DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi UPT Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital; susunan organisasi; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; lokasi; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; penataan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
4.Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN DIGITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
3.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital.
4.Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.
5.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

UPT Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital terdiri atas:

a.Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital;
b.Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital; dan
c.Balai Pelatihan Talenta Komunikasi dan Digital.

Pasal 3

(1)Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan UPT di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Kepala Pusat.
(3)Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

(1)Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan UPT di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Kepala Pusat.
(3)Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital dipimpin oleh kepala.

Pasal 5

(1)Balai Pelatihan Talenta Komunikasi dan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan UPT di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Balai Pelatihan Talenta Komunikasi dan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Kepala Pusat.
(3)Balai Pelatihan Talenta Komunikasi dan Digital dipimpin oleh kepala.

Pasal 6

Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang komunikasi, informasi, dan digital.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan talenta komunikasi dan digital;
c.pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan;
d.fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi talenta komunikasi dan digital; dan
e.pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan, kerja sama, sistem data dan informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 8

(1)Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan, kerja sama, sistem dan data informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan urusan rencana, program, dan anggaran;
b.penyiapan pelaksanaan urusan keuangan;
c.penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
d.penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, dan kearsipan;
e.penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara;
f.penyiapan pengelolaan sistem dan data informasi;
g.penyiapan pelaksanaan urusan kehumasan dan kerja sama;
h.penyiapan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan
i.penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…