DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015

Nomor: 24
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Iandonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran SALINAN 6. 7. 8. Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
12.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kerja Nasional Indonesia;
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
15.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal 1

1.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SKKNI Bidang Kominfo adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
3.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi di bidang kegiatan usaha komunikasi dan informatika.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional dalam meningkatkan daya saing nasional serta produktivitas lapangan usaha dan industri komunikasi dan informatika.

Pasal 4

Bidang-bidang keahlian atau keterampilan yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan dengan keputusan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)SKKNI Bidang Kominfo harus diberlakukan terhadap tenaga kerja industri, baik tenaga kerja Indonesia maupun Tenaga Ker ja Asing, yang keahlian atau keterampilannya di bidang komunikasi dan informatika.
(2)SKKNI Bidang Kominfo berlaku secara nasional.
(3)Dalam hal SKKNI Bidang Kominfo tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)SKKNI Bidang Kominfo harus diberlakukan bagi tenaga kerja Indonesia, apabila telah tersedia paling sedikit 2 (dua) Lembaga Sertifikasi Profesi yang mensertifikasi bidang keahlian atau keterampilan yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan menggunakan perhitungan sebagaimana berikut, untuk:
1. a.tahun kesatu pemberlakuan wajib, 20% (dua puluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan;
2. b.tahun kedua pemberlakuan wajib, 40% (empat puluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan;
3. c.tahun ketiga pemberlakuan wajib, 60% (enam puluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan;
4. d.tahun keempat pemberlakuan wajib, 80% (delapan puluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan; dan
5. e.tahun kelima pemberlakuan wajib, 100% (seratus perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan.
(3)Periode pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya.

Pasal 7

(1)Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi Tenaga Kerja Asing.
(2)Bagi Tenaga Kerja Asing yang telah bekerja sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diberikan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 untuk memenuhi pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Sertifikat berbasis SKKNI Bidang Kominfo yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa sertifikat dimaksud.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2015 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 946 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Komunikasi dan Informatika Plt. Kepala Biro Hukum, Cecep Ahmed Feisal LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TANGGAL PENETAPAN JUDUL STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

1.KEP.94/MEN/IV/2005 20 April 2005 Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Operator Komputer
2.KEP.269/MEN/VII/2006 10 Juli 2006 Sektor Sub Sektor Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi
3.KEP.272/MEN/VII/2006 18 Juli 2006 Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Computer Technical Support
4.KEP.115/MEN/III/2007 12 Maret 2007 Sektor Komunikasi Sub Sektor Pos dan Telemunikasi Bidang Jaringan Telekomunikasi Sub Bidang Jasa Multimedia
5.KEP.39/MEN/II/ 2008 29 Feb 2008 Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Kehumasan
6.KEP.114/MEN/VI/2008 2 Juni 2008 Sektor Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi Sub Sektor Pos Dan Telekomunikasi Bidang Jaringan Telekomunikasi Sub Bidang Teknisi Telekomunikasi Satelit
7.KEP.109/MEN/VI/2010 11 Juni 2010 Sektor Komunikasi dan Informatika Sub Sektor Teknologi dan Komunikasi Bidang Keahlian Desain Grafis
8.610 Tahun 2012 27 September 2012 Sektor Teknologi Informasi Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi NO. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TANGGAL PENETAPAN JUDUL STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)
9.615 Tahun 2012 27 September 2012 Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Keahlian Programmer Komputer
10.717 Tahun 2012 28 Desember 2012 Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sub Sektor Komunikasi Fiber Optik, Bidang Keahlian Teknisi Instalasi Fiber Optik
11.165 Tahun 2014 7 Mei 2014 Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Perekayasaan dan Perencanaan Jaringan Seluler
12.349 Tahun 2014 24 September 2014 Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen pada Jabatan Kerja ICT Project Manager
13.351 Tahun 2014 24 September 2014 Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklanan
14.352 Tahun 2014 24 September 2014 Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pekerjaan Produser Televisi
15.354 Tahun 2014 24 September 2014 Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pos dan Kurir Bidang Keahlian Pos Sub Bidang Penanganan Layanan Komunikasi Tertulis/Elektronik dan Paket
16.400 Tahun 2014 30 Desember Kategori Informasi dan Komunikasi NO. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TANGGAL PENETAPAN JUDUL STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) 2014 Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pembuatan Animasi
17.45 Tahun 2015 23 Februari 2015 Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi Bidang Pengelolaan Pusat Data
18.48 Tahun 2015 23 Februari 2015 Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Auditor Teknologi Informasi
19.55 Tahun 2015 24 Februari 2015 Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang Keamanan Informasi
20.90 Tahun 2015 9 Maret 2015 Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang Enterprise Architecture Design
21.105 Tahun 2015 12 Maret 2015 Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi pada Jabatan Kerja Auditor Komunikasi MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. RUDIANTARA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
12.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kerja Nasional Indonesia;
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
15.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal 1

1.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SKKNI Bidang Kominfo adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
3.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi di bidang kegiatan usaha komunikasi dan informatika.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

(1)SKKNI Bidang Kominfo harus diberlakukan terhadap tenaga kerja industri, baik tenaga kerja Indonesia maupun Tenaga Ker ja Asing, yang keahlian atau keterampilannya di bidang komunikasi dan informatika.
(2)SKKNI Bidang Kominfo berlaku secara nasional.
(3)Dalam hal SKKNI Bidang Kominfo tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)SKKNI Bidang Kominfo harus diberlakukan bagi tenaga kerja Indonesia, apabila telah tersedia paling sedikit 2 (dua) Lembaga Sertifikasi Profesi yang mensertifikasi bidang keahlian atau keterampilan yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan menggunakan perhitungan sebagaimana berikut, untuk:
1. a.tahun kesatu pemberlakuan wajib, 20% (dua puluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan;
2. b.tahun kedua pemberlakuan wajib, 40% (empat puluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan;
3. c.tahun ketiga pemberlakuan wajib, 60% (enam puluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan;
4. d.tahun keempat pemberlakuan wajib, 80% (delapan puluh perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan; dan
5. e.tahun kelima pemberlakuan wajib, 100% (seratus perseratus) dari total tenaga kerja yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan.
(3)Periode pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya.

Pasal 7

(1)Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi Tenaga Kerja Asing.
(2)Bagi Tenaga Kerja Asing yang telah bekerja sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diberikan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 untuk memenuhi pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Sertifikat berbasis SKKNI Bidang Kominfo yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa sertifikat dimaksud.

Pasal 9

1.KEP.94/MEN/IV/2005 20 April 2005 Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Operator Komputer
2.KEP.269/MEN/VII/2006 10 Juli 2006 Sektor Sub Sektor Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi
3.KEP.272/MEN/VII/2006 18 Juli 2006 Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Computer Technical Support
4.KEP.115/MEN/III/2007 12 Maret 2007 Sektor Komunikasi Sub Sektor Pos dan Telemunikasi Bidang Jaringan Telekomunikasi Sub Bidang Jasa Multimedia
5.KEP.39/MEN/II/ 2008 29 Feb 2008 Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Kehumasan
6.KEP.114/MEN/VI/2008 2 Juni 2008 Sektor Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi Sub Sektor Pos Dan Telekomunikasi Bidang Jaringan Telekomunikasi Sub Bidang Teknisi Telekomunikasi Satelit
7.KEP.109/MEN/VI/2010 11 Juni 2010 Sektor Komunikasi dan Informatika Sub Sektor Teknologi dan Komunikasi Bidang Keahlian Desain Grafis
8.610 Tahun 2012 27 September 2012 Sektor Teknologi Informasi Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi NO. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TANGGAL PENETAPAN JUDUL STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)
9.615 Tahun 2012 27 September 2012 Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Keahlian Programmer Komputer
10.717 Tahun 2012 28 Desember 2012 Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sub Sektor Komunikasi Fiber Optik, Bidang Keahlian Teknisi Instalasi Fiber Optik
11.165 Tahun 2014 7 Mei 2014 Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Perekayasaan dan Perencanaan Jaringan Seluler
12.349 Tahun 2014 24 September 2014 Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen pada Jabatan Kerja ICT Project Manager
13.351 Tahun 2014 24 September 2014 Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklanan
14.352 Tahun 2014 24 September 2014 Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pekerjaan Produser Televisi
15.354 Tahun 2014 24 September 2014 Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pos dan Kurir Bidang Keahlian Pos Sub Bidang Penanganan Layanan Komunikasi Tertulis/Elektronik dan Paket
16.400 Tahun 2014 30 Desember Kategori Informasi dan Komunikasi NO. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TANGGAL PENETAPAN JUDUL STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) 2014 Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pembuatan Animasi
17.45 Tahun 2015 23 Februari 2015 Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi Bidang Pengelolaan Pusat Data
18.48 Tahun 2015 23 Februari 2015 Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Auditor Teknologi Informasi
19.55 Tahun 2015 24 Februari 2015 Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang Keamanan Informasi
20.90 Tahun 2015 9 Maret 2015 Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang Enterprise Architecture Design
21.105 Tahun 2015 12 Maret 2015 Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi pada Jabatan Kerja Auditor Komunikasi MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. RUDIANTARA