DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI PETIK ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4.Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan.
5.Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran.
6.Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek elektris/elektronis, lingkungan, keselamatan/keamanan, dan kesehatan.
7.Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Uji Petik adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat dan masih beredar di pasar.
8.Balai Uji adalah laboratorium milik negara atau laboratorium milik swasta yang telah terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
9.Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah model atau jenis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu, dan bukan merupakan kategori series.
10.Sampel adalah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat yang diperoleh dari pasar untuk keperluan uji petik.
11.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
12.Pemegang Sertifikat adalah pabrikan atau perwakilannya, distributor, importir, badan usaha perakit Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, badan hukum, instansi pemerintah, atau perwakilan negara asing yang memegang sertifikat dari Lembaga Sertifikasi.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
14.Direktur adalah Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.
15.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
16.Direktorat adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

(1)Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam rangka efektivitas penerapan pemenuhan persyaratan teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan Uji Petik.

BAB II

PELAKSANAAN UJI PETIK

Pasal 3

(1)Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(2)Pelaksanaan Uji Petik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat dan masih beredar di Pasar.

Pasal 4

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

a.riwayat ketidaksesuaian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
b.popularitas suatu Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
c.adanya perbedaan harga yang signifikan dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produk sejenis;
d.menimbulkan gangguan baik terhadap jaringan telekomunikasi maupun terhadap keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia; dan/atau
e.adanya laporan pengaduan.

Pasal 5

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara:

a.berkala; dan/atau
b.khusus.

Pasal 6

(1)Uji Petik yang dilaksanakan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan terprogram.
(2)Uji Petik yang dilaksanakan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.

Pasal 7

Pelaksanaan Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:

a.pemilihan sampel;
b.pengambilan sampel;
c.evaluasi sampel;
d.penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis; dan
e.tindak lanjut.

Pasal 8

Pemilihan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Direktorat dari basis data Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat.

Pasal 9

(1)Pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Direktorat dengan cara:
1. a.membeli Sampel dari Pasar secara acak dengan anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); atau
2. b.meminjam sampel dari pabrikan, perwakilan dari pabrikan, importir, atau distributor.
(2)Dalam hal pengambilan sampel dengan cara meminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktorat membuat berita acara peminjaman sampel, dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Jumlah pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit 1 (satu) unit per Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI PETIK ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4.Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan.
5.Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian karakteristik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran.
6.Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek elektris/elektronis, lingkungan, keselamatan/keamanan, dan kesehatan.
7.Uji Petik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Uji Petik adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat dan masih beredar di pasar.
8.Balai Uji adalah laboratorium milik negara atau laboratorium milik swasta yang telah terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
9.Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah model atau jenis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu, dan bukan merupakan kategori series.
10.Sampel adalah Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat yang diperoleh dari pasar untuk keperluan uji petik.
11.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
12.Pemegang Sertifikat adalah pabrikan atau perwakilannya, distributor, importir, badan usaha perakit Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, badan hukum, instansi pemerintah, atau perwakilan negara asing yang memegang sertifikat dari Lembaga Sertifikasi.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
14.Direktur adalah Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.
15.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
16.Direktorat adalah Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

(1)Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam rangka efektivitas penerapan pemenuhan persyaratan teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan Uji Petik.

BAB II

PELAKSANAAN UJI PETIK

Pasal 3

(1)Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(2)Pelaksanaan Uji Petik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat dan masih beredar di Pasar.

Pasal 4

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

a.riwayat ketidaksesuaian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
b.popularitas suatu Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
c.adanya perbedaan harga yang signifikan dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produk sejenis;
d.menimbulkan gangguan baik terhadap jaringan telekomunikasi maupun terhadap keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia; dan/atau
e.adanya laporan pengaduan.

Pasal 5

Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara:

a.berkala; dan/atau
b.khusus.

Pasal 6

(1)Uji Petik yang dilaksanakan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan terprogram.
(2)Uji Petik yang dilaksanakan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.

Pasal 7

Pelaksanaan Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui tahapan:

a.pemilihan sampel;
b.pengambilan sampel;
c.evaluasi sampel;
d.penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis; dan
e.tindak lanjut.

Pasal 8

Pemilihan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Direktorat dari basis data Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat.

Pasal 9

(1)Pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Direktorat dengan cara:
1. a.membeli Sampel dari Pasar secara acak dengan anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); atau
2. b.meminjam sampel dari pabrikan, perwakilan dari pabrikan, importir, atau distributor.
(2)Dalam hal pengambilan sampel dengan cara meminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktorat membuat berita acara peminjaman sampel, dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Jumlah pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit 1 (satu) unit per Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.