DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; SALINAN Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
c.bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
9.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara Negara baik atas nama penyelenggara Negara atau orang lain, yang diproleh sebelum dan selama penyelenggara Negara memangku jabatannya.
2.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
3.Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjalankan fungsi eksekutif yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
5.e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
6.Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
7.Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
8.Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
9.Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. c.Staf Khusus Menteri;
4. d.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
5. e.Direksi pada Badan Layanan Umum;
6. f.Kuasa Pengguna Anggaran;
7. g.Pejabat Pembuat Komitmen;
8. h.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
9. i.Bendahara Penerimaan;
10. j.Bendahara Pengeluaran;
11. k.Auditor;
12. l.Kepala Unit Layanan Pengadaan;
13. m.Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
14. n.Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
15. o.Kepala Unit Pelaksana Teknis; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
16. p.Pejabat yang menerbitkan izin di bidang komunikasi dan informatika; dan
17. q.Pejabat yang menangani penyusunan dan penerbitan regulasi di bidang komunikasi dan informatika.
(3)Rincian nama-nama jabatan pejabat wajib LHKPN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Pejabat lainnya yang berdasarkan permintaan pejabat pemerintah yang berwenang atau KPK perlu menyampaikan LHKPN.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
3. c.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

(1)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilakukan melalui:

a.aplikasi e-LHKPN pada alamat www.e-lhkpn.kpk.go.id; atau
b.mengisi formulir LHKPN format excel yang diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn untuk kemudian dikirimkan:
1. 1.melalui email e-lhkpn@kpk.go.id; atau
2. 2.kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1)Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
(2)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Koordinator LHKPN Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni Sekretaris Jenderal;
2. b.Koordinator LHKPN Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni:
  1. 1.Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk unit kerja Sekretariat Jenderal; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
  2. 2.Sekretaris Direktorat Jenderal untuk unit kerja Direktorat Jenderal;
  3. 3.Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk unit kerja Inspektorat Jenderal; dan
  4. 4.Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. c.Administrator LHKPN yakni Kepala Sub Bagian Disiplin Pegawai sebagai Admin Instansi.
(3)Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPK dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui aplikasi e- LHKPN.
(4)Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c bertugas:
1. a.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 (lima belas) Desember setiap tahun;
2. b.melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Aplikasi e- LHKPN;
3. c.mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
4. d.membuat akun admin unit kerja;
5. e.melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru; dan
6. f.update perubahan data wajib lapor. Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen

Pasal 7

(1)Setiap Satuan Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya harus membentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e- LHKPN.
(2)Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
2. b.membuat/update daftar wajib lapor;
3. c.melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan
4. d.memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
(3)Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing- masing unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh:
1. a.Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk lingkungan Sekretariat Jenderal;
2. b.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
3. c.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
4. d.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
5. e.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen Komunikasi dan Publik untuk lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi;
6. f.Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
7. g.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Manusia untuk lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Manusia.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Penyelenggara Negara berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/P/M/KOMINFO/12/2006 tentang Penetapan Jabatan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Nama Jabatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

1.Menteri Komunikasi dan Informatika;
2.Sekretaris Jenderal;
3.Inspektur Jenderal;
4.Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
5.Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika;
6.Direktur Jenderal Aplikasi Informatika;
7.Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
8.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
9.Staf Ahli Bidang Hukum;
10.Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
11.Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa;
12.Staf Ahli Bidang Teknologi;
13.Staf Khusus;
14.Kepala Biro Perencanaan;
15.Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
16.Kepala Biro Keuangan;
17.Kepala Biro Hukum;
18.Kepala Biro Umum;
19.Kepala Biro Hubungan Masyarakat;
20.Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
21.Direktur Penataan Sumber Daya; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
22.Direktur Operasi Sumber Daya;
23.Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
24.Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika;
25.Kepala Sub Direktorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas tetap dan Bergerak Darat;
26.Kepala Sub Direktorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
27.Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Orbit Satelit;
28.Kepala Sub Direktorat Ekonomi Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
29.Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio
30.Kepala Sub Direktorat Pelayanan Spektrum Dinas tetap dan Bergerak Darat;
31.Kepala Sub Direktorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
32.Kepala Sub Direktorat Sertifikasi Operator Radio;
33.Kepala Sub Direktorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
34.Kepala Sub Direktorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya;
35.Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;
36.Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;
37.Kepala Sub Direktorat Monitoring dan Penerbitan Spektrum Frekuensi Radio;
38.Kepala Sub Direktorat Monitoring dan Penerbitan Pos dan Informatika;
39.Kepala Sub Direktorat Standar Telekomunikasi Radio;
40.Kepala Sub Direktorat Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio;
41.Kepala Sub Direktorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat;
42.Kepala Sub Direktorat Standarisasi Teknologi Informasi;
43.Kepala Sub Direktorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Infomatika;
44.Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika;
45.Direktur Pos Ditjen;
46.Direktur Telekomunikasi; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
47.Direktur Penyiaran;
48.Direktur Pengembangan Pitalebar;
49.Direktur Pengendalian Pos dan Informatika;
50.Direktur e-Government;
51.Direktur e-Bussiness;
52.Direktur Pemberdayaan Infomatika;
53.Direktur Pemberdayaan Industri Informatika;
54.Direktur Keamaan Informasi;
55.Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
56.Direktur Komunikasi Publik;
57.Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi;
58.Direktur Pengelolaan Media Publik;
59.Direktur Kemitraan Komunikasi;
60.Direktur Layanan Informasi Internasional;
61.Sekretais Inspektorat Jenderal
62.Inspektur I;
63.Inspektur II;
64.Inspektur III;
65.Inspektur IV;
66.Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
67.Kepala Pusat Penelitian dan Pengembanga Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
68.Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik;
69.Kepala Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi Sumber Daya Manusia Komunikasi;
70.Kepala Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi Sumber Daya Manusia Informatika;
71.Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika;
72.Kepala Pusat Kelembagaan Internasional;
73.Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
74.Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum;
75.Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
76.Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
77.Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
78.Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
79.Para Auditor di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Radio
80.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh;
81.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Medan;
82.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Padang;
83.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Jambi;
84.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Pekanbaru;
85.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Batam;
86.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Palembang;
87.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Bengkulu;
88.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Bandar Lampung;
89.Kepala Balai Kelas I UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio DKI Jakarta;
90.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Pontianak;
91.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Banjarmasin;
92.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Palangkaraya;
93.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Bandung; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
94.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Semarang;
95.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Surabaya;
96.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio DI Yogyakarta;
97.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Denpasar;
98.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Mataram;
99.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kupang;
100.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Samarinda;
101.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Balikpapan;
102.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Manado;
103.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Palu;
104.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Makassar;
105.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kendari;
106.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Jayapura;
107.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Merauke;
108.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Ambon;
109.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Ternate;
110.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang;
111.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo;
112.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Tangerang;
113.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Manokwari;
114.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Mamuju;
115.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Tahuna;
116.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Sorong; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan
117.Kepala Museum Penerangan; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 06/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional
118.Kepala Monumen Pers Nasional; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMIFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers
119.Sekretaris Dewan Pers; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
120.Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Informasi Pusat
121.Sekretaris Komisi Informasi Pusat; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta
122.Kepala Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
123.Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
124.Kapala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar;
125.Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta;
126.Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung;
127.Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta;
128.Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Surabaya;
129.Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin;
130.Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Manado; Peraturan Menteri Nomor Komunikasi dan Informatika 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika
131.Direktur Utama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
132.Direktur Umum Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
133.Direktur Penyediaan Infrastruktur Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
134.Direktur Penyediaan Ekosistem Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
135.Direktur Pengelolaan Pendapatan dan Pembiayaan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media
136.Ketua Sekolah Tinggi Multimedia;
137.Pembantu Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Multimedia;
138.Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum Sekolah Tinggi Multimedia; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
139.Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Multimedia; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
140.Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. RUDIANTARA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; SALINAN Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
c.bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
9.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara Negara baik atas nama penyelenggara Negara atau orang lain, yang diproleh sebelum dan selama penyelenggara Negara memangku jabatannya.
2.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
3.Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjalankan fungsi eksekutif yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
5.e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
6.Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
7.Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
8.Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
9.Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. c.Staf Khusus Menteri;
4. d.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
5. e.Direksi pada Badan Layanan Umum;
6. f.Kuasa Pengguna Anggaran;
7. g.Pejabat Pembuat Komitmen;
8. h.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
9. i.Bendahara Penerimaan;
10. j.Bendahara Pengeluaran;
11. k.Auditor;
12. l.Kepala Unit Layanan Pengadaan;
13. m.Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
14. n.Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
15. o.Kepala Unit Pelaksana Teknis; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
16. p.Pejabat yang menerbitkan izin di bidang komunikasi dan informatika; dan
17. q.Pejabat yang menangani penyusunan dan penerbitan regulasi di bidang komunikasi dan informatika.
(3)Rincian nama-nama jabatan pejabat wajib LHKPN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Pejabat lainnya yang berdasarkan permintaan pejabat pemerintah yang berwenang atau KPK perlu menyampaikan LHKPN.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
3. c.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

(1)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilakukan melalui:

a.aplikasi e-LHKPN pada alamat www.e-lhkpn.kpk.go.id; atau
b.mengisi formulir LHKPN format excel yang diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn untuk kemudian dikirimkan:
1. 1.melalui email e-lhkpn@kpk.go.id; atau
2. 2.kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1)Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
(2)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Koordinator LHKPN Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni Sekretaris Jenderal;
2. b.Koordinator LHKPN Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni:
  1. 1.Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk unit kerja Sekretariat Jenderal; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
  2. 2.Sekretaris Direktorat Jenderal untuk unit kerja Direktorat Jenderal;
  3. 3.Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk unit kerja Inspektorat Jenderal; dan
  4. 4.Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. c.Administrator LHKPN yakni Kepala Sub Bagian Disiplin Pegawai sebagai Admin Instansi.
(3)Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPK dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui aplikasi e- LHKPN.
(4)Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c bertugas:
1. a.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 (lima belas) Desember setiap tahun;
2. b.melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Aplikasi e- LHKPN;
3. c.mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
4. d.membuat akun admin unit kerja;
5. e.melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru; dan
6. f.update perubahan data wajib lapor. Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen

Pasal 7

(1)Setiap Satuan Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya harus membentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e- LHKPN.
(2)Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
2. b.membuat/update daftar wajib lapor;
3. c.melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan
4. d.memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
(3)Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing- masing unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh:
1. a.Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk lingkungan Sekretariat Jenderal;
2. b.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
3. c.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
4. d.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
5. e.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen Komunikasi dan Publik untuk lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi;
6. f.Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
7. g.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Manusia untuk lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Manusia.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Penyelenggara Negara berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pasal 11

1.Menteri Komunikasi dan Informatika;
2.Sekretaris Jenderal;
3.Inspektur Jenderal;
4.Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
5.Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika;
6.Direktur Jenderal Aplikasi Informatika;
7.Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
8.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
9.Staf Ahli Bidang Hukum;
10.Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
11.Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa;
12.Staf Ahli Bidang Teknologi;
13.Staf Khusus;
14.Kepala Biro Perencanaan;
15.Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
16.Kepala Biro Keuangan;
17.Kepala Biro Hukum;
18.Kepala Biro Umum;
19.Kepala Biro Hubungan Masyarakat;
20.Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
21.Direktur Penataan Sumber Daya; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
22.Direktur Operasi Sumber Daya;
23.Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
24.Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika;
25.Kepala Sub Direktorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas tetap dan Bergerak Darat;
26.Kepala Sub Direktorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
27.Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Orbit Satelit;
28.Kepala Sub Direktorat Ekonomi Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
29.Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio
30.Kepala Sub Direktorat Pelayanan Spektrum Dinas tetap dan Bergerak Darat;
31.Kepala Sub Direktorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
32.Kepala Sub Direktorat Sertifikasi Operator Radio;
33.Kepala Sub Direktorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
34.Kepala Sub Direktorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya;
35.Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;
36.Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;
37.Kepala Sub Direktorat Monitoring dan Penerbitan Spektrum Frekuensi Radio;
38.Kepala Sub Direktorat Monitoring dan Penerbitan Pos dan Informatika;
39.Kepala Sub Direktorat Standar Telekomunikasi Radio;
40.Kepala Sub Direktorat Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio;
41.Kepala Sub Direktorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat;
42.Kepala Sub Direktorat Standarisasi Teknologi Informasi;
43.Kepala Sub Direktorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Infomatika;
44.Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika;
45.Direktur Pos Ditjen;
46.Direktur Telekomunikasi; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
47.Direktur Penyiaran;
48.Direktur Pengembangan Pitalebar;
49.Direktur Pengendalian Pos dan Informatika;
50.Direktur e-Government;
51.Direktur e-Bussiness;
52.Direktur Pemberdayaan Infomatika;
53.Direktur Pemberdayaan Industri Informatika;
54.Direktur Keamaan Informasi;
55.Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
56.Direktur Komunikasi Publik;
57.Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi;
58.Direktur Pengelolaan Media Publik;
59.Direktur Kemitraan Komunikasi;
60.Direktur Layanan Informasi Internasional;
61.Sekretais Inspektorat Jenderal
62.Inspektur I;
63.Inspektur II;
64.Inspektur III;
65.Inspektur IV;
66.Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
67.Kepala Pusat Penelitian dan Pengembanga Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
68.Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik;
69.Kepala Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi Sumber Daya Manusia Komunikasi;
70.Kepala Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi Sumber Daya Manusia Informatika;
71.Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika;
72.Kepala Pusat Kelembagaan Internasional;
73.Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
74.Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum;
75.Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
76.Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
77.Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
78.Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
79.Para Auditor di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Spektrum Radio
80.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh;
81.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Medan;
82.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Padang;
83.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Jambi;
84.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Pekanbaru;
85.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Batam;
86.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Palembang;
87.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Bengkulu;
88.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Bandar Lampung;
89.Kepala Balai Kelas I UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio DKI Jakarta;
90.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Pontianak;
91.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Banjarmasin;
92.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Palangkaraya;
93.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Bandung; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
94.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Semarang;
95.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Surabaya;
96.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio DI Yogyakarta;
97.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Denpasar;
98.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Mataram;
99.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kupang;
100.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Samarinda;
101.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Balikpapan;
102.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Manado;
103.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Palu;
104.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Makassar;
105.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kendari;
106.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Jayapura;
107.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Merauke;
108.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Ambon;
109.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Ternate;
110.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang;
111.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo;
112.Kepala Balai Kelas II UPT Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Tangerang;
113.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Manokwari;
114.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Mamuju;
115.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Tahuna;
116.Kepala Loka Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Sorong; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan
117.Kepala Museum Penerangan; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 06/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional
118.Kepala Monumen Pers Nasional; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMIFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers
119.Sekretaris Dewan Pers; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
120.Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Informasi Pusat
121.Sekretaris Komisi Informasi Pusat; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta
122.Kepala Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
123.Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
124.Kapala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar;
125.Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta;
126.Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung;
127.Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta;
128.Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Surabaya;
129.Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin;
130.Kepala Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Manado; Peraturan Menteri Nomor Komunikasi dan Informatika 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika
131.Direktur Utama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
132.Direktur Umum Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
133.Direktur Penyediaan Infrastruktur Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
134.Direktur Penyediaan Ekosistem Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
135.Direktur Pengelolaan Pendapatan dan Pembiayaan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media
136.Ketua Sekolah Tinggi Multimedia;
137.Pembantu Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Multimedia;
138.Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum Sekolah Tinggi Multimedia; Karowai karokum Irjen Dirjen SDPPI Dirjen PPI Dirjen Aptika Dirjen IKP Kabalitbang Sekjen
139.Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Multimedia; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
140.Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. RUDIANTARA