DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk optimalisasi pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan dan daerah perkembangan wilayah, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
b.bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan terhadap penyempurnaan kriteria klasifikasi dan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/310/M.KT.Ol/207 tanggal 31 Mei 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio; Menimbang MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANATEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SALINAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERI 18/M.PANI 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio; Pasa13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program;
b.pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
c.penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
d.pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio; Pasa12 Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
(2)Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dipimpin oleh Kepala. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOMUNlKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT Menetapkan Pasa15 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
2. b.Seksi Pemantauan dan Penertiban;
3. c.Seksi Sarana dan Pelayanan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional. BABII SUSUNANORGANISASI
(1)Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:
1. a.Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I;
2. b.Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II; dan
3. c.Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
(2)Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bidang Monitor kepegawaian, dan hubungan
1. e.penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
2. f.pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
3. g.pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
4. h.pelaksanaan ujian amatir radio; dan
  1. 1.pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, masyarakat Unit Pelaksana Teknis Spektrum Frekuensi Radio. Pasa18
(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mernpunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat. Pasa17 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
2. b.Seksi Pemantauan dan Penertiban;
3. c.Seksi Sarana dan Pelayanan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.
(2)Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.
(3)Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

BAB I

KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFlKASI BIDANG MONITOR SPEKTRUMPELAKSANA TEKNIS FREKUENSI RADIO.

Pasal 10

(1)Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.
(2)Petugas Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio. Pasa19 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas:
1. a.Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga;
2. b.Petugas Pemantauan dan Penertiban;
3. c.Petugas Sarana dan Pelayanan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.
(3)Seksi Sarana dan Pelayanan mernpunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kepala Seksi, dan BABIII TATAKERJA

Pasal 12

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional semor yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Petugas Sarana dan Pelayanan mernpunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

Pasal 17

Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-rnasing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, 'uraran tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 14

Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mengenai hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Kepala Sub Bagian masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun an tar satuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan tugas pokok masing-rnasing. Pasa122

(1)Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I merupakan jabatan struktural eselon IIl.a atau jabatan administrator.
(2)Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(3)Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas. BABIV ESELONISASI Pasa121 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpman unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. Pasa120 Setiap pimpman unit orgamsasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk optimalisasi pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan dan daerah perkembangan wilayah, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
b.bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan terhadap penyempurnaan kriteria klasifikasi dan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/310/M.KT.Ol/207 tanggal 31 Mei 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio; Menimbang MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANATEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SALINAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERI 18/M.PANI 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

a.penyusunan rencana dan program;
b.pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
c.penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
d.pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio; Pasa12 Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
(2)Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dipimpin oleh Kepala. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOMUNlKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT Menetapkan Pasa15 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
2. b.Seksi Pemantauan dan Penertiban;
3. c.Seksi Sarana dan Pelayanan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional. BABII SUSUNANORGANISASI
(1)Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:
1. a.Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I;
2. b.Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II; dan
3. c.Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
(2)Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bidang Monitor kepegawaian, dan hubungan
1. e.penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
2. f.pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
3. g.pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
4. h.pelaksanaan ujian amatir radio; dan
  1. 1.pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, masyarakat Unit Pelaksana Teknis Spektrum Frekuensi Radio. Pasa18
(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mernpunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat. Pasa17 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
2. b.Seksi Pemantauan dan Penertiban;
3. c.Seksi Sarana dan Pelayanan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.
(2)Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.
(3)Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

BAB I

KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFlKASI BIDANG MONITOR SPEKTRUMPELAKSANA TEKNIS FREKUENSI RADIO.

Pasal 10

(1)Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.
(2)Petugas Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio. Pasa19 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas:
1. a.Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga;
2. b.Petugas Pemantauan dan Penertiban;
3. c.Petugas Sarana dan Pelayanan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.
(3)Seksi Sarana dan Pelayanan mernpunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kepala Seksi, dan BABIII TATAKERJA

Pasal 12

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional semor yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Petugas Sarana dan Pelayanan mernpunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

(1)Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I merupakan jabatan struktural eselon IIl.a atau jabatan administrator.
(2)Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(3)Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas. BABIV ESELONISASI Pasa121 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpman unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. Pasa120 Setiap pimpman unit orgamsasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.