DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat; susunan organisasi; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; lokasi; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; penataan organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
3.Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Sekretariat Komisi Informasi Pusat merupakan unsur pendukung administratif, keuangan, dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.
(2)Sekretariat Komisi Informasi Pusat secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat.
(3)Sekretariat Komisi Informasi Pusat secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital.
(4)Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 3

Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.penyiapan penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
c.penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional Komisi Informasi Pusat;
d.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi, analisis hukum, dan kerja sama; dan
e.pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, protokol, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan, perpustakaan, sistem dan data informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Sekretariat Komisi Informasi Pusat terdiri atas:
1. a.Bagian Umum;
2. b.Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi dan Hukum; dan
3. c.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, keprotokolan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, sistem dan data informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
b.penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan keprotokolan;
c.penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara;
d.penyiapan pengelolaan sistem dan data informasi;
e.penyiapan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan
f.penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 8

a.Subbagian Tata Usaha dan Protokol;
b.Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
c.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

(1)Subbagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, organisasi dan tata laksana, sistem dan data informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja, serta keprotokolan dalam pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, dan kunjungan kerja di dalam dan luar negeri bagi anggota Komisi Informasi Pusat dan Sekretariat Komisi Informasi Pusat.
(2)Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyiapan pelaksanaan pelayanan urusan dalam, kendaraan, keamanan, dan kebersihan, serta penyiapan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara.

Pasal 10

Subbagian masing-masing terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…