DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 September 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 195

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan 2021, No.1120 Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Komunikasi dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 2021, No.1120

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
e.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
f.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
g.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
h.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas: 2021, No.1120
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
3. c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
4. d.Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
5. e.Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
6. f.Inspektorat Jenderal;
7. g.Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. h.Staf Ahli Bidang Hukum;
9. i.Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
10. j.Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan
11. k.Staf Ahli Bidang Teknologi.
(2)Bagan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2021, No.1120

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian dan Organisasi;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Hukum;
e.Biro Umum; dan
f.Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama, 2021, No.1120 serta evaluasi dan penyusunan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja sama lintas sektoral dan daerah;
d.penyiapan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Isi peraturan

Teks195PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Komunikasi dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
e.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
f.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
g.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
h.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas: 2021, No.1120
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
3. c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
4. d.Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
5. e.Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
6. f.Inspektorat Jenderal;
7. g.Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. h.Staf Ahli Bidang Hukum;
9. i.Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
10. j.Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan
11. k.Staf Ahli Bidang Teknologi.
(2)Bagan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian dan Organisasi;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Hukum;
e.Biro Umum; dan
f.Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja sama lintas sektoral dan daerah;
d.penyiapan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018