DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan menteri ini mengatur tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Audit TIK terhadap tata kelola TIK meliputi pemeriksaan terhadap kerangka kerja pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu atas unsur-unsur SPBE. Unsur-unsur SPBE sebagai berikut: a. Rencana Induk SPBE Nasional; b. Arsitektur SPBE; c. Peta Rencana SPBE; d. rencana dan anggaran SPBE; e. Proses Bisnis; f. data dan informasi; g. Infrastruktur SPBE; h. Aplikasi SPBE; i. Keamanan SPBE; dan j. layanan SPBE. Pemeriksaan atas kerangka kerja mencakup pemeriksaan atas aktivitas sebagai berikut: a. evaluasi TIK; b. pengarahan TIK; dan c. pemantauan TIK.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait SALINAN dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
2.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
3.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
6.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
7.Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
8.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
9.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
10.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
11.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
12.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
13.Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi adalah badan hukum yang telah terakreditasi sebagai pelaksana Audit TIK.
14.Auditor TIK adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang Audit TIK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberi tugas untuk melakukan Audit TIK.
15.Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Audit TIK adalah lembaga sertifikasi profesi yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi di bidang Audit TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
17.Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 2

(1)Audit TIK dilaksanakan pada lingkup:
1. a.nasional;
2. b.Instansi Pusat; dan
3. c.Pemerintah Daerah.
(2)Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
1. a.Infrastruktur SPBE;
2. b.Aplikasi SPBE; dan
3. c.Keamanan SPBE.

Pasal 3

(1)Audit TIK pada lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mencakup:
1. a.audit Infrastruktur SPBE Nasional;
2. b.audit Aplikasi Umum;
3. c.audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional; dan
4. d.audit keamanan Aplikasi Umum.
(2)Audit TIK pada lingkup Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c mencakup:
1. a.audit Infrastruktur SPBE;
2. b.audit Aplikasi Khusus;
3. c.audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
4. d.audit keamanan Aplikasi Khusus.

Pasal 4

(1)Audit TIK harus dilaksanakan secara periodik.
(2)Audit TIK pada lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Audit TIK pada lingkup Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

a.penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
b.fungsionalitas TIK;
c.kinerja TIK yang dihasilkan; dan
d.aspek TIK lainnya.

Pasal 6

(1)Audit TIK terhadap tata kelola TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi pemeriksaan terhadap kerangka kerja pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu atas unsur-unsur SPBE.
(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai berikut:
1. a.Rencana Induk SPBE Nasional;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.rencana dan anggaran SPBE;
5. e.Proses Bisnis;
6. f.data dan informasi;
7. g.Infrastruktur SPBE;
8. h.Aplikasi SPBE;
9. i.Keamanan SPBE; dan
10. j.layanan SPBE.
(3)Pemeriksaan atas kerangka kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeriksaan atas aktivitas sebagai berikut:
1. a.evaluasi TIK;
2. b.pengarahan TIK; dan
3. c.pemantauan TIK.

Pasal 7

(1)Evaluasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan meninjau pemanfaatan TIK saat ini dan masa depan dengan memperhatikan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2)Pengarahan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan penetapan tanggung jawab serta pemberian arahan atas penyiapan dan pelaksanaan dari rencana dan kebijakan TIK serta mendorong suatu budaya tata kelola TIK yang baik.
(3)Pemantauan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan memonitor kinerja TIK melalui sistem pengukuran yang tepat serta memastikan bahwa TIK sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Pasal 8

(1)Audit TIK terhadap manajemen TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi pemeriksaan terhadap tahapan sebagai berikut:
1. a.perencanaan TIK;
2. b.pengembangan TIK;
3. c.pengoperasian TIK; dan
4. d.pemantauan TIK.
(2)Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait perencanaan strategis dan perencanaan taktis atas kegiatan dan anggaran yang terkait.
(3)Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan perancangan, pengadaan, pengembangan, pengujian, instalasi, migrasi, dan pelatihan TIK.
(4)Pengoperasian TIK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan pengoperasian TIK.
(5)Pemantauan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan pemantauan dan evaluasi TIK.

Pasal 9

(1)Audit TIK terhadap manajemen TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi pemeriksaan terhadap aktivitas sebagai berikut:
1. a.manajemen keamanan TIK;
2. b.manajemen risiko TIK;
3. c.manajemen aset TIK;
4. d.manajemen pengetahuan TIK;
5. e.manajemen sumber daya manusia TIK;
6. f.manajemen layanan TIK;
7. g.manajemen perubahan TIK; dan/atau
8. h.manajemen data TIK.
(2)Manajemen keamanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan prinsip- prinsip:
1. a.kerahasiaan;
2. b.integritas;
3. c.ketersediaan;
4. d.keautentikan;
5. e.otorisasi; dan
6. f.kenirsangkalan TIK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Audit TIK terhadap fungsionalitas TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pemeriksaan atas sejauh mana TIK dapat menyediakan fungsi yang memenuhi kebutuhan pada saat digunakan dalam kondisi yang sesuai spesifikasi, meliputi:
1. a.Kelengkapan fungsi;
2. b.Kebenaran fungsi; dan
3. c.Kelayakan fungsi
(2)Audit TIK terhadap fungsionalitas TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan kinerja TIK yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mencakup:
1. a.Aplikasi SPBE;
2. b.Infrastruktur SPBE; dan
3. c.Keamanan SPBE.
(3)Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen perangkat lunak Sistem Elektronik yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja SPBE.
(4)Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b terdiri atas:
1. a.Infrastruktur SPBE Nasional; dan
2. b.Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(5)Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.pusat data nasional;
2. b.jaringan intra pemerintah; dan
3. c.sistem penghubung layanan pemerintah.
(6)Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.jaringan intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. b.sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(7)Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Pasal 11

Audit TIK terhadap kinerja TIK yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pemeriksaan atas jumlah sumber daya TIK yang digunakan pada kondisi yang sesuai spesifikasi, meliputi:

a.waktu;
b.utilisasi; dan
c.kapasitas.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…