DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memberikan dasar penentuan kelas organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang objektif dan terukur, perlu penyempurnaan terhadap kriteria klasifikasi dan penataan organisasi dan tat a kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio yang telah ada;
b.bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan terhadap penyempurnaan kriteria klasifikasi dan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Bj310jM.KT.01j207 tanggal 31 Mei 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio; Menimbang MENTERI KOMUNIKASIDAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA PERATURAN MENTERI KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASIUNIT PELAKSANATEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SALINAN I

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ten tang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio; Menetapkan Mengingat Pasa12

(1)Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk

BAB II

KOMPONENKRITERIAKLASIFlKASI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
2.Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio yang meliputi kanal-kanal frekuensi radio yang digunakan sebagai saran a komunikasi dan telekomunikasi radio.
3.Monitor spektrum frekuensi radio adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengamatan dan deteksi sumber pancaran penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka pengendalian dan pengawasan penggunaan komunikasi radio dan/ atau telekomunikasi radio.
4.Stasiun Monitoring Frekuensi Radio adalah suatu instalasi alaty perangkat yang digunakan untuk keperluan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri dari stasiun tetap dan stasiun bergerak atau mobile.

a.Layanan monitoring;
b.Alat darr/ atau perangkat monitor;
c.Penertiban penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi;
d.Sumber daya manusia operasional;
e.Layanan Ujian Amatir Radio; dan
f.Wilayah layanan.
a.Komponen substantif; dan
b.Komponen penunjang. menentukan kelas Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja suatu Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Pasa16 Alat danj atau perangkat monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana utama yang digunakan untuk melakukan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri atas un sur-un sur sebagai berikut:
1. a.stasiun monitoring frekuensi radio adalah suatu instalasi atau sistem kesatuan alatj perangkat yang digunakan untuk keperluan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri atas stasiun tetap dan stasiun bergerak atau mobile dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan stasiun monitoringjtahun; Pasa15 Layanan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kemampuan suatu Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna spektrum frekuensi radio danj atau atas permintaan baik institusi maupun perorangan yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
2. a.jumlah Izin Stasiun Radio merupakan jumlah stasiun radio berizin yang beroperasi di suatu wilayah dalam waktu satu tahun dengan satuan stasiun radiojtahun;
3. b.jumlah Izin Pengguna Pita Frekuensi Radio merupakan jumlah Base Transceiver Station di suatu wilayah yang menggunakan range pita frekuensi tertentu dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan Base Transceiver Stationj tahun;
4. c.jumlah pengukuran danj atau Evaluasi Uji Coba Siaran merupakan banyaknya kegiatan melakukan pengukuran danj atau Evaluasi Uji Coba Stasiun Radio Siaran dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kalijtahun; dan
5. d.jumlah pengaduan frekuensi radio merupakan banyaknya aduan dan permintaan penanganan gangguan frekuensi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kali j tah un. telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan banyaknya kegiatan operasi penertiban pelanggaran penggunaan spektrum dan standar perangkat telekomunikasi yang merupakan tindakan projusticia danj atau tindakan administratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
6. a.tindak lanjut penyidikan atau P21 adalah suatu proses dilakukannya penyidikan dari mulai adanya laporan terjadinya pelanggaran (laporan polisi) hingga pemberkasan hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan berkasjtahun; dan
7. b.tindakan administratifjperingatan adalah suatu tindakan administratif secara tertulis kepada pengguna yang diduga melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio danjatau standar alatjperangkat telekomunikasi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kalij tahun. perangkatdanspektrumpenggunaanPenertiban

BAB I

KETENTUANUMUM Pasa14 Komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagai berikut:

Pasal 7

b.perangkat monitor portablejjinjing adalah unit perangkat terpisah yang digunakan untuk monitoring spektrum frekuensi radio dan pengukuran paramater teknis stasiun radio yang bisa dipindah-pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam periode satu tahun dengan satuan unitjtahun; dan
c.stasiun tetap High Frequency-Direction Finder adalah stasiun monitoring khusus band high frequency yang digunakan untuk monitoring dan deteksi sumber pancaran yang berada di lokasi strategis wilayah teritorial Indonesia dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan stasiunjtahun.

Pasal 11

Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/ atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut:

a.infrastruktur penunjang;
b.Sumber Daya Manusia administrasi;
c.Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan

Pasal 10

Wilayah layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan jumlah daerah kabupaten/kota Pemerintah Daerah Tingkat II di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang dilayani dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan daerah kabupaten atau kcta /tahun. Pasa19 Layanan Ujian Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan jumlah peserta Ujian Amatir Radio yang dilayani dalam kegiatan pelaksanaan ujian di suatu daerah oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut- turut dengan satuan orang/ tahun. Pasa18 Sumber Daya Manusia Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan Pegawai Negeri sipil yang mempunyai kualifikasi dan wewenang tertentu yang bertugas melakukan monitoring atas penggunaan spektrum frekuensi radio serta melakukan penyidikan di bidang telekomunikasi radio yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan orang/ tahun.

Pasal 13

Sumber Daya Manusia administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan jumlah sumber daya manusia yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan orang/ tahun.

Pasal 12

Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan sarana dan prasarana pendukung yang menunjang kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi yang berwujud aset tetap dan bergerak yang terdiri atas:

a.kendaraan operasional adalah jumlah kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi sehari-hari dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan unitytahun;
b.luas tanah adalah jumlah luas lahan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio baik digunakan untuk kantor maupun untuk stasiun monitoring frekuensi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan meter persegiy tahun; dan
c.luas bangunan adalah jumlah luas bangunan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio baik digunakan untuk kantor maupun untuk stasiun monitoring frekuensi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan meter persegi/rahun.
d.jangkauan layanan.

Pasal 16

Kriteria klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nilai maksimal 100 (bobot 100) dengan pem bagian sebagai beriku t:

a.komponen substantif nilai maksimal sebesar 100 (seratus) dengan bobot 80 (delapan puluh); dan
b.komponen penunjang nilai maksimal sebesar 100 (seratus) dengan bobot 20 (dua puluh).

BAB III

PENILAIANKRITERIAKLASIFIKASI

Pasal 15

Jangkauan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan jumlah luas wilayah kerja yang disamakan dengan wilayah provinsi pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kilometer persegi/ tahun.

Pasal 14

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan jumlah pendapatan dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang diukur berdasarkan jumlah Izin Stasiun Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan milyar rupiah/ tahun.

Pasal 17

Rincian penilaian Zpembobotan komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

a.Layanan Monitoring dengan bobot 25 (dua puluh lima) terdiri dari unsur: 1) jumlah Izin Stasiun Radio dalam stasiun radio per tahun dengan bobot 10 (sepuluh); 2) jumlah Izin Pengguna Pita Frekuensi Radio dalam jumlah Base Transceiver Station per tahun dengan bobot 7.5 (tujuh koma lima); 3) Jumlah pengukuran dan Evaluasi Uji Coba Siaran dalam bentuk kali pertahun dengan bobot 5 (lima); dan 4) jumlah pengaduan frekuensi dalam kali per tahun dengan bobot 2.5 (dua koma lima).
b.Alat ' perangkat monitor dengan bobot 20(dua puluh) terdiri dari unsur: 1) jumlah stasiun monitoring frekuensi radio dalam stasiun monitoring yang dimiliki per tahun dengan bobot 12 (dua belas); 2) jumlah perangkat monitor portable/jinjing dalam unit yang dimiliki per tahun dengan bobot 7 (tujuh); dan 3) jumlah stasiun tetap High Frequency-Direction Finder dalam stasiun monitoring yang dimiliki per tahun dengan bobot 1 (satu).
c.Penertiban penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi dengan bobot 12 (dua belas), terdiri dari: 1) jumlah tindak lanjut penyidikan atau P21 dalam berkas per tahun dengan bobot 8 (delapan); dan 2) jumlah tindakan administratif/peringatan dalam kali per tahun dengan bobot 4 (empat).
d.Sumber Daya Manusia Operasional dengan bobot 10 (sepuluh) dalam jumlah Pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam orang per tahun;
e.Layanan Ujian Amatir Radio dengan bobot 8 (delapan) dalam jumlah peserta ujian amatir radio dalam orang per tahun; dan Pasal 20 Penetapan klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada unit pelaksana teknis yang bersangkutan. BABIV PENETAPANKLASIFIKASI

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memberikan dasar penentuan kelas organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang objektif dan terukur, perlu penyempurnaan terhadap kriteria klasifikasi dan penataan organisasi dan tat a kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio yang telah ada;
b.bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan terhadap penyempurnaan kriteria klasifikasi dan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Bj310jM.KT.01j207 tanggal 31 Mei 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio; Menimbang MENTERI KOMUNIKASIDAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA PERATURAN MENTERI KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASIUNIT PELAKSANATEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SALINAN I

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ten tang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio; Menetapkan Mengingat Pasa12

(1)Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk

BAB II

KOMPONENKRITERIAKLASIFlKASI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
2.Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio yang meliputi kanal-kanal frekuensi radio yang digunakan sebagai saran a komunikasi dan telekomunikasi radio.
3.Monitor spektrum frekuensi radio adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengamatan dan deteksi sumber pancaran penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka pengendalian dan pengawasan penggunaan komunikasi radio dan/ atau telekomunikasi radio.
4.Stasiun Monitoring Frekuensi Radio adalah suatu instalasi alaty perangkat yang digunakan untuk keperluan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri dari stasiun tetap dan stasiun bergerak atau mobile.

a.Layanan monitoring;
b.Alat darr/ atau perangkat monitor;
c.Penertiban penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi;
d.Sumber daya manusia operasional;
e.Layanan Ujian Amatir Radio; dan
f.Wilayah layanan.
a.Komponen substantif; dan
b.Komponen penunjang. menentukan kelas Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja suatu Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Pasa16 Alat danj atau perangkat monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana utama yang digunakan untuk melakukan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri atas un sur-un sur sebagai berikut:
1. a.stasiun monitoring frekuensi radio adalah suatu instalasi atau sistem kesatuan alatj perangkat yang digunakan untuk keperluan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri atas stasiun tetap dan stasiun bergerak atau mobile dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan stasiun monitoringjtahun; Pasa15 Layanan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kemampuan suatu Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna spektrum frekuensi radio danj atau atas permintaan baik institusi maupun perorangan yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
2. a.jumlah Izin Stasiun Radio merupakan jumlah stasiun radio berizin yang beroperasi di suatu wilayah dalam waktu satu tahun dengan satuan stasiun radiojtahun;
3. b.jumlah Izin Pengguna Pita Frekuensi Radio merupakan jumlah Base Transceiver Station di suatu wilayah yang menggunakan range pita frekuensi tertentu dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan Base Transceiver Stationj tahun;
4. c.jumlah pengukuran danj atau Evaluasi Uji Coba Siaran merupakan banyaknya kegiatan melakukan pengukuran danj atau Evaluasi Uji Coba Stasiun Radio Siaran dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kalijtahun; dan
5. d.jumlah pengaduan frekuensi radio merupakan banyaknya aduan dan permintaan penanganan gangguan frekuensi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kali j tah un. telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan banyaknya kegiatan operasi penertiban pelanggaran penggunaan spektrum dan standar perangkat telekomunikasi yang merupakan tindakan projusticia danj atau tindakan administratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
6. a.tindak lanjut penyidikan atau P21 adalah suatu proses dilakukannya penyidikan dari mulai adanya laporan terjadinya pelanggaran (laporan polisi) hingga pemberkasan hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan berkasjtahun; dan
7. b.tindakan administratifjperingatan adalah suatu tindakan administratif secara tertulis kepada pengguna yang diduga melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio danjatau standar alatjperangkat telekomunikasi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kalij tahun. perangkatdanspektrumpenggunaanPenertiban

BAB I

KETENTUANUMUM Pasa14 Komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagai berikut:

Pasal 7

b.perangkat monitor portablejjinjing adalah unit perangkat terpisah yang digunakan untuk monitoring spektrum frekuensi radio dan pengukuran paramater teknis stasiun radio yang bisa dipindah-pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam periode satu tahun dengan satuan unitjtahun; dan
c.stasiun tetap High Frequency-Direction Finder adalah stasiun monitoring khusus band high frequency yang digunakan untuk monitoring dan deteksi sumber pancaran yang berada di lokasi strategis wilayah teritorial Indonesia dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan stasiunjtahun.

Pasal 11

a.infrastruktur penunjang;
b.Sumber Daya Manusia administrasi;
c.Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

a.kendaraan operasional adalah jumlah kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi sehari-hari dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan unitytahun;
b.luas tanah adalah jumlah luas lahan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio baik digunakan untuk kantor maupun untuk stasiun monitoring frekuensi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan meter persegiy tahun; dan
c.luas bangunan adalah jumlah luas bangunan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio baik digunakan untuk kantor maupun untuk stasiun monitoring frekuensi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan meter persegi/rahun.
d.jangkauan layanan.

Pasal 16

a.komponen substantif nilai maksimal sebesar 100 (seratus) dengan bobot 80 (delapan puluh); dan
b.komponen penunjang nilai maksimal sebesar 100 (seratus) dengan bobot 20 (dua puluh).

BAB III

PENILAIANKRITERIAKLASIFIKASI

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 17

Rincian penilaian Zpembobotan komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

a.Layanan Monitoring dengan bobot 25 (dua puluh lima) terdiri dari unsur: 1) jumlah Izin Stasiun Radio dalam stasiun radio per tahun dengan bobot 10 (sepuluh); 2) jumlah Izin Pengguna Pita Frekuensi Radio dalam jumlah Base Transceiver Station per tahun dengan bobot 7.5 (tujuh koma lima); 3) Jumlah pengukuran dan Evaluasi Uji Coba Siaran dalam bentuk kali pertahun dengan bobot 5 (lima); dan 4) jumlah pengaduan frekuensi dalam kali per tahun dengan bobot 2.5 (dua koma lima).
b.Alat ' perangkat monitor dengan bobot 20(dua puluh) terdiri dari unsur: 1) jumlah stasiun monitoring frekuensi radio dalam stasiun monitoring yang dimiliki per tahun dengan bobot 12 (dua belas); 2) jumlah perangkat monitor portable/jinjing dalam unit yang dimiliki per tahun dengan bobot 7 (tujuh); dan 3) jumlah stasiun tetap High Frequency-Direction Finder dalam stasiun monitoring yang dimiliki per tahun dengan bobot 1 (satu).
c.Penertiban penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi dengan bobot 12 (dua belas), terdiri dari: 1) jumlah tindak lanjut penyidikan atau P21 dalam berkas per tahun dengan bobot 8 (delapan); dan 2) jumlah tindakan administratif/peringatan dalam kali per tahun dengan bobot 4 (empat).
d.Sumber Daya Manusia Operasional dengan bobot 10 (sepuluh) dalam jumlah Pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam orang per tahun;
e.Layanan Ujian Amatir Radio dengan bobot 8 (delapan) dalam jumlah peserta ujian amatir radio dalam orang per tahun; dan Pasal 20 Penetapan klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada unit pelaksana teknis yang bersangkutan. BABIV PENETAPANKLASIFIKASI