DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemanfaatan teknolodi eSIM yang dalam dilaksanakan oleh a. Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler; dan b. Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit; (1) Sistem Provisioning terdiri atas spesifikasi: a. sistem proprietary; dan b. Global System for Mobile Communication Association (GSMA); standar minimal perangkat konsumen; Sertifikasi skema akreditasi keamanan data Sistem Provisioning;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa teknologi modul identitas pelanggan melekat (embedded subscriber identity module) yang digunakan pada perangkat terminal pelanggan layanan telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler dan jaringan bergerak satelit memiliki kemampuan memfasilitasi kemudahan akses layanan telekomunikasi kepada pelanggan, termasuk untuk mendorong penetrasi layanan sistem komunikasi data dari mesin ke mesin (machine to machine) dan internet untuk segala (internet of things);
c.bahwa dalam pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi, Menteri Komunikasi dan Digital berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan pengaturan sebagai landasan hukum serta melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan teknologi modul identitas pelanggan melekat (embedded subscriber identity module) dalam penyelenggaraan telekomunikasi;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (Embedded Subscriber Identity Module) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
4. 5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI MODUL IDENTITAS PELANGGAN MELEKAT (EMBEDDED SUBSCRIBER IDENTITY MODULE) DALAM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler adalah penyelenggara Telekomunikasi yang melayani Telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
3.Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit adalah penyelenggara Telekomunikasi yang melayani Tekomunikasi bergerak melalui satelit.
4.Penomoran Telekomunikasi adalah kombinasi digit yang mencirikan identitas pelanggan, wilayah, elemen jaringan, penyelenggara, atau layanan Telekomunikasi.
5.Registrasi adalah pencatatan identitas pelanggan jasa Telekomunikasi oleh penyelenggara jasa Telekomunikasi.
6.Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan Telekomunikasi dan/atau jasa Telekomunikasi berdasarkan kontrak.
7.Modul Identitas Pelanggan Melekat (Embedded Subscriber Identity Module) yang selanjutnya disebut eSIM adalah modul elektronik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat Pelanggan, berupa mikroprosesor berisi perangkat lunak dan penyimpan data yang ditanam dalam suatu perangkat dan dapat diprogram secara jarak jauh.
8.Perangkat Berbasis eSIM adalah perangkat terminal Telekomunikasi yang memanfaatkan teknologi eSIM.
9.Perangkat Konsumen adalah alat dan/atau perangkat Telekomunikasi jenis telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang berbasis subscriber identification module.
10.Perangkat Mesin ke Mesin (Machine-to-Machine) yang selanjutnya disebut Perangkat M2M adalah perangkat Telekomunikasi berbasis modul identitas Pelanggan yang digunakan untuk komunikasi langsung atau melalui koneksi internet antarperangkat tanpa bantuan manusia.
11.Perangkat Internet untuk Segala (Internet of Things) yang selanjutnya disebut Perangkat IoT adalah alat dan/atau perangkat Telekomunikasi berbasis modul identitas Pelanggan yang dapat menghubungkan antarperangkat melalui koneksi internet.
12.Profil eSIM adalah profil yang dimuat dalam eSIM, yaitu sekumpulan data, aplikasi, dan struktur fail milik Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler atau Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit dalam bentuk digital yang dapat dipasang ke dalam Perangkat Berbasis eSIM.
13.Penyediaan Profil eSIM (Provisioning) yang selanjutnya disebut Provisioning adalah suatu proses aktivasi layanan Telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan bergerak satelit dengan pemasangan profil pada Perangkat Berbasis eSIM yang memanfaatkan sistem elektronik melalui koneksi internet atau intranet.
14.Sistem Provisioning adalah sistem elektronik yang berfungsi dan digunakan untuk melakukan Provisioning.
15.Pihak Lain adalah setiap orang, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Provisioning.
16.Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
17.Kode Tujuan Nasional (National Destination Code) yang selanjutnya disebut NDC adalah bagian dari nomor yang berfungsi untuk mencirikan suatu Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit, atau suatu layanan (service) tertentu.
18.Nomor Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network yang selanjutnya disebut Nomor MSISDN adalah nomor yang secara unik mengidentifikasi Pelanggan pada jaringan bergerak seluler atau jaringan bergerak satelit.
19.Nomor International Mobile Subscriber Identity yang selanjutnya disebut Nomor IMSI adalah kode unik secara internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna dalam sebuah jaringan Telekomunikasi.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
21.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan Telekomunikasi.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Telekomunikasi yang memanfaatkan teknologi eSIM dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler; dan
2. b.Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit.
(2)Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit yang memanfaatkan teknologi eSIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.menyediakan dan mengoperasikan Sistem Provisioning untuk penggunaan Nomor IMSI lokal;
2. b.menyediakan dan mengoperasikan manajemen berlangganan untuk penggunaan Nomor MSISDN dan Nomor IMSI lokal;
3. c.memastikan pemenuhan ketentuan untuk Registrasi Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menyimpan Profil eSIM dalam Sistem Provisioning;
5. e.melindungi dan mengamankan Profil eSIM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.menetapkan dan memastikan pemenuhan ketentuan standar operasional prosedur untuk keperluan perlindungan konsumen, pelindungan data pribadi, dan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
7. g.memenuhi ketentuan sertifikasi skema akreditasi keamanan data Sistem Provisioning.
(3)Manajemen berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses pengelolaan dan pemeliharaan layanan Telekomunikasi bagi Pelanggan termasuk proses pengaktifan Nomor MSISDN dan Nomor IMSI lokal.
(4)Manajemen berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler atau Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit.

Pasal 3

(1)Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler atau Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit dapat bekerja sama dengan Pihak Lain dalam menyediakan dan mengoperasikan Sistem Provisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terkait pemasangan Profil eSIM pada Perangkat Konsumen, Perangkat IoT, dan Perangkat M2M.
(2)Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.melindungi dan mengamankan Profil eSIM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.memenuhi ketentuan sertifikasi skema akreditasi keamanan data Sistem Provisioning.

Pasal 4

(1)Sistem Provisioning terdiri atas spesifikasi:
1. a.sistem proprietary; dan
2. b.Global System for Mobile Communication Association (GSMA).
(2)Sistem proprietary sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat eksklusif antara 1 (satu) sistem dan sistem lainnya.
(3)Global System for Mobile Communication Association (GSMA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kategori:
1. a.Perangkat Konsumen;
2. b.Perangkat M2M; dan
3. c.Perangkat IoT.

Pasal 5

(1)Perangkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a menggunakan standar minimal:
1. a.arsitektur Provisioning modul identitas Pelanggan jarak jauh (remote subscriber identity module Provisioning architecture);
2. b.spesifikasi teknis Provisioning modul identitas Pelanggan jarak jauh (remote subscriber identity module Provisioning technical specification);
3. c.Sistem Provisioning modul identitas Pelanggan jarak jauh (remote subscriber identity module Provisioning); dan
4. d.proses kepatuhan Sistem Provisioning modul identitas Pelanggan jarak jauh (remote subscriber identity module Provisioning compliance process).
(2)Perangkat M2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b menggunakan standar minimal sebagai berikut:
1. a.arsitektur Provisioning eSIM jarak jauh (eSIM remote Provisioning architecture); dan
2. b.arsitektur Provisioning untuk spesifikasi teknis Universal Integrated Circuit Card (UICC) melekat (remote Provisioning architecture for embedded UICC technical specification).
(3)Perangkat IoT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c menggunakan standar minimal sebagai berikut:
1. a.arsitektur dan spesifikasi kebutuhan IoT eSIM (eSIM IoT architecture and requirements specification); dan
2. b.spesifikasi teknis IoT eSIM (eSIM IoT technical specification).

Pasal 6

(1)Sertifikasi skema akreditasi keamanan data Sistem Provisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf g dan Pasal 3 ayat (2) huruf c menggunakan skema yang terdiri atas:
1. a.skema akreditasi keamanan untuk produksi Universal Integrated Circuit Card (UICC) dan Embedded Universal Integrated Circuit Card (eUICC);
2. b.skema akreditasi keamanan untuk Sistem Provisioning; dan/atau
3. c.skema akreditasi keamanan lainnya sesuai standar internasional.
(2)Ketentuan mengenai Sistem Provisioning dan sertifikasi skema akreditasi keamanan data Sistem Provisioning tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pelanggan yang menggunakan Nomor MSISDN berbasis eSIM wajib mematuhi ketentuan Registrasi Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Penggunaan Penomoran Telekomunikasi untuk Perangkat Berbasis eSIM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Alokasi Penomoran Telekomunikasi untuk Perangkat Konsumen menggunakan format NDC: 08XY di mana X≠0,4,6 dan Y=0-9
(3)Alokasi Penomoran Telekomunikasi untuk Perangkat M2M dan Perangkat IoT menggunakan format NDC: 08XY di mana X=4 dan Y=0-9
(4)Perangkat Konsumen yang dihubungkan dengan Perangkat M2M atau Perangkat IoT tetap menggunakan format NDC sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Alokasi NDC untuk keperluan Penomoran Telekomunikasi Perangkat M2M dan Perangkat IoT yang diajukan pertama kali dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan penambahan NDC.

Pasal 9

Perangkat M2M dan Perangkat IoT berbasis eSIM yang menggunakan layanan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler atau Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit yang digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Nomor MSISDN dan Nomor IMSI lokal.

Pasal 10

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.monitoring dan evaluasi; dan
2. b.pengenaan sanksi administratif.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…