DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 291);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1994);
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2084); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu Pegawai yang sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Kehadiran adalah komponen penentu penilaian berdasarkan keberadaan seorang Pegawai di Kantor pada waktu tertentu sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
5.Daftar Kehadiran adalah bukti kehadiran Pegawai di Kantor melalui perekaman secara elektronik dan/atau bentuk formulir secara manual.
6.Disiplin adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
7.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin.
8.Kantor adalah tempat tetap sesuai dengan aktivitas kerja Pegawai dibawah kendali unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
9.Capaian Kinerja Pegawai adalah komponen penentu penilaian berupa pencapaian kinerja pegawai berdasarkan penilaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan Tunjangan Kinerja.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu:
1. a.Kehadiran;
2. b.Capaian Kinerja Pegawai; dan
3. c.Disiplin.
(4)Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2)Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.
(3)Pegawai yang menduduki jabatan rangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan tunjangan jabatan yang dipilihnya.

Pasal 4

(1)Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada Kelas Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(3)Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari Kelas Jabatan yang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sejenis di unit kerjanya.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2), tidak diberikan kepada:
1. a.pegawai yang tidak mempunyai jabatan;
2. b.pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
4. d.pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan atau instansi lain di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. e.pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
6. f.pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

(1)Pembayaran dan pengurangan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan memperhitungkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pegawai:
1. a.terlambat masuk kerja;
2. b.pulang sebelum waktunya;
3. c.tidak masuk kerja;
4. d.tidak melakukan perekaman kehadiran pada saat masuk kerja dan/atau pulang kerja;
5. e.izin sakit tanpa surat keterangan dokter;
6. f.cuti sakit lebih dari 2 (dua) hari;
7. g.cuti bersalin untuk anak ketiga;
8. h.cuti alasan penting;
9. i.cuti besar;
10. j.mendapatkan pengalihan status dari tugas belajar menjadi izin belajar;
11. k.tidak memenuhi Capaian Kinerja Pegawai; dan/atau
12. l.dijatuhi hukuman disiplin.
(3)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (perseratus).
(4)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 7

Pegawai wajib menaati ketentuan jam kerja dan hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, kepada pegawai tersebut dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja perhari keterlambatan dan/atau pulang kerja sebelum waktunya.

Pasal 9

Besaran pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

a.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
b.tidak masuk kerja dengan alasan yang sah dan bukan kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 291);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1994);
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2084); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu Pegawai yang sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Kehadiran adalah komponen penentu penilaian berdasarkan keberadaan seorang Pegawai di Kantor pada waktu tertentu sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
5.Daftar Kehadiran adalah bukti kehadiran Pegawai di Kantor melalui perekaman secara elektronik dan/atau bentuk formulir secara manual.
6.Disiplin adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
7.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin.
8.Kantor adalah tempat tetap sesuai dengan aktivitas kerja Pegawai dibawah kendali unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
9.Capaian Kinerja Pegawai adalah komponen penentu penilaian berupa pencapaian kinerja pegawai berdasarkan penilaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan Tunjangan Kinerja.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu:
1. a.Kehadiran;
2. b.Capaian Kinerja Pegawai; dan
3. c.Disiplin.
(4)Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2)Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.
(3)Pegawai yang menduduki jabatan rangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan tunjangan jabatan yang dipilihnya.

Pasal 4

(1)Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada Kelas Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(3)Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari Kelas Jabatan yang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sejenis di unit kerjanya.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2), tidak diberikan kepada:
1. a.pegawai yang tidak mempunyai jabatan;
2. b.pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
4. d.pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan atau instansi lain di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. e.pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
6. f.pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

(1)Pembayaran dan pengurangan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan memperhitungkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pegawai:
1. a.terlambat masuk kerja;
2. b.pulang sebelum waktunya;
3. c.tidak masuk kerja;
4. d.tidak melakukan perekaman kehadiran pada saat masuk kerja dan/atau pulang kerja;
5. e.izin sakit tanpa surat keterangan dokter;
6. f.cuti sakit lebih dari 2 (dua) hari;
7. g.cuti bersalin untuk anak ketiga;
8. h.cuti alasan penting;
9. i.cuti besar;
10. j.mendapatkan pengalihan status dari tugas belajar menjadi izin belajar;
11. k.tidak memenuhi Capaian Kinerja Pegawai; dan/atau
12. l.dijatuhi hukuman disiplin.
(3)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (perseratus).
(4)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 7

Pegawai wajib menaati ketentuan jam kerja dan hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pasal 9

Besaran pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

a.tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
b.tidak masuk kerja dengan alasan yang sah dan bukan kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.