Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No.491 4 Berdasarkan kedua peraturan tesebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika memandang perlu untuk membuat suatu pedoman yang akan menjadi dasar pelaksanaan di dalam penyelenggaraan SAKIP. Pedoman ini menjadi bagian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terkait dengan pengelolaan akuntabilitas kinerja kementerian. Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan SAKIP mencakup 6 (enam) unsur, yakni: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja. Mekanisme pelaksanaan dari unsur- unsur tersebut sudah jelas tertuang dalam ketentuan perundangan- undangan, termasuk petunjuk teknisnya. Namun, perlu adanya pedoman dalam proses pelaksanaan dari setiap unsur tersebut yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi setiap entitas akuntabilitas yang ada di lingkungan internal kementerian. Pedoman ini harus dipatuhi, karena berdampak pada capaian dari setiap entitas kinerja serta penilaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pedoman Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya pemerintahan yang baik dan LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA www.peraturan.go.id 2015, No.491 5 terpercaya. Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Kementerian Komunikasi dan Informatika akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif, terbuka, dan dipercaya masyarakat sehingga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. I. Pengertian Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
2.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
4.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015—2019 atau RPJMN 2015—2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahunan terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
7.Rencana Strategis atau Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan kementerian untuk periode lima tahun. www.peraturan.go.id 2015, No.491 6
8.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian.
9.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. 10.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 11.Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis kementerian. 12.Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian yang dilaksanakan oleh unit kerja. 13.Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. 14.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 15.Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan organisasi yang lebih tinggi kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. 16.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 17.Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 18.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya. www.peraturan.go.id 2015, No.491 7 19.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 20.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. 21.Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja. 22.Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja adalah unit instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I. 23.Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian adalah unit kerja kementerian yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian. 24.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran kementerian. 25.Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 26.Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kementerian Kominfo adalah kementerian yang menyelenggarakan usuran pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 27.Menteri Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Menteri Kominfo adalah Menteri yang menyelenggarakan usuran pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 28.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan APIP adalah Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern. II. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan SAKIP Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja Eselon I, Satuan Kerja Eselon II dan UPT di lingkungan Kementerian Kominfo dalam penerapan SAKIP. Tujuan penyelenggaraan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan sasaran yang www.peraturan.go.id 2015, No.491 8 ingin dicapai dari SAKIP tersebut antara lain:
1.menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2.terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3.terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4.terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan dan dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem Akutansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. III. Pengorganisasian SAKIP SAKIP merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam SAKIP terdapat dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat, antara Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Rencana Strategis memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan Perjanjian Kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Keterkaitan antara Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Kominfo digambarkan dalam rangkaian siklus SAKIP dalam Bagan-1. www.peraturan.go.id 2015, No.491 9 Bagan-1 Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Persyaratan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan SAKIP agar berjalan dengan baik sebagai berikut:
1.mengacu pada sistem dan peraturan yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan azas-azas umum penyelenggaraan negara yang disepakati bersama;
2.komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3.berorientasi pada pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat yang diperoleh;
4.penerapan SAKIP secara jujur, obyektif, transparan, dan akurat;
5.menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta keberhasilan lain yang dibanggakan; dan Pengelolaan SAKIP di lingkup Kementerian Kominfo mencakup pengorganisasian, tata hubungan kerja, dan koordinasi SAKIP yang di dalamnya mencakup koordinasi penyiapan dokumen perjanjian kinerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Dalam rangka memperlancar pengelolaan SAKIP lingkup Kementerian Kominfo diperlukan sistem pengorganisasian yang handal. Pengorganisasian ini diperlukan untuk menjalankan tugas koordinasi pengelolaan SAKIP lintas eselon I. Struktur pengorganisasian pengelolaan SAKIP seperti tercantum pada Bagan-2. www.peraturan.go.id 2015, No.491 10 Bagan-2 Pengorganisasian Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kominfo IV. Mekanisme Pengelolaan SAKIP Mekanisme pengelolaan SAKIP mencakup alur koordinasi pemantauan dan pengendalian serta penyampaian dokumen hasil penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Mekanisme pengelolaan SAKIP yang mencakup: (1) alur pemantauan dan pengendalian pengelolaan SAKIP, serta (2) penyampaian pelaporan dokumen hasil penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja dapat dilihat pada Bagan-3. www.peraturan.go.id 2015, No.491 11 Bagan-3 Mekanisme Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1.Rencana Strategis;
2.Perjanjian Kinerja;
3.Pengukuran Kinerja;
4.Pengelolaan Data kinerja;
5.Pelaporan Kinerja; dan
6.Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja. I. Rencana Strategis Dalam implementasi SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dari pemerintah berdasarkan RPJMN. Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019. www.peraturan.go.id 2015, No.491 12 Bagan-4 Bagan Renstra Kementerian Kominfo Dari bagan di atas terlihat bahwa rumusan visi, misi dan tujuan merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menetapkan sasaran strategis kementerian. Proses rumusannya melibatkan pimpinan kementerian untuk selanjutnya menetapkan arah kebijakan dan strategi. Berdasarkan arah dan strategi pembangunan sektor kominfo ditetapkan program-program yang akan dilakukan serta kegiatan yang akan dilakukan untuk melaksanakan program tersebut. II. Perjanjian Kinerja Setiap entitas kinerja tingkat eselon I, eselon II dan UPT di lingkungan Kementerian Kominfo membuat Perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. VISI MISI TUJUAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) ESELON II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM GENERIK DAN PROGRAM TEKNIS PROGRAM : KEGIATAN KEMENTERIAN KOMINFO ESELON I SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN STRATEGIS (OUTCOME/IMPACT www.peraturan.go.id 2015, No.491 13 A. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja :
1.sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2.menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3.sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4.sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5.sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja
1.Menteri Penjanjian Kinerja di tingkat Kementerian ditandatangani oleh Menteri sebagai pimpinan tertinggi
2.Pimpinan Unit Kerja (Eselon I) Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja (Eselon I) ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Menteri Kominfo
3.Pimpinan Satuan Kerja (Eselon II) Perjanjian Kinerja di tingkat satuan kerja (Eselon II) ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dan pimpinan Unit Kerja (Eselon I).
4.Pimpinan UPT untuk Perjanjian Kinerja unit organisasi yang mengelola Anggaran dan DIPA sendiri dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Organisasi dan pimpinan Unit Kerja (Eselon I). C. Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja harus disusun setelah Kementerian Kominfo menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. D. Penggunaan Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang www.peraturan.go.id 2015, No.491 14 seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.
1.Untuk tingkat Kementerian sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Kementerian dan indikator kinerja lain yang relevan.
2.Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja diperhatikan muatan yang disajikan Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan.
3.Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan format Perjanjian Kenerja (PK) terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.
4.Output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan. Untuk tingkat unit organisasi sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Unit Organisasi dan indikator kinerja lain yang relevan. E. Format Perjanjian Kinerja Secara umum dalam Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu juga harus diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut.
1.Pernyataan Perjanjian Kinerja Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas :
a.Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
b.Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat. Format Pernyataan Perjanjian Kinerja terdapat pada lampiran : Formulir 1 : Pernyataan Perjanjian Kinerja Kementerian Formulir 2 : Pernyataan Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon I, Satuan Kerja Eselon II dan UPT. www.peraturan.go.id 2015, No.491 15
2.Lampiran Perjanjian Kinerja Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya, sebagaimana pada lampiran: Formulir 3 : Lampiran Perjanjian Kinerja Kementerian Formulir 4 : Lampiran Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon I Formulir 5 : Lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Eselon II dan UPT F. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja : Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
1.terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2.perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
3.perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. III. Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja dilakukan oleh masing-masing entitas kinerja untuk mengetahui proses tahapan kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. A. Indikator Kinerja
1.Indikator kinerja Kementerian Kominfo harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.
2.Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kementerian Kominfo sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.
3.IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.
4.IKU perlu ditetapkan oleh Menteri Kominfo sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai www.peraturan.go.id 2015, No.491 16 dengan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian.
5.Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya.
6.Indikator kinerja pada satuan kerja (setingkat Eselon II) sekurang- kurangnya adalah indikator keluaran (output). B.Tujuan Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. C. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. D. Waktu dan Pelaksanaan Pengukuran kinerja
1.Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja setiap Unit Kerja dan Satuan Kerja.
2.Pengukuran Kinerja dilakukan oleh semua tingkatan organisasi yang telah membuat Perjanjian Kinerja atau membuat komitmen kinerja dan mengelola anggaran (format terlihat pada Formulir 9 10 dan 11).
3.Laporan hasil pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dari satuan kerja eselon II dan UPT ke unit kerja eselon I dan dari unit kerja eselon I ke tingkat kementerian. Penyampaian laporan dalam bentuk softcopy dan hardcopy paling lambat dua minggu setiap awal triwulan berikutnya. IV. Pengelolaan Data Kinerja Setiap entitas kinerja tingkat eselon I, eselon II dan UPT memiliki unit yag bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kinerja yang melakukan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja. Pengelolaan data kinerja tersebut mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah. A. Tujuan Pengelolaan Data kinerja Pengelolaan data kinerja bertujuan :
1.sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas www.peraturan.go.id 2015, No.491 17 kinerja;
2.bahan informasi capaian kinerja untuk para pimpinan; dan
3.bahan evaluasi dan pelaporan, serta untuk memonitor pelaksanaan program dan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan. B. Teknik Pengelolaan Data Kinerja
1.Setiap Unit Kerja, Satuan Kerja dan UPT melakukan pengelolaan data kinerja yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi yang tersedia dalam laman portal kementerian;
2.Unit Kerja menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap data informasi kinerja dan unggahan data kinerja Satuan Kerja atau Unit Kerjanya. Penunjukkan dilakukan dalam bentuk surat tugas yang ditandatangani oleh Sekretariat Ditjen/Badan paling lambat pada bulan Desember di akhir tahun anggaran. Format Surat Tugas seperti terlihat pada Formulir 12.
3.Mengunggah data kinerja setiap bulan, paling lambat tujuh hari kerja pada bulan berikutnya;
4.Satuan Kerja dan Unit Kerja yang tidak atau terlambat melakukan pengunggahan data sesuai waktu yang ditetapkan akan ditayangkan pada laman portal kementerian. V. Pelaporan Kinerja Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Unit Kerja atas penggunaan anggaran. Setiap entitas kinerja menyusun laporan kinerja sebagai pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
1.Tujuan pelaporan kinerja :
a.memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan
b.sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Unit Kerja untuk meningkatkan kinerjanya.
2.Format Laporan kinerja Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan unit kerja dan satuan kerja yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:
a.Uraian singkat organisasi;
b.Rencana dan target kinerja yang ditetapkan; www.peraturan.go.id 2015, No.491 18
c.Pengukuran kinerja;
d.Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.
3.Mekanisme Penyampaian Laporan Kinerja
a.Pimpinan Satuan Kerja Eselon II dan UPT menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan tembusan Sekretaris Jenderal paling lambat satu minggu setelah tahun anggaran berakhir;
b.Pimpinan Unit Kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal paling lambat dua minggu setelah tahun anggaran berakhir;
c.Menteri menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Format Pelaporan Kinerja pada di lihat pada Formulir : 6 VI. Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Unit Pengawasan Internal melakukan reviu berupa penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. A. Reviu bertujuan :
1.Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja Kementerian.
2.Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Unit Kerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Apabila dalam reviu ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang. www.peraturan.go.id 2015, No.491 19 B. Tata Cara Reviu
1.Pihak yang melaksanakan reviu Laporan kinerja harus direviu oleh Aparat Pengawasan Internal pemerintah (APIP) sebagai unit Pengawasan Internal.
2.Waktu pelaksanaan reviu Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani Menteri dan kemudian disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.
3.Ruang lingkup pelaksanaan reviu
a.Metode pengumpulan data/informasi Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.
b.Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas Penelaahan dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat kementerian dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.
c.Penyusunan kertas kerja reviu Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut: Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja; Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP; Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan; Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan APIP.
d.Setelah melakukan reviu, APIP harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.
e.Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat Kementerian saja. www.peraturan.go.id 2015, No.491 20 C. Pelaporan Reviu
1.Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.
2.Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi APIP untuk membuat pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa :
a.Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan.
b.Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja.
c.Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen.
d.Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan Unit Kerja.
e.Simpulan reviu yaitu apakah laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.
f.Paragraf penjelasan (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja.
3.Contoh pernyataan Telah direviu dapat dilihat pada Formulir 7 dan Checklist Reviu pada Formulir 8. www.peraturan.go.id 2015, No.491 21 www.peraturan.go.id 2015, No.491 22 www.peraturan.go.id 2015, No.491 23 www.peraturan.go.id 2015, No.491 24 www.peraturan.go.id 2015, No.491 25 www.peraturan.go.id 2015, No.491 26 www.peraturan.go.id 2015, No.491 27 www.peraturan.go.id 2015, No.491 28 www.peraturan.go.id 2015, No.491 29 www.peraturan.go.id 2015, No.491 30 www.peraturan.go.id 2015, No.491 31 www.peraturan.go.id 2015, No.491 32