Kementerian Komunikasi dan Digital
Kementerian yang mengelola dan mengembangkan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengemban mandat krusial dalam mengelola dan mengembangkan sektor komunikasi serta informatika di Indonesia. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital dan perannya yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Komdigi bertanggung jawab memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang merata, mendorong literasi digital, serta menciptakan ruang digital yang aman, produktif, dan inklusif bagi seluruh warga negara.
Ruang lingkup Komdigi mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program-program strategis di bidang komunikasi dan informatika. Secara regulasi, Komdigi bertugas merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait telekomunikasi, penyiaran, internet, dan keamanan siber. Dalam aspek pelayanan, Komdigi menyediakan berbagai layanan publik yang berkaitan dengan spektrum frekuensi, perizinan, dan penanganan aduan masyarakat terkait konten digital.
Intervensi program strategis Komdigi antara lain pembangunan infrastruktur digital untuk pemerataan akses internet, peningkatan literasi dan inklusi digital masyarakat, serta pengembangan sistem keamanan siber. Selain itu, Komdigi juga mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital dan mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik melalui Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Komdigi berkontribusi signifikan dalam isu-isu nasional seperti peningkatan daya saing bangsa melalui pengembangan infrastruktur dan ekosistem digital yang kuat. Lembaga ini juga berperan penting dalam pemerataan pembangunan, penanggulangan hoaks dan disinformasi, serta perlindungan data pribadi warga negara. Kontribusinya juga meluas pada peningkatan kualitas demokrasi dengan memfasilitasi partisipasi publik dan transparansi melalui platform digital.
Warga negara harus berurusan dengan Komdigi dalam beberapa situasi, seperti melaporkan konten internet yang melanggar hukum atau norma melalui pengaduan konten negatif. Bagi pelaku usaha di bidang telekomunikasi atau penyelenggara sistem elektronik, Komdigi menjadi tempat untuk mengurus perizinan. Selain itu, masyarakat dapat mengakses informasi publik terkait kebijakan dan program Komdigi, serta mengikuti program-program literasi digital atau pelatihan yang diselenggarakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital memegang peranan sentral dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara digital yang maju dan berdaya saing. Dengan mandat yang luas, ruang lingkup yang komprehensif, dan program-program strategis yang terarah, Komdigi berupaya menciptakan ekosistem digital yang kondusif. Keberhasilan Komdigi sangat bergantung pada sinergi dengan berbagai pihak dan adaptasi terhadap dinamika perkembangan teknologi yang cepat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian dengan pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terdiri atas: biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio; penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; penyelenggaraan Pelatihan Fungsional jabatan fungsional binaan Kementerian; penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi biaya pembinaan pendidikan tetap dan/atau biaya pembinaan pendidikan variabel; penyelenggaraan Pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang Informatika, bidang komunikasi, dan/atau bidang telekomunikasi, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat mahir, dan nontingkat; penyelenggaraan uji kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang informatika, bidang komunikasi, dan/atau bidang telekomunikasi, tingkat 1 sampai dengan tingkat 7; penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia pada Kementerian. Tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terdiri atas 50% (lima puluh persen) dan Rp 0,00 (nol rupiah). Permohonan pengenaan tarif PBNP diajukan secara tertulis oleh Wajib Bayar kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP. Permohonan pengenaan tarif PBNP dapat diajukan secara tertulis oleh pejabat yang diberikan kewenangan pada Kementerian, pejabat yang diberikan kewenangan pada instansi pemerintah, atau Wajib Bayar.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan menteri ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya dapat menyediakan layanan Kiriman berupa: a. uang dan kertas berharga yang merupakan bukti dalam suatu perkara; b. obat cacar, vaksin, dan yang sejenis, yang dikirim oleh lembaga yang ditunjuk atau atas namanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahan penyakit menular yang dialamatkan kepada laboratorium resmi atau kepada pejabat yang bertugas memberantas penyakit menular, dengan syarat pembungkusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. binatang hidup yang diizinkan pengirimannya melalui Pos; e. bahan radioaktif yang dikirim oleh lembaga yang ditunjuk, dengan syarat pembungkusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. bahan narkotika dan bahan sejenis serta obat terlarang yang dikirim oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. alat-alat pembungkus bahan penyakit menular yang sudah atau belum dipakai yang dikirim antarlaboratorium resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. Kiriman diplomatik.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 20 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; lokasi; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; penataan organisasi
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika; sub urusan informasi dan komunikasi publik; sub urusan aplikasi informatika; monitoring dan evaluasi; serta pembinaan dan pengawasan
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur mengenai Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia yang terdiri atas: a. tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio; b. catatan kaki internasional; c. catatan kaki Indonesia; d. penjatahan kanal frekuensi radio Dinas Bergerak Maritim untuk radiotelefoni Stasiun Radio pantai di wilayah Indonesia; dan e. penjatahan kanal frekuensi radio Dinas Bergerak Penerbangan untuk Indonesia.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur mengenai Batasan Minimum Usia Anak yang Dapat Menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur; Penilaian Mandiri untuk Memastikan Produk, Layanan, dan Fitur Sesuai dengan Batasan Minimum Usia Anak dan Rentang Usia Anak; Penetapan Desain Pelindungan Anak; Verifikasi Pengguna Anak; Penilaian Tingkat Risiko; Penilaian Mandiri; verifikasi; Penetapan Profil Risiko Produk, Layanan, dan Fitur; Penilaian Mandiri Ulang, Pelaporan Hasil Penilaian Mandiri Ulang, Verifikasi Ulang, dan Penetapan Profil Risiko Baru; Akun Anak dan Profil Risiko; Layanan Jejaring dan Media Sosial; pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2015
Ketentuan Umum; pelaksanaan anggaran; mekanisme pembayaran; laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran;
Data Kementerian Komunikasi dan DigitalLihat semua
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi komunikasi dan keuangan meningkat signifikan pada 2026
Indeks Unit Value Ekspor Bulanan menurut Kode SITC 3 Digit (2018=100) Indonesia Januari–Desember 2024
Indeks unit value ekspor Indonesia anjlok 15,23 persen sepanjang
Inflasi Bulanan (M-to-M) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Indonesia Januari–Desember 2025
Inflasi informasi komunikasi keuangan cenderung fluktuatif rendah
Inflasi Bulanan (M-to-M) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi informasi komunikasi keuangan naik signifikan hingga pertengahan tahun
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Indonesia Januari–Desember 2025
Inflasi informasi, komunikasi, dan jasa keuangan fluktuatif rendah sepanjang
Indeks Unit Value Ekspor Bulanan menurut Kode HS 2 Digit (2023=100) Indonesia Januari–Desember 2024
Indeks unit value ekspor Indonesia anjlok 15,23% sepanjang 2025
Indeks Unit Value Ekspor Bulanan menurut Kode SITC 3 Digit (2018=100) Indonesia Januari–Juni 2026
Indeks unit value ekspor Indonesia meningkat tipis semester pertama
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 07 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Januari–Agustus 2026
Inflasi informasi komunikasi keuangan naik signifikan sejak Januari