DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
2.Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.
4.Persetujuan Pemilik Data Pribadi yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.
5.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
6.Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7.Pengguna Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
8.Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
10.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang aplikasi informatika.

Pasal 2

(1)Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:
1. a.penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
2. b.Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.berdasarkan Persetujuan;
4. d.relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
5. e.kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
6. f.iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
7. g.ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
8. h.tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
9. i.kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
10. j.keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.
(3)Privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah Pemilik Data Pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan Data Pribadi.
(5)Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

BAB II

PERLINDUNGAN

Pasal 3

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

a.perolehan dan pengumpulan;
b.pengolahan dan penganalisisan;
c.penyimpanan;
d.penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
e.pemusnahan.

Pasal 4

(1)Sistem Elektronik yang digunakan untuk proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib tersertifikasi.
(2)Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya.
(3)Penyusunan aturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya serta mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait.
(4)Tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:
1. a.meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya; dan
2. b.mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.

Pasal 6

Penyelenggara Sistem Elektronik yang melakukan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyediakan formulir persetujuan dalam Bahasa Indonesia untuk meminta Persetujuan dari Pemilik Data Pribadi yang dimaksud.

Pasal 7

(1)Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus dibatasi pada informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya serta harus dilakukan secara akurat.
(2)Instansi Pengawas dan Pengawas Sektor dapat menentukan informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Dalam memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi.
(2)Penghormatan terhadap Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadi yang bersifat privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam Sistem Elektronik untuk Pemilik Data Pribadi terhadap:
1. a.kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi; dan
2. b.perubahan, penambahan, atau pembaruan Data Pribadi.
(3)Pilihan untuk Pemilik Data Pribadi terhadap kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku jika peraturan perundang-undangan telah secara tegas menyatakan Data Pribadi yang secara khusus untuk beberapa elemennya dinyatakan bersifat rahasia.
(4)Pilihan untuk Pemilik Data Pribadi terhadap perubahan, penambahan, atau pembaruan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk memberikan kesempatan bagi Pemilik Data Pribadi jika menghendaki pergantian Data Perseorangan Tertentu miliknya.

Pasal 9

(1)Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan Persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemilik Data Pribadi yang memberikan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyatakan Data Perseorangan Tertentu miliknya bersifat rahasia.
(3)Dalam hal Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak termasuk Persetujuan atas pengungkapan kerahasiaan Data Pribadi maka:
1. a.setiap Orang yang melakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi; dan
2. b.Penyelenggara Sistem Elektronik; harus menjaga kerahasiaan Data Pribadi tersebut.
(4)Ketentuan menjaga kerahasiaan Data Pribadi bagi setiap Orang dan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap Data Pribadi yang dinyatakan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Data Pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung harus diverifikasi ke Pemilik Data Pribadi.
(2)Data Pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung harus diverifikasi berdasarkan hasil olahan berbagai sumber data.
(3)Sumber data dalam perolehan dan pengumpulan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki dasar hukum yang sah.

Pasal 11

(1)Sistem Elektronik yang digunakan untuk menampung perolehan dan pengumpulan Data Pribadi harus:
1. a.memiliki kemampuan interoperabilitas dan kompatibilitas; dan
2. b.menggunakan perangkat lunak (software) yang legal.
(2)Kemampuan interoperabilitas dan kompatibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
(4)Kompatibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
2.Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.
4.Persetujuan Pemilik Data Pribadi yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.
5.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
6.Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7.Pengguna Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
8.Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
10.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang aplikasi informatika.

Pasal 2

(1)Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:
1. a.penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
2. b.Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.berdasarkan Persetujuan;
4. d.relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
5. e.kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
6. f.iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
7. g.ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
8. h.tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
9. i.kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
10. j.keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.
(3)Privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah Pemilik Data Pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan Data Pribadi.
(5)Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

BAB II

PERLINDUNGAN

Pasal 3

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

a.perolehan dan pengumpulan;
b.pengolahan dan penganalisisan;
c.penyimpanan;
d.penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
e.pemusnahan.

Pasal 4

(1)Sistem Elektronik yang digunakan untuk proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib tersertifikasi.
(2)Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya.
(3)Penyusunan aturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya serta mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait.
(4)Tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:
1. a.meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya; dan
2. b.mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus dibatasi pada informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya serta harus dilakukan secara akurat.
(2)Instansi Pengawas dan Pengawas Sektor dapat menentukan informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Dalam memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi.
(2)Penghormatan terhadap Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadi yang bersifat privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam Sistem Elektronik untuk Pemilik Data Pribadi terhadap:
1. a.kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi; dan
2. b.perubahan, penambahan, atau pembaruan Data Pribadi.
(3)Pilihan untuk Pemilik Data Pribadi terhadap kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku jika peraturan perundang-undangan telah secara tegas menyatakan Data Pribadi yang secara khusus untuk beberapa elemennya dinyatakan bersifat rahasia.
(4)Pilihan untuk Pemilik Data Pribadi terhadap perubahan, penambahan, atau pembaruan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk memberikan kesempatan bagi Pemilik Data Pribadi jika menghendaki pergantian Data Perseorangan Tertentu miliknya.

Pasal 9

(1)Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan Persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemilik Data Pribadi yang memberikan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyatakan Data Perseorangan Tertentu miliknya bersifat rahasia.
(3)Dalam hal Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak termasuk Persetujuan atas pengungkapan kerahasiaan Data Pribadi maka:
1. a.setiap Orang yang melakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi; dan
2. b.Penyelenggara Sistem Elektronik; harus menjaga kerahasiaan Data Pribadi tersebut.
(4)Ketentuan menjaga kerahasiaan Data Pribadi bagi setiap Orang dan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap Data Pribadi yang dinyatakan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Data Pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung harus diverifikasi ke Pemilik Data Pribadi.
(2)Data Pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung harus diverifikasi berdasarkan hasil olahan berbagai sumber data.
(3)Sumber data dalam perolehan dan pengumpulan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki dasar hukum yang sah.

Pasal 11

(1)Sistem Elektronik yang digunakan untuk menampung perolehan dan pengumpulan Data Pribadi harus:
1. a.memiliki kemampuan interoperabilitas dan kompatibilitas; dan
2. b.menggunakan perangkat lunak (software) yang legal.
(2)Kemampuan interoperabilitas dan kompatibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
(4)Kompatibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya