DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2016, sebagian besar indikator kinerja belum berupa outcome, sehingga pelaksanaan sasaran strategis yang dilakukan belum menggambarkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan;
c.bahwa telah terjadi perubahan strukur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatikayang berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi pada beberapa satuan kerja;bahwa telah terjadi perubahan strukur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi pada beberapa satuan kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiona Tahun 2005-- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
7.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2014);
11.Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015-2019. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1868 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Komunikasi dan Informatika Kepala Biro Hukum, Bertiana Sari 1 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 22 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015—2019 Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015— 2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015—2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan Government Public Relations (GPR). Capaian Program Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010—2015 Selama periode tahun 2010—2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika antara lain melalui penetapan kebijakan dan regulasi; pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; mendorong pemanfaatan internet yang produktif, sehat dan aman; diseminasi informasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika.
1.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
3.Kebijakan penataan pita frekuensi 2.1 GHz;
4.Kebijakan netral teknologi BWA 2.3 GHz;
5.Kebijakan penetapan besaran dan penggunaan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPFSR atau BHP Pita);
6.Kebijakan tentang acuan teknis standar perangkat pos dan informatika serta pelayanan sertifikasi perangkat pos dan informatika untuk semua perangkat yang beredar di wilayah
7.Kebijakan Redesain USO
8.Kebijakan TKDN 4G LTE
9.Kebijakan Kartu Prabayar
10.Nomor Panggilan Tunggal Darurat (Single Emergency Number)
11.Migrasi TV Analog ke Digital
12.Tata Kelola Domain Instansi Penyelenggara Negara
13.Roadmap e-government
14.Roadmap cyber security
15.Tata kelola e-commerce
16.Mekanisme Partisipasi Publik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kerja Kementerian Kominfo Penyederhanaan Proses Perizinan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Pelayanan Perizinan Yang Lebih Baik ada 8 Peraturan Menteri Kominfo diubah dalam rangka reformasi perizinan yaitu:
1.Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, dari 60 hari menjadi 14 hari kerja.
2.Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dari 60 hari menjadi 14 hari kerja. Kebijakan dan Regulasi 3 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
3.Izin Stasiun Radio (ISR) berbayar: • Untuk yang baru dari 44 hari kerja menjadi 21 hari kerja • Untuk yang perpanjang dari 7 hari kerja menjadi 3 hari kerja.
4.Izin Stasiun Radio yang tidak berbayar dari 14 hari kerja menjadi 7 hari Kerja
5.Izin Amatir Radio dari 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja.
6.Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dari 28 hari kerja manjadi 10 hari kerja.
7.Sertifikasi Alat dan perangkat telekomunikasi: • Melalui pengujian dari 30 hari kerja menjadi 23 hari kerja • Melalui evaluasi dokumen dari 10 hari kerja menjadi 7 hari kerja.
8.Izin Penyelenggaraan Pos, dari 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja. Dalam kurun waktu tahun 2010—2015 capaian terkait pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas adalah: Program ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi kesenjangan digital (digital divide) khususnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan dan daerah yang secara ekonomi belum berkembang; Merupakan penyediaan jasa pos sesuai yang dilakukan untuk kantor pos cabang layanan pos universal (KPC LPU). KPC LPU yang melaksanakan PSO bidang pos selama periode 2010—2014 rata-rata per tahun sebanyak 2.322 KPC LPU; Dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pemberian kode pos melalui Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Obligation (USO) Public Service Obligation (PSO) bidang pos untuk 2322 KPC LPU Pembangunan Tugu berkode pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas 4 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 pembangunan tugu berkode pos. Sampai dengan tahun 2015 sudah dibangun tugu berkode pos di 37 wilayah perbatasan dan pulau terdepan Indonesia Program ini merupakan bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah untuk akses lokal maupun internasional. Tujuan Nusantara Internet Exchange (NIX) dan International Internet Exchange (IIX) adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dapat meningkatkan kualitas layanannya karena berkurangnya latency, meningkatkan kecepatan dan quality of service (QOS) dan berdampak pada pengurangan biaya operasional ISP/NAP. NIX dan IIX juga merupakan sarana filter konten, pengamanan jaringan, serta menjadi pendorong pertumbuhan konten melalui penyediaan sarana dan infrastruktur web cache dan colocation untuk penyelenggara telekomunikasi serta penyelenggara sistem transaksi elektronik. Sampai dengan tahun 2014, NIX telah dibangun di 33 ibukota provinsi (19 yang beroperasi), sedangkan IIX telah dibangun di 4 ibukota provinsi (3 yang beroperasi); Jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring yang merupakan infrastruktur akses tetap pitalebar telah dibangun oleh PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) di 400 kabupaten/kota; sedangkan 114 Kabupaten/kota lainnya akan dibangun oleh Kemkominfo bersama dengan PT Telkom sampai dengan tahun 2019. Capaian terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurun waktu tahun 2010—2015 adalah: Sampai dengan tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyediakan layanan Government Service Bus- (GSB-MANTRA) untuk 37 instansi pemerintah; Palapa Ring di 514 Kab/ Kota Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi NIX di 19 ibukota provinsi dan IIX di 3 ibukota provinsi Government Service Bus di 37 instansi Pemerintah 5 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sebagai upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun pilot project e-learning untuk 300 SD dan 200 SMP di provinsi DI Yogyakarta; Perlindungan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana yang menjadi domain kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika terbatas dari sisi teknologi informasi yang diatur pada pasal 3 PP 82/2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik; Kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah telah dipetakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) dengan tujuan agar dapat menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pemetaan kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah secara nasional digambarkan dalam bentuk indeks PeGI Nasional, dimana pada tahun 2014 indeks PeGI Nasional menggambarkan kondisi pemanfaatan TIK di instansi pemerintah sudah baik dengan nilai indeks 2,8; Untuk meningkatkan peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian bangsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memfasilitasi bantuan penyediaan infrastruktur maupun pembangunan softskill, dengan meningkatkan penggunaan aplikasi e-business untuk UKM melalui pemanfaatan web log dan blog sebagai sebuah alternatif marketing channel dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki oleh para pelaku UKM. Sampai dengan tahun 2014, jumlah UKM yang telah menerapkan aplikasi e-business sebanyak 300 UKM di seluruh Indonesia; Aplikasi e-Business untuk 300 UKM Indeks PeGI Nasional telah mencapai 2,8 Pilot project e-learning untuk 300 SD dan 200 SMP DIY Perlindungan masyarakat melalui PP No. 82 Tahun 2012 6 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengembangan sistem Trust+Positif untuk menyaring konten internet yang dapat digunakan masyarakat menuju internet sehat dan aman, yang dalam tahap ini menjadi acuan bagi pelayanan internet service provider (ISP). Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan pemblokiran terhadap 811.050 situs dengan konten negatif; Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberdayakan relawan TIK sebanyak 6.000 orang yang berasal dari seluruh elemen masyarakat yang ingin melakukan transformasi pemahaman TIK yang sehat untuk menuntaskan kesenjangan digital; Pemeringkatan keamanan informasi merupakan tindak lanjut dari penerapan indeks keamanan informasi. Pemeringkatan itu merupakan tahap awal kajian penerapan tata kelola keamanan informasi di Kementerian/Lembaga. Sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah; Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure/Coordination Center) untuk pencegahan, pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan jaringan telekomunikasi serta penanganan insiden pada infrastruktur kritis. Pada tahun 2014 total data serangan yang tercatat oleh sistem pemantauan mencapai 48,4 juta serangan, dengan insiden website yang tercatat sebanyak 12.088 insiden dan target terbanyak adalah domain.go.id sejumlah 3.288 insiden. Penerapan sistem Whitelist merupakan salah satu dari sistem Blacklist dimana merupakan bentuk murni pengaturan konten- Trust+Positif telah memblokir 811.050 situs berkonten negatif Pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC Pemberdayaan 6.000 Relawan TIK Konten Internet Bermuatan Positif (Whitelist) dengan daftar domain.id sebanyak 153.006 domain 7 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 konten di internet yang digunakan untuk memonitor konten jaringan internet dalam mengakses internet. Penerapan sistem ini juga dibarengi dengan pendaftaran nama domain.id sebanyak 153.006 domain Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mendorong pembentukan PPID di 34 kementerian, 129 lembaga negara, 34 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota; Dalam rangka mendukung fungsi dan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Government Public Relation/Humas Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun pusat media (media center) di 171 lokasi. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi ke daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pascakonflik, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pasca konflik dengan jumlah 200 KIM di seluruh Indonesia. Tenaga Humas Pemerintah mempunyai tugas menyampaikan dan berkomunikasi kepada publik terutama dalam hal penyerapan aspirasi publik terkait program-program yang dijalankan oleh Pemerintah. Advokasi pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembangunan Media Center 200 KIM telah terbentuk di seluruh Indonesia Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik 48 Tenaga Humas Pemerintah 8 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang komunikasi dan informatika sejumlah 21 SKKNI, dengan 8.216 orang yang sudah tersertifikasi, program beasiswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri sejumlah 2.566 orang penerima beasiswa, serta pelaksanaan program pendidikan penyiaran dan multimedia dilaksanakan di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Sedangkan terkait penelitian, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghasilkan 484 karya riset dan penelitian yang telah diterbitkan dalam berbagai terbitan ilmiah. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika 9 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Beberapa potensi dan permsalahan yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan Permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) tema besar, yaitu: A. Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia Program Legislasi Nasional (RUU) tahun 2015 –2019 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental A B C1 C2 Program Utama Kemenkominfo Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara A 1.2 Potensi dan Permasalahan 10 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015—2019, antara lain sebagai berikut: Pemahaman tentang digital divide atau kesenjangan digital selalu dikaitkan dengan perbedaan antara akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang disebabkan karena ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK. Permasalahan kesenjangan digital di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung di berbagai daerah. Kendala serius yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan. Luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal menyebabkan jangkauan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan blank spot di wilayah non-komersial. Kondisi ini perlu segera diatasi untuk memenuhi amanah Pasal 28F Undang- Hingga akhir 2015, wilayah yang terlayani jaringan infrastruktur pitalebar adalah sebanyak 400 kab/kota dari total 514 kab/kota.
1.Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia
2.Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi
3.Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring) 11 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Saat ini, jangkauan pelayanan dari penyedia jasa layanan telekomunikasi masih berpusat di pulau jawa, sumatera dan Kalimantan. Sedangkan untuk pulau-pulau lainnya, penyedia jasa layanan telekomunikasi tidak banyak, sehingga warga di daerah tersebut kurang memiliki akses untuk mendapat informasi. Penggunaan akses Rumah Tangga terhadap komputer secara nasional adalah 25,2 %, dimana Papua dan Maluku sebesar 16,07 %, Sulawesi sebesar 20.7 % serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 24 %. Sedangkan akses Rumah Tangga terhadap internet sebesar 22.2 %, dimana Papua dan Maluku sebesar 14,1 %, Sulawesi sebesar 17,1 % serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 16,2 %. Edelman Trust Barometer pada awal 2015 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan meningkat 16% (dari 49% di 2014, menjadi 65% di 2015). Kepercayaan publik harus diperhatikan dengan baik. Jika masyarakat tidak melihat perubahan yang berarti maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun dengan cepat. Survei LSI Januari 2015 menunjukkan penurunan kinerja pemerintah dengan tiga rapor merah (hukum, ekonomi, politik) dan dua rapor biru (sosial, keamanan). Dibandingkan data survei Agustus 2014, harapan atas kinerja pemerintah pada Januari 2015 merosot (dari 71,73% menjadi 42,29%). Dua data survei di atas menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan instansi yang berperan sebagai Public Relation (PR), untuk menjembatani hubungan pemerintah dengan masyarakat dan antar instansi pemerintah. Selain itu PR juga berfungsi sebagai penyedia informasi yang akurat sehingga dapat menjaga citra pemerintah di mata masyarakat, dan masyarakat dapat melihat kinerja positif pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan. Visi Presiden tentang Revolusi Mental telah menjadi program nasional, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui
4.Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat Vs Turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan
5.Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa 12 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 tentang apa dan bagaimana Revolusi Mental dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut terjadi karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Minimnya penyebarluasan konten informasi tentang Revolusi Mental yang dilakukan pemerintah telah menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk mendukung suksesnya program nasional Revolusi Mental. Terjadinya pergeseran karakter bangsa kearah negatif dan maraknya serbuan budaya asing tanpa disadari mulai menggerus budaya asli bangsa Indonesia. Perlu ada gerakan perubahan untuk mengatasi hal ini. Oleh karena itu diperlukan revolusi mental untuk memperbaiki pola pikir masyarakat saat ini. Revolusi Mental merupakan upaya revitalisasi terhadap karakter dasar dari manusia Indonesia yang ramah, toleran, kekeluargaan, dan gotong royong. Sedangkan tantangan dan potensi program USO yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain: Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan, pada tahun 2015—2019 terdapat 187 lokasi prioritas di 39 kab/kota wilayah perbatasan yang akan dilakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Permasalahan yang perlu segera di atasi antara lain yaitu: masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap informasi (media audio visual dan cetak); masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap jaringan telekomunikasi karena kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi; masih sulit dan mahalnya biaya komunikasi karena minimnya jumlah BTS yang dibangun (minim infrastruktur jalan, dan energi listrik); dan sinyal telekomunikasi dari negara tetangga lebih kuat dari sinyal telekomunikasi NKRI. Hal-hal tersebut telah menyebabkan: rentannya nasionalisme; kurangnya akses informasi masyarakat perbatasan tentang Indonesia sehingga mudah terpengaruh dan dapat menimbulkan gangguan terhadap keutuhan NKRI; dan tidak berkembangnya ekonomi daerah sehingga mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
1.Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi Masyarakat di 187 Kecamatan (lokasi prioritas) di perbatasan • Keterbatasan akses informasi • Keterbatasan sarana dan prasana telekomunikasi dan penyiaran • Mahalnya biaya komunikasi • Sinyal telekomunikasi negara tetangga lebih kuat dari sinyal lokal 13 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan menyebutkan 10.473 SMK dan SMU memerlukan ketersediaan akses internet dan pemberdayaan TIK melalui e-literasi. Dari hasil survey mengenai presentase siswa yang mengakses internet di sekolah yang paling tinggi adalah di jenjang SMA (76,76%). Sedangkan di jenjang SD dan SMP sebesar 24,95% dan 69,10%. Pola persentase siswa yang mengakses internet di sekolah ini semakin besar seiring semakin tingginya jenjang pendidikan. Sesuai dengan data yang di keluarkan oleh Kementerian Pertanian, terdapat 5.232 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) membutuhkan penyediaan, penguatan, dan peningkatan akses internet untuk penyebaran informasi publik bidang pertanian. Tersedianya akses internet dalam kaitannya dengan desa pertanian dapat memudahkan petani untuk mecari informasi mengenai bibit unggul, harga pupuk, ataupun teknik berocok tanam yang baik serta segala informasi yang menyangkut bidang pertanian sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi. Selain itu, petani juga dapat mengecek harga pasaran produk pertanian mereka tanpa harus pergi ke kota. Dengan adanya internet, petani dapat mempromosikan hasil pertanian kepada calon pelanggan di luar kota lebih cepat sehingga tingkat ekonomi petani juga dapat meningkat. 10.473 SMK dan SMU di seluruh Indonesia • Memerlukan ketersediaan akses internet • Pemberdayaan TIK melalui e- literasi • Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM Bidang komunikasi dan Informatika Memerlukan ketersediaan akses internet 5.232 BP3K
3.Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian
2.Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU 14 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sesuai dengan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 230 ribu nelayan dengan muatan perahu kecil (<30 GT) yang belum dilengkapi radio keselamatan ketika berada di tengah laut. B. Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai Leading Sector Potensi dan permasalahan yang penyelesaiannya merupakan prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika adalah: Kurangnya infrastruktur pitalebar dan belum optimalnya infrastruktur yang ada menyebabkan tingginya harga layanan pitalebar (demand lebih tinggi dari pada supply). Harga layanan pitalebar di Indonesia masih 7,4% dari PDB perkapita. Sebagai perbandingan, harga layanan pitalebar di Negara maju tidak lebih dari 3% PDB perkapita masyarakatnya 1 . 1 Perpres 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia B
4.Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan
1.Masih Tingginya Harga Layanan Pitalebar
2.Potensi Kontribusi Pitalebar Terhadap Ekonomi 230.000 Nelayan dengan muatan perahu <30 GT Belum dilengkapi dengan radio keselamatan ketika berada di tengah laut Indonesia 7,4% PDB perkapita Negara Maju <3% PDB perkapita 15 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pitalebar yang berkembang pesat dan berinteraksi dengan ekonomi saat ini memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi dan ruang lingkup pitalebar sebagai enabler bagi perubahan struktural ekonomi menjadi semakin besar efeknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena mempengaruhi peningkatan jumlah sektor dan aktivitas ekonomi. Efek langsung pitalebar berasal dari dampak pada pendorong faktor pertumbuhan seperti inovasi, munculnya barang dan jasa baru, proses baru, model bisnis baru, dan meningkatnya daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi. Dengan adanya penetrasi fixed pitalebar sebanyak 1% menghasilkan penurunan penggangguran sejumlah 8,6% 2 . Meningkatnya penetrasi pitalebar sebanyak 10% juga berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% 3 . Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Diperkirakan pada tahun 2019 Indonesia akan membutuhkan 350 MHz spektrum frekuensi radio untuk penerapan pitalebar 4 . 2 Katz. el. Al (2009) 3 World Bank 4 Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika 10% Penetrasi Pitalebar 1,38% Pertumbuhan Ekonomi 1% Penetrasi Fixed Pitalebar 8,6% Tingkat Pengangguran Tahun 2019 Kebutuhan frekuensi 350 MHz
3.Spektrum Frekuensi Radio sebagai Sumber Daya Alam yang Terbatas 16 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menata spektrum frekuensi untuk keperluan layanan 4G Long Term Evolution (LTE), penerapan teknologi 4G LTE diharapkan akan menghemat biaya infrastruktur secara signifikan. 4G LTE adalah teknologi yang diklaim sebagai jaringan nirkabel paling cepat pertumbuhannya dan didaulat untuk menggantikan High Speed Downlink Packet Access (HSDPA). Nantinya 4G LTE diharapkan beroperasi di frekuensi 700 Mhz yang memiliki jangkauan lebih luas dari frekuensi yang lain (2100, 2300, dsb). Adanya akses yang lebih cepat berdampak pada peningkatan Gross Domestic Product (GDP) masyarakat, peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta meningkatkan lapangan kerja. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadikan fungsi satelit sangat vital dan strategis dalam membangun konektivitas nasional, karena satelit dapat menjangkau wilayah Indonesia yang belum terdapat infrastruktur telekomunikasi. Pemanfaatan satelit diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan aktivitas sektor telekomunikasi, ekonomi, dan pertahanan. Penataan 4G LTE Menghemat biaya infrastruktur secara signifikan Penataan 4G LTE 700 MHz • GDP • APBN • Lapangan Kerja • Ruang angkasa termasuk orbit satelit geostasioner (GSO) tidak dapat dijadikan kepemilikan oleh negara • Indonesia dapat kehilangan hak menggunakan orbit satelit (Filling Satelit) yang didaftarkan ke ITU jika tidak menggunakan dan tidak ada fisik satelit
5.Potensi Kehilangan Hak Penggunaan Slot Orbit
4.Potensi Pertumbuhan Layanan 4G LTE terhadap Peningkatan GDP, APBN dan Lapangan Kerja 17 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Palapa Ring merupakan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi inisiatif pemerintah dan swasta berupa pembangunan serat optik di seluruh wilayah Indonesia yang menjangkau 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Proyek ini terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku. Melalui Palapa Ring diharapkan seluruh Indonesia terhubung dengan layanan pitalebar. Namun saat ini, 135 kabupaten/kota belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalebar 5 . NIX adalah tempat secara fisik bertemunya koneksi antar penyelenggara internet maupun penyedia konten untuk saling bertukar data. Tujuan pembangunan NIX adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dan pengguna layanan internet dapat mengakses internet menjadi lebih cepat, berkualitas, dan tarif layanan yang terjangkau (mengurangi biaya trafik nasional dan internasional sampai ke wilayah pelayanan universal telekomunikasi), sehingga industri konten nasional dapat tumbuh dan pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada periode 2010—2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun NIX di 33 provinsi, namun baru 19 NIX yang beroperasi. Saat ini industri telekomunikasi di Indonesia sudah jenuh dengan tingkat persaingan yang tinggi, terlebih terjadi persaingan harga antar operator dalam menentukan tarif layanan telekomunikasi. Namun, persaingan harga tersebut tidak dikuti 5 RPJMN 2015-2019 19 NIX Belum dimanfaatkan secara optimal
7.Belum Optimalnya Pemanfaatan NIX 135 Kab/Kota Belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalebar
8.Tingginya Tingkat Persaingan Antar Penyelenggara Telekomunikasi dan Rendahnya Kualitas Layanan
6.Belum Terjangkaunya Seluruh Wilayah Indonesia dengan Jaringan Infrastruktur Pitalebar (Palapa Ring) 18 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 dengan kualitas layanan yang baik, dimana harga layanan pitalebar masih di atas 5% dari UMR. Tingginya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional menyebabkan penetrasi pitalebar berjalan lambat karena para penyelenggara telekomunikasi hanya fokus membangun di daerah yang layak secara komersial, sehingga pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi merata ke daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia. Permohonan penggunaan spektrum frekuensi radio (Izin Stasiun Radio/ISR) yang dilakukan manual ditemukan banyak kendala antara lain, permohonan ISR melalui jasa perposan sering kali banyak diterima setelah Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Slot Orbit Satelit (Unit Pelayanan Teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika) melakukan penertiban, data permohonan ISR melalui jasa perposan sering tidak lengkap atau tidak jelas, terlambatnya penerbitan ISR, pendistribusian ISR melalui jasa pos ke UPT perlu waktu lama, kesalahan dalam pengiriman ISR. Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah proses perizinan yang panjang berdampak kepada lama waktu proses permohonan ISR yang membutuhkan waktu maksimal 14 hari. Belum Efisien Pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi ke daerah- daerah Infrastruktur Telekomunikasi
9.Belum Efisiennya Infrastruktur Telekomunikasi Nasional
10.Belum Efisiennya Proses Perizinan Spektrum Frekuensi Radio 19 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerapkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat dan perangkat telekomunikasi sebesar 20% untuk Subscriber Station (SS) dan 30% pada Base Station (BS). Masih kecilnya TKDN yang dipersyaratkan menyebabkan masih bergantungnya Indonesia terhadap impor alat dan perangkat telekomunikasi karena hanya sebagian kecil alat dan perangkat telekomunikasi yang sudah diproduksi di dalam negeri. Pada tahun 2014, impor alat dan perangkat telekomunikasi mencapai Rp 67 triliun 6 hal ini menjadi salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia dan hilangnya potensi penciptaan lapangan kerja dikarenakan produksi alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan di luar negeri. Dampak positif kebijakan TKDN adalah: kemandirian pengembangan teknologi telekomunikasi; peningkatan produk dalam negeri; pemicu peluang usaha industri kreatif; keberpihakan negara kepada industri telekomunikasi dalam negeri. Tidak terintegrasi dan kurangnya sosialisasi nomor panggilan darurat di Indonesia telah menyebabkan kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat akan nomor panggilan darurat mana yang harus dihubungi ketika terjadi kondisi darurat. Saat ini 6 BPS (2014) Nomor panggilan darurat belum terintegrasi 110/118/113 /115 Kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat akan nomor panggilan darurat yang harus dihubungi
12.Belum Terintegrasinya Nomor Panggilan Darurat Tahun 2014 67 Triliun Impor alat dan perangkat telekomunikasi Dampak • Salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia • Hilangnya potensi penciptaan lapangan pekerjaan karena produksi alat dan perangkat telekomunikasi di luar negeri
11.Masih Rendahnya TKDN di Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beredar di Indonesia 20 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 terdapat beberapa nomor panggilan darurat yang di layani oleh instansi yang berbeda seperti 110 untuk bantuan kepolisian, 118 untuk ambulans, 113 untuk pemadam kebakaran, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan penataan dan integrasi nomor panggilan darurat menjadi nomor panggilan tunggal darurat yang dapat menjawab semua panggilan darurat yang sering dibutuhkan oleh masyarakat. Banyaknya simcard prabayar yang beredar saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah berganti nomor. Kemudahan untuk mendapatkan nomor dengan harga murah dewasa ini dimanfaatkan pengguna layanan dan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyebarkan informasi. Bukan hanya menyebarkan informasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi juga membanjiri inbox dengan mengirimkan pesan yang berisi promo tentang produk atau program yang sedang diadakan (spam). Pengguna layanan yang tidak bertanggung jawab pun kerap melakukan penipuan melalui sms tanpa terdeteksi identitasnya. Selain itu, penggunaan Sim Box untuk merekayasa sambungan internasional yang seharusnya menggunakan tarif internasional juga menjadi tarif lokal. Kasus penyalahgunaan Refilling Trafik Terminasi Internasional (RTTI) ini, menyebabkan kerugian pihak penyelenggara layanan telekomunikasi hingga mencapai Rp 1,2 triliun per tahun 7 . Demand terhadap perangkat telekomunikasi seluler yang tinggi di Indonesia telah menyebabkan maraknya perangkat ilegal di Indonesia, karena konsumen menginginkan perangkat terbaru dengan harga murah. Setiap tahun beredar lebih dari 10 juta 7 Dit Pengendalian, Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika 1,2 T Kerugian operator telekomunikasi akibat Refilling Trafik Terminasi Internasional (RTTI) >10 jt unit Ponsel ilegal baru 50 T Transaksi industri ponsel pertahun 5 T Potensi pendapatan Negara yang hilang dari PPN/ tahun
13.Maraknya Spam, Fraud, dan Kasus Penyalahgunaan Refilling Traffik Terminasi Internasional
14.Maraknya Perangkat Telekomunikasi Seluler Ilegal 21 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 unit perangkat telekomunikasi seluler ilegal, dengan transaksi industri ponsel per tahun mencapai Rp 50 triliun, dan diperkirakan sebanyak Rp 5 triliun 8 dari pendapatan negara berpotensi hilang (PPN) akibat adanya perangkat telekomunikasi seluler ilegal. Oleh karena itu diperlukan registrasi IMEI (International Mobile-station Equipment Identity). Cyber security diartikan sebagai keamanan informasi yang diaplikasikan pada komputer dan jaringannya. Cyber security bertujuan untuk membantu user untuk mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan informasi merupakan isu yang penting mengingat pada tahun 2014 terdapat 48,4 juta serangan di dunia maya dan situs yang paling banyak diserang adalah situs yang memiliki domain go.id 9 . E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan e-government antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government secara nasional 10 . 8 APSI 9 ID SIRTII 10 RPJMN 2015-2019 48,4 jt serangan 12.088 insiden website 27% situs go.id
15.Banyaknya Serangan di Dunia Maya (Termasuk Situs Pemerintah)
16.Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah 22 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Jumlah pengguna internet aktif di Indonesia yang mencapai 73 juta pengguna dimana 7%-nya melakukan transaksi jual-beli melalui internet 11 . Hal ini mendorong terciptanya e-commerce yang makin diminati oleh masyarakat Indonesia. E-commerce sendiri diartikan sebagai proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer dan internet sebagai perantara transaksi bisnis 12 . Pada tahun 2014, nilai transaksi e-commerce mencapai $12 miliar atau Rp 150 triliun. Mengingat banyaknya peminat dan pemain dalam bidang ini, pemerintah menetapkan target untuk transaksi sampai dengan tahun 2016 mencapai $24 miliar atau Rp 300 triliun. Maraknya konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam upaya penanganan konten illegal tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri tentang DNS Nasional. 11 Menkominfo, kominfo.go.id 12 Laudon & Laudon 1998 73 jt Pengguna aktif internet Indonesia 7% Bertansaksi jual beli online 150 T Nilai transaksi tahun 2014 300 T Target nilai transaksi tahun 2016
18.Maraknya Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware
17.Makin Diminatinya Transaksi Jual Beli melalui Internet 23 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 International Telecommunication Union (ITU) atau otoritas telekomunikasi internasional pada tahun 2006 batas akhir kepada seluruh negara di dunia agar paling lambat 17 Juni 2015 seluruh lembaga penyiaran melakukan penyiaran digital. Namun sebelumnya telah dilakukan uji coba di tahun 2006 yang hasilnya menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran yang akan diadopsi di Indonesia 13 . Penyiaran TV Digital dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi; efisiensi infrastruktur industri penyiaran; dan membuka peluang usaha baru bagi industri konten. Selain itu penerapan TV digital juga akan menghemat biaya listrik sebesar 94%, biaya modal (Capital Expenditure) sebesar 79% dan biaya operasional (Operational Expenditure) sebesar 57% dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar TV Analog. Dari sisi kualitas siaran, pemancar TV Digital juga meningkatkan kualitas penerimaan siaran bahkan dengan definisi tinggi (High Definition TV). Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013 sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong penerapan TV digital namun masih menemui kendala antara lain:

a.Implementasi migrasi siaran TV Analog ke Digital (digitalisasi) memerlukan biaya tinggi bagi lembaga penyiaran lokal, komunitas, dan juga masyarakat kelas menengah kebawah, khususnya bagi lembaga penyiaran yang sudah berinvestasi tinggi dalam penyelenggaraan siaran analog. Karena dengan diberlakukannya digitalisasi menyebabkan infrastruktur analog tidak dapat digunakan lagi dan semua materi siaran akan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LPPPM). 13 Kominfo, 2012:1 DIGITAL menghemat 79% Capex & 57% Opex Menghemat listrik 94%
1. 19.Digitalisasi Penyiaran TV Berpotensi Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi, Infrastruktur Industri Penyiaran dan Membuka Peluang Usaha Baru 24 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
b.Implementasi digitalisasi sistem penyiaran harus didasari regulasi yang kuat di level undang-undang sedangkan Indonesia belum memilikinya
c.Belum diaturnya pengawasan sistem digital dan sanksi terhadap pelanggaran konten (program siaran) C1. Program Legislasi Nasional Potensi dan permasalahan terkait dengan regulasi bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut: Semakin bertambahnya pengguna Internet, termasuk makin besarnya jumlah penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Selama ini, tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan penggunaan teknologi internet, adalah selalu tertinggalnya konsekuensi hukum dan sosial dari inovasi teknologinya. UU No. 11 Tahun 2008 yang diharapkan menjadi acuan dari seluruh kebutuhan di atas, apabila ditelaah rumusannya, justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangan. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Demokratisasi penyiaran saat ini belum terwujud. Media penyiaran di Indonesia saat ini dapat memberikan pengaruh dalam membangun kesan/opini publik dan sangat dipengaruhi kepentingan bisnis dan politik pemiliknya. Berbagai acara/siaran yang mengudara tidak berdasarkan pada kriteria kelayakan sebuah siaran. Kegiatan penyiaran diarahkan untuk menarik iklan dan menentukan kelayakan acara tersebut melalui selera pasar dan rating. Banyaknya tayangan berbau mistis, pornografi dan pornoaksi, infotainment, serta reality show merupakan salah satu dampak dari dominannya pertimbangan pasar dalam
1. 1.Perlunya Revisi UU ITE Terkait Pencemaran Nama Baik, serta Berbagai Hal Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik
2. 2.Perlunya Revisi UU Penyiaran Terkait Industri Penyiaran yang Sehat dan Sesuai dengan Karakter Bangsa 25 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 menentukan materi siaran. Media penyiaran (terutama televisi) bersaing ketat dalam meraih pemirsa melalui rating dan share. Dengan adanya rating dan share sebagai acuan dalam penyusunan agenda, maka program televisi cenderung memuat konten yang kurang edukatif dan mengutamakan unsur hiburan. Bahkan program berita yang seharusnya mengedepankan aspek idealisme ikut menentukan rating dan share, hingga mendorong media untuk memodifikasi berita-berita agar lebih menghibur untuk kepentingan menarik segmen pemirsa sebanyak- banyaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pers dan media penyiaran belum seimbang, obyektif dan selektif dalam menyampaikan informasinya kepada masyarakat. Selain itu Indonesia juga menghadapi permasalahan tren monopoli atau penguasaan media massa oleh kelompok pemilik modal tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur penyelenggaraan industri penyiaran yang sehat, serta konten siaran yang sesuai dengan karakter bangsa. UU Penyiaran maupun Peraturan Pemerintah dianggap belum dapat mengakomodir kebutuhan lembaga penyiaran publik dalam menjawab perkembangan dan tantangan dengan lembaga penyiaran yang lain. Bentuk kelembagaan LPP RRI dan LPP TVRI sebagai badan hukum dianggap tidak jelas sehingga mengalami kesulitan dalam dukungan APBN. Adanya pandangan tentang pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI yang masih menggunakan mata anggaran 99 yang merupakan mata anggaran lain-lain sehingga tidak ada kewenangan bagi LPP RRI dan LPP TVRI untuk mengelola anggaran secara tersendiri mengingat LPP RRI dan LPP TVRI bukan merupakan satuan kerja secara tersendiri. Manajemen Dewan LPP RRI dan LPP TVRI dirasakan sangat dominan dalam pengelolaan LPP RRI dan LPP TVRI serta lemah dalam mewakili kepentingan publik. Adanya fenomena Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak ditindaklanjuti dengan peraturan mengenai kepegawaian di lingkungan LPP RRI dan LPP TVRI sehingga sudah lebih dari 15 tahun belum dapat melakukan recruitment SDM kreatif. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa alasan yang menyatakan bahwa LPP RRI dan LPP TVRI harus dikeluarkan dari substansi dalam UU Penyiaran dan disusun undang-undang yang mengatur tentang penggabungan antara LPP RRI dan LPP TVRI yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI).
3. 3.Perlunya RUU RTRI Terkait Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik 26 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Urgensi penyusunan RUU Perlindungan Data dan informasi Pribadi adalah karena perlunya kepastian hukum perlindungan data pribadi sebagai wujud penegakan hak asasi manusia, perlunya penegasan hak subjek data atas pengelolaan data pribadi, serta sebagai upaya menciptakan good governance dan clean government. Urgensi penyusunan RUU Migrasi Televisi Terestrial dari Analog ke Digital adalah untuk mengatur spesifik terkait migrasi penyelenggaraan penyiaran analog ke digital, dan sebagai payung hukum analog switch off. Urgensi penyusunan RUU Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi) adalah karena pesatnya perkembangan TIK yang menuntut pembaruan pola pikir pada kebijakan tersebut. Urgensi penyusunan Revisi UU Pos adalah untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pos, dan pelaksanaan pelayanan pos universal (menghadapi pembukaan akses pasar). C2. Program Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental Potensi dan permasalahan terkait program internal Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai reformasi birokrasi dan revolusi mental adalah: Perubahan yang signifikan telah terjadi dalam tatanan pemerintahan. Pemerintah tidak saja harus mau dan bisa menerima kritik dan tuntutan tugas oleh reformasi, dengan pemangkasan wewenang dan berbagai tugas baru yang mana dalam hal ini pemerintah benar-benar harus melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik (good governance), dan juga pemerintahan yang bersih (clean government), yang dalam pencapaiannya harus ada perubahan mendasar mencakup kelembagaan, sistem kerja, dan bahkan mind-set para pelakunya mulai dari pejabat tinggi sampai ke pegawai (bawahan). Salah satu penyebab belum terwujudnya reformasi karena transformasi birokrasi belum terwujud secara riil. Reformasi total tidak akan terjadi sebelum dilakukan perbaikan kinerja birokrasi. Namun, perbaikan kinerja tersebut tidaklah cukup dilakukan secara Ad-
4. 4.Perlunya Regulasi Perlindungan Data Pribadi; Migras Analog ke Digital; Konvergensi Telematika (Telekomunikasi); dan Pos
5. 1.Transformasi Birokrasi Belum Terwujud Secara Nyata 27 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 hoc atau parsial. Maka dari itu, konsep “change management” harus dipikirkan sebagai usaha mereformasi birokrasi secara mendasar, sehingga meningkatkan kinerja organisasi dan individu. Pemikiran tentang good governance sebagai paradigma baru manajemen pembangunan menjadikan pemerintah sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa melalui kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta peran perencanaan dan penganggaran. Dalam good governance, tidak lagi hanya pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat berperan dalam pemerintahan, sehingga msyarakat akan terlibat untuk melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap seluruh tindakan pemerintah. Kondisi yang dihadapi saat ini adalah belum adanya riset mengenai dampak sosial dan ekonomi atas perkembangan TIK khususnya pitalebar untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan TIK khususnya pitalebar. Ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014—2019, bertujuan untuk memberikan arah dan panduan bagi perluasan, percepatan, pembangunan pitalebar nasional yang komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Dengan dimulainya pembangunan pitalebar Indonesia, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah persiapan antara lain dengan melakukan kajian tentang kesiapan SDM angkatan kerja dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi ancaman (jika ada) dari agenda rencana pembangunan pitalebar Indonesia. Sistem pengawasan internal yang selama ini dilakukan masih menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat watchdog (mengungkap temuan), reaktif, post-audit, korektif, kaku, dan pasif sudah tidak relevan dilakukan, karena yang seharusnya dihindari adalah adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, sehingga diperlukan suatu paradigma baru dalam mekanisme pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
6. 2.Belum Adanya Riset Mengenai Dampak Sosial Ekonomi Terkait Implementasi Pitalebar Dalam Rangka Mempersiapkan Tenaga Kerja
7. 3.Perubahan Paradigma Sistem Pengawasan 28 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015— 2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:
8. 1.mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi
9. 2.mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
10. 3.mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
11. 4.mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
12. 5.mewujudkan bangsa yang berdaya saing;dan
13. 6.mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
14. 7.mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar- wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 fokus utama yaitu: A. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan. B. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor dibidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik. C. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bindang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik. 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis 30 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 D. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut : SS.1 Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia; SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia; SS.3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif. Program Legislasi Nasional (RUU) tahun 2015 –2019 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental A B C1 C2 Program Utama Kemenkominfo Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara 31 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia harus menjadi gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya layanan Komunikasi dan Informatika di semua daerah, tidak terkecuali di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, negara harus mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dengan efisien dalam pemakaian sumberdaya dan efektif dalam aplikasi penggunaannya. Informasi yang dikelola dengan baik dan melibatkan sumber daya pitalebar (bandwidth) akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara sesuai dengan alam dan budayanya sehingga menjadi kekayaan yang sangat berharga. Pengetahuan itu dapat menjadi landasan dan berkontribusi bagi pembangunan berbagai sektor, seperti industri, pariwisata, maritim, energi, pertanian, dan pendidikan. Dengan arah kebijakan yang tepat, bidang komunikasi dan informatika akan berperan dalam mentransformasi masyarakat menuju masyarakat yang berdikari dan berdaya saing tinggi. Sasaran lain dalam pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data nasional sebagai kekayaan strategis bangsa. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional, dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Itulah yang menjadi salah satu hal penting dari sembilan agenda prioritas atau Nawacita pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%. Dengan tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda
15. 1.menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
16. 2.membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
17. 3.membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
18. 4.menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
19. 5.meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
20. 6.meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
21. 7.mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
22. 8.melakukan revolusi karakter bangsa;
23. 9.memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dari sembilan agenda prioritas pemerintah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada tiga agenda prioritas. Ketiga agenda tersebut adalah Nawacita-2, Nawacita-3 dan Nawacita-6. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dalam RPJMN Tahun 2015— 2019 disusun ke dalam 5 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :
24. 1.melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
25. 2.meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
26. 3.membangun transparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
27. 4.menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN); dan
28. 5.meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 3), 4) dan 5). NAWACITA-2: Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 33 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e- government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :
29. 1.Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
30. 2.Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain : penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
31. 3.Penerapan open e-government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran kedalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia. Sub Agenda 3 Nawacita-2: Membangun Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 34 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :
32. 1.Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
33. 2.Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang apartur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
34. 3.Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
35. 4.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan Sub Agenda 4 Nawacita-2: Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) 35 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik. Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya open government pada seluruh instansi pemerintah. Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain:
36. 1.Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
a.Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
b.Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
c.Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
d.Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
e.Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
f.Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M- Pustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
g.Kampanye publik terkait revolusi mental;
h.Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
i.Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; Sub Agenda 5 Nawacita-2: Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik 36 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
j.Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP);
k.Dewan Pers; dan
l.Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
1. 2.Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
a.Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
b.Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;dan
c.Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media. Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Pengembangan kawasan perbatasan negara yang selama ini dianggap sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (security approach), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi. Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015—2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan diberbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. NAWACITA-3: Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan 37 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan tersebut ditempuh strategi pembangunan antara lain :
1. 1.Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastrktur transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi- informasi.
2. 2.Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan dan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, di RPJMN Tahun 2015—2019 disusun ke dalam 11 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :
3. 1.membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan;
4. 2.membangun transportasi umum masal perkotaan;
5. 3.membangun perumahan dan kawasan pemukiman;
6. 4.peningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur;
7. 5.penguatan investasi;
8. 6.mendorong BUMN menjadi agen pembangunan;
9. 7.peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi;
10. 8.akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional;
11. 9.pengembangan kapasitas perdagangan nasional;
12. 10.peningkatan daya saing tenaga kerja; dan
13. 11.peningkatan kualitas data dan informasi statistik dalam sensus ekonomi tahun 2016. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 1). Beberapa sasaran yang ingin diwujudkan untuk membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah sebagai berikut:
14. 1.tersedianya layanan komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya melalui, jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di wilayah USO; NAWACITA-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Sub Agenda 1 Nawacita-6: Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan 38 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
15. 2.tersedianya layanan pitalebar dengan tujuan:
a.terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kota;
b.tingkat penetrasi fixed pitalebar di perkotaan 71 persen rumah tangga dan 30 persen populasi, di perdesaan 49 persen rumah tangga dan 6 persen populasi; dan
c.tingkat penetrasi mobile pitalebar (1 Mbps) di perkotaan 100 persen dan di perdesaan 52 persen.
1. 3.pengoptimalisasian pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui:
a.migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital selesai (analog switch off); dan
b.tersedianya alokasi spektrum frekuensi yang mendukung layanan pitalebar.
1. 4.tercapainya tingkat literasi TIK nasional sebesar 75 persen; dan
2. 5.tersedianya layanan e-Government dan dikelolanya data sebagai asset strategis nasional melalui:
a.indeks e-Government nasional mencapai 3,4 (skala 4,0); dan
b.jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100 persen. Dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
1. 1.Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi pitalebar-ready dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO;
2. 2.Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas melalui:
a.Penataan ulang alokasi spektrum frekuensi (spektrum refarming) dengan prinsip netralitas teknologi;
b.Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless pada instansi Pemerintah dengan implementasi konsep Government Radio Network (GRN);
c.Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang berkeadilan;
d.Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang ditetapkan;
e.Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi pitalebar; 39 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
f.Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: spektrum sharing, spektrum consolidation, mobile virtual network operator (MVNO);
g.Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun slot orbit, mendorong kerjasama dengan industry satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; dan
h.Mengkaji pembangunan satelit pitalebar nasional;
1. 3.Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective melalui:
a.Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
b.Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
c.Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi.
d.Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal. 40 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan infrastruktur TIK serta ekosistem TIK yang merata di seluruh wilayah adalah:
a.Penyediaan infrastruktur broadband melalui pembangunan jaringan backbone serat optik palapa ring
b.Refarming spektrum frekuensi radio dan pengelolaan orbit satelit untuk implementasi broadband 4G di seluruh Kab/kota
c.Penyediaan jasa akses layanan telekomunikasi melalui penyediaan pembiayaan KPU/USO
d.Mendorong konsolidasi sektor TIK dan penyiaran untuk mencapai efisiensi industri
e.Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional
f.Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan
g.Fasilitasi dalam menciptakan technopreneur Indonesia yang berdaya saing internasional
h.Peningkatan kualitas serta kompetensi angkatan kerja sektor TIK
i.Pelaksanaan Literasi TIK terhadap anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar
j.Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan e- transportasi. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan akses dan kualitas informasi publik yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada masyarakat Indonesia terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah adalah : 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika
1. 2.Menyediakan akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia
2. 1.Penyediaan Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia 41 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
a.Menyebarluaskan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah
b.Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.
c.Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah
d.Melaksanakan edukasi terkait kebijakan program pemerintah melalui seluruh saluran telekomunikasi yang tersedia. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif adalah:
a.Menciptakan tata laksana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.
b.Mewujudkan 9 program Reformasi Birokrasi, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang- undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan kualitas layanan publik, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama DPR akan menyusun beberapa regulasi sebagai berikut: 3.3 Kerangka Regulasi
1. 3.Mewujudkan Tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif 42 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 NO. JUDUL RUU RENCANA PEMBAHASAN KETER ANGAN2015 2016 2017 2018 2019 1 RUU tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ✓ Inisiatif Pemerin tah 2 RUU tentang Radio Televisi Indonesia ✓ Inisiatif DPR 3 RUU tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ✓ Inisiatif DPR 4 Rancangan UU tentang Perlindunga n Data Pribadi ✓ Inisiatif Pemerin tah 5 RUU Tentang Penyiaran ✓ Inisiatif Pemerin tah 6 RUU tentang Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomuni kasi) ✓ Inisiatif Pemerin tah 7 Rancangan UU tentang Tata Cara Intersepsi ✓ Inisiatif Pemerin tah 43 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Selain matriks diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyusun: • Regulasi penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel, Kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika • RPP PDES, Peraturan perundang-undangan di bidang e- Business, Regulasi/kebijakan di bidang e-Government, Peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemberdayaan industri TIK, Peraturan perundangan di bidang Pemberdayaan Informatika, Kebijakan/ regulasi Keamanan Informasi • Rancangan regulasi SKKNI bidang kominfo • Regulasi dasar untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik, Kebijakan dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik, Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran untuk menyediakan durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial melalui PSA, Kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi, Perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan informasi internasional. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional. Penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan dilakukan dengan memperhatikan:
2. 1.Perubahan pola rezim perijinan ke rezim pelayanan
3. 2.Arah dan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang fokus kepada sektor telekomunikasi, tata kelola internet dan digitalisasi siaran televisi
4. 3.Prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan komunikasi dan informatika
5. 4.Tata laksana dan sumber daya Aparatur Sipil Negara. 3.4 Kerangka Kelembagaan
6. 1.Penguatan Kapasitas Kelembagaan 44 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Berdasarkan poin di atas, maka akan dilakukan penataan pada organisasi pusat, dan unit pelaksana teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah, serta penguatan SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah penguatan kelembagaan antara lain:
7. 1.Dalam rangka percepatan implementasi teknologi pitalebar (pitalebar) dan pengembangan ekosistemnya perlu dibentuk organisasi unit eselon II yang khusus menangani pitalebar.
8. 2.Badan Layanan Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika sebagai eksekutor dari penyediaan infrastruktur TIK di daerah non komersial (USO) yang selama ini merupakan Unit Kerja Eselon III, perlu ditingkatkan kapasitasnya mengingat tanggung jawab dan luasnya lingkup pekerjaan.
9. 2.Penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Komunikasi dan Informatika 45 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pada tahun 2015—2019 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitikberatkan kepada 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut: Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2015 2016 2017 2018 2019 SS.1 Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia IKSS.1.1 Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514) 78 82 86 90 93 IKSS.1.2 Persentase (%) Kab/Kota terlayani Akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514) 20 40 60 80 100 IKSS.1.3 Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri memperoleh akses telekomunikasi (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri : 19.000 Desa) - - 2.6 6.3 10 Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama 2015 2016 2017 2018 2019 SS.1 Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia IKU.1 Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514) 78 82 86 90 93 IKU.2 Persentase (%) Kab/Kota terlayani Akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514) 20 40 60 80 100 SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia IKU.3 Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik) 30 40 50 60 70 SS.3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif IKU.4 Indeks Reformasi Birokrasi B A A A A 49 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode tahun 2015-2019 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non BLU), PNBP BLU dan juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Selain sumber pendanaan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk mendanai program kerja utama seperti pembangunan Palapa Ring. 4.2 Kerangka Pendanaan 50 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 disusun dalam rangka perbaikan kualitas perumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang sebelumnya masih berorientasi proses menjadi berorientasi hasil dan lebih menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kementerian. Selain itu juga Perubahan Renstra Tahun 2015-2019 diharapkan dapat lebih menjawab potensi dan tantangan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi ke depan yang dinamis. Program Kerja yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal sampai dengan tahun 2016 akan dikompensasi pada pelaksanaan rencana strategis tahun 2015—2019 (perubahan) ini. Perubahan Rencana strategis tahun 2015—2019 dilaksanakan dengan mengacu pada capaian strategis tahun 2015—2016 dengan menyelaraskan visi dan misi Jalan Perubahan yang diusung pemerintahan saat ini melalui program prioritas Nawacita, Rencana Kerja Pemerintah, serta mengantisipasi kondisi dinamis lingkungan global. Target pencapaian Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 (perubahan) menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja keras dan bersinergi agar semua target tersebut tercapai. Agar seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis ini perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Untuk itu, dilakukan rapat kerja evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Kinerja (LKj) dan juga melalui Sistem Pengawasan dan Monitoring Program Kerja Prioritas. 90% 90% 90% 90% 2.2 Page 3 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio 90% 90% 90% 90% Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT DItjen SDPPI Jumlah Layanan Internal - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Layanan Internal (Overhead) Jumlah Layanan Internal - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Internal - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 059 06 3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit 23,717.69 27,808.06 28,781.34 29,788.69 110,095.8 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan frekuensi radio 8,0 8,0 8,0 8,0 2.2 Page 4 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan sertifikasi operator radio 8,0 8,0 8,0 8,0 Layanan Perijinan Penggunaan Frekuensi Radio Persentase (%) pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio yang tepat waktu sesuai Standar ISO 9001 (termasuk layanan M2M) 85% 87% 90% 92%% PNBP Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio Persentase (%) pencapaian target PNBP 100% 100% 100% 100% Layanan Sertifikasi Operator Radio Persentase (%) pelayanan operator radio yang bersertifikat tepat waktu 85% 87% 90%% 92%% 059 06 3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika 227,332.89 56,604.22 58,585.37 60,635.86 403,158.3 Operasional Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) 2.2 Page 5 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur dan aplikasi layanan on line SIMS 90% 97% 100% 100% Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) 80% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi) 81% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi) 83% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi) 85% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi) Layanan Monitoring dan Evaluasi Penertiban Perangkat dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 92% 93% 94% 95% Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 92% 93% 94% 95% 059 06 3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 20,362.18 25,355.16 26,242.59 27,161.08 99,121.0 2.2 Page 6 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan penataan spektrum frekuensi Persentase (%) spektrum frekuensi yang tertata optimal untuk mendukung 4G LTE 30% 50% 70% 100% Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU 100% 100% 100% 100% Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio dan Notifikasi Penggunaan Stasiun Radio Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio 40 45 50 55 Laporan Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio di perbatasan Negara 4 4 4 Kebijakan/ Regulasi Bidang Penataan Spektrum Frekuensi Radio Persentase (%) tersedianya regulasi tentang penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel (1 PP terkait Spektrum Flexibility) 30% 50% 70% 100% 2.2 Page 7 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) ketersediaan spektrum untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial 50% 70% 100% 100% Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka migrasi teknologi radio komunikasi Dinas Maritim dari analog ke digital 30% 50% 70% 100% Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung tanggap darurat kebencanaan atau PPDR (Public Protection Disaster Relief) 30% 50% 70% 100% Persentase (%) Partambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 30% 50% 70% 100% 059 06 3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika 25,725.40 17,920.90 18,548.13 19,197.31 81,391.7 Kebijakan Bidang Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika 10 draft 15 Draft 15 draft 15 draft 2.2 Page 8 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Pengelolaan Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Jumlah Layanan Pengelolaan Standardisasi 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Standar dan Sertifikat Perangkat Pos dan Informatika Persentase (%) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan 72% 75% 78% 80% 059 06 3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 270,005.60 242,857.68 251,105.50 259,634.18 1,023,603.0 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data 13 dok 13 dok 13 dok 13 dok Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian 33 dok 33 dok 33 dok 33 dok 2.2 Page 9 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah peraturan perundang-undangan dan kerjasama 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok Jumlah laporan pelaksanaan keuangan 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok Layanan Internal (Overhead) Jumlah Layanan Internal 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Layanan Perkantoran 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 059 07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 3,195,058.06 2,830,820.85 2,929,716.00 3,032,066.80 11,987,661.7 Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Persentase tersedianya ekosistem pendukung akses broadband & penyiaran 100% 100% 100% Persentase Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik palapa ring 82% 86% 90% 93% 2.2 Page 10 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi - 3% 6% 10% Persentase kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi 50% 60% 80% 100% Persentase desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital - 2.60% 6.30% 10% Terciptanya industri TIK dan penyiaran yang efisien dan berkelanjutan melalui Konsolidasi di sektor TIK dan sektor penyiaran Jumlah Dokumen Revisi UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen RUU Pos 1 Dokumen Jumlah Dokumen Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran 1 Dokumen 2.2 Page 11 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase terselesaikannya kebijakan untuk mendorong sektor TIK dan Penyiaran (Kebijakan network sharing/infrastruktur sharing, regulasi IMEI/Kartu perdana, kemitraan, keterbukaan akses, modern licensing dan digitalisasi) 50% 70% 100% Tersedianya layanan siaran TV digital di seluruh Indonesia Jumlah lokasi stasiun pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi 36 Lokasi Persentase implementasi digitalisasi penyiaran/Analog Switch Off (ASO) 50% 70% 80% 100% Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata 2.2 Page 12 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah KPCLPU yang beroperasi & mendapatkan dana PSO Pos 2335 2385 2390 2395 Jumlah Sarana/Tugu Berkode di wilayah terpencil, terdepan & tertinggal di Indonesia 73 - - - 059 07 3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran 2,572,617.60 2,569,740.10 2,659,670.51 2,752,748.17 10,554,776.4 Akses Layanan TIK dan Penyiaran Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi 24 335 Layanan Dukungan Ekosistem TIK Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan sistem layanan Nomor tunggal panggilan darurat (akumulasi) 210 2.2 Page 13 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Desa Broadband 250 Satelit Multifungsi Persentase (%) Persiapan penyediaan satelit multifungsi PNBP BLU BPPPTI Persentase (%) tercapainya target PNBP 100% Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Persentase (%) terselesaikannya pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional 87% Layanan Penyelesaian Kontrak Jasa Akses Telekomunikasi Dan Informatika 2.2 Page 14 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) Penyelesaian perselisihan Kontrak Layanan Akses Telekomunikasi dan Informatika 100% Persentase (%) penanganan permasalahan hukum 100% Layanan Internal (Overhead) Persentase (%) penyelenggaraan tugas dan fungsi 100% 100% 100% 100% Persentase (%) terpenuhinya Perangkat Pengolah Data, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 100% 100% 100% 100% Layanan Perkantoran Persentase (%) Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai 100% 100% 100% 100% 059 07 3061 Pengembangan Infrastruktur & Layanan Telekomunikasi & Penyiaran 401,898.00 70,214.78 72,672.30 75,215.83 620,000.9 Kebijakan / Regulasi Infrastruktur Pengembangan Pita Lebar 9 Dokumen 2.2 Page 15 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Dokumen Kebijakan / Regulasi Infrastruktur Pengembangan Pitalebar 9 Infrastruktur Pita Lebar Telekomunikasi, Keperluan Khusus, dan Penyiaran serta Ekosistem Pita Lebar 20 Lokasi Jumlah Dokumen Persiapan dan Perencanaan Infrastruktur Pita Lebar Telekomunikasi, Keperluan Khusus, dan Penyiaran serta Ekosistem Pita Lebar 9 Jumlah Pusat Data Sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 1 Jumlah Pusat Data Sistem Diseminasi Informasi Kebencanaan 1 Jumlah Lokasi LPP TVRI yang Mendapatkan Sarana Prasarana Pendukung 18 2.2 Page 16 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Pita Lebar Telekomunikasi, Keperluan Khusus, dan Penyiaran serta Ekosistem Pita Lebar 400% 059 07 3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika 21,523.82 18,282.48 18,922.37 19,584.65 78,313.3 Layanan Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Persentase (%) pencapaian target PNBP dari BHP Telekomunikasi 100% 100% 100% 100% Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Pos 75% 80% 85% 90% Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi 75% 80% 85% 90% Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Jasa Telekomunikasi 75% 80% 85% 90% Persentase (%) kepatuhan : LPB dan LPS 75% 80% 85% 90% 2.2 Page 17 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) verifikasi TKDN dalam peyelenggaraan telekomunikasi sesuai amanat regulasi 100% 100% 100% 100% Persentase (%) capaian QoS penyelenggara selular 75% 80% 85% 90% Persentase (%) kepatuhan penyelenggara Pos dan Informatika 80% 85% 90% 059 07 3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos 30,671.66 16,096.60 16,659.98 17,243.08 80,671.3 Kebijakan / Regulasi di Bidang Pos Persentase (%) revisi penyusunan materi kebijakan bidang Pos UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos 100% Pembahasan antar kementerian draft Revisi UU Pos 100% Harmonisasi Draft Revisi UU Pos 100% Pembahasan Draft Revisi UU Pos dengan DPR Persentase (%) penyusunan materi kebijakan dan regulasi pendukung bidang Pos 70% 100% 100% Layanan Pos 2.2 Page 18 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah KPCLPU 2335 2390 2345 2350 Persentase(%)Verifikasi Pemantauan terhadap layanan pos, pelaksanaan tarif LPK dan LPU 100% 100% 100% 100% Layanan perijinan bidang pos Persentase(%)Penangana n Permohonan Layanan Perizinan Bidang Pos 100% 100% 100% 100% Layanan pembinaan prangko dan filateli Jumlah tema dan Penerbitan Prangko 15 15 15 15 Persentase(%)Pemanfaat an dan Pembinaan Filateli di tingkat Propinsi, Kab/Kota 100% 100% 100% 100% 059 07 3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi 36,064.56 17,155.37 17,755.81 18,377.26 89,353.0 2.2 Page 19 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Kebijakan / Regulasi di Bidang Telekomunikasi Jumlah Draft Kebijakan / Regulasi Telekomunikasi 12 Layanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi Persentase (%) Permohonan Izin Yang Ditangani Sesuai Dengan Standar ISO 100% 100% 100% 100% 059 07 3065 Pembinaan dan pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran 18,506.36 18,565.82 19,215.62 19,888.17 76,176.0 Layanan Perizinan di Bidang Penyiaran Persentase (%) Penanganan Proses Perizinan Penyiaran Radio dan Televisi 100% 100% 100% 100% Digitalisasi Penyiaran 2.2 Page 20 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi dari Analog ke Digital 100% Kebijakan / Regulasi di Bidang Penyiaran 5 dokumen Jumlah Penyusunan Materi Regulasi dan Kebijakan di Bidang Penyiaran 5 059 07 3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika 113,776.05 120,765.70 124,819.41 129,009.64 488,370.8 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi dan data 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen Jumlah rancangan peraturan perundang- undangan dan kerjasama serta bantuan hukum 7 Jumlah Laporan pelaksanaan keuangan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 2.2 Page 21 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian 9 Layanan Internal (Overhead) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Layanan Perkantoran Gaji dan Operasional Perkantoran 12 059 08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 236,590.80 386,654.31 400,082.23 413,976.87 1,437,304.2 Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan TIK dan aplikasi yang mendukung ekonomi kerakyatan dan sektor-sektor strategis pemerintah Persentase (%) penyelesaian dokumen masterplan, blueprint, dan arsitektur e- Government Nasional 100% (arsitektur) Nilai Index eGovernment untuk 10% kabupaten dan kota mencapai 3,4 (skala 4.0) 2.9 3.2 3.4 2.2 Page 22 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah peraturan perundangan di bidang aplikasi informatika 4 Persentase (%) nelayan dan petani go digital 1,4% 2,1% 2,8% 0 Persentase (%) Kab/kota tersedia akses terhadap inkubator digital 10% 50% 70% 100% Jumlah Startup Digital 400 600 800 1000 Persentase (%) UMKM go digital 1,4% 2,1% 2,8% 3% 059 08 3029 Pembinaan dan Pengembangan E- Bisnis 146,754.93 267,192.00 276,543.72 286,222.75 976,713.4 Kebijakan / Regulasi bidang E-Business 3 dokumen Jumlah dokumen Kebijakan / Regulasi di bidang e-business diserahkan ke Dirjen Aptika 3 Layanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) 1 layanan Jumlah Tanda Daftar PSE(PenyelenggaraSistem Elektronik) yang diterbitkan 100 Layanan pemberian Domain.ID Gratis 2.2 Page 23 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah domain berbasis .id untuk UMKM, sekolah dan Komunitas 1.000.000 1.050.000 1.100.000 1.200.000 Layanan penciptaan Startup Digital Persentase (%) Kab/kota tersedia akses terhadap inkubator digital 10% 50% 70% 100% Jumlah Startup Digital 400 600 800 1000 Sistem Pemblokiran Konten Negatif yang Efektif 1 Sistem Tersedianya Sistem pemblokiran konten negatif yang efektif 1 059 08 3030 Pembinaan dan Pengembangan E- Government 13,606.42 14,435.11 14,940.33 15,463.25 58,445.1 Kebijakan / Regulasi CIO Nasional Draft RPM Pedoman Government CIO Nasional sudah diuji publik 1 RPM 2.2 Page 24 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Masterplan dan Arsitektur e- Government Nasional Tersedianya Dokumen Masterplan dan Arsitektur e-Government Nasional 1 Dokumen Blueprint Persentase implementasi Roadmap e-Government tahap II 1 Persentase implementasi aplikasi e-pemerintahan, e-pengadaan, e- kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan e-transportasi 10% 50% 70% 100% Tersedianya dokumen Data Center Nasional dan sistem pendukungnya 1 Dokumen Sistem Elektronik dan Data Strategis Nasional yang Terintegrasi Terintegrasinya sistem elektronik dan data strategis nasional 2 Laporan 2.2 Page 25 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 08 3031 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika 6,866.65 11,804.00 12,217.14 12,644.74 43,532.5 Fasilitasi Layanan Industri Informatika Jumlah Roadmap Pemberdayaan Industri Informatika 1 Dokumen Jumlah Prototype Ekosistem Appstore Nasional 1 Prototype Jumlah co-working space 3 lokasi Jumlah E-Katalog Software Indonesia 1 Aplikasi Jumlah Dukungan Data Ekonomi Kerakayatan 1 Dokumen Layanan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik Jumlah Pelaksanaan sosialisasi audit penyelenggaraan sistem elektronik 80 PSE Jumlah Desain dashboard layanan audit penyelenggaraan sistem elektronik 1 dokumen Jumlah Implementasi audit penyelenggaraaan sistem elektronik 4 PSE 2.2 Page 26 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Implementasi TIK Ramah Lingkungan (Green ICT) di Kabupaten/Kota dan Lokasi Industri Jumlah Kabupaten/Kota dan Industri yang mendapatkan Edukasi TIK Ramah Lingkungan (Green ICT) 8 Kabupaten/kota Jumlah Kabupaten/Kota dan Industri yang mengikuti Green Rating 6 lokasi industri Layanan Fasilitasi promosi produk dan jasa TIK Jumlah Fasilitasi dan promosi produk industri TIK lokal 1 Jumlah Fasilitasi Implementasi Embedded Software Lokal Klip OS di Instansi Pemerintah dan BUMN 2 instansi Jumlah Fasilitasi Keikutsertaan dan Penyelenggaraan AICTA 1 Jumlah Fasilitasi Perundingan Kerjasama Jasa TIK pada Fora Internasional 1 2.2 Page 27 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Game yang terklasifikasi dan jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi permainan interaktif elektronik 500 game 1000 peserta 059 08 3032 Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat 13,274.51 11,500.00 11,902.50 12,319.09 48,996.1 Agen Perubahan Informatika 14000 agen perubahan informatika Jumlah agen perubahan informatika yang diedukasi 14000 agen perubahan informatika Sistem Whitelist Nusantara 94.000 data dan 150 institusi pendidikan/pesantren Jumlah data whitelist 94000 data Jumlah implementasi sistem whitelist nusantara pada institusi pendidikan / pesantren 150 institusi 059 08 3033 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi 15,620.67 34,195.00 35,391.83 36,630.54 121,838.0 2.2 Page 28 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif 1 Persentase (%) penanganan penanganan aduan situs internet bermuatan negatif 1 Layanan Penanganan Insiden Keamanan Informasi 1 Jumlah kegiatan penanganan insiden keamanan informasi 100 Layanan Manajemen Pengamanan Sistem Elektronik yang Berstandar Internasional 5 Jumlah Penyelenggaraan manajemen pengamanna sistem elektronik 5 Layanan Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional 10000 Jumlah Sertifikat Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional (SiVion) 10000 Jumlah pemilik tanda tangan digital 11.000 350.000 700.000 1.000.000 2.2 Page 29 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Kebijakan Perlindungan Infrastruktur Informasi bagi Sektor Strategis 1 Draft Kebijakan yang sudah di Uji Publik 1 Penerapan Keamanan Informasi oleh Instansi Penyelenggara Layanan Publik 45 Jumlah Instansi yang mengikuti pemeringkatan indeks KAMI 45 Kebijakan di Bidang Keamanan Informasi 2 Jumlah Draft Kebijakan (RPM) yang sudah diuji publik 2 Layanan Penegakan Hukum UU ITE 7 Jumlah Penegakan Hukum Undang-Undang ITE 7 Pemantauan Jaringan Internet pada ISP/NAP/IX/ titik strategis lainnya melalui sistem deteksi dini 49 2.2 Page 30 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya yang terpantau 49 059 08 3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 40,467.62 47,528.20 49,086.71 50,696.50 187,779.0 Peraturan perundangan dibidang aplikasi informatika 3 regulasi Persentase (%) penyusunan dan pembahasan Rancangan UU tentang perubahan UU ITE 100% Persentase penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tata Cara Intersepsi 0.6 Jumlah Peraturan Menteri 100% Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 4 dukungan 2.2 Page 31 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana dan prasarana; Jumlah peraturan perundang- undangan yang diselesaikan, penelaahan hukum, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan 7 Layanan Internal (Overhead) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 Paket Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Paket Layanan Perkantoran 12 bulan layanan 2.2 Page 32 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 161,696.46 180,845.56 187,002.44 193,369.47 722,913.9 Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi 159 dari total target 548 prov/kab/kota 1 Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi 96% Dari total 1875 peserta sebanyak 1800 peserta atau 96% paham/meningkat pemahamannya terhadap isu/tema yang disampaikan pada forum tersebut (hasil kuesioner) 0 Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis edukasi 311 Konten Informasi & Publikasi (Infografis: 119, Videografis: 157, Buku: 13 Judul, Komunika: 9 Edisi, Jurnal Dialog: 1 Edisi, Advetorial: 12 Judul) 10% Persentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah; 40% 60% 80% 100% Persentase (%) konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disampaikan berkualitas baik 40% 60% 80% 100% 2.2 Page 33 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat, tepat dan obyektif 40% 60% 80% 100% Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik 135 Media Center Aktif atau 77% dari total 175 media center yang dipantau (dibuktikan dengan kontribusi media center dengan mengirim berita, konten berita ke infopublik) 90% Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis 20% 10 kemitraan yang terlah terlaksana dari target 50 kemitraan dengan lembaga/Media strategis 75% 059 09 3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional 9,284.43 12,700.00 13,144.50 13,604.56 48,733.5 Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi Publik Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU KIP 3500 2000 2000 2000 Kebijakan / Regulasi Bidang Komunikasi Publik 2.2 Page 34 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) tersusunnya Regulasi / Kebijakan Bidang Komunikasi Publik 5 5 5 Layanan Pembinaan SDM bidang Komunikasi Publik Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 200 200 200 Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP 200 200 200 Jumlah aparatur SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tata kelolanya di bidang informasi dan komunikasi publik 100 100 100 2.2 Page 35 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 09 3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 11,541.80 15,436.00 15,976.26 16,535.43 59,489.5 Konten Informasi Publik bertema Prioritas Nasional 300 300 300 Jumlah hasil analisis konten media bertema prioritas nasional 300 300 300 Jumlah Dokumen Database Informasi Publik Sektoral, videografis dan Infografis informasi publik 35 35 35 Jumlah konten informasi publik bertema Prioritas Nasional 20 20 20 Konten Informasi Publik bertema Khusus 20 20 20 Jumlah konten informasi publik Revolusi mental 20 20 20 059 09 3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik 28,034.04 23,200.00 24,012.00 24,852.42 100,098.5 2.2 Page 36 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Informasi Publik bertema khusus yang disebarkan melalui media publik (online, medsos, TV, radio, videotron dan media cetak) Jumlah penyebaran informasi publik bertema khusus melalui media publik (online, medsos, TV, radio, videotron dan media cetak) 160 160 160 Jumlah diseminasi informasi terkait tema revolusi mental melalui Media Petunra 12 12 12 Layanan Informasi Publik bertema Program Prioritas Pemerintah yang disebarkan melalui media publik (online, medsos, TV, radio dan surat kabar) Jumlah Pengelolaan Portal Berita Infopublik dan Media Center 12 12 12 2.2 Page 37 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Sosialisasi program prioritas pemerintah melalui media massa (penyiaran dan cetak) 35 35 35 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi PSO Bidang Pers Perum LKBN Antara 12 12 12 Pembangunan Media Center Jumlah Seleksi Daerah Calon Penerima Bantuan Media Center melalui Monitoring dan Evaluasi 25 25 25 Jumlah Pengadaan Sarana Media Center Daerah 25 25 25 Jumlah Bimbingan Teknis Pengelolaan Media Center 4 4 4 2.2 Page 38 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 09 3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi 17,844.76 35,300.00 36,535.50 37,814.24 127,494.5 Kemitraan dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam rangka efektifitas penyebaran informasi publik Jumlah tenaga humas pemerintah yang ditempatkan di seluruh Kementerian dan Lembaga 100 100 100 Jumlah Pelayanan Informasi Publik Melalui Kemitraan dengan SKPD/OPD 30 30 30 Jumlah Peserta Bimtek Media Komunitas di daerah perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik yang dibina 500 500 500 Jumlah Kerjasama Kemitraan dengan Ormas, Lembaga Profesi, dan Lembaga Media untuk Literasi Masyarakat 12 12 12 2.2 Page 39 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 09 3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional 7,959.60 12,465.40 12,901.69 13,353.25 46,679.9 Konten pencitraan positif indonesia di dunia internasional Jumlah produksi dan publikasi konten pencitraan positif tentang Indonesia berbahasa asing 24 24 24 Layanan Kemitraan dengan perwakilan negara asing, Lembaga Internasional serta mitra strategis Jumlah kemitraan dengan perwakilan negara asing, lembaga internasional serta media asing dalam rangka pencitraan positif Indonesia 10 10 10 Jumlah masyarakat Indonesia dan masyarakat asing yang menerima informasi tentang kebijakan internasional pemerintah 1000 1000 1000 2.2 Page 40 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 09 3049 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda- Benda Bersejarah di Bidang Pers 7,665.40 7,811.70 8,073.39 8,343.88 31,894.4 Layanan pemanfaatan informasi media cetak dan koleksi benda bersejarah bagi masyarakat Jumlah Pengunjung Monumen Pers Nasional 16000 16000 16000 Jumlah pengumpulan basis data media cetak sejak pra kemerdekaan sampai dengan saat ini 3 3 3 Jumlah laporan survey, kajian, dan workshop koleksi Monumen Pers Nasional 3 3 3 Jumlah layanan pendataan, pemeliharaan dan penataan koleksi 12 12 12 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana peragaan Museum 19 19 19 2.2 Page 41 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Pameran, dialog budaya, dan roadshow ke sekolah dalam rangka promosi dan publikasi tentang Monumen Pers 29 29 29 Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran 12 12 12 Layanan Internal Jumlah Layanan Internal 12 12 12 059 09 3050 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda- Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi 7,395.87 7,541.30 7,794.89 8,057.04 30,789.1 Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah Pengunjung Museum Penerangan 18000 18000 18000 Jumlah Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum Penerangan 40 40 40 Jumlah Koleksi Baru yang Dapat Ditampilkan 6 6 6 2.2 Page 42 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran 12 12 12 Layanan Internal (overhead) Jumlah Layanan Internal 8 8 8 059 09 3051 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 71,970.56 66,391.16 68,564.21 70,808.65 277,734.6 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah Layanan Internal Ditjen IKP 12 12 12 Regulasi tentang undang-undang perlindungan data pribadi Tersusunnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 1 1 1 Layanan Internal Jumlah Layanan Internal 150 150 150 Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran 12 12 12 2.2 Page 43 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 190,134.89 261,466.71 270,321.13 279,476.28 1,001,399.0 Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 6 rekomendasi 7 rekomendasi 8 rekomendasi Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 8 kajian 9 kajian 10 kajian Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 1220 orang 1220 orang 1220 orang Jumlah Angkatan kerja tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK 100.000 Orang Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri 268 orang 268 orang 268 orang 2.2 Page 44 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah mahasiswa STMM 2179 orang 2179 orang 2179 orang Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 4 rancangan 5 rancangan 6 rancangan Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional Jumlah peserta Literasi TIK untuk anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar 1.000.000 Jumlah peserta literasi TIK untuk masyarakat umum 500000 059 04 3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI 20,127.38 35,450.00 36,653.77 37,898.53 130,129.7 Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang kominfo Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo 3400 orang 3400 orang 3400 orang Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat 2.2 Page 45 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah peserta pelatihan literasi TIK 700 orang 700 orang 700 orang Jurnal ilmiah yang terakreditasi Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi 2 jurnal 3 jurnal 4 jurnal Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal) 2 e-jurnal 3 e-jurnal 4 e-jurnal Pranata litbang yang terakreditasi Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi 2 pranata litbang 3 pranata litbang 4 pranata litbang Layanan Internal (Overhead) Layanan Penelitian dan Pengembangan Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 1 kajian/penelitian 2 kajian/penelitian 3 kajian/penelitian Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 1 kajian 2 kajian 3 kajian Layanan Perkantoran 2.2 Page 46 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 04 3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi BPPKI 35,248.74 30,997.71 32,003.51 33,042.07 131,292.0 Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat Jumlah orang yang memanfaatkan galeri internet untuk mengenal TIK 1200 orang 1201 orang 1202 orang Jurnal ilmiah yang terakreditasi Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi 6 jurnal 7 jurnal 8 jurnal Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/ e- journal) 6 e-jurnal 7 e-jurnal 8 e-jurnal Pranata litbang yang terakreditasi Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi 6 pranata litbang 7 pranata litbang 8 pranata litbang Layanan Internal (Overhead) 2.2 Page 47 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Penelitian dan Pengembangan Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 12 kajian/penelitian 13 kajian/penelitian 14 kajian/penelitian Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 6 kajian 7 kajian 8 kajian Layanan Perkantoran 059 04 3037 Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM Yogyakarta 46,365.02 51,614.79 53,338.60 55,120.17 206,438.6 Layanan Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan Pelatihan Teknis Jumlah Mahasiswa 2179 mahasiswa 2180 mahasiswa 2181 mahasiswa Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 12 kegiatan 13 kegiatan 14 kegiatan 2.2 Page 48 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Penyelengaraan Pengembangan SDM dan Kelembagaan STMM Jumlah Laporan Penelitian 30 penelitian 31 penelitian 32 penelitian Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi 21 laporan 22 laporan 23 laporan Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang kominfo Jumlah lulusan yang bersertifikasi SKKNI bidang Kominfo 400 orang 401 orang 402 orang Layanan Internal (Overhead) Layanan Perkantoran 059 04 3038 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik 4,045.51 5,696.95 5,896.34 6,102.72 21,741.5 Jurnal ilmiah bidang APTIKA IKP yang terakreditasi Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi 1 jurnal 2 jurnal 3 jurnal 2.2 Page 49 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal) 1 e-jurnal 2 e-jurnal 3 e-jurnal Pranata litbang yang terakreditasi Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi 1 pranata litbang 2 pranata litbang 3 pranata litbang Layanan Penelitian dan Pengembangan Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 5 kajian/penelitian 6 kajian/penelitian 7 kajian/penelitian 059 04 5282 Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Bidang Komunikasi 15,642.00 25,584.46 26,479.91 27,406.71 95,113.1 Layanan pelatihan dan/sertifikasi bidang komunikasi bagi aparatur Jumlah peserta bimtek dan sertifikasi bidang komunikasi bagi aparatur pemerintah 500 orang 500 orang 500 orang 2.2 Page 50 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang komunikasi Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang komunikasi 2000 orang 2000 orang 2000 orang Layanan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Komunikasi Jumlah LSP bidang komunikasi 3 LSP 4 LSP 5 LSP Layanan Pemberian Beasiswa S2/S3 Dalam Negeri bidang komunikasi Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi 124 orang 125 orang 126 orang Layanan Penyusunan Rancangan Regulasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Komunikasi Jumlah regulasi SKKNI Bidang Komunikasi 1 RKKNI dan 1 RSKKNI 2 RKKNI dan 1 RSKKNI 3 RKKNI dan 1 RSKKNI 2.2 Page 51 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 04 5283 Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Bidang Informatika 14,169.20 34,332.34 35,533.97 36,777.66 120,813.2 Layanan pelatihan dan/sertifikasi bidang informatika bagi aparatur Jumlah peserta bimtek dan sertifikasi bidang informatika bagi aparatur pemerintah 500 orang 500 orang 500 orang Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang informatika Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang informatika 3000 orang 3000 orang 3000 orang Layanan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang informatika Jumlah LSP bidang informatika 3 LSP 4 LSP 5 LSP Layanan Pemberian Beasiswa S2/S3 Dalam Negeri bidang informatika Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang informatika 124 orang 125 orang 126 orang Layanan Penyusunan Rancangan Regulasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Informatika 2.2 Page 52 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah regulasi SKKNI Bidang Informatika 1 RKKNI dan 1 RSKKNI 2 RKKNI dan 1 RSKKNI 3 RKKNI dan 1 RSKKNI Layanan Pengenalan TIK bagi masyarakat Jumlah peserta pelatihan literasi TIK 250 orang 251 orang 252 orang 059 04 5284 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika 8,140.80 5,723.38 5,923.69 6,131.02 25,918.9 Jurnal ilmiah bidang SDPPPI yang terakreditasi Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi 2 jurnal 3 jurnal 4 jurnal Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal) 2 e-jurnal 3 e-jurnal 4 e-jurnal Pranata litbang yang terakreditasi Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi 1 pranata litbang 2 pranata litbang 3 pranata litbang 2.2 Page 53 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Penelitian dan Pengembangan Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 6 7 8 059 04 3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Badan Litbang SDM 36,433.19 52,594.57 54,345.13 56,154.16 199,527.1 Layanan pemberian beasiswa S2/S3 luar negeri bidang kominfo Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang kominfo luar negeri 20 orang 21 orang 22 orang Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Monitoring , Evaluasi dan Kerjasama 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen Jumlah Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan perbendaharaan 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen Jumlah Dokumen Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan Pengelolaan Aset BMN 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi dan Organisasi Tata Laksana 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen Layanan Internal (Overhead) Layanan Perkantoran 2.2 Page 54 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 04 3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 9,963.05 19,472.51 20,146.21 20,843.24 70,425.0 Layanan pelatihan dan/ sertifikasi bidang kominfo bagi aparatur Jumlah peserta bimbingan teknis dan sertifikasi bidang kominfo bagi aparatur pemerintah 220 orang 220 orang 220 orang Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang kominfo Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo 3200 orang 3200 orang 3200 orang Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat Jumlah peserta pelatihan literasi TIK 3250 orang 3250 orang 3250 orang Layanan Internal (Overhead) Layanan Perkantoran 2.2 Page 55 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika 300,657.51 310,215.51 320,804.78 331,756.34 1,263,434.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 80 80 80 Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e- Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional 100% 100% 100% 059 01 3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang- Undangan, Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika 5,112.13 4,513.00 4,670.96 4,834.44 19,130.5 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Kominfo 2.2 Page 56 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Peraturan Menteri yang disederhanakan 50 50 50 Jumlah Rekomendasi 3 3 3 Jumlah RPM baru yang disusun 20 20 20 Layanan Hukum Kasus hukum di lingkungan Kementerian Kominfo yang ditangani 100% 100% 100% 059 01 3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 10,505.66 10,820.83 11,199.56 11,591.55 44,117.6 Layanan Manajemen SDM 12 12 12 Indeks Kepuasan Pegawai Kemkominfo terhadap Layanan Kepegawaian 4 4 4 Layanan Manajemen Organisasi 12 12 12 Indeks kesehatan budaya organisasi 2500% 2500% 2500% Layanan Reformasi Birokrasi 12 12 12 Skor Reformasi Birokrasi 80 80 80 2.2 Page 57 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 01 3013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika 59,981.73 59,848.27 61,733.28 63,677.77 245,241.1 Layanan Manajemen Keuangan 13 13 13 Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 13 13 13 Layanan Manajemen BMN 4 4 4 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Kementerian Kominfo yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan SIMAK BMN 4 4 4 Layanan Perkantoran 12 12 12 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 12 12 059 01 3014 Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran, Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika 11,043.95 25,626.55 26,523.48 27,451.80 90,645.8 Layanan Perencanaan 1 Dokumen Perencanaan 2 Dokumen Perencanaan 3 Dokumen Perencanaan 2.2 Page 58 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) rencana program dan anggaran yang mendukung fokus pembangunan pemerintah 80% 180% 280% Layanan Pemantauan dan Evaluasi 3 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen Persentase (%) program kerja prioritas yang direalisasikan sesuai rencana 80% 80% 80% 059 01 3015 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika 65,291.68 66,750.00 69,086.25 71,504.27 272,632.2 Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Kominfo (ULP) 1 1 1 Persentase pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu 100% 100% 100% Layanan Internal (Overhead) 304 304 304 Jumlah perangkat pengolah data dan fasilitas perkantoran 305 305 305 2.2 Page 59 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Umum 1 1 1 Index kepuasan pegawai terhadap pelayanan Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Persuratan dan Kearsipan Kemkomkinfo 100% 100% 100% Layanan Perkantoran 12 12 12 059 01 3016 Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika 9,347.43 7,055.50 7,302.44 7,558.03 31,263.4 Layanan Data dan Informasi 12 bulan layanan 13 bulan layanan 14 bulan layanan Persentase (%) Ketersediaan Informasi dan Layanan Kementerian Kominfo yang dapat diakses oleh pengguna web 88% 88% 88% Persentase (%) Sistem Informasi dan Data yang Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kominfo serta peningkatan nilai Pegi Kemkominfo 90% 90% 90% Persentase (%) Ketersediaan Akses Jaringan Kementerian 98% 98% 98% 2.2 Page 60 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 01 3017 Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 10,712.13 7,140.79 7,390.72 7,649.39 32,893.0 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 12 Bulan 13 Bulan 14 Bulan Persentase (%) pengaduan dan aspirasi masyarakat yang sedang ditindaklanjuti 80% 180% 280% Jumlah publikasi konten Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Publik 50 50 50 Jumlah promosi dan publikasi kepada publik secara langsung dan melalui media 196 196 196 Persentase (%) tanggapan atas permintaan informasi publik yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kominfo 96 96 96 Jumlah dokumen hasil analisa isu publik yang berkaitan dengan Kementerian Kominfo 12 12 12 2.2 Page 61 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah hasil peliputan dalam bentuk berita, foto dan video kegiatan kementerian yang dipublikasikan melalui Kerjasama media 12 12 12 059 01 3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika 4,500.00 6,345.00 6,567.08 6,796.92 24,209.0 Layanan Kerjasama Internasional 20 Sidang Kerjasama 21 Sidang Kerjasama 22 Sidang Kerjasama Jumlah kerjasama internasional bidang Komunikasi dan Informatika yang dipertahankan dan yang baru terjalin 20 20 20 Persentase (%) tersusunnya referensi untuk memperjuangkan tenaga kerja profesional Indonesia di bidang TIK di MEA 100% 100% 100% 059 01 3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika 33,014.50 16,211.48 16,778.88 17,366.14 83,371.0 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 2.2 Page 62 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Peserta Diklat Teknis Manajemen Perubahan 200 200 200 Jumlah Peserta Diklat Struktural, Fungsional, dan Teknis 340 340 340 059 01 3020 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat 21,698.50 18,394.57 19,023.89 19,674.79 78,791.7 Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat 16 laporan 17 laporan 18 laporan Persentase (%) Layanan Administrasi Dukungan Teknis dan Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KI Pusat 16 17 18 Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi 65% 165% 265% Persentase (%) Penyelesaian sengketa informasi publik 65% kasus/sengketa diselesaikan 65% kasus/sengketa diselesaikan 65% kasus/sengketa diselesaikan Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah 70% 70% 70% 2.2 Page 63 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) Badan Publik Pemerintah yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik 70% 70% 70% Layanan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat dan Badan Publik 1000 orang dan 400 Badan Publik 1001 orang dan 400 Badan Publik 1002 orang dan 400 Badan Publik Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi tentang Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik 1000 orang 1001 orang 1002 orang Jumlah Badan Publik yang Menerima Informasi tentang Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik 400 Badan Publik 401 Badan Publik 402 Badan Publik Layanan Internal Overhead 31 Unit 32 Unit 33 Unit Persentase (%) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 24 24 24 Persentase (%) Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 7 7 7 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 13 Bulan Layanan 14 Bulan Layanan Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran 100 101 102 2.2 Page 64 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 01 3021 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 48,182.40 52,078.59 53,872.38 55,728.04 209,861.4 Layanan Pembinaan, Pengawasan, Perizinan Lembaga Penyiaran Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia 1 Laporan 2 Laporan 3 Laporan Penyelesaian Pengaduan Masalah Konten Siaran 95% 195% 295% Pemantauan langsung program/isi siaran pada lembaga penyiaran yang melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) 39 Lembaga Penyiaran 40 Lembaga Penyiaran 41 Lembaga Penyiaran Pelaksanaan Pemeringkatan (rating) kualitas program/isi siaran televisi 5 Publikasi di Media 6 Publikasi di Media 7 Publikasi di Media Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran 90% 190% 290% Kebijakan dan Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran 8 Kebijakan 9 Kebijakan 10 Kebijakan Layanan Internal (Overhead) Layanan Perkantoran 2.2 Page 65 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 01 3022 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers 21,267.40 35,430.93 36,655.86 37,923.20 131,277.4 Layanan Kesekretariatan Dewan Pers 12 bulan 13 bulan 14 bulan Persentase (%) layanan dukungan administrasi non operasional lainnya 100% 200% 300% Layanan Administrasi Bidang Pers 13 dokumen 14 dokumen 15 dokumen Jumlah program kegiatan peningkatan peran Dewan Pers 10 Kegiatan 11 Kegiatan 12 Kegiatan Persentase fasilitasi pengaduan bidang pers yang terselesaikan 90% 190% 290% Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Dokumen hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers Dokumen hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers Dokumen hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers Terselenggaranya kegiatan World Press Freedom Day 1 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan Layanan Internal (Overhead) 1 layanan 2 layanan 3 layanan Persentase terselenggaranya Layanan Internal 100% 200% 300% Layanan Perkantoran 12 bulan 13 bulan 14 bulan Persentase (%) terselenggaranya Layanan Perkantoran 100% 100% 100% 2.2 Page 66 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika 100.00 500.00 517.50 535.61 1,653.1 059 02 3023 Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika 100.00 500.00 517.50 535.61 1,653.1 Layanan Internal (Overhead) Luas Gedung dan Ruang Kerja yang direnovasi 100 100 100 059 03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika 22,606.10 26,109.00 26,968.79 27,857.00 103,540.9 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kominfo serta peningkatan peran aktif fungsi Itjen dalam mendukung pencapaian program- program pemerintah di Kemkominfo 26.109,0 26.109,1 26.109,2 Persentase Penerapan SPIP pada seluruh Satker Eselon I Kemkominfo 1 2 3 2.2 Page 67 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal 2000% 2100% 2200% Opini atas Laporan Keuangan WTP WTP WTP Penilaian Laporan Kinerja Kemkominfo B B B Skor tingkat kapabilitas APIP 3 3 3 2.2 Page 68 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 03 3024 Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) 1,156.16 665.85 689.15 713.28 3,224.4 Layanan Audit Internal 4 4 4 Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen SDPPI 80% 80% 80% Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal pada Ditjen SDPPI 20% 20% 20% 059 03 3025 Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan Inspektorat Jenderal (PPI dan Itjen) 1,424.42 828.73 857.74 887.76 3,998.7 Layanan Audit Internal 5 6 7 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen PPI 80% 80% 80% Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal pada Ditjen PPI dan Itjen 20% 20% 20% 2.2 Page 69 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 03 3026 Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik dan Badan Litbang SDM (IKP dan Balitbang SDM) 811.62 603.11 624.22 646.07 2,685.0 Layanan Audit Internal 5 6 7 Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen IKP 80% 80% 80% Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal pada Ditjen IKP dan Balitbang SDM 20% 20% 20% 059 03 3027 Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika dan Sekretariat Jenderal (Aptika dan Setjen). 939.67 890.23 921.39 953.64 3,704.9 Layanan Audit Internal 6 7 8 Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen Aptika 80% 80% 80% Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal pada Ditjen Aptika dan Setjen 20% 20% 20% 2.2 Page 70 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 03 3028 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal 18,274.23 23,121.08 23,876.29 24,656.25 89,927.9 Layanan Audit Internal 6 7 8 Persentase (%) realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pengawasan yang telah direncanakan 90% 90% 90% Persentase rekomendasi hasil pengawasan ekternal dan internal yang ditindaklanjuti 85% 85% 85% Persentase terpenuhinya kriteria IA-CM Level 3 100% 100% 100% 2.2 Page 71

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2016, sebagian besar indikator kinerja belum berupa outcome, sehingga pelaksanaan sasaran strategis yang dilakukan belum menggambarkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan;
c.bahwa telah terjadi perubahan strukur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatikayang berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi pada beberapa satuan kerja;bahwa telah terjadi perubahan strukur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi pada beberapa satuan kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiona Tahun 2005-- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
7.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2014);
11.Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015-2019. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

2.Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1868 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Komunikasi dan Informatika Kepala Biro Hukum, Bertiana Sari 1 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 22 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015—2019 Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015— 2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015—2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan Government Public Relations (GPR). Capaian Program Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010—2015 Selama periode tahun 2010—2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika antara lain melalui penetapan kebijakan dan regulasi; pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; mendorong pemanfaatan internet yang produktif, sehat dan aman; diseminasi informasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika.
1.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
3.Kebijakan penataan pita frekuensi 2.1 GHz;
4.Kebijakan netral teknologi BWA 2.3 GHz;
5.Kebijakan penetapan besaran dan penggunaan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPFSR atau BHP Pita);
6.Kebijakan tentang acuan teknis standar perangkat pos dan informatika serta pelayanan sertifikasi perangkat pos dan informatika untuk semua perangkat yang beredar di wilayah
7.Kebijakan Redesain USO
8.Kebijakan TKDN 4G LTE
9.Kebijakan Kartu Prabayar
10.Nomor Panggilan Tunggal Darurat (Single Emergency Number)
11.Migrasi TV Analog ke Digital
12.Tata Kelola Domain Instansi Penyelenggara Negara
13.Roadmap e-government
14.Roadmap cyber security
15.Tata kelola e-commerce
16.Mekanisme Partisipasi Publik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kerja Kementerian Kominfo Penyederhanaan Proses Perizinan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Pelayanan Perizinan Yang Lebih Baik ada 8 Peraturan Menteri Kominfo diubah dalam rangka reformasi perizinan yaitu:
1.Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, dari 60 hari menjadi 14 hari kerja.
2.Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dari 60 hari menjadi 14 hari kerja. Kebijakan dan Regulasi 3 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
3.Izin Stasiun Radio (ISR) berbayar: • Untuk yang baru dari 44 hari kerja menjadi 21 hari kerja • Untuk yang perpanjang dari 7 hari kerja menjadi 3 hari kerja.
4.Izin Stasiun Radio yang tidak berbayar dari 14 hari kerja menjadi 7 hari Kerja
5.Izin Amatir Radio dari 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja.
6.Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dari 28 hari kerja manjadi 10 hari kerja.
7.Sertifikasi Alat dan perangkat telekomunikasi: • Melalui pengujian dari 30 hari kerja menjadi 23 hari kerja • Melalui evaluasi dokumen dari 10 hari kerja menjadi 7 hari kerja.
8.Izin Penyelenggaraan Pos, dari 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja. Dalam kurun waktu tahun 2010—2015 capaian terkait pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas adalah: Program ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi kesenjangan digital (digital divide) khususnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan dan daerah yang secara ekonomi belum berkembang; Merupakan penyediaan jasa pos sesuai yang dilakukan untuk kantor pos cabang layanan pos universal (KPC LPU). KPC LPU yang melaksanakan PSO bidang pos selama periode 2010—2014 rata-rata per tahun sebanyak 2.322 KPC LPU; Dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pemberian kode pos melalui Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Obligation (USO) Public Service Obligation (PSO) bidang pos untuk 2322 KPC LPU Pembangunan Tugu berkode pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas 4 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 pembangunan tugu berkode pos. Sampai dengan tahun 2015 sudah dibangun tugu berkode pos di 37 wilayah perbatasan dan pulau terdepan Indonesia Program ini merupakan bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah untuk akses lokal maupun internasional. Tujuan Nusantara Internet Exchange (NIX) dan International Internet Exchange (IIX) adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dapat meningkatkan kualitas layanannya karena berkurangnya latency, meningkatkan kecepatan dan quality of service (QOS) dan berdampak pada pengurangan biaya operasional ISP/NAP. NIX dan IIX juga merupakan sarana filter konten, pengamanan jaringan, serta menjadi pendorong pertumbuhan konten melalui penyediaan sarana dan infrastruktur web cache dan colocation untuk penyelenggara telekomunikasi serta penyelenggara sistem transaksi elektronik. Sampai dengan tahun 2014, NIX telah dibangun di 33 ibukota provinsi (19 yang beroperasi), sedangkan IIX telah dibangun di 4 ibukota provinsi (3 yang beroperasi); Jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring yang merupakan infrastruktur akses tetap pitalebar telah dibangun oleh PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) di 400 kabupaten/kota; sedangkan 114 Kabupaten/kota lainnya akan dibangun oleh Kemkominfo bersama dengan PT Telkom sampai dengan tahun 2019. Capaian terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurun waktu tahun 2010—2015 adalah: Sampai dengan tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyediakan layanan Government Service Bus- (GSB-MANTRA) untuk 37 instansi pemerintah; Palapa Ring di 514 Kab/ Kota Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi NIX di 19 ibukota provinsi dan IIX di 3 ibukota provinsi Government Service Bus di 37 instansi Pemerintah 5 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sebagai upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun pilot project e-learning untuk 300 SD dan 200 SMP di provinsi DI Yogyakarta; Perlindungan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana yang menjadi domain kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika terbatas dari sisi teknologi informasi yang diatur pada pasal 3 PP 82/2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik; Kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah telah dipetakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) dengan tujuan agar dapat menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pemetaan kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah secara nasional digambarkan dalam bentuk indeks PeGI Nasional, dimana pada tahun 2014 indeks PeGI Nasional menggambarkan kondisi pemanfaatan TIK di instansi pemerintah sudah baik dengan nilai indeks 2,8; Untuk meningkatkan peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian bangsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memfasilitasi bantuan penyediaan infrastruktur maupun pembangunan softskill, dengan meningkatkan penggunaan aplikasi e-business untuk UKM melalui pemanfaatan web log dan blog sebagai sebuah alternatif marketing channel dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki oleh para pelaku UKM. Sampai dengan tahun 2014, jumlah UKM yang telah menerapkan aplikasi e-business sebanyak 300 UKM di seluruh Indonesia; Aplikasi e-Business untuk 300 UKM Indeks PeGI Nasional telah mencapai 2,8 Pilot project e-learning untuk 300 SD dan 200 SMP DIY Perlindungan masyarakat melalui PP No. 82 Tahun 2012 6 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengembangan sistem Trust+Positif untuk menyaring konten internet yang dapat digunakan masyarakat menuju internet sehat dan aman, yang dalam tahap ini menjadi acuan bagi pelayanan internet service provider (ISP). Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan pemblokiran terhadap 811.050 situs dengan konten negatif; Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberdayakan relawan TIK sebanyak 6.000 orang yang berasal dari seluruh elemen masyarakat yang ingin melakukan transformasi pemahaman TIK yang sehat untuk menuntaskan kesenjangan digital; Pemeringkatan keamanan informasi merupakan tindak lanjut dari penerapan indeks keamanan informasi. Pemeringkatan itu merupakan tahap awal kajian penerapan tata kelola keamanan informasi di Kementerian/Lembaga. Sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah; Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure/Coordination Center) untuk pencegahan, pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan jaringan telekomunikasi serta penanganan insiden pada infrastruktur kritis. Pada tahun 2014 total data serangan yang tercatat oleh sistem pemantauan mencapai 48,4 juta serangan, dengan insiden website yang tercatat sebanyak 12.088 insiden dan target terbanyak adalah domain.go.id sejumlah 3.288 insiden. Penerapan sistem Whitelist merupakan salah satu dari sistem Blacklist dimana merupakan bentuk murni pengaturan konten- Trust+Positif telah memblokir 811.050 situs berkonten negatif Pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC Pemberdayaan 6.000 Relawan TIK Konten Internet Bermuatan Positif (Whitelist) dengan daftar domain.id sebanyak 153.006 domain 7 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 konten di internet yang digunakan untuk memonitor konten jaringan internet dalam mengakses internet. Penerapan sistem ini juga dibarengi dengan pendaftaran nama domain.id sebanyak 153.006 domain Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mendorong pembentukan PPID di 34 kementerian, 129 lembaga negara, 34 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota; Dalam rangka mendukung fungsi dan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Government Public Relation/Humas Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun pusat media (media center) di 171 lokasi. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi ke daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pascakonflik, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pasca konflik dengan jumlah 200 KIM di seluruh Indonesia. Tenaga Humas Pemerintah mempunyai tugas menyampaikan dan berkomunikasi kepada publik terutama dalam hal penyerapan aspirasi publik terkait program-program yang dijalankan oleh Pemerintah. Advokasi pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembangunan Media Center 200 KIM telah terbentuk di seluruh Indonesia Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik 48 Tenaga Humas Pemerintah 8 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang komunikasi dan informatika sejumlah 21 SKKNI, dengan 8.216 orang yang sudah tersertifikasi, program beasiswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri sejumlah 2.566 orang penerima beasiswa, serta pelaksanaan program pendidikan penyiaran dan multimedia dilaksanakan di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Sedangkan terkait penelitian, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghasilkan 484 karya riset dan penelitian yang telah diterbitkan dalam berbagai terbitan ilmiah. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika 9 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Beberapa potensi dan permsalahan yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan Permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) tema besar, yaitu: A. Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia Program Legislasi Nasional (RUU) tahun 2015 –2019 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental A B C1 C2 Program Utama Kemenkominfo Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara A 1.2 Potensi dan Permasalahan 10 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015—2019, antara lain sebagai berikut: Pemahaman tentang digital divide atau kesenjangan digital selalu dikaitkan dengan perbedaan antara akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang disebabkan karena ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK. Permasalahan kesenjangan digital di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung di berbagai daerah. Kendala serius yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan. Luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal menyebabkan jangkauan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan blank spot di wilayah non-komersial. Kondisi ini perlu segera diatasi untuk memenuhi amanah Pasal 28F Undang- Hingga akhir 2015, wilayah yang terlayani jaringan infrastruktur pitalebar adalah sebanyak 400 kab/kota dari total 514 kab/kota.
1.Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia
2.Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi
3.Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring) 11 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Saat ini, jangkauan pelayanan dari penyedia jasa layanan telekomunikasi masih berpusat di pulau jawa, sumatera dan Kalimantan. Sedangkan untuk pulau-pulau lainnya, penyedia jasa layanan telekomunikasi tidak banyak, sehingga warga di daerah tersebut kurang memiliki akses untuk mendapat informasi. Penggunaan akses Rumah Tangga terhadap komputer secara nasional adalah 25,2 %, dimana Papua dan Maluku sebesar 16,07 %, Sulawesi sebesar 20.7 % serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 24 %. Sedangkan akses Rumah Tangga terhadap internet sebesar 22.2 %, dimana Papua dan Maluku sebesar 14,1 %, Sulawesi sebesar 17,1 % serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 16,2 %. Edelman Trust Barometer pada awal 2015 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan meningkat 16% (dari 49% di 2014, menjadi 65% di 2015). Kepercayaan publik harus diperhatikan dengan baik. Jika masyarakat tidak melihat perubahan yang berarti maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun dengan cepat. Survei LSI Januari 2015 menunjukkan penurunan kinerja pemerintah dengan tiga rapor merah (hukum, ekonomi, politik) dan dua rapor biru (sosial, keamanan). Dibandingkan data survei Agustus 2014, harapan atas kinerja pemerintah pada Januari 2015 merosot (dari 71,73% menjadi 42,29%). Dua data survei di atas menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan instansi yang berperan sebagai Public Relation (PR), untuk menjembatani hubungan pemerintah dengan masyarakat dan antar instansi pemerintah. Selain itu PR juga berfungsi sebagai penyedia informasi yang akurat sehingga dapat menjaga citra pemerintah di mata masyarakat, dan masyarakat dapat melihat kinerja positif pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan. Visi Presiden tentang Revolusi Mental telah menjadi program nasional, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui
4.Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat Vs Turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan
5.Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa 12 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 tentang apa dan bagaimana Revolusi Mental dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut terjadi karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Minimnya penyebarluasan konten informasi tentang Revolusi Mental yang dilakukan pemerintah telah menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk mendukung suksesnya program nasional Revolusi Mental. Terjadinya pergeseran karakter bangsa kearah negatif dan maraknya serbuan budaya asing tanpa disadari mulai menggerus budaya asli bangsa Indonesia. Perlu ada gerakan perubahan untuk mengatasi hal ini. Oleh karena itu diperlukan revolusi mental untuk memperbaiki pola pikir masyarakat saat ini. Revolusi Mental merupakan upaya revitalisasi terhadap karakter dasar dari manusia Indonesia yang ramah, toleran, kekeluargaan, dan gotong royong. Sedangkan tantangan dan potensi program USO yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain: Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan, pada tahun 2015—2019 terdapat 187 lokasi prioritas di 39 kab/kota wilayah perbatasan yang akan dilakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Permasalahan yang perlu segera di atasi antara lain yaitu: masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap informasi (media audio visual dan cetak); masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap jaringan telekomunikasi karena kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi; masih sulit dan mahalnya biaya komunikasi karena minimnya jumlah BTS yang dibangun (minim infrastruktur jalan, dan energi listrik); dan sinyal telekomunikasi dari negara tetangga lebih kuat dari sinyal telekomunikasi NKRI. Hal-hal tersebut telah menyebabkan: rentannya nasionalisme; kurangnya akses informasi masyarakat perbatasan tentang Indonesia sehingga mudah terpengaruh dan dapat menimbulkan gangguan terhadap keutuhan NKRI; dan tidak berkembangnya ekonomi daerah sehingga mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
1.Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi Masyarakat di 187 Kecamatan (lokasi prioritas) di perbatasan • Keterbatasan akses informasi • Keterbatasan sarana dan prasana telekomunikasi dan penyiaran • Mahalnya biaya komunikasi • Sinyal telekomunikasi negara tetangga lebih kuat dari sinyal lokal 13 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan menyebutkan 10.473 SMK dan SMU memerlukan ketersediaan akses internet dan pemberdayaan TIK melalui e-literasi. Dari hasil survey mengenai presentase siswa yang mengakses internet di sekolah yang paling tinggi adalah di jenjang SMA (76,76%). Sedangkan di jenjang SD dan SMP sebesar 24,95% dan 69,10%. Pola persentase siswa yang mengakses internet di sekolah ini semakin besar seiring semakin tingginya jenjang pendidikan. Sesuai dengan data yang di keluarkan oleh Kementerian Pertanian, terdapat 5.232 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) membutuhkan penyediaan, penguatan, dan peningkatan akses internet untuk penyebaran informasi publik bidang pertanian. Tersedianya akses internet dalam kaitannya dengan desa pertanian dapat memudahkan petani untuk mecari informasi mengenai bibit unggul, harga pupuk, ataupun teknik berocok tanam yang baik serta segala informasi yang menyangkut bidang pertanian sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi. Selain itu, petani juga dapat mengecek harga pasaran produk pertanian mereka tanpa harus pergi ke kota. Dengan adanya internet, petani dapat mempromosikan hasil pertanian kepada calon pelanggan di luar kota lebih cepat sehingga tingkat ekonomi petani juga dapat meningkat. 10.473 SMK dan SMU di seluruh Indonesia • Memerlukan ketersediaan akses internet • Pemberdayaan TIK melalui e- literasi • Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM Bidang komunikasi dan Informatika Memerlukan ketersediaan akses internet 5.232 BP3K
3.Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian
2.Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU 14 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sesuai dengan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 230 ribu nelayan dengan muatan perahu kecil (<30 GT) yang belum dilengkapi radio keselamatan ketika berada di tengah laut. B. Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai Leading Sector Potensi dan permasalahan yang penyelesaiannya merupakan prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika adalah: Kurangnya infrastruktur pitalebar dan belum optimalnya infrastruktur yang ada menyebabkan tingginya harga layanan pitalebar (demand lebih tinggi dari pada supply). Harga layanan pitalebar di Indonesia masih 7,4% dari PDB perkapita. Sebagai perbandingan, harga layanan pitalebar di Negara maju tidak lebih dari 3% PDB perkapita masyarakatnya 1 . 1 Perpres 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia B
4.Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan
1.Masih Tingginya Harga Layanan Pitalebar
2.Potensi Kontribusi Pitalebar Terhadap Ekonomi 230.000 Nelayan dengan muatan perahu <30 GT Belum dilengkapi dengan radio keselamatan ketika berada di tengah laut Indonesia 7,4% PDB perkapita Negara Maju <3% PDB perkapita 15 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pitalebar yang berkembang pesat dan berinteraksi dengan ekonomi saat ini memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi dan ruang lingkup pitalebar sebagai enabler bagi perubahan struktural ekonomi menjadi semakin besar efeknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena mempengaruhi peningkatan jumlah sektor dan aktivitas ekonomi. Efek langsung pitalebar berasal dari dampak pada pendorong faktor pertumbuhan seperti inovasi, munculnya barang dan jasa baru, proses baru, model bisnis baru, dan meningkatnya daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi. Dengan adanya penetrasi fixed pitalebar sebanyak 1% menghasilkan penurunan penggangguran sejumlah 8,6% 2 . Meningkatnya penetrasi pitalebar sebanyak 10% juga berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% 3 . Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Diperkirakan pada tahun 2019 Indonesia akan membutuhkan 350 MHz spektrum frekuensi radio untuk penerapan pitalebar 4 . 2 Katz. el. Al (2009) 3 World Bank 4 Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika 10% Penetrasi Pitalebar 1,38% Pertumbuhan Ekonomi 1% Penetrasi Fixed Pitalebar 8,6% Tingkat Pengangguran Tahun 2019 Kebutuhan frekuensi 350 MHz
3.Spektrum Frekuensi Radio sebagai Sumber Daya Alam yang Terbatas 16 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menata spektrum frekuensi untuk keperluan layanan 4G Long Term Evolution (LTE), penerapan teknologi 4G LTE diharapkan akan menghemat biaya infrastruktur secara signifikan. 4G LTE adalah teknologi yang diklaim sebagai jaringan nirkabel paling cepat pertumbuhannya dan didaulat untuk menggantikan High Speed Downlink Packet Access (HSDPA). Nantinya 4G LTE diharapkan beroperasi di frekuensi 700 Mhz yang memiliki jangkauan lebih luas dari frekuensi yang lain (2100, 2300, dsb). Adanya akses yang lebih cepat berdampak pada peningkatan Gross Domestic Product (GDP) masyarakat, peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta meningkatkan lapangan kerja. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadikan fungsi satelit sangat vital dan strategis dalam membangun konektivitas nasional, karena satelit dapat menjangkau wilayah Indonesia yang belum terdapat infrastruktur telekomunikasi. Pemanfaatan satelit diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan aktivitas sektor telekomunikasi, ekonomi, dan pertahanan. Penataan 4G LTE Menghemat biaya infrastruktur secara signifikan Penataan 4G LTE 700 MHz • GDP • APBN • Lapangan Kerja • Ruang angkasa termasuk orbit satelit geostasioner (GSO) tidak dapat dijadikan kepemilikan oleh negara • Indonesia dapat kehilangan hak menggunakan orbit satelit (Filling Satelit) yang didaftarkan ke ITU jika tidak menggunakan dan tidak ada fisik satelit
5.Potensi Kehilangan Hak Penggunaan Slot Orbit
4.Potensi Pertumbuhan Layanan 4G LTE terhadap Peningkatan GDP, APBN dan Lapangan Kerja 17 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Palapa Ring merupakan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi inisiatif pemerintah dan swasta berupa pembangunan serat optik di seluruh wilayah Indonesia yang menjangkau 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Proyek ini terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku. Melalui Palapa Ring diharapkan seluruh Indonesia terhubung dengan layanan pitalebar. Namun saat ini, 135 kabupaten/kota belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalebar 5 . NIX adalah tempat secara fisik bertemunya koneksi antar penyelenggara internet maupun penyedia konten untuk saling bertukar data. Tujuan pembangunan NIX adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dan pengguna layanan internet dapat mengakses internet menjadi lebih cepat, berkualitas, dan tarif layanan yang terjangkau (mengurangi biaya trafik nasional dan internasional sampai ke wilayah pelayanan universal telekomunikasi), sehingga industri konten nasional dapat tumbuh dan pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada periode 2010—2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun NIX di 33 provinsi, namun baru 19 NIX yang beroperasi. Saat ini industri telekomunikasi di Indonesia sudah jenuh dengan tingkat persaingan yang tinggi, terlebih terjadi persaingan harga antar operator dalam menentukan tarif layanan telekomunikasi. Namun, persaingan harga tersebut tidak dikuti 5 RPJMN 2015-2019 19 NIX Belum dimanfaatkan secara optimal
7.Belum Optimalnya Pemanfaatan NIX 135 Kab/Kota Belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalebar
8.Tingginya Tingkat Persaingan Antar Penyelenggara Telekomunikasi dan Rendahnya Kualitas Layanan
6.Belum Terjangkaunya Seluruh Wilayah Indonesia dengan Jaringan Infrastruktur Pitalebar (Palapa Ring) 18 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 dengan kualitas layanan yang baik, dimana harga layanan pitalebar masih di atas 5% dari UMR. Tingginya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional menyebabkan penetrasi pitalebar berjalan lambat karena para penyelenggara telekomunikasi hanya fokus membangun di daerah yang layak secara komersial, sehingga pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi merata ke daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia. Permohonan penggunaan spektrum frekuensi radio (Izin Stasiun Radio/ISR) yang dilakukan manual ditemukan banyak kendala antara lain, permohonan ISR melalui jasa perposan sering kali banyak diterima setelah Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Slot Orbit Satelit (Unit Pelayanan Teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika) melakukan penertiban, data permohonan ISR melalui jasa perposan sering tidak lengkap atau tidak jelas, terlambatnya penerbitan ISR, pendistribusian ISR melalui jasa pos ke UPT perlu waktu lama, kesalahan dalam pengiriman ISR. Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah proses perizinan yang panjang berdampak kepada lama waktu proses permohonan ISR yang membutuhkan waktu maksimal 14 hari. Belum Efisien Pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi ke daerah- daerah Infrastruktur Telekomunikasi
9.Belum Efisiennya Infrastruktur Telekomunikasi Nasional
10.Belum Efisiennya Proses Perizinan Spektrum Frekuensi Radio 19 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerapkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat dan perangkat telekomunikasi sebesar 20% untuk Subscriber Station (SS) dan 30% pada Base Station (BS). Masih kecilnya TKDN yang dipersyaratkan menyebabkan masih bergantungnya Indonesia terhadap impor alat dan perangkat telekomunikasi karena hanya sebagian kecil alat dan perangkat telekomunikasi yang sudah diproduksi di dalam negeri. Pada tahun 2014, impor alat dan perangkat telekomunikasi mencapai Rp 67 triliun 6 hal ini menjadi salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia dan hilangnya potensi penciptaan lapangan kerja dikarenakan produksi alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan di luar negeri. Dampak positif kebijakan TKDN adalah: kemandirian pengembangan teknologi telekomunikasi; peningkatan produk dalam negeri; pemicu peluang usaha industri kreatif; keberpihakan negara kepada industri telekomunikasi dalam negeri. Tidak terintegrasi dan kurangnya sosialisasi nomor panggilan darurat di Indonesia telah menyebabkan kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat akan nomor panggilan darurat mana yang harus dihubungi ketika terjadi kondisi darurat. Saat ini 6 BPS (2014) Nomor panggilan darurat belum terintegrasi 110/118/113 /115 Kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat akan nomor panggilan darurat yang harus dihubungi
12.Belum Terintegrasinya Nomor Panggilan Darurat Tahun 2014 67 Triliun Impor alat dan perangkat telekomunikasi Dampak • Salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia • Hilangnya potensi penciptaan lapangan pekerjaan karena produksi alat dan perangkat telekomunikasi di luar negeri
11.Masih Rendahnya TKDN di Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beredar di Indonesia 20 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 terdapat beberapa nomor panggilan darurat yang di layani oleh instansi yang berbeda seperti 110 untuk bantuan kepolisian, 118 untuk ambulans, 113 untuk pemadam kebakaran, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan penataan dan integrasi nomor panggilan darurat menjadi nomor panggilan tunggal darurat yang dapat menjawab semua panggilan darurat yang sering dibutuhkan oleh masyarakat. Banyaknya simcard prabayar yang beredar saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah berganti nomor. Kemudahan untuk mendapatkan nomor dengan harga murah dewasa ini dimanfaatkan pengguna layanan dan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyebarkan informasi. Bukan hanya menyebarkan informasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi juga membanjiri inbox dengan mengirimkan pesan yang berisi promo tentang produk atau program yang sedang diadakan (spam). Pengguna layanan yang tidak bertanggung jawab pun kerap melakukan penipuan melalui sms tanpa terdeteksi identitasnya. Selain itu, penggunaan Sim Box untuk merekayasa sambungan internasional yang seharusnya menggunakan tarif internasional juga menjadi tarif lokal. Kasus penyalahgunaan Refilling Trafik Terminasi Internasional (RTTI) ini, menyebabkan kerugian pihak penyelenggara layanan telekomunikasi hingga mencapai Rp 1,2 triliun per tahun 7 . Demand terhadap perangkat telekomunikasi seluler yang tinggi di Indonesia telah menyebabkan maraknya perangkat ilegal di Indonesia, karena konsumen menginginkan perangkat terbaru dengan harga murah. Setiap tahun beredar lebih dari 10 juta 7 Dit Pengendalian, Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika 1,2 T Kerugian operator telekomunikasi akibat Refilling Trafik Terminasi Internasional (RTTI) >10 jt unit Ponsel ilegal baru 50 T Transaksi industri ponsel pertahun 5 T Potensi pendapatan Negara yang hilang dari PPN/ tahun
13.Maraknya Spam, Fraud, dan Kasus Penyalahgunaan Refilling Traffik Terminasi Internasional
14.Maraknya Perangkat Telekomunikasi Seluler Ilegal 21 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 unit perangkat telekomunikasi seluler ilegal, dengan transaksi industri ponsel per tahun mencapai Rp 50 triliun, dan diperkirakan sebanyak Rp 5 triliun 8 dari pendapatan negara berpotensi hilang (PPN) akibat adanya perangkat telekomunikasi seluler ilegal. Oleh karena itu diperlukan registrasi IMEI (International Mobile-station Equipment Identity). Cyber security diartikan sebagai keamanan informasi yang diaplikasikan pada komputer dan jaringannya. Cyber security bertujuan untuk membantu user untuk mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan informasi merupakan isu yang penting mengingat pada tahun 2014 terdapat 48,4 juta serangan di dunia maya dan situs yang paling banyak diserang adalah situs yang memiliki domain go.id 9 . E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan e-government antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government secara nasional 10 . 8 APSI 9 ID SIRTII 10 RPJMN 2015-2019 48,4 jt serangan 12.088 insiden website 27% situs go.id
15.Banyaknya Serangan di Dunia Maya (Termasuk Situs Pemerintah)
16.Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah 22 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Jumlah pengguna internet aktif di Indonesia yang mencapai 73 juta pengguna dimana 7%-nya melakukan transaksi jual-beli melalui internet 11 . Hal ini mendorong terciptanya e-commerce yang makin diminati oleh masyarakat Indonesia. E-commerce sendiri diartikan sebagai proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer dan internet sebagai perantara transaksi bisnis 12 . Pada tahun 2014, nilai transaksi e-commerce mencapai $12 miliar atau Rp 150 triliun. Mengingat banyaknya peminat dan pemain dalam bidang ini, pemerintah menetapkan target untuk transaksi sampai dengan tahun 2016 mencapai $24 miliar atau Rp 300 triliun. Maraknya konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam upaya penanganan konten illegal tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri tentang DNS Nasional. 11 Menkominfo, kominfo.go.id 12 Laudon & Laudon 1998 73 jt Pengguna aktif internet Indonesia 7% Bertansaksi jual beli online 150 T Nilai transaksi tahun 2014 300 T Target nilai transaksi tahun 2016
18.Maraknya Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware
17.Makin Diminatinya Transaksi Jual Beli melalui Internet 23 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 International Telecommunication Union (ITU) atau otoritas telekomunikasi internasional pada tahun 2006 batas akhir kepada seluruh negara di dunia agar paling lambat 17 Juni 2015 seluruh lembaga penyiaran melakukan penyiaran digital. Namun sebelumnya telah dilakukan uji coba di tahun 2006 yang hasilnya menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran yang akan diadopsi di Indonesia 13 . Penyiaran TV Digital dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi; efisiensi infrastruktur industri penyiaran; dan membuka peluang usaha baru bagi industri konten. Selain itu penerapan TV digital juga akan menghemat biaya listrik sebesar 94%, biaya modal (Capital Expenditure) sebesar 79% dan biaya operasional (Operational Expenditure) sebesar 57% dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar TV Analog. Dari sisi kualitas siaran, pemancar TV Digital juga meningkatkan kualitas penerimaan siaran bahkan dengan definisi tinggi (High Definition TV). Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013 sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong penerapan TV digital namun masih menemui kendala antara lain:

a.Implementasi migrasi siaran TV Analog ke Digital (digitalisasi) memerlukan biaya tinggi bagi lembaga penyiaran lokal, komunitas, dan juga masyarakat kelas menengah kebawah, khususnya bagi lembaga penyiaran yang sudah berinvestasi tinggi dalam penyelenggaraan siaran analog. Karena dengan diberlakukannya digitalisasi menyebabkan infrastruktur analog tidak dapat digunakan lagi dan semua materi siaran akan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LPPPM). 13 Kominfo, 2012:1 DIGITAL menghemat 79% Capex & 57% Opex Menghemat listrik 94%
1. 19.Digitalisasi Penyiaran TV Berpotensi Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi, Infrastruktur Industri Penyiaran dan Membuka Peluang Usaha Baru 24 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
b.Implementasi digitalisasi sistem penyiaran harus didasari regulasi yang kuat di level undang-undang sedangkan Indonesia belum memilikinya
c.Belum diaturnya pengawasan sistem digital dan sanksi terhadap pelanggaran konten (program siaran) C1. Program Legislasi Nasional Potensi dan permasalahan terkait dengan regulasi bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut: Semakin bertambahnya pengguna Internet, termasuk makin besarnya jumlah penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Selama ini, tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan penggunaan teknologi internet, adalah selalu tertinggalnya konsekuensi hukum dan sosial dari inovasi teknologinya. UU No. 11 Tahun 2008 yang diharapkan menjadi acuan dari seluruh kebutuhan di atas, apabila ditelaah rumusannya, justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangan. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Demokratisasi penyiaran saat ini belum terwujud. Media penyiaran di Indonesia saat ini dapat memberikan pengaruh dalam membangun kesan/opini publik dan sangat dipengaruhi kepentingan bisnis dan politik pemiliknya. Berbagai acara/siaran yang mengudara tidak berdasarkan pada kriteria kelayakan sebuah siaran. Kegiatan penyiaran diarahkan untuk menarik iklan dan menentukan kelayakan acara tersebut melalui selera pasar dan rating. Banyaknya tayangan berbau mistis, pornografi dan pornoaksi, infotainment, serta reality show merupakan salah satu dampak dari dominannya pertimbangan pasar dalam
1. 1.Perlunya Revisi UU ITE Terkait Pencemaran Nama Baik, serta Berbagai Hal Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik
2. 2.Perlunya Revisi UU Penyiaran Terkait Industri Penyiaran yang Sehat dan Sesuai dengan Karakter Bangsa 25 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 menentukan materi siaran. Media penyiaran (terutama televisi) bersaing ketat dalam meraih pemirsa melalui rating dan share. Dengan adanya rating dan share sebagai acuan dalam penyusunan agenda, maka program televisi cenderung memuat konten yang kurang edukatif dan mengutamakan unsur hiburan. Bahkan program berita yang seharusnya mengedepankan aspek idealisme ikut menentukan rating dan share, hingga mendorong media untuk memodifikasi berita-berita agar lebih menghibur untuk kepentingan menarik segmen pemirsa sebanyak- banyaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pers dan media penyiaran belum seimbang, obyektif dan selektif dalam menyampaikan informasinya kepada masyarakat. Selain itu Indonesia juga menghadapi permasalahan tren monopoli atau penguasaan media massa oleh kelompok pemilik modal tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur penyelenggaraan industri penyiaran yang sehat, serta konten siaran yang sesuai dengan karakter bangsa. UU Penyiaran maupun Peraturan Pemerintah dianggap belum dapat mengakomodir kebutuhan lembaga penyiaran publik dalam menjawab perkembangan dan tantangan dengan lembaga penyiaran yang lain. Bentuk kelembagaan LPP RRI dan LPP TVRI sebagai badan hukum dianggap tidak jelas sehingga mengalami kesulitan dalam dukungan APBN. Adanya pandangan tentang pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI yang masih menggunakan mata anggaran 99 yang merupakan mata anggaran lain-lain sehingga tidak ada kewenangan bagi LPP RRI dan LPP TVRI untuk mengelola anggaran secara tersendiri mengingat LPP RRI dan LPP TVRI bukan merupakan satuan kerja secara tersendiri. Manajemen Dewan LPP RRI dan LPP TVRI dirasakan sangat dominan dalam pengelolaan LPP RRI dan LPP TVRI serta lemah dalam mewakili kepentingan publik. Adanya fenomena Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak ditindaklanjuti dengan peraturan mengenai kepegawaian di lingkungan LPP RRI dan LPP TVRI sehingga sudah lebih dari 15 tahun belum dapat melakukan recruitment SDM kreatif. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa alasan yang menyatakan bahwa LPP RRI dan LPP TVRI harus dikeluarkan dari substansi dalam UU Penyiaran dan disusun undang-undang yang mengatur tentang penggabungan antara LPP RRI dan LPP TVRI yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI).
3. 3.Perlunya RUU RTRI Terkait Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik 26 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Urgensi penyusunan RUU Perlindungan Data dan informasi Pribadi adalah karena perlunya kepastian hukum perlindungan data pribadi sebagai wujud penegakan hak asasi manusia, perlunya penegasan hak subjek data atas pengelolaan data pribadi, serta sebagai upaya menciptakan good governance dan clean government. Urgensi penyusunan RUU Migrasi Televisi Terestrial dari Analog ke Digital adalah untuk mengatur spesifik terkait migrasi penyelenggaraan penyiaran analog ke digital, dan sebagai payung hukum analog switch off. Urgensi penyusunan RUU Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi) adalah karena pesatnya perkembangan TIK yang menuntut pembaruan pola pikir pada kebijakan tersebut. Urgensi penyusunan Revisi UU Pos adalah untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pos, dan pelaksanaan pelayanan pos universal (menghadapi pembukaan akses pasar). C2. Program Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental Potensi dan permasalahan terkait program internal Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai reformasi birokrasi dan revolusi mental adalah: Perubahan yang signifikan telah terjadi dalam tatanan pemerintahan. Pemerintah tidak saja harus mau dan bisa menerima kritik dan tuntutan tugas oleh reformasi, dengan pemangkasan wewenang dan berbagai tugas baru yang mana dalam hal ini pemerintah benar-benar harus melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik (good governance), dan juga pemerintahan yang bersih (clean government), yang dalam pencapaiannya harus ada perubahan mendasar mencakup kelembagaan, sistem kerja, dan bahkan mind-set para pelakunya mulai dari pejabat tinggi sampai ke pegawai (bawahan). Salah satu penyebab belum terwujudnya reformasi karena transformasi birokrasi belum terwujud secara riil. Reformasi total tidak akan terjadi sebelum dilakukan perbaikan kinerja birokrasi. Namun, perbaikan kinerja tersebut tidaklah cukup dilakukan secara Ad-
4. 4.Perlunya Regulasi Perlindungan Data Pribadi; Migras Analog ke Digital; Konvergensi Telematika (Telekomunikasi); dan Pos
5. 1.Transformasi Birokrasi Belum Terwujud Secara Nyata 27 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 hoc atau parsial. Maka dari itu, konsep “change management” harus dipikirkan sebagai usaha mereformasi birokrasi secara mendasar, sehingga meningkatkan kinerja organisasi dan individu. Pemikiran tentang good governance sebagai paradigma baru manajemen pembangunan menjadikan pemerintah sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa melalui kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta peran perencanaan dan penganggaran. Dalam good governance, tidak lagi hanya pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat berperan dalam pemerintahan, sehingga msyarakat akan terlibat untuk melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap seluruh tindakan pemerintah. Kondisi yang dihadapi saat ini adalah belum adanya riset mengenai dampak sosial dan ekonomi atas perkembangan TIK khususnya pitalebar untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan TIK khususnya pitalebar. Ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014—2019, bertujuan untuk memberikan arah dan panduan bagi perluasan, percepatan, pembangunan pitalebar nasional yang komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Dengan dimulainya pembangunan pitalebar Indonesia, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah persiapan antara lain dengan melakukan kajian tentang kesiapan SDM angkatan kerja dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi ancaman (jika ada) dari agenda rencana pembangunan pitalebar Indonesia. Sistem pengawasan internal yang selama ini dilakukan masih menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat watchdog (mengungkap temuan), reaktif, post-audit, korektif, kaku, dan pasif sudah tidak relevan dilakukan, karena yang seharusnya dihindari adalah adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, sehingga diperlukan suatu paradigma baru dalam mekanisme pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
6. 2.Belum Adanya Riset Mengenai Dampak Sosial Ekonomi Terkait Implementasi Pitalebar Dalam Rangka Mempersiapkan Tenaga Kerja
7. 3.Perubahan Paradigma Sistem Pengawasan 28 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015— 2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:
8. 1.mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi
9. 2.mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
10. 3.mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
11. 4.mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
12. 5.mewujudkan bangsa yang berdaya saing;dan
13. 6.mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
14. 7.mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sesuai dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar- wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 fokus utama yaitu: A. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan. B. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor dibidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik. C. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bindang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik. 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis 30 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 D. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut : SS.1 Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia; SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia; SS.3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif. Program Legislasi Nasional (RUU) tahun 2015 –2019 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental A B C1 C2 Program Utama Kemenkominfo Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara 31 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia harus menjadi gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya layanan Komunikasi dan Informatika di semua daerah, tidak terkecuali di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, negara harus mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dengan efisien dalam pemakaian sumberdaya dan efektif dalam aplikasi penggunaannya. Informasi yang dikelola dengan baik dan melibatkan sumber daya pitalebar (bandwidth) akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara sesuai dengan alam dan budayanya sehingga menjadi kekayaan yang sangat berharga. Pengetahuan itu dapat menjadi landasan dan berkontribusi bagi pembangunan berbagai sektor, seperti industri, pariwisata, maritim, energi, pertanian, dan pendidikan. Dengan arah kebijakan yang tepat, bidang komunikasi dan informatika akan berperan dalam mentransformasi masyarakat menuju masyarakat yang berdikari dan berdaya saing tinggi. Sasaran lain dalam pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data nasional sebagai kekayaan strategis bangsa. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional, dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Itulah yang menjadi salah satu hal penting dari sembilan agenda prioritas atau Nawacita pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%. Dengan tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda
15. 1.menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
16. 2.membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
17. 3.membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
18. 4.menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
19. 5.meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
20. 6.meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
21. 7.mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
22. 8.melakukan revolusi karakter bangsa;
23. 9.memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dari sembilan agenda prioritas pemerintah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada tiga agenda prioritas. Ketiga agenda tersebut adalah Nawacita-2, Nawacita-3 dan Nawacita-6. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dalam RPJMN Tahun 2015— 2019 disusun ke dalam 5 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :
24. 1.melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
25. 2.meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
26. 3.membangun transparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
27. 4.menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN); dan
28. 5.meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 3), 4) dan 5). NAWACITA-2: Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 33 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e- government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :
29. 1.Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
30. 2.Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain : penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
31. 3.Penerapan open e-government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran kedalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia. Sub Agenda 3 Nawacita-2: Membangun Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 34 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :
32. 1.Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
33. 2.Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang apartur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
34. 3.Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
35. 4.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan Sub Agenda 4 Nawacita-2: Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) 35 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik. Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya open government pada seluruh instansi pemerintah. Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain:
36. 1.Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
a.Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
b.Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
c.Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
d.Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
e.Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
f.Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M- Pustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
g.Kampanye publik terkait revolusi mental;
h.Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
i.Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; Sub Agenda 5 Nawacita-2: Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik 36 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
j.Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP);
k.Dewan Pers; dan
l.Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
1. 2.Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
a.Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
b.Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;dan
c.Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media. Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Pengembangan kawasan perbatasan negara yang selama ini dianggap sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (security approach), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi. Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015—2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan diberbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. NAWACITA-3: Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan 37 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan tersebut ditempuh strategi pembangunan antara lain :
1. 1.Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastrktur transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi- informasi.
2. 2.Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan dan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, di RPJMN Tahun 2015—2019 disusun ke dalam 11 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :
3. 1.membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan;
4. 2.membangun transportasi umum masal perkotaan;
5. 3.membangun perumahan dan kawasan pemukiman;
6. 4.peningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur;
7. 5.penguatan investasi;
8. 6.mendorong BUMN menjadi agen pembangunan;
9. 7.peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi;
10. 8.akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional;
11. 9.pengembangan kapasitas perdagangan nasional;
12. 10.peningkatan daya saing tenaga kerja; dan
13. 11.peningkatan kualitas data dan informasi statistik dalam sensus ekonomi tahun 2016. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 1). Beberapa sasaran yang ingin diwujudkan untuk membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah sebagai berikut:
14. 1.tersedianya layanan komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya melalui, jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di wilayah USO; NAWACITA-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Sub Agenda 1 Nawacita-6: Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan 38 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
15. 2.tersedianya layanan pitalebar dengan tujuan:
a.terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kota;
b.tingkat penetrasi fixed pitalebar di perkotaan 71 persen rumah tangga dan 30 persen populasi, di perdesaan 49 persen rumah tangga dan 6 persen populasi; dan
c.tingkat penetrasi mobile pitalebar (1 Mbps) di perkotaan 100 persen dan di perdesaan 52 persen.
1. 3.pengoptimalisasian pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui:
a.migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital selesai (analog switch off); dan
b.tersedianya alokasi spektrum frekuensi yang mendukung layanan pitalebar.
1. 4.tercapainya tingkat literasi TIK nasional sebesar 75 persen; dan
2. 5.tersedianya layanan e-Government dan dikelolanya data sebagai asset strategis nasional melalui:
a.indeks e-Government nasional mencapai 3,4 (skala 4,0); dan
b.jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100 persen. Dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
1. 1.Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi pitalebar-ready dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO;
2. 2.Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas melalui:
a.Penataan ulang alokasi spektrum frekuensi (spektrum refarming) dengan prinsip netralitas teknologi;
b.Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless pada instansi Pemerintah dengan implementasi konsep Government Radio Network (GRN);
c.Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang berkeadilan;
d.Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang ditetapkan;
e.Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi pitalebar; 39 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
f.Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: spektrum sharing, spektrum consolidation, mobile virtual network operator (MVNO);
g.Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun slot orbit, mendorong kerjasama dengan industry satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; dan
h.Mengkaji pembangunan satelit pitalebar nasional;
1. 3.Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective melalui:
a.Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
b.Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
c.Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi.
d.Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal. 40 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan infrastruktur TIK serta ekosistem TIK yang merata di seluruh wilayah adalah:
a.Penyediaan infrastruktur broadband melalui pembangunan jaringan backbone serat optik palapa ring
b.Refarming spektrum frekuensi radio dan pengelolaan orbit satelit untuk implementasi broadband 4G di seluruh Kab/kota
c.Penyediaan jasa akses layanan telekomunikasi melalui penyediaan pembiayaan KPU/USO
d.Mendorong konsolidasi sektor TIK dan penyiaran untuk mencapai efisiensi industri
e.Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional
f.Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan
g.Fasilitasi dalam menciptakan technopreneur Indonesia yang berdaya saing internasional
h.Peningkatan kualitas serta kompetensi angkatan kerja sektor TIK
i.Pelaksanaan Literasi TIK terhadap anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar
j.Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan e- transportasi. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan akses dan kualitas informasi publik yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada masyarakat Indonesia terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah adalah : 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika
1. 2.Menyediakan akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia
2. 1.Penyediaan Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia 41 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
a.Menyebarluaskan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah
b.Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.
c.Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah
d.Melaksanakan edukasi terkait kebijakan program pemerintah melalui seluruh saluran telekomunikasi yang tersedia. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif adalah:
a.Menciptakan tata laksana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.
b.Mewujudkan 9 program Reformasi Birokrasi, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang- undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan kualitas layanan publik, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama DPR akan menyusun beberapa regulasi sebagai berikut: 3.3 Kerangka Regulasi
1. 3.Mewujudkan Tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif 42 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 NO. JUDUL RUU RENCANA PEMBAHASAN KETER ANGAN2015 2016 2017 2018 2019 1 RUU tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ✓ Inisiatif Pemerin tah 2 RUU tentang Radio Televisi Indonesia ✓ Inisiatif DPR 3 RUU tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ✓ Inisiatif DPR 4 Rancangan UU tentang Perlindunga n Data Pribadi ✓ Inisiatif Pemerin tah 5 RUU Tentang Penyiaran ✓ Inisiatif Pemerin tah 6 RUU tentang Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomuni kasi) ✓ Inisiatif Pemerin tah 7 Rancangan UU tentang Tata Cara Intersepsi ✓ Inisiatif Pemerin tah 43 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Selain matriks diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyusun: • Regulasi penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel, Kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika • RPP PDES, Peraturan perundang-undangan di bidang e- Business, Regulasi/kebijakan di bidang e-Government, Peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemberdayaan industri TIK, Peraturan perundangan di bidang Pemberdayaan Informatika, Kebijakan/ regulasi Keamanan Informasi • Rancangan regulasi SKKNI bidang kominfo • Regulasi dasar untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik, Kebijakan dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik, Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran untuk menyediakan durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial melalui PSA, Kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi, Perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan informasi internasional. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional. Penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan dilakukan dengan memperhatikan:
2. 1.Perubahan pola rezim perijinan ke rezim pelayanan
3. 2.Arah dan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang fokus kepada sektor telekomunikasi, tata kelola internet dan digitalisasi siaran televisi
4. 3.Prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan komunikasi dan informatika
5. 4.Tata laksana dan sumber daya Aparatur Sipil Negara. 3.4 Kerangka Kelembagaan
6. 1.Penguatan Kapasitas Kelembagaan 44 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Berdasarkan poin di atas, maka akan dilakukan penataan pada organisasi pusat, dan unit pelaksana teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah, serta penguatan SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah penguatan kelembagaan antara lain:
7. 1.Dalam rangka percepatan implementasi teknologi pitalebar (pitalebar) dan pengembangan ekosistemnya perlu dibentuk organisasi unit eselon II yang khusus menangani pitalebar.
8. 2.Badan Layanan Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika sebagai eksekutor dari penyediaan infrastruktur TIK di daerah non komersial (USO) yang selama ini merupakan Unit Kerja Eselon III, perlu ditingkatkan kapasitasnya mengingat tanggung jawab dan luasnya lingkup pekerjaan.
9. 2.Penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Komunikasi dan Informatika 45 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pada tahun 2015—2019 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitikberatkan kepada 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut: Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2015 2016 2017 2018 2019 SS.1 Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia IKSS.1.1 Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514) 78 82 86 90 93 IKSS.1.2 Persentase (%) Kab/Kota terlayani Akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514) 20 40 60 80 100 IKSS.1.3 Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri memperoleh akses telekomunikasi (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri : 19.000 Desa) - - 2.6 6.3 10 Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama 2015 2016 2017 2018 2019 SS.1 Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia IKU.1 Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514) 78 82 86 90 93 IKU.2 Persentase (%) Kab/Kota terlayani Akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514) 20 40 60 80 100 SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia IKU.3 Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik) 30 40 50 60 70 SS.3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif IKU.4 Indeks Reformasi Birokrasi B A A A A 49 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode tahun 2015-2019 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non BLU), PNBP BLU dan juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Selain sumber pendanaan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk mendanai program kerja utama seperti pembangunan Palapa Ring. 4.2 Kerangka Pendanaan 50 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 disusun dalam rangka perbaikan kualitas perumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang sebelumnya masih berorientasi proses menjadi berorientasi hasil dan lebih menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kementerian. Selain itu juga Perubahan Renstra Tahun 2015-2019 diharapkan dapat lebih menjawab potensi dan tantangan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi ke depan yang dinamis. Program Kerja yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal sampai dengan tahun 2016 akan dikompensasi pada pelaksanaan rencana strategis tahun 2015—2019 (perubahan) ini. Perubahan Rencana strategis tahun 2015—2019 dilaksanakan dengan mengacu pada capaian strategis tahun 2015—2016 dengan menyelaraskan visi dan misi Jalan Perubahan yang diusung pemerintahan saat ini melalui program prioritas Nawacita, Rencana Kerja Pemerintah, serta mengantisipasi kondisi dinamis lingkungan global. Target pencapaian Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 (perubahan) menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja keras dan bersinergi agar semua target tersebut tercapai. Agar seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis ini perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Untuk itu, dilakukan rapat kerja evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Kinerja (LKj) dan juga melalui Sistem Pengawasan dan Monitoring Program Kerja Prioritas. 90% 90% 90% 90% 2.2 Page 3 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio 90% 90% 90% 90% Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT DItjen SDPPI Jumlah Layanan Internal - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Layanan Internal (Overhead) Jumlah Layanan Internal - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Internal - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 059 06 3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit 23,717.69 27,808.06 28,781.34 29,788.69 110,095.8 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan frekuensi radio 8,0 8,0 8,0 8,0 2.2 Page 4 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan sertifikasi operator radio 8,0 8,0 8,0 8,0 Layanan Perijinan Penggunaan Frekuensi Radio Persentase (%) pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio yang tepat waktu sesuai Standar ISO 9001 (termasuk layanan M2M) 85% 87% 90% 92%% PNBP Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio Persentase (%) pencapaian target PNBP 100% 100% 100% 100% Layanan Sertifikasi Operator Radio Persentase (%) pelayanan operator radio yang bersertifikat tepat waktu 85% 87% 90%% 92%% 059 06 3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika 227,332.89 56,604.22 58,585.37 60,635.86 403,158.3 Operasional Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) 2.2 Page 5 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur dan aplikasi layanan on line SIMS 90% 97% 100% 100% Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) 80% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi) 81% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi) 83% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi) 85% (lokasi dengan gangguan frekuensi tertinggi) Layanan Monitoring dan Evaluasi Penertiban Perangkat dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 92% 93% 94% 95% Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 92% 93% 94% 95% 059 06 3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 20,362.18 25,355.16 26,242.59 27,161.08 99,121.0 2.2 Page 6 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan penataan spektrum frekuensi Persentase (%) spektrum frekuensi yang tertata optimal untuk mendukung 4G LTE 30% 50% 70% 100% Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit Indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU 100% 100% 100% 100% Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio dan Notifikasi Penggunaan Stasiun Radio Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio 40 45 50 55 Laporan Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio di perbatasan Negara 4 4 4 Kebijakan/ Regulasi Bidang Penataan Spektrum Frekuensi Radio Persentase (%) tersedianya regulasi tentang penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel (1 PP terkait Spektrum Flexibility) 30% 50% 70% 100% 2.2 Page 7 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) ketersediaan spektrum untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial 50% 70% 100% 100% Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka migrasi teknologi radio komunikasi Dinas Maritim dari analog ke digital 30% 50% 70% 100% Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung tanggap darurat kebencanaan atau PPDR (Public Protection Disaster Relief) 30% 50% 70% 100% Persentase (%) Partambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 30% 50% 70% 100% 059 06 3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika 25,725.40 17,920.90 18,548.13 19,197.31 81,391.7 Kebijakan Bidang Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika 10 draft 15 Draft 15 draft 15 draft 2.2 Page 8 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Pengelolaan Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Jumlah Layanan Pengelolaan Standardisasi 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Standar dan Sertifikat Perangkat Pos dan Informatika Persentase (%) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan 72% 75% 78% 80% 059 06 3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 270,005.60 242,857.68 251,105.50 259,634.18 1,023,603.0 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data 13 dok 13 dok 13 dok 13 dok Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian 33 dok 33 dok 33 dok 33 dok 2.2 Page 9 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah peraturan perundang-undangan dan kerjasama 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok Jumlah laporan pelaksanaan keuangan 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok Layanan Internal (Overhead) Jumlah Layanan Internal 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Layanan Perkantoran 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 059 07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 3,195,058.06 2,830,820.85 2,929,716.00 3,032,066.80 11,987,661.7 Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Persentase tersedianya ekosistem pendukung akses broadband & penyiaran 100% 100% 100% Persentase Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik palapa ring 82% 86% 90% 93% 2.2 Page 10 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi - 3% 6% 10% Persentase kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi 50% 60% 80% 100% Persentase desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital - 2.60% 6.30% 10% Terciptanya industri TIK dan penyiaran yang efisien dan berkelanjutan melalui Konsolidasi di sektor TIK dan sektor penyiaran Jumlah Dokumen Revisi UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi 1 Dokumen Jumlah Dokumen RUU Pos 1 Dokumen Jumlah Dokumen Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran 1 Dokumen 2.2 Page 11 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase terselesaikannya kebijakan untuk mendorong sektor TIK dan Penyiaran (Kebijakan network sharing/infrastruktur sharing, regulasi IMEI/Kartu perdana, kemitraan, keterbukaan akses, modern licensing dan digitalisasi) 50% 70% 100% Tersedianya layanan siaran TV digital di seluruh Indonesia Jumlah lokasi stasiun pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi 36 Lokasi Persentase implementasi digitalisasi penyiaran/Analog Switch Off (ASO) 50% 70% 80% 100% Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata 2.2 Page 12 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah KPCLPU yang beroperasi & mendapatkan dana PSO Pos 2335 2385 2390 2395 Jumlah Sarana/Tugu Berkode di wilayah terpencil, terdepan & tertinggal di Indonesia 73 - - - 059 07 3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran 2,572,617.60 2,569,740.10 2,659,670.51 2,752,748.17 10,554,776.4 Akses Layanan TIK dan Penyiaran Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi 24 335 Layanan Dukungan Ekosistem TIK Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan sistem layanan Nomor tunggal panggilan darurat (akumulasi) 210 2.2 Page 13 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Desa Broadband 250 Satelit Multifungsi Persentase (%) Persiapan penyediaan satelit multifungsi PNBP BLU BPPPTI Persentase (%) tercapainya target PNBP 100% Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Persentase (%) terselesaikannya pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional 87% Layanan Penyelesaian Kontrak Jasa Akses Telekomunikasi Dan Informatika 2.2 Page 14 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) Penyelesaian perselisihan Kontrak Layanan Akses Telekomunikasi dan Informatika 100% Persentase (%) penanganan permasalahan hukum 100% Layanan Internal (Overhead) Persentase (%) penyelenggaraan tugas dan fungsi 100% 100% 100% 100% Persentase (%) terpenuhinya Perangkat Pengolah Data, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 100% 100% 100% 100% Layanan Perkantoran Persentase (%) Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai 100% 100% 100% 100% 059 07 3061 Pengembangan Infrastruktur & Layanan Telekomunikasi & Penyiaran 401,898.00 70,214.78 72,672.30 75,215.83 620,000.9 Kebijakan / Regulasi Infrastruktur Pengembangan Pita Lebar 9 Dokumen 2.2 Page 15 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Dokumen Kebijakan / Regulasi Infrastruktur Pengembangan Pitalebar 9 Infrastruktur Pita Lebar Telekomunikasi, Keperluan Khusus, dan Penyiaran serta Ekosistem Pita Lebar 20 Lokasi Jumlah Dokumen Persiapan dan Perencanaan Infrastruktur Pita Lebar Telekomunikasi, Keperluan Khusus, dan Penyiaran serta Ekosistem Pita Lebar 9 Jumlah Pusat Data Sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 1 Jumlah Pusat Data Sistem Diseminasi Informasi Kebencanaan 1 Jumlah Lokasi LPP TVRI yang Mendapatkan Sarana Prasarana Pendukung 18 2.2 Page 16 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Pita Lebar Telekomunikasi, Keperluan Khusus, dan Penyiaran serta Ekosistem Pita Lebar 400% 059 07 3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika 21,523.82 18,282.48 18,922.37 19,584.65 78,313.3 Layanan Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Persentase (%) pencapaian target PNBP dari BHP Telekomunikasi 100% 100% 100% 100% Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Pos 75% 80% 85% 90% Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi 75% 80% 85% 90% Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Jasa Telekomunikasi 75% 80% 85% 90% Persentase (%) kepatuhan : LPB dan LPS 75% 80% 85% 90% 2.2 Page 17 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) verifikasi TKDN dalam peyelenggaraan telekomunikasi sesuai amanat regulasi 100% 100% 100% 100% Persentase (%) capaian QoS penyelenggara selular 75% 80% 85% 90% Persentase (%) kepatuhan penyelenggara Pos dan Informatika 80% 85% 90% 059 07 3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos 30,671.66 16,096.60 16,659.98 17,243.08 80,671.3 Kebijakan / Regulasi di Bidang Pos Persentase (%) revisi penyusunan materi kebijakan bidang Pos UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos 100% Pembahasan antar kementerian draft Revisi UU Pos 100% Harmonisasi Draft Revisi UU Pos 100% Pembahasan Draft Revisi UU Pos dengan DPR Persentase (%) penyusunan materi kebijakan dan regulasi pendukung bidang Pos 70% 100% 100% Layanan Pos 2.2 Page 18 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah KPCLPU 2335 2390 2345 2350 Persentase(%)Verifikasi Pemantauan terhadap layanan pos, pelaksanaan tarif LPK dan LPU 100% 100% 100% 100% Layanan perijinan bidang pos Persentase(%)Penangana n Permohonan Layanan Perizinan Bidang Pos 100% 100% 100% 100% Layanan pembinaan prangko dan filateli Jumlah tema dan Penerbitan Prangko 15 15 15 15 Persentase(%)Pemanfaat an dan Pembinaan Filateli di tingkat Propinsi, Kab/Kota 100% 100% 100% 100% 059 07 3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi 36,064.56 17,155.37 17,755.81 18,377.26 89,353.0 2.2 Page 19 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Kebijakan / Regulasi di Bidang Telekomunikasi Jumlah Draft Kebijakan / Regulasi Telekomunikasi 12 Layanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi Persentase (%) Permohonan Izin Yang Ditangani Sesuai Dengan Standar ISO 100% 100% 100% 100% 059 07 3065 Pembinaan dan pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran 18,506.36 18,565.82 19,215.62 19,888.17 76,176.0 Layanan Perizinan di Bidang Penyiaran Persentase (%) Penanganan Proses Perizinan Penyiaran Radio dan Televisi 100% 100% 100% 100% Digitalisasi Penyiaran 2.2 Page 20 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi dari Analog ke Digital 100% Kebijakan / Regulasi di Bidang Penyiaran 5 dokumen Jumlah Penyusunan Materi Regulasi dan Kebijakan di Bidang Penyiaran 5 059 07 3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika 113,776.05 120,765.70 124,819.41 129,009.64 488,370.8 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi dan data 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen Jumlah rancangan peraturan perundang- undangan dan kerjasama serta bantuan hukum 7 Jumlah Laporan pelaksanaan keuangan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 2.2 Page 21 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian 9 Layanan Internal (Overhead) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Layanan Perkantoran Gaji dan Operasional Perkantoran 12 059 08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 236,590.80 386,654.31 400,082.23 413,976.87 1,437,304.2 Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan TIK dan aplikasi yang mendukung ekonomi kerakyatan dan sektor-sektor strategis pemerintah Persentase (%) penyelesaian dokumen masterplan, blueprint, dan arsitektur e- Government Nasional 100% (arsitektur) Nilai Index eGovernment untuk 10% kabupaten dan kota mencapai 3,4 (skala 4.0) 2.9 3.2 3.4 2.2 Page 22 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah peraturan perundangan di bidang aplikasi informatika 4 Persentase (%) nelayan dan petani go digital 1,4% 2,1% 2,8% 0 Persentase (%) Kab/kota tersedia akses terhadap inkubator digital 10% 50% 70% 100% Jumlah Startup Digital 400 600 800 1000 Persentase (%) UMKM go digital 1,4% 2,1% 2,8% 3% 059 08 3029 Pembinaan dan Pengembangan E- Bisnis 146,754.93 267,192.00 276,543.72 286,222.75 976,713.4 Kebijakan / Regulasi bidang E-Business 3 dokumen Jumlah dokumen Kebijakan / Regulasi di bidang e-business diserahkan ke Dirjen Aptika 3 Layanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) 1 layanan Jumlah Tanda Daftar PSE(PenyelenggaraSistem Elektronik) yang diterbitkan 100 Layanan pemberian Domain.ID Gratis 2.2 Page 23 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah domain berbasis .id untuk UMKM, sekolah dan Komunitas 1.000.000 1.050.000 1.100.000 1.200.000 Layanan penciptaan Startup Digital Persentase (%) Kab/kota tersedia akses terhadap inkubator digital 10% 50% 70% 100% Jumlah Startup Digital 400 600 800 1000 Sistem Pemblokiran Konten Negatif yang Efektif 1 Sistem Tersedianya Sistem pemblokiran konten negatif yang efektif 1 059 08 3030 Pembinaan dan Pengembangan E- Government 13,606.42 14,435.11 14,940.33 15,463.25 58,445.1 Kebijakan / Regulasi CIO Nasional Draft RPM Pedoman Government CIO Nasional sudah diuji publik 1 RPM 2.2 Page 24 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Masterplan dan Arsitektur e- Government Nasional Tersedianya Dokumen Masterplan dan Arsitektur e-Government Nasional 1 Dokumen Blueprint Persentase implementasi Roadmap e-Government tahap II 1 Persentase implementasi aplikasi e-pemerintahan, e-pengadaan, e- kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan e-transportasi 10% 50% 70% 100% Tersedianya dokumen Data Center Nasional dan sistem pendukungnya 1 Dokumen Sistem Elektronik dan Data Strategis Nasional yang Terintegrasi Terintegrasinya sistem elektronik dan data strategis nasional 2 Laporan 2.2 Page 25 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 08 3031 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika 6,866.65 11,804.00 12,217.14 12,644.74 43,532.5 Fasilitasi Layanan Industri Informatika Jumlah Roadmap Pemberdayaan Industri Informatika 1 Dokumen Jumlah Prototype Ekosistem Appstore Nasional 1 Prototype Jumlah co-working space 3 lokasi Jumlah E-Katalog Software Indonesia 1 Aplikasi Jumlah Dukungan Data Ekonomi Kerakayatan 1 Dokumen Layanan Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik Jumlah Pelaksanaan sosialisasi audit penyelenggaraan sistem elektronik 80 PSE Jumlah Desain dashboard layanan audit penyelenggaraan sistem elektronik 1 dokumen Jumlah Implementasi audit penyelenggaraaan sistem elektronik 4 PSE 2.2 Page 26 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Implementasi TIK Ramah Lingkungan (Green ICT) di Kabupaten/Kota dan Lokasi Industri Jumlah Kabupaten/Kota dan Industri yang mendapatkan Edukasi TIK Ramah Lingkungan (Green ICT) 8 Kabupaten/kota Jumlah Kabupaten/Kota dan Industri yang mengikuti Green Rating 6 lokasi industri Layanan Fasilitasi promosi produk dan jasa TIK Jumlah Fasilitasi dan promosi produk industri TIK lokal 1 Jumlah Fasilitasi Implementasi Embedded Software Lokal Klip OS di Instansi Pemerintah dan BUMN 2 instansi Jumlah Fasilitasi Keikutsertaan dan Penyelenggaraan AICTA 1 Jumlah Fasilitasi Perundingan Kerjasama Jasa TIK pada Fora Internasional 1 2.2 Page 27 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Game yang terklasifikasi dan jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi permainan interaktif elektronik 500 game 1000 peserta 059 08 3032 Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat 13,274.51 11,500.00 11,902.50 12,319.09 48,996.1 Agen Perubahan Informatika 14000 agen perubahan informatika Jumlah agen perubahan informatika yang diedukasi 14000 agen perubahan informatika Sistem Whitelist Nusantara 94.000 data dan 150 institusi pendidikan/pesantren Jumlah data whitelist 94000 data Jumlah implementasi sistem whitelist nusantara pada institusi pendidikan / pesantren 150 institusi 059 08 3033 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi 15,620.67 34,195.00 35,391.83 36,630.54 121,838.0 2.2 Page 28 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif 1 Persentase (%) penanganan penanganan aduan situs internet bermuatan negatif 1 Layanan Penanganan Insiden Keamanan Informasi 1 Jumlah kegiatan penanganan insiden keamanan informasi 100 Layanan Manajemen Pengamanan Sistem Elektronik yang Berstandar Internasional 5 Jumlah Penyelenggaraan manajemen pengamanna sistem elektronik 5 Layanan Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional 10000 Jumlah Sertifikat Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional (SiVion) 10000 Jumlah pemilik tanda tangan digital 11.000 350.000 700.000 1.000.000 2.2 Page 29 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Kebijakan Perlindungan Infrastruktur Informasi bagi Sektor Strategis 1 Draft Kebijakan yang sudah di Uji Publik 1 Penerapan Keamanan Informasi oleh Instansi Penyelenggara Layanan Publik 45 Jumlah Instansi yang mengikuti pemeringkatan indeks KAMI 45 Kebijakan di Bidang Keamanan Informasi 2 Jumlah Draft Kebijakan (RPM) yang sudah diuji publik 2 Layanan Penegakan Hukum UU ITE 7 Jumlah Penegakan Hukum Undang-Undang ITE 7 Pemantauan Jaringan Internet pada ISP/NAP/IX/ titik strategis lainnya melalui sistem deteksi dini 49 2.2 Page 30 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya yang terpantau 49 059 08 3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 40,467.62 47,528.20 49,086.71 50,696.50 187,779.0 Peraturan perundangan dibidang aplikasi informatika 3 regulasi Persentase (%) penyusunan dan pembahasan Rancangan UU tentang perubahan UU ITE 100% Persentase penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tata Cara Intersepsi 0.6 Jumlah Peraturan Menteri 100% Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 4 dukungan 2.2 Page 31 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana dan prasarana; Jumlah peraturan perundang- undangan yang diselesaikan, penelaahan hukum, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan 7 Layanan Internal (Overhead) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 Paket Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Paket Layanan Perkantoran 12 bulan layanan 2.2 Page 32 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 161,696.46 180,845.56 187,002.44 193,369.47 722,913.9 Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi 159 dari total target 548 prov/kab/kota 1 Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi 96% Dari total 1875 peserta sebanyak 1800 peserta atau 96% paham/meningkat pemahamannya terhadap isu/tema yang disampaikan pada forum tersebut (hasil kuesioner) 0 Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis edukasi 311 Konten Informasi & Publikasi (Infografis: 119, Videografis: 157, Buku: 13 Judul, Komunika: 9 Edisi, Jurnal Dialog: 1 Edisi, Advetorial: 12 Judul) 10% Persentase (%) Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah; 40% 60% 80% 100% Persentase (%) konten informasi publik tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang disampaikan berkualitas baik 40% 60% 80% 100% 2.2 Page 33 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat, tepat dan obyektif 40% 60% 80% 100% Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik 135 Media Center Aktif atau 77% dari total 175 media center yang dipantau (dibuktikan dengan kontribusi media center dengan mengirim berita, konten berita ke infopublik) 90% Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis 20% 10 kemitraan yang terlah terlaksana dari target 50 kemitraan dengan lembaga/Media strategis 75% 059 09 3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional 9,284.43 12,700.00 13,144.50 13,604.56 48,733.5 Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi Publik Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU KIP 3500 2000 2000 2000 Kebijakan / Regulasi Bidang Komunikasi Publik 2.2 Page 34 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) tersusunnya Regulasi / Kebijakan Bidang Komunikasi Publik 5 5 5 Layanan Pembinaan SDM bidang Komunikasi Publik Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya 200 200 200 Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP 200 200 200 Jumlah aparatur SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tata kelolanya di bidang informasi dan komunikasi publik 100 100 100 2.2 Page 35 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 09 3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 11,541.80 15,436.00 15,976.26 16,535.43 59,489.5 Konten Informasi Publik bertema Prioritas Nasional 300 300 300 Jumlah hasil analisis konten media bertema prioritas nasional 300 300 300 Jumlah Dokumen Database Informasi Publik Sektoral, videografis dan Infografis informasi publik 35 35 35 Jumlah konten informasi publik bertema Prioritas Nasional 20 20 20 Konten Informasi Publik bertema Khusus 20 20 20 Jumlah konten informasi publik Revolusi mental 20 20 20 059 09 3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik 28,034.04 23,200.00 24,012.00 24,852.42 100,098.5 2.2 Page 36 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Informasi Publik bertema khusus yang disebarkan melalui media publik (online, medsos, TV, radio, videotron dan media cetak) Jumlah penyebaran informasi publik bertema khusus melalui media publik (online, medsos, TV, radio, videotron dan media cetak) 160 160 160 Jumlah diseminasi informasi terkait tema revolusi mental melalui Media Petunra 12 12 12 Layanan Informasi Publik bertema Program Prioritas Pemerintah yang disebarkan melalui media publik (online, medsos, TV, radio dan surat kabar) Jumlah Pengelolaan Portal Berita Infopublik dan Media Center 12 12 12 2.2 Page 37 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Sosialisasi program prioritas pemerintah melalui media massa (penyiaran dan cetak) 35 35 35 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi PSO Bidang Pers Perum LKBN Antara 12 12 12 Pembangunan Media Center Jumlah Seleksi Daerah Calon Penerima Bantuan Media Center melalui Monitoring dan Evaluasi 25 25 25 Jumlah Pengadaan Sarana Media Center Daerah 25 25 25 Jumlah Bimbingan Teknis Pengelolaan Media Center 4 4 4 2.2 Page 38 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 09 3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi 17,844.76 35,300.00 36,535.50 37,814.24 127,494.5 Kemitraan dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam rangka efektifitas penyebaran informasi publik Jumlah tenaga humas pemerintah yang ditempatkan di seluruh Kementerian dan Lembaga 100 100 100 Jumlah Pelayanan Informasi Publik Melalui Kemitraan dengan SKPD/OPD 30 30 30 Jumlah Peserta Bimtek Media Komunitas di daerah perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik yang dibina 500 500 500 Jumlah Kerjasama Kemitraan dengan Ormas, Lembaga Profesi, dan Lembaga Media untuk Literasi Masyarakat 12 12 12 2.2 Page 39 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 09 3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional 7,959.60 12,465.40 12,901.69 13,353.25 46,679.9 Konten pencitraan positif indonesia di dunia internasional Jumlah produksi dan publikasi konten pencitraan positif tentang Indonesia berbahasa asing 24 24 24 Layanan Kemitraan dengan perwakilan negara asing, Lembaga Internasional serta mitra strategis Jumlah kemitraan dengan perwakilan negara asing, lembaga internasional serta media asing dalam rangka pencitraan positif Indonesia 10 10 10 Jumlah masyarakat Indonesia dan masyarakat asing yang menerima informasi tentang kebijakan internasional pemerintah 1000 1000 1000 2.2 Page 40 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 09 3049 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda- Benda Bersejarah di Bidang Pers 7,665.40 7,811.70 8,073.39 8,343.88 31,894.4 Layanan pemanfaatan informasi media cetak dan koleksi benda bersejarah bagi masyarakat Jumlah Pengunjung Monumen Pers Nasional 16000 16000 16000 Jumlah pengumpulan basis data media cetak sejak pra kemerdekaan sampai dengan saat ini 3 3 3 Jumlah laporan survey, kajian, dan workshop koleksi Monumen Pers Nasional 3 3 3 Jumlah layanan pendataan, pemeliharaan dan penataan koleksi 12 12 12 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana peragaan Museum 19 19 19 2.2 Page 41 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Pameran, dialog budaya, dan roadshow ke sekolah dalam rangka promosi dan publikasi tentang Monumen Pers 29 29 29 Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran 12 12 12 Layanan Internal Jumlah Layanan Internal 12 12 12 059 09 3050 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda- Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi 7,395.87 7,541.30 7,794.89 8,057.04 30,789.1 Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah Pengunjung Museum Penerangan 18000 18000 18000 Jumlah Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum Penerangan 40 40 40 Jumlah Koleksi Baru yang Dapat Ditampilkan 6 6 6 2.2 Page 42 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran 12 12 12 Layanan Internal (overhead) Jumlah Layanan Internal 8 8 8 059 09 3051 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 71,970.56 66,391.16 68,564.21 70,808.65 277,734.6 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah Layanan Internal Ditjen IKP 12 12 12 Regulasi tentang undang-undang perlindungan data pribadi Tersusunnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 1 1 1 Layanan Internal Jumlah Layanan Internal 150 150 150 Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran 12 12 12 2.2 Page 43 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 190,134.89 261,466.71 270,321.13 279,476.28 1,001,399.0 Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 6 rekomendasi 7 rekomendasi 8 rekomendasi Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 8 kajian 9 kajian 10 kajian Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 1220 orang 1220 orang 1220 orang Jumlah Angkatan kerja tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK 100.000 Orang Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri 268 orang 268 orang 268 orang 2.2 Page 44 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah mahasiswa STMM 2179 orang 2179 orang 2179 orang Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 4 rancangan 5 rancangan 6 rancangan Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional Jumlah peserta Literasi TIK untuk anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar 1.000.000 Jumlah peserta literasi TIK untuk masyarakat umum 500000 059 04 3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI 20,127.38 35,450.00 36,653.77 37,898.53 130,129.7 Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang kominfo Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo 3400 orang 3400 orang 3400 orang Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat 2.2 Page 45 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah peserta pelatihan literasi TIK 700 orang 700 orang 700 orang Jurnal ilmiah yang terakreditasi Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi 2 jurnal 3 jurnal 4 jurnal Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal) 2 e-jurnal 3 e-jurnal 4 e-jurnal Pranata litbang yang terakreditasi Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi 2 pranata litbang 3 pranata litbang 4 pranata litbang Layanan Internal (Overhead) Layanan Penelitian dan Pengembangan Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 1 kajian/penelitian 2 kajian/penelitian 3 kajian/penelitian Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 1 kajian 2 kajian 3 kajian Layanan Perkantoran 2.2 Page 46 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 04 3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi BPPKI 35,248.74 30,997.71 32,003.51 33,042.07 131,292.0 Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat Jumlah orang yang memanfaatkan galeri internet untuk mengenal TIK 1200 orang 1201 orang 1202 orang Jurnal ilmiah yang terakreditasi Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi 6 jurnal 7 jurnal 8 jurnal Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/ e- journal) 6 e-jurnal 7 e-jurnal 8 e-jurnal Pranata litbang yang terakreditasi Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi 6 pranata litbang 7 pranata litbang 8 pranata litbang Layanan Internal (Overhead) 2.2 Page 47 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Penelitian dan Pengembangan Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 12 kajian/penelitian 13 kajian/penelitian 14 kajian/penelitian Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 6 kajian 7 kajian 8 kajian Layanan Perkantoran 059 04 3037 Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM Yogyakarta 46,365.02 51,614.79 53,338.60 55,120.17 206,438.6 Layanan Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan Pelatihan Teknis Jumlah Mahasiswa 2179 mahasiswa 2180 mahasiswa 2181 mahasiswa Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 12 kegiatan 13 kegiatan 14 kegiatan 2.2 Page 48 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Penyelengaraan Pengembangan SDM dan Kelembagaan STMM Jumlah Laporan Penelitian 30 penelitian 31 penelitian 32 penelitian Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi 21 laporan 22 laporan 23 laporan Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang kominfo Jumlah lulusan yang bersertifikasi SKKNI bidang Kominfo 400 orang 401 orang 402 orang Layanan Internal (Overhead) Layanan Perkantoran 059 04 3038 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik 4,045.51 5,696.95 5,896.34 6,102.72 21,741.5 Jurnal ilmiah bidang APTIKA IKP yang terakreditasi Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi 1 jurnal 2 jurnal 3 jurnal 2.2 Page 49 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal) 1 e-jurnal 2 e-jurnal 3 e-jurnal Pranata litbang yang terakreditasi Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi 1 pranata litbang 2 pranata litbang 3 pranata litbang Layanan Penelitian dan Pengembangan Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 5 kajian/penelitian 6 kajian/penelitian 7 kajian/penelitian 059 04 5282 Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Bidang Komunikasi 15,642.00 25,584.46 26,479.91 27,406.71 95,113.1 Layanan pelatihan dan/sertifikasi bidang komunikasi bagi aparatur Jumlah peserta bimtek dan sertifikasi bidang komunikasi bagi aparatur pemerintah 500 orang 500 orang 500 orang 2.2 Page 50 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang komunikasi Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang komunikasi 2000 orang 2000 orang 2000 orang Layanan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Komunikasi Jumlah LSP bidang komunikasi 3 LSP 4 LSP 5 LSP Layanan Pemberian Beasiswa S2/S3 Dalam Negeri bidang komunikasi Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi 124 orang 125 orang 126 orang Layanan Penyusunan Rancangan Regulasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Komunikasi Jumlah regulasi SKKNI Bidang Komunikasi 1 RKKNI dan 1 RSKKNI 2 RKKNI dan 1 RSKKNI 3 RKKNI dan 1 RSKKNI 2.2 Page 51 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 04 5283 Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Bidang Informatika 14,169.20 34,332.34 35,533.97 36,777.66 120,813.2 Layanan pelatihan dan/sertifikasi bidang informatika bagi aparatur Jumlah peserta bimtek dan sertifikasi bidang informatika bagi aparatur pemerintah 500 orang 500 orang 500 orang Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang informatika Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang informatika 3000 orang 3000 orang 3000 orang Layanan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang informatika Jumlah LSP bidang informatika 3 LSP 4 LSP 5 LSP Layanan Pemberian Beasiswa S2/S3 Dalam Negeri bidang informatika Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang informatika 124 orang 125 orang 126 orang Layanan Penyusunan Rancangan Regulasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Informatika 2.2 Page 52 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah regulasi SKKNI Bidang Informatika 1 RKKNI dan 1 RSKKNI 2 RKKNI dan 1 RSKKNI 3 RKKNI dan 1 RSKKNI Layanan Pengenalan TIK bagi masyarakat Jumlah peserta pelatihan literasi TIK 250 orang 251 orang 252 orang 059 04 5284 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika 8,140.80 5,723.38 5,923.69 6,131.02 25,918.9 Jurnal ilmiah bidang SDPPPI yang terakreditasi Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi 2 jurnal 3 jurnal 4 jurnal Jumlah jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal) 2 e-jurnal 3 e-jurnal 4 e-jurnal Pranata litbang yang terakreditasi Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terakreditasi 1 pranata litbang 2 pranata litbang 3 pranata litbang 2.2 Page 53 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Penelitian dan Pengembangan Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan 6 7 8 059 04 3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Badan Litbang SDM 36,433.19 52,594.57 54,345.13 56,154.16 199,527.1 Layanan pemberian beasiswa S2/S3 luar negeri bidang kominfo Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang kominfo luar negeri 20 orang 21 orang 22 orang Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Monitoring , Evaluasi dan Kerjasama 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen Jumlah Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan perbendaharaan 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen Jumlah Dokumen Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan Pengelolaan Aset BMN 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi dan Organisasi Tata Laksana 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen Layanan Internal (Overhead) Layanan Perkantoran 2.2 Page 54 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 04 3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 9,963.05 19,472.51 20,146.21 20,843.24 70,425.0 Layanan pelatihan dan/ sertifikasi bidang kominfo bagi aparatur Jumlah peserta bimbingan teknis dan sertifikasi bidang kominfo bagi aparatur pemerintah 220 orang 220 orang 220 orang Layanan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang kominfo Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang Kominfo 3200 orang 3200 orang 3200 orang Layanan pengenalan TIK bagi masyarakat Jumlah peserta pelatihan literasi TIK 3250 orang 3250 orang 3250 orang Layanan Internal (Overhead) Layanan Perkantoran 2.2 Page 55 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika 300,657.51 310,215.51 320,804.78 331,756.34 1,263,434.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 80 80 80 Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e- Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional 100% 100% 100% 059 01 3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang- Undangan, Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika 5,112.13 4,513.00 4,670.96 4,834.44 19,130.5 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Kominfo 2.2 Page 56 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Peraturan Menteri yang disederhanakan 50 50 50 Jumlah Rekomendasi 3 3 3 Jumlah RPM baru yang disusun 20 20 20 Layanan Hukum Kasus hukum di lingkungan Kementerian Kominfo yang ditangani 100% 100% 100% 059 01 3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 10,505.66 10,820.83 11,199.56 11,591.55 44,117.6 Layanan Manajemen SDM 12 12 12 Indeks Kepuasan Pegawai Kemkominfo terhadap Layanan Kepegawaian 4 4 4 Layanan Manajemen Organisasi 12 12 12 Indeks kesehatan budaya organisasi 2500% 2500% 2500% Layanan Reformasi Birokrasi 12 12 12 Skor Reformasi Birokrasi 80 80 80 2.2 Page 57 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 01 3013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika 59,981.73 59,848.27 61,733.28 63,677.77 245,241.1 Layanan Manajemen Keuangan 13 13 13 Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 13 13 13 Layanan Manajemen BMN 4 4 4 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Kementerian Kominfo yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan SIMAK BMN 4 4 4 Layanan Perkantoran 12 12 12 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 12 12 059 01 3014 Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran, Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika 11,043.95 25,626.55 26,523.48 27,451.80 90,645.8 Layanan Perencanaan 1 Dokumen Perencanaan 2 Dokumen Perencanaan 3 Dokumen Perencanaan 2.2 Page 58 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) rencana program dan anggaran yang mendukung fokus pembangunan pemerintah 80% 180% 280% Layanan Pemantauan dan Evaluasi 3 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen Persentase (%) program kerja prioritas yang direalisasikan sesuai rencana 80% 80% 80% 059 01 3015 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika 65,291.68 66,750.00 69,086.25 71,504.27 272,632.2 Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Kominfo (ULP) 1 1 1 Persentase pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu 100% 100% 100% Layanan Internal (Overhead) 304 304 304 Jumlah perangkat pengolah data dan fasilitas perkantoran 305 305 305 2.2 Page 59 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Layanan Umum 1 1 1 Index kepuasan pegawai terhadap pelayanan Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Persuratan dan Kearsipan Kemkomkinfo 100% 100% 100% Layanan Perkantoran 12 12 12 059 01 3016 Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika 9,347.43 7,055.50 7,302.44 7,558.03 31,263.4 Layanan Data dan Informasi 12 bulan layanan 13 bulan layanan 14 bulan layanan Persentase (%) Ketersediaan Informasi dan Layanan Kementerian Kominfo yang dapat diakses oleh pengguna web 88% 88% 88% Persentase (%) Sistem Informasi dan Data yang Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kominfo serta peningkatan nilai Pegi Kemkominfo 90% 90% 90% Persentase (%) Ketersediaan Akses Jaringan Kementerian 98% 98% 98% 2.2 Page 60 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 01 3017 Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 10,712.13 7,140.79 7,390.72 7,649.39 32,893.0 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 12 Bulan 13 Bulan 14 Bulan Persentase (%) pengaduan dan aspirasi masyarakat yang sedang ditindaklanjuti 80% 180% 280% Jumlah publikasi konten Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Publik 50 50 50 Jumlah promosi dan publikasi kepada publik secara langsung dan melalui media 196 196 196 Persentase (%) tanggapan atas permintaan informasi publik yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kominfo 96 96 96 Jumlah dokumen hasil analisa isu publik yang berkaitan dengan Kementerian Kominfo 12 12 12 2.2 Page 61 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah hasil peliputan dalam bentuk berita, foto dan video kegiatan kementerian yang dipublikasikan melalui Kerjasama media 12 12 12 059 01 3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika 4,500.00 6,345.00 6,567.08 6,796.92 24,209.0 Layanan Kerjasama Internasional 20 Sidang Kerjasama 21 Sidang Kerjasama 22 Sidang Kerjasama Jumlah kerjasama internasional bidang Komunikasi dan Informatika yang dipertahankan dan yang baru terjalin 20 20 20 Persentase (%) tersusunnya referensi untuk memperjuangkan tenaga kerja profesional Indonesia di bidang TIK di MEA 100% 100% 100% 059 01 3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika 33,014.50 16,211.48 16,778.88 17,366.14 83,371.0 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 2.2 Page 62 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Jumlah Peserta Diklat Teknis Manajemen Perubahan 200 200 200 Jumlah Peserta Diklat Struktural, Fungsional, dan Teknis 340 340 340 059 01 3020 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat 21,698.50 18,394.57 19,023.89 19,674.79 78,791.7 Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat 16 laporan 17 laporan 18 laporan Persentase (%) Layanan Administrasi Dukungan Teknis dan Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KI Pusat 16 17 18 Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi 65% 165% 265% Persentase (%) Penyelesaian sengketa informasi publik 65% kasus/sengketa diselesaikan 65% kasus/sengketa diselesaikan 65% kasus/sengketa diselesaikan Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah 70% 70% 70% 2.2 Page 63 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) Badan Publik Pemerintah yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik 70% 70% 70% Layanan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat dan Badan Publik 1000 orang dan 400 Badan Publik 1001 orang dan 400 Badan Publik 1002 orang dan 400 Badan Publik Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi tentang Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik 1000 orang 1001 orang 1002 orang Jumlah Badan Publik yang Menerima Informasi tentang Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik 400 Badan Publik 401 Badan Publik 402 Badan Publik Layanan Internal Overhead 31 Unit 32 Unit 33 Unit Persentase (%) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 24 24 24 Persentase (%) Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 7 7 7 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 13 Bulan Layanan 14 Bulan Layanan Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran 100 101 102 2.2 Page 64 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 01 3021 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 48,182.40 52,078.59 53,872.38 55,728.04 209,861.4 Layanan Pembinaan, Pengawasan, Perizinan Lembaga Penyiaran Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia 1 Laporan 2 Laporan 3 Laporan Penyelesaian Pengaduan Masalah Konten Siaran 95% 195% 295% Pemantauan langsung program/isi siaran pada lembaga penyiaran yang melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) 39 Lembaga Penyiaran 40 Lembaga Penyiaran 41 Lembaga Penyiaran Pelaksanaan Pemeringkatan (rating) kualitas program/isi siaran televisi 5 Publikasi di Media 6 Publikasi di Media 7 Publikasi di Media Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran 90% 190% 290% Kebijakan dan Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran 8 Kebijakan 9 Kebijakan 10 Kebijakan Layanan Internal (Overhead) Layanan Perkantoran 2.2 Page 65 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 01 3022 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers 21,267.40 35,430.93 36,655.86 37,923.20 131,277.4 Layanan Kesekretariatan Dewan Pers 12 bulan 13 bulan 14 bulan Persentase (%) layanan dukungan administrasi non operasional lainnya 100% 200% 300% Layanan Administrasi Bidang Pers 13 dokumen 14 dokumen 15 dokumen Jumlah program kegiatan peningkatan peran Dewan Pers 10 Kegiatan 11 Kegiatan 12 Kegiatan Persentase fasilitasi pengaduan bidang pers yang terselesaikan 90% 190% 290% Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Dokumen hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers Dokumen hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers Dokumen hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers Terselenggaranya kegiatan World Press Freedom Day 1 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan Layanan Internal (Overhead) 1 layanan 2 layanan 3 layanan Persentase terselenggaranya Layanan Internal 100% 200% 300% Layanan Perkantoran 12 bulan 13 bulan 14 bulan Persentase (%) terselenggaranya Layanan Perkantoran 100% 100% 100% 2.2 Page 66 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika 100.00 500.00 517.50 535.61 1,653.1 059 02 3023 Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika 100.00 500.00 517.50 535.61 1,653.1 Layanan Internal (Overhead) Luas Gedung dan Ruang Kerja yang direnovasi 100 100 100 059 03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika 22,606.10 26,109.00 26,968.79 27,857.00 103,540.9 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kominfo serta peningkatan peran aktif fungsi Itjen dalam mendukung pencapaian program- program pemerintah di Kemkominfo 26.109,0 26.109,1 26.109,2 Persentase Penerapan SPIP pada seluruh Satker Eselon I Kemkominfo 1 2 3 2.2 Page 67 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal 2000% 2100% 2200% Opini atas Laporan Keuangan WTP WTP WTP Penilaian Laporan Kinerja Kemkominfo B B B Skor tingkat kapabilitas APIP 3 3 3 2.2 Page 68 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 03 3024 Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) 1,156.16 665.85 689.15 713.28 3,224.4 Layanan Audit Internal 4 4 4 Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen SDPPI 80% 80% 80% Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal pada Ditjen SDPPI 20% 20% 20% 059 03 3025 Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan Inspektorat Jenderal (PPI dan Itjen) 1,424.42 828.73 857.74 887.76 3,998.7 Layanan Audit Internal 5 6 7 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen PPI 80% 80% 80% Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal pada Ditjen PPI dan Itjen 20% 20% 20% 2.2 Page 69 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 03 3026 Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik dan Badan Litbang SDM (IKP dan Balitbang SDM) 811.62 603.11 624.22 646.07 2,685.0 Layanan Audit Internal 5 6 7 Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen IKP 80% 80% 80% Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal pada Ditjen IKP dan Balitbang SDM 20% 20% 20% 059 03 3027 Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika dan Sekretariat Jenderal (Aptika dan Setjen). 939.67 890.23 921.39 953.64 3,704.9 Layanan Audit Internal 6 7 8 Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen Aptika 80% 80% 80% Persentase (%) Menurunnya Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal pada Ditjen Aptika dan Setjen 20% 20% 20% 2.2 Page 70 KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (Rp. Miliar) KL PROG KEG 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 059 03 3028 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal 18,274.23 23,121.08 23,876.29 24,656.25 89,927.9 Layanan Audit Internal 6 7 8 Persentase (%) realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pengawasan yang telah direncanakan 90% 90% 90% Persentase rekomendasi hasil pengawasan ekternal dan internal yang ditindaklanjuti 85% 85% 85% Persentase terpenuhinya kriteria IA-CM Level 3 100% 100% 100% 2.2 Page 71