DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015

Nomor: 22
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015--2019;
9.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015--2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 selanjutnya disebut Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang merupakan dasar dan acuan pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika selama 5 (lima) tahun ke depan mulai dari tahun 2015.

Pasal 2

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 selengkapnya terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam:

a.penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015--2019;
b.pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, dan pengendalian pelaksanaan anggaran tahunan;
c.penyusunan Laporan Kinerja; dan
d.pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan sasaran strategis, maka Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2015 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 16 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 894 Konseptor : Kepala Bagian Rencana dan Program (Dewi Kartikasari) Typist : Kasubbag Program APTIKA dan IKP (Tri Harpini)) Pemberi No : Staf TU Biro Hukum (Yati) Pembaca 1 : Kepala Biro Perencanaan (Farida Dwi Cahyarini) Pembaca 2 : Sekretaris Jenderal (Suprawoto) Reviewer 1 : Plt.Kepala Biro Hukum (Cecep Ahmed Feisal) Reviewer 2 : - Karocan Plt. Karo Hukum Sekjen Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Komunikasi dan Informatika Plt. Kepala Biro Hukum, Cecep Ahmed Feisal ! 1! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015—2019 Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015— 2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015—2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Capaian Program Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010—2014 Selama periode tahun 2010—2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika antara lain melalui penetapan kebijakan dan regulasi; pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; mendorong pemanfaatan yang produktif, sehat dan aman; diseminasi informasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika.

1.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
3.Kebijakan penataan pita frekuensi 2.1 GHz;
4.Kebijakan netral teknologi BWA 2.3 GHz;
5.Kebijakan penetapan besaran dan penggunaan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPFSR atau BHP Pita);
6.Kebijakan tentang acuan teknis standar perangkat pos dan informatika serta pelayanan sertifikasi perangkat pos dan informatika untuk semua perangkat yang beredar di wilayah Dalam kurun waktu tahun 2010—2014 capaian terkait pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas adalah: Program ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi kesenjangan digital (digital divide) khususnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan dan daerah yang secara ekonomi belum berkembang; Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Obligation (USO) Public Service Obligation (PSO) bidang pos untuk 2322 KPC LPU Kebijakan dan Regulasi Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas ! 3! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Merupakan penyediaan jasa pos sesuai yang dilakukan untuk kantor pos cabang layanan pos universal (KPC LPU). KPC LPU yang melaksanakan PSO bidang pos selama periode 2010—2014 rata-rata per tahun sebanyak 2.322 KPC LPU; Dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pemberian kode pos melalui pembangunan tugu berkode pos. Sampai dengan tahun 2014 sudah dibangun tugu berkode pos di 11 wilayah perbatasan dan pulau terdepan Indonesia. Program ini merupakan bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah untuk akses lokal maupun internasional. Tujuan Nusantara Internet Exchange (NIX) dan International Internet Exchange (IIX) adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dapat meningkatkan kualitas layanannya karena berkurangnya latency, meningkatkan kecepatan dan quality of service (QOS) dan berdampak pada pengurangan biaya operasional ISP/NAP. NIX dan IIX juga merupakan sarana filter konten, pengamanan jaringan, serta menjadi pendorong pertumbuhan konten melalui penyediaan sarana dan infrastruktur web cache dan colocation untuk penyelenggara telekomunikasi serta penyelenggara sistem transaksi elektronik. Sampai dengan tahun 2014, NIX telah dibangun di 33 ibukota provinsi (19 yang beroperasi), sedangkan IIX telah dibangun di 4 ibukota provinsi (3 yang beroperasi); Jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring yang merupakan infrastruktur akses tetap pitalebar telah dibangun oleh PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) di 362 kabupaten/kota; Capaian terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurun waktu tahun 2010—2014 adalah: Penomoran kode pos di 11 wilayah perbatasan dan pulau terdepan Palapa Ring di 362 Kab/ Kota Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi NIX di 19 ibukota provinsi dan IIX di 3 ibukota provinsi ! 4! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sampai dengan tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyediakan layanan Government Service Bus- (GSB-MANTRA) untuk 37 instansi pemerintah; Sebagai upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun pilot project e-learning untuk 300 SD dan 200 SMP di provinsi DI Yogyakarta; Perlindungan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana yang menjadi domain kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika terbatas dari sisi teknologi informasi yang diatur pada pasal 3 PP 82/2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik; Kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah telah dipetakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) dengan tujuan agar dapat menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pemetaan kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah secara nasional digambarkan dalam bentuk indeks PeGI Nasional, dimana pada tahun 2014 indeks PeGI Nasional menggambarkan kondisi pemanfaatan TIK di instansi pemerintah sudah baik dengan nilai indeks 2,8; Untuk meningkatkan peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian bangsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah Aplikasi e-Bussiness untuk 300 UKM Indeks PeGI Nasional telah mencapai 2,8 Government Service Bus di 37 instansi Pemerintah Pilot project e-learning untuk 300 SD dan 200 SMP DIY Perlindungan masyarakat melalui PP No. 82 Tahun 2012 ! 5! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 memfasilitasi bantuan penyediaan infrastruktur maupun pembangunan softskill, dengan meningkatkan penggunaan aplikasi e-bussiness untuk UKM melalui pemanfaatan web log dan blog sebagai sebuah alternatif marketing channel dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki oleh para pelaku UKM. Sampai dengan tahun 2014, jumlah UKM yang telah menerapkan aplikasi e-bussiness sebanyak 300 UKM di seluruh Indonesia; Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengembangan sistem Trust+Positif untuk menyaring konten internet yang dapat digunakan masyarakat menuju internet sehat dan aman, yang dalam tahap ini menjadi acuan bagi pelayanan internet service provider (ISP). Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan pemblokiran terhadap 811.050 situs dengan konten negatif; Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberdayakan relawan TIK sebanyak 6.000 orang yang berasal dari seluruh elemen masyarakat yang ingin melakukan transformasi pemahaman TIK yang sehat untuk menuntaskan kesenjangan digital; Pemeringkatan keamanan informasi merupakan tindak lanjut dari penerapan indeks keamanan informasi. Pemeringkatan itu merupakan tahap awal kajian penerapan tata kelola keamanan informasi di Kementerian/Lembaga. Sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah; Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure/Coordination Center) untuk pencegahan, pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan jaringan telekomunikasi serta penanganan insiden pada infrastruktur kritis. Pada tahun 2014 total data serangan yang tercatat oleh sistem pemantauan mencapai 48,4 juta serangan, dengan insiden Trust+Positif telah memblokir 811.050 situs berkonten negatif Pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC Pemberdayaan 6.000 Relawan TIK ! 6! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 website yang tercatat sebanyak 12.088 insiden dan target terbanyak adalah domain.go.id sejumlah 3.288 insiden. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mendorong pembentukan PPID di 34 kementerian, 129 lembaga negara, 34 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota; Dalam rangka mendukung fungsi dan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Government Publik Relation/Humas Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun pusat media (media center) di 171 lokasi. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi ke daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pascakonflik, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pasca konflik dengan jumlah 200 KIM di seluruh Indonesia. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang komunikasi dan informatika sejumlah Advokasi pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembangunan Media Center 200 KIM telah terbentuk di seluruh Indonesia Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika ! 7! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 14 SKKNI, program beasiswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri sejumlah 2.566 orang penerima beasiswa, serta pelaksanaan program pendidikan penyiaran dan multimedia dilaksanakan di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Sedangkan terkait penelitian, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghasilkan 204 karya riset dan penelitian yang telah diterbitkan dalam berbagai terbitan ilmiah. Program Legislasi Nasional (RUU) tahun 2015 –2019 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental A B C1 C2 Program Utama Kemenkominfo Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara 1.2 Potensi dan Permasalahan ! 8! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 A. Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015—2019, antara lain sebagai berikut: Pemahaman tentang digital divide atau kesenjangan digital selalu dikaitkan dengan perbedaan antara akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang disebabkan karena ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK. Permasalahan kesenjangan digital di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung di berbagai daerah. Kendala serius yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan. Luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta A
1.Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia
2.Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi ! 9! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 penggunaan satelit yang kurang optimal menyebabkan jangkauan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan blank spot di wilayah non-komersial. Kondisi ini perlu segera diatasi untuk memenuhi amanah Pasal 28F Undang- Undang Dasar 1945 yang melindungi hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Palapa ring merupakan rencana pembangunan jaringan serat optik yang nantinya akan menjadi tulang punggung bagi telekomunikasi nasional, dengan tujuan menjangkau seluruh wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan Palapa Ring dibagi menjadi dua bagian, laut dan darat yang masing-masing memiliki panjang kabel (jaringan serat optik) 35.280 Km dan 21.807 Km yang meliputi 497 kabupaten/kota. Sampai saat ini masih terdapat 135 kabupaten/kota yang belum terjangkau jaringan infrastruktur serat optik nasional (Palapa Ring). Edelman Trust Barometer pada awal 2015 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan meningkat 16% (dari 49% di 2014, menjadi 65% di 2015). Kepercayaan publik harus diperhatikan dengan baik. Jika masyarakat tidak melihat perubahan yang berarti maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun dengan cepat. Survei LSI Januari 2015 menunjukkan penurunan kinerja pemerintah dengan tiga rapor merah (hukum, ekonomi, politik) dan dua rapor biru (sosial, keamanan). Dibandingkan data survei Agustus 2014, harapan atas kinerja pemerintah pada Januari 2015 merosot (dari 71,73% menjadi 42,29%). Dua data survei di atas menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan instansi yang berperan sebagai Public Relation (PR), untuk menjembatani hubungan pemerintah dengan masyarakat dan antar instansi pemerintah. Selain itu PR juga berfungsi sebagai penyedia informasi yang akurat sehingga dapat menjaga citra pemerintah di mata masyarakat, dan masyarakat dapat
3.Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring)
4.Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat Vs Turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan ! 10! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 melihat kinerja positif pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan. Visi Presiden tentang Revolusi Mental telah menjadi program nasional, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang apa dan bagaimana Revolusi Mental dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut terjadi karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Minimnya penyebarluasan konten informasi tentang Revolusi Mental yang dilakukan pemerintah telah menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk mendukung suksesnya program nasional Revolusi Mental. Terjadinya pergeseran karakter bangsa kearah negatif dan maraknya serbuan budaya asing tanpa disadari mulai menggerus budaya asli bangsa Indonesia. Perlu ada gerakan perubahan untuk mengatasi hal ini. Oleh karena itu diperlukan revolusi mental untuk memperbaiki pola pikir masyarakat saat ini. Revolusi Mental merupakan upaya revitalisasi terhadap karakter dasar dari manusia Indonesia yang ramah, toleran, kekeluargaan, dan gotong royong. Sedangkan tantangan dan potensi program USO yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain: Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan, pada tahun 2015—2019 terdapat 187 lokasi prioritas di 39 kab/kota wilayah perbatasan yang akan dilakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Permasalahan yang perlu segera di atasi antara lain yaitu: masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap informasi (media audio visual dan cetak); masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap jaringan
5.Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa
1.Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi Masyarakat di 187 Kecamatan (lokasi prioritas) di perbatasan • Keterbatasan akses informasi • Keterbatasan sarana dan prasana telekomunikasi dan penyiaran • Mahalnya biaya komunikasi • Sinyal telekomunikasi negara tetangga lebih kuat dari sinyal lokal ! 11! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 telekomunikasi karena kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi; masih sulit dan mahalnya biaya komunikasi karena minimnya jumlah BTS yang dibangun (minim infrastruktur jalan, dan energi listrik); dan sinyal telekomunikasi dari negara tetangga lebih kuat dari sinyal telekomunikasi NKRI. Hal-hal tersebut telah menyebabkan: rentannya nasionalisme; kurangnya akses informasi masyarakat perbatasan tentang Indonesia sehingga mudah terpengaruh dan dapat menimbulkan gangguan terhadap keutuhan NKRI; dan tidak berkembangnya ekonomi daerah sehingga mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan menyebutkan 10.473 SMK dan SMU memerlukan ketersediaan akses internet dan pemberdayaan TIK melalui e-literasi. Sedangkan terkait peningkatan keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan ToT Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan target 2015—2019 sebanyak 13.175 peserta. Sesuai dengan data yang di keluarkan oleh Kementerian Pertanian, terdapat 5.232 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) membutuhkan penyediaan, penguatan, dan peningkatan akses internet untuk penyebaran informasi publik bidang pertanian. Tersedianya akses internet dalam kaitannya dengan desa pertanian dapat memudahkan petani untuk mecari informasi mengenai bibit unggul, harga pupuk, ataupun teknik berocok tanam yang baik serta segala informasi yang menyangkut bidang pertanian sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi. Selain itu, petani juga dapat mengecek harga pasaran produk pertanian mereka
2.Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU 10.473 SMK dan SMU di seluruh Indonesia • Memerlukan ketersediaan akses internet • Pemberdayaan TIK melalui e- literasi • Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM Bidang komunikasi dan Informatika Memerlukan ketersediaan akses internet 5.232 BP3K
3.Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian ! 12! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 tanpa harus pergi ke kota. Dengan adanya internet, petani dapat mempromosikan hasil pertanian kepada calon pelanggan di luar kota lebih cepat sehingga tingkat ekonomi petani juga dapat meningkat. Sesuai dengan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 230 ribu nelayan dengan muatan perahu kecil (<30 GT) yang belum dilengkapi radio keselamatan ketika berada di tengah laut.
4.Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan 230.000 Nelayan dengan muatan perahu <30 GT Belum dilengkapi dengan radio keselamatan ketika berada di tengah laut ! 13! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 B. Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai Leading Sector Potensi dan permasalahan yang penyelesaiannya merupakan prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika adalah: Kurangnya infrastruktur pitalebar dan belum optimalnya infrastruktur yang ada menyebabkan tingginya harga layanan pitalebar (demand lebih tinggi dari pada supply). Harga layanan pitalebar di Indonesia masih 7,4% dari PDB perkapita. Sebagai perbandingan, harga layanan pitalebar di Negara maju tidak lebih dari 3% PDB perkapita masyarakatnya 1 . Pitalebar yang berkembang pesat dan berinteraksi dengan ekonomi saat ini memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi dan ruang lingkup pitalebar sebagai enabler bagi perubahan struktural ekonomi menjadi semakin besar efeknya terhadap !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 !Perpres!96!tahun!2014!tentang!Rencana!Pitalebar!Indonesia! B
1.Masih Tingginya Harga Layanan Pitalebar
2.Potensi Kontribusi Pitalebar Terhadap Ekonomi 10% Penetrasi Pitalebar 1,38% Pertumbuhan Ekonomi 1% Penetrasi Fixed Pitalebar 8,6% Tingkat Pengangguran Indonesia 7,4% PDB perkapita Negara Maju <3% PDB perkapita ! ! 14! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena mempengaruhi peningkatan jumlah sektor dan aktivitas ekonomi. Efek langsung pitalebar berasal dari dampak pada pendorong faktor pertumbuhan seperti inovasi, munculnya barang dan jasa baru, proses baru, model bisnis baru, dan meningkatnya daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi. Dengan adanya penetrasi fixed pitalebar sebanyak 1% menghasilkan penurunan penggangguran sejumlah 8,6% 2 . Meningkatnya penetrasi pitalebar sebanyak 10% juga berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% 3 . Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Diperkirakan pada tahun 2019 Indonesia akan membutuhkan 350 MHz spektrum frekuensi radio untuk penerapan pitalebar 4 . Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menata spektrum frekuensi untuk keperluan layanan 4G Long Term Evolution (LTE), penerapan teknologi 4G LTE diharapkan akan menghemat biaya infrastruktur secara signifikan. 4G LTE adalah teknologi yang diklaim sebagai jaringan nirkabel paling cepat pertumbuhannya dan didaulat untuk menggantikan High Speed Downlink Packet Access (HSDPA). Nantinya 4G LTE diharapkan beroperasi di frekuensi 700 Mhz yang memiliki jangkauan lebih luas dari frekuensi yang lain (2100, 2300, dsb). Adanya akses yang lebih cepat berdampak pada peningkatan Gross Domestic Product (GDP) masyarakat, peningkatan Anggaran !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 !Katz.!el.!Al!(2009)! 3 !World!Bank! 4 !Ditjen!SDPPI,!Kementerian!Komunikasi!dan!Informatika!
4.Potensi Pertumbuhan Layanan 4G LTE terhadap Peningkatan GDP, APBN dan Lapangan Kerja Tahun 2019 Kebutuhan frekuensi 350 MHz Penataan 4G LTE Menghemat biaya infrastruktur secara signifikan Penataan 4G LTE 700 MHz • GDP • APBN • Lapangan Kerja
3.Spektrum Frekuensi Radio sebagai Sumber Daya Alam yang Terbatas ! 15! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta meningkatkan lapangan kerja. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadikan fungsi satelit sangat vital dan strategis dalam membangun konektivitas nasional, karena satelit dapat menjangkau wilayah Indonesia yang belum terdapat infrastruktur telekomunikasi. Pemanfaatan satelit diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan aktivitas sektor telekomunikasi, ekonomi, dan pertahanan. Palapa Ring merupakan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi inisiatif pemerintah dan swasta berupa pembangunan serat optik di seluruh wilayah Indonesia yang menjangkau 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Proyek ini terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku. Melalui Palapa Ring diharapkan seluruh Indonesia terhubung dengan layanan pitalebar. Namun saat ini, 135 kabupaten/kota belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalebar 5 . NIX adalah tempat secara fisik bertemunya koneksi antar penyelenggara internet maupun penyedia konten untuk saling bertukar data. Tujuan pembangunan NIX adalah agar para !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5 !RPJMN!2015Q2019! 19 NIX Belum dimanfaatkan secara optimal
7.Belum Optimalnya Pemanfaatan NIX
6.Belum Terjangkaunya Seluruh Wilayah Indonesia dengan Jaringan Infrastruktur Pitalebar (Palapa Ring) • Ruang angkasa termasuk orbit satelit geostasioner (GSO) tidak dapat dijadikan kepemilikan oleh negara • Indonesia dapat kehilangan hak menggunakan orbit satelit (Filling Satelit) yang didaftarkan ke ITU jika tidak menggunakan dan tidak ada fisik satelit 135 Kab/Kota Belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalebar
5.Potensi Kehilangan Hak Penggunaan Slot Orbit ! 16! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 penyelenggara telekomunikasi dan pengguna layanan internet dapat mengakses internet menjadi lebih cepat, berkualitas, dan tarif layanan yang terjangkau (mengurangi biaya trafik nasional dan internasional sampai ke wilayah pelayanan universal telekomunikasi), sehingga industri konten nasional dapat tumbuh dan pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada periode 2010—2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun NIX di 33 provinsi, namun baru 19 NIX yang beroperasi. Saat ini industri telekomunikasi di Indonesia sudah jenuh dengan tingkat persaingan yang tinggi, terlebih terjadi persaingan harga antar operator dalam menentukan tarif layanan telekomunikasi. Namun, persaingan harga tersebut tidak dikuti dengan kualitas layanan yang baik, dimana harga layanan pitalebar masih di atas 5% dari UMR. Tingginya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional menyebabkan penetrasi pitalebar berjalan lambat karena para penyelenggara telekomunikasi hanya fokus membangun di daerah yang layak secara komersial, sehingga pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi merata ke daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia. Permohonan penggunaan spektrum frekuensi radio (Izin Stasiun Radio/ISR) yang dilakukan manual ditemukan banyak kendala antara lain, permohonan ISR melalui jasa perposan sering kali banyak diterima setelah Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Slot Orbit Satelit (Unit Pelayanan Teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika) melakukan penertiban, data permohonan ISR melalui jasa perposan sering tidak lengkap atau Belum Efisien Pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi ke daerah- daerah Infrastruktur Telekomunikasi
9.Belum Efisiennya Infrastruktur Telekomunikasi Nasional
10.Belum Efisiennya Proses Perizinan Spektrum Frekuensi Radio
8.Tingginya Tingkat Persaingan Antar Penyelenggara Telekomunikasi dan Rendahnya Kualitas Layanan ! 17! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 tidak jelas, terlambatnya penerbitan ISR, pendistribusian ISR melalui jasa pos ke UPT perlu waktu lama, kesalahan dalam pengiriman ISR. Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah proses perizinan yang panjang berdampak kepada lama waktu proses permohonan ISR yang membutuhkan waktu maksimal 14 hari. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerapkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat dan perangkat telekomunikasi sebesar 20% untuk Subscriber Station (SS) dan 30% pada Base Station (BS). Masih kecilnya TKDN yang dipersyaratkan menyebabkan masih bergantungnya Indonesia terhadap impor alat dan perangkat telekomunikasi karena hanya sebagian kecil alat dan perangkat telekomunikasi yang sudah diproduksi di dalam negeri. Pada tahun 2014, impor alat dan perangkat telekomunikasi mencapai Rp 67 triliun 6 hal ini menjadi salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia dan hilangnya potensi penciptaan lapangan kerja dikarenakan produksi alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan di luar negeri. Dampak positif kebijakan TKDN adalah: kemandirian pengembangan teknologi telekomunikasi; peningkatan produk dalam negeri; pemicu peluang usaha industri kreatif; keberpihakan negara kepada industri telekomunikasi dalam negeri. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6 !BPS!(2014)! Tahun 2014 67 Triliun Impor alat dan perangkat telekomunikasi Dampak • Salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia • Hilangnya potensi penciptaan lapangan pekerjaan karena produksi alat dan perangkat telekomunikasi di luar negeri
11.Masih Rendahnya TKDN di Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beredar di Indonesia ! 18! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Tidak terintegrasi dan kurangnya sosialisasi nomor panggilan darurat di Indonesia telah menyebabkan kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat akan nomor panggilan darurat mana yang harus dihubungi ketika terjadi kondisi darurat. Saat ini terdapat beberapa nomor panggilan darurat yang di layani oleh instansi yang berbeda seperti 110 untuk bantuan kepolisian, 118 untuk ambulans, 113 untuk pemadam kebakaran, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan penataan dan integrasi nomor panggilan darurat menjadi nomor panggilan tunggal darurat yang dapat menjawab semua panggilan darurat yang sering dibutuhkan oleh masyarakat. Banyaknya simcard prabayar yang beredar saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah berganti nomor. Kemudahan untuk mendapatkan nomor dengan harga murah dewasa ini dimanfaatkan pengguna layanan dan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyebarkan informasi. Bukan hanya menyebarkan informasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi juga membanjiri inbox dengan mengirimkan pesan yang berisi promo tentang produk atau program yang sedang diadakan (spam). Pengguna layanan yang tidak bertanggung jawab pun kerap melakukan penipuan melalui sms tanpa terdeteksi identitasnya. Selain itu, penggunaan Sim Box untuk merekayasa sambungan internasional yang seharusnya menggunakan tarif internasional juga menjadi tarif lokal. Kasus penyalahgunaan Refilling Trafik Terminasi Internasional (RTTI) ini, menyebabkan kerugian pihak penyelenggara layanan telekomunikasi hingga mencapai Rp 1,2 triliun per tahun 7 . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7 !Dit!Pengendalian,!Ditjen!PPI!Kementerian!Komunikasi!dan!Informatika! 1,2 T Kerugian operator telekomunikasi akibat Refilling Trafik Terminasi Internasional (RTTI) Nomor panggilan darurat belum terintegrasi 110/118/113 /115' Kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat akan nomor panggilan darurat yang harus dihubungi
12.Belum Terintegrasinya Nomor Panggilan Darurat
13.Maraknya Spam, Fraud, dan Kasus Penyalahgunaan Refilling Traffik Terminasi Internasional ! 19! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Demand terhadap perangkat telekomunikasi seluler yang tinggi di Indonesia telah menyebabkan maraknya perangkat ilegal di Indonesia, karena konsumen menginginkan perangkat terbaru dengan harga murah. Setiap tahun beredar lebih dari 10 juta unit perangkat telekomunikasi seluler ilegal, dengan transaksi industri ponsel per tahun mencapai Rp 50 triliun, dan diperkirakan sebanyak Rp 5 triliun 8 dari pendapatan negara berpotensi hilang (PPN) akibat adanya perangkat telekomunikasi seluler ilegal. Oleh karena itu diperlukan registrasi IMEI (International Mobile-station Equipment Identity). Cyber security diartikan sebagai keamanan informasi yang diaplikasikan pada komputer dan jaringannya. Cyber security bertujuan untuk membantu user untuk mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan informasi merupakan isu yang penting mengingat pada tahun 2014 terdapat 48,4 juta serangan di dunia maya dan situs yang paling banyak diserang adalah situs yang memiliki domain go.id 9 . E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8 !APSI! 9 !ID!SIRTII! >10 jt unit Ponsel ilegal baru 50 T Transaksi industri ponsel pertahun 5 T Potensi pendapatan Negara yang hilang dari PPN/ tahun 48,4 jt serangan 12.088 insiden website 27% situs go.id
15.Banyaknya Serangan di Dunia Maya (Termasuk Situs Pemerintah)
16.Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah
14.Maraknya Perangkat Telekomunikasi Seluler Ilegal ! 20! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan e-government antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government secara nasional 10 . Jumlah pengguna internet aktif di Indonesia yang mencapai 73 juta pengguna dimana 7%-nya melakukan transaksi jual-beli melalui internet 11 . Hal ini mendorong terciptanya e-commerce yang makin diminati oleh masyarakat Indonesia. E-commerce sendiri diartikan sebagai proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer dan internet sebagai perantara transaksi bisnis 12 . Pada tahun 2014, nilai transaksi e-commerce mencapai $12 miliar atau Rp 150 triliun. Mengingat banyaknya peminat dan pemain dalam bidang ini, pemerintah menetapkan target untuk transaksi sampai dengan tahun 2016 mencapai $24 miliar atau Rp 300 triliun. Maraknya konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10 !RPJMN!2015Q2019! 11 !Menkominfo,!kominfo.go.id! 12 !Laudon!&!Laudon!1998! 73 jt Pengguna aktif internet Indonesia 7% Bertansaksi jual beli online 150 T Nilai transaksi tahun 2014 300 T Target nilai transaksi tahun 2016
18.Maraknya Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware
17.Makin Diminatinya Transaksi Jual Beli melalui Internet ! 21! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 harus hadir dalam upaya penanganan konten illegal tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri tentang DNS Nasional. International Telecommunication Union (ITU) atau otoritas telekomunikasi internasional pada tahun 2006 batas akhir kepada seluruh negara di dunia agar paling lambat 17 Juni 2015 seluruh lembaga penyiaran melakukan penyiaran digital. Namun sebelumnya telah dilakukan uji coba di tahun 2006 yang hasilnya menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran yang akan diadopsi di Indonesia 13 . Penyiaran TV Digital dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi; efisiensi infrastruktur industri penyiaran; dan membuka peluang usaha baru bagi industri konten. Selain itu penerapan TV digital juga akan menghemat biaya listrik sebesar 94%, biaya modal (Capital Expenditure) sebesar 79% dan biaya operasional (Operational Expenditure) sebesar 57% dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar TV Analog. Dari sisi kualitas siaran, pemancar TV Digital juga meningkatkan kualitas penerimaan siaran bahkan dengan definisi tinggi (High Definition TV). Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013 sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong penerapan TV digital namun masih menemui kendala antara lain:

a.Implementasi migrasi siaran TV Analog ke Digital (digitalisasi) memerlukan biaya tinggi bagi lembaga penyiaran lokal, komunitas, dan juga masyarakat kelas menengah kebawah, khususnya bagi lembaga penyiaran yang sudah berinvestasi tinggi dalam penyelenggaraan siaran analog. Karena dengan diberlakukannya digitalisasi menyebabkan infrastruktur analog tidak dapat digunakan lagi dan semua materi siaran akan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LPPPM). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13 !Kominfo,!2012:1! DIGITAL' menghemat 79% Capex & 57% Opex Menghemat listrik 94%
1. 19.Digitalisasi Penyiaran TV Berpotensi Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi, Infrastruktur Industri Penyiaran dan Membuka Peluang Usaha Baru ! 22! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
b.Implementasi digitalisasi sistem penyiaran harus didasari regulasi yang kuat di level undang-undang sedangkan Indonesia belum memilikinya
c.Belum diaturnya pengawasan sistem digital dan sanksi terhadap pelanggaran konten (program siaran) C1. Program Legislasi Nasional Potensi dan permasalahan terkait dengan regulasi bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut: Semakin bertambahnya pengguna Internet, termasuk makin besarnya jumlah penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari!hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Selama ini, tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan penggunaan teknologi internet, adalah selalu tertinggalnya konsekuensi hukum dan sosial dari inovasi teknologinya. UU No. 11 Tahun 2008 yang diharapkan menjadi acuan dari seluruh kebutuhan di atas, apabila ditelaah rumusannya, justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangan. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Demokratisasi penyiaran saat ini belum terwujud. Media penyiaran di Indonesia saat ini dapat memberikan pengaruh dalam membangun kesan/opini publik dan sangat dipengaruhi kepentingan bisnis dan politik pemiliknya. Berbagai acara/siaran yang mengudara tidak berdasarkan pada kriteria kelayakan sebuah siaran. Kegiatan penyiaran diarahkan untuk menarik iklan dan menentukan kelayakan acara tersebut melalui selera pasar dan rating. Banyaknya tayangan berbau mistis, pornografi dan pornoaksi, infotainment, serta reality show merupakan salah satu dampak dari dominannya pertimbangan pasar dalam
1. 1.Perlunya Revisi UU ITE Terkait Pencemaran Nama Baik, serta Berbagai Hal Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik
2. 2.Perlunya Revisi UU Penyiaran Terkait Industri Penyiaran yang Sehat dan Sesuai dengan Karakter Bangsa ! 23! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 menentukan materi siaran. Media penyiaran (terutama televisi) bersaing ketat dalam meraih pemirsa melalui rating dan share. Dengan adanya rating dan share sebagai acuan dalam penyusunan agenda, maka program televisi cenderung memuat konten yang kurang edukatif dan mengutamakan unsur hiburan. Bahkan program berita yang seharusnya mengedepankan aspek idealisme ikut menentukan rating dan share, hingga mendorong media untuk memodifikasi berita-berita agar lebih menghibur untuk kepentingan menarik segmen pemirsa sebanyak- banyaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pers dan media penyiaran belum seimbang, obyektif dan selektif dalam menyampaikan informasinya kepada masyarakat. Selain itu Indonesia juga menghadapi permasalahan tren monopoli atau penguasaan media massa oleh kelompok pemilik modal tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur penyelenggaraan industri penyiaran yang sehat, serta konten siaran yang sesuai dengan karakter bangsa. UU Penyiaran maupun Peraturan Pemerintah dianggap belum dapat mengakomodir kebutuhan lembaga penyiaran publik dalam menjawab perkembangan dan tantangan dengan lembaga penyiaran yang lain. Bentuk kelembagaan LPP RRI dan LPP TVRI sebagai badan hukum dianggap tidak jelas sehingga mengalami kesulitan dalam dukungan APBN. Adanya pandangan tentang pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI yang masih menggunakan mata anggaran 99 yang merupakan mata anggaran lain-lain sehingga tidak ada kewenangan bagi LPP RRI dan LPP TVRI untuk mengelola anggaran secara tersendiri mengingat LPP RRI dan LPP TVRI bukan merupakan satuan kerja secara tersendiri. Manajemen Dewan LPP RRI dan LPP TVRI dirasakan sangat dominan dalam pengelolaan LPP RRI dan LPP TVRI serta lemah dalam mewakili kepentingan publik. Adanya fenomena Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak ditindaklanjuti dengan peraturan mengenai kepegawaian di lingkungan LPP RRI dan LPP TVRI sehingga sudah lebih dari 15 tahun belum dapat melakukan recruitment SDM kreatif. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa alasan yang menyatakan bahwa LPP RRI dan LPP TVRI harus dikeluarkan dari substansi dalam UU Penyiaran dan disusun undang-undang yang mengatur tentang penggabungan antara LPP RRI dan LPP TVRI yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI).
3. 3.Perlunya RUU RTRI Terkait Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik ! 24! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Urgensi penyusunan RUU Perlindungan Data dan informasi Pribadi adalah karena perlunya kepastian hukum perlindungan data pribadi sebagai wujud penegakan hak asasi manusia, perlunya penegasan hak subjek data atas pengelolaan data pribadi, serta sebagai upaya menciptakan good governance dan clean government. Urgensi penyusunan RUU Migrasi Televisi Terestrial dari Analog ke Digital adalah untuk mengatur spesifik terkait migrasi penyelenggaraan penyiaran analog ke digital, dan sebagai payung hukum analog switch off. Urgensi penyusunan RUU Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi) adalah karena pesatnya perkembangan TIK yang menuntut pembaruan pola pikir pada kebijakan tersebut. Urgensi penyusunan Revisi UU Pos adalah untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pos, dan pelaksanaan pelayanan pos universal (menghadapi pembukaan akses pasar). C2. Program Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental Potensi dan permasalahan terkait program internal Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai reformasi birokrasi dan revolusi mental adalah: Perubahan yang signifikan telah terjadi dalam tatanan pemerintahan. Pemerintah tidak saja harus mau dan bisa menerima kritik dan tuntutan tugas oleh reformasi, dengan pemangkasan wewenang dan berbagai tugas baru yang mana dalam hal ini pemerintah benar-benar harus melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik (good governance), dan juga pemerintahan yang bersih (clean government), yang dalam pencapaiannya harus ada perubahan mendasar mencakup kelembagaan, sistem kerja, dan bahkan mind-set para pelakunya mulai dari pejabat tinggi sampai ke pegawai (bawahan). Salah satu penyebab belum terwujudnya reformasi karena transformasi birokrasi belum terwujud secara riil. Reformasi total tidak akan terjadi sebelum dilakukan perbaikan kinerja birokrasi. Namun, perbaikan kinerja tersebut tidaklah cukup dilakukan secara Ad-
4. 4.Perlunya Regulasi Perlindungan Data Pribadi; Migras Analog ke Digital; Konvergensi Telematika (Telekomunikasi); dan Pos
5. 1.Transformasi Birokrasi Belum Terwujud Secara Nyata ! 25! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 hoc atau parsial. Maka dari itu, konsep “change management” harus dipikirkan sebagai usaha mereformasi birokrasi secara mendasar, sehingga meningkatkan kinerja organisasi dan individu. Pemikiran tentang good governance sebagai paradigma baru manajemen pembangunan menjadikan pemerintah sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa melalui kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta peran perencanaan dan penganggaran. Dalam good governance, tidak lagi hanya pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat berperan dalam pemerintahan, sehingga msyarakat akan terlibat untuk melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap seluruh tindakan pemerintah. Kondisi yang dihadapi saat ini adalah belum adanya riset mengenai dampak sosial dan ekonomi atas perkembangan TIK khususnya pitalebar untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan TIK khususnya pitalebar. Ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014—2019, bertujuan untuk memberikan arah dan panduan bagi perluasan, percepatan, pembangunan pitalebar nasional yang komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Dengan dimulainya pembangunan pitalebar Indonesia, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah persiapan antara lain dengan melakukan kajian tentang kesiapan SDM angkatan kerja dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi ancaman (jika ada) dari agenda rencana pembangunan pitalebar Indonesia. Sistem pengawasan internal yang selama ini dilakukan masih menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat watchdog (mengungkap temuan), reaktif, post-audit, korektif, kaku, dan pasif sudah tidak relevan dilakukan, karena yang seharusnya dihindari adalah adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, sehingga diperlukan suatu paradigma baru dalam mekanisme pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
6. 2.Belum Adanya Riset Mengenai Dampak Sosial Ekonomi Terkait Implementasi Pitalebar Dalam Rangka Mempersiapkan Tenaga Kerja
7. 3.Perubahan Paradigma Sistem Pengawasan ! 26! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015— 2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:
8. 1.mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi
9. 2.mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
10. 3.mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
11. 4.mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
12. 5.mewujudkan bangsa yang berdaya saing;dan
13. 6.mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
14. 7.mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:
15. 1.Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
16. 2.Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
17. 3.Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
18. 4.Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
19. 5.Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
20. 6.Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;dan
21. 7.Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia. 2.3 Tujuan ! 28! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu: A. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan B. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran C. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran D. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima. Program Legislasi Nasional (RUU) tahun 2015 –2019 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental A B C1 C2 Program Utama Kemenkominfo Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara 2.4 Sasaran Strategis ! 29! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut: SS.1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan SS.2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan SS.3 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman SS.4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien. ! 30! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia harus menjadi gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya layanan Komunikasi dan Informatika di semua daerah, tidak terkecuali di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, negara harus mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dengan efisien dalam pemakaian sumberdaya dan efektif dalam aplikasi penggunaannya. Informasi yang dikelola dengan baik dan melibatkan sumber daya pitalebar (bandwidth) akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara sesuai dengan alam dan budayanya sehingga menjadi kekayaan yang sangat berharga. Pengetahuan itu dapat menjadi landasan dan berkontribusi bagi pembangunan berbagai sektor, seperti industri, pariwisata, maritim, energi, pertanian, dan pendidikan. Dengan arah kebijakan yang tepat, bidang komunikasi dan informatika akan berperan dalam mentransformasi masyarakat menuju masyarakat yang berdikari dan berdaya saing tinggi. Sasaran lain dalam pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data nasional sebagai kekayaan strategis bangsa. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional, dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Itulah yang menjadi salah satu hal penting dari sembilan agenda prioritas atau Nawacita pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%. Dengan tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda
22. 1.menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
23. 2.membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
24. 3.membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
25. 4.menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
26. 5.meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
27. 6.meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
28. 7.mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
29. 8.melakukan revolusi karakter bangsa;
30. 9.memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dari sembilan agenda prioritas pemerintah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada tiga agenda prioritas. Ketiga agenda tersebut adalah Nawacita-2, Nawacita-3 dan Nawacita-6. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dalam RPJMN Tahun 2015— 2019 disusun ke dalam 5 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :
31. 1.melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
32. 2.meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
33. 3.membangun transparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
34. 4.menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN); dan
35. 5.meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 3), 4) dan 5). NAWACITA-2: Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya ! 32! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e- government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :
36. 1.Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
37. 2.Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain : penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
38. 3.Penerapan open e government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran kedalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia. Sub Agenda 3 Nawacita-2: Membangun Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan ! 33! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :
39. 1.Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
40. 2.Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang apartur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
41. 3.Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
42. 4.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan Sub Agenda 4 Nawacita-2: Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) ! 34! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik. Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya open government pada seluruh instansi pemerintah. Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain:
43. 1.Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
a.Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
b.Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
c.Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
d.Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
e.Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
f.Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M- Pustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
g.Kampanye publik terkait revolusi mental;
h.Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
i.Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; Sub Agenda 5 Nawacita-2: Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik ! 35! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
j.Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP);
k.Dewan Pers; dan
l.Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
1. 2.Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
a.Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
b.Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;dan
c.Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media. Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Pengembangan kawasan perbatasan negara yang selama ini dianggap sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (security approach), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi. Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015—2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan diberbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. NAWACITA-3: Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan ! 36! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan tersebut ditempuh strategi pembangunan antara lain :
1. 1.Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastrktur transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi- informasi.
2. 2.Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan dan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, di RPJMN Tahun 2015—2019 disusun ke dalam 11 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :
3. 1.membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan;
4. 2.membangun transportasi umum masal perkotaan;
5. 3.membangun perumahan dan kawasan pemukiman;
6. 4.peningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur;
7. 5.penguatan investasi;
8. 6.mendorong BUMN menjadi agen pembangunan;
9. 7.peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi;
10. 8.akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional;
11. 9.pengembangan kapasitas perdagangan nasional;
12. 10.peningkatan daya saing tenaga kerja; dan
13. 11.peningkatan kualitas data dan informasi statistik dalam sensus ekonomi tahun 2016. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 1). Beberapa sasaran yang ingin diwujudkan untuk membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah sebagai berikut:
14. 1.tersedianya layanan komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya melalui, jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di wilayah USO; NAWACITA-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Sub Agenda 1 Nawacita-6: Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan ! 37! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
15. 2.tersedianya layanan pitalebar dengan tujuan:
a.terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kota;
b.tingkat penetrasi fixed pitalebar di perkotaan 71 persen rumah tangga dan 30 persen populasi, di perdesaan 49 persen rumah tangga dan 6 persen populasi; dan
c.tingkat penetrasi mobile pitalebar (1 Mbps) di perkotaan 100 persen dan di perdesaan 52 persen.
1. 3.pengoptimalisasian pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui:
a.migrasi sistem penyiaran televise dari analog ke digital selesai (analog switch off); dan
b.tersedianya alokasi spektrum frekuensi yang mendukung layanan pitalebar.
1. 4.tercapainya tingkat literasi TIK nasional sebesar 75 persen; dan
2. 5.tersedianya layanan e-Government dan dikelolanya data sebagai asset strategis nasional melalui:
a.indeks e-Government nasional mencapai 3,4 (skala 4,0); dan
b.jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100 persen. Dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
1. 1.Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi pitalebar-ready dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO;
2. 2.Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas melalui:
a.Penataan ulang alokasi spektrum frekuensi (spektrum refarming) dengan prinsip netralitas teknologi;
b.Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless pada instansi Pemerintah dengan implementasi konsep Government Radio Network (GRN);
c.Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang berkeadilan;
d.Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang ditetapkan;
e.Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi pitalebar; ! 38! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
f.Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: spektrum sharing, spektrum consolidation, mobile virtual network operator (MVNO);
g.Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun slot orbit, mendorong kerjasama dengan industry satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; dan
h.Mengkaji pembangunan satelit pitalebar nasional;
1. 3.Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective melalui:
a.Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
b.Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
c.Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi.
d.Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal. ! 39! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 A. Program Kominfo yang Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan konektivitas pitalebar nasional adalah: Terkait Universal Service Obligation (USO):
a.Redesain USO • Menyusun bisnis model redesain • Menetapkan permen tentang redesain USO
b.Penyelenggaraan 3 pilot sistem desa pitalebar terpadu di desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman sesuai 50 lokasi prioritas BNPP
c.Penyelenggaraan sistem desa pitalebar terpadu (desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman) di 50 lokasi prioritas BNPP
d.Membangun 575 BTS di daerah tertinggal, terluar dan terpencil
e.Menyediakan akses internet di 4000 lokasi (sesuai prioritas, seperti 100% sekolah SD-SMA termasuk madrasah)
f.Revitalisasi dan optimalisasi National Internet Exchange (NIX) A 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika
1. 1.Mewujudkan Konektivitas Pitalebar Nasional ! 40! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Non-Universal Service Obligation (Non-USO):
a.Design TIK environment sebagai acuan di area fokus pembangunan
b.Koordinasi lokasi prioritas dengan K/L terkait dengan penyelenggara telekomunikasi
c.Membuat kebijakan yang memberikan insentif kepada operator untuk memusatkan pengembangannya ke lokpri sektor unggulan sesuai model
d.Memfasilitasi dan memonitor implementasi
e.Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA) ke 1000 desa
f.Pembentukan 1500 agen perubahan Internet Cerdas, Kreatif, dan Produktif (i-CAKAP) di daerah perbatasan, tertinggal, dan terluar. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan kebijakan pemerintah sebagai GPR adalah:
a.Pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting ) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya
b.Membentuk lembaga jejaring komunikasi
c.Menyusun dan memantau implementasi regulasi tentang GPR oleh K/L/D
d.Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung revolusi mental adalah:
a.Menyusun strategi komunikasi dalam rangka efektifitas diseminasi informasi tentang revolusi mental
b.Diseminasi informasi ke seluruh pelosok Indonesia terkait revolusi mental
c.Edukasi dan advokasi kepada K/L/D, ormas, dan media mengenai revolusi mental
1. 2.Mewujudkan Pemerintah sebagai Government Publik Relation (GPR)
2. 3.Mendukung Revolusi Mental ! 41! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 B. Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai Leading Sector Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pengembangan infrastruktur pitalebar termasuk layanan 4G adalah:
a.Menata Sumber Daya spektrum frekuensi radio
b.Menjaga keberlangsungan orbit satelit Indonesia, agar tetap menjadi milik dan kendali Indonesia
c.Menggelar jaringan tulang punggung serat optik nasional (Palapa Ring) untuk menghubungkan 497 kab/kota di Indonesia Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong efisiensi industri telekomunikasi adalah:
a.Mendorong operator telekomunikasi untuk berkonsolidasi dalam rangka efisiensi industry telekomunikasi
b.Membangun infrastruktur pasif bersama (Passive infrastruktur sharing) dalam rangka meringankan biaya investasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi
c.E-Licensing Spektrum Radio (Machine to Machine) Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong peningkatan jumlah kandungan dalam negeri pada alat dan perangkat telekomunikasi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap industri telekomunikasi. Strateginya adalah dengan memantau dan mengawasi implementasi regulasi tentang TKDN alat dan perangkat telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor alat dan perangkat telekomunikasi yang menjadi salah satu pemicu defisit neraca perdagangan. B
1. 1.Pengembangan Infrastruktur Pitalebar termasuk Layanan 4G
2. 3.Mendorong Peningkatan Jumlah Kandungan Dalam Negeri pada Alat dan Perangkat Telekomunikasi
3. 2.Efisiensi industri telekomunikasi ! ! 42! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengintegrasikan nomor panggilan untuk menghadapi keadaan darurat nasional adalah dengan menyediakan nomor panggilan tunggal darurat (single emergency number). Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mencegah penipuan melalui layanan telekomunikasi adalah dengan menyusun kebijakan/regulasi tentang tata cara registrasi dan aktivasi kartu prabayar serta tata niaga distribusi kartu prabayar. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengurangi peredaran perangkat telepon selular ilegal yang berpotensi merugikan negara dalam hal kontribusi pajak, adalah dengan:
a.Merumuskan strategi/kebijakan penataan registrasi IMEI untuk perangkat
b.Memastikan kepatuhan dan penegakan hukum pelanggar regstrasi IMEI Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan keamanan informasi dan optimalisasi tata kelola internet, adalah dengan:
a.Menyiapkan rujukan standardisasi security untuk sektor strategis
b.Menerapkan Sertifikasi sistem elektronik strategis
c.Pembentukan Panel untuk penanganan situs bermuatan negatif
d.Pemberian tanda daftar sistem penyelenggaraan elektronik
e.Penyusunan dan pengesahan Permen Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Permen Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK)
1. 4.Mengintegrasikan Nomor Panggilan
2. 6.Mengurangi Peredaran Perangkat Telepon Selular Ilegal
3. 5.Penataan Registrasi Prabayar
4. 7.Meningkatkan Keamanan Informasi dan Optimalisasi Tata Kelola Internet ! 43! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong pertumbuhan e-commerce nasional, adalah dengan:
a.Merumuskan Roadmap e-Commerce Nasional untuk 5 – 10 tahun ke depan
b.Melakukan pengumpulan data proliferasi e-commerce.
c.Mendorong pengembangan dan peningkatan jumlah start up company Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan DNS dalam rangka mengurangi konten ilegal, berbahaya, dan malware, adalah dengan:
a.Menetapkan Permen tentang DNS Nasional (Tersedianya DNS Nasional).
b.Diharapkan 4 penyelenggara jaringan telekomunikasi sudah menerapkan DNS Nasional pada Q4 2015.
c.Implementasi DNS Nasional secara menyeluruh. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengintegrasikan layanan e-government nasional, adalah dengan:
a.Menyusun masterplan dan memastikan penetapan perpres e-government sebagai dasar penerapan layanan e- government.
b.Mendorong tercapainya index PeGI Nasional 3,4
c.Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mempercepat proses migrasi TV analog ke digital (digitalisasi), adalah dengan:
a.Menyusun kebijakan/regulasi percepatan migrasi TV analog ke digital.
b.Memastikan migrasi TV analog ke digital selesai sesuai jadwal switch off (2018).
c.Mendorong percepatan revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR.
1. 8.Mendorong Pertumbuhan e-Commerce
2. 9.Menerapkan DNS dalam Rangka Mengurangi Konten Ilegal
3. 10.Mengintegrasikan Layanan e-Government
4. 11.Mempercepat Proses Migrasi TV Analog ke Digital ! 44! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 C1. Program Legislasi Nasional Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun revisi UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, adalah dengan:
a.Konsolidasi naskah akademik tentang UU ITE dengan seluruh stakeholder
b.Menyampaikan naskah akademik dan RUU perubahan kepada DPR melalui Presiden Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah dengan:
a.Menyusun naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR
b.Menyusun rancangan perundang-undangan sebagai pelaksana turunan undang-undang. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), adalah dengan menyusun naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun beberapa RUU bidang komunikasi dan informatika, adalah dengan menyusun naskah akademik sebagai bahan pembahasan dengan DPR terkait :
a.Perlindungan data pribadi
b.Migrasi Televisi Terestrial dari Analog ke Digital
c.Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi)
d.Pos
1. 1.Memastikan Terselesaikannya Revisi UU ITE
2. 2.Penyusunan Revisi UU Penyiaran Bersama DPR
3. 3.Penyusunan RUU RTRI Bersama DPR
4. 4.Memastikan Terselesaikannya RUU Bidang Komunikasi dan Informatika ! 45! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 C2. Program Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam merubah paradigma pelayanan dengan melakukan program change management, adalah dengan:
a.Launching budaya organisasi reformasi birokrasi dan pelayanan kemkominfo
b.Menetapkan Permen tentang pelayanan publik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mendorong ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika agar berorientasi pelayanan
c.Menerapkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di Kementerian Komunikasi dan Informatika
d.Menyusun sistem dan mekanisme partisipasi publik dalam hal kebijakan dan anggaran
e.Mempercepat proses perizinan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
f.Memastikan indeks PeGI Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan target rata-rata nasional Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan kajian terkait kesiapan masyarakat untuk penerapan pitalebar, adalah dengan:
a.Menyusun desain riset, studi literatur, dan pemetaan terhadap stakeholder
b.Analisa dan penyusunan rekomendasi hasil riset terkait kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi pitalebar Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan metode Risk Based Internal Audit Program, adalah dengan:
a.Pengawalan terhadap proses pengadaan
b.Review atau evaluasi atas pengelolaan PNBP dan anggaran
c.Audit kinerja atas program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika
1. 1.Merubah paradigma birokrasi dari perizinan menjadi pelayanan, dengan melakukan program change management
2. 2.Melakukan Kajian Terkait Kesiapan Masyarakat dalam Penerapan Pitalebar
3. 3.Menerapkan metode Risk Based Internal Audit Program ! 46! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
d.Audit atas pengelolaan BMN (termasuk hibah)
e.Pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan
f.Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama DPR akan menyusun beberapa regulasi sebagai berikut: NO. JUDUL RUU RENCANA PEMBAHASAN KETER ANGAN2015 2016 2017 2018 2019 1 RUU tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ✓ Inisiatif Pemerin tah 2 RUU tentang Radio Televisi Indonesia ✓ Inisiatif DPR 3 RUU tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ✓ Inisiatif DPR 4 Rancangan UU tentang Perlindunga n Data Pribadi ✓ Inisiatif Pemerin tah 3.3 Kerangka Regulasi ! 47! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 NO. JUDUL RUU RENCANA PEMBAHASAN KETER ANGAN2015 2016 2017 2018 2019 5 RUU Migrasi Televisi Terestrial dari analog ke Digital ✓ Inisiatif Pemerin tah 6 RUU tentang Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomuni kasi) ✓ Inisiatif Pemerin tah 7 Rancangan UU tentang Perubahan UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos ✓ Inisiatif Pemerin tah Selain matriks diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyusun: • Regulasi penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel, Kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika • RPP PDES, Peraturan perundang-undangan di bidang e- Business, Regulasi/kebijakan di bidang e-Government, Peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemberdayaan industri TIK, Peraturan perundangan di bidang Pemberdayaan Informatika, Kebijakan/ regulasi Keamanan Informasi • Rancangan regulasi SKKNI bidang kominfo • Regulasi dasar untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik, Kebijakan dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik, Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran untuk menyediakan durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial melalui PSA, Kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi, Perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan informasi internasional. ! 48! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional. Penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan dilakukan dengan memperhatikan:
1. 1.Perubahan pola rezim perijinan ke rezim pelayanan
2. 2.Arah dan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang fokus kepada sektor telekomunikasi, tata kelola internet dan digitalisasi siaran televisi
3. 3.Prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan komunikasi dan informatika
4. 4.Tata laksana dan sumber daya Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan poin di atas, maka akan dilakukan penataan pada organisasi pusat, dan unit pelaksana teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah, serta penguatan SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah penguatan kelembagaan antara lain:
5. 1.Dalam rangka percepatan implementasi teknologi pitalebar (pitalebar) dan pengembangan ekosistemnya perlu dibentuk organisasi unit eselon II yang khusus menangani pitalebar.
6. 2.Badan Layanan Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika sebagai eksekutor dari penyediaan infrastruktur TIK di daerah non komersial (USO) yang selama ini merupakan Unit Kerja Eselon III, perlu ditingkatkan kapasitasnya mengingat tanggung jawab dan luasnya lingkup pekerjaan. 3.4 Kerangka Kelembagaan
7. 1.Penguatan Kapasitas Kelembagaan
8. 2.Penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Komunikasi dan Informatika ! 49! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pada tahun 2015—2019 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitikberatkan kepada 4 (empat) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut: Sasaran Strategis/ IKS 2015 2016 2017 2018 2019 SS.1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan IKS.1 Jumlah pembangunan sarana/ Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia 20 Tugu Berkode Pos 50 tugu berkode pos Monev tugu berkod e pos Monev tugu berkod e pos Monev tugu berkod e pos IKS.2 Persentase (%) penyelesaian Redesain USO 100% (Penyele saian Regulasi terkait Redesai n USO) Monev Redesai n USO Monev Redesai n USO Monev Redesai n USO Monev Redesai n USO IKS.3 Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi (Tertinggal, Terluar & Terpencil) 125 BTS 125 BTS 125 BTS 125 BTS 125 BTS 4.2 Kerangka Pendanaan ! 58! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014—2019 dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahun 2014—2019 merupakan pelaksanaan rencana strategis pada masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014—2019. Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal sampai dengan tahun 2014 akan dikompensasi pada pelaksanaan rencana strategis tahun 2015—2019. Karena itu, penyusunan rencana strategis tahun 2015—2019 menjadi suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan rencana strategis menyebabkan sasaran rencana strategis tidak tercapai. Rencana strategis tahun 2015—2019 dilaksanakan dengan mengacu pada capaian strategis tahun 2010—2014 menyelaraskan visi dan misi Jalan Perubahan yang diusung pemerintahan saat ini melalui program prioritas Nawacita serta mengantisipasi kondisi dinamis lingkungan global. Rencana kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terdapat di rencana strategis tahun 2015—2019 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi prognosis agar jelas apakah setiap sasaran strategis sudah ada yang melaksanakannya atau belum. Target pencapaian Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja keras dan bersinergi agar semua target tersebut tercapai. Agar seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Untuk itu, dilakukan rapat kerja evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Kinerja (LKj). 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 2.2 Page'2 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 06 Indeks5Kepuasan5 Masyarakat5terhadap5 perijinan5Spektrum5 Frekuensi5Radio5,5 Sertifikasi5Operator5 Radio,5Sertifikasi5Alat5 Perangkat5 Telekomunikasi,5dan5 Pengujian5Alat5Perangkat5 Telekomunikasi 79 81 82 84 85 059 06 Indeks5Integritas5 pelayanan5publik5 perijinan5Spektrum5 Frekuensi5Radio5,5 Sertifikasi5Operator5 Radio,5Sertifikasi5Alat5 Perangkat5 Telekomunikasi,5dan5 Pengujian5Alat5Perangkat5 Telekomunikasi 8.5 8,6 8,7 8.8 8,9 Meningkatkan5daya5 saing5industri5 telekomunikasi5dalam5 negeri Persentase5(%)5 penetapan5dan5 implementasi5 Permenkominfo5tentang5 TKDN54G5LTE5 100%5(ditetapkan5PM5 Kominfo5tentang5TKDN5 4G5LTE) 100%5 (implementasi5 30%5subscriber,5 40%5Base5 Stasion) Percepatan5Pelayanan5 Perijinan5ISR5 Microwave5Link Persentase5(%)5 terselenggaranya5layanan5 M2M5untuk5Perijinan5ISR5 Microwave5Link5 100% Tersedianya5slot5orbit5 untuk5keperluan5 satelit5multifungsi Persentase5(%)5 terjaganya5 keberlangsungan5slot5 orbit5indonesia5yang5 sudah5ternotifikasi5di5ITU5 100% 100% 100% 100% 100% Tersedianya5radio5 nelayan5yang5standard5 dan5terjangkau 2.2 Page'3 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) Persentase5(%)5 tersedianya55 percontohan5perangkat5 radio5nelayan5untuk5Desa5 Nelayan5di5lokasi5 Prioritas5BNPP]KKP5 mengunakan5dana5USO5 100%5(505Lokasi) Persentase5(%)5 tersedianya5prototype5 Radio5Nelayan5yang5siap5 diproduksi5massal5dan5 layak5dipasarkan5dengan5 harga5terjangkau5dan5 memenuhi5standar5 maritim 100% 059 06 3052 Pelaksanaan5Layanan5 Pengujian5dan5 Kalibrasi5Perangkat5 Pos5dan5Informatika 447.8 059 06 3052 Meningkatnya5layanan5 pengujian5dan5 kalibrasi5perangkat5 pos,5telekomunikasi 447.8 059 06 3052 Persentase5(%)5layanan55 pengujian5perangkat5pos5 dan5telekomunikasi 85% 90% 90% 90% 90% 059 06 3052 Persentase5(%)5 kesesuaian5laboratorium5 pengujian5dan5kalibrasi5 dengan5persyaratan5 teknis5dan5standar5ITU 90% 90% 90% 90% 90% Persentase5(%)5jumlah5 hasil5kalibrasi5perangkat5 pos5dan5informatika 90% 90% 90% 90% 90% Layanan5administrasi5dan5 dukungan teknis 125Bulan5Layanan 125Bulan5 Layanan 125Bulan5 Layanan 125Bulan5 Layanan 125Bulan5 Layanan 059 06 3053 Pelaksanaan5 Monitoring,5Validasi5 dan5Penertiban5 Pemanfaatan5Sumber5 Daya5Pos dan5Informatika 917.6 2.2 Page'4 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 060 06 3053 Terwujudnya5 ketertiban5dan5 kepatuhan5 penggunaan5spektrum5 dan5perangkat5 informatika5sesuai5 peraturan5dan5 ketentuan5yang5 berlaku5melalui5 dukungan5 infrastruktur5SIMS5dan5 infrastruktur5 monitoring5yang5 memadai 917.6 061 06 3053 Persentase5(%)5 penggunaan5spektrum5 frekuensi5radio5yang5 mematuhi5regulasi5 90% 90% 90% 90% 90% Persentase5(%)55 penyelesaian5 penanganan5gangguan5di5 bidang5spektrum5 frekuensi5radio. 90% 90% 90% 90% 90% Layanan5administrasi5dan5 dukungan teknis 059 06 3054 Pelaksanaan5Layanan5 Pemanfaatan5 Spektrum5dan5Orbit5 Satelit 127.4 Terwujudunya5Efisiensi5 dan5Percepatan5 Perijinan5ISR,5 pencegahan5fraud5 dalam5perjinan5ISR5 (Program5M2M),5 peningkatan55 pendapatan5BNPP,5 yang5berart5i5 meningkatkan5sumber5 APBN Jumlah5regulasi/5 kebijakan5tentang5 percepatan5layanan5 perizinan5spektrum5 frekuensi5radio5(M2M) 100% ] ] ] ] 059 06 3054 Terwujudnya5 pelayanan5perizinan5 frekuensi55secara5 cepat,5tepat5dan5pasti5 sehingga5dapat55 memenuhi5ekspektasi5 masyarakat. 65.5 2.2 Page'5 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 06 3054 Persentase5(%)5kepuasan5 pelayanan5proses5 perizinan5frekuensi5radio 83% 85% 87% 90% 92% 059 06 3054 Persentase5(%)5 pelayanan5perizinan5 frekuensi5radio5yang5 tepat5waktu5 82% 85% 87% 90% 92% 059 06 3054 Terwujudnya5 pelayanan5sertifikasi5 operator5radio5secara5 cepat,5tepat5dan5pasti5 sehingga5dapat55 memenuhi5ekspektasi5 masyarakat. 42.8 059 06 3054 Persentase5(%)5kepuasan5 pelayanan55proses5 sertifikasi5operator5radio 83% 85% 87% 90% 92% 059 06 3054 Persentase5(%)5 pelayanan55jumlah5 operator5radio5yang5 bersertifikat5tepat5waktu 82% 85% 87% 90% 92% 059 06 3054 Optimalnya5 pengelolaan5dan5 peningkatan5BHP5 Frekuensi5Radio. 19.1 059 06 3054 Persentase5(%)5 pencapaian5target5PNBP 100% 100% 100% 100% 100% 059 06 3055 Pengendalian5 Pemanfaatan5Sumber5 daya5dan5Perangkat5 Pos5dan5Informatika 975.4 Terwujudnya5Efisiensi5 dan5Percepatan5 Perijinan5ISR,5 pencegahan5fraud5 dalam5perjinan5ISR5 (Program5M2M),5 peningkatan55 pendapatan5PNBP 975.4 059 06 3055 Persentase5(%)5 implementasi5dan5 operasional5infrastruktur5 dan5aplikasi5layanan5on5 line5SIMS 100%5(tersedianya5 layanan5M2M5dalam5 SIMS) 100%5 (tersedianya5 layanan5M2M5 dalam5SIMS) 100%5 (tersedianya5 layanan5M2M5 dalam5SIMS) 100%5 (tersedianya5 layanan5M2M5 dalam5SIMS) 100%5 (tersedianya5 layanan5M2M5 dalam5SIMS) 2.2 Page'6 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 06 3055 Terwujudnya5 ketertiban5dan5 kepatuhan5 penggunaan5spektrum5 dan5perangkat5 informatika5sesuai5 peraturan5dan5 ketentuan5yang5 berlaku5melalui5 dukungan5 infrastruktur5SIMS5dan5 infrastruktur5 monitoring5yang55 memadai. 0.0 059 06 3055 Persentase5(%)5 penanganan5gangguan5 penggunaan5spektrum5 frekuensi5radio 91% 92% 93% 94% 95% 059 06 3055 Persentase5(%)5 penegakan5hukum5 penggunaan5perangkat5 telekomunikasi5dan5 informatika 91% 92% 93% 94% 95% 059 06 3055 Persentase5(%)5 implementasi5dan5 operasional5infrastruktur5 Sistem5Monitoring5 Frekuensi5Radio5(SMFR) 80%5(lokasi5dengan5 gangguan5frekuensi5 tertinggi) 80%5(lokasi5 dengan5 gangguan5 frekuensi5 tertinggi) 81%5(lokasi5 dengan5 gangguan5 frekuensi5 tertinggi) 83%5(lokasi5 dengan5 gangguan5 frekuensi5 tertinggi) 85%5(lokasi5 dengan5 gangguan5 frekuensi5 tertinggi) 059 06 3056 Perencanaan5dan5 Rekayasa5Spektrum5 Frekuensi5Radio5dan5 Orbit5Satelit 122.1 059 06 3056 Tertatanya5spektrum5 frekuensi5sesuai5 dengan5kepentingan5 nasional5dan5 ketentuan5 internasional5dengan5 memperhatikan5 efisiensi5spektrum. 62.2 059 06 3056 Persentase5(%)5 tersedianya5regulasi5 tentang5penggunaan5 spektrum5secara5dinamis5 dan5fleksibel5(15PP5terkait5 Spektrum5Flexibility).5 20% 30% 50% 70% 100% 059 06 3056 Persentase5(%)5 ketersediaan5spektrum5 untuk5keperluan5televisi5 siaran5digital5terrestrial5 30% 50% 70% 100% 100% 2.2 Page'7 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 06 3056 Persentase5(%)5 ketersediaan5alokasi5 spektrum5frekuensi5radio5 dalam5rangka5migrasi5 teknologi5radio5 komunikasi5Dinas5 Maritim5dari5analog5ke5 digital5 20% 30% 50% 70% 100% 059 06 3056 Persentase5(%)5 ketersediaan5alokasi5 spektrum5frekuensi5radio5 dalam5rangka5 mendukung5tanggap5 darurat5kebencanaan5 atau5PPDR5(Public5 Protection5Disaster5 Relief) 20% 30% 50% 70% 100% 059 06 3056 Tersedianya5slot5orbit5 dan5pita5frekuensi5 untuk5keperluan5 satelit5multifungsi. 35.4 059 06 3056 Persentase5(%)5 terjaganya5 keberlangsungan5slot5 orbit5indonesia5yang5 sudah5ternotifikasi5di5ITU 100% 100% 100% 100% 100% 059 06 3056 Jumlah5notifikasi5 penggunaan5frekuensi5 radio 35 40 45 50 55 059 06 3056 Termanfaatkannya5 sumber5daya5frekuensi5 radio5secara5optimal5 dan5dinamis5untuk5 mendukung5program5 Cita5Caraka5 (Bandwidth5untuk5 rakyat51005MB5per5 kapita5per5bulan) 24.5 059 06 3056 Persentase5(%)5 pertambahan5spektrum5 frekuensi5sebesar53505 MHz5untuk5mobile5 broadband. 5,7%5(25x5105MHz) 30% 50% 70% 100% 059 06 3057 Penetapan5dan5 Pengembangan5 Standardisasi5 Perangkat5dan5 Layanan5Pos5dan5 Informatika 156.9 2.2 Page'8 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 06 3057 Tersedianya5standar5 alat5dan5perangkat5 informatika5yang5 mendukung5 kemandirian5teknologi5 nasional5di5bidang5 wireless5broadband5 yang5berorientasi5 lingkungan5(Green5 ICT) 156.9 059 06 3057 Jumlah5kebijakan5dan5 regulasi5standar5pos5dan5 informatika 105draft,515regulasi5 tentang5Penataan5 Registrasi5IME5untuk5 Perangkat5Seluler 105draft 105draft 105draft 105draft 059 06 3057 Persentase5(%)5sertifikasi5 alat5dan5perangkat5 telekomunikasi5yang5 diterbitkan 70% 72% 75% 78% 80% 059 06 3057 Jumlah5pra]proto5type5 dan5prototype5produk5 dalam5negeri5bidang5 informatika 45Prototype5 ]5Tersedianya5prototype5 radio5keselamatan5 nelayan5yang5disesuaikan5 dengan5kebutuhan5 nelayan ]5Tersedianya5radio5 keselamatan5nelayan5di5 505lokasi5prioritas5BNPP5 dan5KKP5 ]5Tersedianya5perangkat5 radio5keselamatan5 nelayan5berfitur5radio5 cuaca 45Prototype 55Judul5 Penelitian 45Prototype 45Prototype 059 06 3058 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Ditjen5 Sumber5Daya5dan5 Perangkat5Pos5dan5 Informatika 451.2 059 06 3058 Terselenggaranya5 dukungan5teknis5dan5 administratif5bagi5 pelaksanaan5reformasi5 birokrasi5di5lingkungan5 Ditjen5SDPPI 451.2 059 06 3058 Jumlah5rencana5kerja5dan5 anggaran5laporan5 evaluasi5dan5data 135dok 135dok 135dok 135dok 135dok 2.2 Page'9 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 06 3058 Laporan5pelaksanaan5 rumah5tangga5dan5 ketatausahaan5serta5 kepegawaian 335dok 335dok 335dok 335dok 335dok 059 06 3058 Jumlah5peraturan5 perundang]undangan5 dan5kerjasama 95dok 95dok 95dok 95dok 95dok 059 06 3058 Jumlah5laporan5 pelaksanaan5keuangan 95dok 95dok 95dok 95dok 95dok Jumlah5Bulan5Layanan5 administrasi dan5dukungan5teknis5 lainnya 059 07 PROGRAM5 PENYELENGGARAAN5 POS5DAN5 INFORMATIKA 18,993.7 059 07 Tersedianya5tanda5 batas5wilayah5 kedaulatan5RI5di5 daerah5perbatasan5 dan5pulau5terdepan 059 07 Jumlah5Pembangunan5 Sarana5/5Tugu5Berkode5 Pos5di5Wilayah5 Perbatasan5dan5Pulau5 Terdepan5di5Indonesia5 205Tugu5berkode5pos 505Tugu5 Berkode5pos5 (Target520195 dipercepat5ke5 20165) 059 07 Tersedianya5 infrastruktur5dan5 layanan5pos5yang5 merata5 059 07 Jumlah5KPCLPU5yang5 beroperasi5 2330 2335 2340 2345 2350 059 07 Terwujudnya5industri5 telekomunikasi5 Indonesia5yang5kuat5 dan5mampu5bersaing5 dengan5industri5digital5 global,5efisiensi5 industri,5peningkatan5 kualitas55layanan,5 keterjangkauan5harga5 layanan5broadband,5 mencegah5spam5dan5 fraud5layanan5 telekomunikasi5dan5 melindungi5publik5dari5 penggunaan5 perangkat5yang5tidak5 sesuai5ketentuan,5 serta5mencegah5 kerugian5keuangan5 negara 2.2 Page'10 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 Jumlah5dokumen5 regulasi5dan5kebijakan5 bidang5telekomunikasi5 45Dokumen5 Regulasi/kebijakan5: 1.5Regulasi55Konsolidasi5 dan5restrukturisasi5 industri5telekomunikasi5 terkait5: a.5Infrastruktur5sharing b.5Right5of5Way5 c.5Infrastruktur5Pasif5 d.5Open5Akses e.5Partnership5 (Kemitraan5Layanan) f.5Merger5Akuisisi5 konsolidasi5Spin5off g.5Perbaikan5tata5niaga5 jaringan5dan5jasa5 telekomunikasi; 2.5Kebijakan5roadmap5 industri5digital;5 3.5Regulasi5terkait5kartu5 perdana5dan5starter5kit;5 4.5Regulasi5terkait5 Registrasi55IMEI. 059 07 Terselesaikannya5 pembangunan5 Jaringan5tulang5 punggung5serat5optik5 nasional5(palapa5ring) 059 07 Jumlah5kab/kota5yang5 terhubung5Jaringan5 tulang5punggung5serat5 optik5nasional5(palapa5 ring)5 •5Persiapan5regulasi55 •5Dokumen5lelang5dan5 pelaksanaan5lelang55 •5Ground5breaking5 Pembangunan5Jaringan5 Tulang5Punggung5Serat5 Optik5Nasional5Palapa5 Ring5untuk5515Kab/kota5 tertinggal5 520%55 kabupaten/kota5 yang5belum5 tersedia5 backbone5 100%5 kabupaten/kota5 yang5belum5 tersedia5 backbone55 penyediaan5 backhaul520%5 dari5 kabupaten/kota5 yang5tersedia5 backbone penyediaan5 backhaul5100%5 dari5 kabupaten/kota5 yang5tersedia5 backbone 059 07 Terciptanya5efisiensi5 infrastruktur,5 terdistribusinya5 pendapatan5sektor5 telekomunikasi5ke5 daerah]daerah,5dan5 mendukung5 pengembangan55smart5 cities5 2.2 Page'11 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 Jumlah5Kab/Kota5yang5 memiliki5infrastruktur5 pasif5telekomunikasi5 melalui5supervisi5 Kemkominfo5 •5Terpilihnya5355Kab/Kota5 dari585kota/kab5hasil5 survey5pengembangan5 infrastruktur5pasif •5Detail5engineering5 design55infrastruktur5 pasif5di535kota/kab5yang5 terpilih •5Ground5breaking5 pembangunan5 infrastruktur5pasif5di535 kota5terpilih Pembangunan5 infrastruktur5 pasif5di525kota5 terpilih Pembangunan5 infrastruktur5 pasif5di515kota5 terpilih Pembangunan5 infrastruktur5 pasif5di515kota5 terpilih Pembangunan5 infrastruktur5 pasif5di515kota5 terpilih 059 07 Tersedianya5 infrastruktur5dan5 akses5layanan5akses5 informasi5di5wilayah5 non5komersial Persentase5(%)5 penyelesaian5dan5 implementasi5redesain5 USO 100%5: 1.5Ditetapkan5Permen5 Redesain5USO,5 2.5Terbangunnya5505 sistem5desa5broadband5 terpadu;5 Implementasi5 Permen5 Redesain5USO5 Implementasi5 Permen5 Redesain5USO Implementasi5 Permen5 Redesain5USO Implementasi5 Permen5 Redesain5USO 059 07 Jumlah5BTS5yang5 dibangun5didaerah5 blankspot5layanan5 telekomunikasi5 (tertinggal,5terluar5&5 terpencil)5 1255BTS 1255BTS 1255BTS 1255BTS 755BTS 059 07 Jumlah5penyediaan5akses5 broadband5internet5 8005Lokasi5(Sesuai5 prioritas:i5SD,5SMP,5SMA,5 Madrasah,5rusunawa,5 desa5nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 059 07 Penyediaan5pendukung5 (ekosistem5infrastruktur5 meliputi: ]5pengembangan5SDM5 dan5Literasi,55 ]Inkubator5Konten5Lokal55555555555555555555555555555555555555555555555555 ]5Revitalisasi5NIX5 ]5DNS5Nasional5 ]5Payment5Gateway5 Nasional 1.5Pengembangan5SDM5 dan5Literasi:555Lokasi 2.5Inkubator5Konten5 Lokal5:15Lokasi5 3.5Revitalisasi5NIX 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:5105 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:5155 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:55205 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi 3.5revitalisasi55 505%5NIX 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:55255 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi5 3.5revitalisasi5 1005%5NIX5yang5 telah5dibangun 2.2 Page'12 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 Peningkatan5 Jangkauan5siaran5 melalui5Revitalisasi5 infrastruktur5dan5 meningkatkan5kualitas5 siaran55Penyiaran5 Publik5serta5migrasi5 sistem5penyiaran5 televisi5analog5ke5 digital 059 07 Jumlah5lokasi5pemancar5 LPP5TVRI5yang5 direhabilitasi5 245lokasi 059 07 Jumlah5lokasi5fasilitas5 (Pemancar,5genset,5dll)5 LPP5RRI5yang5 direhabilitasi5diwilayah5 perbatasan5dan5pulau5 terluar5 115lokasi5(15lokasi5 pemancar5digital,5105 lokasi5pemancar5analog)5 059 07 Persentase5(%)5selesainya5 migrasi5sistem5penyiaran5 televisi5dari5analog5ke5 digital55 Penyusunan5Regulasi5TV5 Digital5 menjadi580%5 (sulawesi) menjadi590%5 (MALUKU555 +PAPUA+5 Bangka5 Belitong+5 Gorontalo) menjadi5100%5 (NATION5WIDE5 ANALOG5 SWITCH5OFF) 059 07 Tersedianya5rancangan5 RUU5Penyiaran5yang5 mengatur5terciptanya5 industri5penyiaran5 yang5sehat,5 tersedianya5 keberagaman5konten5 yang5sesuai5dengan5 karakter5bangsa,5 kepemilikan5dan5 digitalisasi5penyiaran 059 07 Jumlah5Daftar5Inventaris5 Masalah5(DIM)5Revisi5UU5 No.325Tahun520025 tentang5penyiaran5yang5 dibahas5 Pembahasan5Daftar5 Inventarisasi5Masalah5 (DIM)5Revisi5Undang5 Undang5Penyiaran5No.325 Tahun52002 059 07 Tersedianya5rancangan5 RUU5Radio5dan5Televisi5 RI5 059 07 Jumlah5Daftar5Inventaris5 Masalah5(DIM)5RUU5 Radio5Televisi5RI5yang5 dibahas55 Pembahasan5Daftar5 Inventarisasi5Masalah5 (DIM)5RUU5RTRI5 2.2 Page'13 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 Tersedianya5Nomor5 panggilan5tunggal5 darurat5nasional5 (single5public5 emergency5number) 059 07 Jumlah5Kab/Kota5yang5 melaksanakan5nomor5 panggilan5tunggal5 darurat5nasional5(single5 public5emergency5 number)555 Implementasi5di5105 (satu)5Kabupaten/Kota5 percontohan 4%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan5 Pemprov5DKI)5 12%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan545 Pemprov5Se]5 Jawa) 40%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan5105 Pemprov5se5 Sumatera)5 40%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan5105 Pemprov5se5 Sulawesi)5 059 07 Tersedianya5regulasi5di5 bidang5 penyelengaraan5Pos5 dan5informatika 059 07 RUU5Telekomunikasi 100% 1.5Penyusunan5Naskah5 Akademik5RUU5 Konvergensi5 2.5Penyusunan5Draft5 Awal5RUU5Konvergensi5 100% 1.5Pembahasan5 Antar5 Kementerian 2.5Harmonisai5 di5Kementerian5 Hukum5dan5 HAM 3.5Usulan5 Pendaftaran5 dalam5 Prolegnas5 Prioritas 100% Pembahasan5 RUU5dengan5 DPR5RI 059 07 RUU5Pos 100% 1.Penyusunan5Naskah5 Akademis5Revisi5UU5Pos 2.Penyusunan5Draft5awal5 Revisi5UU5Pos 100% Pembahasan5 antar5 kementerian5 draft5Revisi5UU5 Pos 100% Harmonisasi5 Draft5Revisi5UU5 Pos 100% 1.Pembahasan5 Draft5Revisi5UU5 Pos5dengan5 DPR5 059 07 RUU5revisi5UU5No.5325 Tahun520025tentang5 penyiaran 100% 1.5Penyusunan5Naskah5 Akademik5 2.5Penyusunan5Draft5RUU5 (versi5pemerintah)5dan5 pelaksanaan5Rapat5 dengan5DPR]RI 100% 1.5Pembahasan5 RUU5di5tingkat5 harmonisasi 059 07 3059 Pelaksanaan5 Pengamanan5Jaringan5 Internet 121.6 2.2 Page'14 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3059 Tersedianya5 perlindungan5 keamanan5kepada5 penyelenggara,5serta5 kualitas5dan5 keamanan5informasi5 kepada5pengguna5 layanan 121.6 059 07 3059 Jumlah5top5insiden5 pemantauan,5deteksi5dan5 peringatan5dini5insiden5 setiap5hari 305top5insiden 405top5insiden 505top5insiden 755top5insiden 1005top5insiden 059 07 3059 Jumlah5hari5respon5 terhadap5pengaduan5 insiden max525hari max525hari max525hari max525hari 15hari 059 07 3059 Jumlah5ISP/NAP/IX/titik5 strategis5lainnya5telah5 ditempatkan5perangkat5 deteksi5dengan5 availabilitas599%5dan5 terhubung5dengan5 sistem5pemantauan 50 55 60 65 70 059 07 3060 5Penyediaan5 Infrastruktur5&5 Layanan5 Telekomunikasi5&5 Penyiaran5 15,577.7 059 07 3060 Tersedianya5 pengembangan5 infrastruktur5dan5 layanan5 telekomunikasi,5 informatika5dan5 penyiaran5di5wilayah5 non5komersial 3,482.0 059 07 3060 Jumlah5BTS5yang5 dibangun5di5daerah5 blankspot5layanan5 telekomunikasi Pilot5Project5505BTS 75 BTS 100 BTS 150 BTS 200 BTS Jumlah5penyediaan5akses5 broadband5internet5 8005Lokasi5(Sesuai5 prioritas:i5SD,5SMP,5SMA,5 Madrasah,5rusunawa,5 desa5nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 2.2 Page'15 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3060 Jumlah5insfrastruktur5 penyiaran5didaerah5 perbatasan,5terpencil5 dan5pulau5terluar5(hibah) 105Lokasi 15 20 25 30 Jumlah5penyediaan5 perangkat pendukung5(hibah) 059 07 3060 Tersedianya5dukungan5 TIK5untuk5 mempercepat5 pengembangan5 ekosistem5dan5adopsi5 TIK5di5masyarakat 3,124.0 059 07 3060 Jumlah5rusunawa5yang5 terlayani5internet55 105Rusunawa 105Rusunawa 105Rusunawa 105Rusunawa 105Rusunawa 059 07 3060 Jumlah5lokasi5desa5 nelayan5dan5pertanian5 yang5terlayani5akses5 internet5 205lokasi 205lokasi 305lokasi 305lokasi 305lokasi 3060 Terciptanya5efisiensi5 infrastruktur5nasional,5 Terdistribusinya5 pendapatan5sektor5 telekomunikasi5ke5 daerah]daerah5dan5 Mendukung5 pengembangan5Smart5 Cities 059 07 3060 Jumlah5Ducting5&5Tower5 Bersama survey585kota5dan5pilot5 project535kota5(]5 Penetapan585kota,5lokasi5 pengembangan5 infrastruktur5pasif ]5Tersedianya5detail5 engineering5design5 infrastruktur5pasif ]5Groundbreaking5pilot5 project5pembangunan5 infrastruktur5pasif5di535 kota) 25kota5 15kota 15kota 15kota Penyediaan5Infrastruktur5 NIX %5Evaluasi5NIX5Eksisting 25NIX 25NIX 25NIX 25NIX 2.2 Page'16 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3060 Penyediaan5pendukung5 (ekosistem5infrastruktur5 meliputi: ]5pengembangan5SDM5 dan5Literasi,55 ]Inkubator5Konten5Lokal55555555555555555555555555555555555555555555555555 ]5Revitalisasi5NIX5 ]5DNS5Nasional5 ]5Payment5Gateway5 Nasional 1.5Pengembangan5SDM5 dan5Literasi:555Lokasi 2.5Inkubator5Konten5 Lokal5:15Lokasi5 3.5Revitalisasi5NIX 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:5105 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:5155 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:55205 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi 3.5revitalisasi55 505%5NIX 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:55255 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi5 3.5revitalisasi5 1005%5NIX5yang5 telah5dibangun Terpenuhinya5Layanan5 administrasi5dan5 dukungan5teknis5lainnya 059 07 3060 Tersedianya5jaringan5 internet5super5cepat 2,090.0 059 07 3060 Persentase5(%)55 terselesaikannya5 pembangunan5jaringan5 tulang5punggung5serat5 optik5nasional5 100%5persiapan5lelang5 dan5bisnis5model,5 feasibiity5study,5proses5 lelang5dan5 groundbreaking 520%55 kabupaten/kota5 yang5belum5 tersedia5 backbone5 100%5 kabupaten/kota5 yang5belum5 tersedia5 backbone55 penyediaan5 backhaul520%5 dari5 kabupaten/kota5 yang5tersedia5 backbone penyediaan5 backhaul5100%5 dari5 kabupaten/kota5 yang5tersedia5 backbone 059 07 3060 Terselesaikannnya5 kontrak55jasa5 penyediaan5 pemerataan5 pembangunan5sarana5 dan5prasarana5 informatika5yang5 menjadi5kewajiban5 BP3TI 2,881.7 059 07 3060 Persentase5(%)5 penyelesaian5kewajiban5 kontrak5layanan5jasa5 akses5internet5 40% 60% 80% 100% ] 059 07 3060 Tersedianya5satelit5 multifungsi 4,000.0 Persentase5(%)5 penyediaan5satelit5multi5 fungsi5 40%5 Penyediaan5 Satelit5dan5 sarana5dan5 prasarana5 60%5 Penyediaan5 Satelit5dan5 sarana5dan5 prasarana5 059 07 3061 Pengembangan5 Infrastruktur5&5 Layanan5 Telekomunikasi5&5 Penyiaran 1,809.4 059 07 3061 Terwujudnya5 kebijakan/regulasi5di5 bidang5telekomunikasi5 khusus 54.6 2.2 Page'17 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3061 Persentase5(%)5 penyusunan5materi5 kebijakan/regulasi5bidang5 telekomunikasi5khusus 100%5 (Permen5tentang5 redesain5USO) 100% 100% 100% 100% 059 07 3061 Tersedianya5 Infrastruktur5untuk5 menangani5 kebencanaan5&5 layanan5panggilan5 tunggal5untuk5gawat5 darurat5dan5 keselamatan5umum5 (emergency5call)5serta5 konektifitas5 infrastruktur5TIK5antar5 K/L5dan5Pemprov 294.0 059 07 3061 Persentase5(%)5integrasi5 sistem5informasi5 kebencanaan5dengan5 stakeholder5(BNPB,5 BMKG,5PU,5Vulkanologi) 100%5penyelesaian5 persiapan5integrasi5 sistem5informasi5 kebencanaan 25%5(integrasi5 jaringan5 dengan5BNPB) 25%5(integrasi5 jaringan5 dengan5BMKG) 25%5(integrasi55 jaringan5PU) 25%5(integrasi5 jaringan5 Vulkanologi) 059 07 3061 Persentase5(%)55 penyediaan5layanan5 panggilan5tunggal5untuk5 gawat5darurat5dan5 keselamatan5umum5 (emergency5call) 100%5(]5sosialisasi5 konsep5pelaksanaan5 nomor5panggilan5tunggal5 darurat5nasional ]5terlaksananya5uji5coba5 di5105Kab/kota5sebagai5 titik5percontohan) 4%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan5 Pemprov5DKI)5 12%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan545 Pemprov5Se]5 Jawa) 40%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan5105 Pemprov5se5 Sumatera)5 40%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan5105 Pemprov5se5 Sulawesi)5 059 07 3061 Persentase55(%)5 penyediaan55Government55 Network5(GN) 100%5penyelesaian5 Dokumen5 Kajian5tentang5 Penerapan5GN5di5 Indonesia 100%5 penyelesaian5 regulasi5 backbone5GN5 dalam5ragka5e] Government5 dan5Survey5 Lapangan 10%5 Implementasi5 penyediaan5 backbone5GN5di5 K/L5berdasar5 kebijakan/regul asi5GN 5%5 Implementasi5 penyediaan5 backboe5GN5di5 Pemerintah5 Provinsi5 berdasar5 kebijakan/regul asi5GN5 menjadi510%5 Implementasi5 penyediaan5 backboe5GN5di5 Pemerintah5 Provinsi5 berdasar5 kebijakan/regul asi5GN5 059 07 3061 Persentase55(%)5 penyediaan5Public5 Protection5and5Disaster5 Relief5(PPDR) 100%5penyelesaian5 Dokumen5 Kajian5tentang5 Penerapan5PPDR5di5 Indonesia 100%5 penyelesaian5 regulasi5PPDR5 dan5survey5 lapangan 20%5pilot5 project5PPDR5di5 Jawa5Tengah 20%5pilot5 project5PPDR5di5 Banten 20%5pilot5 project5PPDR5di5 Jawa5Barat 2.2 Page'18 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) Persentase5(%)55 persiapan5penyediaan5 satelit5Pemerintah 100%5penyelesaian5 Dokumen5 Kajian5tentang5 Penyediaan5Satelit5 Pemerintah5di5Indonesia 100%5 penyelesaian5 regulasi5satelit5 pemerintah 100%5 penyelesaian5 persiapan55 satelit5 pemerintah5 (SDM,5 kelembagaan,5 tender55satelit5 dan5sarana5dan5 prasarana5) 059 07 3061 Peningkatan5 jangkauan5siaran5 melalui5revitalisasi5 infrastruktur5dan5 meningkatkan5kualitas5 siaran55penyiaran5 publik5serta5migrasi5 sistem5penyiaran5 televisi5analog5ke5 digital 1,411.7 059 07 3061 Jumlah5lokasi5pemancar5 LPP5TVRI5yang5 direhabilitasi 245lokasi5(ITTS5Phase52) 365Lokasi5(ITTS5 Phase52) 305Lokasi5 Monitoring 305Lokasi5 Monitoring 059 07 3061 Jumlah5lokasi55 pembangunan/perbaikan5 shelter,5tower5serta5 sarana5&5prasarana5 pendukung5LPP5TVRI5di5di5 wilayah5perbatasan,5 terluar5dan5terpencil 245Lokasi 365Lokasi 25Lokasi 105Lokasi 105Lokasi 059 07 3061 Persentase5(%)5selesainya5 migrasi5sistem5penyiaran5 televisi5dari5analog5ke5 digital Sosialisasi5dan5kampanye5 kebijakan5dan5teknologi5 TV5Digital,5Regulasi5TV5 DVB]25ready) menjadi580%5 (sulawesi) menjadi590%5 (MALUKU555 +PAPUA+5 Bangka5 Belitong+5 Gorontalo) menjadi5100%5 (NATION5WIDE5 ANALOG5 SWITCH5OFF) 059 07 3061 Jumlah5lokasi5fasilitas5 (pemancar,5genset,5dll)5 LPP5RRI5yang5 direhabilitasi5di5wilayah5 perbatasan5dan5pulau5 terluar survey5lokasi5+ 15lokasi 45lokasi 45lokasi 55lokasi 55lokasi 059 07 3061 Terwujudnya5layanan5 bidang5telekomunikasi5 khusus5dan5layanan5 khusus5penyiaran 49.1 059 07 3061 Persentase5(%)5 penanganan5proses5 perizinan5bidang5 telekomunikasi5khusus5 dan5layanan5khusus5 penyiaran 100% 100% 100% 100% 100% 2.2 Page'19 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3062 Pengendalian5 Penyelenggaraan5Pos5 dan5Informatika 155.7 059 07 3062 Terkendalinya5 penyelenggaraan5pos,5 telekomunikasi5dan5 penyiaran5sesuai5 dengan5ketentuan55 peraturan5perundang] undangan5yang5 berlaku5 155.7 059 07 3062 Persentase5(%)5 pencapaian5target5PNBP5 dari5BHP5Telekomunikasi 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3062 Persentase5(%)5 kepatuhan5:55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 059 07 3062 a.5Penyelenggara5Pos 70% 75% 80% 85% 90% 059 07 3062 b.5Penyelenggara5 Jaringan5telekomunikasi55 70% 75% 80% 85% 90% 059 07 3062 c.5Penyelenggara5Jasa5 telekomunikasi55 70% 75% 80% 85% 90% 059 07 3062 d.5LPS5dan5LPB 70% 75% 80% 85% 90% 059 07 3062 Persentase5(%)5verifikasi5 TKDN5dalam5 peyelenggaraan5 telekomunikasi5sesuai5 amanat5regulasi 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3062 Persentase5(%)5capaian5 QoS5penyelenggara5 selular5 70% 75% 80% 85% 90% 059 07 3063 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 Penyelenggaraan5Pos 172.7 059 07 3063 Tersedianya5tools5 regulator5guna5 mendorong5industri5 pos5yang5berdaya5 saing5dan5ramah5 lingkungan5 65.3 059 07 3063 Persentase5(%)5revisi5 penyusunan5materi5 kebijakan5bidang5Pos5UU5 No.385Tahun520095 tentang5Pos 100% 1.Penyusunan5Naskah5 Akademis5Revisi5UU5Pos 2.Penyusunan5Draft5awal5 Revisi5UU5Pos 100% Pembahasan5 antar5 kementerian5 draft5Revisi5UU5 Pos 100% Harmonisasi5 Draft5Revisi5UU5 Pos 100% Pembahasan5 Draft5Revisi5UU5 Pos5dengan5 DPR5 059 07 3063 Persentase5(%)5 penyusunan5materi5 regulasi5pendukung5 bidang5Pos 60% 70% 70% 70% 70% 2.2 Page'20 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3063 Tersedianya5 infrastruktur5dan5 layanan5pos5yang5 merata5dan5terjangkau5 baik5komersial5 maupun5universal 77.7 059 07 3063 Jumlah5Tugu5Pos5yang5 dibangun5di5daerah5 perbatasan,5pulau5terluar 10 12 14 16 18 059 07 3063 Jumlah5KPCLPU5yang5 beroperasi5 2330 2335 2340 2345 2350 059 07 3063 Jumlah5tema5dan5 penerbitan5Prangko5 15 15 15 15 15 059 07 3063 Persentase5(%)5 pemanfaatan5dan5 pembinaan5Filateli5 ditingkat5:5555555555555555555555555555555555555555555555555 059 07 3063 a.5Propinsi 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3063 b.5Kota/Kab 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3063 Persentase5(%)5verifikasi5 pemantauan5terhadap5 layanan5pos,5pelaksanaan5 PSO,5tarif5LPK5dan5LPU5 100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan5 pelayanan5perijinan5 penyelenggaraan5Pos 29.7 059 07 3063 5Persentase5(%)5 penanganan5 permohonan5layanan5 perizinan5bidang5pos55 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3064 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 Penyelenggaraan5 Telekomunikasi 178.1 059 07 3064 Terciptanya5efisiensi5 industri5 telekomunikasi5dalam5 rangka5 pengembangan5 industri5digital5dan5 mewujudkan5industri5 telekomunikasi5yang5 berdaya5saing5dan5 ramah5lingkungan 124.1 2.2 Page'21 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3064 Persentase5(%)5 penyusunan5materi5 regulasi5dan5kebijakan55 bidang5Telekomunikasi 100%5(]5Tersedianya5 Regulasi5Konsolidasi5dan5 restrukturisasi5industri5 telco ]5Tersusunnya5Naskah5 akademis5 pengembangan5industri5 digital ]5tersedianya5Roadmap5 industri5digital ]5Kebijakan/5regulasi5tata5 cara5registrasi5dan5 aktivasi5serta5tata5niaga5 distribusi5kartu5perdana5 pra5bayar) ]5Regulasi5penataan5IMEI5 untuk5perangkat)5 100% 100% 100% 100% 059 07 3064 Peningkatan5 pelayanan5perijinan5 penyelenggaraan5 telekomunikasi 54.0 059 07 3064 Persentase5(%)5 penanganan5perizinan5 bidang5telekomunikasi 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3065 Pembinaan5dan5 pengembangan5 Penyelenggaraan5 Penyiaran 147.1 059 07 3065 Meningkatnya5 jangkauan5siaran5LPB55 jasa5penyiaran5Televisi5 dan5LPS5Jasa5 Penyiaran5Radio5dan5 Televisi5 21.0 059 07 3065 Persentase5(%)5 pembukaan5peluang5 usaha5bagi5LPB5dan5LPS5 untuk5melakukan5 ekspansi5jaringan5siaran5 untuk5menutup5blank5 spot 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3065 Meningkatnya5 pelayanan5perizinan5 penyelenggaraan5 penyiaran 107.2 059 07 3065 Persentase5(%)5 penanganan5 permohonan5perizinan5 penyiaran5radio5dan5 televisi Radio5:560% Televisi5:60% Radio5:565% Televisi5:65% Radio5:570% Televisi5:70% Radio5:575% Televisi5:75% Radio5:580% Televisi5:580% 059 07 3065 Terwujudnya5industri5 penyiaran55yang5 berdaya5saing5dan5 ramah5lingkungan 18.9 2.2 Page'22 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3065 Persentase5(%)5 penyusunan5materi5 regulasi5dan5kebijakan5di5 bidang5Penyiaran5 50%5(antara5lain:5 Kebijakan5dan5Reguasi5 Percepatan5Digital5 Switchover5 memanfaatkan5potensi5 BHP5Frekuensi5dan/atau5 dana5USO) 60% 75% 90% 100% 059 07 3066 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Ditjen5 Penyelenggaraan5Pos5 dan5Informatika 831.4 059 07 3066 Terwujudnya5Layanan5 Administrasi5dan5 dukungan5Teknis5 Lainnya 831.4 059 07 3066 Jumlah5dokumen5 rencana5kerja5dan5 anggaran5laporan5 evaluasi5dan5data 8 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 059 07 3066 Jumlah5dokumen5laporan5 pelaksanaan5anggaran 3 laporan5 3 laporan5 3 laporan5 3 laporan5 3 laporan5 059 07 3066 Persentase5(%)5 penanganan5 permasalahan5keuangan5 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3066 Jumlah5laporan5 pelaksanaan5keuangan 1 Dokumen5 1 Dokumen5 1 Dokumen5 1 Dokumen5 1 Dokumen5 059 07 3066 Jumlah5rancangan5 peraturan5perundang] undangan5dan5kerjasama5 serta5bantuan5hukum 100% 1.5Tersusunnya5dokumen5 peraturan5perundang] undangan 2.5Tersususnnya5 dokumen5naskah5Mou5 3.5Advokasi5dan5 pennanganan5masalah5 hukum5di5lingkungan5 Ditjen5PPI 100% 1.5Tersusunnya5 dokumen5 peraturan5 perundang] undangan 2.5Tersususnnya5 dokumen5 naskah5Mou5 3.5Advokasi5dan5 pennanganan5 masalah5hukum5 di5lingkungan5 Ditjen5PPI 100% 1.5Tersusunnya5 dokumen5 peraturan5 perundang] undangan 2.5Tersususnnya5 dokumen5 naskah5Mou5 3.5Advokasi5dan5 pennanganan5 masalah5hukum5 di5lingkungan5 Ditjen5PPI 100% 1.5Tersusunnya5 dokumen5 peraturan5 perundang] undangan 2.5Tersususnnya5 dokumen5 naskah5Mou5 3.5Advokasi5dan5 pennanganan5 masalah5hukum5 di5lingkungan5 Ditjen5PPI 100% 1.5Tersusunnya5 dokumen5 peraturan5 perundang] undangan 2.5Tersususnnya5 dokumen5 naskah5Mou5 3.5Advokasi5dan5 pennanganan5 masalah5hukum5 di5lingkungan5 Ditjen5PPI 059 07 3066 Dukungan5layanan5 perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3066 Jumlah5Laporan5 pelaksanaan5rumah5 tangga5dan5 ketatausahaan5serta5 kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 2.2 Page'23 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 PROGRAM5 PENGEMBANGAN5 APLIKASI INFORMATIKA 661.6 059 08 Tersedianya5layanan5 eGovernment5 terintegrasi5untuk510%5 kabupaten5dan5kota 059 08 Persentase5(%)5 penyelesaian5dokumen5 masterplan5e] Government5Nasional5 100% 059 08 Nilai5Index5e] Government5untuk510%5 kabupaten5dan5kota5 2,8 2.9 3 3.2 3.4 059 08 Jumlah5Peraturan5 Menteri5terkait5 Penyelenggaraan5 National5Chief5 Information5Officer5 (NCIO)5 1PM 059 08 Terselenggaranya5 pelayanan5publik5yang5 aman5handal5 terpercaya5dan5 bertanggung5jawab5 serta5transparan5dan5 akuntabel 059 08 Persentase5(%)5 peningkatan5pengguna5 domain5Indonesia5dari5 tahun5sebelumnya5(t]1)5 10% 10% 10% 10% 10% 059 08 Jumlah5penyelenggara5 jaringan5telekomunikasi5 yang5 mengimplementasikan5 DNS5nasional5 45Penyelenggara Seluruh5 Penyelenggara Seluruh5 Penyelenggara Seluruh5 Penyelenggara Seluruh5 Penyelenggara 059 08 Terselenggaranya5 pengamanan5sistem5 elektronik5untuk5 layanan5publik5 059 08 Jumlah5Peraturan5 Menteri5terkait5 keamanan5informasi5 (sistem5manajemen5 pengamanan5informasi5 dan5administrasi5 penyidikan5dan5 penindakan)5 25Peraturan5Menteri 2.2 Page'24 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 Jumlah5Instansi5 Penyelenggara5Sistem5 Elektronik5Layanan5Publik5 yang5mengikuti5 Pemeringkatan5Indeks5 Keamanan5Informasi5 605instansi 605instansi 605instansi 605instansi 605instansi 059 08 Terselenggaranya5 ekosistem5e] Commerce 059 08 Jumlah5laporan5 proliferasi5e]Commerce5 nasional 15Laporan 059 08 Jumlah5Peraturan5 Menteri5 (penyelenggaraan5 sertifikasi5elektronik5dan5 penyelenggaraan5 sertifikasi5keandalan)5 2PM 059 08 Meningkatnya5digital5 ekonomi5nasional5untuk5 menciptakan5lapangan5 kerja5dan5daya5saing5 bangsa5 Penyusunan5RPM 059 08 Ekosistem5industri5yang5 digital5yang5kompetitif5 5]105Years5Roadmap5e] Commerce5yang5diuji5 publik 059 08 Tersedianya5peraturan5 perundangan5bidang5 aplikasi5informatika 059 08 Persentase5(%)5 penyusunan5dan5 pembahasan5Rancangan5 UU5tentang5perubahan5 UU5ITE5 100% 059 08 Terpilihnya5pusat5 industri5berbasis5TIK5di5 Jawa]Bali,5Sumatra,5 Sulawesi 059 08 Jumlah5Pusat5Industri5 Berbasis5TIK5di5Jawa]Bali,5 Sumatera,5Sulawesi Dokumen5Kriteria5 Pemilihan555Pusat5 Industri5berbasis5TIK5 059 08 Tersedianya5arsitektur5 E]Gov5nasional 2.2 Page'25 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 Persentase5(%)55 penyelesaian5dokumen5 masterplan,5blueprint,5 dan5arsitektur5e] Government5Nasional 100%5(MP) 100%5 (Arsitektur) 100%5 (Blueprint) 50%5 (standarisasi) 100%5 (standarisasi) 059 08 Terselenggaranya5 Sistem5Elektronik5 secara5aman,5andal5 dan5bertanggung5 jawab 059 08 Jumlah5Penyelenggaran5 Sertifikasi5Elektronik5 (PSrE)5yang5beroperasi 5555555555555555555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 059 08 Menciptakan5agen5 perubahan5dalam5 pemanfaatan5TIK5 menuju55internet5 cerdas,5kreatif,5dan5 produktif55(INCAKAP)5 untuk5penguatan5 karakter5dan5budaya5 bangsa 059 08 Jumlah5agen5perubahan5 Internet5Cerdas5Kreatif55 Produktif5 5555555555555555555555555555555551,5005 55555555555555510,0005 55555555555555520,0005 55555555555555530,0005 55555555555555540,0005 Memproteksi5 kedaulatan5negara5dan5 kepentingan5sosial5&5 ekonomi5nasional5 dalam5era5Cyber Jumlah5regulasi5Cyber& Security Masterplan&National& Cyber&Security Implementasi5 penyelenggaraan5 Sertifikasi5Elektronik5 Induk5Nasional5(Root5 CA) Kebijakan5pengoperasian5 penyelenggaraan5 Sertifikasi5Elektronik5 Induk5Nasional5(Root5CA) Pengadaan5Sistem5 Sertifikasi5Elektronik5 Induk5Nasional5(Root5CA) Ujicoba5Sistem5Sertifikasi5 Elektronik5Induk5Nasional5 (Root5CA) 2.2 Page'26 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 3029 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 E]Bisnis 60.6 059 08 3029 Terselenggaranya5 pelayanan5publik5yang5 aman,5andal,5 terpercaya5dan5 bertanggung5jawab5 serta5transparan5dan5 akuntabel 21.8 059 08 3029 Jumlah5produk5peraturan5 perundang]undangan5di5 bidang5e]Business 2 2 2 2 2 059 08 3029 Persentase5(%)5 penerbitan5tanda5daftar5 penyelenggara5sistem5 elektronik,5 penyelenggara5sertifikasi5 elektronik,5 penyelenggara5sertifikasi5 keandalan,5dan5 penyelenggara5agen5 elektronik5terhadap5 pendaftaran5yang5masuk 90% 90% 90% 90% 90% 059 08 3029 Persentase5(%)55 penanganan55situs5 internet5bermuatan5 negatif5 70%5 (]5SOP5panel5penanganan5 situs5internet ]5Kepmen5tentang5forum5 penanganan5situs5 internet ]5 70% 80% 80% 80% 059 08 3029 Persentase5(%)5 peningkatan55pengguna5 domain5indonesia5dari5 tahun5sebelumnya5(t]1) 20% ]5Terbentuknya5Forum5 Komunikasi5Nama5 Domain5Indonesia ]5Tersedianya5dan5 terimplementasinya5 kebijakan5nama5domain5 Indonesia 20% 20% 20% 20% 059 08 3029 Meningkatnya5digital5 ekonomi5nasional5 untuk5menciptakan5 lapangan5kerja5dan5 daya5saing5bangsa5dan5 Mewujudkan5 ekosistem5industri5 digital5yang5kompetitif5 38.8 2.2 Page'27 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 3029 Persentase5(%)55 ketersediaan5data5 proliferasi5dan5 pemanfaatan5teknologi5e] business5di5Indonesia5 setiap5tahun 100%5(Data5Proliferasi) 100% 100% 100% 100% 059 08 3029 Jumlah5rekomendasi5di5 bidang5industri5dan5 ekonomi5digital5 (emerging5digital)5 535(Roadmap5e] commerce5nasional5 untuk5jangka5waktu55]105 Tahun)5 555555555555555555555555535 555555555555555555555555535 555555555555555555555555535 555555555555555555555555535 059 08 3029 Jumlah5komunitas5 UMKM5yang5 ditransformasi5menjadi5e] UMKM 5555555555555555555555555555555555555555585 555555555555555555555555585 555555555555555555555555585 555555555555555555555555585 8555555555555555555555555 059 08 3029 Jumlah5Puskomkreatif5 baru5dan5penguatan5 Puskomkreatif5yang5ada 515(Terselenggaranya5Uji5 kemampuan5dan5 kompetisi5Start]up)5 555555555555555555555555515 555555555555555555555555515 555555555555555555555555515 1555555555555555555555555 059 08 3030 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 E]Government 149.5 59 08 3030 Tersedianya5peraturan5 perundangan5dan5tata5 kelola5sistem5dan5 transaksi5elektronik5 dan5Penetapan5E]Gov5 nasional 19.9 59 08 3030 Persentase5(%)5dokumen5 Masterplan,5Blueprint5&5 Arsitektur5e]Government5 Nasional5 30%5(MP) 50%5 (Arsitektur) 75%5(Blueprint) 90%5 (Standarisasi) 100%5 (Standarisasi) 59 08 3030 Jumlah5produk5 regulasi/kebijakan5di5 bidang5e]Government5 (Kelembagaan,5SDM,5 Infrastruktur,5Aplikasi5 Tata5Kelola)5Note:5 Include:5NCIO 5555555555555555555555555555555555555555515 555555555555555555555555535 555555555555555555555555535 555555555555555555555555535 555555555555555555555555535 59 08 3030 Tersedianya5layanan5 eGovernment5yang5 terintegrasi5untuk510%5 kabupaten5dan5kota5 dengan5Index5 eGovernment5 mencapai53,45(skala5 4.0);5 129.6 2.2 Page'28 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 59 08 3030 Indeks5PeGI53,45bagi5 Lembaga5 Negara/Pemerintah5yang5 memberikan5Layanan5 Publik5daring5(dalam5 jaringan)5pada5tahun5 2019 2.8 2.9 3,0 3.2 3.4 59 08 3030 Persentase5(%)5integrasi5 layanan5eGovernment5 pada5skala5G2G,5G2B,5 G2C,5G2E5dan5E2E5dan5 terstandarisasi5nasional 15% 30% 50% 75% 90% 59 08 3030 Persentase5(%)5instansi5 yang5memanfaatkan5 infrastruktur5dan5 teknologi5eGovernment5 yang5terkonsolidasi,5 terintegrasi,5aman5dan5 berkualitas5untuk5 kepentingan5 penyelenggaraan5 pemerintahan5berbasis5 TIK5nasional 10% 20% 50% 75% 100% 059 08 3031 Pembinaan,5 Pengembangan5dan5 Kemitraan5Industri5 Informatika 156.9 059 08 3031 Terwujudnya5 ekosistem5industri5TIK5 yang5berorientasi5 lingkungan5(green5IT)5 156.9 059 08 3031 Jumlah5peraturan5 perundang]undangan55 dan5tata5kelola5 pemberdayaan5industri5 TIK 525(termasuk5Permen5 tentang5Indonesia5Game5 Rating5System5(IGRS))5 555555555555555555555555515 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 059 08 3031 Jumlah5Pusat5Industri5 Berbasis5TIK5di5Jawa]Bali,5 Sumatera,5Sulawesi Dokumen5Kriteria5 Pemilihan555Pusat5 Industri5berbasis5TIK5 15Pusat5Industri5 TIK5155 15Pusat5Industri55 TIK525&535dan5 maintenance/o perasional5 Pusat5Industri5 TIK51 15Pusat5Industri55 TIK545dan5 maintenance/o perasional5 Pusat5Industri5 TIK51,52,53 15Pusat5Industri55 TIK555dan5 maintenance/o perasional5 Pusat5Industri5 TIK51,52,53,54 059 08 3031 Persentase5(%)5 penyusunan5blueprint5 dan5peta5ekosistem5 industri5berbasis5TIK5 indonesia 25% 50% 100% 059 08 3031 Jumlah5inkubator5bisnis5 TIK5dan5startup5digital5 yang5menjadi5bisnis5 berkelanjutan 15startup 15startup 15inkubator55 dan525startup 15inkubator5dan5 25startup 15inkubator5dan5 25startup 2.2 Page'29 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 3031 Jumlah5kegiatan5 pemanfaatan,5promosi5 dan5fasilitasi5produk5dan5 jasa5TIK5 3 8 9 9 8 059 08 3032 Pembinaan5dan5 Pengembangan5TIK5 Untuk5Pemberdayaan5 Masyarakat 83.8 059 08 3032 Tersedianya5dukungan5 TIK5untuk5 percontohan5proyek5 rusunawa5serta55 dukungan5TIK5untuk5 desa5nelayan5dan5 pertanian 24.0 059 08 3032 Jumlah5prototipe5aplikasi5 untuk5pengelolaan5 rusunawa 1 1 1 1 1 059 08 3032 Jumlah5pendampingan5 untuk5penguatan5 masyarakat5dalam5 bentuk5edukasi5dan5 pendayagunaan5sistem5 aplikasi5Rusunawa 5 10 10 10 10 059 08 3032 Jumlah5prototype5 pangkalan5akses5 masyarakat55yang5 memberdayakan5Sistem5 Informasi5Desa5atau5 Sistem5Informasi5 Rusunawa 5 10 10 10 10 059 08 3032 Jumlah5desa5yang5 memberdayakan5sistem5 informasi5Desa5yang5 melibatkan5seluruh5 pemangku5kepentingan5 desa5yang5bersifat5One5 Stop5Services5berbasis5 open5source5 10005 (]5Tersedianya5aplikasi5 SIDEKA5dengan5fitur5 profil5desa,5data5 kependudukan,5dan5tata5 kesehatan ]5Terimplementasikannya5 aplikasi5SIDEKA5di510005 desa) 12 12 12 12 2.2 Page'30 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 3032 Meningkatnya5 kemampuan5TIK5 masyarakat5melalui5 internet5cerdas,5 kreatif,5dan5produktif55 (INCAKAP)5dengan5 dukungan5relawan5TIK5 yang5memperhatikan5 masyarakat5 berkebutuhan5khusus5 (difabel),5pemuda5dan5 responsif5gender 59.8 059 08 3032 Jumlah5provinsi,5 kabupaten5dan5kota5yang5 telah5dibentuk5Relawan5 TIK 5555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555565 555555555555555555555555565 555555555555555555555555565 555555555555555555555555565 059 08 3032 Jumlah5penguatan5dan5 pembuatan5purwarupa5 fasilitas5umum5untuk5 Internet5Boat5CAP5dan5M] CAP 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 059 08 3032 Jumlah5agen5perubahan5 Internet5Cerdas5Kreatif55 Produktif5 5555555555555555555555555555555551,5005 555555555555555555555005 555555555555555555555005 555555555555555555555005 555555555555555555555005 059 08 3032 Jumlah5konten/situs/blog5 audio5dan5video5yang5 tercipta5hasil5dari5 pemberdayaan5 informatika 100555555555555555555555555555555555555 1105555555555555555555 1205555555555555555555 1305555555555555555555 1405555555555555555555 059 08 3032 Jumlah5karya5anak5 bangsa5berupa5aplikasi5 dan5konten5di5ajang5 kompetisi5TIK5skala5 nasional5(INAICTA)5dan5 internasional5 800555555555555555555555555555555555555 8505555555555555555555 9005555555555555555555 9505555555555555555555 1,0005555555555555555 059 08 3032 Jumlah5masyarakat5yang5 mengikuti5peningkatan5 pemberdayaan5TIK5bagi5 responsif5gender,5 pemuda,5dan5masyarakat5 berkebutuhan5khusus5 (difabel) 55555555555555555555555555555555555556005 555555555555555555555005 555555555555555555555005 555555555555555555555005 555555555555555555555005 059 08 3032 Jumlah5peraturan5 perundangan5di5bidang5 Pemberdayaan5 Informatika 1 1 1 1 1 059 08 3033 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 Sistem5Keamanan5 Informasi 128.9 2.2 Page'31 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 3033 Terselenggaranya5 Sistem5Elektronik5 secara5aman,5andal5 dan5bertanggung5 jawab 128.9 059 08 3033 Jumlah5layanan5publik5 yang5memanfaatkan5 tandatangan5digital 0 5 5 10 10 059 08 3033 Jumlah5 kebijakan/regulasi5 Keamanan5Informasi5 yang5disusun5 85 (Permen5SMPI5dan5Adm5 Dikdak,5Permen5PSrE,5 Permen5LSK,5Permen5 PSrE5induk,5Permen5PSrE5 berinduk,5DNS5Nasional,5 Masterplan&National& Cyber&Security)5 3 3 3 3 059 08 3033 Jumlah5Instansi5 Penyelenggara5Sistem5 Elektronik5Layanan5Publik5 yang5mengikuti5 Pemeringkatan5Indeks5 Keamanan5Informasi5 60 60 60 60 60 059 08 3033 Jumlah5PSrE5yang5 beroperasi 2 2 2 2 2 059 08 3033 Jumlah5Tim5Penanganan5 Insiden5yang5terbentuk 1 1 1 1 1 059 08 3033 Jumlah5kasus5yang5 terselesaikan 7 7 7 7 7 059 08 3034 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Direktorat5 Jenderal5Aplikasi Informatika 82.0 059 08 3034 Tersedianya5peraturan5 perundangan5bidang5 aplikasi5informatika 82.0 059 08 3034 Persentase5(%)5 penyusunan5dan5 pembahasan5Rancangan5 UU5tentang5perubahan5 UU5ITE5 50% 75% 100% 059 08 3034 Persentase5(%)5 penyusunan5dan5 pembahasan5RUU5 tentang5Tata5Cara5 Intersepsi 20% 40% 60% 80% 100% 059 08 3034 Persentase5(%)5 penyusunan5RPP5PDES5 50% 100% 059 08 3034 Jumlah5Peraturan5 Menteri 2 1 1 2.2 Page'32 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 3034 Jumlah5rencana5kerja5dan5 anggaran,5laporan5 evaluasi5program5kerja5 dan5anggaran,5laporan5 evaluasi5program5kerja,5 serta5sarana5dan5 prasarana;5Jumlah5 peraturan5perundang] undangan5yang5 diselesaikan,5penelaahan5 hukum,5pelaksanaan5 sosialisasi5peraturan5 perundang]undangan;5 jumlah5laporan5tahunan,5 keuangan5yang5sesuai5 SAI,5monitoring5dan5 evaluasi5pelaksanaan5 rencana5kerja;5Jumlah5 sarana5dan5prasarana5 perkantoran;5SDM;5 termasuk5belanja5 pegawai 059 04 PROGRAM5 PENELITIAN5DAN5 PENGEMBANGAN5 KOMUNIKASI5DAN5 INFORMATIKA5 821.9 059 04 Meningkatnya5jumlah5 kebijakan5yang5 berbasis5penelitian 059 04 Jumlah5rekomendasi5 kebijakan5berbasis5 penelitian5dan/kajian5 terkait55broadband,5 internet,5digitalisasi5dan5 lain]lain5 30%5(dari5205penelitian/5 kajian) 30% 30% 30% 30% 059 04 Jumlah5model5 pengembangan5bidang5 komunikasi5dan5 informatika 0 2 2 2 2 Jumlah5kajian5opini5&5 kebutuhan5informasi5 masyarakat5di5daerah 8 8 8 8 8 059 04 Meningkatnya5 keahlian5dan5 kompetensi5SDM5 bidang5komunikasi5 dan informatika 2.2 Page'33 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek5TIK,5ToT5 Pengelola5TIK,5dan5 Budaya5Dokumentasi5 bagi5aparatur5 pemerintah 1750 1650 1950 2050 2150 059 04 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek,5dan5ToT5SKKNI5 bagi5angkatan5kerja5 muda 7575 1250 1450 1450 1450 059 04 Jumlah5penerima5 beasiswa5S2/S35bidang5 komunikasi5dan5 informatika5dalam5dan5 luar5negeri 225 230 250 300 325 059 04 Jumlah5mahasiswa5 STMM 1813 1979 2179 2379 2579 059 04 Jumlah5Rancangan5 Regulasi5SKKNI5Bidang5 Kominfo 4 4 4 4 4 059 04 Akselerasi5 peningkatan5literasi5 nasional 059 04 Jumlah5peserta5bimtek5 literasi5bagi5kalangan5 wanita,5anak]anak,5dan5 disabilitas 2500 4100 5100 6100 7100 059 04 3035 Penelitian5dan5 Pengembangan5 Komunikasi5dan5 Informatika5dan5 Pengembangan5 Sumber5Daya5 Manusia5Komunikasi5 dan5Informatika,525 Lokasi5BBPPKI5 64.3 059 04 3035 Tersedianya5kajian5dan5 model5pembangunan5 sebagai5masukan5bagi5 penyusunan5kebijakan5 dan5regulasi5 35.6 059 04 3035 Jumlah5kajian/penelitian5 yang5menjadi5bahan5 kebijakan 4 4 4 4 4 059 04 3035 Jumlah5model5 pengembangan5bidang5 komunikasi5dan5 informatika 1 2 2 2 2 2.2 Page'34 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 3035 Jumlah5kajian5opini5&5 kebutuhan5informasi5 masyarakat5di5daerah5 2 2 2 2 2 059 04 3035 Peningkatan5keahlian5 dan5kompetensi5SDM5 bidang5komunikasi5 dan5informatika 28.7 059 04 3035 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek5TIK,5ToT5 Pengelola5TIK,5dan5 Budaya5Dokumentasi5 bagi5aparatur5 pemerintah 250 400 500 600 700 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan, bimtek,5dan5ToT5SKKNI5 bagi5angkatan kerja5muda 1570 0 0 0 0 Meningkatnya5kualitas5 kelembagaan5litbang Jumlah5jurnal5yang5 terakreditasi/terpelihara5 status5akreditasinya 2 2 2 2 2 Jumlah5pranata5litbang5 yang5terakreditasi/5 terpelihara5status5 akreditasinya 2 2 2 2 2 059 04 3036 Penelitian5dan5 Pengembangan5 Komunikasi5dan5 Informatika5dan5 Pengembangan5 Sumber5Daya5 Manusia5Komunikasi5 dan5Informatika,565 Lokasi5BPPKI5 60.1 059 04 3036 Tersedianya5kajian5dan5 model5pembangunan5 sebagai5masukan5bagi5 penyusunan5kebijakan5 dan5regulasi5 53.6 059 04 3036 Jumlah5kajian/penelitian5 yang5menjadi5bahan5 kebijakan 12 12 12 12 12 2.2 Page'35 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 3036 Jumlah5model5 pengembangan5bidang5 komunikasi5dan5 informatika 3 6 6 6 6 059 04 3036 Jumlah5kajian5opini5&5 kebutuhan5informasi5 masyarakat5di5daerah 4 6 6 6 6 059 04 3036 Meningkatnya5Literasi5 TIK5Nasional 6.5 059 04 3036 Jumlah5peserta5bimtek5 literasi5TIK5bagi5kalangan5 wanita,5anak]anak,5dan5 disabilitas 0 350 400 500 600 Meningkatnya5kualitas5 kelembagaan5litbang Jumlah5jurnal5yang5 terakreditasi/terpelihara5 status5akreditasinya 6 6 6 6 6 Jumlah5pranata5litbang5 yang5terakreditasi/5 terpelihara5status5 akreditasinya 1 2 6 6 6 059 04 3037 Penyelenggaraan5Tri5 Dharma5Perguruan5 Tinggi5di5STMM5 Yogyakarta 181.7 059 04 3037 Terselenggaranya5 pendidikan5Diploma] IV,5Strata]1,5dan5 Pendidikan5Pelatihan5 Teknis 181.7 059 04 3037 Jumlah5Mahasiswa 1813 1979 2179 2379 2579 059 04 3037 Jumlah5Laporan5 Penelitian5 15 30 45 60 75 059 04 3037 Jumlah5Kegiatan55 Pengabdian5Kepada5 Masyarakat 706 12 18 24 30 059 04 3037 Jumlah5Laporan5 Pengembangan5Layanan5 Tri5Dharma5Perguruan5 Tinggi 19 21 23 25 27 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan, bimtek,5dan5ToT5SKKNI5 bagi5angkatan kerja5muda 2.2 Page'36 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 3039 Penelitian5dan5 Pengembangan5 Literasi5dan5Profesi,5 serta5Pengembangan5 SDM5Komunikasi5dan5 Informatika 288.9 059 04 3039 Tersedianya5Kajian5 bagi5formulasi5 kebijakan5bidang5 Literasi5Profesi 9.0 059 04 3039 Jumlah5kajian/penelitian5 yang5menjadi5bahan5 kebijakan 5 4 4 4 4 059 04 3039 Peningkatan5keahlian5 dan5kompetensi5SDM5 bidang5komunikasi5 dan5informatika 274.3 059 04 3039 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek5TIK,5ToT5 Pengelola5TIK,5dan5 Budaya5Dokumentasi5 bagi5aparatur5 pemerintah 1000 750 750 750 750 059 04 3039 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek,5dan5ToT5SKKNI5 bagi5angkatan5kerja5 muda 3,070 750 750 750 750 059 04 3039 Jumlah5penerima5 beasiswa5S2/S35bidang5 komunikasi5dan5 informatika5dalam5dan5 luar5negeri 225 230 250 300 325 059 04 3039 Jumlah5regulasi5SKKNI5 Bidang5Kominfo 4 4 4 4 4 059 04 3039 Meningkatnya5Literasi5 TIK5Nasional 5.6 059 04 3039 Jumlah5peserta5bimtek5 literasi5bagi5kalangan5 wanita,5anak]anak,5dan5 disabilitas 500 500 500 500 500 059 04 3038 Penelitian5dan5 Pengembangan5 Aplikasi5Informatika,5 Informasi5dan5 Komunikasi5Publik 23.1 059 04 3038 Tersedianya5Kajian5 bagi5formulasi5 kebijakan5bidang5 APTIKA5IKP 23.1 2.2 Page'37 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 3038 Jumlah5kajian/penelitian5 yang5menjadi5bahan5 kebijakan 5 4 4 4 4 059 04 3038 Jumlah5model5 pengembangan5bidang5 komunikasi5dan5 informatika 0 1 1 1 1 Meningkatnya5kualitas5 kelembagaan5litbang Jumlah5jurnal5yang5 terakreditasi/terpelihara5 status5akreditasinya 1 1 1 1 1 Jumlah5pranata5litbang5 yang5terakreditasi/5 terpelihara5status5 akreditasinya 0 1 1 1 1 059 04 3040 Penelitian5dan5 Pengembangan5 Penyelenggaraan5Pos5 dan5Informatika 31.6 059 04 3040 Tersedianya5Kajian5 bagi5formulasi5 kebijakan5bidang5PPI 31.6 059 04 3040 Jumlah5kajian/penelitian5 yang5menjadi5bahan5 kebijakan 5 4 4 4 4 059 04 3040 Jumlah5model5 pengembangan5bidang5 komunikasi5dan5 informatika 0 1 1 1 1 Meningkatnya5kualitas5 kelembagaan5litbang Jumlah5jurnal5yang5 terakreditasi/terpelihara5 status5akreditasinya 1 1 1 1 1 Jumlah5pranata5litbang5 yang5terakreditasi/5 terpelihara5status5 akreditasinya 0 1 1 1 1 059 04 3041 Penelitian5dan5 Pengembangan5 Sumber5Daya5dan5 Perangkat5Pos5dan5 Informatika 31.8 2.2 Page'38 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 3041 Tersedianya5Kajian5 bagi5formulasi5 kebijakan5bidang5 SDPPI 31.8 059 04 3041 Jumlah5kajian/penelitian5 yang5menjadi5bahan5 kebijakan 5 4 4 4 4 059 04 3041 Jumlah5model5 pengembangan5bidang5 komunikasi5dan5 informatika 0 1 1 1 1 Meningkatnya5kualitas5 kelembagaan5litbang Jumlah5jurnal5yang5 terakreditasi/terpelihara5 status5akreditasinya 1 1 1 1 1 Jumlah5pranata5litbang5 yang5terakreditasi/5 terpelihara5status5 akreditasinya 1 1 1 1 1 059 04 3043 Pelatihan5dan5 Pengembangan5 Teknologi5Informasi5 dan5Komunikasi 73.2 059 04 3043 Meningkatkan5 keahlian5dan5 komptensi5SDM5 bidang5Komunikasi5 dan5Infomatika 45.5 059 04 3043 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek5TIK,5dan5ToT5 SKKNI5bagi5angkatan5 kerja5muda 2285 500 700 700 700 059 04 3043 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek5TIK,5ToT5 Pengelola5TIK,5dan5 Budaya5Dokumentasi5 bagi5aparatur5 pemerintah 500 500 700 700 700 059 04 3043 Meningkatnya5Literasi5 TIK5Nasional 27.7 059 04 3043 Jumlah5peserta5bimtek5 literasi5bagi5kalangan5 wanita,5anak]anak,5dan5 disabilitas 2000 3250 4200 5100 5900 2.2 Page'39 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 3042 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 lainnya5Badan5Litbang5 SDM 67.2 059 04 3042 Terselenggaranya5 dukungan5manajemen55 dan5dukungan5teknis5 lainnya5di5lingkungan5 Badan5Litbang5SDM 12 12 12 12 12 67.2 Jumlah5Dokumen5 Perencanaan,5 Penganggaran,5 Pengendalian,5 Monitoring5,5Evaluasi5dan5 Kerjasama 9 9 9 9 9 Jumlah5Dokumen5 Akuntansi/Laporan5 Keuangan5dan5 perbendaharaan 6 6 6 6 6 Jumlah5Dokumen5 Layanan5 Kerumahtanggaan,5 Ketatausahaan,5dan5 Pengelolaan5Aset5BMN 6 6 6 6 6 Jumlah5Dokumen5 Manajemen5 Kepegawaian,5Repormasi5 Birokrasi5dan5Organisasi5 Tata5Laksana 9 9 9 9 9 059 09 PROGRAM5 PENGEMBANGAN5 INFORMASI5DAN5 KOMUNIKASI5PUBLIK 775.5 059 09 Meningkatnya5 Penyebaran,5 Pemerataan,5dan5 Pemanfaatan5 Informasi5Publik555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 5 059 09 Jumlah5Regulasi5dasar5 untuk5penyebaran5dan5 pemerataan5informasi5 publik 6 5 5 5 6 059 09 Jumlah5Lembaga5Sosial5 yang5Menerima5Konten5 Informasi 100 200 300 400 500 059 09 Persentase5(%)5Pemda5 yang5menyebarkan5 konten5informasi5publik5 sesuai5regulasi5 penyebaran5informasi 60% 70% 80% 90% 100% 2.2 Page'40 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 Persentase5(%)5tingkat5 pertumbuhan5industri5 konten5berbasis5edukasi 15% 10% 10% 10% 10% 059 09 Persentase5(%)5 masyarakat5daerah5yang5 melek5informasi5 20% 30% 40% 50% 60% 059 09 Meningkatnya5akses5 masyarakat5terhadap5 informasi5publik 059 09 Persentase5(%)5Akses5 Masyarakat5Terhadap5 Media5Publik 70% 90% 90% 90% 90% 059 09 Persentase5(%)5 Kerjasama5dan5 Kemitraan5yang5efektif5 dalam5rangka5 penyebaran5informasi5 publik 40% 50% 60% 70% 80% 059 09 Persentase5(%)5SDM5 Pranata5Humas5yang55 bersertifikasi/sesuai5 standar5 20% 30% 40% 50% 60% Meningkatnya5 partisipasi5publik5dan5 citra5positif5 pemerintah Jumlah5regulasi5terkait5 implementasi5GPR 55regulasi Indeks5Keterbukaan5 Informasi5Publik5oleh5 K/L/D 50% Indeks5kepercayaan5 publik5terhadap5 kebijakan5pemerintah 50% Tersebarnya5Informasi5 Publik5Terkait5 Kampanye5Revolusi5 Mental Jumlah5kebijakan5terkait5 diseminasi5Kampanye5 Nasional5Revolusi5Mental5 di512005kecamatan 25kebijakan5 Persentase5(%)5 penyampaian5pesan5 Kampanye5Nasional5 Revolusi5Mental5kepada5 masyarakat5di512005 kecamatan 90% 2.2 Page'41 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) Persentase5(%)5lembaga5 penyiaran5publik5yang5 menyediakan5slot5untuk5 tayangan5Kampanye5 Revolusi5Mental 90% Jumlah5Dokumen5 Kerjasama5kelembagaan 325Dok Jumlah5konten5informasi5 startegis5berdasarkan5 Fokus5Pembangunan5 Indonesia5di512005 Kecamatan 305Jenis Prosentase5(%)5 penyebaran5informasi5 kepada5K/L/D,5ormas5dan5 Media ? Tersusunnya5Strakom,5 produksi5konten5 diseminasi5 berdasarkan5Fokus5 pembangunan5 Indonesia5di5Lembaga5 Penyiaran Jumlah5materi5kebijakan5 publik 125materi Pelaksanaan5GPR 75K/L/Prov/Kab/Kot 059 09 3044 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 Kebijakan5Komunikasi5 Nasional 92.4 059 09 3044 Terselenggaranya5 Pengembangan5 Kebijakan5Komunikasi5 Nasional 29.5 059 09 3044 Jumlah5kebijakan5dan5 standarisasi5di5bidang5 komunikasi5dan5informasi5 publik 75kebijakan5(Peta5jejaring5 komunikasi,535regulasi5 tentang5GPR) 75kebijakan5 75kebijakan5 75kebijakan5 75kebijakan5 059 09 3044 Terselenggaranya5 Pembinaan5SDM5 untuk5Pelaksanaan5 Kebijakan5Komunikasi5 Nasional 25.3 059 09 3044 Jumlah5SDM5Pranata5 Humas5yang5meningkat5 Kompetensi5dan5 kualitasnya 2005orang 5005orang 7005orang 8005orang 10005orang 2.2 Page'42 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3044 Jumlah5SDM5Pengelola5 Informasi5dan5 Dokumentasi5di5Badan5 Publik5Negara5yang5 meningkat5 kemampuannya5dalam5 implementasi5UU5KIP5 2505orang 2505orang 2505orang 2505orang 2505orang 059 09 3044 Terselenggaranya5 Pembinaan5 Kelembagaan5dan5 Pemberdayaan5 Masyarakat5untuk5 meningkatkan5 Partisipasi5Publik5 dalam5Pengambilan5 kebijakan5 36.5 059 09 3044 Jumlah5SKPD5Provinsi5 yang5meningkat5kualitas5 tata5kelolanya5di5bidang5 informasi5dan5komunikasi5 publik 1025SKPD5provinsi 1505SKPD5 provinsi 1505SKPD5 provinsi 1505SKPD5 provinsi 1505SKPD5 provinsi 059 09 3044 Jumlah5masyarakat5yang5 meningkat5 pemahamannya5tentang5 UU5KIP5 2000 3500 3500 3500 3500 059 09 3044 Tersusunnya5Keppres5 tentang5kewajiban5 Lembaga5Penyiaran5 untuk5menyediakan5 durasi5kampanye5 revolusi5mental5dan5 restorasi5sosial5melalui5 PSA5 1.0 Keppres5tentang5 kewajiban5Lembaga5 Penyiaran5untuk5 menyediakan5durasi5 kampanye5revolusi5 mental5dan5restorasi5 sosial5melalui5PSA5 1 ] ] ] ] Quickwins 059 09 3045 Pengelolaan5dan5 Penyediaan5Informasi 108.9 059 09 3045 Tersedianya5Konten5 Informasi5Publik5yang5 Beragam5dan5 Berkualitas5yang5 Bersifat5Mendidik,5 Mencerahkan,5dan5 Memberdayakan5 Masyarakat5Dalam5 Rangka5NKRI 104.8 2.2 Page'43 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3045 Jumlah5analisis5bidang5 polhukam,5 perekonomian,5kesra5dan5 kemaritiman5sebagai5 rekomendasi5 penyusunan5kebijakan 300 300 300 300 300 059 09 3045 Jumlah5judul5konten5 informasi5yang5siap5 pakai,5dimanfaatkan5oleh5 pemerintah5daerah5dan5 disebarkan5ke5 masyarakat5untuk5 meningkatkan5 kecerdasan5dan5 pengembangan5 kepribadian5bangsa5dan5 lingkungan5sosialnya5 (terutama5daerah5 terdepan,5terluar,5 tertinggal5dan5pasca5 konflik) 24 30 30 30 30 059 09 3045 Jumlah5kebijakan5 pengelolaan55dan5 penyebaran5informasi5 publik5dalam5rangka5 mendorong5konten5lokal5 yang5berbasis5edukasi 2 2 2 2 2 059 09 3046 Pelayanan5Informasi5 Kenegaraan5Melalui5 Media5Publik 222.3 059 09 3046 Terlaksananya5 Peningkatan5Peran5 Media5Publik 164.3 059 09 3046 Jumlah5Media5Publik5 (termasuk5media5center)5 yang5diperkuat 180 180 180 180 180 059 09 3046 Jumlah5Pembangunan5 dan5penguatan5Media5 Center5lengkap5dan5 berfungsi5efektif5di5 Provinsi/Kabupaten/Kota5 di5daerah5 terluar/Terdepan/Pasca5 Konflik. 35 35 35 35 35 059 09 3046 Jumlah5Kendaraan5Pusat5 Teknologi5Informasi5 Komunitas5(M]Pustika)5 sebagai5penyebaran5 informasi5di5daerah5 terluar,5terdepan,5 tertinggal5dan5pasca5 konflik5 10 10 10 10 10 2.2 Page'44 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3046 Jumlah5media5publik5 yang5dimanfaatkan5untuk5 diseminasi5informasi5 (media5cetak,5elektronik,5 media5sosial)5 bertemakan5prioritas5dan5 dimensi5pembangunan5 Indonesia5 18 18 18 18 18 059 09 Terbangunnya5proyek5 percontohan5ruang] ruang5terbuka5nonton5 bersama5film/video5 bertema5revolusi5 mental5di5layar5 videotrone5atau5layar5 tancap5di512005 kecamatan5 58.0 Strategi5komunikasi5 kepada5masyarakat5 terkait5kampanye5 revolusi5mental5pada5 proyek5percontohan5 ruang5terbuka5di51.2005 kecamatan 15dokumen5strategi5 komunikasi5kampanye5 revolusi5mental55 15dokumen5 strategi5 komunikasi5 kampanye5 revolusi5mental55 15dokumen5 strategi5 komunikasi5 kampanye5 revolusi5mental55 15dokumen5 strategi5 komunikasi5 kampanye5 revolusi5mental55 15dokumen5 strategi5 komunikasi5 kampanye5 revolusi5mental55 Promosi,5publikasi5dan5 advokasi5kepada5 masyarakat5untuk5 menciptakan5 awareness/berpartisipasi /menonton5film5terkait5 revolusi5mental5pada5 proyek5percontohan5 ruang5terbuka5di51.2005 kecamatan555 15laporan5pelaksanaan5 promosi,5publikasi5dan5 advokasi5kampanye5 revolusi5mental55 15laporan5 pelaksanaan5 promosi,5 publikasi5dan5 advokasi5 kampanye5 revolusi5mental55 15laporan5 pelaksanaan5 promosi,5 publikasi5dan5 advokasi5 kampanye5 revolusi5mental55 15laporan5 pelaksanaan5 promosi,5 publikasi5dan5 advokasi5 kampanye5 revolusi5mental55 15laporan5 pelaksanaan5 promosi,5 publikasi5dan5 advokasi5 kampanye5 revolusi5mental55 059 09 Monitoring5dan5evaluasi5 pelaksanaan5strategi5 komunikasi5kampanye5 revolusi5mental55 155laporan5 155laporan5 155laporan5 155laporan5 155laporan5 quickwins Terselenggaranya5 Sosialisasi5konten5 informasi5strategis5 berdasarkan5Fokus5 Pembangunan5 Indonesia5di512005 Kecamatan Jumlah5Kerjasama5 dengan5lembaga5dalam5 rangka5diseminasi5 informasi5revolusi5mental 355Mou 2.2 Page'45 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3047 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 Kemitraan5Lembaga5 Komunikasi 104.3 059 09 3047 Terselenggaranya5 Pengembangan5 Kemitraan5Lembaga5 Komunikasi5untuk5 penyebaran/diseminas i5informasi5publik5 104.3 059 09 3047 Jumlah5pelayanan5 informasi5publik5melalui5 kemitraan5dengan5 SKPD/OPD 305SKPD/OPD5 505SKPD/OPD5 655SKPD/OPD5 755SKPD/OPD5 805SKPD/OPD5 059 09 3047 Jumlah5kemitraan5dalam5 rangka5penguatan5 organisasi5masyarakat5 sipil,5swasta5dan5media5 untuk5mengedukasi5 masyarakat5mengenai5 pentingnya5informasi5 publik5dan5berpartisipasi5 dalam5proses5 penyusunan5serta5 pengawasan5pelaksanaan5 kebijakan5 125laporan 125laporan 125laporan 125laporan 125laporan 059 09 3047 Jumlah5peserta5forum5 edukasi5literasi5media5 untuk5meningkatkan5 kesadaran5dan5 kemampuan/kapasitas5 masyarakat5untuk5 memilih5dan5 memanfaatkan5media5 sesuai5kebutuhannya 1.0005peserta 1.0005peserta 1.0005peserta 1.0005peserta 1.0005peserta 059 09 3047 Jumlah5Pemberdayaan5 Media5Komunitas5 (terutama5daerah5 perbatasan/terluar,5 terpencil5dan5pasca5 konflik)5sebagai5penyebar5 informasi5publik5kepada5 masyarakat 55provinsi 55provinsi 55provinsi 55provinsi 55provinsi 2.2 Page'46 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3047 Pemberdayaan5Forum5 Komunikasi5Media5 Tradisional5dalam5upaya5 meningkatkan5kualitas5 media5tradisional5dalam5 penyebaran5informasi5 publik,5mempertahankan5 nilai5nilai5budaya5dan5 merekatkan5persatuan5 dan5kesatuan5bangsa5 55provinsi 55provinsi 55provinsi 55provinsi 55provinsi 059 09 3047 Jumlah5pemberdayaan5 Kelompok5informasi5 masyarakat5(terutama5 daerah5 perbatasan/terluar,5 terpencil5dan5pasca5 konflik)5 105kab/kota5 155Kab/Kota 205Kab/Kota 255Kab/Kota 305Kab/Kota 059 09 3048 Pengembangan5 Kemitraan5Pelayanan5 Informasi5 Internasional 91.6 059 09 3048 Terselenggaranya5 Kemitraan5dengan5 Lembaga5dan5Institusi5 Internasional5dalam5 rangka5pencitraan5 positif5negara5 Indonesia5di5Dunia5 Internasional 88.2 059 09 3048 Jumlah5masyarakat5 Indonesia5penerima5 informasi5di5LN 8005orang 8005orang 8005orang 8005orang 8005orang 2.2 Page'47 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3048 Jumlah5kemitraan5dan5 layanan5informasi5 internasional5dengan5 perwakilan5negara5asing5 dan5lembaga5 internasional5 25kemitraan,535judul 25kemitraan,535 judul 25kemitraan,535 judul 25kemitraan,535 judul 25kemitraan,535 judul 059 09 3048 Jumlah5kemitraan5 dengan5media5asing55 105kemitraan 105kemitraan 105kemitraan 105kemitraan 105kemitraan 059 09 3048 Jumlah5Publikasi5konten5 di5media5internasional5 tentang5citra5positif5 Indonesia5 55judul 55judul 55judul 55judul 55judul 059 09 3048 Tersedianya5Kebijakan5 Layanan5informasi5 internasional5dalam5 rangka5pencitraan5 positif5Indonesia 3.4 059 09 3048 Jumlah5 perumusan5dan5 pelaksanaan5kebijakan,5 penyusunan5norma,5 standar,5prosedur,5dan kriteria5di5bidang5 pelayanan5informasi internasional.5 1 1 1 1 1 059 09 3049 Pelayanan5Informasi5 dan5Pelestarian5 Benda]Benda5 Bersejarah5di5Bidang5 Pers 16.2 059 09 3049 Terlaksananya5 Pelayanan5Informasi5 Masyarakat5Melalui5 Monumen5Pers5 Nasional 16.2 059 09 3049 Jumlah5layanan5 administrasi5dan5 dukungan5teknis 12 12 12 12 12 059 09 3049 Jumlah5Pengunjung5 Monumen5Pers5Nasional 10,000 12,000 14,000 16,000 16,000 059 09 3049 Jumlah5Event55 Penyebaran5Informasi5 mengenai5Koleksi5 Monumen5Pers5Nasional 9 9 9 9 9 059 09 3049 Jumlah5ketersediaan5 sarana5dan5prasarana5 perkantoran5 50 50 50 50 50 059 09 3049 Jumlah5Penyusunan5 Program,5Monitoring5dan5 Evaluasi5Laporan 6 6 6 6 6 2.2 Page'48 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3049 Jumlah5Pemetaan5Benda5 Pers5dan5Terpeliharanya5 Koleksi5Monumen5Pers5 Nasional 12 12 12 12 12 059 09 3050 Pelayanan5Informasi5 dan5Pelestarian5 Benda]Benda5 Bersejarah5di5Bidang5 Komunikasi5dan5 Informasi 15.5 059 09 3050 Terlaksananya5 Pelestarian5Benda5 Budaya/Bersejarah5 dan5Pelayanan5 Informasi5Masyarakat5 Melalui5Museum5 Penerangan 15.5 059 09 3050 Jumlah5layanan5 administrasi5dan5 dukungan5teknis 12 12 12 12 059 09 3050 Jumlah5Pengunjung5 Museum5Penerangan 15000 16000 17000 18000 059 09 3050 Jumlah5Layanan5 Informasi5kepada5 Masyarakat5melalui5 Museum5Penerangan 40 40 40 40 059 09 3050 Jumlah5Koleksi5Baru5yang5 Dapat5Ditampilkan 4 5 5 6 059 09 3051 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Direktorat5 Jenderal5Informasi5 dan5Komunikasi5 Publik 124.4 059 09 3051 Tersedianya5dukungan5 teknis5dan5manajemen5 dalam5rangka5 kelancaran5 pelaksanaan5tugas5 Direktorat5Jenderal5 Informasi5dan5 Komunikasi5Publik 124.4 059 09 3051 Tersusunnya5Rancangan5 Undang]Undang5 Perlindungan5Data5 Pribadi Penyempurnaan5draft5 RUU Pembahasaan5 RUU5di5DPR Pembahasaan5 RUU5di5DPR Penetapan5UU Sosialisasi 059 09 3051 Jumlah5Dokumen5 Perencanaan5yang5Jelas5 dan5Terukur 4 4 4 4 4 059 09 3051 Jumlah5Dokumen5 Pendukung5Penerapan5 Reformasi5Birokrasi 4 4 4 4 4 2.2 Page'49 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3051 Jumlah5Fasilitasi5 Penyusunan5Peraturan5 Perundangan]undangan5 dan5Kerjasama 3 3 3 3 3 059 09 3051 Jumlah5Dokumen5 Kerjasama5 3 3 3 3 3 059 09 3051 Jumlah5Laporan5 Keuangan5yang5sesuai5 SAI5dan5peraturan5 perundang]undangan5 lainnya 3 3 3 3 3 059 09 3051 Jumlah5Dokumen5Monev5 Program5dan5Kegiatan5 dan5Laporan5Kinerja 5 5 5 5 5 059 09 3051 Jumlah5tata5kelola5 pelayanan5informasi5dan5 komunikasi5publik 5 5 5 5 5 059 09 3051 Prosentase5SDM5Ditjen5 IKP5yang5taat5peraturan5 kepegawaian 80 85 90 95 100 059 09 3051 Jumlah5ketersediaan5 layanan5dan5sarana5 perkantoran5sesuai5 kebutuhan 12 12 12 12 12 059 09 3051 Jumlah5perangkat5 pengolah5data5dan5 komunikasi 50 50 50 50 50 059 09 3051 Jumlah5peralatan5dan5 fasilitas5perkantoran 50 50 50 50 50 Jumlah5Pelayanan5 informasi peringatan5605tahun5KTT5 Asia5Afrika 059 01 PROGRAM5 DUKUNGAN5 MANAJEMEN5DAN5 LAYANAN5TEKNIS5 LAINNYA 955.2 Terwujudnya5 Reformasi5Birokrasi5 dan5tata5kelola5yang5 baik5di5lingkungan5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 2.2 Page'50 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) Skor5implementasi55 reformasi5birokrasi5di5 Lingkungan5Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 75 80 85 90 90 Persentase5(%)5 pencapaian5Index5 Pemeringkatan5e] Government5(Pegi)5 Kemkominfo5sesuai5 dengan5target5nasional 100% 100% 100% 100% 100% Skor5penerapan5SAKIP5 Kemkominfo5yang5efektif5 dan5efisien5berbasis5TIK5 B Persentase5(%)5 tersedianya5Kebijakan5 Change5Management 100% Persentase5(%)5realisasi5 anggaran5yang5sesuai5 dengan5disbursement5 plan5(internal&control& mechanism) 100% Persentase5(%)5 tersedianya5sisten5dan5 mekanisme5Partisipasi5 Publik5(Planning,5Design,5 execution,5dan5 monitoring)5anggaran5 dan5kebijakan 100% 059 01 3011 Koordinasi5 Perumusan5Peraturan5 Perundang] Undangan, Penelaahan5dan5 Evaluasi5Produk5 Hukum5dan5Bantuan5 Hukum Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 39.6 059 01 3011 Terlaksananya5 perumusan5peraturan5 perundang]undangan,5 penelaahan,5dan5 evaluasi5produk5 hukum5dan5bantuan5 hukum5di5lingkungan5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 39.6 2.2 Page'51 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3011 Persentase5(%)5 draft/rancangan5 kebijakan5dan5peraturan5 perundang]undangan5 yang5sesuai5ketentuan5 hukum5dan5disusun5tepat5 waktu 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3011 Persentase5(%)5 penanganan5dan5 penyelesaian5kasus5 hukum 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3011 Persentase5(%)5hasil5 monitoring,5evaluasi5dan5 penelaahan5peraturan5 perundang]undangan5 bidang5komunikasi5dan5 informatika 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3012 Koordinasi5 Pembinaan5 Kepegawaian5dan5 Penataan Organisasi5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 77.4 059 01 3012 Terlaksananya5 peningkatan5 Pengelolaan5 Kepegawaian5dan5 Penataan5Organisasi5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 77.4 059 01 3012 Jumlah5Dokumen5 Peningkatan5Kompetensi5 Pejabat5Fungsional5 Tertentu 35dok 35dok 35dok 35dok 35dok 059 01 3012 Jumlah5Dokumen5 Penataan5Kelembagaan5 dan5Ketatalaksanaan 25dok 25dok 25dok 25dok 25dok 059 01 3012 Jumlah5Dokumen5 Perencanaan5dan5 Pengembangan5Pegawai 25dok 25dok 25dok 25dok 25dok 059 01 3012 Jumlah5Dokumen5Mutasi5 dan5Penyelesaian5 Permasalahan5 Kepgawaian 35dok 35dok 35dok 35dok 35dok 059 01 3012 Jumlah5Dokumen5 Penerapan5Reformasi5 Birokrasi 25dok 25dok 25dok 25dok 25dok 2.2 Page'52 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3013 Koordinasi5 Pembinaan5dan5 Pengelolaan5 Keuangan5dan Penatausahaan5 Barang5Milik5Negara5 Kementerian Komunikasi5dan5 Informatika 142.7 059 01 3013 Terlaksananya5 peningkatan5 pembinaan5 pengelolaan5Keuangan5 dan5penatausahaan5 Barang5Milik5Negara 142.7 059 01 3013 Jumlah5Laporan5 Keuangan5Kementerian5 Kominfo5yang5berhasil5 diselesaikan 95Dok. 95Dok. 95Dok. 95Dok. 95Dok. 059 01 3013 Jumlah5Laporan5Realisasi5 Anggaran5dan5Monev5 Pengadaan5Barang/Jasa5 yang5berhasil5 diselesaikan 125Dok. 125Dok. 125Dok. 125Dok. 125Dok. 059 01 3013 Jumlah5Laporan5PNBP5 dan5Penyelesaian5Ganti5 Rugi5Kementerian5 Kominfo5yang5berhasil5 diselesaikan 125Dok. 125Dok. 125Dok. 125Dok. 125Dok. 2.2 Page'53 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3013 Jumlah5Laporan5Barang5 Milik5Negara5(BMN)5 Kementerian5Kominfo5 yang5berhasil5 diselesaikan 45Dok. 45Dok. 45Dok. 45Dok. 45Dok. 059 01 3014 Koordinasi5 Penyusunan5Program,5 Kegiatan5dan5 Anggaran, Lintas5Sektoral5dan5 Daerah5serta5Evaluasi5 dan5Laporan Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 55.8 059 01 3014 Tersusunnya5 perencanaan5program,5 anggaran,5lintas5sektor5 dan5daerah5serta5 terlaksananya5 pengendalian,5evaluasi5 dan5pelaporan5yang5 tepat5waktu5sesuai5 dengan5peraturan5 yang5berlaku 55.8 059 01 3014 Persentase5(%)5 terselesaikannya Dokumen5Perencanaan5 Program, Anggaran,5Lintas5Sektor5 dan5Daerah5serta5 Pengendalian,5Evaluasi5 dan5Pelaporan5yang5 tepat5waktu5sesuai5 dengan5peraturan5yang5 berlaku 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3015 Koordinasi5 Pembinaan5dan5 Pengelolaan5 Administrasi, Pengadaan5 Barang/Jasa5serta5 Pelayanan5Penunjang Pelaksanaan5Tugas5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 92.0 059 01 3015 Terlaksananya5 Pelayanan5Tata5Usaha,5 Perlengkapan,5Rumah5 Tangga5serta5 Persuratan5dan5 Kearsipan5 Kementerian5yang5 Efektif5dan5Efisien 92.0 2.2 Page'54 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3015 Persentase5(%)5Layanan5 Ketatausahaan5dan5 Keprotokolan5yang5tepat5 sasaran5dan5tepat5waktu 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3015 Persentase5(%)5Layanan5 rumah5tangga5dan5tata5 usaha5Sekretariat5 Jenderal5yang5tepat5 waktu 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3015 Jumlah5 pembinaan/bimtek5 penataan5surat5menyurat5 dan5kearsipan 35Kali 35Kali 35Kali 35Kali 35Kali 059 01 3015 Jumlah5laporan5 perencanaan,5 pelaksanaan5pengadaaan5 dan5pelaporan5sarana5 dan5prasarana5 pelayanan5internal5 Kementerian 35Dokumen 35Dokumen 35Dokumen 35Dokumen 35Dokumen 059 01 3016 Pelayanan,5 Pengelolaan,5 Pengembangan,5dan5 Pemanfaatan Data5dan5Informasi5 serta5Sarana5 Informatika5 Kementerian Komunikasi5dan5 Informatika 82.1 059 01 3016 Terlaksananya5Layanan5 Penyediaan5Data5dan5 Informasi5yang5 Transparan5dan5 Akuntabel 82.1 059 01 3016 Persentase5(%)5 Ketersediaan5Informasi5 dan5Layanan5 Kementerian5Kominfo5 yang5dapat5diakses5oleh5 pengguna5web 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3016 Persentase5(%)55Sistem5 Informasi5dan5Data5yang5 Terintegrasi5di5 Lingkungan5Kementerian5 Kominfo5serta5 peningkatan5nilai5Pegi5 Kemkominfo5 80% 90% 100% 100% 100% 059 01 3016 Persentase5(%)5 Ketersediaan5Akses5 Jaringan5Kementerian 98% 98% 98% 98% 98% 2.2 Page'55 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3017 Pelayanan5Informasi,5 Promosi,5Penyediaan5 Akses5Informasi dan5Dokumentasi5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 46.2 059 01 3017 Terlaksananya5Layanan5 Komunikasi5dan5 Informasi5Publik5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika5yang5 Efektif5dan5Efisien 46.2 059 01 3017 Jumlah5promosi5dan5 publikasi5kepada5publik5 secara5langsung5dan5 melalui5media 2605kali 2855kali 3105kali 3605kai 3605kali 059 01 3017 Persentase5(%)5 tanggapan5atas5 permintaan5informasi5 publik5yang5disampaikan5 kepada5Pejabat5 Pengelola5Informasi5dan5 Dokumentasi5(PPID)5 Kementerian5Kominfo 96% 96% 96% 97% 97% 059 01 3017 Jumlah5dokumen5hasil5 analisa5isu5publik5yang5 berkaitan5dengan5 Kementerian5Kominfo 125kali 5125kali5 5245kali5 5245kali5 5245kali5 059 01 3017 Jumlah5hasil5peliputan5 dalam5bentuk5berita,5 foto5dan5video5kegiatan5 kementerian5yang5 dipublikasikan5melalui5 Kerjasama5media5 105kali 5105kali5 5155kali5 5205kali5 5255kali5 059 01 3018 Pelayanan5 Ketatalaksanaan5dan5 Penyusunan5Naskah5 Kerja Sama5Internasional5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 59.1 059 01 3018 Terlaksananya5Layanan5 Ketatalaksanaan5dan5 Penyusunan5Naskah5 Kerjasama5Nasional5 Maupun5Internasional5 Bidang5Informasi5dan5 Komunikasi5yang5 Efektif5dan5Efisien 59.1 2.2 Page'56 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3018 Persentase5(%)5capaian5 penyusunan5naskah5dan5 tatalaksana5kerjasama5 bidang5multilateral5yang5 berkelanjutan 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3018 Persentase5(%)5capaian5 penyusunan5naskah5dan5 tatalaksana5kerjasama5 bidang5regional5yang5 berkelanjutan 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3018 Persentase5(%)5capaian5 penyusunan5naskah5dan5 tatalaksana5kerjasama5 bidang5bilateral5yang5 berkelanjutan 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3019 Pelaksanaan5dan5 Pengembangan5 Pendidikan5dan5 Pelatihan Pegawai5Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 52.5 059 01 3019 Terlaksananya5 peningkatan5layanan5 pendidikan5dan5 pelatihan5pegawai5 52.5 059 01 3019 Jumlah5Pendidikan5dan5 Pelatihan5Pegawai5dalam5 lingkup5Kementerian5 28 30 31 33 35 059 01 3019 Jumlah5Peserta5Diklat5 Struktural,5Fungsional5 dan5Teknis 612 646 681 719 758 059 01 3020 Dukungan5 Managemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Komisi5 Informasi5Pusat 83.6 059 01 3020 Tersedianya5dukungan5 teknis5dan5manajemen5 dalam5rangka5 kelancaran5 pelaksanaan5tugas5 Komisi5Informasi5(KI)5 Pusat 059 01 3020 persentase5(%)5layanan5 administrasi5dan5 dukungan5teknis5 pelaksanaan5tugas5dan5 fungsi5Komisi5Informasi 100% 100% 100% 100% 100% 2.2 Page'57 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3020 Terlaksananya5 Ketentuan5UU5No.5145 Tahun520085tentang5 Keterbukaan5Informasi5 Publik 059 01 3020 Persentase5(%)5 penyelesaian5sengketa5 informasi5publik 55% 60% 65% 65% 65% 059 01 3020 Persentase5(%)5Badan5 Publik5yang5 melaksanakan5ketentuan5 Keterbukaan5Informasi5 Publik5(KIP) 60% 65% 70% 75% 80% Persentase5(%)5Fasilitasi5 pembentukkan5Komisi5 Informasi5Provinsi5 80% 100% 100% 100% 100% 059 01 3021 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Komisi5 Penyiaran5Indonesia5 (KPI)5Pusat 120.7 059 01 3021 Tersedianya5Dukungan5 Teknis5dan5 Manajemen5Dalam5 Rangka5Kelancaran5 Pelaksanaan5Tugas5KPI5 Pusat 120.7 059 01 3021 Persentase5(%)5 Pengaduan5masalah5 konten5siaran5yang5 terselesaikan 90% 90% 90% 90% 90% 059 01 3021 Jumlah5pemantauan5 langsung5isi5siaran5pada5 lembaga5penyiaran5yang5 melaksanakan5Pedoman5 Perilaku5Penyiaran5dan5 Standar5Program5Siaran 155TV55Berjaringan5+545TV5 Berlangganan+5205Radio 155TV55 Berjaringan5+545 TV5 Berlangganan+5 205Radio 155TV55 Berjaringan5+545 TV5 Berlangganan+5 205Radio 155TV55 Berjaringan5+545 TV5 Berlangganan+5 205Radio 155TV55 Berjaringan5+545 TV5 Berlangganan+5 205Radio 059 01 3021 Persentase5(%)5tindak5 lanjut5pelayanan5proses5 perizinan5penyiaran5 sesuai5kewenangan5KPI 80% 80% 80% 80% 80% 059 01 3021 Pelaksanaan5 Pemeringkatan5(rating)5 Penyiaran5Nasional5 15Dokumen 15Dokumen 15Dokumen 15Dokumen 15Dokumen 059 01 3021 Pengembangan5Sistem5 Manajemen5Informasi5 KPI 15dokumen5 15dokumen5 15dokumen5 15dokumen5 15dokumen5 2.2 Page'58 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3022 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Dewan5Pers 89.6 059 01 3022 Terselenggara5Layanan5 Administrasi5 Pengaduan55 Masyarakat5terhadap5 kasus]kasus5pers5dan5 layanan5Keterangan5 Ahli5Dewan5Pers 0.0 059 01 3022 Prosentase5fasilitasi5 pengaduan5bidang5pers5 yang5terselesaikan 90% 92% 94% 96% 98% 059 01 3022 Terselenggaranya5 Layanan5operasional5 Administrasi5 Perkantoran5dan5 progam5kegiatan5 Dewan5Pers 0.0 059 01 3022 Jumlah5progam5kegiatan5 peningkatan5peran5 Dewan5Pers 175program 175program 175program 175program 175program 059 01 3022 Penyusunan5Indeks5 Kemerdekaan5Pers 15Dokumen5Kajian Pelaksanaan5 Indeks5 Kemerdekaan5 Pers Pelaksanaan5 Indeks5 Kemerdekaan5 Pers Pelaksanaan5 Indeks5 Kemerdekaan5 Pers Pelaksanaan5 Indeks5 Kemerdekaan5 Pers 059 02 PROGRAM5 PENINGKATAN5 SARANA5DAN5 PRASARANA5 APARATUR5 KEMENTERIAN5 KOMUNIKASI5DAN5 INFORMATIKA 205.0 059 01 3023 Pelaksanaan5 Pembangunan5dan5 Rehabilitasi5Sarana5 dan5Prasarana5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 205.0 059 01 3023 Terlaksananya5 Rehabilitasi5Gedung5 dan5Renovasi55Biro5 Umum Sarana5dan5Prasarana 205.0 059 01 3023 Luas5renovasi5gedung5 dan5renovasi5ruang5kerja5 gedung5Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 83155m25(luas5lantai5dan5 kulit5luar) 3.9605m25 (Renovasi5 IKMN) 10.0005m2 15.0005m2 20.0005m2 2.2 Page'59 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 03 PROGRAM5 PENGAWASAN5DAN5 PENINGKATAN5 AKUNTABILITAS5 APARATUR5 KEMENTERIAN5 KOMINFO 85.0 059 03 Terwujudnya5tata5 kelola5pemerintahan5 yang5baik5dan5bersih5 di5lingkungan5Kominfo Skor5tingkat5kematangan5 implementasi5Sistem5 Pengendalian5Intern5 Pemerintah5(SPIP)5 3 Meningkatnya5peran5 aktif5fungsi5Itjen5 dalam5mendukung5 pencapaian5program] program5pemerintah5 di5Kominfo5dengan5 menerapkan5sistem5 Audit5Internal5yang5 mengedepankan5 pengawasan5yang5 proaktif5 mengidentifikasi5 potensi5terjadinya5 praktik]praktik5yang5 menyimpang5dari5 peraturan5perundang] undangan,5kecurangan5 dan5korupsi 059 03 Opini5atas5Laporan5 Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP 059 03 Capaian5Indeks5Perilakui5 Korupsi5dari5KPK 65 059 03 Penilaian5LAKIP5 Kemkominfo B B BB A A Skor5tingkat5kapabilitas5 APIP5 3 059 03 3024 Pengawasan5terhadap5 Pelaksanaan5Tugas5di5 Lingkungan5Ditjen5 Sumber5Daya5dan5 Perangkat5Pos5dan5 Informatika5(SDPPI) 13.7 059 03 3024 Capaian5Indeks5 Persepsi5Korupsi5pada5 Ditjen5SDPPI 2.2 2.2 Page'60 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 03 3024 Pelaksanaan5penanganan5 dan5implementasi5sistem5 pengendalian5gratifikasi5/5 Indeks5penanganan5dan5 pengendalian5gratifikasi 90% 90% 95% 95% 100% 059 03 3024 Satuan5kerja/UPT5yang5 menerapkan5budaya5anti5 korupsi5/5Indeks5 penerapan5budaya5anti5 korupsi 60% 60% 75% 85% 100% 059 03 3024 Penyelesaian5pengaduan5 masyarakat5/5Indeks5 penanganan5pengaduan5 masyarakat 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3024 Penyelenggara5Negara5 yang5telah5 menyampaikan5LHKPN5/5 Indeks5kepatuhan5 penyampaian5LHKPN 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3024 Capaian5Akuntabilitas5 Keuangan5dan5Kualitas5 LK5pada5Ditjen5SDPPI5 8.0 059 03 3024 Prosentase5jumlah5satker5 yang5bersih5dari5 penyimpangan5keuangan5 dan5aset5yang5material 57% 57% 71% 86% 100% 059 03 3024 Prosentase5rekomendasi5 hasil5pemeriksaan5yang5 di5tindaklanjuti 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3024 Peningkatan5 Akuntabilitas5Kinerja5 di5lingkungan5Ditjen5 SDPPI 3.5 059 03 3024 Nilai5Evaluasi5LAKIP5pada5 Satker5di5Lingkungan5 Ditjen5SDPPI B B BB A A 059 03 3025 Pengawasan5terhadap5 Pelaksanaan5Tugas5di5 Lingkungan5Ditjen5 Penyelenggaraan5Pos5 dan5Informatika5(PPI) 8.3 059 03 3025 Capaian5Indeks5 Persepsi5Korupsi5pada5 Ditjen5PPI 2.2 2.2 Page'61 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 03 3025 Pelaksanaan5penanganan5 dan5implementasi5sistem5 pengendalian5gratifikasi5/5 Indeks5penanganan5dan5 pengendalian5gratifikasi 90% 90% 95% 95% 100% 059 03 3025 Satuan5kerja/UPT5yang5 menerapkan5budaya5anti5 korupsi5/5Indeks5 penerapan5budaya5anti5 korupsi 60% 60% 75% 85% 100% 059 03 3025 Penyelesaian5pengaduan5 masyarakat5/5Indeks5 penanganan5pengaduan5 masyarakat 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3025 Penyelenggara5Negara5 yang5telah5 menyampaikan5LHKPN5/5 Indeks5kepatuhan5 penyampaian5LHKPN 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3025 Capaian5Akuntabilitas5 Keuangan5dan5Kualitas5 LK5pada5Ditjen5PPI5 0.6 059 03 3025 Prosentase5jumlah5satker5 yang5bersih5dari5 penyimpangan5keuangan5 dan5aset5yang5material 57% 57% 71% 86% 100% 059 03 3025 Prosentase5rekomendasi5 hasil5pemeriksaan5yang5 di5tindaklanjuti 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3025 Peningkatan5 Akuntabilitas5Kinerja5 di5lingkungan5Ditjen5 PPI 5.5 059 03 3025 Nilai5evaluasi5LAKIP5pada5 Satker5di5lingkungan5 Ditjen5PPI B B BB A A 059 03 3026 Pengawasan5terhadap5 Pelaksanaan5Tugas5di5 Lingkungan5Ditjen5 Informasi5dan5 Komunikasi5Publik5 dan5Ditjen5Aplikasi5 Informatika5(IKP5dan5 Aptika) 5.7 059 03 3026 Capaian5Indeks5 Persepsi5Korupsi5pada5 Ditjen5IKP5dan5Ditjen5 Aptika5 2.2 2.2 Page'62 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 03 3026 Pelaksanaan5penanganan5 dan5implementasi5sistem5 pengendalian5gratifikasi5/5 Indeks5penanganan5dan5 pengendalian5gratifikasi 90% 90% 95% 95% 100% 059 03 3026 Satuan5kerja/UPT5yang5 menerapkan5budaya5anti5 korupsi5/5Indeks5 penerapan5budaya5anti5 korupsi 60% 60% 75% 85% 100% 059 03 3026 Penyelesaian5pengaduan5 masyarakat5/5Indeks5 penanganan5pengaduan5 masyarakat 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3026 Penyelenggara5Negara5 yang5telah5 menyampaikan5LHKPN5/5 Indeks5kepatuhan5 penyampaian5LHKPN 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3026 Capaian5Akuntabilitas5 Keuangan5dan5Kualitas5 LK5pada5Ditjen5IKP5dan5 Ditjen5Aptika 0.5 059 03 3026 Prosentase5jumlah5satker5 yang5bersih5dari5 penyimpangan5keuangan5 dan5aset5yang5material 57% 57% 71% 86% 100% 059 03 3026 Prosentase5rekomendasi5 hasil5pemeriksaan5yang5 di5tindaklanjuti 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3026 Peningkatan5 Akuntabilitas5Kinerja5 di5lingkungan5Ditjen5 IKP5da5Ditjen5Aptika5 3.0 059 03 3026 Nilai5Evaluasi5LAKIP5pada5 Satker5di5lingkungan5 Ditjen5IKP5dan5Ditjen5 Aptika5 B B BB A A 2.2 Page'63 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 03 3027 Pengawasan5terhadap5 Pelaksanaan5Tugas5di5 Lingkungan5 Sekretariat5Jenderal,5 Badan5Litbang5SDM5 dan5Inspektorat5 Jenderal5(Setjen,5 Balitbang5SDM,5dan5 Itjen). 8.4 059 03 3027 Capaian5Indeks5 Persepsi5Korupsi5pada5 Setjen,5Balitbang5SDM,5 dan5Itjen5 2.2 059 03 3027 Pelaksanaan5penanganan5 dan5implementasi5sistem5 pengendalian5gratifikasi5/5 Indeks5penanganan5dan5 pengendalian5gratifikasi 90% 90% 95% 95% 100% 059 03 3027 Satuan5kerja/UPT5yang5 menerapkan5budaya5anti5 korupsi5/5Indeks5 penerapan5budaya5anti5 korupsi 60% 60% 75% 85% 100% 059 03 3027 Penyelesaian5pengaduan5 masyarakat5/5Indeks5 penanganan5pengaduan5 masyarakat 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3027 Penyelenggara5Negara5 yang5telah5 menyampaikan5LHKPN5/5 Indeks5kepatuhan5 penyampaian5LHKPN 90% 90% 95% 95% 95% 2.2 Page'64 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 03 3027 Capaian5Akuntabilitas5 Keuangan5dan5Kualitas5 LK5pada5Setjen,5 Balitbang5SDM,5dan5 Itjen5 5.0 059 03 3027 Prosentase5jumlah5satker5 yang5bersih5dari5 penyimpangan5keuangan5 dan5aset5yang5material 57% 57% 71% 86% 100% 059 03 3027 Prosentase5rekomendasi5 hasil5pemeriksaan5yang5 di5tindaklanjuti 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3027 Peningkatan5 Akuntabilitas5Kinerja5 di5lingkungan5Setjen,5 Balitbang5SDM,5dan5 Itjen5 1.2 059 03 3027 Nilai5Evaluasi5LAKIP5pada5 Satker5di5lingkungan5 Setjen,5Balitbang5SDM,5 dan5Itjen B B BB A A 059 03 3028 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Inspektorat5 Jenderal 48.8 059 03 3028 Terlaksananya5layanan5 administrasi5 Inspektorat5Jenderal5 36.0 059 03 3028 Prosentase5realisasi5 pelaksanaan5program5 dan5kegiatan5pendukung5 pengawasan5yang5telah5 direncanakan 85% 85% 90% 95% 95% 059 03 3028 Prosentase5laporan5hasil5 pengawasan5dan5 pelaksanaan5kegiatan5 yang5diadministrasikan 85% 85% 90% 95% 95% 2.2 Page 65 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL ALOKASI 2015-‐2019 (Rp. Miliar) LOKASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI (Rp. Miliar) 059 03 3028 Terwujudnya aparat pengawasan internal yang kredibel, profesional, dan mampu memberikan nilai tambah untuk mencapai tujuan dan sasaran pemangku kepentingan 12.8 059 03 3028 Prosentase aparat pengawasan lulus sertifikasi auditor 25% 35% 50% 75% 85% 059 03 3028 Prosentase auditor yang mengikuti bimtek dan diklat penunjang pelaksanaan pengawasan 60% 65% 75% 85% 95% 059 03 3028 Prosentase auditor yang memiliki sertifikat keahlian khusus di bidang pengawasan 10% 15% 25% 30% 40% ParafJabatan MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RUDIANTARAKepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015--2019;
9.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015--2019.

Pasal 1

Pasal 2

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 selengkapnya terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

a.penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015--2019;
b.pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, dan pengendalian pelaksanaan anggaran tahunan;
c.penyusunan Laporan Kinerja; dan
d.pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Pasal 6

1.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
3.Kebijakan penataan pita frekuensi 2.1 GHz;
4.Kebijakan netral teknologi BWA 2.3 GHz;
5.Kebijakan penetapan besaran dan penggunaan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPFSR atau BHP Pita);
6.Kebijakan tentang acuan teknis standar perangkat pos dan informatika serta pelayanan sertifikasi perangkat pos dan informatika untuk semua perangkat yang beredar di wilayah Dalam kurun waktu tahun 2010—2014 capaian terkait pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas adalah: Program ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi kesenjangan digital (digital divide) khususnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan dan daerah yang secara ekonomi belum berkembang; Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Obligation (USO) Public Service Obligation (PSO) bidang pos untuk 2322 KPC LPU Kebijakan dan Regulasi Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas ! 3! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Merupakan penyediaan jasa pos sesuai yang dilakukan untuk kantor pos cabang layanan pos universal (KPC LPU). KPC LPU yang melaksanakan PSO bidang pos selama periode 2010—2014 rata-rata per tahun sebanyak 2.322 KPC LPU; Dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pemberian kode pos melalui pembangunan tugu berkode pos. Sampai dengan tahun 2014 sudah dibangun tugu berkode pos di 11 wilayah perbatasan dan pulau terdepan Indonesia. Program ini merupakan bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman dan murah untuk akses lokal maupun internasional. Tujuan Nusantara Internet Exchange (NIX) dan International Internet Exchange (IIX) adalah agar para penyelenggara telekomunikasi dapat meningkatkan kualitas layanannya karena berkurangnya latency, meningkatkan kecepatan dan quality of service (QOS) dan berdampak pada pengurangan biaya operasional ISP/NAP. NIX dan IIX juga merupakan sarana filter konten, pengamanan jaringan, serta menjadi pendorong pertumbuhan konten melalui penyediaan sarana dan infrastruktur web cache dan colocation untuk penyelenggara telekomunikasi serta penyelenggara sistem transaksi elektronik. Sampai dengan tahun 2014, NIX telah dibangun di 33 ibukota provinsi (19 yang beroperasi), sedangkan IIX telah dibangun di 4 ibukota provinsi (3 yang beroperasi); Jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring yang merupakan infrastruktur akses tetap pitalebar telah dibangun oleh PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) di 362 kabupaten/kota; Capaian terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurun waktu tahun 2010—2014 adalah: Penomoran kode pos di 11 wilayah perbatasan dan pulau terdepan Palapa Ring di 362 Kab/ Kota Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi NIX di 19 ibukota provinsi dan IIX di 3 ibukota provinsi ! 4! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sampai dengan tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyediakan layanan Government Service Bus- (GSB-MANTRA) untuk 37 instansi pemerintah; Sebagai upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun pilot project e-learning untuk 300 SD dan 200 SMP di provinsi DI Yogyakarta; Perlindungan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana yang menjadi domain kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika terbatas dari sisi teknologi informasi yang diatur pada pasal 3 PP 82/2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik; Kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah telah dipetakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) dengan tujuan agar dapat menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pemetaan kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah secara nasional digambarkan dalam bentuk indeks PeGI Nasional, dimana pada tahun 2014 indeks PeGI Nasional menggambarkan kondisi pemanfaatan TIK di instansi pemerintah sudah baik dengan nilai indeks 2,8; Untuk meningkatkan peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian bangsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah Aplikasi e-Bussiness untuk 300 UKM Indeks PeGI Nasional telah mencapai 2,8 Government Service Bus di 37 instansi Pemerintah Pilot project e-learning untuk 300 SD dan 200 SMP DIY Perlindungan masyarakat melalui PP No. 82 Tahun 2012 ! 5! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 memfasilitasi bantuan penyediaan infrastruktur maupun pembangunan softskill, dengan meningkatkan penggunaan aplikasi e-bussiness untuk UKM melalui pemanfaatan web log dan blog sebagai sebuah alternatif marketing channel dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki oleh para pelaku UKM. Sampai dengan tahun 2014, jumlah UKM yang telah menerapkan aplikasi e-bussiness sebanyak 300 UKM di seluruh Indonesia; Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pengembangan sistem Trust+Positif untuk menyaring konten internet yang dapat digunakan masyarakat menuju internet sehat dan aman, yang dalam tahap ini menjadi acuan bagi pelayanan internet service provider (ISP). Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan pemblokiran terhadap 811.050 situs dengan konten negatif; Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberdayakan relawan TIK sebanyak 6.000 orang yang berasal dari seluruh elemen masyarakat yang ingin melakukan transformasi pemahaman TIK yang sehat untuk menuntaskan kesenjangan digital; Pemeringkatan keamanan informasi merupakan tindak lanjut dari penerapan indeks keamanan informasi. Pemeringkatan itu merupakan tahap awal kajian penerapan tata kelola keamanan informasi di Kementerian/Lembaga. Sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah; Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure/Coordination Center) untuk pencegahan, pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan jaringan telekomunikasi serta penanganan insiden pada infrastruktur kritis. Pada tahun 2014 total data serangan yang tercatat oleh sistem pemantauan mencapai 48,4 juta serangan, dengan insiden Trust+Positif telah memblokir 811.050 situs berkonten negatif Pemeringkatan keamanan informasi di 84 instansi pemerintah Pembentukan kelompok kerja Id-SIRTII/CC Pemberdayaan 6.000 Relawan TIK ! 6! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 website yang tercatat sebanyak 12.088 insiden dan target terbanyak adalah domain.go.id sejumlah 3.288 insiden. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mendorong pembentukan PPID di 34 kementerian, 129 lembaga negara, 34 provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota; Dalam rangka mendukung fungsi dan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Government Publik Relation/Humas Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun pusat media (media center) di 171 lokasi. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi ke daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pascakonflik, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada daerah perbatasan, daerah terdepan, daerah rawan konflik atau pasca konflik dengan jumlah 200 KIM di seluruh Indonesia. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, beberapa program unggulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang komunikasi dan informatika sejumlah Advokasi pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembangunan Media Center 200 KIM telah terbentuk di seluruh Indonesia Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika ! 7! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 14 SKKNI, program beasiswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri sejumlah 2.566 orang penerima beasiswa, serta pelaksanaan program pendidikan penyiaran dan multimedia dilaksanakan di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Sedangkan terkait penelitian, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghasilkan 204 karya riset dan penelitian yang telah diterbitkan dalam berbagai terbitan ilmiah. Program Legislasi Nasional (RUU) tahun 2015 –2019 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental A B C1 C2 Program Utama Kemenkominfo Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara 1.2 Potensi dan Permasalahan ! 8! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 A. Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015—2019, antara lain sebagai berikut: Pemahaman tentang digital divide atau kesenjangan digital selalu dikaitkan dengan perbedaan antara akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang disebabkan karena ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK. Permasalahan kesenjangan digital di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung di berbagai daerah. Kendala serius yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan. Luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta A
1.Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia
2.Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi ! 9! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 penggunaan satelit yang kurang optimal menyebabkan jangkauan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan blank spot di wilayah non-komersial. Kondisi ini perlu segera diatasi untuk memenuhi amanah Pasal 28F Undang- Undang Dasar 1945 yang melindungi hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Palapa ring merupakan rencana pembangunan jaringan serat optik yang nantinya akan menjadi tulang punggung bagi telekomunikasi nasional, dengan tujuan menjangkau seluruh wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan Palapa Ring dibagi menjadi dua bagian, laut dan darat yang masing-masing memiliki panjang kabel (jaringan serat optik) 35.280 Km dan 21.807 Km yang meliputi 497 kabupaten/kota. Sampai saat ini masih terdapat 135 kabupaten/kota yang belum terjangkau jaringan infrastruktur serat optik nasional (Palapa Ring). Edelman Trust Barometer pada awal 2015 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan meningkat 16% (dari 49% di 2014, menjadi 65% di 2015). Kepercayaan publik harus diperhatikan dengan baik. Jika masyarakat tidak melihat perubahan yang berarti maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan menurun dengan cepat. Survei LSI Januari 2015 menunjukkan penurunan kinerja pemerintah dengan tiga rapor merah (hukum, ekonomi, politik) dan dua rapor biru (sosial, keamanan). Dibandingkan data survei Agustus 2014, harapan atas kinerja pemerintah pada Januari 2015 merosot (dari 71,73% menjadi 42,29%). Dua data survei di atas menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan instansi yang berperan sebagai Public Relation (PR), untuk menjembatani hubungan pemerintah dengan masyarakat dan antar instansi pemerintah. Selain itu PR juga berfungsi sebagai penyedia informasi yang akurat sehingga dapat menjaga citra pemerintah di mata masyarakat, dan masyarakat dapat
3.Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring)
4.Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat Vs Turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan ! 10! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 melihat kinerja positif pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan. Visi Presiden tentang Revolusi Mental telah menjadi program nasional, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang apa dan bagaimana Revolusi Mental dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut terjadi karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Minimnya penyebarluasan konten informasi tentang Revolusi Mental yang dilakukan pemerintah telah menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk mendukung suksesnya program nasional Revolusi Mental. Terjadinya pergeseran karakter bangsa kearah negatif dan maraknya serbuan budaya asing tanpa disadari mulai menggerus budaya asli bangsa Indonesia. Perlu ada gerakan perubahan untuk mengatasi hal ini. Oleh karena itu diperlukan revolusi mental untuk memperbaiki pola pikir masyarakat saat ini. Revolusi Mental merupakan upaya revitalisasi terhadap karakter dasar dari manusia Indonesia yang ramah, toleran, kekeluargaan, dan gotong royong. Sedangkan tantangan dan potensi program USO yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain: Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan, pada tahun 2015—2019 terdapat 187 lokasi prioritas di 39 kab/kota wilayah perbatasan yang akan dilakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Permasalahan yang perlu segera di atasi antara lain yaitu: masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap informasi (media audio visual dan cetak); masih rendahnya akses masyarakat perbatasan terhadap jaringan
5.Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa
1.Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi Masyarakat di 187 Kecamatan (lokasi prioritas) di perbatasan • Keterbatasan akses informasi • Keterbatasan sarana dan prasana telekomunikasi dan penyiaran • Mahalnya biaya komunikasi • Sinyal telekomunikasi negara tetangga lebih kuat dari sinyal lokal ! 11! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 telekomunikasi karena kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi; masih sulit dan mahalnya biaya komunikasi karena minimnya jumlah BTS yang dibangun (minim infrastruktur jalan, dan energi listrik); dan sinyal telekomunikasi dari negara tetangga lebih kuat dari sinyal telekomunikasi NKRI. Hal-hal tersebut telah menyebabkan: rentannya nasionalisme; kurangnya akses informasi masyarakat perbatasan tentang Indonesia sehingga mudah terpengaruh dan dapat menimbulkan gangguan terhadap keutuhan NKRI; dan tidak berkembangnya ekonomi daerah sehingga mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan menyebutkan 10.473 SMK dan SMU memerlukan ketersediaan akses internet dan pemberdayaan TIK melalui e-literasi. Sedangkan terkait peningkatan keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan ToT Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan target 2015—2019 sebanyak 13.175 peserta. Sesuai dengan data yang di keluarkan oleh Kementerian Pertanian, terdapat 5.232 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) membutuhkan penyediaan, penguatan, dan peningkatan akses internet untuk penyebaran informasi publik bidang pertanian. Tersedianya akses internet dalam kaitannya dengan desa pertanian dapat memudahkan petani untuk mecari informasi mengenai bibit unggul, harga pupuk, ataupun teknik berocok tanam yang baik serta segala informasi yang menyangkut bidang pertanian sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi. Selain itu, petani juga dapat mengecek harga pasaran produk pertanian mereka
2.Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU 10.473 SMK dan SMU di seluruh Indonesia • Memerlukan ketersediaan akses internet • Pemberdayaan TIK melalui e- literasi • Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM Bidang komunikasi dan Informatika Memerlukan ketersediaan akses internet 5.232 BP3K
3.Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian ! 12! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 tanpa harus pergi ke kota. Dengan adanya internet, petani dapat mempromosikan hasil pertanian kepada calon pelanggan di luar kota lebih cepat sehingga tingkat ekonomi petani juga dapat meningkat. Sesuai dengan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 230 ribu nelayan dengan muatan perahu kecil (<30 GT) yang belum dilengkapi radio keselamatan ketika berada di tengah laut.
4.Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan 230.000 Nelayan dengan muatan perahu <30 GT Belum dilengkapi dengan radio keselamatan ketika berada di tengah laut ! 13! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 B. Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai Leading Sector Potensi dan permasalahan yang penyelesaiannya merupakan prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika adalah: Kurangnya infrastruktur pitalebar dan belum optimalnya infrastruktur yang ada menyebabkan tingginya harga layanan pitalebar (demand lebih tinggi dari pada supply). Harga layanan pitalebar di Indonesia masih 7,4% dari PDB perkapita. Sebagai perbandingan, harga layanan pitalebar di Negara maju tidak lebih dari 3% PDB perkapita masyarakatnya 1 . Pitalebar yang berkembang pesat dan berinteraksi dengan ekonomi saat ini memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi dan ruang lingkup pitalebar sebagai enabler bagi perubahan struktural ekonomi menjadi semakin besar efeknya terhadap !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 !Perpres!96!tahun!2014!tentang!Rencana!Pitalebar!Indonesia! B
1.Masih Tingginya Harga Layanan Pitalebar
2.Potensi Kontribusi Pitalebar Terhadap Ekonomi 10% Penetrasi Pitalebar 1,38% Pertumbuhan Ekonomi 1% Penetrasi Fixed Pitalebar 8,6% Tingkat Pengangguran Indonesia 7,4% PDB perkapita Negara Maju <3% PDB perkapita ! ! 14! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena mempengaruhi peningkatan jumlah sektor dan aktivitas ekonomi. Efek langsung pitalebar berasal dari dampak pada pendorong faktor pertumbuhan seperti inovasi, munculnya barang dan jasa baru, proses baru, model bisnis baru, dan meningkatnya daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi. Dengan adanya penetrasi fixed pitalebar sebanyak 1% menghasilkan penurunan penggangguran sejumlah 8,6% 2 . Meningkatnya penetrasi pitalebar sebanyak 10% juga berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% 3 . Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Diperkirakan pada tahun 2019 Indonesia akan membutuhkan 350 MHz spektrum frekuensi radio untuk penerapan pitalebar 4 . Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menata spektrum frekuensi untuk keperluan layanan 4G Long Term Evolution (LTE), penerapan teknologi 4G LTE diharapkan akan menghemat biaya infrastruktur secara signifikan. 4G LTE adalah teknologi yang diklaim sebagai jaringan nirkabel paling cepat pertumbuhannya dan didaulat untuk menggantikan High Speed Downlink Packet Access (HSDPA). Nantinya 4G LTE diharapkan beroperasi di frekuensi 700 Mhz yang memiliki jangkauan lebih luas dari frekuensi yang lain (2100, 2300, dsb). Adanya akses yang lebih cepat berdampak pada peningkatan Gross Domestic Product (GDP) masyarakat, peningkatan Anggaran !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 !Katz.!el.!Al!(2009)! 3 !World!Bank! 4 !Ditjen!SDPPI,!Kementerian!Komunikasi!dan!Informatika!
4.Potensi Pertumbuhan Layanan 4G LTE terhadap Peningkatan GDP, APBN dan Lapangan Kerja Tahun 2019 Kebutuhan frekuensi 350 MHz Penataan 4G LTE Menghemat biaya infrastruktur secara signifikan Penataan 4G LTE 700 MHz • GDP • APBN • Lapangan Kerja
3.Spektrum Frekuensi Radio sebagai Sumber Daya Alam yang Terbatas ! 15! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta meningkatkan lapangan kerja. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadikan fungsi satelit sangat vital dan strategis dalam membangun konektivitas nasional, karena satelit dapat menjangkau wilayah Indonesia yang belum terdapat infrastruktur telekomunikasi. Pemanfaatan satelit diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan aktivitas sektor telekomunikasi, ekonomi, dan pertahanan. Palapa Ring merupakan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi inisiatif pemerintah dan swasta berupa pembangunan serat optik di seluruh wilayah Indonesia yang menjangkau 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Proyek ini terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku. Melalui Palapa Ring diharapkan seluruh Indonesia terhubung dengan layanan pitalebar. Namun saat ini, 135 kabupaten/kota belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalebar 5 . NIX adalah tempat secara fisik bertemunya koneksi antar penyelenggara internet maupun penyedia konten untuk saling bertukar data. Tujuan pembangunan NIX adalah agar para !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5 !RPJMN!2015Q2019! 19 NIX Belum dimanfaatkan secara optimal
7.Belum Optimalnya Pemanfaatan NIX
6.Belum Terjangkaunya Seluruh Wilayah Indonesia dengan Jaringan Infrastruktur Pitalebar (Palapa Ring) • Ruang angkasa termasuk orbit satelit geostasioner (GSO) tidak dapat dijadikan kepemilikan oleh negara • Indonesia dapat kehilangan hak menggunakan orbit satelit (Filling Satelit) yang didaftarkan ke ITU jika tidak menggunakan dan tidak ada fisik satelit 135 Kab/Kota Belum terjangkau jaringan infrastruktur pitalebar
5.Potensi Kehilangan Hak Penggunaan Slot Orbit ! 16! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 penyelenggara telekomunikasi dan pengguna layanan internet dapat mengakses internet menjadi lebih cepat, berkualitas, dan tarif layanan yang terjangkau (mengurangi biaya trafik nasional dan internasional sampai ke wilayah pelayanan universal telekomunikasi), sehingga industri konten nasional dapat tumbuh dan pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada periode 2010—2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun NIX di 33 provinsi, namun baru 19 NIX yang beroperasi. Saat ini industri telekomunikasi di Indonesia sudah jenuh dengan tingkat persaingan yang tinggi, terlebih terjadi persaingan harga antar operator dalam menentukan tarif layanan telekomunikasi. Namun, persaingan harga tersebut tidak dikuti dengan kualitas layanan yang baik, dimana harga layanan pitalebar masih di atas 5% dari UMR. Tingginya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional menyebabkan penetrasi pitalebar berjalan lambat karena para penyelenggara telekomunikasi hanya fokus membangun di daerah yang layak secara komersial, sehingga pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi merata ke daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia. Permohonan penggunaan spektrum frekuensi radio (Izin Stasiun Radio/ISR) yang dilakukan manual ditemukan banyak kendala antara lain, permohonan ISR melalui jasa perposan sering kali banyak diterima setelah Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Slot Orbit Satelit (Unit Pelayanan Teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika) melakukan penertiban, data permohonan ISR melalui jasa perposan sering tidak lengkap atau Belum Efisien Pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi ke daerah- daerah Infrastruktur Telekomunikasi
9.Belum Efisiennya Infrastruktur Telekomunikasi Nasional
10.Belum Efisiennya Proses Perizinan Spektrum Frekuensi Radio
8.Tingginya Tingkat Persaingan Antar Penyelenggara Telekomunikasi dan Rendahnya Kualitas Layanan ! 17! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 tidak jelas, terlambatnya penerbitan ISR, pendistribusian ISR melalui jasa pos ke UPT perlu waktu lama, kesalahan dalam pengiriman ISR. Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah proses perizinan yang panjang berdampak kepada lama waktu proses permohonan ISR yang membutuhkan waktu maksimal 14 hari. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerapkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat dan perangkat telekomunikasi sebesar 20% untuk Subscriber Station (SS) dan 30% pada Base Station (BS). Masih kecilnya TKDN yang dipersyaratkan menyebabkan masih bergantungnya Indonesia terhadap impor alat dan perangkat telekomunikasi karena hanya sebagian kecil alat dan perangkat telekomunikasi yang sudah diproduksi di dalam negeri. Pada tahun 2014, impor alat dan perangkat telekomunikasi mencapai Rp 67 triliun 6 hal ini menjadi salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia dan hilangnya potensi penciptaan lapangan kerja dikarenakan produksi alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan di luar negeri. Dampak positif kebijakan TKDN adalah: kemandirian pengembangan teknologi telekomunikasi; peningkatan produk dalam negeri; pemicu peluang usaha industri kreatif; keberpihakan negara kepada industri telekomunikasi dalam negeri. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6 !BPS!(2014)! Tahun 2014 67 Triliun Impor alat dan perangkat telekomunikasi Dampak • Salah satu pemicu defisit Neraca Perdagangan Indonesia • Hilangnya potensi penciptaan lapangan pekerjaan karena produksi alat dan perangkat telekomunikasi di luar negeri
11.Masih Rendahnya TKDN di Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beredar di Indonesia ! 18! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Tidak terintegrasi dan kurangnya sosialisasi nomor panggilan darurat di Indonesia telah menyebabkan kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat akan nomor panggilan darurat mana yang harus dihubungi ketika terjadi kondisi darurat. Saat ini terdapat beberapa nomor panggilan darurat yang di layani oleh instansi yang berbeda seperti 110 untuk bantuan kepolisian, 118 untuk ambulans, 113 untuk pemadam kebakaran, dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan penataan dan integrasi nomor panggilan darurat menjadi nomor panggilan tunggal darurat yang dapat menjawab semua panggilan darurat yang sering dibutuhkan oleh masyarakat. Banyaknya simcard prabayar yang beredar saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah berganti nomor. Kemudahan untuk mendapatkan nomor dengan harga murah dewasa ini dimanfaatkan pengguna layanan dan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyebarkan informasi. Bukan hanya menyebarkan informasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi juga membanjiri inbox dengan mengirimkan pesan yang berisi promo tentang produk atau program yang sedang diadakan (spam). Pengguna layanan yang tidak bertanggung jawab pun kerap melakukan penipuan melalui sms tanpa terdeteksi identitasnya. Selain itu, penggunaan Sim Box untuk merekayasa sambungan internasional yang seharusnya menggunakan tarif internasional juga menjadi tarif lokal. Kasus penyalahgunaan Refilling Trafik Terminasi Internasional (RTTI) ini, menyebabkan kerugian pihak penyelenggara layanan telekomunikasi hingga mencapai Rp 1,2 triliun per tahun 7 . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7 !Dit!Pengendalian,!Ditjen!PPI!Kementerian!Komunikasi!dan!Informatika! 1,2 T Kerugian operator telekomunikasi akibat Refilling Trafik Terminasi Internasional (RTTI) Nomor panggilan darurat belum terintegrasi 110/118/113 /115' Kebingungan dan ketidaktahuan masyarakat akan nomor panggilan darurat yang harus dihubungi
12.Belum Terintegrasinya Nomor Panggilan Darurat
13.Maraknya Spam, Fraud, dan Kasus Penyalahgunaan Refilling Traffik Terminasi Internasional ! 19! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Demand terhadap perangkat telekomunikasi seluler yang tinggi di Indonesia telah menyebabkan maraknya perangkat ilegal di Indonesia, karena konsumen menginginkan perangkat terbaru dengan harga murah. Setiap tahun beredar lebih dari 10 juta unit perangkat telekomunikasi seluler ilegal, dengan transaksi industri ponsel per tahun mencapai Rp 50 triliun, dan diperkirakan sebanyak Rp 5 triliun 8 dari pendapatan negara berpotensi hilang (PPN) akibat adanya perangkat telekomunikasi seluler ilegal. Oleh karena itu diperlukan registrasi IMEI (International Mobile-station Equipment Identity). Cyber security diartikan sebagai keamanan informasi yang diaplikasikan pada komputer dan jaringannya. Cyber security bertujuan untuk membantu user untuk mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan informasi merupakan isu yang penting mengingat pada tahun 2014 terdapat 48,4 juta serangan di dunia maya dan situs yang paling banyak diserang adalah situs yang memiliki domain go.id 9 . E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8 !APSI! 9 !ID!SIRTII! >10 jt unit Ponsel ilegal baru 50 T Transaksi industri ponsel pertahun 5 T Potensi pendapatan Negara yang hilang dari PPN/ tahun 48,4 jt serangan 12.088 insiden website 27% situs go.id
15.Banyaknya Serangan di Dunia Maya (Termasuk Situs Pemerintah)
16.Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah
14.Maraknya Perangkat Telekomunikasi Seluler Ilegal ! 20! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan e-government antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government secara nasional 10 . Jumlah pengguna internet aktif di Indonesia yang mencapai 73 juta pengguna dimana 7%-nya melakukan transaksi jual-beli melalui internet 11 . Hal ini mendorong terciptanya e-commerce yang makin diminati oleh masyarakat Indonesia. E-commerce sendiri diartikan sebagai proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer dan internet sebagai perantara transaksi bisnis 12 . Pada tahun 2014, nilai transaksi e-commerce mencapai $12 miliar atau Rp 150 triliun. Mengingat banyaknya peminat dan pemain dalam bidang ini, pemerintah menetapkan target untuk transaksi sampai dengan tahun 2016 mencapai $24 miliar atau Rp 300 triliun. Maraknya konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10 !RPJMN!2015Q2019! 11 !Menkominfo,!kominfo.go.id! 12 !Laudon!&!Laudon!1998! 73 jt Pengguna aktif internet Indonesia 7% Bertansaksi jual beli online 150 T Nilai transaksi tahun 2014 300 T Target nilai transaksi tahun 2016
18.Maraknya Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware
17.Makin Diminatinya Transaksi Jual Beli melalui Internet ! 21! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 harus hadir dalam upaya penanganan konten illegal tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri tentang DNS Nasional. International Telecommunication Union (ITU) atau otoritas telekomunikasi internasional pada tahun 2006 batas akhir kepada seluruh negara di dunia agar paling lambat 17 Juni 2015 seluruh lembaga penyiaran melakukan penyiaran digital. Namun sebelumnya telah dilakukan uji coba di tahun 2006 yang hasilnya menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran yang akan diadopsi di Indonesia 13 . Penyiaran TV Digital dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi; efisiensi infrastruktur industri penyiaran; dan membuka peluang usaha baru bagi industri konten. Selain itu penerapan TV digital juga akan menghemat biaya listrik sebesar 94%, biaya modal (Capital Expenditure) sebesar 79% dan biaya operasional (Operational Expenditure) sebesar 57% dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar TV Analog. Dari sisi kualitas siaran, pemancar TV Digital juga meningkatkan kualitas penerimaan siaran bahkan dengan definisi tinggi (High Definition TV). Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013 sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong penerapan TV digital namun masih menemui kendala antara lain:

a.Implementasi migrasi siaran TV Analog ke Digital (digitalisasi) memerlukan biaya tinggi bagi lembaga penyiaran lokal, komunitas, dan juga masyarakat kelas menengah kebawah, khususnya bagi lembaga penyiaran yang sudah berinvestasi tinggi dalam penyelenggaraan siaran analog. Karena dengan diberlakukannya digitalisasi menyebabkan infrastruktur analog tidak dapat digunakan lagi dan semua materi siaran akan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LPPPM). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13 !Kominfo,!2012:1! DIGITAL' menghemat 79% Capex & 57% Opex Menghemat listrik 94%
1. 19.Digitalisasi Penyiaran TV Berpotensi Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi, Infrastruktur Industri Penyiaran dan Membuka Peluang Usaha Baru ! 22! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
b.Implementasi digitalisasi sistem penyiaran harus didasari regulasi yang kuat di level undang-undang sedangkan Indonesia belum memilikinya
c.Belum diaturnya pengawasan sistem digital dan sanksi terhadap pelanggaran konten (program siaran) C1. Program Legislasi Nasional Potensi dan permasalahan terkait dengan regulasi bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut: Semakin bertambahnya pengguna Internet, termasuk makin besarnya jumlah penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari!hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Selama ini, tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan penggunaan teknologi internet, adalah selalu tertinggalnya konsekuensi hukum dan sosial dari inovasi teknologinya. UU No. 11 Tahun 2008 yang diharapkan menjadi acuan dari seluruh kebutuhan di atas, apabila ditelaah rumusannya, justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangan. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Demokratisasi penyiaran saat ini belum terwujud. Media penyiaran di Indonesia saat ini dapat memberikan pengaruh dalam membangun kesan/opini publik dan sangat dipengaruhi kepentingan bisnis dan politik pemiliknya. Berbagai acara/siaran yang mengudara tidak berdasarkan pada kriteria kelayakan sebuah siaran. Kegiatan penyiaran diarahkan untuk menarik iklan dan menentukan kelayakan acara tersebut melalui selera pasar dan rating. Banyaknya tayangan berbau mistis, pornografi dan pornoaksi, infotainment, serta reality show merupakan salah satu dampak dari dominannya pertimbangan pasar dalam
1. 1.Perlunya Revisi UU ITE Terkait Pencemaran Nama Baik, serta Berbagai Hal Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik
2. 2.Perlunya Revisi UU Penyiaran Terkait Industri Penyiaran yang Sehat dan Sesuai dengan Karakter Bangsa ! 23! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 menentukan materi siaran. Media penyiaran (terutama televisi) bersaing ketat dalam meraih pemirsa melalui rating dan share. Dengan adanya rating dan share sebagai acuan dalam penyusunan agenda, maka program televisi cenderung memuat konten yang kurang edukatif dan mengutamakan unsur hiburan. Bahkan program berita yang seharusnya mengedepankan aspek idealisme ikut menentukan rating dan share, hingga mendorong media untuk memodifikasi berita-berita agar lebih menghibur untuk kepentingan menarik segmen pemirsa sebanyak- banyaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pers dan media penyiaran belum seimbang, obyektif dan selektif dalam menyampaikan informasinya kepada masyarakat. Selain itu Indonesia juga menghadapi permasalahan tren monopoli atau penguasaan media massa oleh kelompok pemilik modal tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur penyelenggaraan industri penyiaran yang sehat, serta konten siaran yang sesuai dengan karakter bangsa. UU Penyiaran maupun Peraturan Pemerintah dianggap belum dapat mengakomodir kebutuhan lembaga penyiaran publik dalam menjawab perkembangan dan tantangan dengan lembaga penyiaran yang lain. Bentuk kelembagaan LPP RRI dan LPP TVRI sebagai badan hukum dianggap tidak jelas sehingga mengalami kesulitan dalam dukungan APBN. Adanya pandangan tentang pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI yang masih menggunakan mata anggaran 99 yang merupakan mata anggaran lain-lain sehingga tidak ada kewenangan bagi LPP RRI dan LPP TVRI untuk mengelola anggaran secara tersendiri mengingat LPP RRI dan LPP TVRI bukan merupakan satuan kerja secara tersendiri. Manajemen Dewan LPP RRI dan LPP TVRI dirasakan sangat dominan dalam pengelolaan LPP RRI dan LPP TVRI serta lemah dalam mewakili kepentingan publik. Adanya fenomena Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak ditindaklanjuti dengan peraturan mengenai kepegawaian di lingkungan LPP RRI dan LPP TVRI sehingga sudah lebih dari 15 tahun belum dapat melakukan recruitment SDM kreatif. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa alasan yang menyatakan bahwa LPP RRI dan LPP TVRI harus dikeluarkan dari substansi dalam UU Penyiaran dan disusun undang-undang yang mengatur tentang penggabungan antara LPP RRI dan LPP TVRI yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI).
3. 3.Perlunya RUU RTRI Terkait Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik ! 24! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Urgensi penyusunan RUU Perlindungan Data dan informasi Pribadi adalah karena perlunya kepastian hukum perlindungan data pribadi sebagai wujud penegakan hak asasi manusia, perlunya penegasan hak subjek data atas pengelolaan data pribadi, serta sebagai upaya menciptakan good governance dan clean government. Urgensi penyusunan RUU Migrasi Televisi Terestrial dari Analog ke Digital adalah untuk mengatur spesifik terkait migrasi penyelenggaraan penyiaran analog ke digital, dan sebagai payung hukum analog switch off. Urgensi penyusunan RUU Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi) adalah karena pesatnya perkembangan TIK yang menuntut pembaruan pola pikir pada kebijakan tersebut. Urgensi penyusunan Revisi UU Pos adalah untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pos, dan pelaksanaan pelayanan pos universal (menghadapi pembukaan akses pasar). C2. Program Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental Potensi dan permasalahan terkait program internal Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai reformasi birokrasi dan revolusi mental adalah: Perubahan yang signifikan telah terjadi dalam tatanan pemerintahan. Pemerintah tidak saja harus mau dan bisa menerima kritik dan tuntutan tugas oleh reformasi, dengan pemangkasan wewenang dan berbagai tugas baru yang mana dalam hal ini pemerintah benar-benar harus melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik (good governance), dan juga pemerintahan yang bersih (clean government), yang dalam pencapaiannya harus ada perubahan mendasar mencakup kelembagaan, sistem kerja, dan bahkan mind-set para pelakunya mulai dari pejabat tinggi sampai ke pegawai (bawahan). Salah satu penyebab belum terwujudnya reformasi karena transformasi birokrasi belum terwujud secara riil. Reformasi total tidak akan terjadi sebelum dilakukan perbaikan kinerja birokrasi. Namun, perbaikan kinerja tersebut tidaklah cukup dilakukan secara Ad-
4. 4.Perlunya Regulasi Perlindungan Data Pribadi; Migras Analog ke Digital; Konvergensi Telematika (Telekomunikasi); dan Pos
5. 1.Transformasi Birokrasi Belum Terwujud Secara Nyata ! 25! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 hoc atau parsial. Maka dari itu, konsep “change management” harus dipikirkan sebagai usaha mereformasi birokrasi secara mendasar, sehingga meningkatkan kinerja organisasi dan individu. Pemikiran tentang good governance sebagai paradigma baru manajemen pembangunan menjadikan pemerintah sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa melalui kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta peran perencanaan dan penganggaran. Dalam good governance, tidak lagi hanya pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat berperan dalam pemerintahan, sehingga msyarakat akan terlibat untuk melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap seluruh tindakan pemerintah. Kondisi yang dihadapi saat ini adalah belum adanya riset mengenai dampak sosial dan ekonomi atas perkembangan TIK khususnya pitalebar untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan TIK khususnya pitalebar. Ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014—2019, bertujuan untuk memberikan arah dan panduan bagi perluasan, percepatan, pembangunan pitalebar nasional yang komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Dengan dimulainya pembangunan pitalebar Indonesia, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah persiapan antara lain dengan melakukan kajian tentang kesiapan SDM angkatan kerja dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi ancaman (jika ada) dari agenda rencana pembangunan pitalebar Indonesia. Sistem pengawasan internal yang selama ini dilakukan masih menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat watchdog (mengungkap temuan), reaktif, post-audit, korektif, kaku, dan pasif sudah tidak relevan dilakukan, karena yang seharusnya dihindari adalah adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, sehingga diperlukan suatu paradigma baru dalam mekanisme pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
6. 2.Belum Adanya Riset Mengenai Dampak Sosial Ekonomi Terkait Implementasi Pitalebar Dalam Rangka Mempersiapkan Tenaga Kerja
7. 3.Perubahan Paradigma Sistem Pengawasan ! 26! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015— 2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:
8. 1.mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi
9. 2.mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
10. 3.mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
11. 4.mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
12. 5.mewujudkan bangsa yang berdaya saing;dan
13. 6.mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
14. 7.mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:
15. 1.Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
16. 2.Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
17. 3.Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
18. 4.Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
19. 5.Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
20. 6.Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;dan
21. 7.Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia. 2.3 Tujuan ! 28! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu: A. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan B. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran C. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran D. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima. Program Legislasi Nasional (RUU) tahun 2015 –2019 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental A B C1 C2 Program Utama Kemenkominfo Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara 2.4 Sasaran Strategis ! 29! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut: SS.1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan SS.2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan SS.3 Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman SS.4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien. ! 30! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia harus menjadi gabungan antara pengembangan infrastruktur yang memadai dan tersedianya layanan Komunikasi dan Informatika di semua daerah, tidak terkecuali di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, hingga wilayah non-komersial lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, negara harus mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dengan efisien dalam pemakaian sumberdaya dan efektif dalam aplikasi penggunaannya. Informasi yang dikelola dengan baik dan melibatkan sumber daya pitalebar (bandwidth) akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara sesuai dengan alam dan budayanya sehingga menjadi kekayaan yang sangat berharga. Pengetahuan itu dapat menjadi landasan dan berkontribusi bagi pembangunan berbagai sektor, seperti industri, pariwisata, maritim, energi, pertanian, dan pendidikan. Dengan arah kebijakan yang tepat, bidang komunikasi dan informatika akan berperan dalam mentransformasi masyarakat menuju masyarakat yang berdikari dan berdaya saing tinggi. Sasaran lain dalam pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data nasional sebagai kekayaan strategis bangsa. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional, dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Itulah yang menjadi salah satu hal penting dari sembilan agenda prioritas atau Nawacita pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%. Dengan tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda
22. 1.menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
23. 2.membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
24. 3.membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
25. 4.menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
26. 5.meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
27. 6.meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
28. 7.mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
29. 8.melakukan revolusi karakter bangsa;
30. 9.memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dari sembilan agenda prioritas pemerintah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada tiga agenda prioritas. Ketiga agenda tersebut adalah Nawacita-2, Nawacita-3 dan Nawacita-6. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dalam RPJMN Tahun 2015— 2019 disusun ke dalam 5 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :
31. 1.melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
32. 2.meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
33. 3.membangun transparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
34. 4.menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN); dan
35. 5.meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 3), 4) dan 5). NAWACITA-2: Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya ! 32! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e- government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :
36. 1.Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
37. 2.Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain : penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
38. 3.Penerapan open e government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran kedalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia. Sub Agenda 3 Nawacita-2: Membangun Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan ! 33! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :
39. 1.Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
40. 2.Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang apartur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
41. 3.Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
42. 4.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan Sub Agenda 4 Nawacita-2: Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) ! 34! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik. Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya open government pada seluruh instansi pemerintah. Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain:
43. 1.Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
a.Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
b.Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
c.Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
d.Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
e.Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
f.Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M- Pustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
g.Kampanye publik terkait revolusi mental;
h.Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
i.Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; Sub Agenda 5 Nawacita-2: Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik ! 35! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
j.Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP);
k.Dewan Pers; dan
l.Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
1. 2.Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
a.Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
b.Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;dan
c.Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media. Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Pengembangan kawasan perbatasan negara yang selama ini dianggap sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (security approach), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi. Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015—2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan diberbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. NAWACITA-3: Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan ! 36! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan tersebut ditempuh strategi pembangunan antara lain :
1. 1.Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastrktur transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi- informasi.
2. 2.Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan dan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, di RPJMN Tahun 2015—2019 disusun ke dalam 11 sub agenda prioritas, yaitu sebagai berikut :
3. 1.membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan;
4. 2.membangun transportasi umum masal perkotaan;
5. 3.membangun perumahan dan kawasan pemukiman;
6. 4.peningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur;
7. 5.penguatan investasi;
8. 6.mendorong BUMN menjadi agen pembangunan;
9. 7.peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi;
10. 8.akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional;
11. 9.pengembangan kapasitas perdagangan nasional;
12. 10.peningkatan daya saing tenaga kerja; dan
13. 11.peningkatan kualitas data dan informasi statistik dalam sensus ekonomi tahun 2016. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan kepada sub agenda prioritas 1). Beberapa sasaran yang ingin diwujudkan untuk membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah sebagai berikut:
14. 1.tersedianya layanan komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya melalui, jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di wilayah USO; NAWACITA-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Sub Agenda 1 Nawacita-6: Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan ! 37! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
15. 2.tersedianya layanan pitalebar dengan tujuan:
a.terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kota;
b.tingkat penetrasi fixed pitalebar di perkotaan 71 persen rumah tangga dan 30 persen populasi, di perdesaan 49 persen rumah tangga dan 6 persen populasi; dan
c.tingkat penetrasi mobile pitalebar (1 Mbps) di perkotaan 100 persen dan di perdesaan 52 persen.
1. 3.pengoptimalisasian pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui:
a.migrasi sistem penyiaran televise dari analog ke digital selesai (analog switch off); dan
b.tersedianya alokasi spektrum frekuensi yang mendukung layanan pitalebar.
1. 4.tercapainya tingkat literasi TIK nasional sebesar 75 persen; dan
2. 5.tersedianya layanan e-Government dan dikelolanya data sebagai asset strategis nasional melalui:
a.indeks e-Government nasional mencapai 3,4 (skala 4,0); dan
b.jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100 persen. Dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
1. 1.Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi pitalebar-ready dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO;
2. 2.Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas melalui:
a.Penataan ulang alokasi spektrum frekuensi (spektrum refarming) dengan prinsip netralitas teknologi;
b.Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless pada instansi Pemerintah dengan implementasi konsep Government Radio Network (GRN);
c.Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang berkeadilan;
d.Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang ditetapkan;
e.Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi pitalebar; ! 38! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
f.Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan fleksibel: spektrum sharing, spektrum consolidation, mobile virtual network operator (MVNO);
g.Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun slot orbit, mendorong kerjasama dengan industry satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; dan
h.Mengkaji pembangunan satelit pitalebar nasional;
1. 3.Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective melalui:
a.Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
b.Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
c.Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi.
d.Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal. ! 39! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 A. Program Kominfo yang Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan konektivitas pitalebar nasional adalah: Terkait Universal Service Obligation (USO):
a.Redesain USO • Menyusun bisnis model redesain • Menetapkan permen tentang redesain USO
b.Penyelenggaraan 3 pilot sistem desa pitalebar terpadu di desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman sesuai 50 lokasi prioritas BNPP
c.Penyelenggaraan sistem desa pitalebar terpadu (desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman) di 50 lokasi prioritas BNPP
d.Membangun 575 BTS di daerah tertinggal, terluar dan terpencil
e.Menyediakan akses internet di 4000 lokasi (sesuai prioritas, seperti 100% sekolah SD-SMA termasuk madrasah)
f.Revitalisasi dan optimalisasi National Internet Exchange (NIX) A 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika
1. 1.Mewujudkan Konektivitas Pitalebar Nasional ! 40! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Non-Universal Service Obligation (Non-USO):
a.Design TIK environment sebagai acuan di area fokus pembangunan
b.Koordinasi lokasi prioritas dengan K/L terkait dengan penyelenggara telekomunikasi
c.Membuat kebijakan yang memberikan insentif kepada operator untuk memusatkan pengembangannya ke lokpri sektor unggulan sesuai model
d.Memfasilitasi dan memonitor implementasi
e.Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA) ke 1000 desa
f.Pembentukan 1500 agen perubahan Internet Cerdas, Kreatif, dan Produktif (i-CAKAP) di daerah perbatasan, tertinggal, dan terluar. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan kebijakan pemerintah sebagai GPR adalah:
a.Pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting ) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya
b.Membentuk lembaga jejaring komunikasi
c.Menyusun dan memantau implementasi regulasi tentang GPR oleh K/L/D
d.Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung revolusi mental adalah:
a.Menyusun strategi komunikasi dalam rangka efektifitas diseminasi informasi tentang revolusi mental
b.Diseminasi informasi ke seluruh pelosok Indonesia terkait revolusi mental
c.Edukasi dan advokasi kepada K/L/D, ormas, dan media mengenai revolusi mental
1. 2.Mewujudkan Pemerintah sebagai Government Publik Relation (GPR)
2. 3.Mendukung Revolusi Mental ! 41! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 B. Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai Leading Sector Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pengembangan infrastruktur pitalebar termasuk layanan 4G adalah:
a.Menata Sumber Daya spektrum frekuensi radio
b.Menjaga keberlangsungan orbit satelit Indonesia, agar tetap menjadi milik dan kendali Indonesia
c.Menggelar jaringan tulang punggung serat optik nasional (Palapa Ring) untuk menghubungkan 497 kab/kota di Indonesia Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong efisiensi industri telekomunikasi adalah:
a.Mendorong operator telekomunikasi untuk berkonsolidasi dalam rangka efisiensi industry telekomunikasi
b.Membangun infrastruktur pasif bersama (Passive infrastruktur sharing) dalam rangka meringankan biaya investasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi
c.E-Licensing Spektrum Radio (Machine to Machine) Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong peningkatan jumlah kandungan dalam negeri pada alat dan perangkat telekomunikasi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap industri telekomunikasi. Strateginya adalah dengan memantau dan mengawasi implementasi regulasi tentang TKDN alat dan perangkat telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor alat dan perangkat telekomunikasi yang menjadi salah satu pemicu defisit neraca perdagangan. B
1. 1.Pengembangan Infrastruktur Pitalebar termasuk Layanan 4G
2. 3.Mendorong Peningkatan Jumlah Kandungan Dalam Negeri pada Alat dan Perangkat Telekomunikasi
3. 2.Efisiensi industri telekomunikasi ! ! 42! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengintegrasikan nomor panggilan untuk menghadapi keadaan darurat nasional adalah dengan menyediakan nomor panggilan tunggal darurat (single emergency number). Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mencegah penipuan melalui layanan telekomunikasi adalah dengan menyusun kebijakan/regulasi tentang tata cara registrasi dan aktivasi kartu prabayar serta tata niaga distribusi kartu prabayar. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengurangi peredaran perangkat telepon selular ilegal yang berpotensi merugikan negara dalam hal kontribusi pajak, adalah dengan:
a.Merumuskan strategi/kebijakan penataan registrasi IMEI untuk perangkat
b.Memastikan kepatuhan dan penegakan hukum pelanggar regstrasi IMEI Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan keamanan informasi dan optimalisasi tata kelola internet, adalah dengan:
a.Menyiapkan rujukan standardisasi security untuk sektor strategis
b.Menerapkan Sertifikasi sistem elektronik strategis
c.Pembentukan Panel untuk penanganan situs bermuatan negatif
d.Pemberian tanda daftar sistem penyelenggaraan elektronik
e.Penyusunan dan pengesahan Permen Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Permen Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK)
1. 4.Mengintegrasikan Nomor Panggilan
2. 6.Mengurangi Peredaran Perangkat Telepon Selular Ilegal
3. 5.Penataan Registrasi Prabayar
4. 7.Meningkatkan Keamanan Informasi dan Optimalisasi Tata Kelola Internet ! 43! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong pertumbuhan e-commerce nasional, adalah dengan:
a.Merumuskan Roadmap e-Commerce Nasional untuk 5 – 10 tahun ke depan
b.Melakukan pengumpulan data proliferasi e-commerce.
c.Mendorong pengembangan dan peningkatan jumlah start up company Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan DNS dalam rangka mengurangi konten ilegal, berbahaya, dan malware, adalah dengan:
a.Menetapkan Permen tentang DNS Nasional (Tersedianya DNS Nasional).
b.Diharapkan 4 penyelenggara jaringan telekomunikasi sudah menerapkan DNS Nasional pada Q4 2015.
c.Implementasi DNS Nasional secara menyeluruh. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengintegrasikan layanan e-government nasional, adalah dengan:
a.Menyusun masterplan dan memastikan penetapan perpres e-government sebagai dasar penerapan layanan e- government.
b.Mendorong tercapainya index PeGI Nasional 3,4
c.Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mempercepat proses migrasi TV analog ke digital (digitalisasi), adalah dengan:
a.Menyusun kebijakan/regulasi percepatan migrasi TV analog ke digital.
b.Memastikan migrasi TV analog ke digital selesai sesuai jadwal switch off (2018).
c.Mendorong percepatan revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR.
1. 8.Mendorong Pertumbuhan e-Commerce
2. 9.Menerapkan DNS dalam Rangka Mengurangi Konten Ilegal
3. 10.Mengintegrasikan Layanan e-Government
4. 11.Mempercepat Proses Migrasi TV Analog ke Digital ! 44! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 C1. Program Legislasi Nasional Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun revisi UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, adalah dengan:
a.Konsolidasi naskah akademik tentang UU ITE dengan seluruh stakeholder
b.Menyampaikan naskah akademik dan RUU perubahan kepada DPR melalui Presiden Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah dengan:
a.Menyusun naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR
b.Menyusun rancangan perundang-undangan sebagai pelaksana turunan undang-undang. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), adalah dengan menyusun naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun beberapa RUU bidang komunikasi dan informatika, adalah dengan menyusun naskah akademik sebagai bahan pembahasan dengan DPR terkait :
a.Perlindungan data pribadi
b.Migrasi Televisi Terestrial dari Analog ke Digital
c.Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi)
d.Pos
1. 1.Memastikan Terselesaikannya Revisi UU ITE
2. 2.Penyusunan Revisi UU Penyiaran Bersama DPR
3. 3.Penyusunan RUU RTRI Bersama DPR
4. 4.Memastikan Terselesaikannya RUU Bidang Komunikasi dan Informatika ! 45! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 C2. Program Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam merubah paradigma pelayanan dengan melakukan program change management, adalah dengan:
a.Launching budaya organisasi reformasi birokrasi dan pelayanan kemkominfo
b.Menetapkan Permen tentang pelayanan publik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mendorong ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika agar berorientasi pelayanan
c.Menerapkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di Kementerian Komunikasi dan Informatika
d.Menyusun sistem dan mekanisme partisipasi publik dalam hal kebijakan dan anggaran
e.Mempercepat proses perizinan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
f.Memastikan indeks PeGI Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan target rata-rata nasional Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan kajian terkait kesiapan masyarakat untuk penerapan pitalebar, adalah dengan:
a.Menyusun desain riset, studi literatur, dan pemetaan terhadap stakeholder
b.Analisa dan penyusunan rekomendasi hasil riset terkait kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi pitalebar Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan metode Risk Based Internal Audit Program, adalah dengan:
a.Pengawalan terhadap proses pengadaan
b.Review atau evaluasi atas pengelolaan PNBP dan anggaran
c.Audit kinerja atas program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika
1. 1.Merubah paradigma birokrasi dari perizinan menjadi pelayanan, dengan melakukan program change management
2. 2.Melakukan Kajian Terkait Kesiapan Masyarakat dalam Penerapan Pitalebar
3. 3.Menerapkan metode Risk Based Internal Audit Program ! 46! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019
d.Audit atas pengelolaan BMN (termasuk hibah)
e.Pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan
f.Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal Dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama DPR akan menyusun beberapa regulasi sebagai berikut: NO. JUDUL RUU RENCANA PEMBAHASAN KETER ANGAN2015 2016 2017 2018 2019 1 RUU tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ✓ Inisiatif Pemerin tah 2 RUU tentang Radio Televisi Indonesia ✓ Inisiatif DPR 3 RUU tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ✓ Inisiatif DPR 4 Rancangan UU tentang Perlindunga n Data Pribadi ✓ Inisiatif Pemerin tah 3.3 Kerangka Regulasi ! 47! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 NO. JUDUL RUU RENCANA PEMBAHASAN KETER ANGAN2015 2016 2017 2018 2019 5 RUU Migrasi Televisi Terestrial dari analog ke Digital ✓ Inisiatif Pemerin tah 6 RUU tentang Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomuni kasi) ✓ Inisiatif Pemerin tah 7 Rancangan UU tentang Perubahan UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos ✓ Inisiatif Pemerin tah Selain matriks diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyusun: • Regulasi penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel, Kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika • RPP PDES, Peraturan perundang-undangan di bidang e- Business, Regulasi/kebijakan di bidang e-Government, Peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemberdayaan industri TIK, Peraturan perundangan di bidang Pemberdayaan Informatika, Kebijakan/ regulasi Keamanan Informasi • Rancangan regulasi SKKNI bidang kominfo • Regulasi dasar untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik, Kebijakan dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik, Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran untuk menyediakan durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial melalui PSA, Kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi, Perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan informasi internasional. ! 48! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional. Penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan dilakukan dengan memperhatikan:
1. 1.Perubahan pola rezim perijinan ke rezim pelayanan
2. 2.Arah dan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang fokus kepada sektor telekomunikasi, tata kelola internet dan digitalisasi siaran televisi
3. 3.Prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan komunikasi dan informatika
4. 4.Tata laksana dan sumber daya Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan poin di atas, maka akan dilakukan penataan pada organisasi pusat, dan unit pelaksana teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah, serta penguatan SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah penguatan kelembagaan antara lain:
5. 1.Dalam rangka percepatan implementasi teknologi pitalebar (pitalebar) dan pengembangan ekosistemnya perlu dibentuk organisasi unit eselon II yang khusus menangani pitalebar.
6. 2.Badan Layanan Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika sebagai eksekutor dari penyediaan infrastruktur TIK di daerah non komersial (USO) yang selama ini merupakan Unit Kerja Eselon III, perlu ditingkatkan kapasitasnya mengingat tanggung jawab dan luasnya lingkup pekerjaan. 3.4 Kerangka Kelembagaan
7. 1.Penguatan Kapasitas Kelembagaan
8. 2.Penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Komunikasi dan Informatika ! 49! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Pada tahun 2015—2019 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitikberatkan kepada 4 (empat) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut: Sasaran Strategis/ IKS 2015 2016 2017 2018 2019 SS.1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan IKS.1 Jumlah pembangunan sarana/ Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia 20 Tugu Berkode Pos 50 tugu berkode pos Monev tugu berkod e pos Monev tugu berkod e pos Monev tugu berkod e pos IKS.2 Persentase (%) penyelesaian Redesain USO 100% (Penyele saian Regulasi terkait Redesai n USO) Monev Redesai n USO Monev Redesai n USO Monev Redesai n USO Monev Redesai n USO IKS.3 Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi (Tertinggal, Terluar & Terpencil) 125 BTS 125 BTS 125 BTS 125 BTS 125 BTS 4.2 Kerangka Pendanaan ! 58! Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014—2019 dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahun 2014—2019 merupakan pelaksanaan rencana strategis pada masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014—2019. Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal sampai dengan tahun 2014 akan dikompensasi pada pelaksanaan rencana strategis tahun 2015—2019. Karena itu, penyusunan rencana strategis tahun 2015—2019 menjadi suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan rencana strategis menyebabkan sasaran rencana strategis tidak tercapai. Rencana strategis tahun 2015—2019 dilaksanakan dengan mengacu pada capaian strategis tahun 2010—2014 menyelaraskan visi dan misi Jalan Perubahan yang diusung pemerintahan saat ini melalui program prioritas Nawacita serta mengantisipasi kondisi dinamis lingkungan global. Rencana kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terdapat di rencana strategis tahun 2015—2019 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi prognosis agar jelas apakah setiap sasaran strategis sudah ada yang melaksanakannya atau belum. Target pencapaian Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja keras dan bersinergi agar semua target tersebut tercapai. Agar seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Untuk itu, dilakukan rapat kerja evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Kinerja (LKj). 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 2.2 Page'2 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 06 Indeks5Kepuasan5 Masyarakat5terhadap5 perijinan5Spektrum5 Frekuensi5Radio5,5 Sertifikasi5Operator5 Radio,5Sertifikasi5Alat5 Perangkat5 Telekomunikasi,5dan5 Pengujian5Alat5Perangkat5 Telekomunikasi 79 81 82 84 85 059 06 Indeks5Integritas5 pelayanan5publik5 perijinan5Spektrum5 Frekuensi5Radio5,5 Sertifikasi5Operator5 Radio,5Sertifikasi5Alat5 Perangkat5 Telekomunikasi,5dan5 Pengujian5Alat5Perangkat5 Telekomunikasi 8.5 8,6 8,7 8.8 8,9 Meningkatkan5daya5 saing5industri5 telekomunikasi5dalam5 negeri Persentase5(%)5 penetapan5dan5 implementasi5 Permenkominfo5tentang5 TKDN54G5LTE5 100%5(ditetapkan5PM5 Kominfo5tentang5TKDN5 4G5LTE) 100%5 (implementasi5 30%5subscriber,5 40%5Base5 Stasion) Percepatan5Pelayanan5 Perijinan5ISR5 Microwave5Link Persentase5(%)5 terselenggaranya5layanan5 M2M5untuk5Perijinan5ISR5 Microwave5Link5 100% Tersedianya5slot5orbit5 untuk5keperluan5 satelit5multifungsi Persentase5(%)5 terjaganya5 keberlangsungan5slot5 orbit5indonesia5yang5 sudah5ternotifikasi5di5ITU5 100% 100% 100% 100% 100% Tersedianya5radio5 nelayan5yang5standard5 dan5terjangkau 2.2 Page'3 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) Persentase5(%)5 tersedianya55 percontohan5perangkat5 radio5nelayan5untuk5Desa5 Nelayan5di5lokasi5 Prioritas5BNPP]KKP5 mengunakan5dana5USO5 100%5(505Lokasi) Persentase5(%)5 tersedianya5prototype5 Radio5Nelayan5yang5siap5 diproduksi5massal5dan5 layak5dipasarkan5dengan5 harga5terjangkau5dan5 memenuhi5standar5 maritim 100% 059 06 3052 Pelaksanaan5Layanan5 Pengujian5dan5 Kalibrasi5Perangkat5 Pos5dan5Informatika 447.8 059 06 3052 Meningkatnya5layanan5 pengujian5dan5 kalibrasi5perangkat5 pos,5telekomunikasi 447.8 059 06 3052 Persentase5(%)5layanan55 pengujian5perangkat5pos5 dan5telekomunikasi 85% 90% 90% 90% 90% 059 06 3052 Persentase5(%)5 kesesuaian5laboratorium5 pengujian5dan5kalibrasi5 dengan5persyaratan5 teknis5dan5standar5ITU 90% 90% 90% 90% 90% Persentase5(%)5jumlah5 hasil5kalibrasi5perangkat5 pos5dan5informatika 90% 90% 90% 90% 90% Layanan5administrasi5dan5 dukungan teknis 125Bulan5Layanan 125Bulan5 Layanan 125Bulan5 Layanan 125Bulan5 Layanan 125Bulan5 Layanan 059 06 3053 Pelaksanaan5 Monitoring,5Validasi5 dan5Penertiban5 Pemanfaatan5Sumber5 Daya5Pos dan5Informatika 917.6 2.2 Page'4 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 060 06 3053 Terwujudnya5 ketertiban5dan5 kepatuhan5 penggunaan5spektrum5 dan5perangkat5 informatika5sesuai5 peraturan5dan5 ketentuan5yang5 berlaku5melalui5 dukungan5 infrastruktur5SIMS5dan5 infrastruktur5 monitoring5yang5 memadai 917.6 061 06 3053 Persentase5(%)5 penggunaan5spektrum5 frekuensi5radio5yang5 mematuhi5regulasi5 90% 90% 90% 90% 90% Persentase5(%)55 penyelesaian5 penanganan5gangguan5di5 bidang5spektrum5 frekuensi5radio. 90% 90% 90% 90% 90% Layanan5administrasi5dan5 dukungan teknis 059 06 3054 Pelaksanaan5Layanan5 Pemanfaatan5 Spektrum5dan5Orbit5 Satelit 127.4 Terwujudunya5Efisiensi5 dan5Percepatan5 Perijinan5ISR,5 pencegahan5fraud5 dalam5perjinan5ISR5 (Program5M2M),5 peningkatan55 pendapatan5BNPP,5 yang5berart5i5 meningkatkan5sumber5 APBN Jumlah5regulasi/5 kebijakan5tentang5 percepatan5layanan5 perizinan5spektrum5 frekuensi5radio5(M2M) 100% ] ] ] ] 059 06 3054 Terwujudnya5 pelayanan5perizinan5 frekuensi55secara5 cepat,5tepat5dan5pasti5 sehingga5dapat55 memenuhi5ekspektasi5 masyarakat. 65.5 2.2 Page'5 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 06 3054 Persentase5(%)5kepuasan5 pelayanan5proses5 perizinan5frekuensi5radio 83% 85% 87% 90% 92% 059 06 3054 Persentase5(%)5 pelayanan5perizinan5 frekuensi5radio5yang5 tepat5waktu5 82% 85% 87% 90% 92% 059 06 3054 Terwujudnya5 pelayanan5sertifikasi5 operator5radio5secara5 cepat,5tepat5dan5pasti5 sehingga5dapat55 memenuhi5ekspektasi5 masyarakat. 42.8 059 06 3054 Persentase5(%)5kepuasan5 pelayanan55proses5 sertifikasi5operator5radio 83% 85% 87% 90% 92% 059 06 3054 Persentase5(%)5 pelayanan55jumlah5 operator5radio5yang5 bersertifikat5tepat5waktu 82% 85% 87% 90% 92% 059 06 3054 Optimalnya5 pengelolaan5dan5 peningkatan5BHP5 Frekuensi5Radio. 19.1 059 06 3054 Persentase5(%)5 pencapaian5target5PNBP 100% 100% 100% 100% 100% 059 06 3055 Pengendalian5 Pemanfaatan5Sumber5 daya5dan5Perangkat5 Pos5dan5Informatika 975.4 Terwujudnya5Efisiensi5 dan5Percepatan5 Perijinan5ISR,5 pencegahan5fraud5 dalam5perjinan5ISR5 (Program5M2M),5 peningkatan55 pendapatan5PNBP 975.4 059 06 3055 Persentase5(%)5 implementasi5dan5 operasional5infrastruktur5 dan5aplikasi5layanan5on5 line5SIMS 100%5(tersedianya5 layanan5M2M5dalam5 SIMS) 100%5 (tersedianya5 layanan5M2M5 dalam5SIMS) 100%5 (tersedianya5 layanan5M2M5 dalam5SIMS) 100%5 (tersedianya5 layanan5M2M5 dalam5SIMS) 100%5 (tersedianya5 layanan5M2M5 dalam5SIMS) 2.2 Page'6 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 06 3055 Terwujudnya5 ketertiban5dan5 kepatuhan5 penggunaan5spektrum5 dan5perangkat5 informatika5sesuai5 peraturan5dan5 ketentuan5yang5 berlaku5melalui5 dukungan5 infrastruktur5SIMS5dan5 infrastruktur5 monitoring5yang55 memadai. 0.0 059 06 3055 Persentase5(%)5 penanganan5gangguan5 penggunaan5spektrum5 frekuensi5radio 91% 92% 93% 94% 95% 059 06 3055 Persentase5(%)5 penegakan5hukum5 penggunaan5perangkat5 telekomunikasi5dan5 informatika 91% 92% 93% 94% 95% 059 06 3055 Persentase5(%)5 implementasi5dan5 operasional5infrastruktur5 Sistem5Monitoring5 Frekuensi5Radio5(SMFR) 80%5(lokasi5dengan5 gangguan5frekuensi5 tertinggi) 80%5(lokasi5 dengan5 gangguan5 frekuensi5 tertinggi) 81%5(lokasi5 dengan5 gangguan5 frekuensi5 tertinggi) 83%5(lokasi5 dengan5 gangguan5 frekuensi5 tertinggi) 85%5(lokasi5 dengan5 gangguan5 frekuensi5 tertinggi) 059 06 3056 Perencanaan5dan5 Rekayasa5Spektrum5 Frekuensi5Radio5dan5 Orbit5Satelit 122.1 059 06 3056 Tertatanya5spektrum5 frekuensi5sesuai5 dengan5kepentingan5 nasional5dan5 ketentuan5 internasional5dengan5 memperhatikan5 efisiensi5spektrum. 62.2 059 06 3056 Persentase5(%)5 tersedianya5regulasi5 tentang5penggunaan5 spektrum5secara5dinamis5 dan5fleksibel5(15PP5terkait5 Spektrum5Flexibility).5 20% 30% 50% 70% 100% 059 06 3056 Persentase5(%)5 ketersediaan5spektrum5 untuk5keperluan5televisi5 siaran5digital5terrestrial5 30% 50% 70% 100% 100% 2.2 Page'7 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 06 3056 Persentase5(%)5 ketersediaan5alokasi5 spektrum5frekuensi5radio5 dalam5rangka5migrasi5 teknologi5radio5 komunikasi5Dinas5 Maritim5dari5analog5ke5 digital5 20% 30% 50% 70% 100% 059 06 3056 Persentase5(%)5 ketersediaan5alokasi5 spektrum5frekuensi5radio5 dalam5rangka5 mendukung5tanggap5 darurat5kebencanaan5 atau5PPDR5(Public5 Protection5Disaster5 Relief) 20% 30% 50% 70% 100% 059 06 3056 Tersedianya5slot5orbit5 dan5pita5frekuensi5 untuk5keperluan5 satelit5multifungsi. 35.4 059 06 3056 Persentase5(%)5 terjaganya5 keberlangsungan5slot5 orbit5indonesia5yang5 sudah5ternotifikasi5di5ITU 100% 100% 100% 100% 100% 059 06 3056 Jumlah5notifikasi5 penggunaan5frekuensi5 radio 35 40 45 50 55 059 06 3056 Termanfaatkannya5 sumber5daya5frekuensi5 radio5secara5optimal5 dan5dinamis5untuk5 mendukung5program5 Cita5Caraka5 (Bandwidth5untuk5 rakyat51005MB5per5 kapita5per5bulan) 24.5 059 06 3056 Persentase5(%)5 pertambahan5spektrum5 frekuensi5sebesar53505 MHz5untuk5mobile5 broadband. 5,7%5(25x5105MHz) 30% 50% 70% 100% 059 06 3057 Penetapan5dan5 Pengembangan5 Standardisasi5 Perangkat5dan5 Layanan5Pos5dan5 Informatika 156.9 2.2 Page'8 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 06 3057 Tersedianya5standar5 alat5dan5perangkat5 informatika5yang5 mendukung5 kemandirian5teknologi5 nasional5di5bidang5 wireless5broadband5 yang5berorientasi5 lingkungan5(Green5 ICT) 156.9 059 06 3057 Jumlah5kebijakan5dan5 regulasi5standar5pos5dan5 informatika 105draft,515regulasi5 tentang5Penataan5 Registrasi5IME5untuk5 Perangkat5Seluler 105draft 105draft 105draft 105draft 059 06 3057 Persentase5(%)5sertifikasi5 alat5dan5perangkat5 telekomunikasi5yang5 diterbitkan 70% 72% 75% 78% 80% 059 06 3057 Jumlah5pra]proto5type5 dan5prototype5produk5 dalam5negeri5bidang5 informatika 45Prototype5 ]5Tersedianya5prototype5 radio5keselamatan5 nelayan5yang5disesuaikan5 dengan5kebutuhan5 nelayan ]5Tersedianya5radio5 keselamatan5nelayan5di5 505lokasi5prioritas5BNPP5 dan5KKP5 ]5Tersedianya5perangkat5 radio5keselamatan5 nelayan5berfitur5radio5 cuaca 45Prototype 55Judul5 Penelitian 45Prototype 45Prototype 059 06 3058 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Ditjen5 Sumber5Daya5dan5 Perangkat5Pos5dan5 Informatika 451.2 059 06 3058 Terselenggaranya5 dukungan5teknis5dan5 administratif5bagi5 pelaksanaan5reformasi5 birokrasi5di5lingkungan5 Ditjen5SDPPI 451.2 059 06 3058 Jumlah5rencana5kerja5dan5 anggaran5laporan5 evaluasi5dan5data 135dok 135dok 135dok 135dok 135dok 2.2 Page'9 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 06 3058 Laporan5pelaksanaan5 rumah5tangga5dan5 ketatausahaan5serta5 kepegawaian 335dok 335dok 335dok 335dok 335dok 059 06 3058 Jumlah5peraturan5 perundang]undangan5 dan5kerjasama 95dok 95dok 95dok 95dok 95dok 059 06 3058 Jumlah5laporan5 pelaksanaan5keuangan 95dok 95dok 95dok 95dok 95dok Jumlah5Bulan5Layanan5 administrasi dan5dukungan5teknis5 lainnya 059 07 PROGRAM5 PENYELENGGARAAN5 POS5DAN5 INFORMATIKA 18,993.7 059 07 Tersedianya5tanda5 batas5wilayah5 kedaulatan5RI5di5 daerah5perbatasan5 dan5pulau5terdepan 059 07 Jumlah5Pembangunan5 Sarana5/5Tugu5Berkode5 Pos5di5Wilayah5 Perbatasan5dan5Pulau5 Terdepan5di5Indonesia5 205Tugu5berkode5pos 505Tugu5 Berkode5pos5 (Target520195 dipercepat5ke5 20165) 059 07 Tersedianya5 infrastruktur5dan5 layanan5pos5yang5 merata5 059 07 Jumlah5KPCLPU5yang5 beroperasi5 2330 2335 2340 2345 2350 059 07 Terwujudnya5industri5 telekomunikasi5 Indonesia5yang5kuat5 dan5mampu5bersaing5 dengan5industri5digital5 global,5efisiensi5 industri,5peningkatan5 kualitas55layanan,5 keterjangkauan5harga5 layanan5broadband,5 mencegah5spam5dan5 fraud5layanan5 telekomunikasi5dan5 melindungi5publik5dari5 penggunaan5 perangkat5yang5tidak5 sesuai5ketentuan,5 serta5mencegah5 kerugian5keuangan5 negara 2.2 Page'10 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 Jumlah5dokumen5 regulasi5dan5kebijakan5 bidang5telekomunikasi5 45Dokumen5 Regulasi/kebijakan5: 1.5Regulasi55Konsolidasi5 dan5restrukturisasi5 industri5telekomunikasi5 terkait5: a.5Infrastruktur5sharing b.5Right5of5Way5 c.5Infrastruktur5Pasif5 d.5Open5Akses e.5Partnership5 (Kemitraan5Layanan) f.5Merger5Akuisisi5 konsolidasi5Spin5off g.5Perbaikan5tata5niaga5 jaringan5dan5jasa5 telekomunikasi; 2.5Kebijakan5roadmap5 industri5digital;5 3.5Regulasi5terkait5kartu5 perdana5dan5starter5kit;5 4.5Regulasi5terkait5 Registrasi55IMEI. 059 07 Terselesaikannya5 pembangunan5 Jaringan5tulang5 punggung5serat5optik5 nasional5(palapa5ring) 059 07 Jumlah5kab/kota5yang5 terhubung5Jaringan5 tulang5punggung5serat5 optik5nasional5(palapa5 ring)5 •5Persiapan5regulasi55 •5Dokumen5lelang5dan5 pelaksanaan5lelang55 •5Ground5breaking5 Pembangunan5Jaringan5 Tulang5Punggung5Serat5 Optik5Nasional5Palapa5 Ring5untuk5515Kab/kota5 tertinggal5 520%55 kabupaten/kota5 yang5belum5 tersedia5 backbone5 100%5 kabupaten/kota5 yang5belum5 tersedia5 backbone55 penyediaan5 backhaul520%5 dari5 kabupaten/kota5 yang5tersedia5 backbone penyediaan5 backhaul5100%5 dari5 kabupaten/kota5 yang5tersedia5 backbone 059 07 Terciptanya5efisiensi5 infrastruktur,5 terdistribusinya5 pendapatan5sektor5 telekomunikasi5ke5 daerah]daerah,5dan5 mendukung5 pengembangan55smart5 cities5 2.2 Page'11 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 Jumlah5Kab/Kota5yang5 memiliki5infrastruktur5 pasif5telekomunikasi5 melalui5supervisi5 Kemkominfo5 •5Terpilihnya5355Kab/Kota5 dari585kota/kab5hasil5 survey5pengembangan5 infrastruktur5pasif •5Detail5engineering5 design55infrastruktur5 pasif5di535kota/kab5yang5 terpilih •5Ground5breaking5 pembangunan5 infrastruktur5pasif5di535 kota5terpilih Pembangunan5 infrastruktur5 pasif5di525kota5 terpilih Pembangunan5 infrastruktur5 pasif5di515kota5 terpilih Pembangunan5 infrastruktur5 pasif5di515kota5 terpilih Pembangunan5 infrastruktur5 pasif5di515kota5 terpilih 059 07 Tersedianya5 infrastruktur5dan5 akses5layanan5akses5 informasi5di5wilayah5 non5komersial Persentase5(%)5 penyelesaian5dan5 implementasi5redesain5 USO 100%5: 1.5Ditetapkan5Permen5 Redesain5USO,5 2.5Terbangunnya5505 sistem5desa5broadband5 terpadu;5 Implementasi5 Permen5 Redesain5USO5 Implementasi5 Permen5 Redesain5USO Implementasi5 Permen5 Redesain5USO Implementasi5 Permen5 Redesain5USO 059 07 Jumlah5BTS5yang5 dibangun5didaerah5 blankspot5layanan5 telekomunikasi5 (tertinggal,5terluar5&5 terpencil)5 1255BTS 1255BTS 1255BTS 1255BTS 755BTS 059 07 Jumlah5penyediaan5akses5 broadband5internet5 8005Lokasi5(Sesuai5 prioritas:i5SD,5SMP,5SMA,5 Madrasah,5rusunawa,5 desa5nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 059 07 Penyediaan5pendukung5 (ekosistem5infrastruktur5 meliputi: ]5pengembangan5SDM5 dan5Literasi,55 ]Inkubator5Konten5Lokal55555555555555555555555555555555555555555555555555 ]5Revitalisasi5NIX5 ]5DNS5Nasional5 ]5Payment5Gateway5 Nasional 1.5Pengembangan5SDM5 dan5Literasi:555Lokasi 2.5Inkubator5Konten5 Lokal5:15Lokasi5 3.5Revitalisasi5NIX 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:5105 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:5155 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:55205 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi 3.5revitalisasi55 505%5NIX 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:55255 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi5 3.5revitalisasi5 1005%5NIX5yang5 telah5dibangun 2.2 Page'12 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 Peningkatan5 Jangkauan5siaran5 melalui5Revitalisasi5 infrastruktur5dan5 meningkatkan5kualitas5 siaran55Penyiaran5 Publik5serta5migrasi5 sistem5penyiaran5 televisi5analog5ke5 digital 059 07 Jumlah5lokasi5pemancar5 LPP5TVRI5yang5 direhabilitasi5 245lokasi 059 07 Jumlah5lokasi5fasilitas5 (Pemancar,5genset,5dll)5 LPP5RRI5yang5 direhabilitasi5diwilayah5 perbatasan5dan5pulau5 terluar5 115lokasi5(15lokasi5 pemancar5digital,5105 lokasi5pemancar5analog)5 059 07 Persentase5(%)5selesainya5 migrasi5sistem5penyiaran5 televisi5dari5analog5ke5 digital55 Penyusunan5Regulasi5TV5 Digital5 menjadi580%5 (sulawesi) menjadi590%5 (MALUKU555 +PAPUA+5 Bangka5 Belitong+5 Gorontalo) menjadi5100%5 (NATION5WIDE5 ANALOG5 SWITCH5OFF) 059 07 Tersedianya5rancangan5 RUU5Penyiaran5yang5 mengatur5terciptanya5 industri5penyiaran5 yang5sehat,5 tersedianya5 keberagaman5konten5 yang5sesuai5dengan5 karakter5bangsa,5 kepemilikan5dan5 digitalisasi5penyiaran 059 07 Jumlah5Daftar5Inventaris5 Masalah5(DIM)5Revisi5UU5 No.325Tahun520025 tentang5penyiaran5yang5 dibahas5 Pembahasan5Daftar5 Inventarisasi5Masalah5 (DIM)5Revisi5Undang5 Undang5Penyiaran5No.325 Tahun52002 059 07 Tersedianya5rancangan5 RUU5Radio5dan5Televisi5 RI5 059 07 Jumlah5Daftar5Inventaris5 Masalah5(DIM)5RUU5 Radio5Televisi5RI5yang5 dibahas55 Pembahasan5Daftar5 Inventarisasi5Masalah5 (DIM)5RUU5RTRI5 2.2 Page'13 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 Tersedianya5Nomor5 panggilan5tunggal5 darurat5nasional5 (single5public5 emergency5number) 059 07 Jumlah5Kab/Kota5yang5 melaksanakan5nomor5 panggilan5tunggal5 darurat5nasional5(single5 public5emergency5 number)555 Implementasi5di5105 (satu)5Kabupaten/Kota5 percontohan 4%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan5 Pemprov5DKI)5 12%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan545 Pemprov5Se]5 Jawa) 40%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan5105 Pemprov5se5 Sumatera)5 40%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan5105 Pemprov5se5 Sulawesi)5 059 07 Tersedianya5regulasi5di5 bidang5 penyelengaraan5Pos5 dan5informatika 059 07 RUU5Telekomunikasi 100% 1.5Penyusunan5Naskah5 Akademik5RUU5 Konvergensi5 2.5Penyusunan5Draft5 Awal5RUU5Konvergensi5 100% 1.5Pembahasan5 Antar5 Kementerian 2.5Harmonisai5 di5Kementerian5 Hukum5dan5 HAM 3.5Usulan5 Pendaftaran5 dalam5 Prolegnas5 Prioritas 100% Pembahasan5 RUU5dengan5 DPR5RI 059 07 RUU5Pos 100% 1.Penyusunan5Naskah5 Akademis5Revisi5UU5Pos 2.Penyusunan5Draft5awal5 Revisi5UU5Pos 100% Pembahasan5 antar5 kementerian5 draft5Revisi5UU5 Pos 100% Harmonisasi5 Draft5Revisi5UU5 Pos 100% 1.Pembahasan5 Draft5Revisi5UU5 Pos5dengan5 DPR5 059 07 RUU5revisi5UU5No.5325 Tahun520025tentang5 penyiaran 100% 1.5Penyusunan5Naskah5 Akademik5 2.5Penyusunan5Draft5RUU5 (versi5pemerintah)5dan5 pelaksanaan5Rapat5 dengan5DPR]RI 100% 1.5Pembahasan5 RUU5di5tingkat5 harmonisasi 059 07 3059 Pelaksanaan5 Pengamanan5Jaringan5 Internet 121.6 2.2 Page'14 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3059 Tersedianya5 perlindungan5 keamanan5kepada5 penyelenggara,5serta5 kualitas5dan5 keamanan5informasi5 kepada5pengguna5 layanan 121.6 059 07 3059 Jumlah5top5insiden5 pemantauan,5deteksi5dan5 peringatan5dini5insiden5 setiap5hari 305top5insiden 405top5insiden 505top5insiden 755top5insiden 1005top5insiden 059 07 3059 Jumlah5hari5respon5 terhadap5pengaduan5 insiden max525hari max525hari max525hari max525hari 15hari 059 07 3059 Jumlah5ISP/NAP/IX/titik5 strategis5lainnya5telah5 ditempatkan5perangkat5 deteksi5dengan5 availabilitas599%5dan5 terhubung5dengan5 sistem5pemantauan 50 55 60 65 70 059 07 3060 5Penyediaan5 Infrastruktur5&5 Layanan5 Telekomunikasi5&5 Penyiaran5 15,577.7 059 07 3060 Tersedianya5 pengembangan5 infrastruktur5dan5 layanan5 telekomunikasi,5 informatika5dan5 penyiaran5di5wilayah5 non5komersial 3,482.0 059 07 3060 Jumlah5BTS5yang5 dibangun5di5daerah5 blankspot5layanan5 telekomunikasi Pilot5Project5505BTS 75 BTS 100 BTS 150 BTS 200 BTS Jumlah5penyediaan5akses5 broadband5internet5 8005Lokasi5(Sesuai5 prioritas:i5SD,5SMP,5SMA,5 Madrasah,5rusunawa,5 desa5nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 8005Lokasi5 (Sesuai5 prioritas:i5SD,5 SMP,5SMA,5 Madrasah,5 rusunawa,5desa5 nelayan,5desa5 pertanian,5desa5 pedalaman) 2.2 Page'15 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3060 Jumlah5insfrastruktur5 penyiaran5didaerah5 perbatasan,5terpencil5 dan5pulau5terluar5(hibah) 105Lokasi 15 20 25 30 Jumlah5penyediaan5 perangkat pendukung5(hibah) 059 07 3060 Tersedianya5dukungan5 TIK5untuk5 mempercepat5 pengembangan5 ekosistem5dan5adopsi5 TIK5di5masyarakat 3,124.0 059 07 3060 Jumlah5rusunawa5yang5 terlayani5internet55 105Rusunawa 105Rusunawa 105Rusunawa 105Rusunawa 105Rusunawa 059 07 3060 Jumlah5lokasi5desa5 nelayan5dan5pertanian5 yang5terlayani5akses5 internet5 205lokasi 205lokasi 305lokasi 305lokasi 305lokasi 3060 Terciptanya5efisiensi5 infrastruktur5nasional,5 Terdistribusinya5 pendapatan5sektor5 telekomunikasi5ke5 daerah]daerah5dan5 Mendukung5 pengembangan5Smart5 Cities 059 07 3060 Jumlah5Ducting5&5Tower5 Bersama survey585kota5dan5pilot5 project535kota5(]5 Penetapan585kota,5lokasi5 pengembangan5 infrastruktur5pasif ]5Tersedianya5detail5 engineering5design5 infrastruktur5pasif ]5Groundbreaking5pilot5 project5pembangunan5 infrastruktur5pasif5di535 kota) 25kota5 15kota 15kota 15kota Penyediaan5Infrastruktur5 NIX %5Evaluasi5NIX5Eksisting 25NIX 25NIX 25NIX 25NIX 2.2 Page'16 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3060 Penyediaan5pendukung5 (ekosistem5infrastruktur5 meliputi: ]5pengembangan5SDM5 dan5Literasi,55 ]Inkubator5Konten5Lokal55555555555555555555555555555555555555555555555555 ]5Revitalisasi5NIX5 ]5DNS5Nasional5 ]5Payment5Gateway5 Nasional 1.5Pengembangan5SDM5 dan5Literasi:555Lokasi 2.5Inkubator5Konten5 Lokal5:15Lokasi5 3.5Revitalisasi5NIX 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:5105 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:5155 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:55205 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi 3.5revitalisasi55 505%5NIX 1.Pengembang an5SDM5dan5 Literasi:55255 Lokasi 2.5Inkubator5 Konten5Lokal5:15 Lokasi5 3.5revitalisasi5 1005%5NIX5yang5 telah5dibangun Terpenuhinya5Layanan5 administrasi5dan5 dukungan5teknis5lainnya 059 07 3060 Tersedianya5jaringan5 internet5super5cepat 2,090.0 059 07 3060 Persentase5(%)55 terselesaikannya5 pembangunan5jaringan5 tulang5punggung5serat5 optik5nasional5 100%5persiapan5lelang5 dan5bisnis5model,5 feasibiity5study,5proses5 lelang5dan5 groundbreaking 520%55 kabupaten/kota5 yang5belum5 tersedia5 backbone5 100%5 kabupaten/kota5 yang5belum5 tersedia5 backbone55 penyediaan5 backhaul520%5 dari5 kabupaten/kota5 yang5tersedia5 backbone penyediaan5 backhaul5100%5 dari5 kabupaten/kota5 yang5tersedia5 backbone 059 07 3060 Terselesaikannnya5 kontrak55jasa5 penyediaan5 pemerataan5 pembangunan5sarana5 dan5prasarana5 informatika5yang5 menjadi5kewajiban5 BP3TI 2,881.7 059 07 3060 Persentase5(%)5 penyelesaian5kewajiban5 kontrak5layanan5jasa5 akses5internet5 40% 60% 80% 100% ] 059 07 3060 Tersedianya5satelit5 multifungsi 4,000.0 Persentase5(%)5 penyediaan5satelit5multi5 fungsi5 40%5 Penyediaan5 Satelit5dan5 sarana5dan5 prasarana5 60%5 Penyediaan5 Satelit5dan5 sarana5dan5 prasarana5 059 07 3061 Pengembangan5 Infrastruktur5&5 Layanan5 Telekomunikasi5&5 Penyiaran 1,809.4 059 07 3061 Terwujudnya5 kebijakan/regulasi5di5 bidang5telekomunikasi5 khusus 54.6 2.2 Page'17 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3061 Persentase5(%)5 penyusunan5materi5 kebijakan/regulasi5bidang5 telekomunikasi5khusus 100%5 (Permen5tentang5 redesain5USO) 100% 100% 100% 100% 059 07 3061 Tersedianya5 Infrastruktur5untuk5 menangani5 kebencanaan5&5 layanan5panggilan5 tunggal5untuk5gawat5 darurat5dan5 keselamatan5umum5 (emergency5call)5serta5 konektifitas5 infrastruktur5TIK5antar5 K/L5dan5Pemprov 294.0 059 07 3061 Persentase5(%)5integrasi5 sistem5informasi5 kebencanaan5dengan5 stakeholder5(BNPB,5 BMKG,5PU,5Vulkanologi) 100%5penyelesaian5 persiapan5integrasi5 sistem5informasi5 kebencanaan 25%5(integrasi5 jaringan5 dengan5BNPB) 25%5(integrasi5 jaringan5 dengan5BMKG) 25%5(integrasi55 jaringan5PU) 25%5(integrasi5 jaringan5 Vulkanologi) 059 07 3061 Persentase5(%)55 penyediaan5layanan5 panggilan5tunggal5untuk5 gawat5darurat5dan5 keselamatan5umum5 (emergency5call) 100%5(]5sosialisasi5 konsep5pelaksanaan5 nomor5panggilan5tunggal5 darurat5nasional ]5terlaksananya5uji5coba5 di5105Kab/kota5sebagai5 titik5percontohan) 4%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan5 Pemprov5DKI)5 12%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan545 Pemprov5Se]5 Jawa) 40%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan5105 Pemprov5se5 Sumatera)5 40%5 (Pembangunan5 jaringan5 dengan5105 Pemprov5se5 Sulawesi)5 059 07 3061 Persentase55(%)5 penyediaan55Government55 Network5(GN) 100%5penyelesaian5 Dokumen5 Kajian5tentang5 Penerapan5GN5di5 Indonesia 100%5 penyelesaian5 regulasi5 backbone5GN5 dalam5ragka5e] Government5 dan5Survey5 Lapangan 10%5 Implementasi5 penyediaan5 backbone5GN5di5 K/L5berdasar5 kebijakan/regul asi5GN 5%5 Implementasi5 penyediaan5 backboe5GN5di5 Pemerintah5 Provinsi5 berdasar5 kebijakan/regul asi5GN5 menjadi510%5 Implementasi5 penyediaan5 backboe5GN5di5 Pemerintah5 Provinsi5 berdasar5 kebijakan/regul asi5GN5 059 07 3061 Persentase55(%)5 penyediaan5Public5 Protection5and5Disaster5 Relief5(PPDR) 100%5penyelesaian5 Dokumen5 Kajian5tentang5 Penerapan5PPDR5di5 Indonesia 100%5 penyelesaian5 regulasi5PPDR5 dan5survey5 lapangan 20%5pilot5 project5PPDR5di5 Jawa5Tengah 20%5pilot5 project5PPDR5di5 Banten 20%5pilot5 project5PPDR5di5 Jawa5Barat 2.2 Page'18 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) Persentase5(%)55 persiapan5penyediaan5 satelit5Pemerintah 100%5penyelesaian5 Dokumen5 Kajian5tentang5 Penyediaan5Satelit5 Pemerintah5di5Indonesia 100%5 penyelesaian5 regulasi5satelit5 pemerintah 100%5 penyelesaian5 persiapan55 satelit5 pemerintah5 (SDM,5 kelembagaan,5 tender55satelit5 dan5sarana5dan5 prasarana5) 059 07 3061 Peningkatan5 jangkauan5siaran5 melalui5revitalisasi5 infrastruktur5dan5 meningkatkan5kualitas5 siaran55penyiaran5 publik5serta5migrasi5 sistem5penyiaran5 televisi5analog5ke5 digital 1,411.7 059 07 3061 Jumlah5lokasi5pemancar5 LPP5TVRI5yang5 direhabilitasi 245lokasi5(ITTS5Phase52) 365Lokasi5(ITTS5 Phase52) 305Lokasi5 Monitoring 305Lokasi5 Monitoring 059 07 3061 Jumlah5lokasi55 pembangunan/perbaikan5 shelter,5tower5serta5 sarana5&5prasarana5 pendukung5LPP5TVRI5di5di5 wilayah5perbatasan,5 terluar5dan5terpencil 245Lokasi 365Lokasi 25Lokasi 105Lokasi 105Lokasi 059 07 3061 Persentase5(%)5selesainya5 migrasi5sistem5penyiaran5 televisi5dari5analog5ke5 digital Sosialisasi5dan5kampanye5 kebijakan5dan5teknologi5 TV5Digital,5Regulasi5TV5 DVB]25ready) menjadi580%5 (sulawesi) menjadi590%5 (MALUKU555 +PAPUA+5 Bangka5 Belitong+5 Gorontalo) menjadi5100%5 (NATION5WIDE5 ANALOG5 SWITCH5OFF) 059 07 3061 Jumlah5lokasi5fasilitas5 (pemancar,5genset,5dll)5 LPP5RRI5yang5 direhabilitasi5di5wilayah5 perbatasan5dan5pulau5 terluar survey5lokasi5+ 15lokasi 45lokasi 45lokasi 55lokasi 55lokasi 059 07 3061 Terwujudnya5layanan5 bidang5telekomunikasi5 khusus5dan5layanan5 khusus5penyiaran 49.1 059 07 3061 Persentase5(%)5 penanganan5proses5 perizinan5bidang5 telekomunikasi5khusus5 dan5layanan5khusus5 penyiaran 100% 100% 100% 100% 100% 2.2 Page'19 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3062 Pengendalian5 Penyelenggaraan5Pos5 dan5Informatika 155.7 059 07 3062 Terkendalinya5 penyelenggaraan5pos,5 telekomunikasi5dan5 penyiaran5sesuai5 dengan5ketentuan55 peraturan5perundang] undangan5yang5 berlaku5 155.7 059 07 3062 Persentase5(%)5 pencapaian5target5PNBP5 dari5BHP5Telekomunikasi 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3062 Persentase5(%)5 kepatuhan5:55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 059 07 3062 a.5Penyelenggara5Pos 70% 75% 80% 85% 90% 059 07 3062 b.5Penyelenggara5 Jaringan5telekomunikasi55 70% 75% 80% 85% 90% 059 07 3062 c.5Penyelenggara5Jasa5 telekomunikasi55 70% 75% 80% 85% 90% 059 07 3062 d.5LPS5dan5LPB 70% 75% 80% 85% 90% 059 07 3062 Persentase5(%)5verifikasi5 TKDN5dalam5 peyelenggaraan5 telekomunikasi5sesuai5 amanat5regulasi 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3062 Persentase5(%)5capaian5 QoS5penyelenggara5 selular5 70% 75% 80% 85% 90% 059 07 3063 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 Penyelenggaraan5Pos 172.7 059 07 3063 Tersedianya5tools5 regulator5guna5 mendorong5industri5 pos5yang5berdaya5 saing5dan5ramah5 lingkungan5 65.3 059 07 3063 Persentase5(%)5revisi5 penyusunan5materi5 kebijakan5bidang5Pos5UU5 No.385Tahun520095 tentang5Pos 100% 1.Penyusunan5Naskah5 Akademis5Revisi5UU5Pos 2.Penyusunan5Draft5awal5 Revisi5UU5Pos 100% Pembahasan5 antar5 kementerian5 draft5Revisi5UU5 Pos 100% Harmonisasi5 Draft5Revisi5UU5 Pos 100% Pembahasan5 Draft5Revisi5UU5 Pos5dengan5 DPR5 059 07 3063 Persentase5(%)5 penyusunan5materi5 regulasi5pendukung5 bidang5Pos 60% 70% 70% 70% 70% 2.2 Page'20 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3063 Tersedianya5 infrastruktur5dan5 layanan5pos5yang5 merata5dan5terjangkau5 baik5komersial5 maupun5universal 77.7 059 07 3063 Jumlah5Tugu5Pos5yang5 dibangun5di5daerah5 perbatasan,5pulau5terluar 10 12 14 16 18 059 07 3063 Jumlah5KPCLPU5yang5 beroperasi5 2330 2335 2340 2345 2350 059 07 3063 Jumlah5tema5dan5 penerbitan5Prangko5 15 15 15 15 15 059 07 3063 Persentase5(%)5 pemanfaatan5dan5 pembinaan5Filateli5 ditingkat5:5555555555555555555555555555555555555555555555555 059 07 3063 a.5Propinsi 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3063 b.5Kota/Kab 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3063 Persentase5(%)5verifikasi5 pemantauan5terhadap5 layanan5pos,5pelaksanaan5 PSO,5tarif5LPK5dan5LPU5 100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan5 pelayanan5perijinan5 penyelenggaraan5Pos 29.7 059 07 3063 5Persentase5(%)5 penanganan5 permohonan5layanan5 perizinan5bidang5pos55 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3064 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 Penyelenggaraan5 Telekomunikasi 178.1 059 07 3064 Terciptanya5efisiensi5 industri5 telekomunikasi5dalam5 rangka5 pengembangan5 industri5digital5dan5 mewujudkan5industri5 telekomunikasi5yang5 berdaya5saing5dan5 ramah5lingkungan 124.1 2.2 Page'21 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3064 Persentase5(%)5 penyusunan5materi5 regulasi5dan5kebijakan55 bidang5Telekomunikasi 100%5(]5Tersedianya5 Regulasi5Konsolidasi5dan5 restrukturisasi5industri5 telco ]5Tersusunnya5Naskah5 akademis5 pengembangan5industri5 digital ]5tersedianya5Roadmap5 industri5digital ]5Kebijakan/5regulasi5tata5 cara5registrasi5dan5 aktivasi5serta5tata5niaga5 distribusi5kartu5perdana5 pra5bayar) ]5Regulasi5penataan5IMEI5 untuk5perangkat)5 100% 100% 100% 100% 059 07 3064 Peningkatan5 pelayanan5perijinan5 penyelenggaraan5 telekomunikasi 54.0 059 07 3064 Persentase5(%)5 penanganan5perizinan5 bidang5telekomunikasi 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3065 Pembinaan5dan5 pengembangan5 Penyelenggaraan5 Penyiaran 147.1 059 07 3065 Meningkatnya5 jangkauan5siaran5LPB55 jasa5penyiaran5Televisi5 dan5LPS5Jasa5 Penyiaran5Radio5dan5 Televisi5 21.0 059 07 3065 Persentase5(%)5 pembukaan5peluang5 usaha5bagi5LPB5dan5LPS5 untuk5melakukan5 ekspansi5jaringan5siaran5 untuk5menutup5blank5 spot 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3065 Meningkatnya5 pelayanan5perizinan5 penyelenggaraan5 penyiaran 107.2 059 07 3065 Persentase5(%)5 penanganan5 permohonan5perizinan5 penyiaran5radio5dan5 televisi Radio5:560% Televisi5:60% Radio5:565% Televisi5:65% Radio5:570% Televisi5:70% Radio5:575% Televisi5:75% Radio5:580% Televisi5:580% 059 07 3065 Terwujudnya5industri5 penyiaran55yang5 berdaya5saing5dan5 ramah5lingkungan 18.9 2.2 Page'22 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 07 3065 Persentase5(%)5 penyusunan5materi5 regulasi5dan5kebijakan5di5 bidang5Penyiaran5 50%5(antara5lain:5 Kebijakan5dan5Reguasi5 Percepatan5Digital5 Switchover5 memanfaatkan5potensi5 BHP5Frekuensi5dan/atau5 dana5USO) 60% 75% 90% 100% 059 07 3066 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Ditjen5 Penyelenggaraan5Pos5 dan5Informatika 831.4 059 07 3066 Terwujudnya5Layanan5 Administrasi5dan5 dukungan5Teknis5 Lainnya 831.4 059 07 3066 Jumlah5dokumen5 rencana5kerja5dan5 anggaran5laporan5 evaluasi5dan5data 8 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 059 07 3066 Jumlah5dokumen5laporan5 pelaksanaan5anggaran 3 laporan5 3 laporan5 3 laporan5 3 laporan5 3 laporan5 059 07 3066 Persentase5(%)5 penanganan5 permasalahan5keuangan5 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3066 Jumlah5laporan5 pelaksanaan5keuangan 1 Dokumen5 1 Dokumen5 1 Dokumen5 1 Dokumen5 1 Dokumen5 059 07 3066 Jumlah5rancangan5 peraturan5perundang] undangan5dan5kerjasama5 serta5bantuan5hukum 100% 1.5Tersusunnya5dokumen5 peraturan5perundang] undangan 2.5Tersususnnya5 dokumen5naskah5Mou5 3.5Advokasi5dan5 pennanganan5masalah5 hukum5di5lingkungan5 Ditjen5PPI 100% 1.5Tersusunnya5 dokumen5 peraturan5 perundang] undangan 2.5Tersususnnya5 dokumen5 naskah5Mou5 3.5Advokasi5dan5 pennanganan5 masalah5hukum5 di5lingkungan5 Ditjen5PPI 100% 1.5Tersusunnya5 dokumen5 peraturan5 perundang] undangan 2.5Tersususnnya5 dokumen5 naskah5Mou5 3.5Advokasi5dan5 pennanganan5 masalah5hukum5 di5lingkungan5 Ditjen5PPI 100% 1.5Tersusunnya5 dokumen5 peraturan5 perundang] undangan 2.5Tersususnnya5 dokumen5 naskah5Mou5 3.5Advokasi5dan5 pennanganan5 masalah5hukum5 di5lingkungan5 Ditjen5PPI 100% 1.5Tersusunnya5 dokumen5 peraturan5 perundang] undangan 2.5Tersususnnya5 dokumen5 naskah5Mou5 3.5Advokasi5dan5 pennanganan5 masalah5hukum5 di5lingkungan5 Ditjen5PPI 059 07 3066 Dukungan5layanan5 perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 059 07 3066 Jumlah5Laporan5 pelaksanaan5rumah5 tangga5dan5 ketatausahaan5serta5 kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 2.2 Page'23 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 PROGRAM5 PENGEMBANGAN5 APLIKASI INFORMATIKA 661.6 059 08 Tersedianya5layanan5 eGovernment5 terintegrasi5untuk510%5 kabupaten5dan5kota 059 08 Persentase5(%)5 penyelesaian5dokumen5 masterplan5e] Government5Nasional5 100% 059 08 Nilai5Index5e] Government5untuk510%5 kabupaten5dan5kota5 2,8 2.9 3 3.2 3.4 059 08 Jumlah5Peraturan5 Menteri5terkait5 Penyelenggaraan5 National5Chief5 Information5Officer5 (NCIO)5 1PM 059 08 Terselenggaranya5 pelayanan5publik5yang5 aman5handal5 terpercaya5dan5 bertanggung5jawab5 serta5transparan5dan5 akuntabel 059 08 Persentase5(%)5 peningkatan5pengguna5 domain5Indonesia5dari5 tahun5sebelumnya5(t]1)5 10% 10% 10% 10% 10% 059 08 Jumlah5penyelenggara5 jaringan5telekomunikasi5 yang5 mengimplementasikan5 DNS5nasional5 45Penyelenggara Seluruh5 Penyelenggara Seluruh5 Penyelenggara Seluruh5 Penyelenggara Seluruh5 Penyelenggara 059 08 Terselenggaranya5 pengamanan5sistem5 elektronik5untuk5 layanan5publik5 059 08 Jumlah5Peraturan5 Menteri5terkait5 keamanan5informasi5 (sistem5manajemen5 pengamanan5informasi5 dan5administrasi5 penyidikan5dan5 penindakan)5 25Peraturan5Menteri 2.2 Page'24 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 Jumlah5Instansi5 Penyelenggara5Sistem5 Elektronik5Layanan5Publik5 yang5mengikuti5 Pemeringkatan5Indeks5 Keamanan5Informasi5 605instansi 605instansi 605instansi 605instansi 605instansi 059 08 Terselenggaranya5 ekosistem5e] Commerce 059 08 Jumlah5laporan5 proliferasi5e]Commerce5 nasional 15Laporan 059 08 Jumlah5Peraturan5 Menteri5 (penyelenggaraan5 sertifikasi5elektronik5dan5 penyelenggaraan5 sertifikasi5keandalan)5 2PM 059 08 Meningkatnya5digital5 ekonomi5nasional5untuk5 menciptakan5lapangan5 kerja5dan5daya5saing5 bangsa5 Penyusunan5RPM 059 08 Ekosistem5industri5yang5 digital5yang5kompetitif5 5]105Years5Roadmap5e] Commerce5yang5diuji5 publik 059 08 Tersedianya5peraturan5 perundangan5bidang5 aplikasi5informatika 059 08 Persentase5(%)5 penyusunan5dan5 pembahasan5Rancangan5 UU5tentang5perubahan5 UU5ITE5 100% 059 08 Terpilihnya5pusat5 industri5berbasis5TIK5di5 Jawa]Bali,5Sumatra,5 Sulawesi 059 08 Jumlah5Pusat5Industri5 Berbasis5TIK5di5Jawa]Bali,5 Sumatera,5Sulawesi Dokumen5Kriteria5 Pemilihan555Pusat5 Industri5berbasis5TIK5 059 08 Tersedianya5arsitektur5 E]Gov5nasional 2.2 Page'25 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 Persentase5(%)55 penyelesaian5dokumen5 masterplan,5blueprint,5 dan5arsitektur5e] Government5Nasional 100%5(MP) 100%5 (Arsitektur) 100%5 (Blueprint) 50%5 (standarisasi) 100%5 (standarisasi) 059 08 Terselenggaranya5 Sistem5Elektronik5 secara5aman,5andal5 dan5bertanggung5 jawab 059 08 Jumlah5Penyelenggaran5 Sertifikasi5Elektronik5 (PSrE)5yang5beroperasi 5555555555555555555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 059 08 Menciptakan5agen5 perubahan5dalam5 pemanfaatan5TIK5 menuju55internet5 cerdas,5kreatif,5dan5 produktif55(INCAKAP)5 untuk5penguatan5 karakter5dan5budaya5 bangsa 059 08 Jumlah5agen5perubahan5 Internet5Cerdas5Kreatif55 Produktif5 5555555555555555555555555555555551,5005 55555555555555510,0005 55555555555555520,0005 55555555555555530,0005 55555555555555540,0005 Memproteksi5 kedaulatan5negara5dan5 kepentingan5sosial5&5 ekonomi5nasional5 dalam5era5Cyber Jumlah5regulasi5Cyber& Security Masterplan&National& Cyber&Security Implementasi5 penyelenggaraan5 Sertifikasi5Elektronik5 Induk5Nasional5(Root5 CA) Kebijakan5pengoperasian5 penyelenggaraan5 Sertifikasi5Elektronik5 Induk5Nasional5(Root5CA) Pengadaan5Sistem5 Sertifikasi5Elektronik5 Induk5Nasional5(Root5CA) Ujicoba5Sistem5Sertifikasi5 Elektronik5Induk5Nasional5 (Root5CA) 2.2 Page'26 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 3029 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 E]Bisnis 60.6 059 08 3029 Terselenggaranya5 pelayanan5publik5yang5 aman,5andal,5 terpercaya5dan5 bertanggung5jawab5 serta5transparan5dan5 akuntabel 21.8 059 08 3029 Jumlah5produk5peraturan5 perundang]undangan5di5 bidang5e]Business 2 2 2 2 2 059 08 3029 Persentase5(%)5 penerbitan5tanda5daftar5 penyelenggara5sistem5 elektronik,5 penyelenggara5sertifikasi5 elektronik,5 penyelenggara5sertifikasi5 keandalan,5dan5 penyelenggara5agen5 elektronik5terhadap5 pendaftaran5yang5masuk 90% 90% 90% 90% 90% 059 08 3029 Persentase5(%)55 penanganan55situs5 internet5bermuatan5 negatif5 70%5 (]5SOP5panel5penanganan5 situs5internet ]5Kepmen5tentang5forum5 penanganan5situs5 internet ]5 70% 80% 80% 80% 059 08 3029 Persentase5(%)5 peningkatan55pengguna5 domain5indonesia5dari5 tahun5sebelumnya5(t]1) 20% ]5Terbentuknya5Forum5 Komunikasi5Nama5 Domain5Indonesia ]5Tersedianya5dan5 terimplementasinya5 kebijakan5nama5domain5 Indonesia 20% 20% 20% 20% 059 08 3029 Meningkatnya5digital5 ekonomi5nasional5 untuk5menciptakan5 lapangan5kerja5dan5 daya5saing5bangsa5dan5 Mewujudkan5 ekosistem5industri5 digital5yang5kompetitif5 38.8 2.2 Page'27 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 3029 Persentase5(%)55 ketersediaan5data5 proliferasi5dan5 pemanfaatan5teknologi5e] business5di5Indonesia5 setiap5tahun 100%5(Data5Proliferasi) 100% 100% 100% 100% 059 08 3029 Jumlah5rekomendasi5di5 bidang5industri5dan5 ekonomi5digital5 (emerging5digital)5 535(Roadmap5e] commerce5nasional5 untuk5jangka5waktu55]105 Tahun)5 555555555555555555555555535 555555555555555555555555535 555555555555555555555555535 555555555555555555555555535 059 08 3029 Jumlah5komunitas5 UMKM5yang5 ditransformasi5menjadi5e] UMKM 5555555555555555555555555555555555555555585 555555555555555555555555585 555555555555555555555555585 555555555555555555555555585 8555555555555555555555555 059 08 3029 Jumlah5Puskomkreatif5 baru5dan5penguatan5 Puskomkreatif5yang5ada 515(Terselenggaranya5Uji5 kemampuan5dan5 kompetisi5Start]up)5 555555555555555555555555515 555555555555555555555555515 555555555555555555555555515 1555555555555555555555555 059 08 3030 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 E]Government 149.5 59 08 3030 Tersedianya5peraturan5 perundangan5dan5tata5 kelola5sistem5dan5 transaksi5elektronik5 dan5Penetapan5E]Gov5 nasional 19.9 59 08 3030 Persentase5(%)5dokumen5 Masterplan,5Blueprint5&5 Arsitektur5e]Government5 Nasional5 30%5(MP) 50%5 (Arsitektur) 75%5(Blueprint) 90%5 (Standarisasi) 100%5 (Standarisasi) 59 08 3030 Jumlah5produk5 regulasi/kebijakan5di5 bidang5e]Government5 (Kelembagaan,5SDM,5 Infrastruktur,5Aplikasi5 Tata5Kelola)5Note:5 Include:5NCIO 5555555555555555555555555555555555555555515 555555555555555555555555535 555555555555555555555555535 555555555555555555555555535 555555555555555555555555535 59 08 3030 Tersedianya5layanan5 eGovernment5yang5 terintegrasi5untuk510%5 kabupaten5dan5kota5 dengan5Index5 eGovernment5 mencapai53,45(skala5 4.0);5 129.6 2.2 Page'28 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 59 08 3030 Indeks5PeGI53,45bagi5 Lembaga5 Negara/Pemerintah5yang5 memberikan5Layanan5 Publik5daring5(dalam5 jaringan)5pada5tahun5 2019 2.8 2.9 3,0 3.2 3.4 59 08 3030 Persentase5(%)5integrasi5 layanan5eGovernment5 pada5skala5G2G,5G2B,5 G2C,5G2E5dan5E2E5dan5 terstandarisasi5nasional 15% 30% 50% 75% 90% 59 08 3030 Persentase5(%)5instansi5 yang5memanfaatkan5 infrastruktur5dan5 teknologi5eGovernment5 yang5terkonsolidasi,5 terintegrasi,5aman5dan5 berkualitas5untuk5 kepentingan5 penyelenggaraan5 pemerintahan5berbasis5 TIK5nasional 10% 20% 50% 75% 100% 059 08 3031 Pembinaan,5 Pengembangan5dan5 Kemitraan5Industri5 Informatika 156.9 059 08 3031 Terwujudnya5 ekosistem5industri5TIK5 yang5berorientasi5 lingkungan5(green5IT)5 156.9 059 08 3031 Jumlah5peraturan5 perundang]undangan55 dan5tata5kelola5 pemberdayaan5industri5 TIK 525(termasuk5Permen5 tentang5Indonesia5Game5 Rating5System5(IGRS))5 555555555555555555555555515 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 059 08 3031 Jumlah5Pusat5Industri5 Berbasis5TIK5di5Jawa]Bali,5 Sumatera,5Sulawesi Dokumen5Kriteria5 Pemilihan555Pusat5 Industri5berbasis5TIK5 15Pusat5Industri5 TIK5155 15Pusat5Industri55 TIK525&535dan5 maintenance/o perasional5 Pusat5Industri5 TIK51 15Pusat5Industri55 TIK545dan5 maintenance/o perasional5 Pusat5Industri5 TIK51,52,53 15Pusat5Industri55 TIK555dan5 maintenance/o perasional5 Pusat5Industri5 TIK51,52,53,54 059 08 3031 Persentase5(%)5 penyusunan5blueprint5 dan5peta5ekosistem5 industri5berbasis5TIK5 indonesia 25% 50% 100% 059 08 3031 Jumlah5inkubator5bisnis5 TIK5dan5startup5digital5 yang5menjadi5bisnis5 berkelanjutan 15startup 15startup 15inkubator55 dan525startup 15inkubator5dan5 25startup 15inkubator5dan5 25startup 2.2 Page'29 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 3031 Jumlah5kegiatan5 pemanfaatan,5promosi5 dan5fasilitasi5produk5dan5 jasa5TIK5 3 8 9 9 8 059 08 3032 Pembinaan5dan5 Pengembangan5TIK5 Untuk5Pemberdayaan5 Masyarakat 83.8 059 08 3032 Tersedianya5dukungan5 TIK5untuk5 percontohan5proyek5 rusunawa5serta55 dukungan5TIK5untuk5 desa5nelayan5dan5 pertanian 24.0 059 08 3032 Jumlah5prototipe5aplikasi5 untuk5pengelolaan5 rusunawa 1 1 1 1 1 059 08 3032 Jumlah5pendampingan5 untuk5penguatan5 masyarakat5dalam5 bentuk5edukasi5dan5 pendayagunaan5sistem5 aplikasi5Rusunawa 5 10 10 10 10 059 08 3032 Jumlah5prototype5 pangkalan5akses5 masyarakat55yang5 memberdayakan5Sistem5 Informasi5Desa5atau5 Sistem5Informasi5 Rusunawa 5 10 10 10 10 059 08 3032 Jumlah5desa5yang5 memberdayakan5sistem5 informasi5Desa5yang5 melibatkan5seluruh5 pemangku5kepentingan5 desa5yang5bersifat5One5 Stop5Services5berbasis5 open5source5 10005 (]5Tersedianya5aplikasi5 SIDEKA5dengan5fitur5 profil5desa,5data5 kependudukan,5dan5tata5 kesehatan ]5Terimplementasikannya5 aplikasi5SIDEKA5di510005 desa) 12 12 12 12 2.2 Page'30 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 3032 Meningkatnya5 kemampuan5TIK5 masyarakat5melalui5 internet5cerdas,5 kreatif,5dan5produktif55 (INCAKAP)5dengan5 dukungan5relawan5TIK5 yang5memperhatikan5 masyarakat5 berkebutuhan5khusus5 (difabel),5pemuda5dan5 responsif5gender 59.8 059 08 3032 Jumlah5provinsi,5 kabupaten5dan5kota5yang5 telah5dibentuk5Relawan5 TIK 5555555555555555555555555555555555555555555 555555555555555555555555565 555555555555555555555555565 555555555555555555555555565 555555555555555555555555565 059 08 3032 Jumlah5penguatan5dan5 pembuatan5purwarupa5 fasilitas5umum5untuk5 Internet5Boat5CAP5dan5M] CAP 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 555555555555555555555555525 059 08 3032 Jumlah5agen5perubahan5 Internet5Cerdas5Kreatif55 Produktif5 5555555555555555555555555555555551,5005 555555555555555555555005 555555555555555555555005 555555555555555555555005 555555555555555555555005 059 08 3032 Jumlah5konten/situs/blog5 audio5dan5video5yang5 tercipta5hasil5dari5 pemberdayaan5 informatika 100555555555555555555555555555555555555 1105555555555555555555 1205555555555555555555 1305555555555555555555 1405555555555555555555 059 08 3032 Jumlah5karya5anak5 bangsa5berupa5aplikasi5 dan5konten5di5ajang5 kompetisi5TIK5skala5 nasional5(INAICTA)5dan5 internasional5 800555555555555555555555555555555555555 8505555555555555555555 9005555555555555555555 9505555555555555555555 1,0005555555555555555 059 08 3032 Jumlah5masyarakat5yang5 mengikuti5peningkatan5 pemberdayaan5TIK5bagi5 responsif5gender,5 pemuda,5dan5masyarakat5 berkebutuhan5khusus5 (difabel) 55555555555555555555555555555555555556005 555555555555555555555005 555555555555555555555005 555555555555555555555005 555555555555555555555005 059 08 3032 Jumlah5peraturan5 perundangan5di5bidang5 Pemberdayaan5 Informatika 1 1 1 1 1 059 08 3033 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 Sistem5Keamanan5 Informasi 128.9 2.2 Page'31 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 3033 Terselenggaranya5 Sistem5Elektronik5 secara5aman,5andal5 dan5bertanggung5 jawab 128.9 059 08 3033 Jumlah5layanan5publik5 yang5memanfaatkan5 tandatangan5digital 0 5 5 10 10 059 08 3033 Jumlah5 kebijakan/regulasi5 Keamanan5Informasi5 yang5disusun5 85 (Permen5SMPI5dan5Adm5 Dikdak,5Permen5PSrE,5 Permen5LSK,5Permen5 PSrE5induk,5Permen5PSrE5 berinduk,5DNS5Nasional,5 Masterplan&National& Cyber&Security)5 3 3 3 3 059 08 3033 Jumlah5Instansi5 Penyelenggara5Sistem5 Elektronik5Layanan5Publik5 yang5mengikuti5 Pemeringkatan5Indeks5 Keamanan5Informasi5 60 60 60 60 60 059 08 3033 Jumlah5PSrE5yang5 beroperasi 2 2 2 2 2 059 08 3033 Jumlah5Tim5Penanganan5 Insiden5yang5terbentuk 1 1 1 1 1 059 08 3033 Jumlah5kasus5yang5 terselesaikan 7 7 7 7 7 059 08 3034 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Direktorat5 Jenderal5Aplikasi Informatika 82.0 059 08 3034 Tersedianya5peraturan5 perundangan5bidang5 aplikasi5informatika 82.0 059 08 3034 Persentase5(%)5 penyusunan5dan5 pembahasan5Rancangan5 UU5tentang5perubahan5 UU5ITE5 50% 75% 100% 059 08 3034 Persentase5(%)5 penyusunan5dan5 pembahasan5RUU5 tentang5Tata5Cara5 Intersepsi 20% 40% 60% 80% 100% 059 08 3034 Persentase5(%)5 penyusunan5RPP5PDES5 50% 100% 059 08 3034 Jumlah5Peraturan5 Menteri 2 1 1 2.2 Page'32 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 08 3034 Jumlah5rencana5kerja5dan5 anggaran,5laporan5 evaluasi5program5kerja5 dan5anggaran,5laporan5 evaluasi5program5kerja,5 serta5sarana5dan5 prasarana;5Jumlah5 peraturan5perundang] undangan5yang5 diselesaikan,5penelaahan5 hukum,5pelaksanaan5 sosialisasi5peraturan5 perundang]undangan;5 jumlah5laporan5tahunan,5 keuangan5yang5sesuai5 SAI,5monitoring5dan5 evaluasi5pelaksanaan5 rencana5kerja;5Jumlah5 sarana5dan5prasarana5 perkantoran;5SDM;5 termasuk5belanja5 pegawai 059 04 PROGRAM5 PENELITIAN5DAN5 PENGEMBANGAN5 KOMUNIKASI5DAN5 INFORMATIKA5 821.9 059 04 Meningkatnya5jumlah5 kebijakan5yang5 berbasis5penelitian 059 04 Jumlah5rekomendasi5 kebijakan5berbasis5 penelitian5dan/kajian5 terkait55broadband,5 internet,5digitalisasi5dan5 lain]lain5 30%5(dari5205penelitian/5 kajian) 30% 30% 30% 30% 059 04 Jumlah5model5 pengembangan5bidang5 komunikasi5dan5 informatika 0 2 2 2 2 Jumlah5kajian5opini5&5 kebutuhan5informasi5 masyarakat5di5daerah 8 8 8 8 8 059 04 Meningkatnya5 keahlian5dan5 kompetensi5SDM5 bidang5komunikasi5 dan informatika 2.2 Page'33 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek5TIK,5ToT5 Pengelola5TIK,5dan5 Budaya5Dokumentasi5 bagi5aparatur5 pemerintah 1750 1650 1950 2050 2150 059 04 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek,5dan5ToT5SKKNI5 bagi5angkatan5kerja5 muda 7575 1250 1450 1450 1450 059 04 Jumlah5penerima5 beasiswa5S2/S35bidang5 komunikasi5dan5 informatika5dalam5dan5 luar5negeri 225 230 250 300 325 059 04 Jumlah5mahasiswa5 STMM 1813 1979 2179 2379 2579 059 04 Jumlah5Rancangan5 Regulasi5SKKNI5Bidang5 Kominfo 4 4 4 4 4 059 04 Akselerasi5 peningkatan5literasi5 nasional 059 04 Jumlah5peserta5bimtek5 literasi5bagi5kalangan5 wanita,5anak]anak,5dan5 disabilitas 2500 4100 5100 6100 7100 059 04 3035 Penelitian5dan5 Pengembangan5 Komunikasi5dan5 Informatika5dan5 Pengembangan5 Sumber5Daya5 Manusia5Komunikasi5 dan5Informatika,525 Lokasi5BBPPKI5 64.3 059 04 3035 Tersedianya5kajian5dan5 model5pembangunan5 sebagai5masukan5bagi5 penyusunan5kebijakan5 dan5regulasi5 35.6 059 04 3035 Jumlah5kajian/penelitian5 yang5menjadi5bahan5 kebijakan 4 4 4 4 4 059 04 3035 Jumlah5model5 pengembangan5bidang5 komunikasi5dan5 informatika 1 2 2 2 2 2.2 Page'34 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 3035 Jumlah5kajian5opini5&5 kebutuhan5informasi5 masyarakat5di5daerah5 2 2 2 2 2 059 04 3035 Peningkatan5keahlian5 dan5kompetensi5SDM5 bidang5komunikasi5 dan5informatika 28.7 059 04 3035 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek5TIK,5ToT5 Pengelola5TIK,5dan5 Budaya5Dokumentasi5 bagi5aparatur5 pemerintah 250 400 500 600 700 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan, bimtek,5dan5ToT5SKKNI5 bagi5angkatan kerja5muda 1570 0 0 0 0 Meningkatnya5kualitas5 kelembagaan5litbang Jumlah5jurnal5yang5 terakreditasi/terpelihara5 status5akreditasinya 2 2 2 2 2 Jumlah5pranata5litbang5 yang5terakreditasi/5 terpelihara5status5 akreditasinya 2 2 2 2 2 059 04 3036 Penelitian5dan5 Pengembangan5 Komunikasi5dan5 Informatika5dan5 Pengembangan5 Sumber5Daya5 Manusia5Komunikasi5 dan5Informatika,565 Lokasi5BPPKI5 60.1 059 04 3036 Tersedianya5kajian5dan5 model5pembangunan5 sebagai5masukan5bagi5 penyusunan5kebijakan5 dan5regulasi5 53.6 059 04 3036 Jumlah5kajian/penelitian5 yang5menjadi5bahan5 kebijakan 12 12 12 12 12 2.2 Page'35 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 3036 Jumlah5model5 pengembangan5bidang5 komunikasi5dan5 informatika 3 6 6 6 6 059 04 3036 Jumlah5kajian5opini5&5 kebutuhan5informasi5 masyarakat5di5daerah 4 6 6 6 6 059 04 3036 Meningkatnya5Literasi5 TIK5Nasional 6.5 059 04 3036 Jumlah5peserta5bimtek5 literasi5TIK5bagi5kalangan5 wanita,5anak]anak,5dan5 disabilitas 0 350 400 500 600 Meningkatnya5kualitas5 kelembagaan5litbang Jumlah5jurnal5yang5 terakreditasi/terpelihara5 status5akreditasinya 6 6 6 6 6 Jumlah5pranata5litbang5 yang5terakreditasi/5 terpelihara5status5 akreditasinya 1 2 6 6 6 059 04 3037 Penyelenggaraan5Tri5 Dharma5Perguruan5 Tinggi5di5STMM5 Yogyakarta 181.7 059 04 3037 Terselenggaranya5 pendidikan5Diploma] IV,5Strata]1,5dan5 Pendidikan5Pelatihan5 Teknis 181.7 059 04 3037 Jumlah5Mahasiswa 1813 1979 2179 2379 2579 059 04 3037 Jumlah5Laporan5 Penelitian5 15 30 45 60 75 059 04 3037 Jumlah5Kegiatan55 Pengabdian5Kepada5 Masyarakat 706 12 18 24 30 059 04 3037 Jumlah5Laporan5 Pengembangan5Layanan5 Tri5Dharma5Perguruan5 Tinggi 19 21 23 25 27 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan, bimtek,5dan5ToT5SKKNI5 bagi5angkatan kerja5muda 2.2 Page'36 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 3039 Penelitian5dan5 Pengembangan5 Literasi5dan5Profesi,5 serta5Pengembangan5 SDM5Komunikasi5dan5 Informatika 288.9 059 04 3039 Tersedianya5Kajian5 bagi5formulasi5 kebijakan5bidang5 Literasi5Profesi 9.0 059 04 3039 Jumlah5kajian/penelitian5 yang5menjadi5bahan5 kebijakan 5 4 4 4 4 059 04 3039 Peningkatan5keahlian5 dan5kompetensi5SDM5 bidang5komunikasi5 dan5informatika 274.3 059 04 3039 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek5TIK,5ToT5 Pengelola5TIK,5dan5 Budaya5Dokumentasi5 bagi5aparatur5 pemerintah 1000 750 750 750 750 059 04 3039 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek,5dan5ToT5SKKNI5 bagi5angkatan5kerja5 muda 3,070 750 750 750 750 059 04 3039 Jumlah5penerima5 beasiswa5S2/S35bidang5 komunikasi5dan5 informatika5dalam5dan5 luar5negeri 225 230 250 300 325 059 04 3039 Jumlah5regulasi5SKKNI5 Bidang5Kominfo 4 4 4 4 4 059 04 3039 Meningkatnya5Literasi5 TIK5Nasional 5.6 059 04 3039 Jumlah5peserta5bimtek5 literasi5bagi5kalangan5 wanita,5anak]anak,5dan5 disabilitas 500 500 500 500 500 059 04 3038 Penelitian5dan5 Pengembangan5 Aplikasi5Informatika,5 Informasi5dan5 Komunikasi5Publik 23.1 059 04 3038 Tersedianya5Kajian5 bagi5formulasi5 kebijakan5bidang5 APTIKA5IKP 23.1 2.2 Page'37 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 3038 Jumlah5kajian/penelitian5 yang5menjadi5bahan5 kebijakan 5 4 4 4 4 059 04 3038 Jumlah5model5 pengembangan5bidang5 komunikasi5dan5 informatika 0 1 1 1 1 Meningkatnya5kualitas5 kelembagaan5litbang Jumlah5jurnal5yang5 terakreditasi/terpelihara5 status5akreditasinya 1 1 1 1 1 Jumlah5pranata5litbang5 yang5terakreditasi/5 terpelihara5status5 akreditasinya 0 1 1 1 1 059 04 3040 Penelitian5dan5 Pengembangan5 Penyelenggaraan5Pos5 dan5Informatika 31.6 059 04 3040 Tersedianya5Kajian5 bagi5formulasi5 kebijakan5bidang5PPI 31.6 059 04 3040 Jumlah5kajian/penelitian5 yang5menjadi5bahan5 kebijakan 5 4 4 4 4 059 04 3040 Jumlah5model5 pengembangan5bidang5 komunikasi5dan5 informatika 0 1 1 1 1 Meningkatnya5kualitas5 kelembagaan5litbang Jumlah5jurnal5yang5 terakreditasi/terpelihara5 status5akreditasinya 1 1 1 1 1 Jumlah5pranata5litbang5 yang5terakreditasi/5 terpelihara5status5 akreditasinya 0 1 1 1 1 059 04 3041 Penelitian5dan5 Pengembangan5 Sumber5Daya5dan5 Perangkat5Pos5dan5 Informatika 31.8 2.2 Page'38 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 3041 Tersedianya5Kajian5 bagi5formulasi5 kebijakan5bidang5 SDPPI 31.8 059 04 3041 Jumlah5kajian/penelitian5 yang5menjadi5bahan5 kebijakan 5 4 4 4 4 059 04 3041 Jumlah5model5 pengembangan5bidang5 komunikasi5dan5 informatika 0 1 1 1 1 Meningkatnya5kualitas5 kelembagaan5litbang Jumlah5jurnal5yang5 terakreditasi/terpelihara5 status5akreditasinya 1 1 1 1 1 Jumlah5pranata5litbang5 yang5terakreditasi/5 terpelihara5status5 akreditasinya 1 1 1 1 1 059 04 3043 Pelatihan5dan5 Pengembangan5 Teknologi5Informasi5 dan5Komunikasi 73.2 059 04 3043 Meningkatkan5 keahlian5dan5 komptensi5SDM5 bidang5Komunikasi5 dan5Infomatika 45.5 059 04 3043 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek5TIK,5dan5ToT5 SKKNI5bagi5angkatan5 kerja5muda 2285 500 700 700 700 059 04 3043 Jumlah5peserta5 sertifikasi,5pelatihan,5 bimtek5TIK,5ToT5 Pengelola5TIK,5dan5 Budaya5Dokumentasi5 bagi5aparatur5 pemerintah 500 500 700 700 700 059 04 3043 Meningkatnya5Literasi5 TIK5Nasional 27.7 059 04 3043 Jumlah5peserta5bimtek5 literasi5bagi5kalangan5 wanita,5anak]anak,5dan5 disabilitas 2000 3250 4200 5100 5900 2.2 Page'39 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 04 3042 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 lainnya5Badan5Litbang5 SDM 67.2 059 04 3042 Terselenggaranya5 dukungan5manajemen55 dan5dukungan5teknis5 lainnya5di5lingkungan5 Badan5Litbang5SDM 12 12 12 12 12 67.2 Jumlah5Dokumen5 Perencanaan,5 Penganggaran,5 Pengendalian,5 Monitoring5,5Evaluasi5dan5 Kerjasama 9 9 9 9 9 Jumlah5Dokumen5 Akuntansi/Laporan5 Keuangan5dan5 perbendaharaan 6 6 6 6 6 Jumlah5Dokumen5 Layanan5 Kerumahtanggaan,5 Ketatausahaan,5dan5 Pengelolaan5Aset5BMN 6 6 6 6 6 Jumlah5Dokumen5 Manajemen5 Kepegawaian,5Repormasi5 Birokrasi5dan5Organisasi5 Tata5Laksana 9 9 9 9 9 059 09 PROGRAM5 PENGEMBANGAN5 INFORMASI5DAN5 KOMUNIKASI5PUBLIK 775.5 059 09 Meningkatnya5 Penyebaran,5 Pemerataan,5dan5 Pemanfaatan5 Informasi5Publik555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 5 059 09 Jumlah5Regulasi5dasar5 untuk5penyebaran5dan5 pemerataan5informasi5 publik 6 5 5 5 6 059 09 Jumlah5Lembaga5Sosial5 yang5Menerima5Konten5 Informasi 100 200 300 400 500 059 09 Persentase5(%)5Pemda5 yang5menyebarkan5 konten5informasi5publik5 sesuai5regulasi5 penyebaran5informasi 60% 70% 80% 90% 100% 2.2 Page'40 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 Persentase5(%)5tingkat5 pertumbuhan5industri5 konten5berbasis5edukasi 15% 10% 10% 10% 10% 059 09 Persentase5(%)5 masyarakat5daerah5yang5 melek5informasi5 20% 30% 40% 50% 60% 059 09 Meningkatnya5akses5 masyarakat5terhadap5 informasi5publik 059 09 Persentase5(%)5Akses5 Masyarakat5Terhadap5 Media5Publik 70% 90% 90% 90% 90% 059 09 Persentase5(%)5 Kerjasama5dan5 Kemitraan5yang5efektif5 dalam5rangka5 penyebaran5informasi5 publik 40% 50% 60% 70% 80% 059 09 Persentase5(%)5SDM5 Pranata5Humas5yang55 bersertifikasi/sesuai5 standar5 20% 30% 40% 50% 60% Meningkatnya5 partisipasi5publik5dan5 citra5positif5 pemerintah Jumlah5regulasi5terkait5 implementasi5GPR 55regulasi Indeks5Keterbukaan5 Informasi5Publik5oleh5 K/L/D 50% Indeks5kepercayaan5 publik5terhadap5 kebijakan5pemerintah 50% Tersebarnya5Informasi5 Publik5Terkait5 Kampanye5Revolusi5 Mental Jumlah5kebijakan5terkait5 diseminasi5Kampanye5 Nasional5Revolusi5Mental5 di512005kecamatan 25kebijakan5 Persentase5(%)5 penyampaian5pesan5 Kampanye5Nasional5 Revolusi5Mental5kepada5 masyarakat5di512005 kecamatan 90% 2.2 Page'41 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) Persentase5(%)5lembaga5 penyiaran5publik5yang5 menyediakan5slot5untuk5 tayangan5Kampanye5 Revolusi5Mental 90% Jumlah5Dokumen5 Kerjasama5kelembagaan 325Dok Jumlah5konten5informasi5 startegis5berdasarkan5 Fokus5Pembangunan5 Indonesia5di512005 Kecamatan 305Jenis Prosentase5(%)5 penyebaran5informasi5 kepada5K/L/D,5ormas5dan5 Media ? Tersusunnya5Strakom,5 produksi5konten5 diseminasi5 berdasarkan5Fokus5 pembangunan5 Indonesia5di5Lembaga5 Penyiaran Jumlah5materi5kebijakan5 publik 125materi Pelaksanaan5GPR 75K/L/Prov/Kab/Kot 059 09 3044 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 Kebijakan5Komunikasi5 Nasional 92.4 059 09 3044 Terselenggaranya5 Pengembangan5 Kebijakan5Komunikasi5 Nasional 29.5 059 09 3044 Jumlah5kebijakan5dan5 standarisasi5di5bidang5 komunikasi5dan5informasi5 publik 75kebijakan5(Peta5jejaring5 komunikasi,535regulasi5 tentang5GPR) 75kebijakan5 75kebijakan5 75kebijakan5 75kebijakan5 059 09 3044 Terselenggaranya5 Pembinaan5SDM5 untuk5Pelaksanaan5 Kebijakan5Komunikasi5 Nasional 25.3 059 09 3044 Jumlah5SDM5Pranata5 Humas5yang5meningkat5 Kompetensi5dan5 kualitasnya 2005orang 5005orang 7005orang 8005orang 10005orang 2.2 Page'42 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3044 Jumlah5SDM5Pengelola5 Informasi5dan5 Dokumentasi5di5Badan5 Publik5Negara5yang5 meningkat5 kemampuannya5dalam5 implementasi5UU5KIP5 2505orang 2505orang 2505orang 2505orang 2505orang 059 09 3044 Terselenggaranya5 Pembinaan5 Kelembagaan5dan5 Pemberdayaan5 Masyarakat5untuk5 meningkatkan5 Partisipasi5Publik5 dalam5Pengambilan5 kebijakan5 36.5 059 09 3044 Jumlah5SKPD5Provinsi5 yang5meningkat5kualitas5 tata5kelolanya5di5bidang5 informasi5dan5komunikasi5 publik 1025SKPD5provinsi 1505SKPD5 provinsi 1505SKPD5 provinsi 1505SKPD5 provinsi 1505SKPD5 provinsi 059 09 3044 Jumlah5masyarakat5yang5 meningkat5 pemahamannya5tentang5 UU5KIP5 2000 3500 3500 3500 3500 059 09 3044 Tersusunnya5Keppres5 tentang5kewajiban5 Lembaga5Penyiaran5 untuk5menyediakan5 durasi5kampanye5 revolusi5mental5dan5 restorasi5sosial5melalui5 PSA5 1.0 Keppres5tentang5 kewajiban5Lembaga5 Penyiaran5untuk5 menyediakan5durasi5 kampanye5revolusi5 mental5dan5restorasi5 sosial5melalui5PSA5 1 ] ] ] ] Quickwins 059 09 3045 Pengelolaan5dan5 Penyediaan5Informasi 108.9 059 09 3045 Tersedianya5Konten5 Informasi5Publik5yang5 Beragam5dan5 Berkualitas5yang5 Bersifat5Mendidik,5 Mencerahkan,5dan5 Memberdayakan5 Masyarakat5Dalam5 Rangka5NKRI 104.8 2.2 Page'43 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3045 Jumlah5analisis5bidang5 polhukam,5 perekonomian,5kesra5dan5 kemaritiman5sebagai5 rekomendasi5 penyusunan5kebijakan 300 300 300 300 300 059 09 3045 Jumlah5judul5konten5 informasi5yang5siap5 pakai,5dimanfaatkan5oleh5 pemerintah5daerah5dan5 disebarkan5ke5 masyarakat5untuk5 meningkatkan5 kecerdasan5dan5 pengembangan5 kepribadian5bangsa5dan5 lingkungan5sosialnya5 (terutama5daerah5 terdepan,5terluar,5 tertinggal5dan5pasca5 konflik) 24 30 30 30 30 059 09 3045 Jumlah5kebijakan5 pengelolaan55dan5 penyebaran5informasi5 publik5dalam5rangka5 mendorong5konten5lokal5 yang5berbasis5edukasi 2 2 2 2 2 059 09 3046 Pelayanan5Informasi5 Kenegaraan5Melalui5 Media5Publik 222.3 059 09 3046 Terlaksananya5 Peningkatan5Peran5 Media5Publik 164.3 059 09 3046 Jumlah5Media5Publik5 (termasuk5media5center)5 yang5diperkuat 180 180 180 180 180 059 09 3046 Jumlah5Pembangunan5 dan5penguatan5Media5 Center5lengkap5dan5 berfungsi5efektif5di5 Provinsi/Kabupaten/Kota5 di5daerah5 terluar/Terdepan/Pasca5 Konflik. 35 35 35 35 35 059 09 3046 Jumlah5Kendaraan5Pusat5 Teknologi5Informasi5 Komunitas5(M]Pustika)5 sebagai5penyebaran5 informasi5di5daerah5 terluar,5terdepan,5 tertinggal5dan5pasca5 konflik5 10 10 10 10 10 2.2 Page'44 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3046 Jumlah5media5publik5 yang5dimanfaatkan5untuk5 diseminasi5informasi5 (media5cetak,5elektronik,5 media5sosial)5 bertemakan5prioritas5dan5 dimensi5pembangunan5 Indonesia5 18 18 18 18 18 059 09 Terbangunnya5proyek5 percontohan5ruang] ruang5terbuka5nonton5 bersama5film/video5 bertema5revolusi5 mental5di5layar5 videotrone5atau5layar5 tancap5di512005 kecamatan5 58.0 Strategi5komunikasi5 kepada5masyarakat5 terkait5kampanye5 revolusi5mental5pada5 proyek5percontohan5 ruang5terbuka5di51.2005 kecamatan 15dokumen5strategi5 komunikasi5kampanye5 revolusi5mental55 15dokumen5 strategi5 komunikasi5 kampanye5 revolusi5mental55 15dokumen5 strategi5 komunikasi5 kampanye5 revolusi5mental55 15dokumen5 strategi5 komunikasi5 kampanye5 revolusi5mental55 15dokumen5 strategi5 komunikasi5 kampanye5 revolusi5mental55 Promosi,5publikasi5dan5 advokasi5kepada5 masyarakat5untuk5 menciptakan5 awareness/berpartisipasi /menonton5film5terkait5 revolusi5mental5pada5 proyek5percontohan5 ruang5terbuka5di51.2005 kecamatan555 15laporan5pelaksanaan5 promosi,5publikasi5dan5 advokasi5kampanye5 revolusi5mental55 15laporan5 pelaksanaan5 promosi,5 publikasi5dan5 advokasi5 kampanye5 revolusi5mental55 15laporan5 pelaksanaan5 promosi,5 publikasi5dan5 advokasi5 kampanye5 revolusi5mental55 15laporan5 pelaksanaan5 promosi,5 publikasi5dan5 advokasi5 kampanye5 revolusi5mental55 15laporan5 pelaksanaan5 promosi,5 publikasi5dan5 advokasi5 kampanye5 revolusi5mental55 059 09 Monitoring5dan5evaluasi5 pelaksanaan5strategi5 komunikasi5kampanye5 revolusi5mental55 155laporan5 155laporan5 155laporan5 155laporan5 155laporan5 quickwins Terselenggaranya5 Sosialisasi5konten5 informasi5strategis5 berdasarkan5Fokus5 Pembangunan5 Indonesia5di512005 Kecamatan Jumlah5Kerjasama5 dengan5lembaga5dalam5 rangka5diseminasi5 informasi5revolusi5mental 355Mou 2.2 Page'45 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3047 Pembinaan5dan5 Pengembangan5 Kemitraan5Lembaga5 Komunikasi 104.3 059 09 3047 Terselenggaranya5 Pengembangan5 Kemitraan5Lembaga5 Komunikasi5untuk5 penyebaran/diseminas i5informasi5publik5 104.3 059 09 3047 Jumlah5pelayanan5 informasi5publik5melalui5 kemitraan5dengan5 SKPD/OPD 305SKPD/OPD5 505SKPD/OPD5 655SKPD/OPD5 755SKPD/OPD5 805SKPD/OPD5 059 09 3047 Jumlah5kemitraan5dalam5 rangka5penguatan5 organisasi5masyarakat5 sipil,5swasta5dan5media5 untuk5mengedukasi5 masyarakat5mengenai5 pentingnya5informasi5 publik5dan5berpartisipasi5 dalam5proses5 penyusunan5serta5 pengawasan5pelaksanaan5 kebijakan5 125laporan 125laporan 125laporan 125laporan 125laporan 059 09 3047 Jumlah5peserta5forum5 edukasi5literasi5media5 untuk5meningkatkan5 kesadaran5dan5 kemampuan/kapasitas5 masyarakat5untuk5 memilih5dan5 memanfaatkan5media5 sesuai5kebutuhannya 1.0005peserta 1.0005peserta 1.0005peserta 1.0005peserta 1.0005peserta 059 09 3047 Jumlah5Pemberdayaan5 Media5Komunitas5 (terutama5daerah5 perbatasan/terluar,5 terpencil5dan5pasca5 konflik)5sebagai5penyebar5 informasi5publik5kepada5 masyarakat 55provinsi 55provinsi 55provinsi 55provinsi 55provinsi 2.2 Page'46 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3047 Pemberdayaan5Forum5 Komunikasi5Media5 Tradisional5dalam5upaya5 meningkatkan5kualitas5 media5tradisional5dalam5 penyebaran5informasi5 publik,5mempertahankan5 nilai5nilai5budaya5dan5 merekatkan5persatuan5 dan5kesatuan5bangsa5 55provinsi 55provinsi 55provinsi 55provinsi 55provinsi 059 09 3047 Jumlah5pemberdayaan5 Kelompok5informasi5 masyarakat5(terutama5 daerah5 perbatasan/terluar,5 terpencil5dan5pasca5 konflik)5 105kab/kota5 155Kab/Kota 205Kab/Kota 255Kab/Kota 305Kab/Kota 059 09 3048 Pengembangan5 Kemitraan5Pelayanan5 Informasi5 Internasional 91.6 059 09 3048 Terselenggaranya5 Kemitraan5dengan5 Lembaga5dan5Institusi5 Internasional5dalam5 rangka5pencitraan5 positif5negara5 Indonesia5di5Dunia5 Internasional 88.2 059 09 3048 Jumlah5masyarakat5 Indonesia5penerima5 informasi5di5LN 8005orang 8005orang 8005orang 8005orang 8005orang 2.2 Page'47 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3048 Jumlah5kemitraan5dan5 layanan5informasi5 internasional5dengan5 perwakilan5negara5asing5 dan5lembaga5 internasional5 25kemitraan,535judul 25kemitraan,535 judul 25kemitraan,535 judul 25kemitraan,535 judul 25kemitraan,535 judul 059 09 3048 Jumlah5kemitraan5 dengan5media5asing55 105kemitraan 105kemitraan 105kemitraan 105kemitraan 105kemitraan 059 09 3048 Jumlah5Publikasi5konten5 di5media5internasional5 tentang5citra5positif5 Indonesia5 55judul 55judul 55judul 55judul 55judul 059 09 3048 Tersedianya5Kebijakan5 Layanan5informasi5 internasional5dalam5 rangka5pencitraan5 positif5Indonesia 3.4 059 09 3048 Jumlah5 perumusan5dan5 pelaksanaan5kebijakan,5 penyusunan5norma,5 standar,5prosedur,5dan kriteria5di5bidang5 pelayanan5informasi internasional.5 1 1 1 1 1 059 09 3049 Pelayanan5Informasi5 dan5Pelestarian5 Benda]Benda5 Bersejarah5di5Bidang5 Pers 16.2 059 09 3049 Terlaksananya5 Pelayanan5Informasi5 Masyarakat5Melalui5 Monumen5Pers5 Nasional 16.2 059 09 3049 Jumlah5layanan5 administrasi5dan5 dukungan5teknis 12 12 12 12 12 059 09 3049 Jumlah5Pengunjung5 Monumen5Pers5Nasional 10,000 12,000 14,000 16,000 16,000 059 09 3049 Jumlah5Event55 Penyebaran5Informasi5 mengenai5Koleksi5 Monumen5Pers5Nasional 9 9 9 9 9 059 09 3049 Jumlah5ketersediaan5 sarana5dan5prasarana5 perkantoran5 50 50 50 50 50 059 09 3049 Jumlah5Penyusunan5 Program,5Monitoring5dan5 Evaluasi5Laporan 6 6 6 6 6 2.2 Page'48 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3049 Jumlah5Pemetaan5Benda5 Pers5dan5Terpeliharanya5 Koleksi5Monumen5Pers5 Nasional 12 12 12 12 12 059 09 3050 Pelayanan5Informasi5 dan5Pelestarian5 Benda]Benda5 Bersejarah5di5Bidang5 Komunikasi5dan5 Informasi 15.5 059 09 3050 Terlaksananya5 Pelestarian5Benda5 Budaya/Bersejarah5 dan5Pelayanan5 Informasi5Masyarakat5 Melalui5Museum5 Penerangan 15.5 059 09 3050 Jumlah5layanan5 administrasi5dan5 dukungan5teknis 12 12 12 12 059 09 3050 Jumlah5Pengunjung5 Museum5Penerangan 15000 16000 17000 18000 059 09 3050 Jumlah5Layanan5 Informasi5kepada5 Masyarakat5melalui5 Museum5Penerangan 40 40 40 40 059 09 3050 Jumlah5Koleksi5Baru5yang5 Dapat5Ditampilkan 4 5 5 6 059 09 3051 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Direktorat5 Jenderal5Informasi5 dan5Komunikasi5 Publik 124.4 059 09 3051 Tersedianya5dukungan5 teknis5dan5manajemen5 dalam5rangka5 kelancaran5 pelaksanaan5tugas5 Direktorat5Jenderal5 Informasi5dan5 Komunikasi5Publik 124.4 059 09 3051 Tersusunnya5Rancangan5 Undang]Undang5 Perlindungan5Data5 Pribadi Penyempurnaan5draft5 RUU Pembahasaan5 RUU5di5DPR Pembahasaan5 RUU5di5DPR Penetapan5UU Sosialisasi 059 09 3051 Jumlah5Dokumen5 Perencanaan5yang5Jelas5 dan5Terukur 4 4 4 4 4 059 09 3051 Jumlah5Dokumen5 Pendukung5Penerapan5 Reformasi5Birokrasi 4 4 4 4 4 2.2 Page'49 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 09 3051 Jumlah5Fasilitasi5 Penyusunan5Peraturan5 Perundangan]undangan5 dan5Kerjasama 3 3 3 3 3 059 09 3051 Jumlah5Dokumen5 Kerjasama5 3 3 3 3 3 059 09 3051 Jumlah5Laporan5 Keuangan5yang5sesuai5 SAI5dan5peraturan5 perundang]undangan5 lainnya 3 3 3 3 3 059 09 3051 Jumlah5Dokumen5Monev5 Program5dan5Kegiatan5 dan5Laporan5Kinerja 5 5 5 5 5 059 09 3051 Jumlah5tata5kelola5 pelayanan5informasi5dan5 komunikasi5publik 5 5 5 5 5 059 09 3051 Prosentase5SDM5Ditjen5 IKP5yang5taat5peraturan5 kepegawaian 80 85 90 95 100 059 09 3051 Jumlah5ketersediaan5 layanan5dan5sarana5 perkantoran5sesuai5 kebutuhan 12 12 12 12 12 059 09 3051 Jumlah5perangkat5 pengolah5data5dan5 komunikasi 50 50 50 50 50 059 09 3051 Jumlah5peralatan5dan5 fasilitas5perkantoran 50 50 50 50 50 Jumlah5Pelayanan5 informasi peringatan5605tahun5KTT5 Asia5Afrika 059 01 PROGRAM5 DUKUNGAN5 MANAJEMEN5DAN5 LAYANAN5TEKNIS5 LAINNYA 955.2 Terwujudnya5 Reformasi5Birokrasi5 dan5tata5kelola5yang5 baik5di5lingkungan5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 2.2 Page'50 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) Skor5implementasi55 reformasi5birokrasi5di5 Lingkungan5Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 75 80 85 90 90 Persentase5(%)5 pencapaian5Index5 Pemeringkatan5e] Government5(Pegi)5 Kemkominfo5sesuai5 dengan5target5nasional 100% 100% 100% 100% 100% Skor5penerapan5SAKIP5 Kemkominfo5yang5efektif5 dan5efisien5berbasis5TIK5 B Persentase5(%)5 tersedianya5Kebijakan5 Change5Management 100% Persentase5(%)5realisasi5 anggaran5yang5sesuai5 dengan5disbursement5 plan5(internal&control& mechanism) 100% Persentase5(%)5 tersedianya5sisten5dan5 mekanisme5Partisipasi5 Publik5(Planning,5Design,5 execution,5dan5 monitoring)5anggaran5 dan5kebijakan 100% 059 01 3011 Koordinasi5 Perumusan5Peraturan5 Perundang] Undangan, Penelaahan5dan5 Evaluasi5Produk5 Hukum5dan5Bantuan5 Hukum Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 39.6 059 01 3011 Terlaksananya5 perumusan5peraturan5 perundang]undangan,5 penelaahan,5dan5 evaluasi5produk5 hukum5dan5bantuan5 hukum5di5lingkungan5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 39.6 2.2 Page'51 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3011 Persentase5(%)5 draft/rancangan5 kebijakan5dan5peraturan5 perundang]undangan5 yang5sesuai5ketentuan5 hukum5dan5disusun5tepat5 waktu 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3011 Persentase5(%)5 penanganan5dan5 penyelesaian5kasus5 hukum 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3011 Persentase5(%)5hasil5 monitoring,5evaluasi5dan5 penelaahan5peraturan5 perundang]undangan5 bidang5komunikasi5dan5 informatika 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3012 Koordinasi5 Pembinaan5 Kepegawaian5dan5 Penataan Organisasi5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 77.4 059 01 3012 Terlaksananya5 peningkatan5 Pengelolaan5 Kepegawaian5dan5 Penataan5Organisasi5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 77.4 059 01 3012 Jumlah5Dokumen5 Peningkatan5Kompetensi5 Pejabat5Fungsional5 Tertentu 35dok 35dok 35dok 35dok 35dok 059 01 3012 Jumlah5Dokumen5 Penataan5Kelembagaan5 dan5Ketatalaksanaan 25dok 25dok 25dok 25dok 25dok 059 01 3012 Jumlah5Dokumen5 Perencanaan5dan5 Pengembangan5Pegawai 25dok 25dok 25dok 25dok 25dok 059 01 3012 Jumlah5Dokumen5Mutasi5 dan5Penyelesaian5 Permasalahan5 Kepgawaian 35dok 35dok 35dok 35dok 35dok 059 01 3012 Jumlah5Dokumen5 Penerapan5Reformasi5 Birokrasi 25dok 25dok 25dok 25dok 25dok 2.2 Page'52 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3013 Koordinasi5 Pembinaan5dan5 Pengelolaan5 Keuangan5dan Penatausahaan5 Barang5Milik5Negara5 Kementerian Komunikasi5dan5 Informatika 142.7 059 01 3013 Terlaksananya5 peningkatan5 pembinaan5 pengelolaan5Keuangan5 dan5penatausahaan5 Barang5Milik5Negara 142.7 059 01 3013 Jumlah5Laporan5 Keuangan5Kementerian5 Kominfo5yang5berhasil5 diselesaikan 95Dok. 95Dok. 95Dok. 95Dok. 95Dok. 059 01 3013 Jumlah5Laporan5Realisasi5 Anggaran5dan5Monev5 Pengadaan5Barang/Jasa5 yang5berhasil5 diselesaikan 125Dok. 125Dok. 125Dok. 125Dok. 125Dok. 059 01 3013 Jumlah5Laporan5PNBP5 dan5Penyelesaian5Ganti5 Rugi5Kementerian5 Kominfo5yang5berhasil5 diselesaikan 125Dok. 125Dok. 125Dok. 125Dok. 125Dok. 2.2 Page'53 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3013 Jumlah5Laporan5Barang5 Milik5Negara5(BMN)5 Kementerian5Kominfo5 yang5berhasil5 diselesaikan 45Dok. 45Dok. 45Dok. 45Dok. 45Dok. 059 01 3014 Koordinasi5 Penyusunan5Program,5 Kegiatan5dan5 Anggaran, Lintas5Sektoral5dan5 Daerah5serta5Evaluasi5 dan5Laporan Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 55.8 059 01 3014 Tersusunnya5 perencanaan5program,5 anggaran,5lintas5sektor5 dan5daerah5serta5 terlaksananya5 pengendalian,5evaluasi5 dan5pelaporan5yang5 tepat5waktu5sesuai5 dengan5peraturan5 yang5berlaku 55.8 059 01 3014 Persentase5(%)5 terselesaikannya Dokumen5Perencanaan5 Program, Anggaran,5Lintas5Sektor5 dan5Daerah5serta5 Pengendalian,5Evaluasi5 dan5Pelaporan5yang5 tepat5waktu5sesuai5 dengan5peraturan5yang5 berlaku 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3015 Koordinasi5 Pembinaan5dan5 Pengelolaan5 Administrasi, Pengadaan5 Barang/Jasa5serta5 Pelayanan5Penunjang Pelaksanaan5Tugas5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 92.0 059 01 3015 Terlaksananya5 Pelayanan5Tata5Usaha,5 Perlengkapan,5Rumah5 Tangga5serta5 Persuratan5dan5 Kearsipan5 Kementerian5yang5 Efektif5dan5Efisien 92.0 2.2 Page'54 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3015 Persentase5(%)5Layanan5 Ketatausahaan5dan5 Keprotokolan5yang5tepat5 sasaran5dan5tepat5waktu 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3015 Persentase5(%)5Layanan5 rumah5tangga5dan5tata5 usaha5Sekretariat5 Jenderal5yang5tepat5 waktu 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3015 Jumlah5 pembinaan/bimtek5 penataan5surat5menyurat5 dan5kearsipan 35Kali 35Kali 35Kali 35Kali 35Kali 059 01 3015 Jumlah5laporan5 perencanaan,5 pelaksanaan5pengadaaan5 dan5pelaporan5sarana5 dan5prasarana5 pelayanan5internal5 Kementerian 35Dokumen 35Dokumen 35Dokumen 35Dokumen 35Dokumen 059 01 3016 Pelayanan,5 Pengelolaan,5 Pengembangan,5dan5 Pemanfaatan Data5dan5Informasi5 serta5Sarana5 Informatika5 Kementerian Komunikasi5dan5 Informatika 82.1 059 01 3016 Terlaksananya5Layanan5 Penyediaan5Data5dan5 Informasi5yang5 Transparan5dan5 Akuntabel 82.1 059 01 3016 Persentase5(%)5 Ketersediaan5Informasi5 dan5Layanan5 Kementerian5Kominfo5 yang5dapat5diakses5oleh5 pengguna5web 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3016 Persentase5(%)55Sistem5 Informasi5dan5Data5yang5 Terintegrasi5di5 Lingkungan5Kementerian5 Kominfo5serta5 peningkatan5nilai5Pegi5 Kemkominfo5 80% 90% 100% 100% 100% 059 01 3016 Persentase5(%)5 Ketersediaan5Akses5 Jaringan5Kementerian 98% 98% 98% 98% 98% 2.2 Page'55 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3017 Pelayanan5Informasi,5 Promosi,5Penyediaan5 Akses5Informasi dan5Dokumentasi5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 46.2 059 01 3017 Terlaksananya5Layanan5 Komunikasi5dan5 Informasi5Publik5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika5yang5 Efektif5dan5Efisien 46.2 059 01 3017 Jumlah5promosi5dan5 publikasi5kepada5publik5 secara5langsung5dan5 melalui5media 2605kali 2855kali 3105kali 3605kai 3605kali 059 01 3017 Persentase5(%)5 tanggapan5atas5 permintaan5informasi5 publik5yang5disampaikan5 kepada5Pejabat5 Pengelola5Informasi5dan5 Dokumentasi5(PPID)5 Kementerian5Kominfo 96% 96% 96% 97% 97% 059 01 3017 Jumlah5dokumen5hasil5 analisa5isu5publik5yang5 berkaitan5dengan5 Kementerian5Kominfo 125kali 5125kali5 5245kali5 5245kali5 5245kali5 059 01 3017 Jumlah5hasil5peliputan5 dalam5bentuk5berita,5 foto5dan5video5kegiatan5 kementerian5yang5 dipublikasikan5melalui5 Kerjasama5media5 105kali 5105kali5 5155kali5 5205kali5 5255kali5 059 01 3018 Pelayanan5 Ketatalaksanaan5dan5 Penyusunan5Naskah5 Kerja Sama5Internasional5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 59.1 059 01 3018 Terlaksananya5Layanan5 Ketatalaksanaan5dan5 Penyusunan5Naskah5 Kerjasama5Nasional5 Maupun5Internasional5 Bidang5Informasi5dan5 Komunikasi5yang5 Efektif5dan5Efisien 59.1 2.2 Page'56 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3018 Persentase5(%)5capaian5 penyusunan5naskah5dan5 tatalaksana5kerjasama5 bidang5multilateral5yang5 berkelanjutan 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3018 Persentase5(%)5capaian5 penyusunan5naskah5dan5 tatalaksana5kerjasama5 bidang5regional5yang5 berkelanjutan 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3018 Persentase5(%)5capaian5 penyusunan5naskah5dan5 tatalaksana5kerjasama5 bidang5bilateral5yang5 berkelanjutan 100% 100% 100% 100% 100% 059 01 3019 Pelaksanaan5dan5 Pengembangan5 Pendidikan5dan5 Pelatihan Pegawai5Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 52.5 059 01 3019 Terlaksananya5 peningkatan5layanan5 pendidikan5dan5 pelatihan5pegawai5 52.5 059 01 3019 Jumlah5Pendidikan5dan5 Pelatihan5Pegawai5dalam5 lingkup5Kementerian5 28 30 31 33 35 059 01 3019 Jumlah5Peserta5Diklat5 Struktural,5Fungsional5 dan5Teknis 612 646 681 719 758 059 01 3020 Dukungan5 Managemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Komisi5 Informasi5Pusat 83.6 059 01 3020 Tersedianya5dukungan5 teknis5dan5manajemen5 dalam5rangka5 kelancaran5 pelaksanaan5tugas5 Komisi5Informasi5(KI)5 Pusat 059 01 3020 persentase5(%)5layanan5 administrasi5dan5 dukungan5teknis5 pelaksanaan5tugas5dan5 fungsi5Komisi5Informasi 100% 100% 100% 100% 100% 2.2 Page'57 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3020 Terlaksananya5 Ketentuan5UU5No.5145 Tahun520085tentang5 Keterbukaan5Informasi5 Publik 059 01 3020 Persentase5(%)5 penyelesaian5sengketa5 informasi5publik 55% 60% 65% 65% 65% 059 01 3020 Persentase5(%)5Badan5 Publik5yang5 melaksanakan5ketentuan5 Keterbukaan5Informasi5 Publik5(KIP) 60% 65% 70% 75% 80% Persentase5(%)5Fasilitasi5 pembentukkan5Komisi5 Informasi5Provinsi5 80% 100% 100% 100% 100% 059 01 3021 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Komisi5 Penyiaran5Indonesia5 (KPI)5Pusat 120.7 059 01 3021 Tersedianya5Dukungan5 Teknis5dan5 Manajemen5Dalam5 Rangka5Kelancaran5 Pelaksanaan5Tugas5KPI5 Pusat 120.7 059 01 3021 Persentase5(%)5 Pengaduan5masalah5 konten5siaran5yang5 terselesaikan 90% 90% 90% 90% 90% 059 01 3021 Jumlah5pemantauan5 langsung5isi5siaran5pada5 lembaga5penyiaran5yang5 melaksanakan5Pedoman5 Perilaku5Penyiaran5dan5 Standar5Program5Siaran 155TV55Berjaringan5+545TV5 Berlangganan+5205Radio 155TV55 Berjaringan5+545 TV5 Berlangganan+5 205Radio 155TV55 Berjaringan5+545 TV5 Berlangganan+5 205Radio 155TV55 Berjaringan5+545 TV5 Berlangganan+5 205Radio 155TV55 Berjaringan5+545 TV5 Berlangganan+5 205Radio 059 01 3021 Persentase5(%)5tindak5 lanjut5pelayanan5proses5 perizinan5penyiaran5 sesuai5kewenangan5KPI 80% 80% 80% 80% 80% 059 01 3021 Pelaksanaan5 Pemeringkatan5(rating)5 Penyiaran5Nasional5 15Dokumen 15Dokumen 15Dokumen 15Dokumen 15Dokumen 059 01 3021 Pengembangan5Sistem5 Manajemen5Informasi5 KPI 15dokumen5 15dokumen5 15dokumen5 15dokumen5 15dokumen5 2.2 Page'58 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 01 3022 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Dewan5Pers 89.6 059 01 3022 Terselenggara5Layanan5 Administrasi5 Pengaduan55 Masyarakat5terhadap5 kasus]kasus5pers5dan5 layanan5Keterangan5 Ahli5Dewan5Pers 0.0 059 01 3022 Prosentase5fasilitasi5 pengaduan5bidang5pers5 yang5terselesaikan 90% 92% 94% 96% 98% 059 01 3022 Terselenggaranya5 Layanan5operasional5 Administrasi5 Perkantoran5dan5 progam5kegiatan5 Dewan5Pers 0.0 059 01 3022 Jumlah5progam5kegiatan5 peningkatan5peran5 Dewan5Pers 175program 175program 175program 175program 175program 059 01 3022 Penyusunan5Indeks5 Kemerdekaan5Pers 15Dokumen5Kajian Pelaksanaan5 Indeks5 Kemerdekaan5 Pers Pelaksanaan5 Indeks5 Kemerdekaan5 Pers Pelaksanaan5 Indeks5 Kemerdekaan5 Pers Pelaksanaan5 Indeks5 Kemerdekaan5 Pers 059 02 PROGRAM5 PENINGKATAN5 SARANA5DAN5 PRASARANA5 APARATUR5 KEMENTERIAN5 KOMUNIKASI5DAN5 INFORMATIKA 205.0 059 01 3023 Pelaksanaan5 Pembangunan5dan5 Rehabilitasi5Sarana5 dan5Prasarana5 Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 205.0 059 01 3023 Terlaksananya5 Rehabilitasi5Gedung5 dan5Renovasi55Biro5 Umum Sarana5dan5Prasarana 205.0 059 01 3023 Luas5renovasi5gedung5 dan5renovasi5ruang5kerja5 gedung5Kementerian5 Komunikasi5dan5 Informatika 83155m25(luas5lantai5dan5 kulit5luar) 3.9605m25 (Renovasi5 IKMN) 10.0005m2 15.0005m2 20.0005m2 2.2 Page'59 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 03 PROGRAM5 PENGAWASAN5DAN5 PENINGKATAN5 AKUNTABILITAS5 APARATUR5 KEMENTERIAN5 KOMINFO 85.0 059 03 Terwujudnya5tata5 kelola5pemerintahan5 yang5baik5dan5bersih5 di5lingkungan5Kominfo Skor5tingkat5kematangan5 implementasi5Sistem5 Pengendalian5Intern5 Pemerintah5(SPIP)5 3 Meningkatnya5peran5 aktif5fungsi5Itjen5 dalam5mendukung5 pencapaian5program] program5pemerintah5 di5Kominfo5dengan5 menerapkan5sistem5 Audit5Internal5yang5 mengedepankan5 pengawasan5yang5 proaktif5 mengidentifikasi5 potensi5terjadinya5 praktik]praktik5yang5 menyimpang5dari5 peraturan5perundang] undangan,5kecurangan5 dan5korupsi 059 03 Opini5atas5Laporan5 Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP 059 03 Capaian5Indeks5Perilakui5 Korupsi5dari5KPK 65 059 03 Penilaian5LAKIP5 Kemkominfo B B BB A A Skor5tingkat5kapabilitas5 APIP5 3 059 03 3024 Pengawasan5terhadap5 Pelaksanaan5Tugas5di5 Lingkungan5Ditjen5 Sumber5Daya5dan5 Perangkat5Pos5dan5 Informatika5(SDPPI) 13.7 059 03 3024 Capaian5Indeks5 Persepsi5Korupsi5pada5 Ditjen5SDPPI 2.2 2.2 Page'60 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 03 3024 Pelaksanaan5penanganan5 dan5implementasi5sistem5 pengendalian5gratifikasi5/5 Indeks5penanganan5dan5 pengendalian5gratifikasi 90% 90% 95% 95% 100% 059 03 3024 Satuan5kerja/UPT5yang5 menerapkan5budaya5anti5 korupsi5/5Indeks5 penerapan5budaya5anti5 korupsi 60% 60% 75% 85% 100% 059 03 3024 Penyelesaian5pengaduan5 masyarakat5/5Indeks5 penanganan5pengaduan5 masyarakat 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3024 Penyelenggara5Negara5 yang5telah5 menyampaikan5LHKPN5/5 Indeks5kepatuhan5 penyampaian5LHKPN 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3024 Capaian5Akuntabilitas5 Keuangan5dan5Kualitas5 LK5pada5Ditjen5SDPPI5 8.0 059 03 3024 Prosentase5jumlah5satker5 yang5bersih5dari5 penyimpangan5keuangan5 dan5aset5yang5material 57% 57% 71% 86% 100% 059 03 3024 Prosentase5rekomendasi5 hasil5pemeriksaan5yang5 di5tindaklanjuti 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3024 Peningkatan5 Akuntabilitas5Kinerja5 di5lingkungan5Ditjen5 SDPPI 3.5 059 03 3024 Nilai5Evaluasi5LAKIP5pada5 Satker5di5Lingkungan5 Ditjen5SDPPI B B BB A A 059 03 3025 Pengawasan5terhadap5 Pelaksanaan5Tugas5di5 Lingkungan5Ditjen5 Penyelenggaraan5Pos5 dan5Informatika5(PPI) 8.3 059 03 3025 Capaian5Indeks5 Persepsi5Korupsi5pada5 Ditjen5PPI 2.2 2.2 Page'61 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 03 3025 Pelaksanaan5penanganan5 dan5implementasi5sistem5 pengendalian5gratifikasi5/5 Indeks5penanganan5dan5 pengendalian5gratifikasi 90% 90% 95% 95% 100% 059 03 3025 Satuan5kerja/UPT5yang5 menerapkan5budaya5anti5 korupsi5/5Indeks5 penerapan5budaya5anti5 korupsi 60% 60% 75% 85% 100% 059 03 3025 Penyelesaian5pengaduan5 masyarakat5/5Indeks5 penanganan5pengaduan5 masyarakat 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3025 Penyelenggara5Negara5 yang5telah5 menyampaikan5LHKPN5/5 Indeks5kepatuhan5 penyampaian5LHKPN 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3025 Capaian5Akuntabilitas5 Keuangan5dan5Kualitas5 LK5pada5Ditjen5PPI5 0.6 059 03 3025 Prosentase5jumlah5satker5 yang5bersih5dari5 penyimpangan5keuangan5 dan5aset5yang5material 57% 57% 71% 86% 100% 059 03 3025 Prosentase5rekomendasi5 hasil5pemeriksaan5yang5 di5tindaklanjuti 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3025 Peningkatan5 Akuntabilitas5Kinerja5 di5lingkungan5Ditjen5 PPI 5.5 059 03 3025 Nilai5evaluasi5LAKIP5pada5 Satker5di5lingkungan5 Ditjen5PPI B B BB A A 059 03 3026 Pengawasan5terhadap5 Pelaksanaan5Tugas5di5 Lingkungan5Ditjen5 Informasi5dan5 Komunikasi5Publik5 dan5Ditjen5Aplikasi5 Informatika5(IKP5dan5 Aptika) 5.7 059 03 3026 Capaian5Indeks5 Persepsi5Korupsi5pada5 Ditjen5IKP5dan5Ditjen5 Aptika5 2.2 2.2 Page'62 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 03 3026 Pelaksanaan5penanganan5 dan5implementasi5sistem5 pengendalian5gratifikasi5/5 Indeks5penanganan5dan5 pengendalian5gratifikasi 90% 90% 95% 95% 100% 059 03 3026 Satuan5kerja/UPT5yang5 menerapkan5budaya5anti5 korupsi5/5Indeks5 penerapan5budaya5anti5 korupsi 60% 60% 75% 85% 100% 059 03 3026 Penyelesaian5pengaduan5 masyarakat5/5Indeks5 penanganan5pengaduan5 masyarakat 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3026 Penyelenggara5Negara5 yang5telah5 menyampaikan5LHKPN5/5 Indeks5kepatuhan5 penyampaian5LHKPN 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3026 Capaian5Akuntabilitas5 Keuangan5dan5Kualitas5 LK5pada5Ditjen5IKP5dan5 Ditjen5Aptika 0.5 059 03 3026 Prosentase5jumlah5satker5 yang5bersih5dari5 penyimpangan5keuangan5 dan5aset5yang5material 57% 57% 71% 86% 100% 059 03 3026 Prosentase5rekomendasi5 hasil5pemeriksaan5yang5 di5tindaklanjuti 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3026 Peningkatan5 Akuntabilitas5Kinerja5 di5lingkungan5Ditjen5 IKP5da5Ditjen5Aptika5 3.0 059 03 3026 Nilai5Evaluasi5LAKIP5pada5 Satker5di5lingkungan5 Ditjen5IKP5dan5Ditjen5 Aptika5 B B BB A A 2.2 Page'63 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 03 3027 Pengawasan5terhadap5 Pelaksanaan5Tugas5di5 Lingkungan5 Sekretariat5Jenderal,5 Badan5Litbang5SDM5 dan5Inspektorat5 Jenderal5(Setjen,5 Balitbang5SDM,5dan5 Itjen). 8.4 059 03 3027 Capaian5Indeks5 Persepsi5Korupsi5pada5 Setjen,5Balitbang5SDM,5 dan5Itjen5 2.2 059 03 3027 Pelaksanaan5penanganan5 dan5implementasi5sistem5 pengendalian5gratifikasi5/5 Indeks5penanganan5dan5 pengendalian5gratifikasi 90% 90% 95% 95% 100% 059 03 3027 Satuan5kerja/UPT5yang5 menerapkan5budaya5anti5 korupsi5/5Indeks5 penerapan5budaya5anti5 korupsi 60% 60% 75% 85% 100% 059 03 3027 Penyelesaian5pengaduan5 masyarakat5/5Indeks5 penanganan5pengaduan5 masyarakat 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3027 Penyelenggara5Negara5 yang5telah5 menyampaikan5LHKPN5/5 Indeks5kepatuhan5 penyampaian5LHKPN 90% 90% 95% 95% 95% 2.2 Page'64 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL5ALOKASI5 2015]2019 (Rp.5Miliar) LOKASI KEMENTERIAN5KOMUNIKASI5DAN5INFORMATIKA KODE PROGRAM/5KEGIATAN5 PRIORITAS5 SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI55(Rp.5Miliar) 059 03 3027 Capaian5Akuntabilitas5 Keuangan5dan5Kualitas5 LK5pada5Setjen,5 Balitbang5SDM,5dan5 Itjen5 5.0 059 03 3027 Prosentase5jumlah5satker5 yang5bersih5dari5 penyimpangan5keuangan5 dan5aset5yang5material 57% 57% 71% 86% 100% 059 03 3027 Prosentase5rekomendasi5 hasil5pemeriksaan5yang5 di5tindaklanjuti 90% 90% 95% 95% 95% 059 03 3027 Peningkatan5 Akuntabilitas5Kinerja5 di5lingkungan5Setjen,5 Balitbang5SDM,5dan5 Itjen5 1.2 059 03 3027 Nilai5Evaluasi5LAKIP5pada5 Satker5di5lingkungan5 Setjen,5Balitbang5SDM,5 dan5Itjen B B BB A A 059 03 3028 Dukungan5 Manajemen5dan5 Dukungan5Teknis5 Lainnya5Inspektorat5 Jenderal 48.8 059 03 3028 Terlaksananya5layanan5 administrasi5 Inspektorat5Jenderal5 36.0 059 03 3028 Prosentase5realisasi5 pelaksanaan5program5 dan5kegiatan5pendukung5 pengawasan5yang5telah5 direncanakan 85% 85% 90% 95% 95% 059 03 3028 Prosentase5laporan5hasil5 pengawasan5dan5 pelaksanaan5kegiatan5 yang5diadministrasikan 85% 85% 90% 95% 95% 2.2 Page 65 KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL ALOKASI 2015-‐2019 (Rp. Miliar) LOKASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI (Rp. Miliar) 059 03 3028 Terwujudnya aparat pengawasan internal yang kredibel, profesional, dan mampu memberikan nilai tambah untuk mencapai tujuan dan sasaran pemangku kepentingan 12.8 059 03 3028 Prosentase aparat pengawasan lulus sertifikasi auditor 25% 35% 50% 75% 85% 059 03 3028 Prosentase auditor yang mengikuti bimtek dan diklat penunjang pelaksanaan pengawasan 60% 65% 75% 85% 95% 059 03 3028 Prosentase auditor yang memiliki sertifikat keahlian khusus di bidang pengawasan 10% 15% 25% 30% 40% ParafJabatan MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RUDIANTARAKepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal