Sekretariat KPI, Output 1. Layanan Informasi KPI Pusat Output 2. Diseminasi Penyiaran Non PN Non PN Pusat Pusat 1 layanan 1 kegiatan - - - - 167,482 - - - - 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 1,925,992 1,999,391 2,099,361 2,204,329 2,314,545 Sekretariat Jenderal Output 3. Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia Output 4. Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran Output 5. Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan Sekretariat KPI, Sekretariat JenderalPN (RPJMN) PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat Pusat 4,023,273 2,735,889 899,034 4,500,000 2,872,683 943,986 4,835,000 3,016,318 1,000,000 5,000,000 3,167,134 1,240,744 5,500,000 3,325,490 1,492,781 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderalkebijakan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan Output 6. Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi Output 7. Pelatihan SDM Bidang Penyiaran Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal Sekretariat KPI, PN (RPJMN) PN (RPJMN) Pusat Pusat 61 lembaga - 61 lembaga 500 Orang 61 lembaga 500 Orang 61 lembaga 500 Orang 61 lembaga 500 Orang 15,593,439 - 16,373,000 1,000,000 17,191,000 1,000,000 18,051,000 1,000,000 18,950,000 1,000,000 Sekretariat Jenderal Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Program Dukungan Manajemen 0 1 - Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional SS 9 SP 1 Merupakan indeks yang mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Komidgi, mencakup aspek tata kelola, akuntabilitas, kelembagaan Capaian Eksisting 2024: 97,94% (Penilaian APIP) 01-Persentase Implementasi RB di , SDM aparatur, dan pelayanan publik.IKSS 9.1 IKP 1.1 Sekretariat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General Non PN - 98% 98,2% 98,3% 98,4% 98,5% - - - - - SetjenPengukuran ini dilakukan melalui evaluasi internal oleh APIP dengan menghitung ketercapaian rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi perencanaan/on going Indeks ini mengukur tingkat kepuasan, kepercayaan, dan persepsi publik terhadap program-program yang dijalankan oleh Kementerian Komdigi. Pengukuran melalui survei dengan metode kuantitatif (Stratified Random Capaian Eksisting 024: 4,25 02-Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Sampling, survei tatap muka denganIKSS 9.1 IKP 1.2 Non PN - 4,27 4,29 4,31 4,33 4,35 - - - - - SetjenProgram Kementerian Komdigi kuisioner 20 menit dengan bentuk kuisioner closed-ended). Responden masyarakat umum dengan kuota ditetapkan berdasarkan proporsi populasi. 2 Pengukuran dilakukan oleh Biro Humas Mengukur tingkat kepuasan pegawai KemenKomdigi terhadap berbagai layanan pendukung, seperti layanan keuangan, teknologi informasi, kepegawaian, dan fasilitas yang 03- Indeks Kepuasan Pegawai terhadap disediakan untuk mendukung pekerjaan Capaian 2024: 4,20IKSS 9.1 IKP 1.3 Non PN - 4,22 4,26 4,28 4,3 4,32 - - - - - Setjenlayanan dukungan manajemen sehari-hari. Pengukuran dilakukan oleh Biro Umum melalui survei dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Biro SDMO Batas kewajaran atas nilai temuan material dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian opini WTP Kemkomdigi atas Laporan Keuangan Kemkomdigi Tahun n-1 Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun n (atas LHP yang keluar pada tahun n) yang selesai ditindaklanjuti 04-Persentase (%) Batas Tertinggi Capaian Eksisting 2024 : 0.175% IKSS 9.2 IKP 1.4 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Kementerian Komdigi Non PN Non PN Non PN - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - Itjen Itjen Itjen 05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Capaian Eksisting 2024 : 86.7 IKSS 9.2 IKP 1.5 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Kementerian Komdigi 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 Tindak lanjut atas rekomendasi laporan 06-Persentase (%) Penyelesaian Tindak hasil pemeriksaan BPK tahun Capaian Eksisting 2024 : 42.5 IKSS 9.2 IKP 1.6 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Kementerian Komdigi sebelumnya (atas LHP yang keluar pada tahun ≤ n-1) yang telah selesai ditindaklanjuti Implementasi reformasi birokrasi khususnya pada aspek penguatan pengawasan yang terdiri dari pengukuran capaian pada indikator Penanganan Gratifikasi, Penerapan SPIP, Penanganan Pengaduan Capaian Eksisting 2024 : 5.06 07-Nilai Penguatan PengawasanIKSS 9.1 IKP 1.7 Non PN - 5,05 5,1 5,15 5,2 5,25 - - - ItjenKementerian Komdigi Masyarakat (Dumas), Whistle Blowing System (WBS), Penanganan Benturan Kepentingan, Pembangunan Zona Integritas, dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB yang berisikan solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Inspektorat Jenderal dan memiliki kualitas yang baik, serta layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB Merupakan indeks yang mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Infrastruktur Digital, berdasarkan RB tematik. Pengukuran ini dilakukan melalui evaluasi internal oleh APIP dengan menghitung ketercapaian rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi perencanaan/on going Merupakan indeks yang mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Ekosistem Digital, berdasarkan RB tematik. Pengukuran ini dilakukan melalui evaluasi internal oleh APIP dengan menghitung 08-Persentase Implementasi RB di Capaian 2024:IKSS 9.2 IKP 1.8 Inspektorat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General Non PN Non PN - - 89 91 93 95 97 - - - - - - - - - - Itjen100 09-Persentase Implementasi RB di Ditjen. Infrastruktur DigitalIKSS 9.1 IKP 1.9 Ditjen Infrastruktur Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik N/A N/A 100 100 100 100 100 10-Persentase Implementasi RB di IKSS 9.1 IKP 1.10 Ditjen Ekosistem Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Non PN - 90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 - - - - - Ditjen. Ekosistem Digital ketercapaian rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi perencanaan/on going Merupakan indeks yang mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital, berdasarkan RB tematik. Pengukuran ini dilakukan melalui evaluasi internal oleh APIP dengan menghitung ketercapaian rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi 11-Persentase Implementasi RB di Ditjen. Teknologi Pemerintah DigitalIKSS 9.1 IKP 1.11 Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Non PN - N/A 84 84,2 84,5 84,7 85 - - - - - perencanaan/on going Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Merupakan indeks yang mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Pengawasan Ruang Digital berdasarkan RB tematik. Pengukuran ini dilakukan melalui evaluasi internal oleh APIP dengan menghitung ketercapaian rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi 12-Persentase Implementasi RB di Ditjen. Pengawasan Ruang DigitalIKSS 9.1 IKP 1.12 Ditjen Pengawasan Ruang Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Non PN - N/A 88 89 90 91 92 - - - - - perencanaan/on going Merupakan indeks yang mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Komunikasi Publik dan Media, berdasarkan RB tematik. Pengukuran ini dilakukan melalui evaluasi internal oleh APIP dengan menghitung ketercapaian rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi 13-Persentase Implementasi RB di Capaian 2024: Ditjen. Komunikasi Publik dan MediaIKSS 9.1 IKP 1.13 Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Renaksi RB Tematik Non PN - - 100 100 100 100 100 100 - - - - -100 perencanaan/on going Merupakan indeks yang mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di BPSDM, berdasarkan RB tematik. Pengukuran ini dilakukan melalui evaluasi internal oleh APIP dengan menghitung ketercapaian rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi perencanaan/on going 14-Persentase Implementasi RB di Capaian 2024: 100IKSS 9.1 IKP 1.14 BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi RB Tematik Non PN 100 100 100 100 - - - - - BPSDM Komdigi Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di BAKTI meliputi unsur sebagai berikut: 1 2 3 4 ) SPIP; ) MRI; ) IEPK; dan ) Kapabilitas APIP.15-Persentase Implementasi RB di Capaian 2024: 100IKSS 9.1 IKP 1.15 Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Non PN - 100 100 100 100 100 - - - - - BAKTIBAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen. 0 2-Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Internasional dalam Memperkuat Transformasi Digital Bermakna SS 9 SP 2 Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Kemenkomdigi efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, baik tujuan kerja sama itu sendiri maupun tujuan strategis Kemenkomdigi. Efektivitas kerja sama mencakup aspek relevansi, pencapaian hasil, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama. 8 5% – Perluasan kerja sama dengan 8 0% – Penguatan Peningkatan sinergi dengan 90% – Optimalisasi penuh kerja sama internasional dengan dampak nyata dan berkelanjutan. 70% – 7 5% –Implementasi awal dengan fokus pada optimalisasi kerja sama yang sudah berjalan. koordinasi dan mitra strategis program yang01-Tingkat Efektivitas Kerja SamaIKSS 9.3 IKP.2.1 Non PN - N/A evaluasi serta lebih terintegrasi dalam transformasi digital - - - - - SetjenInternasional Kemenkomdigi keberlanjutan penyelarasan kerja sama yang berhasil. kebijakan digital internasional.Tingkat Efektivitas = (Jumlah kerja sama yang efektif / Total jumlah kerja sama yang dijalin) x 100% nasional. KEGIATAN 4493-Pengelolaan Organisasi dan SDM 0 1 - Meningkatnya Kualitas SDMSP 1 SK 1 Komdigi yang Berakhlak Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah SDM yang didapatkan dibandingkan dengan total formasi kebutuhan SDM. Penghitungan kebutuhan SDM meliputi rekrutmen CPNS, PPPK, lelang JPT, serta jabatan strategis lainnya. 01-Persentase (%) kebutuhan SDM Capaian 2024: 94.2 Biro SDM dan Organisasi, SetjenIKP 1.1 IKK 1.1 Kementerian Komdigi yang terpenuhi berdasarkan kriteria kompetensi Non PN - 94,5 % 95% 95,5% 96% 96,5% - - - - - Pengukuran dilakukan oleh Biro SDMO Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. 86Capaian Eksisting 024: 85,63 02-Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM dan Organisasi, SetjenIKP 1.1 IKK 1.2 Non PN - 86,5 87 87,5 88 - - - - -Kementerian Komdigi (PNS) (Penilaian BKN)2Berdasarkan penilaian bobot yang mencakup: Dimensi Kualifikasi dengan Bobot 20% Dimensi Kompetensi dengan Bobot 40% Dimensi Kinerja dengan Bobot 30% Dimensi Disiplin dengan Bobot 10% Penilaian akhir dari BKN Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Berdasarkan penilaian bobot yang mencakup: Dimensi Kualifikasi dengan Bobot 25% Dimensi Kompetensi dengan Bobot 40% Dimensi Kinerja dengan Bobot 30% Dimensi Disiplin dengan Bobot 5% Penilaian akhir dari BKN Capaian Eksisting 024: 85,63 03-Indeks Profesionalisme ASN Biro SDM dan Organisasi, SetjenIKP 1.1 IKK 1.3 Non PN 76 76.5 77 77.5 78Kementerian Komdigi (PPPK) 2 Semakin tinggi nilai Indeks yang di terima semakin baik hasilnya. Berdasarkan penilaian bobot yang mencakup: Dimensi Kualifikasi dengan Bobot 25% Dimensi Kompetensi dengan Bobot 40% Dimensi Kinerja dengan Bobot 30% Dimensi Disiplin dengan Bobot 5% Penilaian akhir dari BKN Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Parameter pengukuran: Self Assessment berdasarkan skor dan bobot dari setiap aspek berdasarkan peraturan KASN (Sekarang dialihkan ke Kemenpan RB dan BKN) dan Penilaian akhir dari KASN Capaian Eksisting 024: 344 04-Indeks Sistem Merit Kementerian Biro SDM dan Organisasi, SetjenIKP 1.1 IKK 1.4 Non PN - 344 346 348 350 352 - - - - -Komdigi 2 Aspek penilaian: 1 2 3 4 5 6 7 8 . Perencanaan kebutuhan . Pengadaan . Pengembangan karier . Promosi dan Mutasi . Manajemen kinerja .Penggajian, penghargaan dan disiplin . Perlindungan dan pelayanan . Sistem informasi Pengukuran Indeks BerAKHLAK bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan budaya organisasi, termasuk implementasi Core Values BerAKHLAK serta hasil penilaian akhir dari KemenPANRB. Pengukuran Indeks BerAKHLAK meliputi 3 dimensi, yaitu:
3. 1.Persepsi Pegawai: Mengukur sejauh mana pegawai merasakan nilai-nilai BerAKHLAK diterapkan dalam lingkungan kerja. Capaian Eksisting 2024: 72,5 05-Indeks BerAKHLAK Kementerian Biro SDM dan Organisasi, SetjenIKP 1.1 IKK 1.5 Non PN - 75% 76% 77% 78% 79% - - - - -Komdigi 2 . Perilaku Pegawai: Mengukur perilaku nyata pegawai dalam menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK. 3 . Hasil Kinerja: Mengukur dampak penerapan nilai-nilai BerAKHLAK terhadap kinerja organisasi. Mengukur tingkat kepuasan pegawai Kemenkomdigi terhadap kualitas layanan manajemen ASN, termasuk aspek administrasi kepegawaian, 06-Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pengembangan kompetensi, promosi Biro SDM dan Organisasi, SetjenIKP 1.3 IKK 1.6 Non PN - Capaian: 4.18 4,18 4,2 4,25 4,3 4,4 - - - - -Layanan Manajemen ASN dan mutasi, kesejahteraan, serta sistem penilaian kinerja. Pengukuran dilakukan oleh Biro Umum melalui survei dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Biro SDMO Biro SDM dan Organisasi, Setjen Biro SDM dan Output 1. Layanan Manajemen SDM Non PN Non PN Pusat Pusat 8 Layanan 150 Orang 8 Layanan 450 orang 8 Layanan 475 Orang 8 Layanan 500 Orang 8 Layanan 525 Orang 12,398,334 1,000,000 13,353,340 2,000,000 15,093,087 2,276,400 17,052,578 2,331,400 19,053,628 2,449,400Output 2. Pengembangan Kompetensi SDM Komdigi Bidang Digital Organisasi, Setjen 0 2 - Meningkatnya Kualitas Tata SP 1 SK 2 Kelola Organisasi Komdigi yang Tepat Fungsi Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah dokumen yang selesai disusun dibandingkan dengan total dokumen yang direncanakan Dokumen meliputi: 1 . penyusunan struktur organisasi dan01-Persentase Penyelesaian Biro SDM dan Organisasi, SetjenIKP 1.1 IKK 2.1 tata kerja (SOTK) Non PN - N/A 100 100 100 100 100 - - - - -Restrukturisasi Organisasi 2 3 4 5 . regulasi terkait jabatan fungsional . regulasi terkait manajemen jabatan . perbaikan proses bisnis . penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Pengukuran dilakukan oleh Biro SDMO Evaluasi kelembagaan dilakukan oleh Kementerian PAN RB bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Evaluasi ini dilakukan secara berkala, minimal setiap tiga tahun sekali, untuk memastikan struktur organisasi tetap efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Biro SDM dan Organisasi, SetjenIKP 1.1 IKK 2.2 02-Nilai Evaluasi Kelembagaan Non PN - N/A - - - P4 - - - - - - Indeks Pelayanan Publik (IPP) bertujuan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB03-Indeks Pelayanan Publik Evaluasi IPP meliputi: Capaian 2024: 4.7 4,8 4,8 4,8 4,8 Biro SDM dan Organisasi, SetjenIKP 1.1 IKK 2.3 Kementerian Komdigi (Penilaian Menpan) Non PN - 4,8 - - - - -1 2 . Kebijakan Pelayanan Publik . Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) 3 4 5 6 . Sarana dan Prasarana . Sistem Informasi Pelayanan Publik . Konsultasi dan Pengaduan . Inovasi Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik (IPP) bertujuan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB04-Indeks Pelayanan Publik Evaluasi IPP meliputi: Biro SDM dan Organisasi, SetjenIKP 1.1 IKK 2.4 Kementerian Komdigi (Penilaian Mandiri) Non PN - N/A 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 - - - - -1 2 . Kebijakan Pelayanan Publik . Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) 3 4 5 6 . Sarana dan Prasarana . Sistem Informasi Pelayanan Publik . Konsultasi dan Pengaduan . Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Rencana Aksi RB General bertujuan dalam rangka memenuhi sasaran RB General untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta budaya birokrasi berAkhlak dengan ASN yang profesional. 05-Tingkat Realisasi Rencana Aksi RB Capaian Eksisting 2023: 91,25 Biro SDM dan Organisasi, SetjenIKP 1.1 IKK 2.5 General Kementerian Komdigi (Kementerian) Non PN - 91,25 92 95 96 97 - - - - - Pengukuran dilakukan melihat kesesuaian dokumen rencana aksi dengan realisasi yang sudah di submit di portal RB Nasional dan dinilai oleh Kementerian PAN dan RB Tingkat Rencana Aksi RB General bertujuan dalam rangka memenuhi sasaran RB General untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta budaya birokrasi berAkhlak dengan ASN yang profesional. 06-Tingkat Realisasi Rencana Aksi RB Capaian Eksisting 2023: 91,25 Biro SDM dan Organisasi, SetjenIKP 1.1 IKK 2.6 General Kementerian Komdigi (Sekretariat Jenderal) Non PN - 97, 94 97, 94 98 98 98 - - - - - Pengukuran dilakukan melihat kesesuaian dokumen rencana aksi dengan realisasi yang sudah di submit di portal RB Nasional dan dinilai oleh Kementerian PAN dan RB Output 1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Output 2. Dokumen Usulan Evaluasi RB dan Pelayanan Publik Output 3. Rancangan Peraturan tentang JF Binaan Komdigi Output 4. Rancangan Regulasi Tentang Manajemen Jabatan Biro SDM dan Organisasi, Setjen Biro SDM dan Organisasi, Setjen Biro SDM dan Organisasi, Setjen Biro SDM dan Organisasi, Setjen Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 900,080 1,317,920 1,018,110 1,014,911 900,080 1,317,920 1,018,110 1,486,120 992,080 1,357,320 1,072,910 1,554,120 1,075,680 1,402,120 1,104,910 1,622,120 1,170,480 1,452,520 1,140,910 1,724,120 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Rancangan Peraturan 2 Rancangan Peraturan 4 Rancangan Peraturan 3 Rancangan Peraturan 2 Rancangan peraturan 2 Rancangan peraturan 2 Rancangan peraturan 1 Rancangan peraturan 2 Rancangan peraturan 2 Rancangan peraturan Output 5. Rancangan Peraturan Tentang Kelembagaan Kementerian Komdigi dalam Kerangka Transformasi Digital 3 Rancangan Peraturan 3 Rancangan Peraturan 2 Rancangan Peraturan 2 Rancangan Peraturan 2 Rancangan Peraturan Biro SDM dan Organisasi, SetjenNon PN Pusat 1,021,104 1,130,634 1,232,634 1,320,634 1,374,634 KEGIATAN 4513-Legislasi dan Litigasi 0 1 -Meningkatnya Kualitas Harmonisasi Regulasi, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Komdigi SP 1 SK 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indeks Reformasi Hukum (IRH) dinilai oleh Kementerian Hukum Variabel Penilaiannya meliputi: 1 . Variabel I (25%): Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk harmonisasi regulasi 2 . Variabel II (25%): Kompetensi Capaian eksisting 2024: 99.64 IKP 1.1 IKK 1.1 01-Indeks Reformasi Hukum perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas Non PN - 99,7 99,75 99,8 99,85 99,9 - - - - - Biro Hukum, Setjen 3 . Variabel III (30%): Kualitas re-regulasi berbagai peraturan perundangan-undangan berdasarkan hasil reviu 4 . Variabel IV (20%): Penataan database peraturan perundang-undangan Mengukur tingkat keberhasilan Kemenkomdigi dalam memenangkan kasus hukum dengan membandingkan jumlah kasus yang dimenangkan dalam tahun berjalan terhadap total kasus yang ditangani. 02-Persentase (%) pemenangan kasus IKP 1.1 IKP 1.1 IKP 1.3 IKK 1.2 hukum di lingkungan KemenKomdigi untuk tahun berjalan Non PN Non PN Non PN - - - N/A 60% 62% 65% 67% 70% - - - - - - - - - - - - - - - Biro Hukum, Setjen Biro Hukum, Setjen Biro Hukum, Setjen Pengukuran dilakukan oleh Biro Hukum Bertujuan untuk menilai efektivitas dan ketepatan waktu penyusunan peraturan perundang-undangan di Kemenkomdigi sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. 03-Persentase (%) penyelesaian Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah peraturanIKK 1.3 peraturan perundang-undangan yang N/A 40% 45% 50% 55% 60% selesai tepat waktu dan sesuai rencana perundang-undangan yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah total peraturan perundang-undangan yang direncanakan Pengukuran dilakukan oleh Biro Hukum Mengukur tingkat kepuasan pegawai Kemenkomdigi terhadap kualitas layanan Biro Hukum melalui survei 04-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap yang ditujukan kepada pegawai Capaian 2024: 4.07 4 4, 05 Skala 0-5 4,1 Skala 0-5 4,15 Skala 0-5 4,2 Skala 0-5IKK 1.4 Layanan Biro Hukum pengguna layanan tersebut. Pengukuran dilakukan oleh Biro Umum melalui survei dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Biro SDMO Skala 0-5 Output 1. Layanan Hukum Output 2. Layanan Bantuan Hukum Non PN Non PN Pusat Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 6,483,798 2,189,992 6,807,988 2,299,492 7,148,387 2,414,466 7,505,807 2,535,189 7,881,097 2,661,949 Biro Hukum, Setjen Biro Hukum, Setjen KEGIATAN 4520-Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital 0 1- Meningkatnya Kualitas SP 1 SK 1 Pengelolaan Informasi Terkait Kementerian Komdigi Mengukur peringkat dan penilaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komdigi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), seperti transparansi, keterbukaan informasi publik, kemudahan akses, kualitas pelayanan informasi, dan kepatuhan terhadap peraturan terkait keterbukaan informasi publik. Capaian Eksisting 024: 97,60 01-Nilai Pemeringkatan PPID KomdigiIKP 1.1 IKK 1.1 Non PN - 97,7 97,9 98 98,1 98,2 - - - - - Biro Humas, Setjenoleh Komisi Informasi Pusat (KIP) 2 Metode pengukuran melalui: 1 . pengisian kuesioner monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik menggunakan aplikasi Monev Elektronik 2 . Verifikasi kuesioner monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik . presentasi uji publik monitoring dan3 evaluasi keterbukaan infromasi publik Pengukuran dilakukan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup General Pelayanan Publik dari hasil Penilaian Tim Penilai Internal (TPI) Kemenkomdigi dan Kementerian PAN dan RB Capaian Eksisting 024: 4,76 4.8 (Penilaian Kemenpan RB) IKP 1.1 IKP 1.1 IKK 1.2 02-Nilai Indeks Pelayanan Publik PPID Non PN Non PN - - 4,8 4,81 4,1 4,82 4,2 4,82 4,2 - - - - - - - - - - Biro Humas, Setjen Biro Humas, Setjen 2 Mengukur capaian tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) pada aplikasi SP4N LAPOR yang sudah diselesaikan. Pengukuran dilakukan melalui perbandingan antara aduan yang ditindaklanjuti dengan aduan yang masuk pada aplikasi SP4N LAPOR. Pengukuran dilakukan Biro Humas Mengukur Jangkauan masyarakat mengacu pada seberapa besar pengguna internet melihat, mendengar, atau berinteraksi dengan pesan atau 03-Tingkat tindak lanjut pengaduan Capaian Eksisting 2024: 3,77 4 IKK 1.3 masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Penilaian Kemenpan RB) 4,05 Capaian Eksisting 2024: 69.010.149 Orang 04-Persentase jangkauan masyarakat informasi yang ditayangkan melalui IKP 1.1 IKK 1.4 yang mengakses Informasi dari Saluran saluran komunikasi Kementerian Non PN Non PN - 84 85 86 87 89 - - - - - Biro Humas, Setjen Biro Humas, Setjen Komunikasi Kementerian Komdigi Komdigi. Pengukurannya: total impresi rata-rata per bulan dibagi total impresi rata-rata per bulan tahun sebelumnya x 100% Output 1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 14,042,681 14,744,815 15,482,056 16,256,159 17,068,967 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 0 2-Meningkatnya Citra Positif SP 1 SK 2 Terhadap Program/Kebijakan Kementerian Komdigi Indeks ini mengukur tingkat kepuasan, kepercayaan, dan persepsi publik terhadap program-program yang dijalankan oleh Kementerian Komdigi. Pengukuran melalui survei dengan 01-Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap metode kuantitatif (Stratified Random Capaian Eksisting 2024: 4,25 IKP 1.2 IKK 2.1 Program Kementerian Komdigi Sampling, survei tatap muka dengan kuisioner 20 menit dengan bentuk kuisioner closed-ended). Responden masyarakat umum dengan kuota ditetapkan berdasarkan proporsi populasi. Pengukuran dilakukan oleh Biro Humas Non PN - 4,27 4,29 4,31 4,33 4,35 - - - - - Biro Humas, Setjen Mengukur jumlah tonasi berita negatif terkait isu Kementerian Komdigi dari hasil monitoring pemberitaan media massa online, cetak, dan media elektronik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengaisan data (data mining) sesuai keyword isu Komdigi. Persentase yang semakin kecil menunjukkan capaian yang semakin baik. Pengukuran dilakukan oleh Biro Humas 02-Persentase (%) Pemberitaan Negatif Capaian Eksisting 2024: 11,39 % IKP 1.2 IKK 2.2 terhadap Kementerian Komdigi pada Media Massa Non PN Non PN - 11,11% 10,84% 10,57% 10,30% 10% - - - - - Biro Humas, Setjen Biro Humas, Setjen Output 1. Diseminasi Rebranding Kementerian Komdigi untuk Akselerasi Transformasi Digital Pusat 40 Kegiatan 40 Kegiatan 40 Kegiatan 40 Kegiatan 40 Kegiatan 3,261,520 3,424,596 3,595,826 3,775,617 3,964,398 KEGIATAN 4492-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal 1 - Mewujudkan Layanan Keuangan0 yang Akuntabel, BMN yang Tertib dan Sesuai PeraturanSP 1 SK 1 Perundang-undangan Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di KemenKomdigi. Penilaian atas kinerja anggaran Kemenkomdigi yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%) Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di level kementerian selaku unit akuntansi pengguna anggaran Capaian Eksisting 2024 : 86.89 01-Nilai Kinerja Anggaran Biro Keuangan dan BMN, SetjenIKP 1.1 IKK 1.1 Non PN Non PN Non PN - - - 87 92,5 91 87,5 92,6 91,5 88 92,7 92 88,5 92,8 92,5 89 93 93 - - - - - - - - - - - - - - - Kemenkomdigi Penilaian dilakukan secara mandiri oleh Biro Keuangan selaku koordinator laporan keuangan level UAPA. Adapun penilaian dilakukan dengan 02-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Capaian Eksisting 2024 : 92.50 Biro Keuangan dan BMN, SetjenIKP 1.1 IKK 1.2 Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Komdigi memperhitungkan hal-hal berikut: 1 . Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK . Rata-rata Nilai Kualitas Laporan2 Keuangan Eselon I/Kementerian Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Sekretariat Jenderal. Penilaian atas kinerja anggaran Sekretariat Jenderal yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%) Capaian Eksisting 2024 : 86.61 03-Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Biro Keuangan dan BMN, SetjenIKP 1.1 IKK 1.3 Jenderal Indeks yang mengukur kualitas dan kinerja pengelolaan BMN atas sasaran strategis berupa: 1 . Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; . Kepatuhan pengelolaan BMN2 terhadap Peraturan Perundang-undangan; Capaian Eksisting 2024 : 3.64 Biro Keuangan dan BMN, SetjenIKP 1.1 IKK 1.4 04-Nilai Indeks Pengelolaan Aset Non PN - 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 - - - - - 3 . Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan . Administrasi BMN yang andal. Nilai Indeks Pengelolaan Aset 4 * Kementerian Komunikasi dan Informatika > 3,5 dari skala 4 (mengacu pada nilai rata-rata nilai IPA Nasional Tahun 2023 sebesar 3,42 dari skala 4) Indikator ini merupakan tolak ukur materialitas temuan pemeriksaan BPK yang berakibat terhadap opini dari BPK. Penilaian dilakukan secara internal oleh Biro Keuangan dengan mengidentifikasi jumlah nilai temuan/rekomendasi Eselon I Sekretariat Jenderal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran Setjen 05-Persentase (%) batas tertinggi Capaian Eksisting 2024 : 0.04 Biro Keuangan dan BMN, SetjenIKP 1.4 IKK 1.5 temuan realisasi anggaran SETJEN berdasarkan hasil pengawasan BPK Non PN - 1% 1% 1% 1% 1% - - - - - Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Mengukur kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Indikator ini dinilai berdasarkan survei yang dilakukan oleh Biro Umum dengan standar untuk survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya Capaian Eksisting 2024 : 4.29 06-Indeks kepuasan pegawai terhadap Biro Keuangan dan BMN, SetjenIKP 1.3 IKK 1.6 Non PN - 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 - - - - -layanan keuangan 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Capaian Eksisting 2024 : 94.4 Biro Keuangan dan BMN, SetjenIKP 1.5 IKP 1.6 IKK 1.7 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan pada di Setjen Non PN Non PN - - 70% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 30% 70% 30% - - - - - - - - - - 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Capaian Eksisting 2024 : 8.77 Biro Keuangan dan BMN, SetjenIKK 1.8 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun sebelumnya di Setjen Menilai kualitas laporan keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I berdasarkan indikator penialaian kualitas pelaporan keuangan Penilaian dilakukan secara mandiri oleh Biro Keuangan selaku koordinator laporan keuangan level UAPPA Eselon I Sekretariat Jenderal Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Eselon I selaku UAPPA E1 di ukur berdasarkan 2 komponen penilaian sebagai berikut: 09-Nilai Kualitas Pelaporan Keungan Capaian Eksisting 2024 : 95 Biro Keuangan dan BMN, SetjenIKP 1.1 IKK 1.9 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon (UAPPA-E1) Non PN - 95 95 95 95 95 - - - - - ● Komponen penilaian “Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK” yang diperoleh dari uraian yang dicantumkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan ● Komponen penilaian “Rata-rata nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran” yang diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata nilai laporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Penilaian dilakukan secara mandiri oleh Biro Keuangan selaku koordinator laporan keuangan level UAKPA Satuan Kerja Sekretariat Jenderal 10-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Capaian Eksisting 2024 : 99 Biro Keuangan dan BMN, SetjenIKP 1.1 IKK 1.10 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Non PN - 99 99 99 99 99 - - - - - Anggaran (UAKPA) Sekretariat Jenderal Anggaran (UAKPA) di ukur berdasarkan komponen penilaian Kualitas pelaporan keuangan UAKPA, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Biro Keuangan dan BMN, Setjen Biro Keuangan dan BMN, Setjen Biro Keuangan dan BMN, Setjen Output 1 - Layanan BMN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat 4 58 4 4 58 4 4 58 4 4 58 4 4 58 4 1,651,393.26 7,523,014 2,080,755 8,576,235 2,392,868 9,776,907 2,751,798 11,145,675 296,153,000 3,164,568 12,706,070 315,960,000 Output 2 - Layanan Manajemen Keuagan Output 3. Layanan Perkantoran 236,269,011 257,918,000 276,813,000 0 2-Meningkatnya Kualitas Tata KelolaSP 1 SK 2 Layanan Umum Merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks ini dinilai berdasarkan 3 aspek yaitu: a. Pemanfaatan Sistem01-Indeks Kualitas Pengelolaan Capaian Eksisting 2024 : 86.24 Pengadaan (SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, e-Kontrak, Non e-Tendering, dan Non e-Purchasing); b. Kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa; dan c. Tingkat kematangan UKPBJ IKP 1.1 IKK 2.1 Pengadaan Barang dan Jasa Kemkomdigi Non PN - 71 74 77 80 83 - - - - - Biro Umum, Setjen Indeks yang mengukur kualitas dan kinerja pengelolaan BMN atas sasaran strategis di Sekretariat Jenderal berupa: 1 . Pengelolaan BMN yang akuntabel dan 02-Persentase Penetapan Status produktif; IKP 1.1 IKK 2.2 Penggunaan BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal
4. 2.Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan; Non PN - N/A 82 84 86 88 90 - - - - - Biro Umum, Setjen 3 . Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan . Administrasi BMN yang andal.4 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator ini digunakan untuk mengukur responsivitas dan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung lingkungan kerja yang optimal di kementerian. Indikator dihitung dengan mengukur jumlah keluhan terkait sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti oleh Biro Umum Mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan oleh 03-Persentase (%) Tindak Lanjut atas IKP 1.1 IKP 1.3 IKK 2.3 Permohonan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana Non PN Non PN - - N/A 70 75 80 85 90 - - - - - - - Biro Umum, Setjen Biro Umum, Setjen Capaian Eksisting 202404-Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Biro Umum. Pengukuran dilakukanIKK 2.4 IKK 2.5 4,16 4,18 4,20 4,22 4,24 - - -Layanan Biro umum melalui survei yang di koordinir oleh Biro Umum dengan standar yang ditetapkan oleh Biro SDMO : 4.23 Pelaksanaan pengawasan kearsipan melalui audit eksternal oleh ANRI dan Audit Internal oleh unit kearsipan Biro Umum. Sesuai dengan PERKA ANRI no. 6/2019, capaian nilai pengawasan kearsipan di tingkat kementerian diukur berdasarkan total nilai pengawasan eksternal dan pengawasan internal (perbandingan 60:40). Capaian Eksisting 2024 : 90.91 05-Nilai Pengawasan Kearsipan diIKP 1.1 Non PN Non PN Non PN Non PN - 90 90,10 1 Layanan 320 90,20 1 Layanan 242 90,30 1 Layanan 182 90,40 1 Layanan 236 - - - - - Biro Umum, Setjen Biro Umum, Setjen Biro Umum, Setjen Biro Umum, Setjen Tingkat Kementerian Output 1. Layanan Umum Pusat Pusat Pusat 1 Layanan 13,892,973 3,500,000 1,490,000 25,000,000 8,800,000 100,569,000 26,250,000 6,655,000 77,255,500 27,562,000 5,005,000 39,945,500 28,940,000 6,490,000 12,366,500 1 83 Unit Pengolah Data 92 Unit Fasilitas Perkantoran : : Output 2. Layanan Sarana Internal 91 Unit Kendaraan Bermotor : 0 Unit Output 3. Layanan Prasarana Internal Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang Efektif dan Efisien 1 1 2 2 2 SP 1 SK 3 Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di KIP. Penilaian atas kinerja anggaran KIP yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%) Capaian Eksisting 2024IKP 1.1 IKK 3.1 01-Nilai Kinerja Anggaran KIP Non PN - 88 88 88 88 88 - - - - - Set. KIP, Setjen : 99.65 Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di ukur berdasarkan komponen penilaian Kualitas pelaporan keuangan UAKPA, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: 02-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Capaian Eksisting 2024 : 100 IKP 1.1 IKK 3.2 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Non PN - 80 80 80 80 80 - - - - - Set. KIP, Setjen ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Indikator ini merupakan tolak ukur materialitas temuan pemeriksaan BPK yang berakibat terhadap opini dari BPK. Penilaian dilakukan dengan03-Persentase (%) Batas Tertinggi Capaian Eksisting 2024 : 1.00 IKP 1.1 IKK 3.3 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KIP mengidentifikasi jumlah nilai Non PN - 1 1 1 1 1 - - - - - Set. KIP, Setjen temuan/rekomendasi KIP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran KIP Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya 04-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Capaian Eksisting 2024 : 70.00 IKP 1.1 IKP 1.1 IKK 3.4 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Sekretariat KIP Non PN Non PN - - 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 - - - - - - - - - - Set. KIP, Setjen Set. KIP, Setjen 05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Capaian Eksisting 2024 : 30.0 IKK 3.5 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Sekretariat KIP Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap dukungan manajemen yang diberikan oleh Sekretariat Komisi Capaian Eksisting 202406-Indeks kepuasan layanan dukungan Informasi Pusat (KIP). Penilaian iniIKP 1.3 IKK 3.6 Non PN - 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 - - - - - Set. KIP, Setjenmanajemen Sekretariat KIP dilakukan melalui survei yang dilakukan secara mandiri dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO : 3.89 Output 1. Layanan Perkantoran Output 2. Layanan Umum Komisi Informasi Pusat Non PN Non PN Pusat Pusat 1 1 1 1 1 27,595,737 795,341 28,975,524 874,875 30,424,300 962,362 31,945,515 1,058,598 33,542,791 1,164,458 Set. KIP, Setjen Set. KIP, Setjen1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Output 3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KI Pusat Output 4. Layanan Sarana Internal KI Pusat Non PN Non PN Pusat Pusat 1 Layanan 54 Unit 1 Layanan 54 Unit 1 Layanan 54 Unit 1 Layanan 54 Unit 500,000 550,000 600,000 600,000 Set. KIP, Setjen Set. KIP, Setjen46 Unit 900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output 5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran KI Pusat Output 6. Layanan Pemantauan dan Evaluasi KI Pusat Non PN Non PN Pusat Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 562,770 449,924 819,047 494,916 619,047 544,408 680,951 598,848 794,046 658,733 Set. KIP, Setjen Set. KIP, Setjen1 Layanan Meningkatnya kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia yang Efektif dan Efisien SP 1 SK 4 Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di KPI Pusat. Penilaian atas kinerja anggaran KPI Pusat yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%) Capaian Eksisting 202401-Nilai Kinerja Anggaran SekretariatIKP 1.1 IKK 4.1 Non PN - 93,46 93,47 93,48 93,49 93,5 - - - - - Set. KIP, SetjenKPI Pusat : 93.45 Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di ukur berdasarkan komponen penilaian Kualitas pelaporan 02-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Capaian Eksisting 2024 : 100 IKP 1.1 IKK 4.2 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Non PN - 100 100 100 100 100 - - - - - Set. KIP, Setjen Anggaran (UAKPA) Sekretariat KPI Pusat keuangan UAKPA, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Indikator ini merupakan tolak ukur materialitas temuan pemeriksaan BPK yang berakibat terhadap opini dari BPK. Penilaian dilakukan dengan03-Persentase (%) Batas Tertinggi Capaian Eksisting 2024 : 0.01 mengidentifikasi jumlah nilaiIKP 1.1 IKK 4.3 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KPI Pusat Non PN - 1 1 1 1 1 - - - - - Set. KIP, Setjentemuan/rekomendasi KPI Pusat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran KPI Pusat Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan 04-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Capaian Eksisting 2024 : 100 IKP 1.1 IKP 1.1 IKK 4.4 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat KPI Pusat Non PN Non PN 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 Persentase tindaklanjut temuan dinilai 05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Capaian Eksisting 2024Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KPI Pusat dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap dukungan manajemen yang diberikan oleh Sekretariat KPI Pusat. Penilaian ini dilakukan melalui survei yang dilakukan secara mandiri dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO IKK 4.5 IKK 4.6 - - - - - - - - - - - - Set. KIP, Setjen Set. KIP, Setjen : 100 Capaian Eksisting 2024 : 4.13 06-Indeks Kepuasan LayananIKP 1.3 Non PN 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15Dukungan Manajemen Sekretariat KPI Output 1. Layanan Perkantoran Output 2. Layanan BMN KPI Pusat Output 3. Layanan Sarana Internal KPI Pusat Output 4. Layanan Manajemen SDM KPI Pusat Output 5. Layanan Pendidikan dan Pelatihan KPI Pusat Output 6. Layanan Perencanaan dan Penganggaran KPI Pusat Non PN Non PN Pusat Pusat 1 1 1 1 1 29,927,178 69,021 48,147,548 21,200 49,591,974 22,260 51,079,733 23,373 52,612,125 24,541 Set. KIP, Setjen Set. KIP, Setjen1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 54 Unit 31 Unit 31 Unit 31 Unit 31 Unit 520,225 184,950 117,450 266,814 221,888 184,354 122,000 749,045 112,500 337,470 261,460 240,530 128,100 786,497 118,125 354,343 274,553 252,556 134,505 825,822 124,031 372,060 288,259 265,184 141,230 867,113 130,232 390,663 302,672 278,443 Set. KIP, Setjen Set. KIP, Setjen Set. KIP, Setjen Set. KIP, Setjen Set. KIP, Setjen Set. KIP, Setjen 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Output 7. Layanan Manajemen Keuangan KPI Pusat Output 8. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan KPI Pusat Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat Dewan Pers yang Efektif dan Efisien SP 1 SK 5 Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Dewan Pers. Penilaian atas kinerja anggaran Dewan Pers yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%) Capaian Eksisting 202401-Nilai Kinerja Anggaran SekretariatIKP 1.1 IKK 5.1 Non PN - 87 87 87 87 87 - - - - - Set. Dewan Pers, SetjenDewan Pers : 79.71 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di ukur berdasarkan komponen penilaian Kualitas pelaporan keuangan UAKPA, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: 02-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Capaian Eksisting 2024 : 100 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Dewan Pers IKP 1.1 IKK 5.2 Non PN - 80 80 80 80 80 - - - - - Set. Dewan Pers, Setjen ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Indikator ini merupakan tolak ukur materialitas temuan pemeriksaan BPK yang berakibat terhadap opini dari BPK. Penilaian dilakukan dengan03-Persentase (%) Batas Tertinggi Capaian Eksisting 2024 : 0.01 mengidentifikasi jumlah nilaiIKP 1.1 IKK 5.3 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat Dewan Pers Non PN - 1 1 1 1 1 - - - - - Set. Dewan Pers, Setjentemuan/rekomendasi Dewan Pers dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran Dewan Pers Persentase tindaklanjut temuan dinilai 04-Persentase (%) Penyelesaian Tindak oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Capaian Eksisting 2024Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat Dewan Pers dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan IKP 1.1 IKP 1.1 IKK 5.4 IKK 5.5 Non PN Non PN - - 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 - - - - - - - - - - Set. Dewan Pers, Setjen Set. Dewan Pers, Setjen : 100 Persentase tindaklanjut temuan dinilai 05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Capaian Eksisting 2024Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat Dewan Pers dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya : 100 Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap dukungan manajemen yang diberikan oleh Dewan Pers. Penilaian ini dilakukan melalui survei yang dilakukan secara mandiri dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO Capaian Eksisting 2024 : 3.17 06-Indeks Kepuasan LayananIKP 1.3 IKK 5.6 Non PN - 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 - - - - - Set. Dewan Pers, SetjenDukungan Sekretariat Dewan Pers Output 1. Layanan Perkantoran Output 2. Layanan Umum Dewan Pers Output 3. Layanan BMN Sekretariat Dewan Pers Output 4. Layanan Sarana Internal Dewan Pers Output 5. Layanan Prasarana Internal Dewan Pers Output 6. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dewan Pers Output 7. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dewan Pers Non PN Non PN Pusat Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 14,051,120 690,340 15,595,377 1,255,706 16,375,146 1,318,491 17,193,903 1,384,416 18,053,598 1,453,637 Set. Dewan Pers, Setjen Set. Dewan Pers, Setjen Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 89,450 101,310 4,860,005 23,132,076 238,490 106,376 111,694 117,279 Set. Dewan Pers, Setjen Set. Dewan Pers, Setjen Set. Dewan Pers, Setjen Set. Dewan Pers, Setjen Set. Dewan Pers, Setjen Set. Dewan Pers, Setjen Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 24 Unit 24 Unit 24 Unit 24 Unit 24 Unit 4,059,049 5,103,005 5,358,156 5,626,063 1 Paket 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 227,134 446,580 213,356 250,415 518,324 235,225 262,935 544,240 246,986 276,083 571,452 259,336 493,642 Output 8. Layanan Manajemen Keuangan Dewan Pers 224,024 KEGIATAN 4519-Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1-Meningkatnya Kualitas0 SP 1 SK 1 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Komdigi Merupakan nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP di lingkungan Kemenkomdigi berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN & RB atau APIP Kemenkomdigi* dengan metode penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator:
5. 1.Perencanaan Kinerja Capaian 2024: 68.45 (Penilaian Kemen PAN RB) 01-Nilai Akuntabilitas KinerjaIKP 1.1 IKK 1.1 Non PN - 68.76 69.07 69.38 69.69 70.00 - - - - - Biro Perencanaan, SetjenKemenkomdigi 2 3 4 . Pengukuran Kinerja . Pelaporan Kinerja . Evaluasi Kinerja * Catatan: Capaian berdasarkan penilaian dari APIP apabila hasil penilaian dari Kementerian PAN & RB belum dirilis pada tahun (n) Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Setjen yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Setjen. Capaian Eksisting 024: 68,65 02-Nilai Akuntabilitas KinerjaIKP 1.1 IKK 1.2 Non PN - 70 71.5 73 75 77 - - - - - Biro Perencanaan, SetjenSekretariat Jenderal 2 Evaluasi internal (APIP) dengan menghitung bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penilaian terhadap kualitas perencanaan akan dinilai oleh Kementerian PPN/ BAPPENAS berdasarkan kualitas dokumen-dokumen perencanaan yang telah 9 9,1 99, 2 (Penilaian Bappenas) 99,3 (Penilaian Bappenas) 99,4 (Penilaian Bappenas) 99,5 (Penilaian Bappenas) Capaian Eksisting 2024: 99,05 03-Indeks Perencanaan Pembangunan (Penilaian Bappenas)IKP 1.1 IKK 1.3 Non PN - - - - - - - Biro Perencanaan, SetjenNasional Kemenkomdigi dimiliki oleh Kementerian Komdigi. Capaian Eksisting 2024 Kementerian: SPIP Kementerian dilakukan melalui Evaluasi BPKP dengan menghitung bobot penetapan tujuan, struktur04-Tingkat Maturitas Penyelenggaraan 3 ,18*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah proses, dan pencapaian tujuan (SPIP) Kementerian Komdigi Bobot penilaian Komponen:IKP 1.1 IKK 1.4 Non PN *Nilai Sementara Berdasarkan Penilaian APIP 3,2 3,4 3,6 3,8 4,00 - - - - - Biro Perencanaan, Setjen 1 2 3 . Penetapan Tujuan: 40% . Struktur dan Proses: 30% . Pencapaian Tujuan: 30% SPIP Sekretariat Jenderal: . Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Komdigi melalui Tim Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Mandiri Eselon I Sekretariat Jenderal 1 Capaian Eksisting 2024 Sekretariat 05-Tingkat Maturitas Penyelenggaraan IKP 1.1 IKK 1.5 Non PN - 3,47 3,50 3,53 3,56 3,59 - - - - - Biro Perencanaan, Setjen(SPIP) Sekretariat Jenderal 2. Penjaminan Kualitas dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Komdigi melalui Tim Penjamin Kualitas Eselon I Sekretariat Jenderal Jenderal: 3,44 Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti dengan Jumlah kerja sama yang disepakati. - Kerja sama yang ditindaklanjuti: nota kesepahaman/ nota kesepakatan/ kesepakatan bersama yang telah disepakati dan ditindaklanjuti oleh satuan kerja dalam bentuk perjanjian kerja sama/ rencana aksi/ kegiatan bersama/ aksi lainnya pada tahun berjalan. Capaian Eksisting06-Persentase kerjasama yangIKP 1.1 IKK 1.6 Non PN - 81 82 83 84 85 - - - - - Biro Perencanaan, Setjenditindaklanjuti 2 024: 80% - Kerja sama yang disepakati adalah nota kesepahaman/ nota kesepakatan/ kesepakatan bersama yang telah disepakati atau ditandatangani oleh para pihak pada tahun berjalan. Pengukuran dilakukan oleh Biro Perencanaan Output 1. Perencanaan Sinkronisasi Program Transformasi Digital Nasional Output 2. Pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) Output 3. Kerja Sama Pemerintah dan Non Pemerintah Bidang Komdigi Output 4. Kerja Sama Lintas Sektoral dan Sinergi Program Pemerintah Pusat dan Daerah Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat 2 Dokumen 3 Dokumen 12,700,000 5,000,000 Biro Perencanaan, Setjen Biro Perencanaan, Setjen Biro Perencanaan, Setjen 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 8,581,050 9,010,103 9,460,608 9,933,638Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Non PN Pusat 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 13,125,000 13,781,250 14,470,313 15,193,828 Biro Perencanaan, Setjen Output 5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Output 6. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Output 7. Layanan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat 4 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 19,800,000 5,000,000 15,869,650 6,378,695 2,625,000 16,266,391 6,921,489 2,756,250 16,673,051 7,581,165 2,894,050 17,089,877 8,073,867 3,038,750 Biro Perencanaan, Setjen Biro Perencanaan, Setjen Biro Perencanaan, Setjen KEGIATAN 4521-Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Terwujudnya layanan digital dan data SP 1 SK 1 yang berorientasi pada pengguna di lingkungan Komdigi Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tahun 2 025 merupakan ukuran tingkat kematangan dan efektivitas penerapan tata kelola pemerintahan digital di lingkungan kementerian, mencakup aspek kebijakan internal, tata kelola TI, layanan digital, dan kapabilitas SDM digital. Sementara itu, Indeks01-Indeks SPBE untuk Kementerian Capaian IKP 1.1 IKK 1.1 Komdigi (2025) Indeks Pemerintah Digital Kemkomdigi (2026-2029) Pemerintah Digital Kemkomdigi tahun 2026–2029 adalah indikator kinerja yang mengukur perkembangan transformasi digital pemerintah secara menyeluruh, yang difokuskan pada keterpaduan layanan digital lintas sektor, pemanfaatan teknologi inovatif, serta keterlibatan masyarakat dalam ekosistem digital nasional, sejalan dengan agenda transformasi digital nasional. Non PN - Eksisting 2024 : 4.75 4,76 2,96 3,07 3,17 3,57 - - - - - PDSI, Setjen Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator ini menilai sejauh mana Sekretariat Jenderal Kementerian Komdigi telah berhasil membangun dan mengembangkan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diukur berdasarkan roadmap 86% (31 dari 36 layanan di ruang lingkup PDSI) 02-Tingkat Capaian Pembangunan dan IKP 1.1 IKK 1.2 Pengembangan Layanan TIK di Lingkungan Sekretariat Jenderal Non PN - 89 92 94 97 100 - - - - - PDSI, Setjenpengembangan Layanan TIK di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Indikator ini diukur secara mandiri dengan membandingkan perencanaan dalam roadmap pengembangan layanan TIK pada realisasinya. Maturitas Kematangan keamanan siber mengacu pada kesiapan dan efektivitas pertahanan keamanan siber serta kemampuan tanggap terhadap ancaman dan serangan siber pada sebuah organisasi. Hal ini mencerminkan kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespon, dan memulihkan diri dari ancaman dan serangan siber. Penilaian ini biasanya mengevaluasi kemampuan organisasi dalam hal arsitektur keamanan, manajemen risiko keamanan, kepatuhan keamanan, proses keamanan, pelatihan dan kesadaran keamanan, serta Capaian Eksisting 2024 : 4.60 03-Nilai Indeks Kematangan KeamananIKP 1.1 IKK 1.3 Non PN - 4,7 4,72 4,74 4,76 4,78 - - - - - PDSI, SetjenSiber Kemenkomdigi kemampuan untuk menanggapi dan memulihkan diri dari insiden keamanan siber. Penilaian berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh BSSN setiap tahun Service level agreement merupakan persentase jumlah keluhan yang berhasil diselesaikan tepat waktu. Indikator ini mengukur sejauh mana layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Komdigi memenuhi Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa layanan TIK beroperasi sesuai dengan standar kinerja yang disepakati, baik dari aspek ketersediaan, kecepatan, maupun kualitas layanan. 04-Persentase (%) rata-rata pemenuhan Capaian Eksisting 2024 : 96.8 IKP 1.1 IKK 1.4 SLA layanan TIK di lingkungan Kementerian KomdigI Non PN - 97 97,2 97,4 97,6 97,8 - - - - - PDSI, Setjen Indikator ini diukur Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi. Indikator ini diukur oleh BPS dengan 05-Tingkat Kematangan Capaian Eksisting 2024 : 3.37 Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Penilaian dari Instansi Pembina Statistik (BPS) IKP 1.1 IKK 1.5 Non PN - 3,38 3,39 3,4 3,41 3,42 - - - - - PDSI, Setjen mempertimbangkan 3 aspek yaitu: a. Indeks domain; b. Indeks aspek; dan c. Indeks indikator Tingkat Interoperabilitas Layanan Sistem Informasi dan Data di Lingkungan Kementerian mengukur sejauh mana sistem informasi dan data di kementerian dapat terintegrasi dan bertukar informasi secara efektif sesuai dengan standar yang berlaku. Pengukuran dilakukan berdasarkan beberapa aspek, termasuk kesesuaian dengan standar interoperabilitas, kemampuan sistem dalam berkomunikasi dan berbagi data antar unit kerja, serta keandalan 06-Tingkat Interoperabilitas layanan IKP 1.1 IKK 1.6 Sistem Informasi dan Data di lingkungan Kementerian Non PN - N/A 69 77 85 92 100 - - - - - PDSI, Setjen infrastruktur teknologi yang mendukung integrasi tersebut. Evaluasi dilakukan melalui audit teknis, uji coba integrasi, dan pemantauan implementasi oleh tim internal kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi. Output 1. Layanan Komdigi Smart Services Non PN Non PN Pusat Pusat 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1,373,740 782,040 18,650,550 1,500,000 19,144,550 1,560,000 18,599,550 1,622,400 19,208,560 1,687,296 PDSI, Setjen PDSI, Setjen 4 4 4 4Output 2. Kebijakan Tata Kelola SPBE Kominfo 3 Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Output 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana TIK Output 4. Layanan Data dan Informasi Non PN Non PN Pusat Pusat 49 Unit 266 Unit 267 Unit 268 Unit 270 Unit 11,711,000 12,641,413 14,640,000 13,249,080 14,716,735 13,252,280 14,841,375 13,258,405 15,017,750 13,263,405 PDSI, Setjen PDSI, Setjen1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan KEGIATAN 4518-Pengelolaan Administrasi dan Kerjasama Internasional 1 - Meningkatnya Kualitas Layanan Kerjasama Internasional yang Efektif 0 SP 1 SK 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah) 2026 2027 2028 PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2029 Selain menilai tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administratif yang diberikan oleh Pusat Kelembagaan Internasional (layanan perizinan perjalanan dinas luar negeri, korespondensi, registrasi, dsb.) yang perhitungannya dilakukan dengan standar Indeks Kepuasan yang dibuat Biro SDMO untuk layanan kesekretariatan , indikator ini juga mengukur sejauh mana layanan kerja sama internasional yang disediakan oleh Pusat Kelembagaan Internasional memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan pemangku kepentingan. Fokusnya adalah pada kualitas layanan yang mencakup aspek responsivitas, kecepatan, relevansi, dan hasil yang mendukung tujuan strategis. 4,4 - kenaikan 0,2 per tahun menunjukkan 4,8 - menunjukkan komitmen kuat peningkatan merepresentasi untuk 4 ,2 -4,0 - menunjukkan peningkatan kualitas layanan melalui penguatan aspek-aspek seperti responsivitas, relevansi, dan hasil layanan. mencerminkan bahwa layanan sudah berada pada tingkat baik namun tetap memerlukan perbaikan berkesinambu ngan. 4,6 - kualitas layanan melalui penguatan aspek-aspek seperti responsivitas, relevansi, dan hasil layanan. kan layanan yang hampir mendekati tingkat sangat memuaskan secara memberikan layanan yang hampir sempurna dalam 01-Indeks Kepuasan Pemangku IKP 1.3 IKK.1.1 kepentingan terhadap layanan Pusat Kelembagaan Internasional Non PN Non PN Non PN - Pusat - N/A - - - - - PUSKI, Setjen PUSKI, Setjen PUSKI, Setjen memenuhi harapankonsisten pemangku kepentingan Survei dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1–5 Rata-rata Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan = (Jumlah Skor Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan / Jumlah Responden Survei) Output 1. Layanan Dukungan Penyelenggaraan Sidang Internasional 6 Kesepakatan 7 Kesepakatan 7 Kesepakatan 7 Kesepakatan 7 Kesepakatan 3,898,561 12,723,971 13,996,368 15,396,005 16,935,606 0 2-Terwujudnya Tata Kelola Kerja Sama Internasional yang Berkesinambungan dan Mendukung Sasaran Strategis Komdigi SP 2 SK 2 Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingannya dalam berbagai bentuk forum internasional, mulai dari sidang, proses negosiasi, kegiatan advokasi, hingga upaya diplomasi di bidang komunikasi dan digital. Keberhasilan ditandai dengan diakomodasinya kepentingan Indonesia dalam hasil keputusan, perjanjian, atau kesepakatan yang dicapai. 8 5% – Peningkatan kapasitas diplomasi untuk memastikan kepentingan 90% – Indonesia menjadi pemain utama dalam 8 0% –70% – Fondasi awal untuk 75% – Optimalisasi meningkatkan negosiasi dan Penguatan posisi Indonesia dalam sidang dan perjanjian Indonesia lebih digital dengan internasional terkait digital. 01- Persentase Pelaksanaan Sidang, Negosiasi, Advokasi, dan Diplomasi yang berhasil mengakomodasi kepentingan Indonesia IKP.2.1 IKK 1.1 N/A strategi diplomasi dan advokasi penyelarasan kepentingan dengan mitra internasional. - - - - -diplomasi dominan dalam kesepakatan global. tingkat keberhasilan tinggi. digital. Presentase = (Jumlah kegiatan yang berhasil mengakomodasi kepentingan Indonesia / Total jumlah kegiatan yang diikuti) x 100% Indikator ini mengukur jumlah naskah perjanjian dan dokumen kerja sama internasional yang telah ditandatangani atau disepakati dan berhasil diimplementasikan dalam bentuk program atau kegiatan konkret sesuai dengan isi perjanjian/dokumen tersebut. 7 0% – Fokus pada 80% – Peningkatan sinergi dengan keberlanjutan optimal dengan mitra internasional untuk mempercepat pelaksanaan isi perjanjian. 85% – Pemantapan 90% – Implementasi75% – Optimalisasi mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi program kerja sama. percepatan implementasi dokumen kerja sama yang sudah 02- Persentase Naskah Perjanjian Kerja kerja sama melalui program konkret yang sesuai dengan keberlanjutan dampak nyata bagi transformasi digital dan IKP.2.1 IKK 1.2 Sama dan Dokumen Kerja Sama Internasional yang diimplementasikan Non PN - N/A - - - - - PUSKI, Setjen ditandatangani .Presentase = (Jumlah naskah/dokumen yang diimplementasikan / Total jumlah naskah/dokumen yang aktif) x 100% Indikator ini mengukur sejauh mana Kemenkomdigi berhasil mencapai target-target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis kerja sama internasional. Ini mencakup perjanjian. kerja sama. 7 5% – 80% – 85% – Integrasi kerja sama dengan program strategis nasional guna meningkatkan efektivitas pencapaian target. 70% – Fokus awal pada implementasi program dan pemenuhan komitmen utama dalam dokumen perencanaan. 90% –Peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pencapaian milestone Optimalisasi koordinasi dengan mitra internasional untuk mendukung pencapaian target yang lebih luas. Pencapaian optimal dengan pemenuhan penuh 03- Persentase Capaian Kemenkomdigi implementasi program, pencapaian IKK 1.3 dalam Dokumen Perencanaan Strategis milestone, dan pemenuhan komitmenIKP.2.1 Non PN - N/A - - - - - PUSKI, Setjen Kerjasama Internasional internasional yang tertuang dalam dokumen perencanaan. komitmen internasional dan hasil yang berkelanjutan.Presentase = (Jumlah target yang tercapai / Total jumlah target dalam dokumen perencanaan) x 100% sesuai jadwal. Indikator ini mengukur seberapa besar peran dan posisi strategis yang diemban Indonesia dalam forum-forum internasional prioritas (misalnya sebagai chairperson, anggota dewan atau posisi kepemimpinan lainnya). 80% –65% – Optimalisasi strategi diplomasi untuk memperoleh lebih banyak posisi 75% – Peningkatan jumlah posisi kepemimpinan yang diemban Indonesia dalam negosiasi global. 7 0% – Indonesia mencapai peran dominan dalam forum internasional prioritas dengan kepemimpinan strategis. 60% – Fokus awal pada peningkatan representasi Indonesia Memperkuat jaringan dan peran strategis dalam organisasi internasional utama. 04-Tingkat posisi kepemimpinan IKP.2.1 IKK 1.4 Indonesia pada forum internasional yang diprioritaskan Non PN Non PN - N/A - - - - - PUSKI, Setjen PUSKI, Setjen Tingkat = (Jumlah posisi kepemimpinan yang diduduki / Jumlah posisi kepemimpinan yang diprioritaskan) x dalam forum prioritas. kepemimpinan. 1 00% Output 1. Pertemuan Kelembagaan Internasional 12 12 12 12 12Pusat 11,153,864 35,938,818 39,532,700 43,485,970 47,834,567Kesepakatan Kesepakatan Kesepakatan Kesepakatan Kesepakatan KEGIATAN 7426-Pengembangan Analisis Kebijakan bidang Komunikasi dan Digital 0 1-Mewujudkan Kebijakan Strategis SP 1 SK 1 Bidang Digital dan Komunikasi yang Harmonis dan Berdampak Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan Pengkuran Kualitas Kebijakan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan proses dan tahapan pengelolaan kebijakan, sebagai berikut: 1 . Proses perencanaan kebijakan, Capaian Eksisting 2024menggunakan metode sebagai berikut:
a.Pengukuran pada tahap agenda setting kebijakan; dan IKP 1.1 IKK 1.1 01-Indeks Kualitas Kebijakan Non PN - 70 72 74 77 80 - - - - - PUSAKA, Setjen : 86.54
b.pengukuran pada tahap formulasi kebijakan; serta 2 . Proses evaluasi kemanfaatan kebijakan, menggunakan metode sebagai berikut:
a.pengukuran pada tahap implementasi kebijakan; dan
b.pengukuran pada tahap evaluasi kebijakan; Persentase Produk Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti mengukur sejauh mana produk strategi kebijakan telah ditindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan di lingkungan kementerian. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah produk strategi kebijakan yang dihasilkan dengan jumlah produk strategi kebijakan yang ditindaklanjuti Produk strategi kebijakan yang dihasilkan dapat berupa telaah, rekomendasi, memo, naskah, peta jalan, cetak biru, buku putih, rencana strategis, strategi nasional, publikasi kebijakan, maupun produk strategi kebijakan yang lainnya 02-Persentase Produk StrategiIKP 1.1 IKK 1.2 Non PN - N/A 50 55 60 65 70 - - - - - PUSAKA, SetjenKebijakan yang Ditindaklanjuti Produk strategi kebijakan yang ditindaklanjuti dapat berupa rencana peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran, maupun produk kebijakan lainnya, termasuk materi siaran pers maupun pernyataan resmi lainnya Mengukur kepuasan pemangku kepentingan antara lain Menteri, Wakil Menteri dan Tim Substansi Menteri terhadap layanan yang diberikan03-Indeks Kepuasan PemangkuIKP 1.3 IKK 1.3 Non PN - N/A 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 - - - - PUSAKA, SetjenKepentingan terhadap layanan PUSAKA PUSAKA. perhitungan dilakukan dengan standar Indeks Kepuasan yang dibuat Biro SDMO untuk layanan kesekretariatan. Output 1. Rekomendasi Analisis dan Pemantauan Kebijakan Transformasi Bidang Komunikasi dan Digital Output 2. Rekomendasi Harmonisasi dan Penguatan Strategi Kebijakan Transformasi Bidang Komunikasi dan Digital Non PN Non PN Pusat Pusat 5 5 7 7 8 8 9 9 10 10 1,749,058 1,737,280 6,051,637 2,509,284 7,094,791 2,741,652 7,908,001 3,175,912 8,651,601 3,697,672 PUSAKA, Setjen PUSAKA, Setjen KEGIATAN 4497-Pengelolaan Resiko, Pengandalian dan Pengawasan Internal 0 1-Meningkatnya KualitasSP 1 SK 1 Pengawasan pada Seluruh Unit Kerja Batas kewajaran atas nilai temuan material dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian opini WTP Kemkomdigi atas Laporan Keuangan Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI TA n-1 01-Persentase (%) Batas Tertinggi IKP 1.4 IKK 1.1 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI Non PN - N/A 1 1 1 1 1 - - - - - Inspektorat I, Itjen 02-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun n (atas LHP yang keluar pada tahun n) yang selesai ditindaklanjuti Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya (atas LHP yang keluar pada tahun ≤ n-1) yang telah selesai ditindaklanjuti IKP 1.5 IKP 1.6 IKK 1.2 IKK 1.3 Non PN Non PN - - N/A N/A 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 - - - - - - - - - - Inspektorat I, Itjen Inspektorat I, Itjen 03-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI Memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB yang berisikan solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI dan memiliki kualitas yang baik, serta layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, 04-Persentase Implementasi RB di IKP 1.7 IKP 1.7 IKK 1.4 Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik Non PN Non PN - - N/A N/A 89 91 93 95 97 - - - - - - - - - - Inspektorat I, Itjen Inspektorat I, Itjen05-Nilai Maturitas SPIP DitjenIKK 1.5 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50Infrastruktur Digital dan BAKTI keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI 06-Nilai Akuntabilitas Kinerja DitjenIKP 1.7 IKK 1.6 IKK 1.7 Non PN - N/A 70.00 71.50 73.00 74.50 76.00 - - - - - Inspektorat I, ItjenInfrastruktur Digital dan BAKTI Pengukuran yang diperoleh dari hasil survei persepsi pemangku kepentingan Capaian Eksisting 202407-Nilai Kualitas Layanan Pengawasan sebagai pengguna layanan assuranceIKP 1.7 Non PN Non PN - - 72.00 1.00 74.00 1.00 76.00 1.00 78.00 1.00 80.00 1.00 - - - - - - - - - - Inspektorat I, Itjen Inspektorat II, Itjen Internal Inspektorat I dan consulting yang diberikan oleh Itjen dan penyampaian atensi pengawasan ke Pimpinan Batas kewajaran atas nilai temuan material dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian opini WTP Kemkomdigi atas Laporan Keuangan Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal TA n-1 : 98.9 08-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di IKP 1.4 IKP 1.5 IKK 1.8 Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal N/A 09-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun n (atas LHP yang keluar pada tahun n) yang selesai ditindaklanjuti Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada IKK 1.9 Tahun Berjalan di Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Non PN Non PN - - N/A N/A 70.00 30.00 70.00 30.00 70.00 30.00 70.00 30.00 70.00 30.00 - - - - - - - - - - Inspektorat II, Itjen Inspektorat II, Itjen Digital, dan Inspektorat Jenderal 1 0-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Tindak lanjut atas rekomendasi laporan Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada hasil pemeriksaan BPK tahun IKP 1.6 IKK 1.10 Tahun Sebelumnya di Ditjen Ekosistem sebelumnya (atas LHP yang keluar pada Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal tahun ≤ n-1) yang telah selesai ditindaklanjuti Memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB yang berisikan solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Itjen dan memiliki kualitas yang baik, serta layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, 11-Persentase Implementasi RB di Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen IKP 1.7 IKK 1.11 Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal Berdasarkan Non PN Non PN Non PN - - - N/A N/A N/A 89.00 91.00 93.00 95.00 97.00 - - - - - - - - - - - - - - - Inspektorat II, Itjen Inspektorat II, Itjen Inspektorat II, Itjen Renaksi RB Tematik dan RB General 12-Nilai Maturitas SPIP Ditjen IKP 1.7 IKK 1.12 Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal 13-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen IKP 1.7 IKK 1.13 Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal 70.00 71.50 73.00 74.50 76.00 Pengukuran yang diperoleh dari hasil survei persepsi pemangku kepentingan 4-Nilai Kualitas Layanan Pengawasan sebagai pengguna layanan assurance Capaian Eksisting 20241IKP 1.7 IKK 1.14 Non PN Non PN - - 72.00 1.00 74.00 1.00 76.00 1.00 78.00 1.00 80.00 1.00 - - - - - - - - - - Inspektorat II, Itjen Inspektorat III, Itjen Internal Inspektorat II dan consulting yang diberikan oleh Itjen dan penyampaian atensi pengawasan ke Pimpinan Batas kewajaran atas nilai temuan material dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian opini WTP Kemkomdigi atas Laporan Keuangan Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi TA n-1 : 96.4 15-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi IKP 1.4 IKK 1.15 IKP 1.5 IKK 1.16 N/A 16-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Tindak lanjut atas rekomendasi laporan Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi yang selesai ditindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK pada tahun n (atas LHP yang keluar pada tahun n) Non PN Non PN - - N/A N/A 70.00 30.00 70.00 30.00 70.00 30.00 70.00 30.00 70.00 30.00 - - - - - - - - - - Inspektorat III, Itjen Inspektorat III, Itjen 17-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Tindak lanjut atas rekomendasi laporan Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya (atas LHP yang keluar pada tahun ≤ n-1) yang telah selesai ditindaklanjuti IKP 1.6 IKK 1.17 Tahun Sebelumnya di Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi Memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB yang berisikan solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi dan memiliki kualitas yang baik, serta layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 18-Persentase Implementasi RB di Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi RB Tematik IKP 1.7 IKK 1.18 Non PN - - N/A N/A 89.00 91.00 93.00 95.00 97.00 - - - - - - - - - - Inspektorat III, Itjen 19-Nilai Maturitas SPIP Ditjen IKP 1.7 IKK 1.19 Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi Non PN 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 Inspektorat III, Itjen perundang-undangan Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen 20-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen IKP 1.7 IKK 1.20 Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi Non PN - N/A 70.00 71.50 73.00 74.50 76.00 - - - - - Inspektorat III, Itjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi Pengukuran yang diperoleh dari hasil survei persepsi pemangku kepentingan 1-Nilai Kualitas Layanan Pengawasan sebagai pengguna layanan assurance Capaian Eksisting 20242IKP 1.7 IKK 1.21 IKP 1.4 IKK 1.22 Non PN Non PN - - 72.00 1.00 74.00 1.00 76.00 1.00 78.00 1.00 80.00 1.00 - - - - - - - - - - Inspektorat III, Itjen Inspektorat IV, Itjen Internal Inspektorat III dan consulting yang diberikan oleh Itjen dan penyampaian atensi pengawasan ke Pimpinan Batas kewajaran atas nilai temuan material dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian : 93.47 22-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di N/ADitjen Teknologi Pemerintah Digital dan opini WTP Kemkomdigi atas Laporan Sekretariat Jenderal Keuangan Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal TA n-1 23-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun n (atas LHP yang keluar pada tahun n) yang selesai ditindaklanjuti Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada IKP 1.5 IKK 1.23 Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal Non PN Non PN - - N/A N/A 70.00 30.00 70.00 30.00 70.00 30.00 70.00 30.00 70.00 30.00 - - - - - - - - - - Inspektorat IV, Itjen Inspektorat IV, Itjen 24-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Tindak lanjut atas rekomendasi laporan Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada IKP 1.6 IKK 1.24 Tahun Sebelumnya di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya (atas LHP yang keluar pada tahun ≤ n-1) yang telah selesai ditindaklanjutiJenderal Memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB yang berisikan solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu25-Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan yang ada di Ditjen Teknologi PemerintahIKP 1.7 IKK 1.25 Non PN - - N/A N/A 89.00 91.00 93.00 95.00 97.00 - - - - - - - - - - Inspektorat IV, ItjenSekretariat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB Tematik dan RB General Digital dan Sekretariat Jenderal dan memiliki kualitas yang baik, serta layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 26-Nilai Maturitas SPIP Ditjen Teknologi IKP 1.7 IKK 1.26 Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal Non PN 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 Inspektorat IV, Itjen perundang-undangan Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital dan Setjen yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Setjen 27-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen IKP 1.7 IKK 1.27 Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal Non PN - - N/A 70.00 72.00 71.50 74.00 73.00 76.00 74.50 78.00 76.00 80.00 - - - - - - - - - - Inspektorat IV, Itjen Pengukuran yang diperoleh dari hasil survei persepsi pemangku kepentingan Capaian Eksisting 202428-Nilai Kualitas Layanan Pengawasan sebagai pengguna layanan assuranceIKP 1.7 IKK 1.28 Non PN Inspektorat IV, ItjenInternal Inspektorat IV dan consulting yang diberikan oleh Itjen dan penyampaian atensi pengawasan ke Pimpinan : 92.5 Output 1. Layanan Audit Internal Bidang Pengelolaan Infrastruktur Digital dan Bidang Pembangunan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Output 2. Layanan Audit Internal Bidang Penyelenggaraan Ekosistem Digital, Bidang Pengawasan Ruang Digital, dan Bidang Pengawasan Intern Output 3. Layanan Audit Internal Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Media serta Bidang Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4,039,545 4,698,430 4,037,266 12,538,627 14,091,883 12,533,255 13,792,490 15,501,071 13,786,581 14,206,265 15,966,103 14,200,178 14,632,453 16,445,086 14,626,183 Inspektorat I, Itjen Inspektorat II, Itjen Inspektorat III, Itjen Output 4. Layanan Audit Internal Bidang Penatakelolaan Teknologi Pemerintah Digital serta Bidang Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Non PN Pusat 2 2 2 2 2 4,452,830 13,512,905 14,864,196 15,310,122 15,769,426 Inspektorat IV, Itjen KEGIATAN 4491-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Inspektorat Jenderal 1-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola0 SP 1 SK 1 Inspektorat Jenderal yang Efektif dan Efisien Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Itjen yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Itjen Capaian Eksisting 202401-Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat JenderalIKP 1.8 IKK 1.1 Non PN - 70 71,5 73 74,5 76 - - - - -Inspektorat Jenderal : 82 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan Capaian Eksisting 202402-Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Sekretariat Inspektorat JenderalIKP 1.8 IKK 1.2 Non PN - 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 - - - - - - -Jenderal : 3.41 perundang-undangan Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian kinerja anggaran berdasarkan evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Kinerja Capaian Eksisting 2024 : 99.38 03-Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Sekretariat Inspektorat JenderalIKP 1.8 IKP 1.4 IKK 1.3 IKK 1.4 Non PN Non PN - - 92,5 88 93 93,5 89 94 94,5 90 - - -Jenderal Perencanaan Anggaran Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Capaian Eksisting 2024 : 100 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal88,5 89,5 - - - - - - - - - - 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Capaian Eksisting 2024 : 100 Sekretariat Inspektorat JenderalIKP 1.4 IKP 1.4 IKK 1.5 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Non PN Non PN - - 88 1 88,5 1 89 1 89,5 1 90 1 Anggaran (UAKPA) Inspektorat Jenderal Kementerian di level UAKPA Batas kewajaran atas nilai temuan 06-Persentase (%) Batas Tertinggi material dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian opini WTP Kemkomdigi atas Laporan Keuangan Itjen TA n-1 Capaian Eksisting 2024 : 0.01 Sekretariat Inspektorat JenderalIKK 1.6 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Inspektorat Jenderal Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun n (atas LHP yang keluar pada tahun n) yang selesai ditindaklanjuti 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Capaian Eksisting 2024 : 72.73 Sekretariat Inspektorat JenderalIKP 1.5 IKP 1.6 IKK 1.7 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Inspektorat Jenderal Non PN Non PN - - 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 - - - - - - - - - - Tindak lanjut atas rekomendasi laporan 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak hasil pemeriksaan BPK tahun Capaian Eksisting 2024 : 100 Sekretariat Inspektorat JenderalIKK 1.8 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Inspektorat Jenderal sebelumnya (atas LHP yang keluar pada tahun ≤ n-1) yang telah selesai ditindaklanjuti Pengukuran yang diperoleh dari hasil survei persepsi pemangku kepentingan sebagai pengguna layanan dukungan manajemen kesekretariatan Itjen dengan fungsi dari masing-masing bidang di antaranya: 1 . Layanan bidang Umum dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen dan Kemenkeu atas seluruh proses pencapaian indikator 2 . Layanan bidang Tata Kelola dan Kepatuhan Internal melalui koordinasi dengan Setjen, KemenpanRB, dan BPKP atas seluruh proses pencapaian indikator 3 . Layanan bidang Perencanaan Program, Evaluasi Program, dan Kerja Sama dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen, Bappenas, Kemenkeu, dan KemenpanRB atas seluruh proses 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap pencapaian indikator Capaian Eksisting 2024 : 4.51 Sekretariat Inspektorat JenderalIKP 1.8 IKK 1.9 Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal
1. 4.Layanan bidang Akuntansi, Non PN - 4,25 4,3 4,35 4,4 4,45 - - - - - Penyelesaian Tagihan, dan Pencairan Dana dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen dan Kemenkeu atas seluruh proses pencapaian indikator 5 . Layanan bidang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen dan BPK atas seluruh proses pencapaian indikator 6 . Layanan bidang Sumber Daya Manusia dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen, BKN, KemenpanRB, dan BPKP atas seluruh proses pencapaian indikator 7 . Layanan Kearsipan dan Keprotokolan dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen dan ANRI atas seluruh proses pencapaian indikator 8 . Layanan Sistem Informasi dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen dan Kemenkeu atas seluruh proses pencapaian indikator Kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif Capaian Eksisting 2024 : 3.00 10-Level Kapabilitas APIP Kementerian Sekretariat Inspektorat JenderalIKP 1.7 IKK 1.10 Non PN - 3 3 3 3 3 - - - - -Komdigi Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal Output 1. Layanan Sarana Internal Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1,584,116 502,360 6,750,199 4,200,067 4,200,067 11,777,027 7,425,219 4,620,074 4,620,074 12,954,730 7,647,976 4,758,676 4,758,676 13,343,372 7,877,415 4,901,436 4,901,436 13,743,673 Output 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 1 1 1 1 240,000 Output 4. Layanan Manajemen SDM 110 110 110 110 110 3,716,477 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 1 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output 5. Layanan Manajemen Keuangan Output 6. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 917,715 5,179,225 13,885,173 6,027,957 35,930,165 5,697,148 15,273,687 6,630,753 39,523,181 5,868,062 15,731,898 6,829,676 40,708,877 6,044,104 16,203,855 7,034,566 41,930,145 2 1 2 3,593,813 1,277,744 34,430,165 Output 7. Layanan Umum Output 8. Layanan Perkantoran 0 2-Meningkatnya Kualitas tata KelolaSP 1 SK 2 dan Layanan Pengawasan Internal Pengembangan dan Implementasi Digitalisasi Pengawasan merupakan salah satu upaya peningkatan digitalisasi pengawasan Inspektorat Jenderal melalui perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas penerapan sistem, proses, dan prosedur digital dalam pengawasan internal. 01-Persentase (%) Pengembangan dan Capaian Eksisting 2024 : 5.06 Sekretariat Inspektorat JenderalIKP 1.7 IKK 2.1 Implementasi Digitalisasi Pengawasan Kementerian Komdigi Non PN - 10 20 30 40 50 - - - - - Implementasi reformasi birokrasi khususnya pada aspek penguatan pengawasan yang terdiri dari pengukuran capaian pada indikator Penanganan Gratifikasi, Penerapan SPIP, Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas), Whistle Blowing System (WBS), Penanganan Benturan Kepentingan, Pembangunan Zona Integritas, dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 02-Nilai Penguatan Pengawasan Sekretariat Inspektorat JenderalIKP 1.7 IKK 2.2 Kementerian Komdigi Non PN - N/A 5,05 5,1 5,15 5,2 5,25 - - - - - Output 1. Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal Non PN Non PN Pusat Pusat 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2,371,651 1,340,329 11,622,538 6,175,495 12,784,792 6,793,045 13,168,336 6,996,836 13,563,386 7,206,741Output 2. Layanan Data dan Informasi KEGIATAN 7427-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Meningkatnya Kualitas Tata Kelola SP 1 SK 1 Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Infrastruktur Digital yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Infrastruktur Digital. Setditjen Infrastruktur Digital, DitjenInfrastruktur DigitalIKP 1.9 IKK 1.1 Non PN - N/A 78,87 80,59 82,3 84,02 85,74 - - - - - Infrastruktur Digital Evaluasi internal (APIP) dengan menghitung bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Ditjen Infrastruktur Digital meliputi unsur sebagai berikut: 1 2 ) SPIP; ) MRI; 02-Nilai Maturitas SPIP Ditjen 3) IEPK; dan 4) Kapabilitas APIP. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Infrastruktur DigitalIKP 1.9 IKK 1.2 Non PN - N/A 3.62 3.66 3.70 3.74 3.78 - - - - - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen. Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Ditjen Infrastruktur Digital. Penilaian atas kinerja anggaran Ditjen Infrastruktur Digital yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%) Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) 03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Infrastruktur DigitalIKP 1.9 IKK 1.3 Non PN - N/A 86.95 87.75 88.55 89.35 90.15 - - - - - 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital IKP 1.9 IKK 1.4 Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Infrastruktur Digital Non PN - N/A 95 95 95 95 95 - - - - -Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna IKK 1.5 Anggaran (UAKPA) Ditjen Infrastruktur penilaian sebagai berikut: Digital ● Indikator penilaian untuk Laporan Target dihitung menggunakan formulasi Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital IKP 1.9 Non PN - - N/A 97 97 97 97 97 - - - - - Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Persentase dari temuan yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Ditjen Infrastruktur Digital, mencerminkan tingkat kepatuhan dan potensi masalah dalam pengelolaan keuangan. Pengukuran dilakukan Inspektorat I 06-Persentase (%) Batas Tertinggi Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital IKP 1.9 IKK 1.6 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Infrastruktur Digital Non PN N/A 1 1 1 1 1 Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital IKP 1.9 IKP 1.9 IKK 1.7 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Infrastruktur Digital Non PN Non PN - - N/A N/A 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 - - - - - - - - - - 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Persentase tindaklanjut temuan dinilai Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Infrastruktur Digital oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital IKK 1.8 IKK 1.9 Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang mencerminkan kepuasan seluruh 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap pegawai terhadap layanan Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Infrastruktur Digital kesekretariatan Ditjen Infrastruktur Digital yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO IKP 1.9 Non PN - N/A 4.42 4.54 4.65 4.77 4.89 - - - - - Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Output 1. Infrastruktur dan Internet Perkantoran Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 24,867,906 35,513,617 2,020,627 2,221,019 20,755,844 7,199,000 4,602,400 4,105,353 7,110,313 42,526,323 8,448,182 1,696,687 514,284,615 2,748,897 26,867,906 115,517,117 2,091,349 2,298,755 22,103,299 7,918,000 4,832,520 4,048,375 7,465,829 44,014,743 8,870,591 1,756,071 532,284,576 13,000,104 28,867,906 95,760,217 2,164,546 2,379,211 22,876,914 8,710,790 5,074,146 7,716,843 7,839,120 45,555,260 9,314,121 1,817,534 550,914,537 12,901,861 30,867,906 36,763,966 2,240,305 2,462,483 23,677,606 9,581,869 5,327,853 7,896,843 8,231,076 47,149,694 9,779,827 1,881,147 570,196,545 13,217,467 32,867,906 38,050,704 2,318,716 2,548,670 24,506,322 10,540,055 5,594,246 7,877,843 8,642,630 48,799,933 10,268,818 1,946,987 590,153,424 13,566,349 Output 2. Layanan Sarana Internal 37 Unit 37 Unit 37 Unit 37 Unit 37 Unit Output 3. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Orang 1 Layanan 1 Layanan 3 Layanan 1 Layanan 1 layanan 5 Layanan 1 Layanan 74 layanan 2 Layanan 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Orang 1 Layanan 1 Layanan 3 Layanan 1 Layanan 1 layanan 5 Layanan 1 Layanan 74 layanan 2 Layanan 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Orang 1 Layanan 1 Layanan 3 Layanan 1 Layanan 1 layanan 5 Layanan 1 Layanan 74 layanan 2 Layanan 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Orang 1 Layanan 1 Layanan 3 Layanan 1 Layanan 1 layanan 5 Layanan 1 Layanan 74 layanan 2 Layanan 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Orang 1 Layanan 1 Layanan 3 Layanan 1 Layanan 1 layanan 5 Layanan 1 Layanan 74 layanan 2 Layanan Output 4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Output 5. Layanan Manajemen SDM Output 6. Layanan Manajemen Keuangan Output 7. Layanan BMN Output 8. Layanan Hukum Output 9. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Output 10. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Output 11. Layanan Umum Output 12. Layanan Data dan Informasi Output 13. Layanan Perkantoran Output 14. Layanan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko Infrastruktur Digital KEGIATAN 7429-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Meningkatnya kualitas Tata Kelola SP 1 SK 1 Direktorat Jenderal Ekosistem Digital yang Efektif dan Efisien Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Ekosistem Digital yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Ekosistem Digital. Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja DitjenIKP 1.10 IKK 1.1 Non PN - N/A 75,20 75,70 76,20 76,70 77,20 - - - - -Ekosistem Digital Evaluasi internal (APIP) dengan menghitung bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Ditjen Ekosistem Digital meliputi unsur sebagai berikut: 1 2 3 ) SPIP; ) MRI; ) IEPK; dan Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 02-Nilai Maturitas SPIP Ditjen 4) Kapabilitas APIP.IKP 1.10 IKK 1.2 Non PN - N/A 3,25 3,27 3.30 3.40 3.50 - - - - -Ekosistem Digital Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen. Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Ditjen Ekosistem Digital. Penilaian atas kinerja anggaran Ditjen Ekosistem Digital yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%) Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 03-Nilai Kinerja Anggaran DitjenIKP 1.10 IKK 1.3 IKP 1.10 IKK 1.4 IKP 1.10 IKK 1.5 Non PN - N/A 85.0 85.5 86.0 86.5 87.0 - - - - - - - - - - - - - - - Ekosistem Digital 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Ekosistem Digital Non PN - N/A 85 85 85 85 85Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Ekosistem Digital Non PN - - N/A N/A 85 85 85 85 85 ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Persentase dari temuan yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Ditjen Ekosistem Digital, mencerminkan tingkat kepatuhan dan potensi masalah dalam pengelolaan keuangan. Pengukuran dilakukan Inspektorat II 06-Persentase (%) Batas Tertinggi Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital IKP 1.10 IKK 1.6 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Ekosistem Digital Non PN 1 1 1 1 1 Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital IKP 1.10 IKK 1.7 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Ekosistem Digital Non PN Non PN - - N/A N/A 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 - - - - - - - - - - 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital IKP 1.10 IKK 1.8 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Ekosistem Digital Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang mencerminkan kepuasan seluruh 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap pegawai terhadap layanan Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital IKP 1.10 IKK 1.9 Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Ekosistem Digital kesekretariatan Ditjen Ekosistem Digital yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO Non PN - N/A 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 - - - - - Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Output 1. Layanan Sarana Internal Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 341 Unit 17 Dokumen 13 Dokumen 474 Orang 1 Layanan 165 Unit 10 Dokumen 13 Dokumen 474 Orang 1 Layanan 170 Unit 10 Dokumen 13 Dokumen 474 Orang 1 Layanan 175 Unit 11 Dokumen 13 Dokumen 474 Orang 1 Layanan 180 Unit 16 Dokumen 13 Dokumen 474 Orang 1 Layanan 6,128,913 6,910,348 5,980,381 16,500,652 42,367,177 8,505,000 1,584,240 4,075,000 5,844,252 4,651,458 14,700,652 46,654,991 8,900,000 1,663,452 4,225,000 5,844,252 6,790,426 14,994,665 48,053,117 9,376,726 1,736,730 4,375,000 6,769,790 6,302,292 15,294,550 49,521,169 9,845,554 1,815,240 4,525,000 6,769,790 6,790,426 15,669,069 50,989,012 10,337,848 1,963,280 Output 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Output 4. Layanan Manajemen SDM Output 5. Layanan Manajemen Keuangan Output 6. Layanan Hukum 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 2 DokumenOutput 7.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital Output 8. Layanan Umum Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 7 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 44,473,719 37,853,076 6,562,632 38,060,576 38,362,516 6,953,165 38,854,496 Output 9. Layanan Data dan Informasi Output 10. Layanan Perkantoran 7 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen 2 Dokumen 4,497,402 6,622,062 7,084,268 Setditjen Ekosistem 133,637,489 Digital, Ditjen Ekosistem Digital 114,585,116 124,846,934 127,954,363 131,068,814 KEGIATAN 7428-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang Efektif dan Efisien SP 1 SK 1 Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Teknologi Pemerintah Digital yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital.IKP 1.11 IKK 1.1 Non PN - N/A 75 76 77 78 79 - - - - -Teknologi Pemerintah Digital Pemerintah Digital Evaluasi internal (APIP) dengan menghitung bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital meliputi unsur sebagai berikut: 1 2 3 ) SPIP; ) MRI; ) IEPK; dan Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi 02-Nilai Maturitas SPIP Ditjen Teknologi 4) Kapabilitas APIP.IKP 1.11 IKK 1.2 Non PN - N/A 3,25 3,3 3,4 3,5 3,5 - - - - -Pemerintah Digital Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Pemerintah Digital Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen. Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital. Penilaian atas kinerja anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%) Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi 03-Nilai Kinerja Anggaran DitjenIKP 1.11 IKK 1.3 Non PN - N/A 89 90 91 92 93 - - - - -Teknologi Pemerintah Digital Pemerintah Digital Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Teknologi Pemerintah Digital IKP 1.11 IKK 1.4 Non PN - N/A - 92 93 94 95 - - - - -Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: Pemerintah Digital ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Teknologi Pemerintah Digital IKP 1.11 IKK 1.5 Non PN - N/A - 92 93 94 95 - - - - - ● Indikator penilaian untuk Laporan Pemerintah DigitalKeuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Indikator ini merupakan tolak ukur materialitas temuan pemeriksaan BPK yang berakibat terhadap opini dari BPK. Penilaian dilakukan dengan Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi 06-Persentase (%) Batas Tertinggi mengidentifikasi jumlah nilai IKP 1.11 IKK 1.6 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital temuan/rekomendasi Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital. Non PN - - N/A 1 1 1 1 1 Pemerintah Digital Persentase tindaklanjut temuan dinilai 0 7-Persentase (%) Penyelesaian Tindak oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun dengan membandingkan Kesesuaian Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah tindak lanjut Satuan Kerja dengan Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen TeknologiIKP 1.11 IKK 1.7 Non PN N/A 70 70 70 70 70 - - - - - Digital rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan Pemerintah Digital Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase tindaklanjut temuan dinilai 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya IKP 1.11 IKK 1.8 Non PN Non PN - - N/A 30 30 30 30 30 - - - - - Pemerintah Digital Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang mencerminkan kepuasan seluruh pegawai terhadap layanan kesekretariatan Ditjen Teknologi Pemerintah Digital yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap IKP 1.11 IKK 1.9 Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Teknologi Pemerintah Digital N/A 3,8 3,9 4.00 4,1 4,2 - - - - - Pemerintah Digital Output 1. Layanan BMN Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat 1 Layanan 3 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Paket 1 Layanan 3 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Paket 1 Layanan 3 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Paket 1 Layanan 3 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Paket 1 Layanan 3 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Paket 1,144,842 2,014,906 1,225,300 2,541,410 41,566,253 6,335,000 3,100,000 3,235,210 4,581,466 2,401,940 4,001,400 - 1,343,650 4,444,497 1,499,350 3,354,523 44,353,308 3,389,196 - 1,525,483 4,674,990 1,649,285 3,676,403 48,046,266 3,671,000 - 1,719,818 5,007,453 1,814,213 3,863,132 51,261,328 3,705,000 3,410,000 7,962,300 5,152,928 3,814,956 5,620,320 2,040,547 1,991,134 5,548,768 1,995,634 3,958,132 54,948,069 4,249,000 - Output 2. Layanan Hukum Output 3.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Output 4. Layanan Umum Output 5. Layanan Perkantoran Output 6.Layanan Sarana Internal Output 7. Layanan Prasarana Internal Output 8. Layanan Manajemen SDM 1 Paket - - 1 Paket - 2 Layanan 3 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen - 2 Layanan 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Layanan 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Layanan 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Layanan 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 6,998,100 4,153,139 3,152,857 5,075,360 1,800,302 7,451,900 4,479,741 3,468,142 5,347,840 1,953,067 8,452,300 14,470,836 4,196,451 5,846,560 2,219,687 Output 9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Output 10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Output 11. Layanan Manajemen Keuangan Output 12. Layanan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko Pemerintah Digital KEGIATAN 7430-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Meningkatnya kualitas tata kelola SP 1 SK 1 Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang efektif dan efisien Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Pengawasan Ruang Digital yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Pengawasan Ruang Digital.IKP 1.12 IKK 1.1 Non PN - N/A 74,49 74,83 75,17 75,51 75,85 - - - - -Pengawasan Ruang Digital Evaluasi internal (APIP) dengan menghitung bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Ditjen Pengawasan Ruang Digital meliputi unsur sebagai berikut: 1 2 3 ) SPIP; ) MRI; ) IEPK; dan Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 02-Nilai Maturitas SPIP Ditjen 4) Kapabilitas APIP.IKP 1.12 IKK 1.2 Non PN - N/A 3.88 3.91 3.94 3.97 4.00 - - - - -Pengawasan Ruang Digital Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen. Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Ditjen Pengawasan Ruang Digital. Penilaian atas kinerja anggaran Ditjen Pengawasan Ruang Digital yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%) Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 03-Nilai Kinerja Anggaran DitjenIKP 1.12 IKK 1.3 Non PN - N/A 80.22 81.94 83.66 85.38 87.10 - - - - -Pengawasan Ruang Digital Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Pengawasan Ruang Digital IKP 1.12 IKK 1.4 Non PN - N/A 95 95 95 95 95 - - - - -Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Pengawasan Ruang Digital IKP 1.12 IKK 1.5 Non PN - - N/A N/A 97 97 97 97 97 - - - - - ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Persentase dari temuan yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Ditjen Pengawasan Ruang Digital mencerminkan tingkat kepatuhan dan potensi masalah dalam pengelolaan keuangan. Pengukuran dilakukan Inspektorat II Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 06-Persentase (%) Batas Tertinggi IKP 1.12 IKK 1.6 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Non PN 1 1 1 1 1 Persentase tindaklanjut temuan dinilai 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Pengawasan Ruang Digital dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan IKP 1.12 IKK 1.7 IKP 1.12 IKK 1.8 Non PN Non PN - - N/A N/A 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 - - - - - - - - - - Persentase tindaklanjut temuan dinilai 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Pengawasan Ruang Digital dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang mencerminkan kepuasan seluruh pegawai terhadap layanan kesekretariatan Ditjen Pengawasan Ruang Digital yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap IKP 1.12 IKK 1.9 Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Pengawasan Ruang Digital Non PN - N/A 4.39 4.52 4.64 4.76 4.88 - - - - - Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 1. Layanan Sarana Internal Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 133,622 1,391,795 1,056,309 1,653,262 2,000,660 2,660,475 12,491,410 4,843,800 11,810,767 5,659,641 2,700,000 13,740,556 5,328,181 12,991,843 6,225,605 2,820,000 15,114,611 5,860,998 14,291,027 6,848,166 2,850,000 16,626,072 6,447,098 15,720,130 7,532,983 Output 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 3 Dokumen 4 Dokumen 2 Layanan 2 Layanan 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Layanan 2 Layanan 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Layanan 2 Layanan 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Layanan 2 Layanan 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Layanan 2 Layanan Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Output 4. Layanan Manajemen SDM Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 5. Layanan Manajemen Keuangan Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital Output 6. Layanan BMN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 3 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Paket 1 Layanan 1 Layanan 719,667 4,382,430 13,866,358 3,030,781 11,782,044 1,269,229 900,000 4,820,673 5,302,740 16,778,293 3,667,245 14,256,272 1,535,767 1,190,250 5,251,886 104,678,979 5,833,014 Output 7. Layanan Hukum 3 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 3 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Paket 3 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Paket 3 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Paket 2,386,879 635,962 15,252,994 3,333,859 12,960,248 1,396,151 1,035,000 4,774,442 96,223,316 18,456,122 4,033,970 15,681,899 1,689,344 1,368,788 5,777,075 117,286,822 Output 8. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Output 9. Layanan Umum 1,516,146 429,239Output 10. Layanan Data dan Informasi Output 11. Layanan Prasarana Internal Output 12. Layanan Manajemen Kinerja Output 13. Layanan Perkantoran 2 Dokumen 1 Layanan 2 Dokumen 1 Layanan 2 Dokumen 1 Layanan 2 Dokumen 1 Layanan 4,340,402 86,403,0461 Layanan 74,133,185 KEGIATAN 4486-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media yang Efektif dan Efisien SP 1 SK 1 Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Komunikasi Publik dan Media yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Komunikasi Publik dan Media. Capaian 2024: 67.2IKP 1.13 IKK 1.1 Non PN - 70 71,5 73 74,5 76 - - - - -Komunikasi Publik dan Media Evaluasi internal (APIP) dengan menghitung bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Ditjen Komunikasi Publik dan Media meliputi unsur sebagai berikut: 1 2 3 ) SPIP; ) MRI; ) IEPK; dan Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 02-Nilai Maturitas SPIP Ditjen 4) Kapabilitas APIP. Capaian 2024: 3.88IKP 1.13 IKK 1.2 Non PN - 3,80 3.90 4.00 4.10 4.20 - - - - -Komunikasi Publik dan Media Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen. Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Ditjen Komunikasi Publik dan Media. Penilaian atas kinerja anggaran Ditjen Komunikasi Publik dan Media yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%) Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Capaian 2024: 95.48IKP 1.13 IKK 1.3 Non PN - 95.50 95.75 96.00 96.25 96.50 - - - - -Komunikasi Publik dan Media Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Komunikasi Publik dan Media Capaian 2024: 95IKP 1.13 IKK 1.4 Non PN - 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 - - - - -Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Komunikasi Publik dan Media Capaian 2024: 97IKP 1.13 IKK 1.5 Non PN - 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 - - - - - ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Indikator ini mengukur batas maksimum jumlah atau nilai temuan hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam evaluasi keuangan dan tata kelola di suatu entitas. Semakin rendah persentasenya, semakin baik tingkat kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran. Persentase tindaklanjut temuan dinilai Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 06-Persentase (%) Batas Tertinggi Capaian 2024: 0IKP 1.13 IKK 1.6 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Non PN - 1 1 1 1 1 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Komunikasi Publik dan Media dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan Capaian 2024: 100IKP 1.13 IKK 1.7 IKP 1.13 IKK 1.8 Non PN Non PN - - 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 - - - - - - - - - - Persentase tindaklanjut temuan dinilai 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak oleh Inspektorat Jenderal Komdigi Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Komunikasi Publik dan Media dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya Capaian 2024: 87.50 Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang mencerminkan kepuasan seluruh pegawai terhadap layanan kesekretariatan Ditjen Komunikasi Publik dan Media yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Capaian 2024: 4.28IKP 1.13 IKK 1.9 Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Komunikasi Publik dan Media Non PN - 3,80 4.00 4.20 4.40 4.60 - - - - - Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Output 1. Layanan Sarana Internal Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN 76 Unit 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Layanan 3 Dokumen - 76 Unit 76 Unit 76 Unit 76 Unit 1,027,310 959,254 985,456 550,000 1,409,007 - 1,078,676 1,007,217 1,034,729 577,500 1,132,609 1,057,578 1,086,465 606,375 1,189,240 1,110,456 1,140,789 636,694 1,248,701 1,165,979 1,197,828 668,528 Output 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Layanan 3 Dokumen 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 3 Layanan 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Layanan 3 Dokumen 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 3 Layanan 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Layanan 3 Dokumen 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 3 Layanan 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Layanan 3 Dokumen 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 3 Layanan Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Output 4. Layanan Manajemen SDM Output 5. Layanan Manajemen Keuangan 1,479,457 500,000 1,553,430 500,000 1,631,102 500,000 1,712,657 500,000Output 6. Layanan Data dan Informasi Output 7. Layanan BMN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 3 Layanan 503,117 1,401,134 537,428 75,093,566 528,273 554,686 582,421 611,542 Output 8. Layanan Hukum 1,471,191 564,299 1,544,750 592,514 1,621,988 622,140 1,703,087 653,247 Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media Output 9. Layanan Umum Output 10. Layanan Perkantoran 78,848,244 82,790,657 86,930,189 91,276,699 KEGIATA 4485-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum BPSDM Komdigi Meningkatnya Kualitas Tata Kelola SP 1 SK 1 BPSDM Komdigi yang Efektif dan Efisien Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPSDM yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP BPSDM. Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSDM Capaian 2024: 74.8IKP 1.14 IKK 1.1 Non PN - 74,8 75,7 76,7 77,7 78,7 - - - - -Komdigi Evaluasi internal (APIP) dengan menghitung bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di BPSDM meliputi unsur sebagai berikut: 1 2 3 4 ) SPIP; ) MRI; ) IEPK; dan ) Kapabilitas APIP. Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Capaian 2024:IKP 1.14 IKK 1.2 02-Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Non PN - 3,01 3,1 3,19 3,28 3,37 - - - - -3 .01 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen. Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi 03-Nilai Kinerja Anggaran BPSDM penggunaan anggaran di BPSDM. Penilaian atas kinerja anggaran BPSDM yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%) Capaian 2024: 3.01IKP 1.14 IKK 1.3 Non PN - 93,98 94,1 94,27 94,41 94,56 - - - - -Komdigi Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) BPSDM Komdigi Capaian 2024: 95.48IKP 1.14 IKK 1.4 Non PN - 95 95 95 95 95 - - - - -Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Capaian 2024:IKP 1.14 IKK 1.5 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi Non PN - 97 97 97 97 97 - - - - -9 7.27 dikurangkan dengan faktor pengurang Indikator ini mengukur batas maksimum jumlah atau nilai temuan hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam evaluasi keuangan dan tata kelola di suatu entitas. Semakin rendah persentasenya, semakin baik tingkat kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran. Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya 06-Persentase (%) Batas Tertinggi Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Capaian 2024: .09IKP 1.14 IKK 1.6 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Non PN - 1 1 1 1 10 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Capaian 2024: 100IKP 1.14 IKK 1.7 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi Non PN Non PN - - 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 - - - - - - - - - - 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Capaian 2024: 0IKP 1.14 IKK 1.8 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang mencerminkan kepuasan seluruh pegawai terhadap layanan kesekretariatan Ditjen Komunikasi Publik dan Media yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Capaian 2024: 4.08IKP 1.14 IKK 1.9 Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi Non PN Non PN - 4,08 100 4,16 100 4,25 100 4,33 100 4,42 100 - - - - - 10-Persentase (%) Fasilitasi Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Kominfo dengan target dokumen. Perancangan Peraturan IKP 1.14 IKK 1.10 Perundang-undangan dan Kerjasama bidang Pengembangan Sumber Daya Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Manusia Komunikasi dan Digital Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Output 1. Kerjasama BPSDM Komdigi dengan Mitra Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN 25 Dokumen 52 Unit 25 Dokumen 56 Unit 25 Dokumen 56 Unit 25 Dokumen 56 Unit 25 Dokumen 56 Unit 960,000 4,607,489 1,373,810 1,185,532 4,332,910 1,030,000 59,083,278 1,442,500 1,244,808 4,549,556 1,116,000 4,650,000 1,514,626 1,307,050 4,777,033 1,145,000 4,882,500 1,590,356 1,372,402 5,015,886 1,202,250 5,126,625 1,669,876 1,441,023 5,266,679 Output 2. Layanan Sarana Internal Output 3. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 11 Dokumen 15 Dokumen 478 Orang 10 Dokumen 15 Dokumen 467 Orang 10 Dokumen 15 Dokumen 467 Orang 10 Dokumen 15 Dokumen 467 Orang 10 Dokumen 15 Dokumen 467 Orang Output 4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Output 5. Layanan Manajemen SDM Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi Output 6. Layanan Manajemen Keuangan Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN Non PN 24 Dokumen 24 Dokumen 24 Dokumen 1 Layanan 1 Layanan 2 Layanan 2 Unit 24 Dokumen 24 Dokumen 2,019,050 2,120,003 295,883 2,226,003 2,337,303 326,211 2,454,168 Output 7. Layanan BMN 1 Layanan 1 Layanan 2 Layanan 2 Unit 1 Layanan 1 Layanan 2 Layanan 2 Unit 1 Layanan 1 Layanan 2 Layanan 2 Unit 1 Layanan 1 Layanan 2 Layanan 2 Unit 281,794 587,384 310,667 647,590 342,522 713,968Output 8. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 616,753 679,970 Output 9. Layanan Umum 2,653,734 506,974 2,786,420 532,323 2,925,742 558,939 3,072,029 586,886 3,325,630 616,230Output 10. Layanan Prasarana Internal Output 11. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1 Dokumen 1 Layanan 1 Dokumen 1 Layanan 1 Dokumen 1 Layanan 1 Dokumen 1 Layanan 1 Dokumen 1 Layanan 404,708 424,943 446,191 468,500 491,925 Output 12. Layanan Perkantoran 126,732,919 154,018,581 161,719,510 169,805,485 178,295,759 KEGIATAN 6995-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Pendidikan Tinggi 1-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola STMM yang Bersih dan Efisien 0SP 1 SK 2 Indikator ini merupakan tolak ukur materialitas temuan pemeriksaan BPK yang berakibat terhadap opini dari BPK. Penilaian dilakukan dengan 01-Persentase (%) Batas Tertinggi mengidentifikasi jumlah nilai Capaian 2024: 1IKP 1.14 IKK 2.1 Non PN - 1 1 1 1 1 - - - - - STMM, BPSDM KomdigiTemuan Hasil BPK di STMM temuan/rekomendasi STMM dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran STMM Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya 02- Persentase (%) Penyelesaian Tindak Capaian 2024: 70IKP 1.14 IKK 2.2 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di STMM pada Non PN Non PN - - 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 - - - - - - - - - - STMM, BPSDM Komdigi STMM, BPSDM Komdigi 03-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Capaian 2024: 30IKP 1.14 IKK 2.3 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di STMM pada Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di BPSDM. Penilaian atas kinerja anggaran BPSDM yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%) Pegawai internal STMM (ASN) yang menjadi peserta kegiatan pengembangan kompetensi (workshop, sosialisasi, seminar, bimtek, diklat, dan capacity building) pada tahun n minimal Capaian 2024: 30IKP 1.14 IKK 2.4 04-Nilai Kinerja Anggaran STMM Non PN Non PN - - 88 90 88 90 88 90 88 90 88 90 - - - - - - - - - - STMM, BPSDM Komdigi STMM, BPSDM Komdigi 05-Persentase (%) Pegawai/SDM Capaian 2024: 100IKP 1.14 IKK 2.5 Internal yang Difasilitasi Peningkatan Kompetensi di STMM 9 0% dari total ASN di STMM Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA 06-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang Capaian 2024:IKP 1.14 IKK 2.6 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) STMM Non PN - 80 80 80 80 80 - - - - - STMM, BPSDM Komdigi100 dikurangkan dengan faktor pengurang Output 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Output 2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Non PN Non PN 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 252,435 177,160 265,057 186,018 278,310 195,319 292,225 205,085 306,836 215,339 STMM, BPSDM Komdigi STMM, BPSDM Komdigi Output 3. Layanan Manajemen SDM Output 4. Layanan Umum Output 5. Layanan Perkantoran Non PN Non PN Non PN 182 Orang 1 Layanan 1 Layanan 182 Orang 1 Layanan 1 Layanan 182 Orang 1 Layanan 1 Layanan 182 Orang 1 Layanan 1 Layanan 182 Orang 1 Layanan 1 Layanan 3,427,672 120,000 35,771,616 3,599,056 126,000 37,560,197 3,779,008 132,300 39,438,207 3,967,959 138,915 41,410,117 4,166,357 145,861 43,480,623 STMM, BPSDM Komdigi STMM, BPSDM Komdigi STMM, BPSDM Komdigi KEGIATAN 4490-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum BAKTI Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BAKTI yang Efektif dan EfisienSP 1 SK 1 Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di BAKTI meliputi unsur sebagai berikut: 1 2 3 4 ) SPIP; ) MRI; ) IEPK; dan ) Kapabilitas APIP. Capaian 2024: 2,884IKP 1.15 IKK 1.1 01-Nilai Maturitas SPIP BAKTI Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Non PN - 2,75 2,8 2,85 2,9 3 - - - - - Dit. SDA, BAKTI Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ LOKASI RO Non PN TARGET 2027 ALOKASI (dalam ribu rupiah)PROGRAM / KEGIATAN UNIT ORGANISASI PELAKSANADefinisi Baseline 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1)02-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Capaian 2024: 75IKP 1.15 IKK 1.2 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) BAKTI Non PN - 80 80 80 80 80 - - - - - Dit. SDA, BAKTITarget dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut: ● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang Indikator ini mengukur batas maksimum jumlah atau nilai temuan hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam evaluasi keuangan dan tata kelola di suatu entitas. Semakin rendah persentasenya, semakin baik tingkat kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran. Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya 03-Persentase (%) Batas Tertinggi Capaian 2024:IKP 1.15 IKK 1.3 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BAKTI Non PN 1 1 1 1 1 Dit. SDA, BAKTI1 ,21 04-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Capaian 2024: 80,44IKP 1.15 IKK 1.4 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di BAKTI Non PN Non PN - - 70 30 70 30 70 30 70 30 70 30 - - - - - - - - - - Dit. SDA, BAKTI Dit. SDA, BAKTI 05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Capaian 2024: 17,66IKP 1.15 IKK 1.5 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di BAKTI Output 1. Layanan Kerjasama Kegiatan BAKTI Output 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Non PN Non PN Non PN 1 Dokumen 1 Layanan 1 Layanan 1 Dokumen 1 Layanan 1 Layanan 1 Dokumen 1 Layanan 1 Layanan 1 Dokumen 1 Layanan 1 Layanan 1 Dokumen 1 Layanan 1 Layanan 2,691,900 3,163,800 9,033,141 2,691,900 3,163,800 9,033,141 2,691,900 3,163,800 9,033,141 2,691,900 3,163,800 9,033,141 2,691,900 3,163,800 9,033,141 Dit. SDA, BAKTI Dit. SDA, BAKTI Dit. SDA, BAKTI Output 4. Layanan Manajemen SDM Output 5. Layanan BMN Output 6. Layanan Hukum Output 7. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Output 8. Layanan Umum Output 9. Layanan Audit Internal Output 10. Layanan Perkantoran Output 11. Layanan Manajemen Keuangan Non PN Non PN Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 149,731,731 2,155,700 13,731,900 149,731,731 2,155,700 13,731,900 149,731,731 2,155,700 13,731,900 149,731,731 2,155,700 13,731,900 149,731,731 2,155,700 13,731,900 Dit. SDA, BAKTI Dit. SDA, BAKTI Dit. SDA, BAKTI Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 6,873,225 6,873,225 6,873,225 6,873,225 6,873,225 Dit. SDA, BAKTI Non PN Non PN Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 11,466,400 10,195,369 84,424,923 11,466,400 10,195,369 84,424,923 11,466,400 10,195,369 84,424,923 11,466,400 10,195,369 84,424,923 11,466,400 10,195,369 84,424,923 Dit. SDA, BAKTI Dit. SDA, BAKTI Dit. SDA, BAKTI Non PN 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Dit. Keuangan, BAKTI ꢀꢀ ꢂꢂ Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) 01 - Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional PP KP 06 - Persentase konten komunikasi publik yang02 - Pelaksanaan Gerakan dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila* 0 4,200 4,411 7,631 4,863 0 0 0 0 0 0 4,200 4,411 7,631 4,863Nasional KITA BERSAUDARA 02 - Penguatan kohesivitas sosial melalui pegembangan ekosistem teknologi informasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila ProP 0 4,200 4,411 7,631 4,863 0 0 0 0 0 0 4,200 4,411 7,631 4,863 01.01.02.02 - PengelolaanRO RO Jumlah Kegiatan Kontra Narasi yang dilaksanakan - - 25 Kegiatan 25 Kegiatan 25 Kegiatan 25 Kegiatan - - 1,050 3,150 1,103 3,308 1,158 3,473 1,216 3,647 - - - - - - - - - - - - 1,050 3,150 1,103 3,308 1,158 3,473 1,216 3,647 Konten Kontra Narasi 01.01.02.02 - Konten Informasi Jumlah Kegiatan Penyediaan Konten Informasi Publik Program Prioritas Pemerintah Publik Program Prioritas Pemerintah yang dilaksanakan 500 Kegiatan 500 Kegiatan 500 Kegiatan 500 Kegiatan Rincian Output mencakup peraturan turunan pasal 40 A UU 1/2024 (Revisi UU ITE) untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UU ITE dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, 01.01.02.02 - RPP EkosistemRO PP - - - 1 RPP - - - 3,000 - - - - - - - - 3,000 -Digital 02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media 1 - Penguatan Pers dan 01 - Indeks Kemerdekaan Pers* 0 Media Massa yang 02 - Persentase independensi pers dari kelompokKP Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) 4,757 5,683 5,967 6,265 6,578 0 0 0 0 0 4,757 5,683 5,967 6,265 6,578kepentingan yang kuat* 01 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers 1.02.01.01 - Rekomendasi ProP RO 4,757 4,757 5,683 5,683 5,967 5,967 6,265 6,265 6,578 6,578 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4,757 4,757 5,683 5,683 5,967 5,967 6,265 6,265 6,578 6,578 0 39 39 39 39 39Jumlah rekomendasi hasil Survey Indeks Kemerdekaan PersHasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang 03 - Persentase jumlah perusahaan pers danKP Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) 693 746 850 934 1,021 0 0 0 0 0 693 746 850 934 1,021media massa yang memiliki tata kelola baik* 01 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers 1.02.01.01 - Perusahaan Pers Persentase (%) perusahaan pers yang diproses ProP RO 693 625 746 646 850 700 934 734 1,021 771 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -0 67 lembaga 50 lembaga 70 lembaga 50 lembaga 73 lembaga 55 lembaga 76 lembaga 60 lembaga 79 lembaga 65 lembaga 625 68 646 100 700 150 734 200 771 250 yang Diverifikasi verifikasi faktual 01.02.01.01 - Perusahaan Pers Jumlah Perusahaan pers yang mengikuti pendampingan pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers yang Mengikuti Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perusahaan Pers RO 68 100 150 200 250 - - - - - 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang 04 - Persentase peningkatan kepatuhan terhadapKP ProP RO Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) 7,101 2,980 2,980 12,439 2,980 14,501 4,419 15,408 4,773 16,154 5,154 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 7,101 2,980 2,980 12,439 2,980 14,501 4,419 15,408 4,773 16,154 5,154 etika pers* 01 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers 1.02.01.01 - Rekomendasi0 Terkait Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme jurnalisme berkualitas Berkualitas Jumlah rekomendasi terkait tanggung jawab perusahaan Platform Digital untuk mendukung 1 1 11 Rekomendasi 1 Rekomendasi Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan 2,980 4,419 4,773 5,154 2,980 4,419 4,773 5,154Kebijakan Kebijakan 02 - Peningkatan Kompetensi ProP RO dan 4,120 4,120 9,459 9,459 10,082 10,082 10,636 10,636 11,000 11,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4,120 4,120 9,459 9,459 10,082 10,082 10,636 10,636 11,000 11,000 Etika Insan Pers 01.02.01.02 - Wartawan Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan Jumlah wartawan yang lulus UKW 690 orang 762 orang 840 orang 924 orang 1014 orang 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang 06 - Jumlah Peserta Pelatihan PeningkatanKP Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) 0 895 927 970 1,041 0 0 0 0 0 0 895 927 970 1,041Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers* 02 - Peningkatan Kompetensi ProP RO dan 0 - 895 895 927 927 970 970 1,041 1,041 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 895 895 927 927 970 970 1,041 1,041 Etika Insan Pers 01.02.01.02 - Wartawan Jumlah wartawan yang mengikuti pelatihan jurnalistik - 1125 Orang 1200 Orang 1275 Orang 1370 OrangPeserta Pelatihan Jurnalistik 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang 01 - Persentase penurunan kejadian intervensiKP 979 979 979 979 979 0 0 0 0 0 979 979 979 979 979Bertanggung Jawab, Edukatif, dan kekerasan pers* Jujur, Objektif, dan Sehat 02 - Peningkatan Kompetensi ProP RO dan 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 Etika Insan Pers 01.02.01.02 - Layanan Persentase pengaduan bidang pers yang terselesaikanPengaduan Masyarakat atas Kasus Pers 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang 05 - Persentase peningkatan akses pers danKP Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) 1,845 2,363 2,481 2,605 2,735 0 0 0 0 0 1,845 2,363 2,481 2,605 2,735media bagi kelompok rentan* 02 - Peningkatan Kompetensi ProP RO dan 1,845 1,845 2,363 2,363 2,481 2,481 2,605 2,605 2,735 2,735 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1,845 1,845 2,363 2,363 2,481 2,481 2,605 2,605 2,735 2,735 Etika Insan Pers 01.02.01.02 - Layanan Ahli Persentase (%) pemberian keterangan Ahli Pers yang terselesaikan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layananPers 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) 01 - Kualitas siaran televisi yang memenuhiKP 23,252 25,690 27,042 28,459 30,268 0 0 0 0 0 23,252 25,690 27,042 28,459 30,268standar berlaku* 03 - Penyehatan Media ArusProP 23,252 25,690 27,042 28,459 30,268 0 0 0 0 0 23,252 25,690 27,042 28,459 30,268Utama ꢀꢀ ꢂꢃ Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 01.02.01.03 - Pelatihan SDM Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Bidang PenyiaranRO RO - 500 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - - - 1,000 2,873 1,000 1,000 3,167 1,000Bidang Penyiaran 01.02.01.03 - Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan KebijakanPengembangan Kebijakan dan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sistem Penyiaran 2,736 4,023 2,873 4,500 3,016 4,835 3,167 5,000 3,325 5,500 - - - - - - - - - - - - - - - 2,736 4,023 3,016 4,835 3,325 5,500 01.02.01.03 - Rekomendasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dikeluarkan KPI berdasarkan Hasil Indeks Penyiaran Indonesia 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi KebijakanRO RO Hasil Pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia 4,500 5,000Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan 01.02.01.03 - Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi Jumlah Lembaga Penyiaran yang diawasi 61 lembaga 61 lembaga 61 lembaga 61 lembaga 61 lembaga 15,593 16,373 17,191 18,051 18,950 15,593 16,373 17,191 18,051 18,950 01.02.01.03 - Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Isi Siaran TV dan RadioRO 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 899 944 1,000 1,241 1,493 - - - - - 899 944 1,000 1,241 1,493 01 - Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku* 2 - Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers* 3 - Persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat* 4 - Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola baik* 5 - Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers* 6 - Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan* 7 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan 0 001 - Penguatan Pers dan Media Massa yang 0KP Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0 0 Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers* 03 - Penyehatan Media Arus Utama 1.02.01.03 - Rekomendasi ProP RO PP 0 - 200 200 200 200 200 200 200 200 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 200 200 200 200 200 200 200 200 0 kebijakan terkait pengembangan ekosistem media Jumlah Kebijakan Pengembangan Ekosistem Media yang disusun - 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan 02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media 2 - Penguatan Sistem0 Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik 01 - Persentase (%) penyelesaian implementasi SKPN*KP 24,375 155,513 161,038 168,499 176,285 0 0 0 0 0 24,375 155,513 161,038 168,499 176,285 01 - Penguatan Kelembagaan ProP RO dan Sistem Komunikasi Publik dan Pembangunan Nasional 24,375 1,000 155,513 1,000 161,038 - 168,499 - 176,285 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 24,375 1,000 155,513 1,000 161,038 - 168,499 - 176,285 - 01.02.02.01 - Rancangan Jumlah Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN) 1 Rancangan Perpres 1 Rancangan PerpresPerpres Sistem Komunikasi Publik Nasional - - - 01.02.02.01 - Rekomendasi hasil survei Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 RekomendasiRO Rekomendasi Hasil Survei Indeks KPIP yang dibuat 3,000 3,150 3,308 3,473 3,647 - - - - - 3,000 3,150 3,308 3,473 3,647Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan 01.02.02.01 - NSPK bidang konkuren komunikasi publik 1.02.02.01 - NSPK Jumlah NSPK Bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik Yang DitetapkanRO RO - - 1 NSPK - - - - - - - - 210 210 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 210 210 - - - - - - 0 Jumlah NSPK Pengelolaan Akses dan Aset Konten Informasi Publik yang Ditetapkanpengelolaan akses dan aset konten informasi publik 1 NSPK 01.02.02.01 - NSPK Jumlah NSPK Standardisasi Konten Program Prioritas Pemerintah yang DitetapkanRO RO RO standarisasi konten program prioritas pemerintah - - - 1 NSPK - - - - - - 210 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 210 - - - 01.02.02.01 - Rencana Jumlah Dokumen Rencana Komunikasi Strategis Pemerintah Tahunan yang dilaporkankomunikasi strategis pemerintah tahunan 10 Dokumen 38 Kegiatan 10 Dokumen 38 Kegiatan 10 Dokumen 38 Kegiatan 10 Dokumen 38 Kegiatan 2,625 3,150 2,756 3,308 2,894 3,473 3,039 3,647 2,625 3,150 2,756 3,308 2,894 3,473 3,039 3,647 01.02.02.01 - Manajemen Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Strategis Pemerintah yang dilaksanakanpengelolaan komunikasi strategis pemerintah 01.02.02.01 - Monitoring isu Jumlah Kegiatan Monitoring Isu dalam Pengelolaan Komunikasi Publik yang dilakukanRO RO RO dalam pengelolaan komunikasi publik 1 Kegiatan - 20 Kegiatan 50 Kegiatan 20 Kegiatan 50 Kegiatan 20 Kegiatan 50 Kegiatan 20 Kegiatan 50 Kegiatan 5,375 - 5,644 3,000 5,926 3,000 6,223 3,000 6,534 3,000 - - - - - - - - - - - - - - - 5,375 - 5,644 3,000 5,926 3,000 6,223 3,000 6,534 3,00001.02.02.01 - Pengelolaan krisis komunikasi nasional 1.02.02.01 - Pengelolaan Jumlah Kegiatan Pengelolaan Krisis Komunikasi Nasional yang Dilakukan 0 Jumlah Orang yang menerima informasi terkait isu Makan Bergizi Gratis 13.818.750 Orang 13.818.750 Orang 13.818.750 Orang 13.818.750 Orang 13.818.750 Orangkomunikasi publik Makan Bergizi Gratis 15,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 11,000 12,000 13,000 14,000 01.02.02.01 - Pengembangan RO RO RO kelembagaan kehumasan pemerintah (K/L/D dan BUMN) Jumlah K/L/D dan BUMN yang Bermitra - - - 135 Lembaga 135 Lembaga 135 Lembaga 135 Lembaga - - - 6,000 10,000 800 6,000 10,000 800 6,000 10,000 800 6,000 10,000 800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,000 10,000 800 6,000 10,000 800 6,000 10,000 800 6,000 10,000 800 01.02.02.01 - Pengembangan kemitraan komunikasi strategis 1.02.02.01 - Supervisi Jumlah Mitra Strategis yang Dikelola 1000 Lembaga 1000 Lembaga 1000 Lembaga 1000 Lembaga 0 Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan implementasi konkuren bidang Teknis Penyelenggaraan Konkuren Bidang 50 Kegiatan 50 Kegiatan 50 Kegiatan 50 Kegiatan komunikasi publik Komunikasi Publik 01.02.02.01 - Pengelolaan Jumlah Orang yang menerima informasi terkait Program Direktif Presiden 112.522.900 Orang 112.522.900 Orang 112.522.900 Orang 112.522.900 OrangRO Komunikasi Publik Program Direktif Presiden - - 108,514 113,940 119,637 125,619 - - - - - - 108,514 113,940 119,637 125,619 01 - Persentase (%) penyelesaian implementasi SKPN* 2 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo bertalenta digital* 3 - Persentase akses & diseminasi informasi 0 0 02 - Penguatan Sistem publik kepada masyarakat* Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik 04 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik* 05 - Persentase badan publik dalam tata kelola Informasi publik yang baik* KP 1,500 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,000 1,000 0 0 06 - Persentase jaminan hukum atas akses Informasi publik* 7 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP* 0 02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 1.02.02.02 - Rancangan Revisi ProP RO 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - 0 - 0 Jumlah Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 1 Rancangan tentang KIP Revisi UU 1 Rancangan Revisi UU 1 Rancangan Revisi UUUU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - - ꢀꢀ ꢂ Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 02 - Penguatan KomunikasiPP 02 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik*Publik dan Media 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik 03 - Persentase akses & diseminasi informasi publik kepada masyarakat*KP 5,422 5,693 5,857 6,076 6,190 0 0 0 0 0 5,422 5,693 5,857 6,076 6,190 02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 1.02.02.02 - Rekomendasi ProP RO 5,422 5,422 5,693 5,693 5,857 5,857 6,076 6,076 6,190 6,190 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5,422 5,422 5,693 5,693 5,857 5,857 6,076 6,076 6,190 6,190 0 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakanhasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik Jumlah Rekomendasi Kebijakan 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik 04 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik*KP 2,385 2,700 3,000 3,300 3,500 0 0 0 0 0 2,385 2,700 3,000 3,300 3,500 02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 1.02.02.02 - Sengketa ProP RO 2,385 2,385 2,700 2,700 3,000 3,000 3,300 3,300 3,500 3,500 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2,385 2,385 2,700 2,700 3,000 3,000 3,300 3,300 3,500 3,500 0 100 105 110 115 120Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan di tahun berjalanInformasi Publik yang diselesaikan Perkara/Berkas Perkara/Berkas Perkara/Berkas Perkara/Berkas Perkara/Berkas Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik 05 - Persentase badan publik dalam tata kelola Informasi publik yang baik*KP 4,185 4,394 4,615 4,845 5,000 0 0 0 0 0 4,185 4,394 4,615 4,845 5,000 02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 1.02.02.02 - Badan Publik Pemerintah yang Informatif 2 - Penguatan Sistem ProP RO 4,185 4,185 4,394 4,394 4,615 4,615 4,845 4,845 5,000 5,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4,185 4,185 4,394 4,394 4,615 4,615 4,845 4,845 5,000 5,0000 Jumlah Badan Publik Informatif 135 lembaga 140 lembaga 145 lembaga 150 lembaga 155 lembaga 0 Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik 07 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP*KP 0 0 0 1,500 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500 02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 1.02.02.02 - Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan ProP 0 0 0 1,500 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500 0 Jumlah Badan Publik Pelaksana Pemilu yang RO Keterbukaan Informasi Publik diawasi dalam Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan - - - 3 Lembaga 3 Lembaga - - - 1,500 1,500 - - - - - - - - 1,500 1,500 pada Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Informasi Publik Pemilu 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik 06 - Persentase jaminan hukum atas akses Informasi publik*KP ProP RO 0 0 - 1,500 1,500 1,500 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1,500 1,500 1,500 0 0 - 0 0 - 0 0 - 02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 1.02.02.02 - Rekomendasi0 Jumlah rekomendasi yang dihasilkan atas Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atas Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1 rekomendasi kebijakan- - - - 01 - Persentase (%) penyelesaian implementasi SKPN* 2 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo bertalenta digital* 3 - Persentase akses & diseminasi informasi 0 0 02 - Penguatan Sistem publik kepada masyarakat* Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik 04 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik* 05 - Persentase badan publik dalam tata kelola Informasi publik yang baik* KP 0 15,100 15,405 15,815 16,131 0 0 0 0 0 0 15,100 15,405 15,815 16,131 06 - Persentase jaminan hukum atas akses Informasi publik* 7 - Persentase kepatuhan badan publik dalam0 menjalankan UU KIP* 03 - Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bertalenta Digital ProP \ 0 - 15,100 2,100 15,405 2,205 15,815 2,315 16,131 2,431 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 15,100 2,100 15,405 2,205 15,815 2,315 16,131 2,431 01.02.02.03 - Sosialisasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Kebijakan Standardisasi Pengelolaan Akses dan Aset Konten Informasi Publik bimtek kebijakan standardisasi pengelolaan akses dan aset konten informasi publik RO RO - 1000 Orang 1000 Orang 1000 Orang 1000 Orang 01.02.02.03 - Pengelolaan relasi media 1.02.02.03 - Pengelolaan kerja Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Relasi Media - - 150 Kegiatan 75 Kegiatan 150 Kegiatan 75 Kegiatan 150 Kegiatan 75 Kegiatan 150 Kegiatan 75 Kegiatan - - 5,000 8,000 5,200 8,000 5,500 8,000 5,700 8,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 8,000 5,200 8,000 5,500 8,000 5,700 8,0000RO PP Jumlah Kegiatan Kerja Sama Media Massasama media massa 02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digitalKP 98,444 277,332 277,547 277,762 277,977 0 0 0 0 0 98,444 277,332 277,547 277,762 277,977 03 - Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan lnformatika yang Bertalenta Digital ProP 98,444 277,332 277,547 277,762 277,977 0 - 0 0 0 0 98,444 277,332 277,547 277,762 277,977 01.02.02.03 - Pelatihan TalentaRO RO RO Jumlah peserta pelatihan talenta digital Jumlah peserta pemberdayaan talenta digital Jumlah peserta pelatihan aparatur digital - - - 53.240 Orang 1.500 orang 20.000 orang 53.240 Orang 1.500 orang 20.000 orang 53.240 Orang 1.500 orang 20.000 orang 53.240 Orang 1.500 orang 20.000 orang - - - 61,975.255 61,975.255 61,975.255 61,975.255 - - - - - - - - - - - - - - - 61,975.255 61,975.255 61,975.255 61,975.255Digital 2.14.001.001 - Pemberdayaan Talenta Digital 1.02.02.03 - Pelatihan Aparatur Digital 0 6,752.563 10,000 6,967.581 10,000 7,182.599 10,000 7,397.617 10,000 6,752.563 10,000 6,967.581 10,000 7,182.599 10,000 7,397.617 10,0000 - - - - 01.02.02.03 - PelatihanRO RO RO Jumlah peserta pelatihan keterampilan digital dasar Jumlah peserta pelatihan Digital Talent Scholarship - 100.000 orang 100.000 orang 100.000 orang 100.000 orang - 106,600 - 106,600 - 106,600 - 106,600 - - - - - - - - - - - - - - 106,600 - 106,600 - 106,600 - 106,600 - Keterampilan Digital Dasar 01.02.02.03 - Digital Talent Scholarship 1.02.02.03 - Pelatihan 33.500 orang 100 orang - - - - 70,056.894 5,382.322 70,056.894 5,382.322 0 Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional bidang DigitalKepemimpinan Nasional bidang Digital 160 orang 160 orang 160 orang 160 orang 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 01.02.02.03 - Pelatihan Bidang Jumlah peserta sertifikasi berbasis SKKNI bidangRO RO 500 orang - 400 orang 400 orang 400 orang 400 orang 807.380 - 1,614.760 1,614.760 1,614.760 1,614.760 - - - - - - - - - - 807.380 - 1,614.760 1,614.760 1,614.760 1,614.760Komdigi komdigi 01.02.02.03 - Pelatihan Jumlah peserta sertifikasi berbasis SKKNI bidang 25.000 orang 25.000 orang 25.000 orang 25.000 orang 83,829.196 83,829.196 83,829.196 83,829.196 83,829.196 83,829.196 83,829.196 83,829.196berbasis SKKNI bidang Komdigi komdigi ꢀꢀ ꢂꢄ Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 01.02.02.03 - Pelatihan Bidang Jumlah peserta pelatihan bidang komunikasi danRO 6.000 orang - - - - 22,197.140 - - - - - - - - - 22,197.140 - - - -Komunikasi dan Informatika informatika ꢀꢀ ꢂꢅ Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru 9 - Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi 0PP
2. 1.Presentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen initial memorandum kepada sekretariat OECD (2024-2025) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) 06 - Proses Aksesi Indonesia 2. Presentase dokumen initial memorandum yang KP ke OECD selesai proses reviu dari komite (2025-2028) 0 2,000 2,000 2,000 2,200 0 0 0 0 0 0 2,000 2,000 2,000 2,200 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian))
3. 3.Presentase penyempurnaan standar, kebijakanm dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025-2029) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) 03 - Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundangan-Undangan Dalam Rangka Percepatan ProP 0 - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,200 2,200 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,200 2,200 Keanggotaan OECD 02.09.06.03 - Sandbox Jumlah Industri yang difasilitasi Sandbox Regulasi DigitalRO PP - 3 Industri 6 Industri 8 Industri 10 IndustriRegulasi Digital 14 - Ekonomi Digital
4. 1.Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif)001 - Penguatan FaktorKP 2. Proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) 86,754.721 86,696.327 86,696.327 87,476.296 87,476.296 0 0 0 0 0 86,754.721 86,696.327 86,696.327 87,476.296 87,476.296Pendukung Ekonomi Digital 001 - Pengembangan SDM ProP RO Digital dan Digitalisasi Masyarakat 84,926.671 86,696.327 86,696.327 87,476.296 87,476.296 78,896.629 78,896.629 78,896.629 78,896.629 78,896.629 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 84,926.671 86,696.327 86,696.327 87,476.296 87,476.296 78,896.629 78,896.629 78,896.629 78,896.629 78,896.629 - Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang02.14.001.001 - Beasiswa komunikasi dan digital angkatan baru - komunikasi dan digital angkatan berjalan S2/S3 Bidang Komunikasi dan Digital 703 orang 1 data 703 orang 1 data 703 orang 1 data 703 orang 1 data 703 orang 1 data Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang 02.14.001.001 - Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia 4 - Pengembangan Regulasi, Pendanaan dan Iklim Bisnis 2.14.001.04 - Rekomendasi RO Jumlah data hasil pengukuran IMDI 6,030.042 1,828 7,799.698 0 7,799.698 0 8,579.667 0 8,579.667 0 - - - - - 6,030.042 1,828 7,799.698 0 7,799.698 0 8,579.667 0 8,579.667 00ProP 0 0 0 0 0 0 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri 2 Rekomendasi KebijakanRO Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri - - - - 1,828 - - - - - - - - - 1,828 - - - - 002 - Penguatan Ekonomi dan 1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis* KP Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya
5. 2.Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital)* 6,850 104,691 125,710 129,381 91,868 0 0 0 0 0 6,850 104,691 125,710 129,381 91,868 001 - Pengembangan IndustriProP 0 95,691 104,210 105,881 67,718 0 0 0 0 0 0 95,691 104,210 105,881 67,718dan Perangkat Digital Jumlah kota yang difasilitasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi startup digital tumbuh dan berkembang. Dengan fokus : - Akses mentoring - Akses pendanaan - Akses talenta digital 02.14.002.001 - EkosistemRO - 4 Kota 6 Kota 8 Kota 10 Kota - 17,691 19,210 20,881 22,718 - - - - - - 17,691 19,210 20,881 22,718Startup Digital Kota (Kumulatif) - Komunitas dan jaringan 0 tech 2.14.002.001 - Fasilitasi greenRO RO Jumlah startup yang difasilitasi green tech - - 2 Startup 1 Layanan 4 Startup 1 Layanan 6 Startup 1 Layanan 10 Startup 1 Layanan - - 5,000 5,000 5,000 5,000 - - - - - - - - - - - - 5,000 5,000 5,000 5,000 Layanan penilaian dan pemberian kategori terhadap konten gim berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia pengguna, elemen edukasi, tingkat kekerasan, bahasa, atau aspek lainnya yang relevan. 02.14.002.001 - Layanan 13,000 20,000 20,000 20,000 13,000 20,000 20,000 20,000Klasifikasi Gim Jumlah kota/kab yang difasilitasi untuk mendapatkan transfer knowledge dari Teknologi Terbaru (state of the art Technology) yang dapat dimanfaatkan pada Smart city di tingkat provinsi/kab/kota 02.14.002.001 - Use Case 30 Daerah 60 Daerah 90 Daerah 100 Daerah RO Teknologi Digital pada Kota Cerdas - (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) - 60,000 60,000 60,000 20,000 - - - - - - 60,000 60,000 60,000 20,000 (Kumulatif) (Kumulatif) (Kumulatif) 005 - Pengembangan ProP RO RO KP Digitalisasi Pertanian dan Perikanan 6,850 3,850 3,000 2,500 9,000 5,000 4,000 4,400 21,500 10,500 11,000 300 23,500 11,500 12,000 1,300 24,150 11,650 12,500 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6,850 3,850 3,000 2,500 9,000 5,000 4,000 4,400 21,500 10,500 11,000 300 23,500 11,500 12,000 1,300 24,150 11,650 12,500 0 02.14.002.005 - Pemanfaatan Jumlah Masyarakat yang difasilitasi pemanfaatan teknologi digital disektor pertanianTeknologi Digital di Sektor Pertanian 250 Orang 60 Orang 250 Orang 200 Orang 250 Orang 200 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 02.14.002.005 - Pemanfaatan Jumlah masyarakat yang difasilitasi pemanfaatan teknologi digital disektor perikananTeknologi Digital di Sektor Perikanan - - - - - 002 - Penguatan Ekonomi dan 04 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasiIndustri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 0 0 0 0 0terhadap PDB* 006 - Pengembangan Media Digital 2.14.002.006 - Peta Jalan Penyiaran Nasional 2.14.002.006 - Rancangan ProP RO 0 - 4,400 1,000 300 - 1,300 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 4,400 1,000 300 0 1,300 0 0 00 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan Penyiaran Nasional 1 Rekomendasi Kebijakan- - - - - - - - 0 Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Free To Air (FTA) Satelit Jumlah Rancangan Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Penyiaran Free to Air (FTA) SatelitRO RO 1 PM - - 1,000 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 02.14.002.006 - Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Integrated Broadcast Broadband (IBB) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Integrated Broadcast Broadband (IBB) 1 Rekomendasi Kebijakan- - - - - - 02.14.002.006 - Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelenggaraan Penyiaran Radio Secara Simulcast Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Penyiaran Radio Secara Simulcast 1 Rekomendasi KebijakanRO RO - - - - - - - 1,000 - 300 - - 300 1,000 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 1,000 400 0 0 300 0 0 300 1,000 0 0 0 0 0 02.14.002.006 - Rekomendasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Tata Kelola Industri Penyiaran 3 Rekomendasi Kebijakan 3 Rekomendasi Kebijakan 2 Rekomendasi KebijakanKebijakan Terkait Tata Kelola Industri Penyiaran - - 400 02.14.002.006 - Rancangan Peraturan Menteri terkait Rencana Dasar Teknik Penyiaran Jumlah Rancangan Peraturan Menteri terkait Rencana Dasar Teknik PenyiaranRO - - 1 PM - - - - - - - 0 007 - Pengembangan ProP Digitalisasi Transportasi dan Pariwisata 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 0 0 ꢀꢀ ꢂꢆ Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 02.14.002.007 - Pemanfaatan Jumlah masyarakat UMKM yang difasilitasi pemanfaatan teknologi digital di sektor logistikRO Teknologi Digital di Sektor Logistik 200 Orang - - - - 2,500 - - - - - - - - - 2,500 - - - - 1 2 3 4 . Indeks TDN Pilar Bisnis* . Tingkat kesuksesan strartup digital nasional* . Industry 4.0 readiness index* 002 - Penguatan Ekonomi dan KP Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 27,640 26,561 27,648 27,648 27,648 0 0 0 0 0 27,640 26,561 27,648 27,648 27,648 . Kontribusi sektor infokom terhadap PDB* 001 - Pengembangan Industri dan Perangkat Digital 2.14.002.01 - Pemenuhan ProP RO 27,640 26,955 26,561 25,000 27,648 25,000 27,648 25,000 27,648 25,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 27,640 26,955 26,561 25,000 27,648 25,000 27,648 25,000 27,648 25,000 0 Jumlah Alat Ukur Pengujian SAR dan EMC yang TerpenuhiKapasitas Pengujian Perangkat TIK di BBPPT 3 Unit - 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 02.14.002.01 - Rekomendasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik (e-waste) 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi KebijakanRO RO kebijakan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) - 1,000 561 1,000 1,648 1,000 1,648 1,000 1,648 - - - - - - - - - - 0 1,000 561 1,000 1,648 1,000 1,648 1,000 1,648 02.14.002.01 - Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Linkmatch Industri TIK Dalam NegeriLinkmatch Industri TIK Dalam Negeri 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri 1 Industri 686 686 ꢀꢀ ꢂꢇ Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) 2026 2027 2028 ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PP 02 - Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik 01 - Penguatan Infrastruktur 1. Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan* KP Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran
6. 2.Rasio harga layanan jaringan pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita* 2,598 152,917 206,142 218,439 83,491 0 0 0 0 0 2,598 152,917 206,142 218,439 83,491 001 - Pemerataan Jaringan ProP Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat 2,598 152,917 206,142 218,439 83,491 0 0 0 0 0 2,598 152,917 206,142 218,439 83,491 03.02.01.001 - Kabupaten/Kota yang difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama Jumlah Kabupaten Kota yang difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif BersamaRO 20 Kab/Kota 20 Kab/Kota 20 Kab/Kota 20 Kab/Kota 20 Kab/Kota 2,598 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - - - 2,598 10,000 10,000 10,000 10,000 Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Unggulan Garuda Jumlah Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan sampai ke Homepass untuk Sekolah Unggulan Garuda RO RO - - 4 Lembaga 10 Lembaga 15 Lembaga 20 Lembaga - - 504 764 1,026 1,505 1,026 1,505 - - - - - - - - - - 0 0 504 764 1,026 1,505 1,026 1,505Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Rakyat sampai ke Homepass untuk Sekolah Rakyat Jumlah Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan 100 Lembaga 100 Lembaga 100 Lembaga 100 Lembaga 1,505 1,505 1,505 1,505 Fasilitasi dan Dukungan Jumlah Fasilitasi dan Dukungan penyediaan akses internet Fixed Broadband untuk Koperasi Desa Merah Putih Penyediaan Akses Internet Fixed Broadband untuk Koperasi Desa Merah Putih RO - 246 Desa 246 Desa 246 Desa - - 129,888 129,888 129,888 - - - - - - 0 129,888 129,888 129,888 0 Fasilitasi Penyediaan Jaringan Internet Berkecepatan Tinggi di Wilayah Swasembada Pangan Jumlah Fasilitasi Penyediaan Jaringan Internet Berkecepatan Tinggi di Wilayah Swasembada PanganRO RO - 1 Badan Usaha 2 Badan Usaha 2 Badan Usaha 2 Badan Usaha - 450 2,950 61,035 85,185 85,185 1,071 2,900 73,120 91,890 91,890 - 2,400 68,560 100,717 100,717 - - - - - - - - - 0 0 450 2,950 61,035 85,185 85,185 1,071 2,900 73,120 91,890 91,890 0 2,400 68,560 100,717 100,717 0 Fasilitasi Penyediaan Layanan 4G pada wilayah Koperasi Merah Putih Jumlah Fasilitasi Penyediaan Layanan 4G pada wilayah Koperasi Merah Putih - 3 Desa 450 Desa 550 Desa 500 Desa - 10,570 72,240 72,240 1,071 - 0 0 - 10,570 72,240 72,240 1,071 01 - Penguatan Infrastruktur 01 - Kecepatan Internet Jaringan Pita LebarKP Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran 37 Mbps 45 Mbps 64 Mbps 83 Mbps 100 Mbps 41,822 41,822 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 41,822 41,822 0 Tetap (Fixed Broadband)* 001 - Pemerataan Jaringan ProP RO Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat 03.02.01.001 - Pusat Sistem informasi monitoring telekomunikasi yang dikembangkan 1 Sistem Informasi 1 Sistem InformasiMonitoring Telekomunikasi (PMT) - - - 03.02.01.001 - Perangkat Penyediaan Perangkat Pengukuran QoS TelekomunikasiRO RO Pengukuran QoS Telekomunikasi 8 Unit 1 Unit 24 Unit 1 Unit 27 Unit 1 Unit 32 Unit 1 Unit 100 Unit 1 Unit 3,619 8,724 10,647 57,966 13,640 60,823 48,111 52,606 - - - - - - - - - - 3,619 8,724 10,647 57,966 13,640 60,823 48,111 52,60603.02.01.001 - O.M Pusat Jumlah Pusat Monitoring Telekomunikasi yang beroperasi dan terpelihara 27,803 46,945 27,803 46,945Monitoring Telekomunikasi 03.02.01.001 - Layanan Publik Persentase penanganan pengajuan proses perizinanRO RO 1 1 1 1 - 10,000 400 15,000 500 15,000 500 16,828 600 - - - - - - - - - - - - 10,000 400 15,000 500 15,000 500 16,828 600 0 0 Bidang Telekomunikasi telekomunikasi 03.02.01.001 - Sistem Jumlah unit pemeliharaan Sistem Perizinan 2 Unit Aplikasi 2 Unit Aplikasi 2 Unit Aplikasi 2 Unit Aplikasi -Perizinan Telekomunikasi (OM) Telekomunikasi 01 - Penguatan Infrastruktur 02 - Kecepatan Internet Jaringan Pita LebarKP Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran 50 Mbps 60 Mbps 75 Mbps 90 Mbps 100 Mbps 17,124 132,247 123,545 103,804 16,453 0 0 0 0 0 17,124 132,247 123,545 103,804 16,453Bergerak (Mobile Broadband)* 004 - Pengembangan Regulasi ProP dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital 9,621 8,063 8,017 6,000 6,000 0 0 0 0 0 9,621 8,063 8,017 6,000 6,000 03.02.01.004 - Rekomendasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband Kebijakan Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband 3 Rekomendasi 2 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 RekomendasiRO 9,621 8,063 8,017 6,000 6,000 - - - - - 9,621 8,063 8,017 6,000 6,000Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan 005 - Pengelolaan dan ProP RO RO RO KP Pemanfaatan Spektrum Frekuensi dan Satelit 7,503 3,397 256 124,184 3,050 115,528 3,276 97,804 3,500 10,453 6,778 3,676 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7,503 3,397 256 124,184 3,050 115,528 3,276 97,804 3,500 10,453 6,778 3,676 0 03.02.01.005 - Layanan Pengawasan Dan Pengendalian Layanan Pengawasan dan Pengendalian SFR SFR 1 Layanan 4 Layanan 1 Unit 1 Layanan 1 Layanan 21 Unit 65 1 Layanan 1 Layanan 35 Unit 70 1 Layanan 1 Layanan 36 Unit 74 1 Layanan 03.02.01.005 - Layanan Layanan Perlindungan Pengguna Perangkat Telekomunikasi yang tersediaPerlindungan Pengguna Perangkat Telekomunikasi 1 Layanan 1,834 3,252 3,454 - - - - - 1,834 3,252 3,454 03.02.01.005 - Sistem Penyediaan Perangkat Sistem Monitoring Frekuensi RadioMonitoring Frekuensi Radio (SMFR) - 3,850 500 119,300 7,079 109,000 6,679 90,850 6,479 - - - - - 3,850 500 119,300 7,079 109,000 6,679 90,850 6,479 01 - Penguatan Infrastruktur 02 - Integrated Index for Postal DevelopmentTelekomunikasi, Pos, dan Penyiaran 60 78 5,779 0 0 0 0 0 5,779(2IPD)* 002 - Pemerataan dan ProP RO Pemenuhan Layanan Pos dan Logistik Digital 500 - 6,379 5,000 500 5,979 4,500 600 5,879 4,300 699.6 5,779 4,200 700 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 500 0 6,379 5,000 500 5,979 4,500 600 5,879 4,300 700 5,779 4,200 700 03.02.01.002 - Fasilitasi Digitalisasi Pos 3.02.01.002 - Pengembangan 20 Badan Usaha 20 Badan Usaha 20 Badan Usaha 20 Badan UsahaJumlah Penyelenggara Pos Terdigitalisasi - 0 Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan Online Bidang Pos 2 Sistem Informasi 2 Sistem Informasi 2 Sistem Informasi 2 Sistem Informasi 2 Sistem InformasiRO Aplikasi Sistem Perizinan Online Bidang Pos 500 - - - - - 500 03.02.01.002 - Kemitraan Kantor Layanan Pos Universal Jumlah Kantor Layanan Pos Universal (LPU) yangRO - - 50 Titik 50 Titik 50 Titik 50 Titik - 879 879 879 879 - - - - - 0 879 879 879 879(LPU) dengan Koperasi Merah Putih (KMP) Bermitra dengan Koperasi Merah Putih (KMP) 004 - Pengembangan Regulasi ProP RO dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital 0 - 700 700 700 700 600 600 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 700 700 700 700 600 600 0 00 Pos 3.02.01.004 - Rancangan UU Jumlah Rancangan UU Pos 3 - Jangkauan penyiaran televisi siaran digital 1 RUU 1 RUU 1 RUU - 0 terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free 01 - Penguatan Infrastruktur to air) per populasi KP Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran 04 - Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasi 9,000 13,000 14,000 15,001 0 0 0 0 0 0 9,000 13,000 14,000 15,001 0 08 - Pertumbuhan pengakses streaming siaran radio digital ꢀꢀ ꢂꢈ Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 003 - Perluasan Layanan ProP RO Penyiaran Digital dan Multiplatform 9,000 13,000 14,000 15,001 0 0 0 0 0 0 9,000 13,000 13,000 14,000 15,001 15,001 0 03.02.01.003 - Layanan Publik Persentase penanganan pengajuan proses perizinan Bidang Penyiaran penyiaran 1 - Penguatan Infrastruktur 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan - 9,000 13,000 14,000 15,001 - - - - - - 9,000 14,000 0 0 05 - Jangkauan jaringan pita lebar bergerakKP Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran 50 Mbps 60 Mbps 75 Mbps 90 Mbps 100 Mbps 7,304,714 9,112,080 8,556,669 9,592,952 9,541,241 0 13,946 0 0 0 7,304,714 9,126,026 8,556,669 9,592,952 9,541,241(mobile broadband) per populasi* 001 - Pemerataan Jaringan ProP RO Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat 7,299,349 0 9,112,080 5,000 8,556,669 5,000 9,592,952 5,000 9,541,241 5,000 0 - 13,946 13,946 0 - 0 - 0 - 7,299,349 0 9,126,026 18,946 8,556,669 5,000 9,592,952 5,000 9,541,241 5,000 03.02.01.001 - Fasilitasi Penggelaran Infrastruktur dan Jumlah Fasilitasi Penggelaran Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Seluler 4G oleh Seluler 4G oleh Penyelenggara Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Jaringan Bergerak Seluler - 4 Badan Usaha 4 Badan Usaha 4 Badan Usaha 4 Badan Usaha 630 titik/lokasi 670 titik/lokasi 910 titik/lokasi 390 titik/lokasi Jumlah desa yang tersedia layanan broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika RO RO 03.02.01.001 - BTS 4G - - - - 796,923 1,727,826 578,448 2,750,199 627,321 2,725,051 619,293 - - - - - - - - - - 0 0 796,923 1,727,826 578,448 2,750,199 627,321 2,725,051 619,293 Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal Telekomunikasi Bergerak Seluler (Base Transceiver Station/lastmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika 1.042 1.683 1.743 1.74303.02.01.001 - Teresterialisasi 1,500,172 1,500,172titik/lokasi titik/lokasi titik/lokasi titik/lokasi Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal 0 4 3.02.01.001 - OM BTS G/Lastmile Telekomunikasi Bergerak Seluler (Base Transceiver Station/lastmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika 3.761 titik/lokasi 3.761 titik/lokasi 3.761 titik/lokasi 3.761 titik/lokasi 3.761 titik/lokasiRO RO 1,000,052 842,673 1,000,052 842,673 1,000,052 842,673 1,000,052 842,673 1,000,052 842,673 - - - - - - - - - - 1,000,052 842,673 1,000,052 842,673 1,000,052 842,673 1,000,052 842,673 1,000,052 842,673 Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal03.02.01.001 - OM BTS Telekomunikasi Bergerak Seluler (Base Transceiver Station/lastmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika 3.539 titik/lokasi 3.539 titik/lokasi 3.539 titik/lokasi 3.539 titik/lokasi 3.539 titik/lokasi4G/Lastmile Papua dan Papua Barat 03.02.01.001 - OM Akses Internet 3.02.01.001 - OM Akses Jumlah Lokasi Akses Internet di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi 33.018 titik/lokasi 32.818 titik/lokasi 32.618 titik/lokasi 32.418 titik/lokasi 32.155 titik/lokasiRO RO 762,778 55,917 778,123 69,222 771,823 85,422 765,523 101,622 757,238 114,143 - - - - - - - - - - 762,778 55,917 778,123 69,222 771,823 85,422 765,523 101,622 757,238 114,143 0 Jumlah lokasi akses internet di wilayah pelayanan universal telekomunikasi 3.812 titik/lokasi 4.312 titik/lokasi 4.812 titik/lokasi 5.312 titik/lokasi 5.747 titik/lokasiInternet Papua dan Papua Barat Pemenuhan Komitmen Pembayaran Availability Payment (AP) Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Satelit Multifungsi (SATRIA 1) RO RO 03.02.01.001 - OM SATRIA-1 99,5% 95% 99,5% 95% 99,5% 95% 99,5% 95% 99,5% 95% 2,624,187 1,947,741 2,373,703 1,746,212 1,792,830 1,752,595 1,792,830 1,707,732 1,792,830 1,684,961 - - - - - - - - - - 2,624,187 1,947,741 2,373,703 1,746,212 1,792,830 1,752,595 1,792,830 1,707,732 1,792,830 1,684,96103.02.01.001 - OM- Palapa Persentase (%) rata-rata SLA 95% di 57 Kab/Kota Palapa RingRing - Kerja Sama Komersial Palapa Ring Dalam Rangka Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal - Kerja Sama Penyediaan Layanan Seluler (BTS) 4G 03.02.01.001 - Kerjasama di Wilayan Terluar, Terdepan dan Tertinggal Dalam Rangka Transformasi Digital;RO 4 Badan Usaha - - - - 66,000 - - - - - - - - - 66,000 0 0 0 0Badan Usaha - Kerja Sama Dalam Rangka Penciptaan Dan Pengusahaan Demand; Kerja Sama Pemanfaatan Aset Layanan- Telekomunikasi Dan Informatika Lainnya 004 - Pengembangan Regulasi ProP RO dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital 5,365 5,365 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 5,365 5,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.02.01.004 - Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Universal Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Universal 1 Rekomendasi Kebijakan - - - - 01 - Penguatan Infrastruktur 06 - Pelanggan terlayani jaringan pita lebar tetap KP Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran (fixed broadband) terhadap total rumah tangga* 07 - Pengguna internet* 5,100 5,833 6,079 6,890 0 0 0 0 0 5,100 5,833 6,079 6,890 001 - Pemerataan Jaringan ProP RO Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat 0 - 5,100 5,100 5,833 5,833 6,079 6,079 6,890 6,890 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 5,100 5,100 5,833 5,833 6,079 6,079 6,890 6,89003.02.01.001 - Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Pengembangan Gigabit City - 1 Kab/Kota 29 Kab/Kota 30 Kab/Kota 38 Kab/KotaPengembangan Gigabit City 1 2 . Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan* . Jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) per populasi* . Pelanggan terlayani jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga* 3 01 - Penguatan Infrastruktur 4. Pengguna internet*KP Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran 1,973 13,431 13,500 13,500 13,500 0 0 0 0 0 1,973 13,431 13,500 13,500 13,5005. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Bergerak (Mobile Broadband)* . Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (Fixed Broadband)* . Rasio harga layanan jaringan pitalebar tetap 6 7 terhadap pendapatan per kapita* 001 - Pemerataan Jaringan ProP RO Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat - - - 10,000 10,000 1,000 10,000 10,000 1,000 10,000 10,000 1,000 10,000 10,000 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 10,000 10,000 1,000 10,000 10,000 1,000 10,000 10,000 1,000 10,000 10,000 1,000 03.02.01.001 - Fasilitasi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dalam Penggelaran Jaringan 5G di Kawasan dan sektor Prioritas Jumlah Fasilitasi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dalam Penggelaran Jaringan 5G di Kawasan dan sektor Prioritas - 4 Badan Usaha 4 Badan Usaha 4 Badan Usaha 4 Badan Usaha 004 - Pengembangan Regulasi ProP dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital 03.02.01.004 - Rekomendasi Kebijakan Pengaturan Rekomendasi Kebijakan pengaturan spektrum frekuensi radio untuk keperluan layanan publik dan instansi pemerintah 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan KebijakanRO Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan layanan publik dan instansi Pemerintah - - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - - 0 1,000 1,000 1,000 1,000 03.02.01.004 - Rekomendasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rasionalisasi Regulatory Cost 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 RekomendasiRO RO Kebijakan Rasionalisasi Regulatory Cost - - - - 1,000 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - - - - - - - - - - - 0 0 1,000 1,000 1,000 0 1,000 0 1,000 0 Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan 03.02.01.004 - Rekomendasi standarisasi perangkat digital, Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi 1 Rekomendasi KebijakanData Center, Cloud, CDN, Internet Exchange dan Infrastruktur Pasif Standardisasi Perangkat Digital, Data Center, dan Cloud - - - ꢀꢀ ꢂꢉ Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 03.02.01.004 - Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta 1 Rancangan RO Jalan Infrastuktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional Peraturan - - - - 880 - - - - - - - - - 880 0 0 0 0 005 - Pengelolaan dan ProP RO Pemanfaatan Spektrum Frekuensi dan Satelit 1,973 1,973 6,111 2,431 2,431 5,000 2,500 2,500 5,000 2,500 2,500 5,000 2,500 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,973 1,973 6,111 2,431 2,431 5,000 2,500 2,500 5,000 2,500 2,500 5,000 2,500 2,500 0 03.02.01.005 - Layanan Pengelolaan PNBP BHP SFR 3.02.01.005 - Sistem Jumlah Target PNBP BHP Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Digital 1 Layanan 1 unit 1 Layanan 1 unit 1 Layanan 1 unit 1 Layanan 1 unit 1 Layanan - 0 Pengembangan Aplikasi Layanan Infrastruktur DigitalRO Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) 02 - Pengembangan dan 01 - Indeks Transformasi Digital Nasional PilarKP Peningkatan Ekosistem Digital 54,05 54,85 55,75 56,65 57,65 137,632 839,008 394,703 787,431 16,473,326 0 0 0 0 0 137,632 839,008 394,703 787,431 16,473,326Pemerintah* 001 - Peningkatan ProP RO Infrastruktur Pendukung Layanan Publik Digital 133,913 818,178 372,250 762,689 16,445,290 2,360,000 13,684,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 133,913 818,178 372,250 762,689 16,445,290 2,360,000 13,684,000 03.02.02.001 - Pusat Data Nasional 2 3.02.02.001 - Persentase instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN - - - - - - - - 1 Titik/Lokasi 1 Titik/Lokasi - - - - - - - - - - - - - - - - 0 Persentase instansi yang memanfaatkan ekosistem PDNRO Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 3 - - - - - 03.02.02.001 - OM Pusat Data Persentase Instansi K/L/Prov yang Terhubung Nasional dengan JIP 3.02.02.001 - OM Government Persentase Instansi K/L/Prov yang Terhubung RO RO 1 Titik/Lokasi 1 Unit 1 Titik/Lokasi 1 Unit 1 Titik/Lokasi 1 Unit 1 Titik/Lokasi 1 Unit 1 Titik/Lokasi 1 Unit 133,913 - 618,178 200,000 172,250 200,000 562,689 200,000 201,290 200,000 - - - - - - - - - - 133,913 - 618,178 200,000 172,250 200,000 562,689 200,000 201,290 200,0000 Cloud/PDNS dengan JIP 005 - Pengembangan dan ProP Pemanfaatan Aplikasi 3,719 17,331 20,454 22,741 25,036 0 0 0 0 0 3,719 17,331 20,454 22,741 25,036 Superplatform 03.02.02.005 - OMD Layanan Aplikasi Pemerintah Digital 3.02.02.005 - OM Pelayanan Publik Digital 06 - Pengembangan dan RO RO Jumlah Unit Aplikasi 1 Unit 5 Unit 7 Unit 1 Unit 8 Unit 1 Unit 9 Unit 2 Unit 10 Unit 2 Unit 3,606 113 17,190 141 20,284 169 22,538 203 24,792 244 - - - - - - - - - - 3,606 113 17,190 141 20,284 169 22,538 203 24,792 2440 Jumlah Portal Pelayanan Publik Digital yang diselenggarakan Komdigi 0 ProP RO Pemanfaatan Emerging Technology 0 3,500 1,500 2,000 - 2,000 - 3,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3,500 1,500 2,000 - 2,000 - 3,000 - 03.02.02.006 - PM terkait Jumlah Rancangan Peraturan Menteri tentang Roadmap Emerging TechnologiesRoadmap Emerging Technologies - - - 1 PM - - - - - 03.02.02.006 - Masterplan Jumlah rekomendasi kebijakan / masterplan yang dibuat 1 Rekomendasi KebijakanRO Pemanfaatan Teknologi Baru di Pemerintahan - - - - 1,000 - - - - - - - - - 1,000 - - - 03.02.02.006 - Pendampingan 4 Daerah 6 Daerah 4 Daerah 8 DaerahPersentase Daerah Kota Yang Menerapkan Use Case Kota CerdasRO Penyusunan Masterplan Provinsi Cerdas (Prov/Kab/Kota (Prov/Kab/Kota (Prov/Kab/Kota (Prov/Kab/Kota - 1,000 2,000 26,363 26,363 2,000 27,383 27,383 3,000 27,383 27,383 - - - - - - 1,000 2,000 26,363 26,363 2,000 27,383 27,383 3,000 27,383 27,383 ) ) ) ) 02 - Pengembangan dan KP Peningkatan Ekosistem Digital 02 - Indeks TDN Pilar Masyarakat* 21,645 21,645 26,363 26,363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,645 21,645 26,363 26,363 02 - Peningkatan Layanan ProP Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital 03.02.02.02 - Fasilitasi LiterasiRO RO Jumlah peserta fasilitasi literasi digital Jumlah peserta pelatihan literasi digital 300 orang - - - - - 14,688 - - - - - - - - - - - - - - - 14,688 - - - - -Digital 3.02.02.02 - Pelatihan Literasi Digital 3.02.02.02 - OM Sistem 0 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 16,157 16,157 16,157 16,157 16,157 16,157 16,157 16,157 0 Jumlah output terkait operasional pemeliharaan aplikasi platform SDM digitalRO KP Informasi Pengembangan SDM Digital Nasional 14 unit 14 unit 15 unit 16 unit 17 unit 6,957 10,206 1,000 10,206 1,000 11,226 1,000 11,226 1,000 - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - 6,957 10,206 1,000 10,206 1,000 11,226 1,000 11,226 1,000 02 - Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital 03 - Kapasitas pusat data per kapita* 1,47 W/Kapita 2,81 W/Kapita 4,18 W/Kapita 5,53 W/Kapita 6,87 W/Kapita 0 0 003 - Pengembangan Regulasi, ProP RO KP Kelembagaan, Tata Kelola, dan Pendanaan 0 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 03.02.02.003 - Rekomendasi Jumlah Rekomendasi kebijakan pengembangan data center dan cloud 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi kebijakankebijakan pengembangan data center dan cloud - - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000kebijakan kebijakan kebijakan 02 - Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital 04 - Indeks Ruang Digital Kondusif* 3 3,2 3,4 3,6 3,8 166,072 369,653 219,653 219,653 219,653 0 0 0 0 0 166,072 369,653 219,653 219,653 219,653 002 - Peningkatan Layanan ProP RO Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital 153,609 826 218,653 826 218,653 826 218,653 826 218,653 826 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 153,609 826 218,653 826 218,653 826 218,653 826 218,653 82603.02.02.002 - Pengawasan Persentase Tingkat Kepatuhan PSE lingkup privat per tahun terhadap UU ITE terkait Pendaftaran PSE 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 UnitPSE 03.02.02.002 - Layanan Jumlah PSrE yang lulus audit compliance dan mendapat pengakuan dan presentase pengawasan PSrE RO RO RO Pengakuan dan Pengawasan PSrE Indonesia 1 Layanan 1 Unit 1 Layanan 1 Unit 1 Layanan 1 Unit 1 Layanan 1 Unit 1 Layanan 1 Unit 826 826 826 826 826 - - - - - - - - - - - - - - - 826 826 826 826 826 03.02.02.002 - OM PSrE Induk Pemeliharaan dan Operasional Sistem PSrE Induk 12,000 31,870 12,000 30,000 12,000 30,000 12,000 30,000 12,000 30,000 12,000 31,870 12,000 30,000 12,000 30,000 12,000 30,000 12,000 30,000 03.02.02.002 - Sistem Pemeliharaan dan Operasional Sistem Pemblokiran Konten Internet IlegalPenanganan dan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Penanggulangan Konten Ilegal 03.02.02.002 - Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Jumlah Penyedia Jasa Telekomunikasi yang Tata Kelola PSE dan Transaksi Dipasang Perangkat TKPPSE PSE RO 1 Lembaga 1 Unit 1 Lembaga 1 Unit 1 Lembaga 1 Unit 1 Lembaga 1 Unit 1 Lembaga 1 Unit 24,174 15,000 15,000 15,000 15,000 - - - - - 24,174 15,000 15,000 15,000 15,000 03.02.02.002 - OM Sistem RO Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE Jumlah Sistem yang Dioperasikan 83,913 12,462 160,000 151,000 160,000 1,000 160,000 1,000 160,000 1,000 - - - - - 83,913 12,462 160,000 151,000 160,000 1,000 160,000 1,000 160,000 1,000 003 - Pengembangan Regulasi, ProP Kelembagaan, Tata Kelola, dan Pendanaan 0 0 0 0 0 03.02.02.003 - Kebijakan 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasiRO RO Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun - - 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - terkait pengentasan judi online kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan 03.02.02.003 - Operasionalisasi Jumlah lembaga yang dilaksanakan 1 Lembaga 1 Lembaga - - - 12,462 150,000 12,462 150,000Kelembagaan PDP operasionalisasinya
7. 1.Indeks TDN pilar Pemerintah*
8. 2.Indeks TDN Pilar Masyarakat*
9. 3.Kapasitas Pusat Data per Kapita*
10. 4.Indeks Ruang Digital Kondusif* 02 - Pengembangan dan KP Peningkatan Ekosistem Digital 9,230 11,625 12,425 18,070 19,862 0 0 0 0 0 9,230 11,625 12,425 18,070 19,862 ꢀꢀ ꢂꢊ Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 - Peningkatan ProP Infrastruktur Pendukung Layanan Publik Digital 3,950 5,225 5,825 11,270 12,862 0 0 0 0 0 3,950 5,225 5,825 11,270 12,862 03.02.02.001 - Penyelenggaraan Jaringan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Jaringan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana RO - - - - 125 Kab/Kota 125 Kab/Kota 125 Kab/Kota 264 Kab/Kota 125 Kab/Kota - - 125 125 138 - - - - - 0 0 125 125 138 03.02.02.001 - OM Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Jumlah OM Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana RO RO - - - - 4,895 1,650 5,924 1,800 - - - - - - - - - - 0 0 0 4,895 1,650 5,924 1,800 03.02.02.001 - Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kebencanaan 2 Lembaga 3 Unit 2 Lembaga 3 Unit 2 Lembaga 3 Unit 2 Lembaga 3 Unit 2 Lembaga 3 Unit 1,250 1,375 1,500 1,250 1,375 1,500 03.02.02.001 - Sistem Informasi Kebencanaan (OM) 03 - Pengembangan Regulasi, RO Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan (OM) 2,700 3,080 3,850 1,000 4,200 1,000 4,600 1,000 5,000 1,000 - - - - - 2,700 3,080 3,850 1,000 4,200 1,000 4,600 1,000 5,000 1,000 0 ProP Kelembagaan, Tata Kelola, dan Pendanaan 0 0 0 0 0 03.02.02.003 - Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Jumlah Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana RO 1 Perpres - - - - - - - 880 - - - - - - - - - 880 0 0 0 0 03.02.02.003 - Rekomendasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan terkait Siskomnas PMPB 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi KebijakanRO RO Kebijakan Peta Jalan terkait Siskomnas PMPB 2,200 - - - - - - - - - - - - - - 2,200 0 0 0 0 0Kebijakan 03.02.02.003 - Rekomendasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Pengguna Perangkat Dalam Negeri 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakankebijakan perlindungan pengguna perangkat digital - - 2,200 - 1,000 5,400 3,000 1,000 5,600 3,000 1,000 5,800 3,000 1,000 6,000 3,000 1,000 5,400 3,000 1,000 5,600 3,000 1,000 5,800 3,000 1,000 6,000 3,000 Kebijakan Kebijakan Kebijakan 005 - Pengembangan dan ProP RO Pemanfaatan Aplikasi Superplatform 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2,200 0 03.02.02.005 - Fasilitasi Jumlah Fasilitasi integrasi K/L/D dengan Layanan Panggilan Darurat 112integrasi K/L/D dengan Layanan Panggilan Darurat 112 - 50 Lembaga 26 Kab/Kota 50 Lembaga 26 Kab/Kota 50 Lembaga 26 Kab/Kota 50 Lembaga 26 Kab/Kota 03.02.02.005 - Kab/Kota yang Jumlah Kab/Kota yang Sudah Terintegrasi Layanan Panggilan Darurat 112 dan Sistem Informasi Bencana Sudah Terintegrasi Layanan Panggilan Darurat 112 dan Sistem Informasi Bencana RO PP 26 Kab/Kota 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 - - - - - 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 06 - Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan lntelektual 1 2 . Pertumbuhan PDB subsektor aplikasi dan gim . Pertumbuhan ekspor subsektor aplikasi dan04 - Penguatan EkosistemKP ProP RO gim 0 0 - 17,000 17,000 17,000 19,000 19,000 19,000 21,000 21,000 21,000 23,000 23,000 23,000 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 17,000 17,000 17,000 19,000 19,000 19,000 21,000 21,000 21,000 23,000 23,000 23,000 Aplikasi dan Gim 3. Jumlah tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim 02 - Pengembangan Pendidikan Subsektor Aplikasi dan Gim Pengembangan dan pertumbuhan industri gim melalui penyediaan berbagai layanan dan sumber daya, seperti pelatihan, pendampingan bisnis, mentoring, akses ke teknologi, serta jaringan kolaborasi dengan pelaku industri. 40 Daerah 40 Daerah 40 Daerah 25 Daerah03.06.04.02 - Akselerator dan - (Prov/Kab/Kota (Prov/Kab/Kota (Prov/Kab/Kota (Prov/Kab/Kotainkubator gim ) ) ) ) ꢀꢀ ꢃꢂ Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) 2026 2027 2028 ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas PP 19 - Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan Laki-Laki: ,62; Perempuan: Laki-Laki: 3,65; Perempuan: 3,64 Laki-Laki: 3,68; Perempuan: 3,68 Laki-Laki: 3,71; Perempuan: 3,72 Laki-Laki: 3,74; Perempuan: 3,76 03 - Peningkatan Partisipasi 3KP Aktif Perempuan di Ekonomi 03 - Indeks Literasi Digital Ketenagakerjaan 0 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 3,60 001-Perluasan Kesempatan ProP RO Kerja dan Pemajuan Kewirausahaan Perempuan - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,00004.19.03.001 - Fasilitasi litersi Jumlah peserta pelatihan literasi digital kelompok - 200.000 orang 200.000 orang 200.000 orang 200.000 orangdigital untuk kelompok rentan rentan ꢀꢀ ꢃꢃ Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri PP 05 - Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global 03 - Peningkatan Daya Saing KP SDM dan Penyedia Jasa Logistik 02 - Pertumbuhan sektor Pos Logistik* 9,5% 10% 10,5% 11% 11,5% 2,251 7,000 7,000 7,360 0 0 0 0 0 0 2,251.32 7,000 7,000 7,359.87 0 02 Peningkatan Produktivitias ProP dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik 2,251 7,000 7,000 7,360 0 0 0 0 0 0 2,251.32 7,000 7,000 7,359.87 0 05.03.03.02 - Layanan Publik Persentase Penanganan Pengajuan Proses Perizinan PosRO KP 100% 100% 100% 100% - 2,251.32 7,000 7,000 7,359.87 - - - - - - 2,251.32 7,000 7,000 7,359.87 0Bidang Pos 05 - Peningkatan Ekspor Jasa 01 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, 2,82 Miliar USD 3,12 Miliar USD 3,41 Miliar USD 3,71 Miliar USD 4,01 Miliar USD 70,699 31,526 34,279 37,307 40,638 0 0 0 0 0 70,699 31,526 34,279 37,307 40,638dan Produk Kreatif dan informasi* 004 - Penguatan SDM dan ProP RO Pendampingan Pengembangan Perdagangan Jasa A 0 - 4,000 1,000 4,000 1,000 4,000 1,000 4,000 1,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 4,000 1,000 4,000 1,000 4,000 1,000 4,000 1,000 05.05.05.004 - Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Pengembangan data center dan cloudPengembangan data center dan cloud - - 1 Industri 1 Layanan 1 Industri 1 Layanan 1 Industri 1 Layanan 1 Industri 1 Layanan 05.05.05.004 - Layanan perizinan spektrum frekuensi radio, SOR, Sertifikasi Jumlah Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio dan sertifikasi alatRO - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - - 0 1,000 1,000 1,000 1,000 Perangkat, Data Center, Cloud dan/atau perangkat digital dan Telekomunikasi Khusus 05.05.05.004 - Layanan Pengujian Perangkat Digital 5.05.05.004 - Fasilitasi RO RO Jumlah Laporan Hasil Uji - - 1 Layanan 1 Industri 1 Layanan 1 Industri 1 Layanan 1 Industri 1 Layanan 1 Industri - - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - - - - - - - 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 Jumlah Lembaga yang Terfasilitasi Pengujian untuk Inovasi dan Pengembangan Perangkat Digital Dalam Negeri Pengujian untuk Inovasi dan Pengembangan Perangkat Digital Dalam Negeri 005 - Promosi Ekspor Jasa dan ProP RO Pendampingan Pengembangan Perdagangan Jasa A 70,699 67,699 - 27,526 - 30,279 - 33,307 - 36,638 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 70,699 67,699 - 27,526 - 30,279 - 33,307 - 36,638 - Total jumlah startup digital yang diakselerasi disesuaikan dengan fase startup dan sektor/industri prioritas 05.05.05.005 - Fasilitasi Digital 7 Startup - - - - -Technopreneur Total jumlah startup digital yang diakselerasi diseuaikan dengan fase startup dan sektor/industri prioritas 05.05.05.005 - Startup Digital 150 Startup Digital 150 Startup Digital 150 Startup Digital 150 Startup DigitalRO 27,526 30,279 33,307 36,638 - - - - - 27,526 30,279 33,307 36,638Terakselerasi Peningkatan daya saing dan percepatan pertumbuhan industri gim nasional melalui berbagai bentuk dukungan, seperti inkubasi, mentorship, akses infrastruktur, business matchmaking, serta promosi ke pasar global. 05.05.05.005 - FasilitasiRO 20 Startup - - - - 3,000 - - - - - - - - - 3,000 - - - -Akselerasi Startup Game ꢀꢀ ꢃ Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP 04 - Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 01 - Meningkatnya Peran Wilayah Metropolitan KBI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 02 - Meningkatnya Peran Wilayah Metropolitan KTI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 01 - Pembangunan WilayahKP 0 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000Metropolitan 05 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang 7 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar 8 - Peningkatan Kualitas ProP ProP 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 5000 0 ProP ProP RO Wilayah Metropolitan Banjarmasin 0 0 - 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 500 500 500 500 500 500 500 50009 - Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar 4 Daerah 4 Daerah 4 Daerah 8 Daerah06.04.01 - Pendampingan Persentase Daerah Kota Yang Menerapkan Use Case Kota Cerdas - (Prov/Kab/Kota (Prov/Kab/Kota (Prov/Kab/Kota (Prov/Kab/Kota 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000Smart City - Pusat ) ) ) ) ꢀꢀ ꢃꢄ Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029 KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS TARGET 2027 ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) TOTAL (dalam juta rupiah)PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)Level 2025 2026 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan PP 03 - Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum 01 - Tingkat implementasi keadilan restoratif 02 - Penerapan dan dalam penegakan hukum 02 - Persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata KP 510 1,021 1,361 1,531 1,701 0 0 0 0 0 510 1,021 1,361 1,531 1,701Penegakan Hukum 01 - Penerapan dan Penegakan Hukum Pidana Terpadu dengan Dukungan TI dan Berperspektif Restoratif ProP RO 510 510 1,021 1,021 1,361 1,361 1,531 1,531 1,701 1,701 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 510 510 1,021 1,021 1,361 1,361 1,531 1,531 1,701 1,701 07.03.02.01 - Sistem Peradilan Sistem yang menghubungkan peradilan pidana berbasis teknologi informasi antar instansi pusat 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem InformasiPidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi PP KP 10 - Pemerintah Digital 02 - Penguatan Teknologi Pemerintah Digital 1 - Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital 7.10.02.01 - Jaringan Intra Pemerintah 7.10.02.01 - PM 01 - Persentase Instansi K/L/Prov yang Terhubung dengan JIP* 90% 92% 94% 96% 100% 5,401 5,401 4,151 5,901 5,901 4,151 5,151 5,151 4,151 4,151 4,151 4,151 4,151 4,151 4,151 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 5,401 5,401 4,151 5,901 5,901 4,151 5,151 5,151 4,151 4,151 4,151 4,151 4,151 4,151 4,151 0ProP RO 0 Persentase Instansi K/L/Prov yang Terhubung dengan JIP 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 0 1 Peraturan Menteri (Kumulatif) Jumlah Peraturan Menteri yang dibuat dan ditetapkan 1 Peraturan MenteriRO RO Penyelenggaraan Pusat Data Nasional - - - - 1,000 - 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000 - - - - - 07.10.02.01 - PM Standar Teknis Prosedur Pembangunan Jumlah Peraturan Menteri yang dibuat dan dan Pengembangan Aplikasi SPBE 1 Peraturan Menteri - - - - 1,000 1,000ditetapkan 1 Peraturan Menteri07.10.02.01 - PM Manajemen Jumlah Peraturan Menteri yang dibuat dan ditetapkan 1 Peraturan MenteriRO Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE - - - 250 750 - - - - - - - - 250 750 - - - (Kumulatif) 02 - Penguatan Teknologi Pemerintah Digital 2 - Penguatan Aplikasi Pemerintah Digital 7.10.02.02 - Sistem 02 - Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP*KP 5% 7% 9% 12% 15% 5,500 5,825 6,150 6,475 7,696 0 0 0 0 0 5,500 5,825 6,150 6,475 7,696 0ProP 5,500 5,825 6,150 6,475 7,696 0 0 0 0 0 5,500 5,825 6,150 6,475 7,696 0 Penyediaan sistem interoperabilitas antar IPPD dan pengembangan SPLP 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem InformasiRO RO Penghubung Layanan Pemerintah 2,000 3,500 2,025 3,800 2,050 4,100 2,075 4,400 2,128 5,568 - - - - - - - - - - 2,000 3,500 2,025 3,800 2,050 4,100 2,075 4,400 2,128 5,568 07.10.02.02 - OM Sistem Kegiatan Operasional dan pemeliharaan SPLP kepada IPPDPenghubung Layanan Pemerintah (SPLP) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 04 - Transformasi Digital 001 - Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publikKP 2,823 7,091 14,004 16,804 20,165 0 0 0 0 0 2,823 7,091 14,004 16,804 20,165Layanan Publik Prioritas 01 - Pengembangan Layanan Publik Prioritas berbasis Digital 7.10.04.01 - Portal Pelayanan Sistem portal terpadu untuk berbagai layanan publik ProP RO 2,823 2,823 0 7,091 7,091 0 8,509 8,509 5,495 10,211 10,211 6,593 12,253 12,253 7,912 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2,823 2,823 0 7,091 7,091 0 8,509 8,509 5,495 10,211 10,211 6,593 12,253 12,253 7,912 0 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem InformasiPublik 3 - Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan prioritas yang akan dikerjakan oleh Govtech Peruri 0ProP 0 0 0 0 0 Portal terpadu untuk keperluan administrasi pemerintah yang akan dikerjakan oleh Govtech Peruri 07.10.04.03 - Portal Layanan 1 Sistem Informasi 1 Sistem Informasi 1 Sistem InformasiRO - - - - 5,495 6,593 7,912 - - - - - - - 5,495 6,593 7,912Administrasi ꢀꢀ ꢂꢃ Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Undang-undang 1 Rancangan Undang-Undang Berdasarkan kajian oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun anggaran 2023, Direktorat Jenderal · Komisi Informasi Pusat 2025: Penyusunan RUU dan pembahasan PAK.tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ada permasalahan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Komunikasi Publik dan Media · Biro Humas/ Komunikasi Publik (UU KIP) yang teridentifikasi dari aspirasi para pemangku kepentingan, mulai dari Komisi Informasi, PPID pada badan publik K/L, sampai dengan jaringan LSM yang menggunakan UU KIP (Freedom of (Direktorat Informasi Publik) Publik di K/L · Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota · Kementerian PPN/Bappenas · Kementerian Koordinator bidang Polkam 2026: Penyelarasan NA dan RUU & Harmonisasi RUU.Keterbukaan Informasi Publik Information Network Indonesia/FOINI). Beberapa permasalahan yang teridentifikasi berada pada tataran norma yang diatur dalam UU KIP, misalnya ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) atau kuasi eksekutif sehingga penyelesaian sengketa informasi publik banyak terhambat. 2027: Harmonisasi RUU dan kesiapan teknis untuk Prolegnas Prioritas.· Kementerian PAN/RB Dalam perkembangannya, terdapat permohonan informasi yang dilakukan dengan itikad yang tidak baik (vexatious request). Permohonan seperti ini membebani badan publik karena jumlahnya yang terlalu banyak dan mengalihkan fokus dari permintaan informasi yang lebih substansial. Struktur UU KIP yang ada belum mempertimbangkan sikap terhadap vexatious request. Selain itu, perkembangan lanskap informasi publik dan badan publik menyebabkan definisi serta ruang lingkup keduanya perlu ditinjau ulang. UU KIP juga beberapa kali telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak. . Kementerian Keuangan . Kementerian Hukum 2028: Masuk Prolegnas Prioritas, Pembahasan di DPR, dan Penetapan RUU. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, terdapat lima tipologi permasalahan pelaksanaan UU KIP, sebagai berikut: - Kekosongan pengaturan, seperti ketiadaan pengaturan persyaratan dan prosedur permohonan informasi yang dibutuhkan, dan pengaturan tata cara uji konsekuensi yang lebih terperinci dan terukur. Pengaturan yang ada memiliki jangkauan yang terbatas, seperti definisi dan ruang lingkup pemohon- informasi dan badan publik. - Pengaturan yang sulit diimplementasikan, seperti klasifikasi informasi yang cenderung tidak sederhana, menyulitkan kepatuhan badan publik, dan menyulitkan bagi pembacaan pemohon informasi. - Pengaturan yang sumir dan mempersulit efektivitas implementasi, seperti permasalahan desain Komisi Informasi yang kedudukan dan kewenangannya sumir, tumpang tindih dengan fungsi pemerintah, dan perlu penguatan independensi dan instrumen untuk mengefektifkan kewenangan. - Implementasi semata bukan normatif, beberapa permasalahan lain dalam naskah akademik bersifat permasalahan pelaksanaan semata tidak berkaitan dengan kebutuhan revisi norma dalam UU KIP. Pihak lain seperti Komisi Informasi Pusat dan FOINI telah melaksanakan kajian terhadap UU KIP. Hasil kajian menunjukkan kebutuhan untuk melaksanakan revisi terhadap UU KIP. Hasil kajian diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik untuk dilakukan sintesis dalam Naskah Akademik revisi UU KIP. .Kementerian Komdigi: Sekretariat Jenderal Biro Hukum 2026: penyusunan Naskah Akademik dan DIM - 2027: Ditjen Ekosistem Digital: Sekretariat Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Penyusunan Rancangan Revisi Undang-Undang 2028: Pembentukan dan Pembahasan dalam PAK - UU Pos yang berlaku saat ini (UU No. 38 tahun 2009 tentang Pos) disusun sebelum era ekonomi digital/ e-commerce. Perubahan lanskap teknologi, kebutuhan masyarakat, serta persaingan global menuntut penyesuaian regulasi untuk menjawab tantangan baru. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran) - - Direktorat Pos dan Penyiaran Direktorat Pengendalian 2 Rancangan Revisi UU Pos Ekosistem Digital 2029: Pembahasan di DPR dan penyelesaian revisi UU Pos .Kementerian koordinator bidang Hukum. *penyelesaian tergantung DPR . . . Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan Kementerian Keuangan karena RUU ini merupakan inisiatif DPR ꢀꢀ ꢂꢄ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Peraturan Pemerintah Setjen Kementerian Komdigi: - Biro Hukum Ditjen Infrastruktur Digital: Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital Direktorat Penataan - - - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Direktorat Jenderal Ekosistem Standardisasi Infrastruktur
a.Ketentuan terkait bentuk kerja sama penggunaan slot multipleksing perlu disesuaikan sebagai dampak Putusan MA yang membatalkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
b.Penyesuaian terhadap penyelenggaraan penyiaran saat ini dengan merubah ketentuan terkait peluang usaha 1 Pemerintah Nomor 46 Tahun Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran) Digital 2027 2021 tentang Pos, - Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital - Direktorat Pengendalian dan Infrastruktur Digital Telekomunikasi, dan Penyiaran
c.Penyesuaian ketentuan teknis penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain terkait Hak Labuh SKKL Ditjen Ekosistem Digital: - Sekretariat Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Direktorat Pos dan- Penyiaran 2024: Ditargetkan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi. Stakeholder Internal Pemerintah · Kementerian · Lembaga/Badan Stakeholder Eksternal Pemerintah · Praktisi, pelaku usaha dan asosiasi Terdapat kebutuhan akan peraturan turunan sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di antaranya terkait Pasal 46 (pejabat/petugas pelindungan data pribadi), Pasal 49 (transfer), Pasal 50 (pengenaan sanksi), dan Pasal 58 (peran pemerintah). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 2025: 2 Fasilitasi pembahasan harmonisasi di Kementerian Hukum sampai ditetapkan Presiden. 34 ayat (3), Pasal 48 ayat (5), Pasal 54 ayat (3), Pasal 56 ayat (5), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 61 Pelindungan Data Pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. · Masyarakat sipil · Akademisi 2026: Bimtek peraturan RPP PDP Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 17, Pasal 18A dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah perlu menyusun Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 2025 Kajian dan rekomendasi kebijakan · Kementerian Hukum dan HAM . · Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Kementerian Komdigi Kementerian Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital) 2026 Selanjutnya, terdapat beberapa pasal tindak lanjut pengajuan izin prakarsa revisi PP 71/2019 pada tahun Rekomendasi dan penyusunan draft Negara 3 Pemerintah Nomor 71 Tahun 2024 yang terkait dengan topik penguatan Tata Kelola Data Penyelenggaraan Sistem Elektronik, meliputi: 019 tentang - Pasal 14 (PDP) Penyelenggaraan Sistem dan - Pasal 20 (Penempatan Data dan Klasdat PSE Publik) Transaksi Elektronik - Pasal 21 (Penempatan Data PSE Privat) · · · · Sekretariat Kabinet Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia 2 2027 PAK dan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi Badan Siber dan Sandi - - - Pasal 24 (Keamanan Informasi) Pasal terkait Fasilitas Infrastruktur Pasal 100 (Sanksi Administratif) Negara. ꢀꢀ ꢂꢅ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 2 1 026: . Melakukan kajian rekomendasi kebijakan terkait ekosistem digital 2027
1. 2.Melakukan kajian naskah · Komisi Pengawas Persaingan akademik Rancangan Usaha Direktorat Jenderal Ekosistem · Kementerian Perdagangan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Digital. 2028:
2. 1.Ditargetkan pembahasan PAK (Panitia antar Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Ekosistem Digital Indonesia Diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sesuai amanat Pasal 40A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Digital (Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital) · Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat 4 · Masyarakat (konsumen Kementerian). Indonesia) 2. Perumusan materi muatan kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Digital. 2029:
3. 1.Harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Berdasarkan kajian oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun anggaran 2023, terdapat permasalahan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang teridentifikasi dari aspirasi para pemangku kepentingan, mulai dari Komisi Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik Kementerian/Lembaga, sampai dengan jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menggunakan UU KIP (Freedom of Information Network Indonesia/FOINI). · · Komisi Informasi Pusat Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota · Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Revisi UU KIP Direktorat Jenderal 2028-2029: Penyusunan Kajian dan draf RPP. 5 Komunikasi Publik dan Media · Kementerian PPN/ Bappenas (Direktorat Informasi Publik) · Kementerian Koordinator bidang Polkam · Kajian menyimpulkan perlunya revisi atas UU KIP dan secara spesifik terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP 61/2010) yang masih berlaku saat ini. Beberapa masalah yang telah diidentifikasi terkait pengaturan lebih ketat atas jangka waktu dalam pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa, serta pengaturan detail lain seperti rincian jenis informasi publik yang diatur dalam PP 61/2010. Kementerian PAN/RB Kementerian Hukum. ꢀꢀ ꢂꢆ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Setjen Kementerian Komdigi: - Biro Hukum Ditjen Infrastruktur Digital: Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital - Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital -
a.Dampak atas Putusan MA yang membatalkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, bahwa LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang artinya norma wajibnya hilang. Sehingga penggunaan slot multipleksing perlu diatur untuk melindungi hak layanan program siaran yang bekerja sama dengan penyelenggara multipleksing.
b.Untuk mengakomodir kendala-kendala dalam penyelenggaraan penyiaran, serta penyesuaian dengan perkembangan regulasi dalam rangka pemanfaatan teknologi penyiaran berbasis digital, seperti radio digital dan platform lainnya. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun Direktorat Jenderal Ekosistem - Direktorat Penataan 6 Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran) Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital 2028 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
c.Penyesuaian pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap isi siaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran seharusnya menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bukan Menteri. - Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Direktorat Pengendalian dan- Infrastruktur Digital Peraturan Presiden Kementerian Komdigi: Sekretariat Direktorat Jenderal Infra Digital Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Komdigi Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital Direktorat Strategi
a.Berlakunya peraturan perundang- undangan mengatur tentang bangunan gedung yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menciptakan nomenklatur baru dari perizinan membangun gedung yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta adanya perubahan-perubahan yang mendasarinya.
b.Peraturan yang berlaku saat ini tentang Menara Telekomunikasi diatur secara umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Pasal 22) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Pasal 20) Infrastruktur Digital) sebagai “Infrastruktur Pasif”, yang artinya belum ada pedoman secara khusus tentang ketentuan teknis pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi tower provider dan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan daerahnya 2025 : melakukan kajian dan menyiapkan draft RPerpres Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Sektor Telekomunikasi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Akselerasi Kebijakan Infrastruktur Digital 2026: pengusulan ke dalam Progsun dan pembahasan 1 K/L terkait: RPerpres Kementerian Dalam Negeri Kementerian PUPR Kementerian ATR/BPN Kementerian Koordinator 2027: pembahasan RPerpres dan penetapan RPerpres masing-masing, sehingga kekosongan ini berimplikasi pada terdapatnya peraturan daerah yang dinilai tidak berimbang antara kebutuhan konektivitas masyarakat dengan regulatory cost yang tinggi. bidang Polkam Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Kementerian Koordinator bidang Marinves Kementerian PAN-RB (Pemrakarsa) · 2024: RPerpres telah disampaikan ke KemenPAN-RB pada bulan Mei 2024. · · Kementerian Komdigi Kementerian Sekretariat Direktorat Jenderal Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Pelindungan Data Pribadi Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengenai pembentukan lembaga yang menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, mempertimbangkan Ketentuan Peralihan UU PDP terkait efektif berlakunya ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan UU PDP pada dua tahun setelah UU PDP diundangkan, yakni pada Oktober 2024. Negara Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital) · Kementerian Hukum · Kementerian Keuangan · BSSN · · 2 2025: Fasilitasi pembahasan di KemenPAN-RB dan harmonisasi di Kemenkum sampai di tetapkan Presiden Tahun 2025. Sekretariat Kabinet Kementerian/Lembaga terkait lainnya ꢀꢀ ꢂꢇ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Penyusunan RPerpres SKPN berangkat dari permasalahan sebagai berikut: - Beberapa kebijakan pemerintah tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga mengakibatkan kebingungan dan kerancuan informasi di kalangan masyarakat, serta menimbulkan anggapan bahwa aspirasi publik tidak didengarkan - Penggunaan media, terutama media sosial pemerintah belum maksimal untuk mencapai efektivitas Internal: Biro Humas Kementerian Komdigi komunikasi publik - - · belum adanya standardisasi kelembagaan komunikasi publik, terutama di K/L terbatasnya sumber daya komunikasi publik di Badan Publik Negara, baik dalam hal anggaran, SDM, · Direktorat di Ditjen KPM maupun teknologi adanya kekosongan regulasi komunikasi publik di Indonesia, karena saat ini regulasi yang ada bersifat parsial dan tidak sistemik. - Eksternal: · Biro Humas/ Komunikasi Direktorat Jenderal Rancangan Peraturan Publik di K/L · Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten 2025: Praktik saat ini, pengelolaan komunikasi publik oleh pemerintah mengacu pada keberadaan Instruksi Presiden Komunikasi Publik dan Media 3 Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada 2025. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (Inpres 9/2015). Berdasarkan evaluasi implementasi Inpres 9/2015 tersebut, publik lebih dimaknai sebagai entitas pasif ketimbang aktif dalam komunikasi publik, sehingga layanan komunikasi dan layanan masyarakat terabaikan. Pendekatan komunikasi publik yang dilakukan cenderung top down ketimbang bottom up. Kondisi ini mencerminkan fokus yang sempit hanya pada diseminasi informasi, citra dan reputasi pemerintah saja, sedangkan kepercayaan dan dukungan publik terabaikan (Direktorat Komunikasi Publik) /Kota · Kementerian PPN/Bappenas · Kementerian Sekretaris Negara · Kementerian Koordinator bidang Polhukam Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPerpres SKPN) berusaha menguatkan komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) · Sekretaris Kabinet 2025-2045. Salah satu aspek penting adalah yang akan diatur dalam RPerpres SKPN tersebut adalah proses komunikasi strategis, komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, serta akuntabilitas komunikasi publik pada tingkat nasional. a.Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik yang rawan bencana dengan jumlah korban jiwa dan kerugian ekonomi yang signifikan.
b.Amanah konstitusi pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam kondisi darurat seperti bencana, kedaruratan medis, dan keamanan.
c.Dalam situasi bencana, waktu sangat krusial; sistem komunikasi yang cepat dan andal dibutuhkan untuk menyebarkan informasi kepada pihak terkait demi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kondisi saat ini, sistem komunikasi yang ada masih bergantung pada jaringan konvensional, tidak terintegrasi dan tidak efisien dalam mendukung koordinasi saat bencana. Selain itu, Sistem komunikasi seperti radio, K/L/D/I terkait: Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian PUPR Kementerian Kesehatan Kementerian ESDM Kementerian PMK Kementerian Polkam Kementerian LHK Kepolisian RI Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Direktorat Jenderal 2025: melakukan pembahasan kembali dengan K/L terkaitinformasi bencana, dan layanan darurat 112 belum terintegrasi, sehingga menghambat efektivitas koordinasi Infrastruktur Digital antar lembaga terkait. 4 (Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital) Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
d.Dengan adanya permasalahan tersebut, International Telecommunication Union (ITU) merekomendasikan pengembangan sistem komunikasi terpadu untuk keperluan Public Protection and Disaster Relief (PPDR). Konsep Siskomnas PMPB dirancang untuk mengintegrasikan sistem komunikasi radio, penyampaian informasi bencana, dan layanan 112; membangun jaringan broadband khusus serta pusat pengendali (command center).
e.Siskomnas PMPB mencakup tiga sistem, yang kondisi eksisting dan rencana pengembangannya adalah sebagai berikut: 2026: penetapan RPerpres TNI BMKG BNPB BASARNAS Sistem Penyampaian Informasi PMPB/ Early Warning System (EWS) Sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Sistem Komunikasi Radio PMPB K/L terkait: Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan Kementerian Kelautan dan 2026: melakukan kajian dan menyiapkan draft RPerpres Data center berperan penting dalam menangani trafik data dan konten sehingga layanannya dapat diakses oleh pengguna internet. Data center ini dapat digunakan untuk banyak tujuan baik hanya sekedar keperluan web hosting, penyimpanan data, cloud computing, bahkan hingga penerapan AI. Data center ini berkaitan erat dengan SKKL sebagai gateway data ke/dari luar negeri. Lokasi data center ke depan diharapkan terdistribusi di beberapa wilayah Indonesia untuk meminimalkan delay dalam mengakses layanan maupun sebagai kehandalan/ketangguhan penyediaan layanan. Saat ini belum ada peta jalan atas infrastruktur data center maupun SKKL sehingga penanganan rencana investasi data center maupun SKKL masih ditangani sebagai case-by-case. Perikanan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan dan Pengembangan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital) Kementerian BUMN Kementerian PUPR Kementerian ATR/BPN Kementerian Koordinator 2027: pengusulan ke dalam Progsun dan pembahasan RPerpres 5 Infrastruktur Data Center dan Sistem Komunikasi Kabel Laut bidang Polhukam Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Kementerian Koordinator bidang Marinves 2028: pembahasan RPerpres dan penetapan RPerpres ꢀꢀ ꢂꢈ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Penyusunan Peraturan Menteri tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) dilatarbelakangi oleh perlunya pembaruan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022. Regulasi tersebut belum mengakomodasi hasil World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) yang telah dituangkan dalam Radio Regulations (RR) Edisi 2024, serta belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan nasional terkini terkait penggunaan spektrum frekuensi radio. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan baru, pemerintah perlu segera mengadopsi perubahan perencanaan penggunaan spektrum nasional berdasarkan hasil WRC-23, termasuk pita 2,6 GHz untuk layanan IMT, pita 6 GHz untuk pengembangan Wi-Fi, serta beberapa pita HF (seperti 5228–5238 kHz dan 13870–13884,5 kHz) untuk mendukung komunikasi radio perikanan. Di samping itu, kebutuhan untuk memperkuat proteksi pita dinas satelit dari interferensi dinas lain, seperti di pita 3, 6, 7, dan 10 GHz, juga menjadi pertimbangan penting. Pemanfaatan pita satelit untuk keperluan baru seperti Earth Stations in Motion (ESIM), FSS Command and Non-Payload Communications (CNPC), serta penambahan pita baru untuk FSS seperti di rentang 17 GHz menuntut penyesuaian segera pada alokasi nasional. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 1 2025 Berbagai kajian yang telah dilakukan, termasuk pembahasan dalam forum internasional seperti WRC, APG, dan AWG, menjadi dasar dalam menentukan alokasi yang sesuai dengan kepentingan nasional. Meski tidak semua isu global langsung diadopsi, pemilihan alokasi mempertimbangkan kondisi yang ada, tren teknologi, kesiapan industri, dan infrastruktur dalam negeri. Standardisasi Infrastruktur Digital) Revisi ini tidak hanya menyangkut substansi alokasi, tetapi juga perbaikan struktur dan redaksional dokumen agar lebih mudah dipahami, termasuk oleh kalangan non-teknis. RPM TASFRI diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat, mendorong efisiensi penggunaan spektrum, memberikan kepastian hukum, serta mendorong investasi. Urgensi harmonisasi semakin penting mengingat siklus empat tahunan WRC. Hasil WRC-23 yang telah dipublikasikan dalam RR 2024 perlu segera diadopsi agar regulasi Indonesia tetap relevan dan responsif terhadap dinamika global. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 13 mengatur bahwa Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dan melalui sistem Rancangan Peraturan Menteri satelit, baik melalui analog maupun digital. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Komunikasi dan Informatika (PP) Nomor 46 Tahun 2021. Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, yang mendefinisikan media penyiaran terkait Penggunaan Spektrum diantaranya melalui media satelit, maka perlu disusun regulasi yang mengatur kebijakan spektrum frekuensi Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran) 2 2026 Frekuensi Radio untuk Penyiaran berbasis Media Satelit radio penyiaran berbasis media satelit. Regulasi ini akan menjadikan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit (RPM Satelit) yang sedang disusun tahun 2024 sebagai ketentuan umum dan akan mengatur khusus penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran berbasis satelit. Diharapkan dengan aturan ini akan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan hiburan dari penyiaran, terutama lokasi-lokasi yang selama ini belum dijangkau dengan media terestrial. Infrastruktur Digital Kondisi mobile broadband Indonesia saat ini sangat tertinggal terutama di wilayah ASEAN dimana Indonesia berada di peringkat ke-9 dari 10 negara ASEAN dalam hal kecepatan unduh mobile broadband. Pita frekuensi radio 2,6 GHz merupakan salah satu frekuensi mid-band dengan ekosistem 5G terbaik kedua secara global setelah pita frekuensi radio 3,5 GHz. Penyediaan pita frekuensi radio mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz sangat penting untuk mendukung peningkatan implementasi 5G di Indonesia termasuk meningkatkan daya saing bangsa di ASEAN hingga global. Dengan adanya pita frekuensi radio 2,6 GHz akan mendukung tercapainya target kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (mobile broadband) sebesar 100 Mbps pada tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Regulasi yang mengatur alokasi pita frekuensi radio 2,6 GHz terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI), pada catatan kaki INS 26 bahwa pita frekuensi 2500-2520 MHz dan 2670–2690 diutamakan untuk implementasi sistem International Mobile Telecommunications (IMT) dan INS 27 bahwa Pita frekuensi radio 2520–2670 MHz diutamakan untuk implementasi sistem International Mobile Telecommunications (IMT) sejak 1 Januari 2025. Sebelumnya digunakan untuk Broadcasting Satellite Service (BSS) sampai dengan 31 Desember 2024. Diharapkan dengan adanya regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita Frekuensi 2,6 GHz dapat melaksanakan percepatan transformasi digital kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
1. 1.Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital 3 2025 Standardisasi Infrastruktur Digital) ꢀꢀ ꢀ ꢉ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Regulasi terkait penggunaan Spektrum Frekuensi Radio telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Namun dalam perkembangannya, perlu dilakukan pemutakhiran substansi terkait bisnis proses perizinan, ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio, dan penanganan Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Penyelenggaraan (PNBP BHP) Frekuensi Radio dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Perlunya dilakukan simplifikasi regulasi mengingat saat ini masih ada beberapa peraturan, utamanya terkait prosedur perizinan, yang masih berlaku dan saling beririsan. Oleh karena itu, mengingat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pemenuhan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, maka perlu diganti. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 4 2026 2027 Peraturan Menteri Regulasi ini ditujukan untuk mengevaluasi dan mengganti peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio (Band Plan) pada Pita Frekuensi Radio 300 MHz untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional dan Studio-to- Infrastruktur Digital Komunikasi dan Digital terkait Spektrum Frekuensi Radio untuk Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Ekosistem Digital 5 Transmitter Link yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Studio-to-Transmitter Link Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Izin Kelas diperlukan untuk penyempurnaan terkait perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dengan perubahan sebagai berikut: Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Perubahan atas Peraturan Menteri
2. 1.Menambahkan pita frekuensi lower 6 GHz (5925 - 6425 MHz). Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk penggunaan konektivitas menggunakan RLAN/WiFi yang terus meningkat di pita frekuensi 5 GHz dan 2,4 GHz mengakibatkan semakin padatnya penggunaan di setiap kanalnya sehingga diperlukan pita frekuensi baru Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 6 2025 Komunikasi dan Informatika untuk mengurangi kepadatan di pita tersebut. Selain itu penambahan pita frekuensi dapat meningkatkan Nomor 2 Tahun 2023 tentang throughput. Izin Kelas
3. 2.Menambahkan pita frekuensi non-beam WPT di pita frekuensi 300-405 kHz dan 1700-1800 kHz sesuai dengan rekomendasi ITU-R SM.2129-1 guna penggunaan non-beam WPT dengan transfer daya yang lebih baik dan efisien. Kondisi mobile broadband Indonesia saat ini sangat tertinggal terutama di wilayah ASEAN dimana Indonesia berada di peringkat ke-9 dari 10 negara ASEAN dalam hal kecepatan unduh mobile broadband. Pita frekuensi radio 3,5 GHz merupakan salah satu frekuensi mid-band dengan ekosistem 5G terbaik secara global. Penyediaan pita frekuensi radio mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz sangat penting untuk mendukung peningkatan implementasi 5G di Indonesia termasuk meningkatkan daya saing bangsa di ASEAN hingga global. Regulasi yang mengatur alokasi pita frekuensi 3,5 GHz terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI), pada catatan kaki INS27A dan INS28 bahwa pita frekuensi radio 3,5 GHz direncanakan dan diutamakan untuk IMT. Kondisi pita frekuensi radio 3,5 GHz saat ini masih digunakan untuk layanan satelit. Saat ini juga sedang dikaji terkait skema ketentuan mengenai tata cara penghentian bertahap penggunaan pita frekuensi radio Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 3,5 GHz Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 7 2027 3400- 3700 MHz (downlink) untuk dinas satelit-tetap (Fixed-Satellite Service [FSS]) Extended C band. Selain itu, telah dilaksanakan juga beberapa uji coba koeksistensi antara IMT dan satelit sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan melibatkan Akademisi, Operator Seluler dan Operator Satelit serta vendor perangkat telekomunikasi. Diharapkan dengan adanya regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita Frekuensi 3,5 GHz dapat melaksanakan percepatan transformasi digital kepada masyarakat. Internal: Sekretariat Ditjen Infrastruktur Digital Biro Hukum, Sekretariat Revisi Peraturan Menteri a. Perkembangan teknologi telekomunikasi; Komunikasi dan Informatika b. Mengakomodasi implementasi Teknologi Baru pada Penyelenggara Telekomunikasi; Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital) Jenderal Eksternal: Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan)
c.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional di beberapa bagian sudah tidak relevan terhadap perkembangan teknologi;
d.agar regulasi tetap implementatif, efektif, dan relevan dengan perkembangan teknologi, bisnis telekomunikasi, dan peraturan yang berlaku. 8 2026 Kementerian Hukum dan HAM Para penyelenggara Telekomunikasi Nasional telekomunikasi Asosiasi Telekomunikasi (APJII, ATSI, dll) ꢀꢀ ꢀ ꢂ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet diperlukan untuk penyempurnaan norma sebagai aturan dalam Pengelolaan Nomor Protokol Internet sekaligus meningkatkan penggunaan IPv6 pada ekosistem penyelenggaraan telekomunikasi. Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan meliputi: Internal: Sekretariat Ditjen Infrastruktur Digital Biro Hukum, Sekretariat Rancangan Peraturan Menteri a. Kemudahan pelaku usaha di Indonesia mendapatkan Nomor Internet Protocol (IP) dan Autonomous System Komunikasi dan Informatika Numbers (ASN) untuk menyelenggarakan layanan Internet;
b.Transparansi dan level pelayanan yang terukur bagi lembaga yang ditunjuk Pemerintah untuk melayani pelaku usaha dalam memperoleh nomor IP; Informatika Nomor 32 Tahun c. Membuka kesempatan Pengelolaan nomor IP di Indonesia dapat dilakukan oleh penyelenggara Direktorat Jenderal Jenderal tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur 9 2026 Eksternal: Kementerian Hukum dan 2015 tentang Pengelolaan telekomunikasi yang menyediakan layanan Network Access Point (NAP) atau penyelenggara jaringan bergerak Digital) seluler selain lembaga yang ditunjuk Pemerintah;
d.Peran Pemerintah dalam tata kelola nomor IP berupa mewajibkan penggunaan IPv6 oleh penyelenggara telekomunikasi kepada end user pengguna layanan internet (fixed & mobile broadband), evaluasi dan audit penggunaan nomor IP, memastikan terpenuhinya SLA pelayanan Nomor IP baik oleh pengelola nomor IP dan pelaku usaha kepada pelanggan akhir. HAM Nomor Protokol Internet Para penyelenggara telekomunikasi Asosiasi Telekomunikasi (APJII, ATSI) Internal: Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan meliputi:
a.Peran Pemerintah yang lebih aktif mewajibkan penggunaan IPv6 oleh seluruh ekosistem internet di Indonesia; Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital) Jenderal Eksternal: 10 Menteri Komunikasi dan Para Penyelenggara 2026 Informatika Nomor 13 Tahun Telekomunikasi 2014 tentang Roadmap Penyelenggara Konten Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah Penerapan IPv6 di Indonesia
b.Mendorong para pelaku usaha di berbagai sektor untuk mengimplementasikan SLA dan peningkatan keamanan diantaranya dengan mengadopsi IPv6 bagi masyarakat pengguna layanan internet. Asosiasi Telekomunikasi terkait Internal: Sekretariat Infra Digital Biro Hukum, Sekretariat Rancangan Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Telekomunikasi belum mengakomodasi ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut: Jenderal Eksternal: Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital) tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan
a.Penerapan teknologi maupun layanan Fixed Wireless Access (FWA) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) untuk mendukung penetrasi internet broadband berkapasitas Gigabit; Kementerian Hukum dan HAM 11 2027 Informatika Nomor 5 Tahun b. Pedoman Kerjasama infrastruktur Aktif dengan berbagai macam potensi model bisnis yang ada; Para Penyelenggara 2021 tentang c. Mekanisme penerapan kebijakan moratorium pada penyelenggaraan telekomunikasi;
d.Mekanisme penerapan regulatory sandbox pada penyelenggaraan telekomunikasi;
e.Penerapan Interkoneksi berbasis Protokol Internet secara keseluruhan (Full IP). Telekomunikasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Penyelenggara Konten Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah Asosiasi Telekomunikasi terkait
a.Menggabungkan 4 Peraturan Menteri menjadi satu yakni: 1 2 2 2 ) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran; ) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun Direktorat Pengendalian Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran; Ekosistem Digital Ditjen Infrastruktur Digital: 3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Direktorat Jenderal Ekosistem Direktorat Penataan Tatacara Pendirian dan Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; 12 Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran) Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital Sekretariat Jenderal Komdigi: Biro Hukum 2025 4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit, Kabel dan Terestrial.
b.Untuk penguatan dasar pembukaan peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan mekanisme evaluasi/seleksi. 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
c.Untuk menyesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan penyiaran saat ini. ꢀꢀ ꢀ ꢀ ꢀ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Ditjen Ekosistem Digital: Sekretariat DJED Direktorat Pos danRancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun Penyiaran Direktorat Jenderal Ekosistem Ditjen Infrastruktur Digital Perlu penyesuaian dengan adanya konteks digital yang ter-update serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan Penyelenggaraan Penyiaran. 13 Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran) Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital Direktorat Penataan 2028 2026 2026 2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital Ditjen Ekosistem Digital: Sekretariat DJED Direktorat Pos dan Penyiaran Rancangan Peraturan Menteri Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran) Komunikasi dan Informatika Perlu penyusunan sehubungan dengan jenis jasa baru penyiaran yang sudah berjalan di ASEAN dan tentang Integrated Broadcast Internasional. Broadband (IBB) Ditjen Infrastruktur Digital: 14 Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital Ditjen Ekosistem Digital: Sekretariat DJED Direktorat Pos Penyiaran Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Free-To-Air (FTA) Satelit Direktorat Jenderal Ekosistem Ditjen Infrastruktur Digital Mengejar ketertinggalan regulasi Free-To-Air (FTA) Penyelenggaraan Penyiaran melalui media satelit yang belum diregulasi sejak tahun 2002. 15 Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran) Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital - Direktorat Layanan Aplikasi Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Informatika Pemerintahan - Tim Koordinasi SPBE Nasional 2025 telah disahkan dan diundangkan PM Komdigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Rancangan Peraturan Menteri Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Komunikasi dan Informatika tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi tentang Standar Teknis dan SPBE, agar: Prosedur Pembangunan dan a. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki standar teknis dan prosedur yang sama dalam membangun Pemerintah Digital (Direktorat HAM Direktorat Jenderal Teknologi - Kementerian Hukum dan 16 Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis b. terwujudnya Layanan SPBE yang efektif dan efisien; dan Elektronik c. menjadi dasar kriteria dalam melakukan evaluasi dan/atau audit terhadap proses pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE. dan mengembangkan aplikasi SPBE; Strategi dan Kebijakan TPD) - Kementerian Koordinator bidang Polhukam - Sekretariat Kabinet - Instansi Pusat Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Pemerintah Daerah ꢀꢀ ꢀ ꢊ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 025:2 Kajian rekomendasi potensi penerimaan PNBP melalui industri gimKementerian Koordinator Bidang Marves 2026: Kementerian Perindustrian Kajian rekomendasi tata kelola Direktorat Jenderal Ekosistem Kementerian Keuangan penguji klasifikasi gim Revisi PM Klasifikasi Gim 2027: Kajian rekomendasi tata kelola industri gim Rancangan Peraturan Menteri a. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Program Percepatan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Industri Gim Nasional; dan Digital (Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital) Kementerian Investasi/BKPM Kementerian 17 18 19 tentang Penerbit Gim b. Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim. Pariwisata/Badan Ekonomi Kreatif 2028: Kementerian Perdagangan RPM tentang Industri Gim 2029: Ditargetkan harmonisasi dan ditetapkan PM Industri Gim Rancangan Peraturan Menteri 2025: Komunikasi dan Informatika Peraturan yang lama belum mengatur Forum Nama Domain, yang memiliki fungsi sebagai suatu forum tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Draf awal sudah selesai, namun masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh terhadap Registri. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik) · Kementerian Hukum dan HAM mewadahi beragam pemangku kepentingan nama domain di Indonesia. Penambahan pengaturan terkait Forum Nama Domain, meliputi: · Kementerian Keuangan · Registri · Registrar Komunikasi dan Informatika 1. Pembentukan; Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain
1. 2.Fungsi; dan
2. 3.Susunan dari Forum Nama Domain. 2025 Ditargetkan selesai dan penetapan pada tahun 2025. 2024: Kajian dan draft awal 2025: Ditargetkan penyusunan substansi RPM selesai dan disampaikan ke Tim Hukum Sesditjen TPD dan Biro Hukum Komdigi untuk - Tim Koordinasi SPBE Memperkuat kebijakan Keputusan Menteri tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional, terkait: Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional Nasional - Instansi Pusat - Pemerintah Daerah - Penyedia Layanan Komputasi dilanjutkan proses, Awan Pihak Ketiga sinkronisasi, harmonisasi, uji publik dan legislasi
3. 1.Kebijakan layanan Pusat Data Nasional; Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD)
4. 2.Kebijakan Tata Kelola Pusat Data Nasional;
5. 3.Kebijakan Manajemen Pusat Data Nasional; dan
6. 4.Kebijakan pemanfaatan layanan Pusat Data Nasional. 2026: Ditargetkan selesai dan penetapan. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE, akan:
a.menjadi pedoman/acuan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan manajemen Aset 2025: - Penyampaian RPM ke Tim Hukum Ditjen TPD pada bulan September 2025; 2026: - Perbaikan RPM - Harmonisasi Internal Ditjen TPD - Pelaksanaan Konsultasi Publik - Harmonisasi Biro Hukum - Harmonisasi Kementerian Hukum Rancangan Peraturan Menteri SPBE; - Tim Koordinasi SPBE Komunikasi dan Digital tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan
b.dimanfaatkan bagi instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan Aset TIK SPBE untuk mendukung keberlangsungan Layanan SPBE di baik layanan publik berbasis elektronik maupun layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; Nasional (Kementerian Keuangan, Kementerian PAN- RB, Badan Siber dan Sandi Negara) - - Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD) 20
c.menjadi dasar kriteria dalam mengevaluasi dan/atau mengaudit penerapan manajemen Aset TIK di IPPD. Manajemen Layanan Sistem d. menjadi pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dalam menerapkan manajemen Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) layanan SPBE baik di layanan publik berbasis elektronik maupun layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
e.dimanfaatkan oleh IPPD untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE; dan
f.menjadi dasar kriteria dalam mengevaluasi dan/atau mengaudit penerapan manajemen layanan di IPPD. - Penetapan dan pengesahan ꢀꢀ ꢀ ꢃ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 025:2 Penyusunan kajian moderasi konten (sekaligus untuk Pasal 40 UU 1/2024)Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem
a.Beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Pasal 36, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)) perlu direvisi agar pengaturannya lebih jelas dan tidak multitafsir, revisi terhadap Pasal 40 ayat (2b), Pengawasan Ruang Digital ayat (2c), dan ayat (2d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang (Direktorat Strategi dan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan hasil kajian dan masukan dari Kebijakan Pengawasan Ruang · Kementerian Koordinator bidang Perekonomian · Kementerian Koordinator bidang Polhukam · Sekretariat Kabinet · Direktorat Pengendalian Ruang Digital Direktorat Jenderal 2026: Penyusunan draf 21 2027: Industri. Digital) Pembahasan dan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi (mengikuti penyelesaian revisi PP 71)
b.Perlu pemutakhiran kebijakan terkait penyelenggaraan sistem elektronik. Elektronik Lingkup Privat Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengamanatkan perubahan pada pengaturan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik, baik yang ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) maupun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PM Kominfo 11/2022). 2027: Penyusunan kajian digital id Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola · Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital .Biro Hukum · Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital · Badan Siber dan Sandi Negara · Otoritas Jasa Keuangan Selain itu, dalam kaitan penggunaan layanan penyelenggara sertifikasi elektronik, dalam UU ITE juga dikenalkan pengaturan mengenai klasifikasi risiko dalam transaksi elektronik, sehingga pengaturan tersebut juga perlu diatur pada revisi PP PSTE. Perubahan-perubahan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 13, Pasal 2028: Penyusunan draf Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik) 13 A, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 22 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya juga meniscayakan perubahan PM Kominfo 11/2022. 2029: Pembahasan dan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi (mengikuti penyelesaian revisi PP 71) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Selain itu, urgensi penyusunan regulasi ini adalah bahwa regulasi saat ini, selain sudah tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, juga dalam beberapa aspek perlu disesuaikan untuk menjawab permasalahan di lapangan terkait autentikasi situs web (SSL/TLS) untuk mendapat pengakuan dari The Certification Authority Browser Forum (CA/Browser Forum), pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE) yang perlu ditinjau ulang mengingat ekosistem PSrE yang masih baru dan jumlah PSrE yang sedikit, serta perlunya pengaturan lebih tegas mengenai pemanfaatan layanan-layanan PSrE seperti Tanda Tangan Elektronik, segel elektronik, identitas digital, dan sebagainya. - Biro Perencanaan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 2025: Direktorat Jenderal Teknologi Kementerian Komdigi - Revisi Naskah Akademik dan Drafting Awal RPM 2026 : Pedoman bagi pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan portal web instansi pemerintah pada seluruh IPPD di Indonesia, terutama dari minimal persyaratan kebutuhan keamanan yang dibutuhkan Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD) - Direktorat Aplikasi TPD - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Hukum 23 4 -Pembahasan RPM - Sekretariat Kabinet Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Pengajuan Keberatan atas Pengenaan Sanksi Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital / Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital) Diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Pengajuan Keberatan atas Pengenaan Sanksi Administratif. 2026: Penyelenggara Sistem Elektronik 2 Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2026. Administratif Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Penyelenggara Sistem Digital / Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital) 2025: Diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak 25 Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2025. Elektronik ꢀꢀ ꢀ ꢄ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Internal: Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Target Penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam ruang lingkup aktivitas informasi dan komunikasi publik. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2016) disusun sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun struktur organisasi berdasarkan proses 2026: Penyusunan kajian/naskah urgensi. Kementerian Komdigi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Eksternal: (Direktorat Komunikasi Publik) 26 2027: Penyusunan dan penetapan RPM. - Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten Kota Ditjen Bina Pembangunan PM 14/2016 perlu dimoderasi seiring berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (PM 4/2024). Moderasi dilakukan memperhatikan fungsi dasar, khususnya terkait sub urusan informasi dan / - dan Informatika (sub Urusan komunikasi yang tercantum dalam Pasal 4 PM 14/2016. IKP) Daerah, Kementerian Dalam Negeri 2026: - - Penyusunan Draft Awal Masuk Progsun - Harmonisasi Internal Ditjen Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Internal: TPD Biro Perencanaan Kementerian Komdigi Direktorat Jenderal KPM - Konsultasi Publik 2027: Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo yang tertuang pada PM Kominfo No 14 Tahun 2016 agar disesuaikan dengan Nomenklatur Kementerian Komdigi yang telah mengalami perubahan SOTK sebagaimana PM No 1 Tahun 2025 Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD) - Harmonisasi Internal Komdigi dengan rocan dan biro hukum 27 Eksternal: Kementerian Dalam Negeri Kementerian PAN- RB Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Hukum Sekretariat Kabinet - Harmonisasi Eksternal - Penetapan PM Direncanakan penganggarannya pada tahun 2026-2027 2024: - - Biro Perencanaan, Setjen Direktorat Akselerasi - Ditargetkan kajian selesai pada tahun 2024. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas Teknologi Pemerintah Digital 2025: Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD) Pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat melalui inovasi dan kolaborasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta teknologi lainnya Daerah - Harmonisasi internal dengan 28 Biro Hukum Eksternal: - Kementerian Dalam Negeri - Harmonisasi eksternal dengan Kementerian Hukum - Pengundangan dan Penetapan - - Kementerian Hukum Sekretariat Kabinet Surat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Nomor: B/730/LIT.05/10-15/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 hal Penyampaian Hasil Kajian dan Permintaan Penyampaian Rencana Aksi Menindaklanjuti Kajian Tata Kelola PNBP di Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika, salah satu butirnya menyatakan: Internal: Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Peta Jalan (Roadmap) Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Fixed Broadband dan Mobile Broadband "Tidak adanya dokumen perencanaan menyebabkan integrasi peran antar unit organisasi dalam Direktorat Jenderal 29 Eksternal:
1. 1.Penyelenggara jaringan telekomunikasi
2. 2.Komisi Pemberantasan Korupsi 2026 penyelenggaraan jaringan telekomunikasi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini sekurangnya Infrastruktur Digital tercermin dari adanya tumpang tindih pelaksanaan pembangunan infrastruktur penunjang jaringan telekomunikasi di wilayah. Di samping itu, ketiadaan dokumen rencana umum jaringan menyebabkan belum jelasnya tenggat pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio maupun penyiapan ekosistem dan infrastruktur penunjangnya. " ꢀꢀ ꢀ ꢅ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Internal: Target Penyelesaian Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) pada tahun 2023, Bakohumas diharapkan dapat melaksanakan peran yang lebih optimal. Bakohumas diharapkan dapat membuat program kehumasan nasional, menentukan isu strategis, menyusun best practice kehumasan pemerintah, membimbing dan mendukung Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas kehumasan, termasuk meningkatkan capacity building anggota Humas menuju tantangan transformasi digital. Selain itu, Bakohumas diharapkan bisa meningkatkan kerja sama humas pemerintah dalam menyebarluaskan informasi Komunikasi Lembaga dan terkait narasi tunggal, kebijakan/program pemerintah. Peraturan yang ada sekarang lebih menunjukkan struktur keanggotaan Bakohumas dan belum mencakup kegiatan strategis yang lebih luas untuk menjawab tantangan dan kebutuhan optimalisasi peran tersebut. · Biro Humas Kementerian Komdigi · Direktorat di Ditjen KPM Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan 2025: Penyusunan Naskah Urgensi 30 Eksternal: · Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L · Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten 2026: Penyusunan rancangan dan penetapan RPM.Kehumasan) /Kota Rancangan Peraturan Menteri Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal IKP pada tahun 2023, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan revisi, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan perubahan terhadap nomenklatur dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik. · Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L · Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota · Kementerian Koordinator Bidang Polkam · Kementerian Hukum · Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik) Komunikasi dan Informatika Oleh karena itu, ada kemungkinan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 2029: 31 Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik (PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2015) perlu diubah. Dalam kondisinya yang sekarang, PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 hanya mengatur struktur keanggotaan tanpa adanya peran Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) yang lebih strategis, terutama pada perubahan lanskap informasi publik, badan publik, dan teknologi digital. Penyusunan Kajian dan RPM. Lingkungan Badan Publik Internal: Sehubungan dengan telah didapatkan izin prinsip dari Kementerian PAN RB terkait Standar Kompetensi Jabatan Fungsional, maka perlu mengimplementasikannya dalam program pelatihan tugas jabatan pranata Rancangan Peraturan Menteri humas Komunikasi dan Digital · Pusat Pendidikan dan 2025: Penyusunan kajian kurikulum dan NU Pelatihan, Kementerian Komdigi · Biro Kepegawaian danDirektorat Jenderal tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sudah tidak relevan dengan dinamika regulasi saat ini, khususnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan 2026: Penyusunan dan penetapan RPM Komdigi ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Komunikasi Publik dan Media Organisasi, Kementerian 32 (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) Komdigi · Sekretariat Ditjen KPM Biro Hukum Pelatihan Khusus Fungsional fungsional Pranata Hubungan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Masyarakat Dalam rangka mengembangkan kompetensi serta profesionalisme pranata hubungan masyarakat perlu menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Eksternal: Lembaga Administrasi Negara 2027: Penyusunan NA/NU Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas Internal: Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan dijelaskan bahwa Akreditasi Program terhadap penyelenggaraan Pelatihan · Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komdigi · Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Komdigi · Sekretariat Ditjen KPM Biro Hukum Eksternal: 2028: penyusunan dan Rancangan Peraturan Menteri Pembentukan Jabatan Fungsional dan/atau Pelatihan Fungsional Penjenjangan dilakukan terhadap Lembaga Direktorat Jenderal penetapan RPM Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas *setelah RPM Komdigi ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pengguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ditetapkan Komunikasi dan Digital tentang Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Pembina Pelatihan Fungsional yang berarti Akreditasi Pelatihan Fungsional diberikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pembinaan JF pada instansi pembina. Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) 33 Jabatan Fungsional Pranata Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun Humas 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika, dijelaskan bahwa salah satu tugas Instansi Pembina adalah melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara ꢀꢀ ꢀ ꢆ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian - · Komisi Nasional Disabilitas Biro Humas/ Komunikasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PP mengamanatkan antara lain Kementerian Kominfo menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang Komunikasi Publik dan Media disabilitas. Selain itu, PP 70/2019 juga mengamanatkan Kementerian Kominfo bersama kementerian/lembaga (Direktorat Informasi Publik) dan Pemerintah daerah untuk menyediakan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Publik di K/L · Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota · Kementerian PPN/Bappenas · Kementerian Koordinator bidang Polkam Direktorat Jenderal 2025: 34 ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025. Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas . Kementerian Hukum Berdasarkan evaluasi implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, publik lebih dimaknai sebagai entitas pasif ketimbang aktif dalam komunikasi publik, sehingga layanan komunikasi dan layanan masyarakat terabaikan. Internal: - - - Setditjen KPM Biro Hukum Direktorat Kompub Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPerpres SKPN) Rancangan Peraturan Menteri berusaha menguatkan komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, Direktorat Jenderal 2025: Penyusunan Kajian/Naskah Urgensi.Komunikasi dan Digital tentang Pengembangan Kemitraan Komunikasi Strategis sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Salah satu aspek penting yang akan diatur dalam RPerpres SKPN tersebut adalah proses komunikasi strategis, komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, serta akuntabilitas komunikasi publik pada tingkat nasional. Dengan adanya aspek komunikasi strategis yang tertuang dalam RPerpres SKPN, dinilai perlu untuk didukung dengan adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai implementasi kemitraan komunikasi strategis. Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) 35 Eksternal: 2026: Penyusunan dan penetapan RPM. - - - Kementerian Hukum Kemenko Polkam Stakeholders terkait lainnya (mitra humas) * Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi dan dilakukan melalui sistem pembelajaran secara terintegrasi Pasal 203 ayat (4a) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi bagi PNS Rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan melalui pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) Komunikasi dan Digital * Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan * BPSDM Komunikasi dan Digital 36 tentang Corporate University Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) Kementerian Komunikasi dan Lembaga Administrasi Negara 2026 Digital Berdasarkan regulasi tersebut belum ada pedoman pelaksanaan corporate university di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai sarana sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi. * Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rancangan Peraturan Menteri Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun tentang Petunjuk pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensiPelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) - Direktorat Jenderal KPM - Kementerian PAN dan RB 37 2025 * Pasal 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inpassing sampai dengan 15 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inpassing Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional * Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun Pengendali Frekuensi Radio, pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji - Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian PAN dan RB Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat kompetensi Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) 38 2025 - * Pasal 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inpassing sampai dengan 15 Telekomunikasi, dan Jabatan Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inpassing Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ꢀꢀ ꢀ ꢇ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan * Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi - Direktorat Jenderal Ekosistem Digital - Kementerian PAN dan RB Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) 39 2025 Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika * Pasal 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inpassing sampai dengan 15 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inpassing Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional * Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji - Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital - Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital - Kementerian PAN dan RB Pengendali Sistem Elektronik kompetensi dan Data dan Jabatan Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) 40 2025 Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik * Pasal 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inpassing sampai dengan 15 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inpassing Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran - - LPP RRI LPP TVRI * Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun Sekretariat Jenderal (Biro pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi 41 - Direktorat Jenderal KPM (Direktorat Ekosistem Media) - 2025 SDM dan Organisasi) Kementerian PANRB 1 2 3 .Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .Memperkuat tata kelola data pemerintah dan mendukung transformasi digital .Fragmentasi infrastruktur data untuk meminimalisir duplikasi, inefisiensi anggaran, dan hambatan integrasi Sekretariat Jenderal (Biro - Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital - Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pusat Data Nasional 42 43 44 2025 2025 2025 data antar instansi .Kebutuhan sistem pengelolaan data yang terpusat dan aman Amanat Presiden terdahulu terkait satu data dan digitalisasi layanan publik SDM dan Organisasi) 4 - Kementerian PANRB Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital 1.Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Pembina Teknis Operasional yaitu Direktorat Pengendalian - Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital - Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Infrastruktur Digital dengan penambahan beban kerja terkait MOLI dan QOS. Perlunya peningkatan kelas balai dengan tujuan mempunyai bargaining position kepada stakeholders dan pemerintah daerah Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)
3. 2.Perlunya peningkatan kelas balai dengan tujuan mempunyai bargaining position kepada stakeholders dan - Kementerian PANRB pemerintah daerah - Sekretariat Direktorat Rancangan Peraturan Menteri 1. Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Pembina Teknis Operasional yaitu Direktorat Penataan Spektrum Komunikasi dan Digital Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital dan Direktorat Layanan Infrastruktur tentang Organisasi dan Tata Digital dengan penambahan beban kerja terkait pengujian perangkat bidang umum dan Balai Uji sebagai Jenderal Infrastruktur Digital - Direktorat Layanan Publik Frekuensi dan Perangkat Digital Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Digital world class
4. 2.Penajaman tugas dan fungsi untuk mendukung tujuan dari penataan organisasi Balai Uji - Kementerian PANRB Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan - Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dengan penajaman tugas dan fungsi dengan tujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) 45 6 2025 2025 - Kementerian PANRB Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers - Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dengan penajaman tugas dan fungsi yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) 4 - Kementerian PANRB ꢀꢀ ꢀ ꢈ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital - Sekretariat Badan tentang Organisasi dan Tata Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Komdigi dengan penajaman tugas dan Unit Pelaksana Teknis Bidang fungsi terkait pelatihan dan pengembangan SDM bidang komdigi, yang bertujuan output dan outcome yang Pengembangan Sumber Daya lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder Manusia Komunikasi dan Digital Pengembangan SDM Komdigi - seluruh Pusat di Badan Pengembangan SDM KOmdigi - Kementerian PANRB Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) 47 8 2025 2025 Rancangan Peraturan Menteri 1.Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi, Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder; Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang informasi Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) - Sekretariat KPI - Kementerian PANRB 4
5. 2.Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang informasi Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiaran Indonesia 1.Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi, yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder; Penajaman tugas dan fungsi pada bidang layanan aduan masyarakat Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) - Sekretariat KIP - Kementerian PANRB 49 0 2025 2025
6. 2.Penajaman tugas dan fungsi pada bidang layanan aduan masyarakat Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers
7. 1.Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi, Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) - Sekretariat Dewan Pers - Kementerian PANRB 5 yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder
8. 2.Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang pers
9. 1.Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi Rancangan Peraturan Menteri 2. Perlu dilakukan penataan SDM baik nomenklatur jabatan maupun penempatan dalam unit organisasi -Seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Komdigi 2026 -Kementerian PANRB -BKN Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) 51 Komdigi tentang Kamus Kompetensi Teknis
10. 3.Perlu disusun dokumen standarisasi jabatan yang mencakup: informasi jabatan, informasi faktor jabatan, standar kompetensi jabatan
11. 4.Perlu ditetapkan dokumen standarisasi jabatan dalam regulasi untuk dapat digunakan sebagai bahan perencanaan SDM dan pembangunan manajemen talenta . Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi . Ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 656 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Komunikasi dan Digital 1 2 Rancangan Peraturan menteri Komdigi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
12. 3.Perlu disusun Pedoman Tata Naskah Dinas sesuai dengan struktur organisasi yang baru, yang mengatur Sekretariat Jenderal (Biro Umum) 52 Seluruh satuan kerja 2025 tentang format naskah dinas, Penyusunan Naskah Dinas, Tata Surat-Menyurat Dinas, Kode satuan kerja, Pengamanan Naskah Dinas, Kewenangan Penandatangan,Penggunaan Logo, Kop Dinas, dan Cap Dinas Kementerian Rancangan Peraturan Menteri 1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Komdigi - Seluruh satuan kerja
13. 2.Perlu disusun Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Keamanan dan Akses Arsip sesuai dengan fungsi SOTK yang baru
14. 3.Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam pemberkasan arsip, penyusutan arsip, dan hak akses dalam penggunaan/peminjaman arsip 53 4 ` - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2026 2026
15. 1.Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Rancangan Peraturan Menteri Komdigi Komdigi tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Sekretariat Jenderal (Biro Umum) 5 2. Perlu disusun Pedoman Tata Kearsipan Dinamis sesuai dengan fungsi SOTK yang baru
16. 3.Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam pengelolaan arsip dinamis dan struktur organisasi kearsipan sehingga tercipta penyelamatan arsip di Kementerian Komdigi Seluruh satuan kerja ꢀꢀ ꢊꢉ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
a.Menggabungkan 4 Peraturan Menteri menjadi satu yakni: Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 1 2 2 ) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran; ) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang - Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital Ditjen Infrastruktur Digital: Penyelenggaraan Penyiaran; ) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tatacara Pendirian dan Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; ) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Direktorat Jenderal Ekosistem - Direktorat Penataan 3 55 Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran) Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital 2028 4 Berlangganan melalui Satelit, Kabel dan Terestrial.
b.Untuk penguatan dasar pembukaan peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan mekanisme evaluasi/seleksi. Sekretariat Jenderal Komdigi: - Biro Hukum2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
c.Untuk menyesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan penyiaran saat ini. - - - - Kemenkoperekonomian Kementerian PPN/Bappenas BRIN
a.Indonesia belum memiliki peta jalan kecerdasan artifisial Indonesia. Adapun sebelumnya sudah tertuang dalam Stranas AI 2020, namun pelaksanaannya belum efektif.
b.Peta jalan AI menjadi pedoman yang penting untuk digunakan dalam pencapaian adopsi dan pengembangan Digital (Direktorat Kecerdasan AI pada area fokus Stranas AI dan bidang prioritas.
c.memberikan payung hukum untuk pemanfaatan dan pengembangan AI di berbagai sektor serta pengendalian teknologi dan meminimalkan risiko dari teknologi baru. Kemenperin Direktorat Jenderal Ekosistem Rancangan Peraturan Menteri terkait Roadmap Emerging Technologies -UMKM -Kemenkeu -Kemenkomarves - - - - 56 2026 Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru) BKPM OJK BI k/l lain Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU) saat ini dirasa belum optimal, ditandai dengan adanya beberapa permasalahan seperti:
a.Sebaran Kantor LPU yang belum merata. Masih terpusat di Kawasan Indonesia Barat; Revisi atas PM Kominfo No. 4 b. Kurangnya pemanfaatan layanan pos bagi Masyarakat dan UMKM; - - - - Kementerian Keuangan Kementerian BUMN masyarakat Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran) 57 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos
c.Mekanisme Pendanaan Subsidi Operasional LPU belum optimal bagi Penyelenggara LPU untuk meningkatkan produktivitasnya;
d.Masih adanya Catatan dari Pemeriksa terkait Pelaksanaan Subsidi Operasional LPU, dengan adanya Rancangan Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan LPU. 2027 Penyelenggara LPU Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Dengan berlakunya: Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Pedoman Menteri Komunikasi dan Digital
a.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
b.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu direvisi dan disesuaikan dengan Struktur Sekretariat Jenderal (Biro Umum) Internal: Seluruh Satuan Kerja 1 2024-2025 Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi saat ini. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Namun, penyusunan dan penetapan Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Tata Naskah Dinas masih menunggu Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika terbaru ditetapkan, dikarenakan untuk menyesuaikan terhadap perkembangan pengaturan terkini. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Mengingat telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK. 06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Sekretariat Jenderal Milik Negara dan perubahan proses bisnis dalam proses Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan) Internal: Seluruh Satuan Kerja 2 2025 Kementerian Komunikasi dan Informatika ꢀꢀ ꢊꢂ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Mengingat telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK. 06/2021 Tahun 2021 tentang Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan) Internal: Seluruh Satuan Kerja 3 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan terdapat perubahan proses bisnis dalam proses Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara 2025 2025 2025 lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk Pengembangan SKKNI Bidang Komdigi Belum ada peta jalan atau rencana induk resmi yang ditetapkan oleh instansi teknis pembina sektor kominfo mengenai pengembangan SKKNI di bidang Komdigi secara keseluruhan Internal: Seluruh UK Komdigi, Kemenaker 4 5 BPSDM Komdigi BPSDM Komdigi Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Kominfo terbitan tahun 2025 Kemenaker Kemenaker Kemenaker Kemenaker Kemenaker Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2026 6 7 8 9 BPSDM Komdigi BPSDM Komdigi BPSDM Komdigi BPSDM Komdigi 2026 2027 2028 2029 Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2027 Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2028 Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi Keperluan pemberlakukan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2029 ꢀꢀ ꢊ Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi No. Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 246 tahun 2024 tentang Penjatahan Kanal Frekuensi Radio (Channel Terdapat di beberapa wilayah layanan perlu dilakukan penyesuaian dan yang belum terakomodir dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penjatahan Kanal Frekuensi Radio (Channel Allotment) untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial pada Pita Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Ekosistem Digital 10 2025 Allotment) untuk Keperluan Very High Frequency Band II dengan Menggunakan Standar Teknologi Analog Berbasis Frequency Modulation. Infrastruktur Digital Jasa Penyiaran Radio Melalui Regulasi ini akan mengatur penambahan wilayah layanan, penyesuaian kanal, penyesuaian pusat wilayah Media Terestrial pada Pita Frekuensi Radio Very High Frequency Band II dengan Menggunakan Standar layanan sehingga tercipta tertib pengguna frekuensi radio siaran FM Teknologi Analog Berbasis Frequency Modulation Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika mengamanatkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) memungkinkan Pemerintah Daerah untuk melakukan fungsi kehumasan seperti diseminasi informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik serta relasi media. Penyusunan rekomendasi kebijakan ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai cara pengelolaan media massa dalam rangka optimalisasi komunikasi publik melalui pengelolaan relasi media. Pengelolaan relasi media memberikan panduan pola kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi media massa baik berupa kebutuhan data/informasi/akses narasumber juga berupa kebutuhan peningkatan kapasitas SDM industri media seperti pelatihan maupun memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan. Rancangan Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Relasi Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Ekosistem Media) 2025: · Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota 11 Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025. - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 (Inpres No. 5 Tahun 2015) yang menempatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator Government Public Relations (GPR) dalam National Issues Management Structure - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika menegaskan kemitraan komunikasi tersebut adalah untuk memperkuat penyampaian pesan pemerintah, edukasi kepada publik, serta memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media - Kementerian Desa (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) Rancangan Keputusan Menteri tentang Kemitraan Kehumasan Pemerintah Daerah 2025: 12 13 14 - Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/Kota Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025. Dalam Pasal 19 dan 20 ayat (6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, diatur bahwa untuk pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik, PPIDRancangan Keputusan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik) 2025: Menteri tentang Pengelolaan dapat memanfaatkan aplikasi berbagai pakai. Akses dan Aset Konten Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025. Informasi Publik Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai turunan regulasi PM 4/2024 bagian pelayanan informasi publik, perlu disusun standar dalam pemanfaatan teknologi informasi khususnya mengenai pengelolaan akses dan aset konten informasi publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Rancangan Keputusan Menteri tentang Standardisasi Konten Program Prioritas Pemerintah membentuk dan menetapkan tim penyusun konten yang mempunyai tugas menyusun dan menetapkan kelayakan konten yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik) 2025: Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025. Untuk itu, Menteri perlu menyusun standardisasi konten program prioritas pemerintah yang berguna sebagai pedoman bagi Dinas dalam penyusunan konten. Lampiran 4: Indikator Kinerja Utama Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 TARGET PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEFINISI OPERASIONAL 2025 2026 2027 2028 2029 Indeks TDN merupakan indeks yang mengukur kemajuan transformasi digital nasional, yang diukur berdasarkan 3 tahapan yaitu fondasi, adopsi, dan akselerasi. Terdapat 4 pilar pembangunnya yaitu infrastruktur, pemerintah, bisnis, masyarakat. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program. 0 1 - Mempercepat Penyediaan IKU.1.1 - Indeks Transformasi Digital Nasional Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau 50,80 51,23 51,66 52,09 52,53 Kemenkomdigi Indeks ini akan mengukur tingkat kondusivitas ruang digital yang mencakup 5 pilar diantaranya terpercaya, adaptif, efisien, inklusif, dan literasi pengguna yang baik. Indikator 0 2 - Menciptakan ruang digital yang IKU.2.1 - Indeks Ruang Digital Kondusif ini mencakup aspek pengendalian konten ilegal, penanggulangan konten ilegal, penurunan transaksi ilegal, serta aspek layanan penyidikan. Pengukuran akan dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital. 3 3,2 3,4 3,6 3,8 Kemenkomdigi aman dan berdaulat Pengukuran terhadap kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik di tingkat nasional maupun provinsi, mencakup efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pengukuran akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Komunikasi Publik dan Media. 0 3 - Meningkatnya efektivitas IKU.3.1 - Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik 71 72 73 74 75 Kemenkomdigi Penilaian oleh Kementerian PAN dan RB dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Evaluasi ini berfokus pada aspek kelembagaan, tata kelola, dan SDM aparatur dengan tujuan 0 4 -Mewujudkan Transformasi Internal IKU.4.1 - Indeks Reformasi Birokrasi 87 88 89 90 91 Kemenkomdigi Manajemen adaptif dan resilien Kemenkomdigi mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani. Penilaian dilakukan melalui RB General dan RB Tematik. Lampiran 5: Pohon Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 Pohon Kinerja Level 0 Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 Tujuan Kementerian Menciptakan Konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat Indikator Tujuan Kementerian
1. 2.Nilai Jasa Ekspor Telekomunikasi, Komputer, dan Informasi*
2. 1.Indeks Transformasi Digital Nasional* SS1. SS2. SS3. SS4. SS5. SS6. SS7. SS8. SS9. SS1. Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband SS3.Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome Mempercepat Mempercepat Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Mempercepat pemanfaatan teknologi Menciptakan ruang digital yang aman Meningkatnya kualitas Meningkatnya efektivitas penyelenggara an informasi dan Mewujudkan Transformasi Internal Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan pengelolaan Pengembangan Masyarakat untuk dan berdaulat layanan publik Kemenkomdigi Manajemen adaptif dan resilien Inklusif,LV 0 Ekosistem Digital pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric Berkualitas, dan TerjangkauBerkualitas, Digital Nasional komunikasi publikdan Terjangkau Khusus Secara Nasional
3. 1.Kontribusi Komdigi pada Nilai Ekonomi Digital
4. 1.Indeks 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi
5. 2.Indeks Opini Badan
6. 1.Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional*
7. 1.Indeks 1. Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan sistem penyampaian informasi
8. 1.Indeks TDN Pilar Bisnis*
9. 2.Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB*
10. 1.Indeks 1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah*
11. 1.Indeks Ruang Digital Kondusif*
12. 1.Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi
13. 2.Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBP Kemenkomdigi Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP)* Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tingkat Dampak Kerja Sama Infrastruktur Peningkatan kota/kab yang memiliki
14. 2.Indeks TDN pilar Masyarakat*
15. 3.Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK
16. 2.kebencanaan dan kegawatdaruratan 3.internet broadband berkecepatan giga (min. 1 Gbps) (kumulatif) (%)*
17. 4.Tingkat ASN yang memiliki kompetensi digital Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital Keterangan 1* : Amanat RPJMN
i.Pohon Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital (1 of 4) -235- SS01 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan TerjangkauKinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome 1. . Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional*2 LV 0 3. Peningkatan kota/kab yang memiliki internet broadband berkecepatan giga (min. 1 Gbps) Kinerja SP1. Meningkatnya coverage Broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia SP2. Meningkatnya Penetrasi dan Utilisasi (Take-Up) Internet Broadband Strategis Sub Sektor/Interm ediate Outcome 1. Persentase (%) Tersambung Akses Internet di Sektor Publik
1. 2.Pengguna Internet*
2. 1.Jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) per populasi* . Persentase Luas pemukiman tercover sinyal 5G2 3 LV 1 . Rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita* Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Interme diate Outcome SK.1 Meningkatnya Coverage Mobile Broadband (4G) menjangkau seluruh desa dan kelurahan SK.2 Meningkatnya Coverage Jaringan SK.4 Meningkatnya Akses Next-Generation Broadband nasional SK.3 Meningkatnya Penetrasi PenggunaFixed Broadband ke seluruh wilayah Fixed Broadband NasionalIndonesia
3. 1.Persentase Luas Permukiman Tercover Sinyal 4G 1. Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan*
4. 2.Persentase Kecamatan tersedia akses tetap pita lebar non serat optik
5. 1.Pelanggan terlayani jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga*2. Persentase Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika Mendapat Layanan Telekomunikasi
6. 1.Persentase kawasan dan sektor prioritas yang tercover sinyal 5GLV 2 2. Persentase peningkatan akses internet di sektor publik Output Output OutputOutput
7. 1.Kabupaten/Kota yang difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama*1. Fasilitasi Penggelaran Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Layanan Seluler 4G oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler* Fasilitasi Penyediaan Layanan 4G pada wilayah Koperasi Merah Putih*
8. 1.Fasilitasi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dalam Penggelaran Jaringan 5G di Kawasan dan sektor Prioritas*
9. 1.Fasilitasi Penyediaan Akses Internet di Fasilitas Publik dan Kawasan Prioritas
10. 2.Fasilitasi Pengembangan Gigabit City*
11. 2.Fasilitasi dan Dukungan Penyediaan Akses Internet Fixed Broadband untuk Koperasi Desa Merah Putih*
12. 3.Fasilitasi Penyediaan Jaringan Internet Berkecepatan Tinggi di Wilayah Swasembada Pangan*
13. 4.Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Unggulan Garuda*
14. 5.Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Rakyat*
15. 6.Fasilitasi Akselerasi Penyediaan Fiber Optik Pada Daerah (kecamatan) 7 Kinerja Operasional 2 3 4 . . . Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Universal* Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Seluler pada Wilayah Pelayanan Universal LV3 Telekomunikasi dan Informatika . Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Akses Internet Tetap pada Wilayah Tidak Terjangkau Serat Optik Fasilitasi Badan Usaha Dalam Rangka Percepatan Penyelenggaraan SKKL Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Pasif Bersama terkait Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) 8. 9. Keterangan 2* : Amanat RPJMN
i.Pohon Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital (2 of 4) -236- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS01 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau LV 0 1. 2. 3. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional* Peningkatan kota/kab yang memiliki internet broadband berkecepatan giga (min. 1 Gbps) Kinerja SP4. Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center yang Strategis Sub Sektor/Interm ediate SP.3 Meningkatnya kualitas internet broadband Nasional berkelanjutan Outcome 1. Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (EBITDA Margin) Industri Telekomunikasi1. . Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Bergerak (Mobile Broadband)* Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (Fixed Broadband)* 2. Kapasitas Pusat Data Per kapita*2 LV 1 SK.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia SK.2 Meningkatnya kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi pengendalian spektrum frekuensi radio dan perangkat digital SK.1 Meningkatnya kualitas internet broadband melalui penataan spektrum frekuensi radio SK.3 Meningkatnya Kapabilitas Sistem untuk Melaksanakan Monitoring Frekuensi Radio Seluruh Wilayah Indonesia SK.1 Meningkatnya Pertumbuhan Industri Telekomunikasi untuk Mendukung peningkatan Penggelaran Konektivitas Digital Nasional SK.2 Meningkatnya pertumbuhan industri data center NasionalKinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Interme diate Outcome 1. Pita yang 1. Kualitas layanan internet broadband di desa/kelurahan dengan minimum kecepatan 5 Mbps
1. 1.Persentase penurunan aduan gangguan SFR
2. 2.Persentase kepatuhan alat dan/atau perangkat
3. 1.Pertumbuhan distribusi lokasi data center di Indonesia dimanfaatkan untuk Layanan Broadband (Kumulatif)
4. 1.Pertumbuhan Pendapatan Industri Telekomunikasi
5. 2.Rasio Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terhadap Gross Revenue Industri dalam rangka Keberlanjutan Industri Telekomunikasi
6. 1.Persentase Persentase (%) kinerja SMFR yang handal LV 2 telekomunikasi yang memenuhi standar teknis Output Output Output OutputOutput Output
7. 1.Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband*
8. 1.Pusat Monitoring Telekomunikasi
9. 1.Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan (Roadmap) Infrastruktur Digital Kinerja 1. Sistem Monitoring Frekuensi Radio
10. 2.Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional*
11. 1.Rekomendasi kebijakan pengembangan data center dan cloud*
12. 2.Fasilitasi
13. 1.Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Operasional (PMT)*
14. 2.Perangkat Pengukuran QoS Telekomunikasi*
15. 3.O.M Pusat Monitoring Telekomunikasi* (SMFR) * 3 4 . . Rekomendasi Kebijakan Rasionalisasi Regulatory Cost* Rekomendasi Modernisasi Kebijakan Infrastruktur Digital Atas Reviu Regulasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Rekomendasi Kebijakan Kerjasama Over-The-Top (OTT) Dengan Penyelenggara Jaringan
16. 2.Pemeliharaan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) LV 3 2. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika
17. 5.Pengembangan data center dan cloud*4. Pengawasan Kualitas Layanan Telekomunikasi
18. 6.Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio 7 8 . . Rekomendasi Kebijakan Strategi Gigabit City Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penerapan Pentarifan, Interkoneksi Dan KompetisiKeterangan 3* : Amanat RPJMN
i.Pohon Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital (3 of 4) -237- SS01 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau SS02 - Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome
1. 1.Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur LV 0 2. Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional* 1. Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan sistem penyampaian informasi kebencanaan dan kegawatdaruratan
2. 3.Peningkatan kota/kab yang memiliki internet broadband berkecepatan giga (min. 1 Gbps) SP5. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Perangkat Digital dalam negeri SP6. Meningkatnya Akselerasi Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khusus secara nasional Kinerja Strategis Sub Sektor/Interm ediate 1. Persentase kab/kota yang sudah terintegrasi Sistem Informasi dan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Layanan Khusus Publik1. Pertumbuhan nilai investasi yang mendukung industri perangkat digital dalam negeriOutcome LV 1 SK.5 Mempercepat Integrasi Sistem Kebencanaan dan Kedaruratan seluruh instansi SK.3 Meningkatnya pengembangan industri perangkat dalam negeri yang aman dan terstandarisasi SK.2 Menyediakan alokasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Interme diate Outcome
3. 1.Persentase kab/kota yang sudah terintegrasi layanan panggilan darurat 112 dan sistem informasi bencana
4. 2.Persentase (%) K/L/D yang sudah terintegrasi dengan Siskomnas PMPB
5. 1.Persentase pita yang dioptimalkan untuk layanan khusus1. . Persentase kepatuhan penyelenggara telekomunikasi dalam pengelolaan e-waste Persentase perusahaan yang berhasil mengembangkan perangkat sampai tahap prototype 2 LV 2 OutputOutput Output 1. . Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana* Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan terkait Siskomnas PMPB*
6. 1.Rekomendasi Kebijakan Pengaturan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan layanan publik dan instansi Pemerintah*
7. 2.Rekomendasi Kebijakan untuk Harmonisasi dan Inovasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio 1. . Rekomendasi kebijakan perlindungan pengguna perangkat digital* Rekomendasi standarisasi perangkat digital, Data Center, Cloud, CDN, Internet Exchange dan Infrastruktur Pasif* Rekomendasi kebijakan pengelolaan limbah elektronik (e-waste)* Fasilitasi Linkmatch Industri TIK Dalam Negeri* 2 2 Kinerja Operasional
8. 3.Penyelenggaraan Jaringan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana* 3 4 . .
9. 4.OM Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana* LV 3 5. Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri* 6
10. 5.Fasilitasi integrasi K/L/D dengan Layanan Panggilan Darurat 112*
11. 6.Kab/Kota yang Sudah Terintegrasi Layanan Panggilan Darurat 112 dan Sistem Informasi Bencana* Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kebencanaan Sistem Informasi Kebencanaan (OM)* . Layanan Kesesuaian dan Harmonisasi Perangkat Digital 7 8 . . Keterangan 4* : Amanat RPJMN
i.Pohon Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital (4 of 4) -238- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS07 - Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi 1. 2. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBP Kemenkomdigi LV 0 SP7. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan PNBP Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital Kinerja Strategis Sub Sektor/Interm ediate 1. 2. 3. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang infrastruktur digital Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Bidang Infrastruktur Digital Indeks integritas pelayanan publik bidang infrastruktur digital Outcome LV 1 SK.1 Meningkatnya kualitas layanan publik dan PNBP bidang sumber daya dan perangkat digital SK.2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Interme diate Outcome 1. . Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, dan Sertifikasi Perangkat Digital Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, dan Sertifikasi Perangkat Digital Persentase (%) Capaian Target PNBP SFR dan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Digital
1. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur
2. 2.Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur
3. 3.Persentase (%) Capaian target PNBP Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur
4. 4.Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur 2 3. LV 2 Output Output
5. 1.Layanan Pengujian Perangkat Digital* Kinerja 1. Layanan perizinan spektrum frekuensi radio, SOR, Sertifikasi Perangkat, Data Center, Cloud dan Telekomunikasi Khusus*
6. 2.Akreditasi, Sertifikasi, dan Recognisi Ruang Lingkup BBPPT Operasional 3. Layanan Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi dan Digital*
7. 4.Pemenuhan Kapasitas Pengujian Perangkat TIK di BBPPT
8. 5.Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital*
9. 6.Fasilitasi Pengujian untuk Inovasi dan Pengembangan Perangkat Digital Dalam Negeri 7 8 2. 3. 4. Layanan Pengelolaan PNBP BHP SFR* Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS)* Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS)LV 3 . . Pengelolaan Teknologi Informasi BBPP Layanan Pengelolaan Bisnis Proses Pengujian Perangkat Telekomunikasi Digital dan Kalibrasi Alat Ukur Keterangan 5* : Amanat RPJMN ii. Pohon Kinerja BAKTI -239- SS01. Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan TerjangkauKinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome LV 0 1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur 2. 3. Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional* Peningkatan kota/kab yang memiliki internet broadband berkecepatan giga (min. 1 Gbps) Kinerja Strategis Sub Sektor/Interm ediate SP1. Meningkatnya coverage Broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia Outcome
10. 1.Jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) per populasi* . Persentase Luas pemukiman tercover sinyal 5G2 3LV 1 . Rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita* SK.1 Meningkatnya Coverage Broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) SK.2 Memperkuat Kemitraan Badan Usaha Untuk Mendukung Konektivitas di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) SK.3. Meningkatnya Utilisasi Internet Broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Interme diate Outcome 1. . Persentase desa/kelurahan yang tersedia layanan broadband dengan kecepatan minimal 3-5 Mbps Persentase jumlah desa yang mengalami peningkatan luas jangkauan layanan broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI)
11. 1.Penambahan PNBP melalui kerja sama badan usaha pada infrastruktur Bakti di WPUTI
12. 1.Tingkat Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Masyarakat yang mendapatkan Infrastruktur Digital BAKTI2 LV 2 Output Output Output Kinerja Operasional 1. . BTS 4G 1. Kerjasama Badan Usaha 1. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Masyarakat di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informasi (WPUTI)2 Teresterialisasi LV 3 3. OM BTS 4G/Last Mile 4. . OM BTS 4G/Last Mile Papua dan Papua Barat OM Akses Internet OM Akses Internet Papua dan Papua Barat OM SATRIA-1 5 6. 7.
13. 8.OM Palapa Ring Keterangan 6* : Amanat RPJMN iii. Pohon Kinerja Ditjen Ekosistem Digital (1 of 2) -240- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional
14. 1.Indeks TDN Pilar Bisnis* 2. 3. Kontribusi Komdigi pada Nilai Ekonomi Digital Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB*LV 0 Kinerja Strategis Sub Sektor/Interm ediate SP1. Meningkatnya Penciptaan Nilai Ekonomi Digital dengan Penguatan Ekosistem Digital Nasional SP3. Meningkatnya Kesehatan dan Keberlanjutan Industri Pos Logistik dan Penyiaran SP2. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Baru di Sektor Strategis Nasional Outcome LV 1
15. 1.Kontribusi pengembangan ekosistem startup digital terhadap nilai ekonomi digital (dalam Miliar Rupiah) Kontribusi Komdigi pada Pertumbuhan Gim Nasional Tingkat kesuksesan startup nasional / success rate startup*
16. 1.Persentase Tingkat Produktivitas Adopsi Teknologi Baru
17. 1.Pertumbuhan Sektor Pos Logistik*
18. 2.Indeks keberlanjutan Penyelenggaraan Penyiaran2 3 . . Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Interme diate Outcome SK1. MempercepatSK1. Meningkatnya pertumbuhan startup digital nasional SK2. Meningkatnya pertumbuhan SK1. Mengembangkan Tata Kelola Ekosistem Digital untuk iklim usaha yang sehat SK2. Meningkatkan Pertumbuhan Bisnis Bidang Teknologi Baru SK1. Meningkatnya Pemerataan Layanan Pos Logistik di Seluruh Wilayah Indonesia Transformasi Digital di Sektor Strategis dengan Pemanfaatan Teknologi ekosistem gim nasional
19. 1.Persentase Penambahan Jumlah Kota yang Memiliki Indeks Ekosistem Startup Digital Tier 1 Rasio startup yang berhasil scale up
20. 1.Persentase pertumbuhan pengembang dan penerbit gim lokal
21. 2.Tingkat kesesuaian rating gim yang terbit di Indonesia
22. 1.Persentase tingkat pertumbuhan pelaku usaha bidang teknologi baru
23. 2.Persentase pertumbuhan inovasi digital berbasis green tech
24. 1.Persentase pertumbuhan adopsi use case teknologi digital
25. 1.Persentase Kecamatan Yang Memiliki Titik Layanan Pos
26. 1.Indeks Dampak Kebijakan Bidang Ekosistem DigitalLV 2 2. Output Output Output Output Output Output Kinerja Operasional 1. Fasilitasi Akselerasi Startup Game*
27. 2.Akselerator dan inkubator gim*
28. 1.PM terkait Roadmap Emerging Technologies*
29. 2.Sandbox Regulasi Digital*
30. 3.Fasilitasi green tech*
31. 4.Kajian terkait Pengembangan Industri AI dan Teknologi Baru
32. 5.Fasilitasi kemitraan dan investasi untuk pengembangan industri teknologi baru 1. . Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Layanan Pos Universal Rekomendasi teknis tentang penyelenggaraan Layanan Pos Universal Kemitraan Penyelenggara Pos dengan Mitra Strategis Sistem Informasi Manajemen LPU
33. 1.Fasilitasi Digital Technopreneur* Startup Digital Terakselerasi* Ekosistem Startup Digital Kota (Kumulatif)* Pengukuran Ekosistem Startup Digital
34. 1.RPP Ekosistem Digital*
35. 2.Rekomendasi Kebijakan terkait Rancangan
36. 1.Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Pertanian* LV3 2 3 . . Peraturan Pemerintah Ekosistem Digital
37. 3.Kemitraan dan investasi gim Layanan klasifikasi gim Regulasi dan kebijakan strategis terkait industri gim Rekomendasi Kebijakan Implementasi Klasifikasi Gim
38. 2.Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor 2
39. 4.4 5 . . Perikanan*
40. 3.Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Logistik*
41. 4.Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Energi 3. .4 6.
42. 6.Fasilitasi pengembangan inovasi AI dan teknologi baru Keterangan 7* : Amanat RPJMN iii. Pohon Kinerja Ditjen Ekosistem Digital (2 of 2) -241- SS3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital SS7. Meningkatnya kualitas pengelolaan Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome Nasional layanan publik Kemenkomdigi
43. 1.Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBP Kemenkomdigi 1. 2. Indeks TDN Pilar Bisnis* 2.Kontribusi Komdigi pada Nilai Ekonomi Digital LV 0 3. Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB Kinerja Strategis Sub Sektor/Interm ediate SP3. Meningkatnya Kesehatan dan Keberlanjutan Industri Pos Logistik dan Penyiaran SP4. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Ekosistem Digital Outcome 1. Pertumbuhan Sektor Pos Logistik Indeks keberlanjutan Penyelenggaraan Penyiaran
44. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Ekosistem Digital
45. 2.Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Bidang Ekosistem Digital
46. 3.Indeks Integritas Dan Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Ekosistem Digital 2. LV 1 SK3. Menguatnya Tata Kelola untuk Mendukung Keberlanjutan Industri Penyiaran SK1. Mendorong Peningkatan Keandalan Layanan Publik Bidang Pos Logistik, SK1. 1. Meningkatnya Kualitas Data dan Kualitas Layanan Bidang Ekosistem Digital Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Interme diate Outcome SK2. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Penyelenggara Pos Logistik Penyiaran, Telekomunikasi, dan Informatika
47. 1.Indeks kualitas data 1. 2. 3. Indeks dampak kebijakan bidang pos 1. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik bidang Pos Logistik
48. 2.Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik bidang Penyiaran
49. 3.Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik bidang Telekomunikasi
50. 4.Persentase (%) Capaian target PNBP Pos Logistik
51. 5.Persentase (%) Capaian target PNBP Penyiaran
52. 6.Indeks Integritas dan Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Pos Logistik
53. 2.Tingkat Kualitas Layanan Pos Logistik
54. 1.Indeks dampak kebijakan bidang penyiaranlogistik 3. Tingkat Kualitas Layanan Penyiaran Digital
55. 2.Persentase Keberhasilan Uji Coba Teknologi Konvergensi Penyiaran Integrated Index for Postal Development (2IPD)* Indeks Kinerja Industri Pos logistik Nasional
56. 4.Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi, Pos Logistik, dan PenyiaranLV 2
57. 5.Persentase Realisasi Penerimaan PNBP BHP Telekomunikasi
58. 6.Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Kontribusi Penyelenggaraan LPU
59. 7.Presentase Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Bidang Ekosistem Digital
60. 7.Indeks Integritas dan Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Penyiaran Indeks Integritas dan Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Telekomunikasi8. Output Output Output Output
61. 1.Peta Jalan Penyiaran Nasional Kinerja 1. Pengawasan dan penilaian indeks kinerja dan status mutu serta pengawasan iklim usaha pos
62. 2.Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Penyiaran
63. 1.Sistem Informasi Pengolahan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan Pos dan Informatika
64. 2.Layanan Pengawasan dan Pengendalian Sektor Telekomunikasi
65. 3.Layanan Pengawasan dan Pengendalian Sektor Pos
66. 4.Layanan Pengawasan dan Pengendalian Sektor Penyiaran 1 2 3 . Layanan Publik Bidang Pos Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan Online Bidang Pos Layanan Publik Bidang Penyiaran Operasional .
67. 3.Rancangan Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan FTA Satelit Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan IBB Rancangan Peraturan Menteri terkait Penyiaran Menggunakan IBB Pemanfaatan IBB Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelenggaraan Penyiaran Radio Secara Simulcast Rancangan Peraturan Menteri terkait pengembangan ekosistem radio digital simulcast Fasilitasi Penyiapan Ekosistem Industri Radio Digital Secara Simulcast .2. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Postal Development Level Indonesia Rancangan UU Pos Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pos 5PL Fasilitasi Digitalisasi Pos LV3 4. Sistem Informasi Manajemen Layanan Publik Bidang Penyiaran3. . 4. .
68. 5.Layanan Publik Bidang Telekomunikasi Sistem Perizinan Telekomunikasi (OM) Fasilitasi Implementasi KBLI Penyiaran 4 6. 5 7.5 6 . . Fasilitasi Penyelenggara Pos dalam Pemanfaatan Aplikasi Geospasial Pos Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kinerja dan Status Mutu Penyelenggara Pos Rekomendasi Kebijakan Penerapan Logistik Halal dan Logistik Hijau 6 7 . . 7. 8. 8. 9.
69. 9.Sistem Informasi Pengembangan Pos
70. 10.Prototype Desain Prangko 10. Rekomendasi Kebijakan Terkait Tata Kelola Industri Penyiaran11. Rekomendasi Kebijakan Revitalisasi Prangko 11. Rancangan Peraturan Menteri terkait RDTP
71. 12.Fasilitasi Kerjasama Penyelenggara Pos dengan UMKM
72. 13.Kemitraan Kantor Layanan Pos Universal (LPU) dengan Koperasi Merah Putih (KMP) 1 1
73. 2.Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran
74. 3.Rekomendasi Kebijakan Terkait Model Bisnis Dan Daya Saing Industri PenyiaranKeterangan : Amanat RPJMN 8* iv. Pohon Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital -242- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS5. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric
75. 1.Indeks TDN Pilar Pemerintah* LV 0 Kinerja Strategis Sub Sektor/ Intermediate Outcome SP7. Mengakselerasi transformasi digital daerah SP6. Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital LV 1 1. Tingkat keandalan layanan aplikasi pemerintah 1. Peningkatan jumlah provinsi naik kelas indeks TDN pilar pemerintah (Kumulatif)2. 3. 4. Tingkat keandalan layanan infrastruktur pemerintah Tingkat keandalan layanan teknologi baru pada pemerintah digital Tingkat kepatuhan IPPD sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Kumulatif) Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Interme diate Outcome SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola SK1. Mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien SK2. Meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah SK1. Mempercepat pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah daerah penyelenggaraan teknologi pemerintah digital 1. 2. Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP* Tingkat kepatuhan standar portal web pemerintah (kumulatif) 1. . Persentase K/L/D yang sesuai dengan kebijakan belanja TIK 1. Persentase Instansi K/L/Prov yang Terhubung dengan JIP*
76. 2.Persentase instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN
77. 1.Kontribusi terhadap kenaikan skor indeks kematangan kota cerdas& arsitektur aplikasi dan infrastruktur pemerintah digital LV 2 nasional 3. 4. 5. Tingkat kepatuhan standar aplikasi SPBE Tingkat SLA aplikasi yang diselenggarakan oleh Komdigi Tingkat kematangan pemanfaatan teknologi baru pada pemerintah digital (kumulatif) 2 Persentase capaian SLA pelayanan pendaftaran PSE Publik 3. 4. Tingkat Kapasitas PDN Komdigi Persentase capaian SLA penanganan insiden pengguna layanan PDN Komdigi Output Output Output Output 1. . . Masterplan Pemanfaatan Teknologi Baru di Pemerintahan* PM Penyelenggaraan Pusat Data Nasional* PM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE* PM Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE* Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Pusat Data Pemerintah dan Ekosistem Pendukungnya 1 2 3 4 5 . . . . . Jaringan Intra Pemerintah* Pusat Data Nasional 2* Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 3* OM Pusat Data Nasional* OM Government Cloud/PDNS* Masterplan Government Intranet Exchange
78. 1.OMD Layanan Aplikasi Pemerintah Digital*
79. 2.Sistem Penghubung Layanan Pemerintah*
80. 3.OM Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)*
81. 4.Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi*
82. 5.OM Pelayanan Publik Digital*
83. 1.Use case teknologi digital pada kota cerdas*
84. 2.Pendampingan Penyusunan Masterplan Provinsi Cerdas*
85. 3.Pendampingan Smart City - Pusat*
86. 4.Konkuren Bidang Aplikasi Informatika bagi Pemerintah/ Kabupaten / Provinsi
87. 5.Pengukuran standar kota cerdas
88. 6.Akselerasi Digitalisasi Pemerintah Daerah 2 3 4 5 . . 6. 6. Portal Pelayanan Publik* Kinerja Operasional
89. 7.Portal Layanan Administrasi*
90. 8.Penyediaan Layanan Registrasi Domain Pemerintah (domain go.id dan desa.id)
91. 6.Pemberian Pertimbangan Kelaikan Infrastruktur Pemerintah Digital 7
92. 7.Operasionalisasi Lembaga Pengelola Pusat Data Nasional (PDN)
93. 8.Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Belanja Infrastruktur Pemerintah Digital 9 . Layanan Evaluasi Belanja SPBE (Clearance) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Penyelenggaraan PSE Lingkup Publik LV 3 9. Pedoman Teknis Aplikasi Pemerintah Digital
94. 10.Fasilitasi Penerapan Teknologi Baru dalam Layanan Publik Digital 8 9 . . . Manajemen Pengembangan Pusat Data Nasional10. Rekomendasi Kebijakan Aplikasi Pemerintah Digital 11. OM Teknologi Baru Pemerintah Digital
95. 11.Rekomendasi Kebijakan Dukungan Akselerasi Teknologi Pemerintah Daerah 1 1
96. 2.OM SPPT-TI
97. 3.Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE12. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Govtech dan Situs Web IPPD
98. 3.PM Pendekatan Kota Cerdas1 14. Pembinaan Jabatan Fungsional Penatakelola Informatika SPBE
99. 5.Pertimbangan Pengelolaan Belanja Sistem Layanan dan Aplikasi Pemerintah Digital
100. 14.PM Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
101. 5.PM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika 1 1
102. 16.Pengembangan Layanan Aplikasi Pemerintah Digital Berbagi Pakai Keterangan 9*: Amanat RPJMN 16. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Government Technology
v.Pohon Kinerja Ditjen Pengawasan Ruang Digital -243- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS7. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi SS6. Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat LV 0 1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi
1. 1.Indeks Ruang Digital Kondusif*
2. 2.Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBP Kemenkomdigi Kinerja Strategis Sub Sektor/ Intermediate Outcome SP12. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang SP5. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelindungan di Ruang Digital 1. 2. 3. 4. Tingkat Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Sistem, Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Tingkat efektivitas dan Kualitas Layanan Bantuan Penyidikan Digital Tingkat kecepatan dalam penanggulangan konten ilegal Pengawasan Ruang Digital
3. 1.Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Bidang Pengawasan Ruang Digital Tingkat kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital LV 1 5. Tingkat pengendalian atas penyelenggaraan usaha dengan klasifikasi teknologi baru Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/ SK1. Memperkuat SK1. Menerapkan tata kelola pelindungan masyarakat di ruang digital SK1. Memperkuat pelindungan data pribadi masyarakat SK1. Meningkatkan pelindungan aktivitas dan transaksi masyarakat di ruang digital SK1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyidikan digital SK2. Mendorong Layanan Publik Bidang Pengawasan Ruang Digital pengawasan untuk pelindungan masyarakat di ruang digital Intermediate Outcome
4. 1.Tingkat Penanganan Aduan Transaksi Elektronik
5. 2.Tingkat kepatuhan PSE terhadap UU ITE
6. 3.Tingkat kepatuhan PSrE terhadap UU ITE
7. 1.Tingkat kepatuhan PSE terhadap ketentuan regulasi terkait PDP
8. 1.Tingkat Kepatuhan Moderasi Konten pada Platform Digital
9. 2.Tingkat Kepatuhan Platform Digital Terhadap Kebijakan Pelindungan Anak dalam Ruang Digital
10. 1.Tingkat ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik
11. 2.Tingkat kepuasan pengguna layanan aduan tindak pidana ITE
12. 3.Tingkat pemahaman APH terhadap UU ITE
13. 1.Capaian target PNBP PSrE Indonesia
14. 2.Capaian target PNBP Domain .ID
15. 1.Tingkat dampak kebijakan pengawasan ruang digital terhadap peningkatan pelindungan pengguna di ruang digital LV 2 2. Persentase pelaksanaan masa
16. 4.Tingkat kepatuhan Nama Domain Indonesia Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Usaha dengan Klasifikasi Teknologi Baru peralihan kelembagaan PDP 5. Output Output Output Output Output Output Kinerja Operasional 1. Pengawasan PSE*1. Rekomendasi kebijakan Rancangan RPP Revisi PP PSTE 71/2019 dan peraturan turunannya
17. 1.Pengawasan dan 1. Layanan Laboratorium Forensik Digital Terakreditasi
18. 2.Layanan Penanganan Aduan Tindak Pidana ITE
19. 3.Advokasi Penegakan Hukum UU ITE
20. 1.Layanan Pengelolaan PNBP PSrE Indonesia
21. 2.Layanan Pengelolaan PNBP Domain .ID
22. 1.Rperpres Badan Pelindungan Data Pribadi
23. 2.RPP Pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi 2 3 4 5 . . . . PM terkait Tata Kelola Identitas Digital Kebijakan Tata Kelola Domain ID PM terkait Tata Kelola Domain ID PM terkait Layanan Sertifikasi Elektronik / Trust Services OM PSrE Induk* Pengendalian Kebijakan Perlindungan Anak di Ruang Digital LV 3 2. Rancangan Revisi PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
24. 3.RPM peraturan turunan RPP revisi PP PSTE 2. Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal*
25. 3.Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE* 71/2019 6 7 . . 4 5 . . Kebijakan terkait pengentasan judi online* Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Ruang Digital
26. 4.Kebijakan Penegakan Hukum terkait UU ITE3. Operasionalisasi Kelembagaan PDP* Layanan Pendaftaran PSE Lingkup Privat Layanan Aduan Transaksi Elektronik Layanan Pengakuan dan Pengawasan PSrE Indonesia*
27. 0.Layanan Pengawasan Nama Domain Indonesia
28. 1.Layanan Pendaftaran dan 8 9 . .
29. 6.Rekomendasi kebijakan strategis mitigasi dampak digital bagi kelompok rentan Rekomendasi Kebijakan Regulasi Etika AI Kajian Potensi Penyalahgunaan Teknologi Baru dalam Ruang Digital
30. 4.OM Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE*7 8 . . 1
31. 19.Pengukuran Indeks Ruang Digital Kondusif Pengawasan Penyelenggara Usaha dengan Klasifikasi Teknologi Baru
32. 10.PM Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak Keterangan : Amanat RPJMN 10* vi. Pohon Kinerja Ditjen Komunikasi Publik dan Media -244- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS8. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik LV 0
33. 1.Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik* SP2 - Meningkatnya keterbukaan informasi publik SP1 - Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan komunikasi publik nasional Kinerja Strategis Sub Sektor/Intermediate Outcome 1. 2. 3. 4. Tingkat jangkauan komunikasi publik Tingkat pemerataan aksesibilitas informasi publik pada kelompok masyarakat marginal (mencakup masyarakat di wilayah 3T, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publik Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik
34. 1.Tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP LV 1 SK: Terselenggaranya SK: Meningkatnya kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi publik SK: Penguatan Kehumasan dan Kemitraan Komunikasi Publik SK: Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi SK: Meningkatnya Kepatuhan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik SK: Meningkatnya Partisipasi Media di Era Digital Layanan Pemanfaatan Informasi Media Cetak dan Koleksi Benda Bersejarah bagi SK: Meningkatnya kualitas konten informasi publik Masyarakat Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Intermediate Outcome
35. 1.Tingkat kepatuhan standar konten informasi publik K/L/D Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan terkait Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi
36. 1.Tingkat keterlibatan mitra K/L/D & mitra strategis dalam
37. 1.Tingkat kepatuhan penyelenggaraan komunikasi publik K/L/D 2.
38. 1.Tingkat partisipasi media dalam komunikasi publik
39. 2.Tingkat Kapasitas SDM Jabatan Fungsional Bidang Penyiaran
40. 1.Persentase (%) kepuasan pengunjung terhadap layanan Monumen Pers Nasional
41. 1.Tingkat Kapasitas Badan Publik1. Persentase (%) kepuasan pengunjung terhadap layanan komunikasi publik2. . Persentase penyelesaian
42. 2.Tingkat akses media informasi publik oleh masyarakat melalui K/L/D dan mitra terhadap LV 2 implementasi SKPN* Keberhasilan pengelolaan isu dan situasi krisis komunikasi publik Penyandang Disabilitas Keterbukaan Informasi Publik3 3. Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila* Museum Penerangan strategis Output Output Output Output Output Output Output
43. 1.Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik Nasional* NSPK bidang konkuren komunikasi publik* Rencana komunikasi strategis pemerintah tahunan* NSPK bidang komunikasi publik Bimbingan Teknis Implementasi Sub Urusan Komunikasi dan Informasi Supervisi implementasi konkuren bidang komunikasi publik* Rekomendasi Hasil Survey Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik* Manajemen pengelolaan komunikasi strategis pemerintah* Pengelolaan krisis komunikasi nasional* Pengelolaan komunikasi publik Makan Bergizi Gratis*
44. 1.Pedoman kemitraan lembaga informasi dan kehumasan Peraturan Menteri Komdigi terkait Pengembangan Kemitraan Kehumasan Pemerintah
45. 1.Rekomendasi kebijakan terkait pengembangan ekosistem media* Rekomendasi Kebijakan Indikator Kredibilitas Media NSPK pengelolaan relasi media Pengelolaan relasi media* Kajian Indikator Partisipasi Publik dalam Membangun Kredibilitas Media Pengelolaan keterlibatan publik melalui media Pengelolaan kerja sama media massa* Pengelolaan kanal redaksi nasional Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Penyiaran Pengelolaan penerbitan izin dan rekomendasi kegiatan jurnalistik media asing 1. . NSPK pengelolaan akses dan aset konten informasi publik* 2 3 . .
46. 2.2. 2 NSPK standarisasi konten program prioritas pemerintah* 3. 4. 5. 4 5 . .Kinerja 3. Konten informasi publik program prioritas pemerintah* 3. Rancangan Peraturan Menteri Komdigi terkaitOperasional 4 5 . . Pengelolaan konten kontra narasi Sosialisasi dan bimtek kebijakan standarisasi pengelolaan akses dan aset konten informasi publik* Monitoring isu dalam pengelolaan komunikasi publik*
47. 1.Layanan Pemanfaatan Informasi Media Cetak dan Koleksi Benda Bersejarah Bagi Masyarakat
48. 1.Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi
49. 6.Pengembangan Kemitraan Komunikasi Strategis Kebijakan terkait pranata humas Pengembangan kelembagaan kehumasan pemerintah (K/L/D dan BUMN)*
50. 1.Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008* Bimbingan teknis PPID 6. 7.LV 3
51. 7.4. 5. 2. 6.8. 8. 9.7. Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas 9 0. . 1 6. 7. Pengembangan kemitraan komunikasi strategis* Pembinaan Jabatan 10. Keterangan 11. Pengelolaan Komunikasi Publik Program Direktif Presiden Fungsional Bidang Komunikasi 11* : Amanat RPJMN vii. Pohon Kinerja BPSDM (1 of 3) -245- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS4. Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat 1. 2. 3. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Indeks TDN Pilar Masyarakat* Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif)* LV 0 4. Tingkat ASN yang Memiliki Kompetensi Digital Kinerja Strategis Sub Sektor/Interm ediate SP8. Akselerasi Pengembangan Kompetensi Digital SDM sesuai Kebutuhan Industri Ke Depan Outcome LV 1 1. 2. Nilai IMDI pada Pilar Pekerjaan Persentase Peningkatan Tenaga Kerja dengan Keterampilan Digital Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Interme diate Outcome SK1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM digital SK2. Meningkatnya SDM vokasi yang bertalenta digital SK1. Meningkatnya relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri SK2. Meningkatnya pemanfaatan data SDM digital dalam perencanaan kebijakan SDM digital nasional SK1. Mewujudkan transformasi pendidikan tinggi komdigi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja
52. 1.Persentase masa tunggu lulusan yang bekerja atau studi lanjut dalam waktu 6 bulan setelah wisuda
53. 2.Persentase peserta sertifikasi bidang komdigi yang bertalenta digital
54. 3.Persentase penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi
55. 4.Persentase pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang menghasilkan inovasi dan melibatkan mahasiswa
56. 1.Persentase peserta pelatihan digital yang terserap di lapangan pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun
57. 1.Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi SKKNI
58. 1.Persentase pemanfaatan standar kompetensi dan peta okupasi untuk mendukung pelatihan bidang komdigi
59. 1.Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan data dan informasi SDM komdigi2. Persentase penerimaan beasiswa S2 dan S3 bidang komdigi yang mengalami peningkatan karir dan produktivitas kerja Persentase peserta pelatihan SDM bidang komdigi yang bertalenta digital Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital* LV 2 3. .4 Output Output Output Output Output Kinerja Operasional 1. Pemberdayaan talenta digital*
60. 2.Pelatihan talenta digital*
61. 1.Pelatihan berbasis SKKNI bidang komdigi*
62. 1.Rancangan SKKNI/KKNI bidang komunikasi dan digital
63. 2.Peta okupasi nasional bidang komunikasi dan digital
64. 1.OM sistem informasi pengembangan SDM digital
65. 2.Pengembangan modul sistem informasi untuk pengembangan SDM digital nasional
66. 3.Layanan data dan informasi SDM digital
67. 4.Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia
68. 1.Pelatihan bidang komdigi*
69. 2.Peralatan dan fasilitas pengembangan kependidikan perguruan tinggi bidang komdigi
70. 3.Peningkatan karir dosen
71. 4.Akreditasi program studi pada perguruan tinggi Kementerian Komdigi LV 3 2. Pelatihan bidang komunikasi dan3. Beasiswa S2/S3 bidang komdigi* Digital Talent Scholarship* Digital Talent Pool informatika* 4 5 . .
72. 5.Penelitian dan inovasi bidang komdigi Pengabdian masyarakat bidang komdigi Kerjasama kampus dengan industri digital 6. 7. Keterangan 12* : Amanat RPJMN vii. Pohon Kinerja BPSDM (2 of 3) -246- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS4. Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat 1. 2. 3. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Indeks TDN Pilar Masyarakat* Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif)* LV 0 4. Tingkat ASN yang Memiliki Kompetensi Digital Kinerja Strategis Sub Sektor/Interm ediate SP9. Mempercepat Akselerasi Kompetensi SDM Aparatur dan Kepemimpinan Digital SP10. Meningkatnya keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital Masyarakat untuk Produktivitas Outcome LV 1 1. 2. Nilai IMDI pada Pilar Literasi Digital Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)*1. 2. Persentase Dampak Pengembangan Kompetensi Digital ASN bagi Organisasi Persentase Dampak Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Digital ASN bagi Organisasi Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Interme diate Outcome SK1. Meningkatnya kompetensi aparatur di era digital
73. 1.Persentase peserta aparatur yang dinyatakan lulus pelatihan jabatan fungsional bidang komdigi SK2. Meningkatnya keterampilan aparatur Kemkomdigi di era digital SK3. Meningkatnya kualitas kepemimpinan SDM aparatur SK1. Meningkatnya keterampilan digital dasar dan literasi digital masyarakat untuk produktivitas
74. 1.Persentase peserta pelatihan ASN
75. 1.Persentase peserta pelatihan kepemimpinan aparatur digital yang memiliki kompetensi digital
76. 1.Indeks Literasi Digital*
77. 2.Persentase peserta pelatihan keterampilan dasar yang mengalami peningkatan keterampilan digital
78. 3.Tingkat pemahaman literasi digital pada anak Kemkomdigi yang lulus pelatihan Persentase
79. 2.Persentase peserta pelatihan SDM aparatur bidang komdigi yang bertalenta digital LV 2 4. Tingkat pemahaman literasi digital pada kelompok rentan2. penyelenggaraan diklat sesuai HCDP Output Output Output Output Kinerja Operasional 1. . Pelatihan aparatur digital* Kebijakan dan modul pelatihan aparatur digital Pelatihan jabatan fungsional bidang komdigi
80. 1.Layanan pendidikan dan pelatihan
81. 1.Pelatihan 1. Fasilitasi literasi digital* 2 kepemimpinan nasional bidang digital*
82. 2.Pelatihan literasi digital* LV 3 3. Pelatihan keterampilan digital dasar*
83. 4.Fasilitasi literasi digital untuk anak
84. 5.Fasilitasi literasi digital untuk kelompok rentan 3. Keterangan 13* : Amanat RPJMN vii. Pohon Kinerja BPSDM (3 of 3) -247- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS7. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi 1. . Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNBP Kemenkomdigi2 LV 0 Kinerja Strategis Sub Sektor/ SP11. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang SDM Digital Intermediate Outcome
85. 1.Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Bidang Talenta Digital LV 1 Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/ SK4. Mendorong Layanan Publik Bidang ASN Digital SK2. Mendorong Layanan Publik Bidang Talenta Digital Intermediate Outcome 1. Persentase realisasi target PNBP Pusbang Aparatur Komdigi 1. Persentase realisasi target PNBP perguruan tinggi bidang komdigi
86. 2.Persentase realisasi target PNBP BPPTIK LV 2 Output Output Kinerja Operasional
87. 1.Pelatihan aparatur digital skema pembiayaan PNBP 1. Peserta didik perguruan tinggi bidang komdigi LV 3l Keterangan 14* : Amanat RPJMN viii. Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal (1 of 3) -248- SS9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilienKinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome 1. 2. 3. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan DigitalLV 0 Kinerja Strategis Sub Sektor/Interm ediate SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional Outcome 1. . Persentase Implementasi RB di Sekretariat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Komdigi2 LV 1 3. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan dukungan manajemen SK1. Meningkatnya kualitas SK1. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi terkait Kementerian Komdigi SK2. Meningkatnya kualitasKinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Interme diate Outcome SK1. Meningkatnya Kualitas SDM Komdigi yang Berakhlak harmonisasi regulasi, layanan hukum, dan bantuan hukum di Lingkungan Kementerian Komdigi SK2. Meningkatnya Citra Positif Terhadap Program/Kebijakan Kementerian Komdigi Tata Kelola Organisasi Komdigi yang tepat fungsi
88. 1.Persentase (%) kebutuhan SDM Kementerian Komdigi yang terpenuhi berdasarkan kriteria kompetensi
89. 1.Persentase Penyelesaian Restrukturisasi Organisasi
90. 1.Indeks Reformasi Hukum
91. 2.Persentase (%) pemenangan kasus hukum di lingkungan KemenKomdigi untuk tahun berjalan
92. 1.Nilai Pemeringkatan PPID Komdigi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)
93. 2.Nilai Indeks Pelayanan Publik PPID
94. 3.Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
95. 4.Persentase jangkauan masyarakat yang mengakses Informasi dari Saluran Komunikasi Kementerian Komdigi 1. 2. Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Komdigi Persentase (%) Pemberitaan Negatif terhadap Kementerian Komdigi pada Media Massa 2. . Nilai Evaluasi Kelembagaan Indeks Pelayanan Publik Kementerian Komdigi (Penilaian Menpan dan Mandiri) Tingkat Realisasi Rencana Aksi RB General Kementerian Komdigi (Kementerian dan Setjen) LV 2 32 3 4 5 . . . . Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Komdigi (PNS&PPPK) Indeks Sistem Merit Kementerian Komdigi Indeks BerAKHLAK Kementerian Komdigi
96. 3.Persentase (%) penyelesaian peraturan perundang-undangan yang selesai tepat waktu dan sesuai rencana
97. 4.Persentase (%) penyelesaian peraturan perundang-undangan yang selesai tepat waktu dan sesuai rencana 4. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen ASN 5. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Biro Hukum Kinerja Operasional Output Output Output Output Output
98. 1.Layanan Manajemen SDM 1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
99. 2.Dokumen Usulan Evaluasi RB dan Pelayanan Publik 1. 2. Layanan Hukum Layanan Bantuan Hukum
100. 1.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
101. 1.Diseminasi Rebranding Kementerian Komdigi untuk Akselerasi Transformasi Digital LV 3 2. Pengembangan Kompetensi SDM Komdigi Bidang Digital 3. 4. 5. Rancangan Peraturan tentang JF Binaan Komdigi Rancangan Regulasi Tentang Manajemen Jabatan Rancangan Peraturan Tentang Kelembagaan Kementerian Komdigi dalam Kerangka Transformasi Digital Keterangan 15* : Amanat RPJMN viii. Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal (2 of 3) -249- SS9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilienKinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome 1. 2. 3. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan DigitalLV 0 Kinerja SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasionalStrategis Sub Sektor/Interm ediate 1. Persentase Implementasi RB di Sekretariat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General Outcome 2. Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Komdigi
102. 3.Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan dukungan manajemen LV 1 SK1. Meningkatnya KualitasSK1. Mewujudkan layanan keuangan yang akuntabel, BMN yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan SK2. Meningkatnya kualitas tata kelola layanan Umum SK1. Terwujudnya layanan digital dan data yang terpadu di lingkungan Komdigi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Komdigi SK1. Mewujudkan kebijakan strategis bidang digital dan komunikasi yang harmonis dan berdampak Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Interme diate Outcome 1. . Nilai Kinerja Anggaran Kemenkomdigi 2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Komdigi Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal
103. 1.Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kemkomdigi
104. 2.Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal
105. 3.Persentase (%) Tindak Lanjut atas Permohonan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana
106. 4.Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Biro umum
107. 5.Nilai Pengawasan Kearsipan di Tingkat Kementerian
108. 1.01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemenkomdigi dan Setjen
109. 1.Indeks SPBE untuk Kementerian Komdigi (2025) Indeks Pemerintah Digital Kemkomdigi (2026-2029)
110. 2.Tingkat Capaian Pembangunan dan Pengembangan Layanan TIK di Lingkungan Sekretariat Jenderal
111. 3.Nilai Indeks Kematangan Keamanan Siber Kemenkomdigi
112. 1.Indeks Kualitas Kebijakan
113. 2.Persentase Produk Strategi Kebijakan yang Ditindaklanjuti
114. 3.2. 03-Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kemenkomdigi LV 2 4. Nilai Indeks Pengelolaan Aset
115. 3.Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap layanan PUSAKA
116. 5.Persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran SETJEN berdasarkan hasil pengawasan BPK Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan pada di Setjen Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun sebelumnya di Setjen Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan
117. 3.Tingkat Maturitas
118. 6.Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Komdigi dan Setjen Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti
119. 7.4. Persentase (%) rata-rata pemenuhan SLA layanan TIK di lingkungan8. 4. Kementerian KomdigI
120. 5.Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Penilaian dari Instansi Pembina Statistik (BPS)
121. 9.Nilai Kualitas Pelaporan Keungan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon (UAPPA-E1)
122. 10.Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Jenderal
123. 6.Tingkat Interoperabilitas layanan Sistem Informasi dan Data di lingkungan Kementerian Output Output Output OutputOutput Kinerja 1. 2. 3. Layanan BMN Layanan Manajemen Keuagan Layanan Perkantoran
124. 1.Pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN)
125. 2.Kerja Sama Lintas Sektoral dan Sinergi Program Pemerintah Pusat dan Daerah
126. 1.Rekomendasi Analisis dan Pemantauan Kebijakan Transformasi Bidang Komunikasi dan Digital
127. 2.Rekomendasi Harmonisasi dan Penguatan Strategi Kebijakan Transformasi Bidang Komunikasi dan Digital Operasional 1. Layanan Komdigi Smart Services
128. 1.Layanan Umum
129. 2.Layanan Sarana Internal
130. 3.Layanan Prasarana Internal 2. 3. 4. Kebijakan Tata Kelola SPBE Kominfo Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana TIK Layanan Data dan Informasi LV 3 3. 4. 5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Manajemen Risiko dan Kepatuhan InternalKeterangan : Amanat RPJMN 16* viii. Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal (3 of 3) -250- SS9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilienKinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome 1. 2. 3. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan DigitalLV 0 Kinerja SP2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional Strategis Sub Sektor/Interm ediate Outcome 1. 2. Persentase Implementasi RB di Sekretariat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Komdigi
131. 3.Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan dukungan manajemen
132. 1.Tingkat Efektivitas Kerja Sama Internasional Kemenkomdigi LV 1 SK3. Meningkatnya kualitas tata kelola Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang efektif dan efisien SK4. Meningkatnya kualitas tata kelola Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia yang efektif dan efisien SK5. Meningkatnya kualitas tata kelola Sekretariat Dewan Pers yang efektif dan efisien SK1. Meningkatnya kualitas layanan kerjasama SK2. 02-Terwujudnya tata kelola kerja sama internasional yang berkesinambungan dan mendukung sasaran strategis Komdigi Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Interme diate Outcome internasional yang efektif 1. . Nilai Kinerja Anggaran KIP 1. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat KPI Pusat
133. 1.Nilai Kinerja Anggaran Set DP Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Set. DP Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Set. DP Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Set. DP Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Set. DP
134. 1.Indeks Kepuasan Pemangku kepentingan terhadap layanan Pusat Kelembagaan Internasional
135. 1.Persentase Pelaksanaan Sidang, Negosiasi, Advokasi, dan Diplomasi yang berhasil mengakomodasi kepentingan Indonesia 2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Set KIP 2. . . .
136. 2.Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Set. KPI Pusat
137. 3.Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Set. KPI Pusat
138. 4.Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Set. KPI Pusat
139. 5.Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Set. KPI LV 2 2 3 4 . . . Persentase Naskah Perjanjian Kerja Sama dan Dokumen Kerja Sama Internasional yang diimplementasikan Persentase Capaian Kemenkomdigi dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kerjasama Internasional 3. . Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Set. KIP Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Set. KIP Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Set. KIP 3 4 5 4 5. Tingkat posisi kepemimpinan Indonesia pada forum internasional yang diprioritaskan
140. 6.Indeks kepuasan layanan dukungan manajemen Set. KIP
141. 6.Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Set. KPI
142. 6.Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat Dewan Pers Output Output Output Kinerja Output Output Operasional 1. . Layanan Perkantoran Layanan Umum Komisi Informasi Pusat
143. 3.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KI Pusat
144. 1.Layanan Perkantoran
145. 2.Layanan BMN KPI Pusat
146. 3.Layanan Sarana Internal KPI Pusat
147. 4.Layanan Manajemen SDM KPI Pusat
148. 5.Layanan Pendidikan dan Pelatihan KPI Pusat
149. 6.Layanan Perencanaan dan Penganggaran KPI Pusat
150. 7.Layanan Manajemen Keuangan KPI Pusat
151. 1.Layanan Perkantoran 1. Layanan Dukungan Penyelenggaraan Sidang Internasional
152. 1.Pertemuan Kelembagaan Internasional 2 2. Layanan Umum DP LV 3 3. Layanan BMN Set. DP
153. 4.Layanan Sarana Internal DP
154. 5.Layanan Prasarana Internal DP
155. 6.Layanan Perencanaan dan Penganggaran DP 4 5 . . Layanan Sarana Internal KI Pusat Layanan Perencanaan dan Penganggaran KI Pusat Layanan Pemantauan dan Evaluasi KI Pusat
156. 6.7. Layanan Pemantauan dan Evaluasi DP
157. 8.Layanan Manajemen Keuangan DP
158. 8.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan KPI PusatKeterangan : Amanat RPJMN 17* ix. Pohon Kinerja Sekretariat Kuasi Publik -251- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS8. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik LV 0
159. 1.Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik* SP3. Meningkatnya kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi Kinerja Strategis Sub Sektor/Intermediate Outcome LV 1 1. Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan kuasi mendukung ekosistem informasi SK: Memperkuat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik SK: Terwujudnya Kemerdekaan Pers Nasional SK: Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Intermediate Outcome
160. 1.Indeks Keterbukaan Informasi Publik* Persentase akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat* Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik*
161. 1.Indeks Kemerdekaan Pers*
162. 2.1. Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku*
163. 2.Persentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang Terselesaikan 2. 3. 4. Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers* Persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat* Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola baik* 3. 3 4 5 . . . Jumlah Lembaga Penyiaran yang Diawasi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan SDM Bidang Penyiaran LV 2 4. Persentase badan publik dalam tata kelola Informasi publik yang baik* 5 6
164. 5.Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers*
165. 6.Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan*. . Persentase jaminan hukum atas akses Informasi publik* Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP*
166. 7.Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers* Output Output Output Kinerja
167. 1.Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers* Operasional
168. 1.Rekomendasi Hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik* Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan* Badan Publik Pemerintah yang Informatif* Rekomendasi atas Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik* Sistem Informasi Terintegrasi Komisi Informasi Fasilitasi Pembentukan KI Provinsi Baru Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum
169. 2.Rekomendasi terkait Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas*
170. 3.Perusahaan Pers yang diverifikasi*
171. 1.Layanan Informasi KPI Pusat
172. 2.Diseminasi PenyiaranLV 3 2 3 4 . . .
173. 4.Perusahaan Pers yang Mengikuti Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perusahaan Pers*
174. 5.Wartawan Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan*
175. 6.Layanan Pengaduan Masyarakat atas Kasus Pers*
176. 7.Layanan Ahli Pers*
177. 8.Wartawan Peserta Pelatihan Jurnalistik*
178. 9.Layanan Pengembangan Pers dan Kerjasama Dewan Pers dengan Masyarakat Pers
179. 3.Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia*
180. 4.Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran*
181. 5.Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio*
182. 6.Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi*
183. 7.Pelatihan SDM Bidang Penyiaran* 5. 6. 7. Keterangan : Amanat RPJMN 18*
x.Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal -252- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien 1. 2. 3. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital LV 0 SP1 - Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional Kinerja Strategis Sub Sektor/Intermediate Outcome 1. 2. 3. 4. 5. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Kementerian Komdigi Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Kementerian Komdigi Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Kementerian Komdigi Nilai Penguatan Pengawasan Kementerian Komdigi LV 1 Persentase Implementasi RB di Inspektorat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General SK: Meningkatnya kualitas tata kelola Inspektorat Jenderal yang efektif dan efisien SK: Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan pengawasan internalSK: Meningkatnya kualitas pengawasan pada seluruh unit kerja
1. 1.Persentase (%) Pengembangan dan Implementasi Digitalisasi Pengawasan Kementerian Komdigi 1. 2. 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal 1. . Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Seluruh Unit Kerja Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Seluruh Unit Kerja Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Seluruh Unit Kerja Persentase Implementasi RB di Seluruh Unit Kerja Berdasarkan Renaksi RB Tematik Nilai Maturitas SPIP Seluruh Unit Kerja Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Intermediate Outcome
2. 2.Nilai Penguatan Pengawasan Kementerian Komdigi 2
3. 4.Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Inspektorat Jenderal
4. 5.Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Inspektorat Jenderal 3. 4. . . .
5. 6.Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Inspektorat Jenderal Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Inspektorat Jenderal Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Inspektorat Jenderal Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal 5LV 2 7.6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Seluruh Unit Kerja Nilai Kualitas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I, II, III, IV7 8. 9.
6. 10.Level Kapabilitas APIP Kementerian Komdigi Output Output Output Kinerja Operasional 1. Layanan Audit Internal Bidang Pengelolaan Infrastruktur Digital dan Bidang Pembangunan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi 1 2 3 4 5 . . . . . Layanan Sarana Internal 1. Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
7. 2.Layanan Data dan Informasi Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Manajemen SDM LV 3 2. Layanan Audit Internal Bidang Penyelenggaraan Ekosistem Digital, Bidang Pengawasan Ruang Digital, dan Bidang Pengawasan Intern
8. 3.Layanan Audit Internal Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Media serta Bidang Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Layanan Audit Internal Bidang Penatakelolaan Teknologi Pemerintah Digital serta Bidang Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Layanan Manajemen Keuangan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan Umum 6.4. 7 8 . . Layanan Perkantoran Keterangan 19* : Amanat RPJMN xi. Pohon Kinerja Sekretariat Unit Kerja (1 of 4) -253- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien 1. . Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi 2 Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan LV 0 3. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital Kinerja Strategis Sub Sektor/ Intermediate Outcome SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional 1. . . . Persentase Implementasi RB di Ditjen Infrastruktur Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di Ditjen Ekosistem Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik 2 3 4 LV 1 5. Persentase Implementasi RB di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Renaksi RB Tematik 6 7 . . Persentase Implementasi RB di BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di BAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/ SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang efektif dan efisien SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Ekosistem Digital yang efektif dan efisien Intermediate Outcome
9. 1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital
10. 2.Nilai Maturitas SPIP Ditjen Infrastruktur Digital
11. 1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Ekosistem Digital
12. 2.Nilai Maturitas SPIP Ditjen Ekosistem Digital 3 4 5 . . . Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital 3. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Ekosistem Digital Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Infrastruktur Digital Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Infrastruktur Digital Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Infrastruktur Digital Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Infrastruktur Digital Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Infrastruktur Digital Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Infrastruktur Digital
13. 4.Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Ekosistem Digital
14. 5.Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Ekosistem Digital
15. 6.Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Ekosistem Digital
16. 7.Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Ekosistem Digital
17. 8.Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Ekosistem Digital
18. 9.Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Ekosistem Digital LV 2 6. 7. 8. 9. Output Output Kinerja Operasional 1. Infrastruktur dan Internet Perkantoran 1. Layanan Sarana Internal 2. . . . Layanan Sarana Internal 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
19. 3.Layanan Pemantauan dan Evaluasi
20. 4.Layanan Manajemen SDM
21. 5.Layanan Manajemen Keuangan
22. 6.Layanan Hukum 3 4 5 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Manajemen SDM Layanan Manajemen Keuangan Layanan BMN Layanan Hukum Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 6.
23. 7.7. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
24. 8.Layanan Umum
25. 9.Layanan Data dan Informasi
26. 10.Layanan Perkantoran 8. 9.
27. 10.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
28. 11.Layanan Umum
29. 2.Layanan Data dan Informasi
30. 3.Layanan Perkantoran
31. 4.Layanan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko 1 1 1 Keterangan 20* : Amanat RPJMN xi. Pohon Kinerja Sekretariat Unit Kerja (2 of 4) -254- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien 1. . Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi 2 Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan LV 0 3. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital Kinerja Strategis Sub Sektor/ Intermediate Outcome SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional 1. . . . Persentase Implementasi RB di Ditjen Infrastruktur Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di Ditjen Ekosistem Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik 2 3 4 LV 1 5. Persentase Implementasi RB di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Renaksi RB Tematik 6 7 . . Persentase Implementasi RB di BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di BAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/ SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang efektif dan efisien SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang efektif dan efisien Intermediate Outcome
32. 1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
33. 2.Nilai Maturitas SPIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
34. 1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pengawasan Ruang Digital
35. 2.Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengawasan Ruang Digital 3. . Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital 3. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengawasan Ruang Digital
36. 4.Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Pengawasan Ruang Digital
37. 5.Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Pengawasan Ruang Digital
38. 6.Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Pengawasan Ruang Digital
39. 7.Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Pengawasan Ruang Digital
40. 8.Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Pengawasan Ruang Digital
41. 9.Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Pengawasan Ruang Digital 4 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Teknologi Pemerintah Digital LV 2 5. .6 7. 8. 9. Output Output Kinerja Operasional 1. Layanan BMN 1. Layanan Sarana Internal 2. . . . Layanan Hukum 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
42. 3.Layanan Pemantauan dan Evaluasi
43. 4.Layanan Manajemen SDM
44. 5.Layanan Manajemen Keuangan
45. 6.Layanan BMN 3 4 5 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan Umum Layanan Perkantoran
46. 6.Layanan Sarana Internal
47. 7.Layanan Prasarana Internal Layanan Manajemen SDM Layanan Perencanaan dan Penganggaran
48. 7.Layanan Hukum
49. 8.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
50. 9.Layanan Umum 8. 9.
51. 10.Layanan Pemantauan dan Evaluasi
52. 1.Layanan Manajemen Keuangan
53. 2.Layanan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko
54. 10.Layanan Data dan Informasi
55. 11.Layanan Prasarana Internal
56. 12.Layanan Manajemen Kinerja 1 1
57. 13.Layanan Perkantoran Keterangan 21* : Amanat RPJMN xi. Pohon Kinerja Sekretariat Unit Kerja (3 of 4) -255- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien 1. . Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi 2 Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan LV 0 3. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital Kinerja Strategis Sub Sektor/ Intermediate Outcome SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional 1. . . . Persentase Implementasi RB di Ditjen Infrastruktur Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di Ditjen Ekosistem Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik 2 3 4 LV 1 5. Persentase Implementasi RB di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Renaksi RB Tematik 6 7 . . Persentase Implementasi RB di BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di BAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/ SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola BPSDM Komdigi yang efektif dan efisien SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang efektif dan efisien Intermediate Outcome
58. 1.Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSDM Komdigi
59. 2.Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi
60. 1.Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil BPK di STMM
61. 2.Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di STMM pada
62. 3.Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di STMM pada
63. 4.Nilai Kinerja Anggaran STMM 3 4 5 . . . Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) BPSDM Komdigi Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi LV 2 5. Persentase (%) Pegawai/SDM Internal yang Difasilitasi Peningkatan Kompetensi di STMM
64. 6.Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) STMM6. 7. 8. 9.
65. 10.Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kerjasama bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Output Output Kinerja Operasional 1. Kerjasama BPSDM Komdigi dengan Mitra 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2 3 4 5 . . . . Layanan Sarana Internal 2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
66. 3.Layanan Manajemen SDM
67. 4.Layanan Umum Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Manajemen SDM Layanan Manajemen Keuangan Layanan BMN Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan Umum
68. 5.Layanan Perkantoran 6. 7. 8. 9.
69. 10.Layanan Prasarana Internal
70. 1.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
71. 2.Layanan Perkantoran 1 1 Keterangan 22* : Amanat RPJMN xi. Pohon Kinerja Sekretariat Unit Kerja (4 of 4) -256- Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome SS9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien 1. . Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi 2 Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan LV 0 3. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital Kinerja Strategis Sub Sektor/ Intermediate Outcome SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional 1. . . . Persentase Implementasi RB di Ditjen Infrastruktur Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di Ditjen Ekosistem Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik 2 3 4 LV 1 5. Persentase Implementasi RB di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Renaksi RB Tematik 6 7 . . Persentase Implementasi RB di BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi RB Tematik Persentase Implementasi RB di BAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/ SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media yang efektif dan efisien SK1. Meningkatnya kualitas tata kelola BAKTI yang efektif dan efisien Intermediate Outcome
72. 1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Komunikasi Publik dan Media
73. 2.Nilai Maturitas SPIP Ditjen Komunikasi Publik dan Media
74. 1.Nilai Maturitas SPIP BAKTI
75. 2.Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) BAKTI
76. 3.Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BAKTI3. . Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Komunikasi Publik dan Media 4 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Komunikasi Publik dan Media Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Komunikasi Publik dan Media Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Komunikasi Publik dan Media
77. 4.Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di BAKTI
78. 5.Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di BAKTI LV 2 5. .6 7. 8. 9. Output Output Kinerja 1. Layanan Sarana Internal
79. 2.Layanan Perencanaan dan Penganggaran
80. 1.Layanan Kerjasama Kegiatan BAKTI Operasional 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
81. 3.Layanan Pemantauan dan Evaluasi
82. 4.Layanan Manajemen SDM
83. 5.Layanan BMN 3 4 5 . . . Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Manajemen SDM Layanan Manajemen Keuangan Layanan Data dan Informasi Layanan BMN
84. 6.6. Layanan Hukum
85. 7.7. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
86. 8.Layanan UmumKeterangan : Amanat RPJMN
87. 8.Layanan Hukum Layanan Umum
88. 0.Layanan Perkantoran
89. 9.9. Layanan Audit Internal* 1 10. Layanan Perkantoran
90. 11.Layanan Manajemen Keuangan MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL ttd. MEUTYA VIADA HAFID 23