DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2014, No.1013 2

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of the State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda- benda Langit lainnya, 1967) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4195);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No.10133 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171); 12.Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object, 1972 (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1972); 13.Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention on Registration of Object Launched into Outer Space, 1975 (Konvensi tentang Registrasi Benda-Benda yang Diluncurkan ke Antariksa, 1975); 14.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement on The Rescue of Astronauts, The Return of Astronauts and The Return of Object Launched into Outer Space (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-Benda yang Diluncurkan ke Antariksa); 15.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pengesahan Final Acts of The Plenipotentiary Conference, Antalya, 2006 (Akta-Akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh, Antalya, 2006); 2014, No.1013 4 16.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 17.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 18.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/08 /2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 19.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/08/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 20.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 21.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 22.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 2014, No.10135 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK DINAS SATELIT DAN ORBIT SATELIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
3.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
4.Satelit adalah suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan/atau menerima, memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio.
5.Penyelenggaraan Satelit adalah kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan satelit.
6.Orbit Satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat masa satelit.
7.Dinas Satelit (Satellite Service) adalah suatu dinas radiokomunikasi dengan menggunakan satu atau lebih satelit.
8.Filing Satelit adalah dokumen teknis dari jaringan sistem satelit dan dokumen lain yang didaftarkan kepada ITU oleh Administrasi Telekomunikasi untuk dapat menggunakan spektrum frekuensi radio dinas satelit di orbit satelit tertentu sesuai dengan ketentuan ITU.
9.Filing Satelit Indonesia adalah Filing Satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia. 2014, No.1013 6
10.Filing Satelit Asing adalah Filing Satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi negara lain.
11.Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia adalah hak untuk menggunakan Filing Satelit yang telah didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia.
12.Satelit Indonesia adalah Satelit yang menggunakan Filing Satelit Indonesia.
13.Satelit Asing adalah satelit yang menggunakan Filing Satelit Asing.
14.Stasiun Bumi adalah stasiun radio yang terletak di permukaan bumi atau di dalam sebagian atmosfir bumi dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
15.Stasiun Angkasa adalah suatu stasiun radio yang berada di dalam satelit dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
16.Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
17.Izin Stasiun Radio, yang selanjutnya disingkat ISR, adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
18.Masa Operasi Satelit adalah jangka waktu satelit dapat dioperasikan sebelum dilakukan de-orbit.
19.Umur Satelit adalah jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit.
20.Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, yang selanjutnya disebut BHP Spektrum Frekuensi Radio, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio.
21.Biaya Hak Penggunaan Orbit Satelit, yang selanjutnya disebut BHP Orbit Satelit, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh penyelenggara satelit Indonesia untuk penggunaan filing satelit Indonesia pada slot orbit yang telah dijatahkan oleh ITU.
22.Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
23.Hak Labuh (Landing Right) Satelit adalah hak untuk menggunakan Satelit Asing yang diberikan oleh Menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran.
24.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. 2014, No.10137
25.Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
26.Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
27.Penyelenggara Satelit Indonesia adalah penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia.
28.Penyelenggara Satelit Asing adalah penyelenggara telekomunikasi yang terdaftar pada Administrasi Telekomunikasi negara lain yang menggunakan Satelit dan/atau Filing Satelit Asing.
29.Koordinasi Satelit adalah koordinasi terkait Filing Satelit yang didaftarkan ke ITU yang dilakukan antar Administrasi Telekomunikasi negara anggota ITU.
30.Koordinasi antar Penyelenggara Satelit adalah koordinasi antar penyelenggara satelit Indonesia dengan penyelenggara satelit Indonesia lainnya atau dengan penyelenggara Satelit Asing yang dilaksanakan tanpa melibatkan Administrasi Telekomunikasi.
31.Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia, yang selanjutnya disebut ITU, adalah International Telecommunication Union (ITU).
32.Peraturan Radio (Radio Regulation) adalah peraturan tentang spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh ITU berdasarkan hasil pertemuan World Radiocommunication Conference ITU.
33.Administrasi Telekomunikasi adalah Negara yang diwakili oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan.
34.Administrasi Telekomunikasi Indonesia adalah Kementerian yang membidangi urusan spektrum frekuensi radio.
35.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
36.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 2014, No.1013 8

BAB II

PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO DINAS SATELIT

Pasal 2

(1)Frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan satelit terdiri atas pita frekuensi radio yang dialokasikan untuk:
1. a.dinas satelit tetap;
2. b.dinas antar satelit;
3. c.dinas operasi ruang angkasa;
4. d.dinas satelit bergerak;
5. e.dinas satelit bergerak darat;
6. f.dinas satelit bergerak maritim;
7. g.dinas satelit bergerak penerbangan;
8. h.dinas satelit siaran;
9. i.dinas satelit radiodeterminasi;
10. j.dinas satelit radionavigasi;
11. k.dinas satelit radionavigasi maritim;
12. l.dinas satelit radionavigasi penerbangan;
13. m.dinas satelit radiolokasi;
14. n.dinas satelit eksplorasi bumi;
15. o.dinas satelit meteorologis;
16. p.dinas satelit frekuensi radio dan tanda waktu standar;
17. q.dinas penelitian ruang angkasa;
18. r.dinas satelit amatir; dan/atau
19. s.dinas astronomi radio.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pita frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi dan penyelenggaraan penyiaran. 2014, No.10139
(2)Penyelenggaraan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
1. a.Satelit Indonesia; dan/atau
2. b.Satelit Asing.

Pasal 4

(1)Setiap penyelenggara telekomunikasi dan lembaga penyiaran yang menggunakan satelit wajib memiliki ISR yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
(2)ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ISR Stasiun Angkasa; atau
2. b.ISR Stasiun Bumi.
(3)ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan BHP Spektrum Frekuensi Radio.
(4)BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibayar dimuka setiap tahun yang besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Masa laku ISR Stasiun Angkasa dan ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1)ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Indonesia oleh suatu stasiun angkasa.
(2)ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai ISR untuk setiap stasiun bumi yang melakukan pemancaran dan/atau penerimaan ke/dari suatu stasiun angkasa yang telah memiliki ISR Stasiun Angkasa.

Pasal 7

(1)ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada:
1. a.penyelenggara jaringan telekomunikasi;
2. b.penyelenggara jasa interkoneksi internet (Network Access 2014, No.1013 10 Point/NAP);
3. c.penyelenggara jasa teleponi dasar;
4. d.penyelenggara jasa sistem komunikasi data;
5. e.lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit; atau
6. f.penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
7. g.penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah; atau
8. h.penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum.
(2)Penyelenggara jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa hanya untuk satelit yang digunakan untuk layanan satelit bergerak.
(3)Penyelenggara jasa sistem komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa untuk satelit bergerak yang digunakan untuk memberikan layanan komunikasi data.
(4)Lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa hanya untuk satelit yang digunakan untuk akses penyiaran ke pelanggan (Direct-to-Home).
(5)Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa untuk:
1. a.satelit milik sendiri; atau
2. b.satelit lainnya berdasarkan hasil evaluasi.
(6)Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa hanya untuk satelit Indonesia.

Pasal 8

(1)Permohonan ISR Stasiun Angkasa diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
1. a.formulir permohonan ISR Stasiun Angkasa yang telah diisi lengkap;
2. b.salinan Hak Labuh (Landing Right) Satelit, jika menggunakan satelit asing;
3. c.surat pernyataan kesanggupan membayar BHP Spektrum 2014, No.101311 Frekuensi Radio;
4. d.konfigurasi jaringan;
5. e.peta lokasi pemancar;
6. f.salinan akta pendirian perusahaan;
7. g.salinan perjanjian kerja sama sewa transponder; dan
8. h.salinan:
  1. 1.izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi;
  2. 2.izin penyelenggaraan telekomunikasi;
  3. 3.izin prinsip penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit; atau
  4. 4.izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit.
(2)Formulir permohonan ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Stasiun Bumi yang melakukan pemancaran ke dan/atau penerimaan dari satelit yang tidak memiliki ISR Stasiun Angkasa wajib memiliki ISR Stasiun Bumi.
(2)ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk setiap stasiun bumi.
(3)Kewajiban memiliki ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi stasiun bumi yang melakukan penerimaan bebas atau tidak berbayar.
(4)Jika stasiun bumi yang melakukan penerimaan bebas atau tidak berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ingin mendapatkan proteksi dari gangguan frekuensi radio yang merugikan (harmful interference) maka harus memiliki ISR Stasiun Bumi.
(5)Stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk keperluan penerimaan penyiaran televisi (television receive only /TVRO) oleh lembaga penyiaran berlangganan wajib memiliki ISR Stasiun Bumi.

Pasal 10

(1)ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 2014, No.1013 12 huruf b dapat diberikan kepada:
1. a.penyelenggara jaringan telekomunikasi;
2. b.penyelenggara jasa telekomunikasi, kecuali:
  1. 1.penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider/ISP); dan
  2. 2.penyelenggara jasa jual kembali warung internet;
3. c.lembaga penyiaran;
4. d.penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
5. e.instansi pemerintah;
6. f.perguruan tinggi; dan/atau
7. g.badan hukum.
(2)Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan ISR Stasiun Bumi untuk keperluan penerimaan penyiaran televisi (television receive only /TVRO).
(3)Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan ISR Stasiun Bumi untuk keperluan penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan, penelitian, pengamatan bumi, dan meteorologi.
(4)Perguruan tinggi dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f dan huruf g diberikan ISR Stasiun Bumi untuk keperluan penelitian.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of the State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda- benda Langit lainnya, 1967) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4195);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No.10133 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171); 12.Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object, 1972 (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1972); 13.Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention on Registration of Object Launched into Outer Space, 1975 (Konvensi tentang Registrasi Benda-Benda yang Diluncurkan ke Antariksa, 1975); 14.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement on The Rescue of Astronauts, The Return of Astronauts and The Return of Object Launched into Outer Space (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-Benda yang Diluncurkan ke Antariksa); 15.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pengesahan Final Acts of The Plenipotentiary Conference, Antalya, 2006 (Akta-Akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh, Antalya, 2006); 2014, No.1013 4 16.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 17.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 18.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/08 /2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 19.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/08/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 20.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 21.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 22.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 2014, No.10135 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK DINAS SATELIT DAN ORBIT SATELIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
3.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
4.Satelit adalah suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan/atau menerima, memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio.
5.Penyelenggaraan Satelit adalah kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan satelit.
6.Orbit Satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat masa satelit.
7.Dinas Satelit (Satellite Service) adalah suatu dinas radiokomunikasi dengan menggunakan satu atau lebih satelit.
8.Filing Satelit adalah dokumen teknis dari jaringan sistem satelit dan dokumen lain yang didaftarkan kepada ITU oleh Administrasi Telekomunikasi untuk dapat menggunakan spektrum frekuensi radio dinas satelit di orbit satelit tertentu sesuai dengan ketentuan ITU.
9.Filing Satelit Indonesia adalah Filing Satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia. 2014, No.1013 6
10.Filing Satelit Asing adalah Filing Satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi negara lain.
11.Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia adalah hak untuk menggunakan Filing Satelit yang telah didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia.
12.Satelit Indonesia adalah Satelit yang menggunakan Filing Satelit Indonesia.
13.Satelit Asing adalah satelit yang menggunakan Filing Satelit Asing.
14.Stasiun Bumi adalah stasiun radio yang terletak di permukaan bumi atau di dalam sebagian atmosfir bumi dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
15.Stasiun Angkasa adalah suatu stasiun radio yang berada di dalam satelit dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
16.Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
17.Izin Stasiun Radio, yang selanjutnya disingkat ISR, adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
18.Masa Operasi Satelit adalah jangka waktu satelit dapat dioperasikan sebelum dilakukan de-orbit.
19.Umur Satelit adalah jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit.
20.Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, yang selanjutnya disebut BHP Spektrum Frekuensi Radio, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio.
21.Biaya Hak Penggunaan Orbit Satelit, yang selanjutnya disebut BHP Orbit Satelit, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh penyelenggara satelit Indonesia untuk penggunaan filing satelit Indonesia pada slot orbit yang telah dijatahkan oleh ITU.
22.Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
23.Hak Labuh (Landing Right) Satelit adalah hak untuk menggunakan Satelit Asing yang diberikan oleh Menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran.
24.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. 2014, No.10137
25.Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
26.Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
27.Penyelenggara Satelit Indonesia adalah penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia.
28.Penyelenggara Satelit Asing adalah penyelenggara telekomunikasi yang terdaftar pada Administrasi Telekomunikasi negara lain yang menggunakan Satelit dan/atau Filing Satelit Asing.
29.Koordinasi Satelit adalah koordinasi terkait Filing Satelit yang didaftarkan ke ITU yang dilakukan antar Administrasi Telekomunikasi negara anggota ITU.
30.Koordinasi antar Penyelenggara Satelit adalah koordinasi antar penyelenggara satelit Indonesia dengan penyelenggara satelit Indonesia lainnya atau dengan penyelenggara Satelit Asing yang dilaksanakan tanpa melibatkan Administrasi Telekomunikasi.
31.Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia, yang selanjutnya disebut ITU, adalah International Telecommunication Union (ITU).
32.Peraturan Radio (Radio Regulation) adalah peraturan tentang spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh ITU berdasarkan hasil pertemuan World Radiocommunication Conference ITU.
33.Administrasi Telekomunikasi adalah Negara yang diwakili oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan.
34.Administrasi Telekomunikasi Indonesia adalah Kementerian yang membidangi urusan spektrum frekuensi radio.
35.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
36.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 2014, No.1013 8

BAB II

PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO DINAS SATELIT

Pasal 2

(1)Frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan satelit terdiri atas pita frekuensi radio yang dialokasikan untuk:
1. a.dinas satelit tetap;
2. b.dinas antar satelit;
3. c.dinas operasi ruang angkasa;
4. d.dinas satelit bergerak;
5. e.dinas satelit bergerak darat;
6. f.dinas satelit bergerak maritim;
7. g.dinas satelit bergerak penerbangan;
8. h.dinas satelit siaran;
9. i.dinas satelit radiodeterminasi;
10. j.dinas satelit radionavigasi;
11. k.dinas satelit radionavigasi maritim;
12. l.dinas satelit radionavigasi penerbangan;
13. m.dinas satelit radiolokasi;
14. n.dinas satelit eksplorasi bumi;
15. o.dinas satelit meteorologis;
16. p.dinas satelit frekuensi radio dan tanda waktu standar;
17. q.dinas penelitian ruang angkasa;
18. r.dinas satelit amatir; dan/atau
19. s.dinas astronomi radio.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pita frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi dan penyelenggaraan penyiaran. 2014, No.10139
(2)Penyelenggaraan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
1. a.Satelit Indonesia; dan/atau
2. b.Satelit Asing.

Pasal 4

(1)Setiap penyelenggara telekomunikasi dan lembaga penyiaran yang menggunakan satelit wajib memiliki ISR yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
(2)ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ISR Stasiun Angkasa; atau
2. b.ISR Stasiun Bumi.
(3)ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan BHP Spektrum Frekuensi Radio.
(4)BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibayar dimuka setiap tahun yang besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Masa laku ISR Stasiun Angkasa dan ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1)ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Indonesia oleh suatu stasiun angkasa.
(2)ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai ISR untuk setiap stasiun bumi yang melakukan pemancaran dan/atau penerimaan ke/dari suatu stasiun angkasa yang telah memiliki ISR Stasiun Angkasa.

Pasal 7

(1)ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada:
1. a.penyelenggara jaringan telekomunikasi;
2. b.penyelenggara jasa interkoneksi internet (Network Access 2014, No.1013 10 Point/NAP);
3. c.penyelenggara jasa teleponi dasar;
4. d.penyelenggara jasa sistem komunikasi data;
5. e.lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit; atau
6. f.penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
7. g.penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah; atau
8. h.penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum.
(2)Penyelenggara jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa hanya untuk satelit yang digunakan untuk layanan satelit bergerak.
(3)Penyelenggara jasa sistem komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa untuk satelit bergerak yang digunakan untuk memberikan layanan komunikasi data.
(4)Lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa hanya untuk satelit yang digunakan untuk akses penyiaran ke pelanggan (Direct-to-Home).
(5)Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa untuk:
1. a.satelit milik sendiri; atau
2. b.satelit lainnya berdasarkan hasil evaluasi.
(6)Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat mengajukan ISR Stasiun Angkasa hanya untuk satelit Indonesia.

Pasal 8

(1)Permohonan ISR Stasiun Angkasa diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
1. a.formulir permohonan ISR Stasiun Angkasa yang telah diisi lengkap;
2. b.salinan Hak Labuh (Landing Right) Satelit, jika menggunakan satelit asing;
3. c.surat pernyataan kesanggupan membayar BHP Spektrum 2014, No.101311 Frekuensi Radio;
4. d.konfigurasi jaringan;
5. e.peta lokasi pemancar;
6. f.salinan akta pendirian perusahaan;
7. g.salinan perjanjian kerja sama sewa transponder; dan
8. h.salinan:
  1. 1.izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi;
  2. 2.izin penyelenggaraan telekomunikasi;
  3. 3.izin prinsip penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit; atau
  4. 4.izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit.
(2)Formulir permohonan ISR Stasiun Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Stasiun Bumi yang melakukan pemancaran ke dan/atau penerimaan dari satelit yang tidak memiliki ISR Stasiun Angkasa wajib memiliki ISR Stasiun Bumi.
(2)ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk setiap stasiun bumi.
(3)Kewajiban memiliki ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi stasiun bumi yang melakukan penerimaan bebas atau tidak berbayar.
(4)Jika stasiun bumi yang melakukan penerimaan bebas atau tidak berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ingin mendapatkan proteksi dari gangguan frekuensi radio yang merugikan (harmful interference) maka harus memiliki ISR Stasiun Bumi.
(5)Stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk keperluan penerimaan penyiaran televisi (television receive only /TVRO) oleh lembaga penyiaran berlangganan wajib memiliki ISR Stasiun Bumi.

Pasal 10

(1)ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 2014, No.1013 12 huruf b dapat diberikan kepada:
1. a.penyelenggara jaringan telekomunikasi;
2. b.penyelenggara jasa telekomunikasi, kecuali:
  1. 1.penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider/ISP); dan
  2. 2.penyelenggara jasa jual kembali warung internet;
3. c.lembaga penyiaran;
4. d.penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
5. e.instansi pemerintah;
6. f.perguruan tinggi; dan/atau
7. g.badan hukum.
(2)Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan ISR Stasiun Bumi untuk keperluan penerimaan penyiaran televisi (television receive only /TVRO).
(3)Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan ISR Stasiun Bumi untuk keperluan penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan, penelitian, pengamatan bumi, dan meteorologi.
(4)Perguruan tinggi dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f dan huruf g diberikan ISR Stasiun Bumi untuk keperluan penelitian.