DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan terhadap penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/215/M.KT.01/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana SALINAN Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KLASIFIKASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas terdiri atas:

a.Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika; dan
b.Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 2

(1)Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, yang selanjutnya disebut BBPSDMP Kominfo meliputi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, yang selanjutnya disebut BPSDMP Kominfo adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(3)BBPSDMP Kominfo dan BPSDMP Kominfo dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

(1)BBPSDMP Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan.
(2)BPSDMP Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BBPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran;
2. b.penyiapan pelaksanaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
3. c.penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
4. d.penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
5. e.penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
6. f.penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian bidang komunikasi dan informatika; dan
7. g.pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, dokumentasi dan pengelolaan barang milik negara.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), BPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran;
2. b.penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
3. c.penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
4. d.penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
5. e.penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; dan
6. f.pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, dokumentasi, administrasi kerja sama dan pengelolaan barang milik negara.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

BBPSDMP Kominfo terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika;
c.Bidang Penelitian Komunikasi dan Informatika; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, dokumentasi, administrasi kerja sama dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi kerja sama;
c.pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian dan dokumentasi; dan
d.pengelolaan barang milik negara.

Pasal 8

a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b.Subbagian Umum.

Pasal 9

(1)Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan evaluasi program dan anggaran, keuangan dan administrasi kerja sama.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan dokumentasi serta pengelolaan barang milik negara.

Pasal 10

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan terhadap penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/215/M.KT.01/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana SALINAN Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KLASIFIKASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas terdiri atas:

a.Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika; dan
b.Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 2

(1)Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, yang selanjutnya disebut BBPSDMP Kominfo meliputi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, yang selanjutnya disebut BPSDMP Kominfo adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(3)BBPSDMP Kominfo dan BPSDMP Kominfo dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

(1)BBPSDMP Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan.
(2)BPSDMP Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BBPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran;
2. b.penyiapan pelaksanaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
3. c.penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
4. d.penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
5. e.penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
6. f.penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian bidang komunikasi dan informatika; dan
7. g.pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, dokumentasi dan pengelolaan barang milik negara.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), BPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran;
2. b.penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
3. c.penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
4. d.penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
5. e.penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; dan
6. f.pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, dokumentasi, administrasi kerja sama dan pengelolaan barang milik negara.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

BBPSDMP Kominfo terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika;
c.Bidang Penelitian Komunikasi dan Informatika; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, dokumentasi, administrasi kerja sama dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi kerja sama;
c.pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian dan dokumentasi; dan
d.pengelolaan barang milik negara.

Pasal 8

a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b.Subbagian Umum.

Pasal 9

(1)Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan evaluasi program dan anggaran, keuangan dan administrasi kerja sama.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan dokumentasi serta pengelolaan barang milik negara.