DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan aplikasi siistem pemerintahan berbasis elektronik; Standar Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4.Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
3.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
4.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
5.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara.
8.Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang- undangan.
9.Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
10.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
13.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
14.Repositori Aplikasi SPBE adalah fasilitas yang digunakan untuk penyimpanan Aplikasi SPBE, komponen umum aplikasi, kode sumber, dokumentasi dan komponen lain yang terkait dengan Aplikasi SPBE.
15.Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
16.Level Risiko SPBE adalah pengelompokan besaran Risiko SPBE yang mendeskripsikan tingkat Risiko SPBE.
17.Komponen Umum Aplikasi adalah perangkat lunak pendukung yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan secara berbagi pakai dalam rangka penyediaan fungsi dan proses umum dalam Aplikasi SPBE.
18.Kode Sumber adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang.
19.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
20.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
21.Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
23.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi pemerintah digital.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

Dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan:

a.standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; dan
b.prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Pasal 3

(1)Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku untuk Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
(2)Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE terdiri dari pemenuhan:
1. a.Persyaratan umum;
2. b.persyaratan pemanfaatan Infrastruktur SPBE;
3. c.siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
4. d.persyaratan data dan informasi;
5. e.persyaratan interoperabilitas data;
6. f.persyaratan keberlangsungan Layanan SPBE;
7. g.penerapan manajemen SPBE; dan
8. h.dokumentasi atas Aplikasi SPBE.

Pasal 4

Pemenuhan persyaratan umum dalam Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

a.mendaftarkan Aplikasi SPBE sebelum mulai digunakan pengguna;
b.menyimpan Kode Sumber dan dokumentasi atas pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
c.memastikan Aplikasi SPBE dapat diakses melalui teknologi berbasis web dan berbasis mobile;
d.mengutamakan penggunaan Kode Sumber terbuka;
e.menyediakan fitur interoperabilitas pada aplikasi yang dibangun dan dikembangkan untuk integrasi antar aplikasi SPBE;
f.menerapkan teknologi komputasi awan;
g.memastikan lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis;
h.memastikan Aplikasi SPBE menjadi aset Instansi Pusat atau aset Pemerintah Daerah dan tercatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
i.mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Peta Rencana SPBE Nasional untuk pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum;
j.mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat atau Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat atau Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah untuk pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
k.memenuhi ketentuan Audit TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l.memperhatikan rekomendasi hasil Audit TIK dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Aplikasi SPBE sebelum melakukan pengembangan Aplikasi SPBE; dan
m.memenuhi ketentuan standar teknis dan prosedur keamanan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Persyaratan pemanfaatan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memanfaatkan Infrastruktur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemanfaatan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan Aplikasi SPBE harus:
1. a.dikelola, diproses, dan disimpan di pusat data nasional;
2. b.menggunakan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
3. c.menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah dan/atau sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
(2)Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.analisis kebutuhan;
2. b.perencanaan;
3. c.rancang bangun;
4. d.implementasi;
5. e.uji kelaikan;
6. f.pemeliharaan; dan
7. g.evaluasi.
(3)Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia yang disesuaikan dengan karakteristik Aplikasi SPBE.
(4)Siklus pembangunan dan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan kerangka kerja:
1. a.spiral;
2. b.rapid application development;
3. c.waterfall;
4. d.agile development cycle; atau
5. e.kerangka kerja lainnya.
(5)Pelaksanaan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan oleh pegawai aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak terdapat aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menunjuk:
1. a.tenaga ahli; dan/atau
2. b.pihak ketiga.
(7)Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Daftar Standar Nasional Indonesia dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8)Penerapan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan Standar Nasional Indonesia termutakhir.

Pasal 7

(1)Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
(2)Penyusunan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi bersama unit kerja pemilik Proses Bisnis yang mendukung Aplikasi SPBE.
(3)Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)direviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat atau Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(4)Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.dasar hukum kewenangan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan Aplikasi SPBE;
2. b.uraian permasalahan dan kebutuhan yang melatarbelakangi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, termasuk hasil audit dan/atau evaluasi terhadap Aplikasi SPBE;
3. c.pihak yang terkait Penyelenggaraan Aplikasi SPBE;
4. d.maksud dan tujuan pemanfaatan Aplikasi SPBE;
5. e.ruang lingkup Aplikasi SPBE;
6. f.analisis biaya dan manfaat;
7. g.analisis risiko;
8. h.target waktu kesiapan penerapan Aplikasi SPBE;
9. i.sasaran pengguna; dan
10. j.lokasi implementasi.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi bersama unit kerja pemilik Proses Bisnis yang mendukung Aplikasi SPBE.
(3)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.analisis kebutuhan Pengguna SPBE, Arsitektur SPBE Nasional, dan Peta Rencana SPBE Nasional untuk Aplikasi Umum;
2. b.analisis kebutuhan Pengguna SPBE, Arsitektur SPBE Instansi Pusat atau Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat atau Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah untuk Aplikasi Khusus;
3. c.memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data;
4. d.menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka;
5. e.menggunakan Kode Sumber terbuka dengan:
  1. 1.mempertimbangkan keandalan, performa, keberlangsungan, dan keamanan Aplikasi SPBE;
  2. 2.menerapkan versi terkini dari Kode Sumber terbuka; dan
  3. 3.mencatat perubahan Kode Sumber dalam arsip rekam jejak untuk menjaga keterlacakan,
6. f.menggunakan Komponen Umum Aplikasi yang terdapat pada daftar Komponen Umum Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
7. g.berbasis layanan bersifat layanan mikro (microservices) untuk perancangan Aplikasi Umum; dan
8. h.berbasis layanan bersifat arsitektur layanan (service-oriented architecture) dan/atau layanan mikro (microservices) untuk perancangan Aplikasi Khusus.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh koordinator SPBE Instansi Pusat atau koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(5)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.uraian ruang lingkup;
2. b.Proses Bisnis dan layanan yang terkait;
3. c.kerangka kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
4. d.pemilihan pelaksana pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh:
  1. 1.Menteri;
  2. 2.swakelola; dan/atau
  3. 3.pihak ketiga,
5. e.deskripsi peran dan tanggung jawab pelaksana pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
6. f.jadwal dan periode pelaksanaan;
7. g.rencana aksi;
8. h.pemenuhan persyaratan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
9. i.sumber daya yang dibutuhkan, meliputi:
  1. 1.manusia;
  2. 2.anggaran; dan
  3. 3.sarana pendukung lainnya,
10. j.indikator keberhasilan, yang merupakan faktor- faktor penentu keberhasilan dari penerapan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
11. k.mekanisme alih pengetahuan dan teknologi; dan
12. l.mekanisme pemantauan dan pelaporan.

Pasal 9

(1)Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus membuat rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
(2)Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi bersama unit kerja pemilik Proses Bisnis Aplikasi SPBE.
(3)Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kebutuhan dan perencanaan.
(4)Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat atau Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(5)Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi minimal memuat:
1. a.pemodelan rancang bangun;
2. b.alur proses Aplikasi SPBE;
3. c.pemetaan dan keterhubungan fungsi dan basis data dalam Aplikasi SPBE;
4. d.pemetaan hak akses dan peran untuk pengguna aplikasi;
5. e.rancangan antarmuka pengguna dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna;
6. f.rancangan kendali internal yang diperlukan dalam proses validasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas; dan
7. g.rancangan integrasi antara aplikasi dengan aplikasi lain.

Pasal 10

(1)Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.
(2)Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi bersama unit kerja pemilik Proses Bisnis yang menyelenggarakan Aplikasi SPBE.
(3)Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat atau Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
(4)Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
1. a.menerjemahkan bentuk rancang bangun menjadi kode atau bentuk bahasa pemrograman;
2. b.melakukan pengkodean Aplikasi SPBE dan basis data sesuai dengan rancang bangun yang telah disetujui;
3. c.melakukan kendali mutu melalui serangkaian uji kelaikan atas Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan;
4. d.melaksanakan instalasi dan konfigurasi Aplikasi SPBE;
5. e.menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi sebagai fasilitas interoperabilitas data;
6. f.menyusun dokumentasi atas pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE:
7. g.melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pendampingan; dan
8. h.menyusun dokumen serah terima pekerjaan dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE tidak dilakukan secara swakelola.

Pasal 11

(1)Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemilik Proses Bisnis yang menyelenggarakan Aplikasi SPBE wajib melaksanakan uji kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e.
(2)Pelaksanaan uji kelaikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh pegawai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(3)Pegawai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
1. a.menduduki jabatan fungsional rumpun kekomputeran; dan/atau
2. b.memiliki sertifikat di bidang pengembangan perangkat lunak sub bidang jaminan kualitas perangkat lunak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak terdapat pegawai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menunjuk tenaga ahli yang memiliki sertifikat di bidang pengembangan perangkat lunak sub bidang jaminan kualitas perangkat lunak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi terkait mekanisme dan/atau instrumen pengukuran dari masing-masing setiap aspek uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
1. a.Menteri untuk aspek uji fungsi, uji integrasi dan uji beban; dan
2. b.kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang keamanan siber untuk aspek uji keamanan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…