DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014

Nomor: 19
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa untuk memberikan akses internet yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat; 2014, No.1003 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor181, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4928);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanMenteri ini yang dimaksud dengan: 2014, No.1003 3

1.Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut Pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses.
2.Normalisasi adalah proses upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan suatu situs internet dari daftar Pemblokiran.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini, yaitu:

a.Memberikan dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya; dan
b.melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu:

a.penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani;
b.peran Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situs internet bermuatan negatif;
c.peran Penyelenggara Jasa Akses Internet dalam penanganan situs bermuatan negatif; dan
d.tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif.

BAB III

SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

Pasal 4

(1)Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufa, yaitu:
1. a.pornografi; dan
2. b.kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2014, No.1003 4
(2)Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufbmerupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Pasal 5

(1)Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufakepada Direktur Jenderal.
(2)Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal.
(3)Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
(4)Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf b kepada kementerian atau lembaga pemerintah terkait.

Pasal 6

Direktur Jenderal menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut TRUST+Positif.

Pasal 7

(1)Masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam TRUST+Positif.
(2)Layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Layanan Pemblokiran.
(3)Penyedia Layanan Pemblokiran harus memiliki kriteria sekurang- kurangnya:
1. a.terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik;
2. b.berbadan hukum Indonesia;
3. c.memiliki dan/atau menggunakan data center di Indonesia; dan
4. d.memiliki prosedur operasi yang transparan dan akuntabel. 2014, No.1003 5

BAB V

PERAN PENYELENGGARA JASA AKSES INTERNET

Pasal 8

(1)Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang terdapat dalam TRUST+Positif.
(2)Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut:
1. a.pemblokiran mandiri; atau
2. b.pemblokiran dengan menggunakan jasa dari Penyedia Layanan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Dalam hal Penyelenggara Jasa Akses Internet tidak melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Akses Internet dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyelenggara Jasa Akses Internet yang telah menjalankan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara Jasa Akses Internet tersebut telah melakukan tindakan tidak dapat diaksesnya perbuatan yang dilarang terkait situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

(1)Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pembaruan data atas daftar baru yang masuk kedalam TRUST+Positif.
(2)Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.pembaharuan rutin paling sedikit 1 x seminggu; dan
2. b.pembaharuan bersifat mendesak paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB VI

TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN NORMALISASI PEMBLOKIRAN

Pasal 10

Tata cara penerimaan laporan meliputi:

a.Penerimaan laporan berupa pelaporan atas:
1. 1.situs internet bermuatan negatif; atau
2. 2.permintaan normalisasi pemblokiran situs. 2014, No.1003 6
b.Masyarakat menyampaikan laporankepada Direktur Jenderalmelalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa e-mail aduan danatau pelaporan berbasis situs yang disediakan;
c.Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut:
1. 1.privasi;
2. 2.pornografi anak;
3. 3.kekerasan;
4. 4.suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/atau
5. 5.muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakatsecara luas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa untuk memberikan akses internet yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat; 2014, No.1003 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor181, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4928);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanMenteri ini yang dimaksud dengan: 2014, No.1003 3

1.Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut Pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses.
2.Normalisasi adalah proses upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan suatu situs internet dari daftar Pemblokiran.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini, yaitu:

a.Memberikan dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya; dan
b.melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu:

a.penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani;
b.peran Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situs internet bermuatan negatif;
c.peran Penyelenggara Jasa Akses Internet dalam penanganan situs bermuatan negatif; dan
d.tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif.

BAB III

SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

Pasal 4

(1)Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufa, yaitu:
1. a.pornografi; dan
2. b.kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2014, No.1003 4
(2)Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufbmerupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Pasal 5

(1)Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufakepada Direktur Jenderal.
(2)Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal.
(3)Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
(4)Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf b kepada kementerian atau lembaga pemerintah terkait.

Pasal 6

Direktur Jenderal menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut TRUST+Positif.

Pasal 7

(1)Masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam TRUST+Positif.
(2)Layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Layanan Pemblokiran.
(3)Penyedia Layanan Pemblokiran harus memiliki kriteria sekurang- kurangnya:
1. a.terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik;
2. b.berbadan hukum Indonesia;
3. c.memiliki dan/atau menggunakan data center di Indonesia; dan
4. d.memiliki prosedur operasi yang transparan dan akuntabel. 2014, No.1003 5

BAB V

PERAN PENYELENGGARA JASA AKSES INTERNET

Pasal 8

(1)Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang terdapat dalam TRUST+Positif.
(2)Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut:
1. a.pemblokiran mandiri; atau
2. b.pemblokiran dengan menggunakan jasa dari Penyedia Layanan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Dalam hal Penyelenggara Jasa Akses Internet tidak melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Akses Internet dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyelenggara Jasa Akses Internet yang telah menjalankan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara Jasa Akses Internet tersebut telah melakukan tindakan tidak dapat diaksesnya perbuatan yang dilarang terkait situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

(1)Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pembaruan data atas daftar baru yang masuk kedalam TRUST+Positif.
(2)Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.pembaharuan rutin paling sedikit 1 x seminggu; dan
2. b.pembaharuan bersifat mendesak paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB VI

TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN NORMALISASI PEMBLOKIRAN

Pasal 10

Tata cara penerimaan laporan meliputi:

a.Penerimaan laporan berupa pelaporan atas:
1. 1.situs internet bermuatan negatif; atau
2. 2.permintaan normalisasi pemblokiran situs. 2014, No.1003 6
b.Masyarakat menyampaikan laporankepada Direktur Jenderalmelalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa e-mail aduan danatau pelaporan berbasis situs yang disediakan;
c.Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut:
1. 1.privasi;
2. 2.pornografi anak;
3. 3.kekerasan;
4. 4.suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/atau
5. 5.muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakatsecara luas.