DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Dewan Pers; susunan organisasi; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; lokasi; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; penataan organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pers telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Komunikasi dan Digital yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
3.Dewan Pers adalah lembaga independen yang bertugas melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers di Indonesia.
4.Komite Tanggungjawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang selanjutnya disingkat KTP2JB adalah komite yang mempunyai tugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Sekretariat Dewan Pers merupakan unsur pendukung administratif, keuangan, dan tata kelola yang membantu Dewan Pers dan KTP2JB dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dewan Pers dan KTP2JB.
(2)Sekretariat Dewan Pers secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pers dan Ketua KTP2JB.
(3)Sekretariat Dewan Pers secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital.
(4)Sekretariat Dewan Pers dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pers mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dan KTP2JB dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Dewan Pers menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pemberian dukungan dalam penyiapan bahan rekomendasi kebijakan di bidang pers;
c.pelaksanaan layanan operasional pengawasan pelaksanaan kode etik jurnalistik, penyelesaian pengaduan, dan penegakkan etika pers pada Dewan Pers;
d.pelaksanaan dukungan layanan pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers;
e.penyiapan koordinasi dan fasilitasi fora internasional Dewan Pers dan KTP2JB;
f.pemberian dukungan layanan komunikasi dan kerja sama antarlembaga pada Dewan Pers dan KTP2JB;
g.pelaksanaan layanan operasional penelaahan, penyusunan produk hukum, advokasi, layanan ahli pers, dan bantuan hukum pada Dewan Pers dan KTP2JB;
h.pelaksanaan layanan operasional KTP2JB dalam pengawasan atas tanggung jawab perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas;
i.pemberian dukungan dalam penyelenggaraan mediasi dan arbitrase hubungan bisnis antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers oleh KTP2JB;
j.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen; dan
k.pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, protokol, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan, perpustakaan, kerja sama, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Sekretariat Dewan Pers terdiri atas:
1. a.Bagian Umum;
2. b.Bagian Layanan dan Fasilitasi Pers; dan
3. c.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, keprotokolan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan, perpustakaan, kerja sama, sistem dan data informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.penyiapan pelaksanaan urusan keuangan;
c.penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
d.penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan keprotokolan;
e.penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara;
f.penyiapan pengelolaan sistem dan data informasi;
g.penyiapan pelaksanaan urusan perpustakaan, layanan kerja sama antarlembaga, hubungan luar negeri, layanan informasi publik, dan kehumasan;
h.penyiapan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan
i.penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Bagian Layanan dan Fasilitasi Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan operasional layanan dan fasilitasi pers kelembagaan Dewan Pers dan KTP2JB dalam kerangka pelayanan publik prima.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Layanan dan Fasilitasi Pers menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan rekomendasi kebijakan di bidang pers;
b.pelayanan penyiapan dan penyelenggaraan sertifikasi wartawan;
c.pelayanan penyiapan dan penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi wartawan;
d.pelayanan penyiapan dan pengawasan pelaksanaan kode etik jurnalistik dan penanganan sengketa pers;
e.pelayanan penyiapan dan penyelenggaraan pendataan dan verifikasi perusahaan pers;
f.pelayanan penyiapan dan penalaahan, advokasi, bantuan hukum dan ahli pers;
g.pelayanan penyiapan, mediasi, dan arbitrase kerja sama antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers; dan
h.pelayanan penyiapan dan penyelenggaraaan operasional KTP2JB dalam pengawasan atas tanggung jawab perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022