DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2015

Nomor: 28
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 2,4 GHz dan/atau Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz; Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2005 tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2400– 2483.5 MHz;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/06/2009 tentang Penetapan Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 5.8 GHz;
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,4 GHz DAN/ATAU PITA FREKUENSI RADIO 5,8 GHz.

Pasal 1

Setiap Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 GHz yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 2

(1)Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 GHz terdiri dari:
1. a.Subscriber Station; dan
2. b.Base Station.
(2)Subscriber Station sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang berada pada pengguna.
(3)Base Station sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu set Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang berfungsi untuk menyediakan konektifitas, manajemen dan kontrol terhadap Subscriber Station.

Pasal 3

Alat dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber Station dan Base Station sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat beroperasi secara:

a.Single band (single mode) pada pita frekuensi radio 2,4 GHz atau pita frekuensi radio 5,8 GHz; atau
b.Dual band (dual mode) pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan pita frekuensi radio 5,8 GHz.

Pasal 4

(1)Persyaratan teknis untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber Station atau Base Station yang beroperasi secara single band (single mode) pada pita frekuensi radio 2,4 GHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Persyaratan teknis untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber Station atau Base Station yang beroperasi secara single band (single mode) pada pita frekuensi radio 5,8 GHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Persyaratan teknis untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi secara dual band (dual mode) pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan pita frekuensi radio 5,8 GHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Penilaian terhadap kewajiban setiap Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 GHz dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengujian yang dilakukan oleh Balai Uji yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II Peraturan Menteri ini sesuai pita frekuensi radio yang digunakan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 233/DIRJEN/2010 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Broadband Wireless Access (BWA) Pada Pita Frekuensi 5,8 Ghz;
b.Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 268/DIRJEN/1998 Tentang Persyaratan Teknis Radio Wireless Local Area Network (Outdoor); dan
c.Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 058/DIRJEN/1998 Tentang Persyaratan Teknis Wireless Local Area Network (LAN), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2015 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. RUDIANTARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1092 Plt. KARO HUKUM DIRJEN SDPPI SEKJEN KEMKOMINFO Konseptor : Kasubdit Teknik Komunikasi Radio (Jhon Burman) Pengetik : 1. Staf Direktorat Standardisasi PPI

2.Staf Bagian Hukum dan Kerja Sama Ditjen SDPPI (Fajar Prasanti) (Ari Astri Yunita) Pemberi Nomor : TU Biro Hukum Reviewer 1 : Sekditjen SDPPI (Sadjan) Reviewer 2 : Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (Bambang Suseno) Reviewer 3 : Kepala Biro Hukum Kemkominfo (Susilo Hartono) Pembaca 1 : Dirjen SDPPI (M. Budi Setiawan) Pembaca 2 : Sekjen Kemkominfo (Suprawoto) Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Komunikasi dan Informatika Plh. Kepala Biro Hukum, Ibrahim Jamal LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,4 GHz DAN/ATAU PITA FREKUENSI RADIO 5,8 GHz PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,4 GHz Persyaratan teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 2,4 Ghz meliputi: B. Singkatan Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.AC : Alternating Current
2.BPSK : Binary Phase Shift Keying
3.CCK : Complementary Code Keying
4.CDMA : Code Division Multiple Access
5.CFR : Code of Federal Regulations
6.CISPR : Comité Internationale Spécial des Perturbations Radioelectrotechnique (International Special Committee on Radio Interference, IEC)
7.CNR : Carrier-to-Noise Ratio
8.CSMA-CA : Carrier Sense Multiple Access-Collision Avoidance
9.dB : decibel
10.dBc : Decibels (referenced to the carrier)
11.dBm : decibel milli
12.DC : Direct Current
13.DSSS : Direct Sequence Spread Spectrum
14.EIRP : Effective Isotropic Radiated Power
15.FCC : Federal Communications Commission
16.FDM : Frequency Division Multiplexing
17.FDMA : Frequency Division Multiple Access
18.FHSS : Frequency Hoping Spread Spectrum
19.FSK : Frequency Shift Keying
20.IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers
21.mW : mili Watt
22.OFDM : Orthogonal Frequency Division Multiplexing
23.PoE : Power over Ethernet
24.QAM : Quadrature Amplitude Modulation
25.QPSK : Quadrature Phase-Shift Keying
26.TDM : Time-Division-Multiplexing
27.TDMA : Time-Division Multiple Access A. Spesifikasi Teknis
1.Range Frekuensi : 2 400–2 483,5 MHz
2.Range Frekuensi Carrier : 2 412–2 472 MHz
3.Tipe Modulasi : FSK/BPSK/QPSK/QAM/CCK
4.Metode akses : TDMA/FDMA/CDMA/CSMA- CA
5.Teknik multiplexing : OFDM/TDM/FDM
6.Teknologi : DSSS/FHSS/OFDM
7.Bit Error Rate : 10-8
8.CNR for 1x10-6 symbol error rate : ≤ 10 dB
9.Spurious All Band : ≤ - 20 dBc per 100 KHz
10.Sensitifitas Penerima : ≤ - 58 dBm
11.Radiated Emission Limit : ≤ 500 μV/m dalam jarak pengukuran 3 meter (FCC part 15.209 dan CFR47 2008)
12.Temperatur : 0° C s/d 60° C
13.Antarmuka : IEEE 802.3 compliant (Ethernet)/ E1/T1/RJ 45
14.Frekuensi Hopping : ≥ 75 hopping frekuensi
15.Waktu rata-rata occupancy : ≤ 0,4 s dalam jarak periode 30 s
16.Maximum output power : 100 mW (direct connect), atau Maximum EIRP

a.Outdoor : 4 Watt (36,02 dBmW)
b.Indoor : 500 mW (27 dBmW) B. Power Supply Power supply Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz adalah:
1. 1.Input Voltage AC : 180 - 240 V, 50/60Hz
2. 2.Input Voltage DC :
a.menggunakan baterai;
b.DC adaptor; atau
c.PoE, sesuai dengan kebutuhan Alat dan Perangkat Telekomunikasi. C. Persyaratan Keamanan Alat dan Perangkat Telekomunikasi wajib memiliki fungsi keamanan data (encrypt module). B. Syarat Keselamatan dan Kesehatan Hasil pengujian harus membuktikan bahwa Alat dan Perangkat Telekomunikasi mampu melindungi pemakai dari gangguan listrik (electrical safety) dan electromagnetic compatibility (EMC). MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. RUDIANTARA Plt. KARO HUKUM DIRJEN SDPPI SEKJEN KEMKOMINFO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,4 GHz DAN/ATAU PITA FREKUENSI RADIO 5,8 GHz PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 5,8 GHz Persyaratan teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz meliputi: B. Singkatan Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. 1.AC : Alternating Current
2. 2.BPSK : Binary Phase Shift Keying
3. 3.CCK : Complementary Code Keying
4. 4.CDMA : Code Division Multiple Access
5. 5.CFR : Code of Federal Regulations
6. 6.CISPR : Comité Internationale Spécial des Perturbations Radioelectrotechnique (International Special Committee on Radio Interference, IEC)
7. 7.CNR : Carrier-to-Noise Ratio
8. 8.CSMA-CA : Carrier Sense Multiple Access-Collision Avoidance
9. 9.dB : decibel
10. 10.dBc : Decibels (referenced to the carrier)
11. 11.dBm : decibel milli
12. 12.DC : Direct Current
13. 13.DSSS : Direct Sequence Spread Spectrum
14. 14.EIRP : Effective Isotropic Radiated Power
15. 15.FCC : Federal Communications Commission
16. 16.FDM : Frequency Division Multiplexing
17. 17.FDMA : Frequency Division Multiple Access
18. 18.FHSS : Frequency Hoping Spread Spectrum
19. 19.FSK : Frequency Shift Keying
20. 20.IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers
21. 21.mW : mili Watt
22. 22.OFDM : Orthogonal Frequency Division Multiplexing
23. 23.PoE : Power over Ethernet
24. 24.QAM : Quadrature Amplitude Modulation
25. 25.QPSK : Quadrature Phase-Shift Keying
26. 26.TDM : Time-Division-Multiplexing
27. 27.TDMA : Time-Division Multiple Access A. Spesifikasi Teknis
28. 1.Range Frekuensi : 5 725 – 5 825 MHz
29. 2.Range Frekuensi Carrier : 5 745 – 5 805 MHz
30. 3.Maksimum Bandwidth : 20 MHz
31. 4.Tipe Modulasi : FSK/BPSK/QPSK/QAM/CCK
32. 5.Metode akses : TDMA/FDMA/CDMA/CSMA- CA
33. 6.Teknik multiplexing : OFDM/TDM/FDM
34. 7.Teknologi : DSSS/FHSS/OFDM
35. 8.CNR for 1x10-6 symbol error rate : ≤ 10 dB
36. 9.Bit Error Rate : 10-8
37. 10.Spurious All Band : ≤ - 20 dBc per 100 KHz
38. 11.Sensitifitas Penerima : ≤ - 58 dBm
39. 12.Radiated Emission Limit : ≤ 500 μV/m dalam jarak pengukuran 3 meter (FCC part 15.209 dan CFR47 2008)
40. 13.Temperatur : 0° C s/d 60° C
41. 14.Antarmuka : IEEE 802.3 compliant (Ethernet)/E1/T1/RJ 45
42. 15.Frekuensi Hopping : ≥ 75 hopping frekuensi
43. 16.Waktu rata-rata occupancy : ≤ 0,4 s dalam jarak periode 30 s
44. 17.Maximum output power : 100 mW (direct connect), atau Maximum EIRP :
a.Aplikasi P-P (Point-to-Point) 1) Maximum mean EIRP : 36 dBm; 2) Maximum mean EIRP density : 23 dBm/MHz
b.Aplikasi P-to-MP (Point-to-Multipoint) 1) Maximum mean EIRP : 36 dBm; 2) Maximum mean EIRP density : 23 dBm/MHz
c.Aplikasi Mesh 1) Maximum mean EIRP : 33 dBm; 2) Maximum mean EIRP density : 20 dBm/MHz
d.Aplikasi AP-MP (Any point-to-Mulitipoint) 1) Maximum mean EIRP : 33 dBm; 2) Maximum mean EIRP density : 20 dBm/MHz B. Power Supply Power supply Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz adalah
1. 1.Input Voltage AC : 180 - 240 V, 50/60Hz
2. 2.Input Voltage DC :
a.Menggunakan baterai;
b.DC adaptor; atau
c.PoE, sesuai dengan kebutuhan Alat dan Perangkat Telekomunikasi. C. Persyaratan Keamanan Alat dan Perangkat Telekomunikasi harus memiliki fungsi keamanan data (encrypt module). B. Syarat Keselamatan dan Kesehatan Hasil pengujian harus membuktikan bahwa Alat dan Perangkat Telekomunikasi mampu melindungi pemakai dari gangguan listrik (electrical safety) dan electromagnetic compatibility (EMC). MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. RUDIANTARA Plt. KARO HUKUM DIRJEN SDPPI SEKJEN KEMKOMINFO

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2005 tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2400– 2483.5 MHz;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/06/2009 tentang Penetapan Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 5.8 GHz;
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,4 GHz DAN/ATAU PITA FREKUENSI RADIO 5,8 GHz.

Pasal 1

Pasal 2

(1)Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 GHz terdiri dari:
1. a.Subscriber Station; dan
2. b.Base Station.
(2)Subscriber Station sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang berada pada pengguna.
(3)Base Station sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu set Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang berfungsi untuk menyediakan konektifitas, manajemen dan kontrol terhadap Subscriber Station.

Pasal 3

Alat dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber Station dan Base Station sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat beroperasi secara:

a.Single band (single mode) pada pita frekuensi radio 2,4 GHz atau pita frekuensi radio 5,8 GHz; atau
b.Dual band (dual mode) pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan pita frekuensi radio 5,8 GHz.

Pasal 4

(1)Persyaratan teknis untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber Station atau Base Station yang beroperasi secara single band (single mode) pada pita frekuensi radio 2,4 GHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Persyaratan teknis untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber Station atau Base Station yang beroperasi secara single band (single mode) pada pita frekuensi radio 5,8 GHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Persyaratan teknis untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi secara dual band (dual mode) pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan pita frekuensi radio 5,8 GHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Penilaian terhadap kewajiban setiap Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 GHz dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengujian yang dilakukan oleh Balai Uji yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II Peraturan Menteri ini sesuai pita frekuensi radio yang digunakan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 233/DIRJEN/2010 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Broadband Wireless Access (BWA) Pada Pita Frekuensi 5,8 Ghz;
b.Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 268/DIRJEN/1998 Tentang Persyaratan Teknis Radio Wireless Local Area Network (Outdoor); dan
c.Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 058/DIRJEN/1998 Tentang Persyaratan Teknis Wireless Local Area Network (LAN), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

2.Staf Bagian Hukum dan Kerja Sama Ditjen SDPPI (Fajar Prasanti) (Ari Astri Yunita) Pemberi Nomor : TU Biro Hukum Reviewer 1 : Sekditjen SDPPI (Sadjan) Reviewer 2 : Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (Bambang Suseno) Reviewer 3 : Kepala Biro Hukum Kemkominfo (Susilo Hartono) Pembaca 1 : Dirjen SDPPI (M. Budi Setiawan) Pembaca 2 : Sekjen Kemkominfo (Suprawoto) Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Komunikasi dan Informatika Plh. Kepala Biro Hukum, Ibrahim Jamal LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,4 GHz DAN/ATAU PITA FREKUENSI RADIO 5,8 GHz PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,4 GHz Persyaratan teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 2,4 Ghz meliputi: B. Singkatan Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.AC : Alternating Current
2.BPSK : Binary Phase Shift Keying
3.CCK : Complementary Code Keying
4.CDMA : Code Division Multiple Access
5.CFR : Code of Federal Regulations
6.CISPR : Comité Internationale Spécial des Perturbations Radioelectrotechnique (International Special Committee on Radio Interference, IEC)
7.CNR : Carrier-to-Noise Ratio
8.CSMA-CA : Carrier Sense Multiple Access-Collision Avoidance
9.dB : decibel
10.dBc : Decibels (referenced to the carrier)
11.dBm : decibel milli
12.DC : Direct Current
13.DSSS : Direct Sequence Spread Spectrum
14.EIRP : Effective Isotropic Radiated Power
15.FCC : Federal Communications Commission
16.FDM : Frequency Division Multiplexing
17.FDMA : Frequency Division Multiple Access
18.FHSS : Frequency Hoping Spread Spectrum
19.FSK : Frequency Shift Keying
20.IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers
21.mW : mili Watt
22.OFDM : Orthogonal Frequency Division Multiplexing
23.PoE : Power over Ethernet
24.QAM : Quadrature Amplitude Modulation
25.QPSK : Quadrature Phase-Shift Keying
26.TDM : Time-Division-Multiplexing
27.TDMA : Time-Division Multiple Access A. Spesifikasi Teknis
1.Range Frekuensi : 2 400–2 483,5 MHz
2.Range Frekuensi Carrier : 2 412–2 472 MHz
3.Tipe Modulasi : FSK/BPSK/QPSK/QAM/CCK
4.Metode akses : TDMA/FDMA/CDMA/CSMA- CA
5.Teknik multiplexing : OFDM/TDM/FDM
6.Teknologi : DSSS/FHSS/OFDM
7.Bit Error Rate : 10-8
8.CNR for 1x10-6 symbol error rate : ≤ 10 dB
9.Spurious All Band : ≤ - 20 dBc per 100 KHz
10.Sensitifitas Penerima : ≤ - 58 dBm
11.Radiated Emission Limit : ≤ 500 μV/m dalam jarak pengukuran 3 meter (FCC part 15.209 dan CFR47 2008)
12.Temperatur : 0° C s/d 60° C
13.Antarmuka : IEEE 802.3 compliant (Ethernet)/ E1/T1/RJ 45
14.Frekuensi Hopping : ≥ 75 hopping frekuensi
15.Waktu rata-rata occupancy : ≤ 0,4 s dalam jarak periode 30 s
16.Maximum output power : 100 mW (direct connect), atau Maximum EIRP

a.Outdoor : 4 Watt (36,02 dBmW)
b.Indoor : 500 mW (27 dBmW) B. Power Supply Power supply Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz adalah:
1. 1.Input Voltage AC : 180 - 240 V, 50/60Hz
2. 2.Input Voltage DC :
a.menggunakan baterai;
b.DC adaptor; atau
c.PoE, sesuai dengan kebutuhan Alat dan Perangkat Telekomunikasi. C. Persyaratan Keamanan Alat dan Perangkat Telekomunikasi wajib memiliki fungsi keamanan data (encrypt module). B. Syarat Keselamatan dan Kesehatan Hasil pengujian harus membuktikan bahwa Alat dan Perangkat Telekomunikasi mampu melindungi pemakai dari gangguan listrik (electrical safety) dan electromagnetic compatibility (EMC). MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. RUDIANTARA Plt. KARO HUKUM DIRJEN SDPPI SEKJEN KEMKOMINFO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,4 GHz DAN/ATAU PITA FREKUENSI RADIO 5,8 GHz PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 5,8 GHz Persyaratan teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz meliputi: B. Singkatan Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. 1.AC : Alternating Current
2. 2.BPSK : Binary Phase Shift Keying
3. 3.CCK : Complementary Code Keying
4. 4.CDMA : Code Division Multiple Access
5. 5.CFR : Code of Federal Regulations
6. 6.CISPR : Comité Internationale Spécial des Perturbations Radioelectrotechnique (International Special Committee on Radio Interference, IEC)
7. 7.CNR : Carrier-to-Noise Ratio
8. 8.CSMA-CA : Carrier Sense Multiple Access-Collision Avoidance
9. 9.dB : decibel
10. 10.dBc : Decibels (referenced to the carrier)
11. 11.dBm : decibel milli
12. 12.DC : Direct Current
13. 13.DSSS : Direct Sequence Spread Spectrum
14. 14.EIRP : Effective Isotropic Radiated Power
15. 15.FCC : Federal Communications Commission
16. 16.FDM : Frequency Division Multiplexing
17. 17.FDMA : Frequency Division Multiple Access
18. 18.FHSS : Frequency Hoping Spread Spectrum
19. 19.FSK : Frequency Shift Keying
20. 20.IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers
21. 21.mW : mili Watt
22. 22.OFDM : Orthogonal Frequency Division Multiplexing
23. 23.PoE : Power over Ethernet
24. 24.QAM : Quadrature Amplitude Modulation
25. 25.QPSK : Quadrature Phase-Shift Keying
26. 26.TDM : Time-Division-Multiplexing
27. 27.TDMA : Time-Division Multiple Access A. Spesifikasi Teknis
28. 1.Range Frekuensi : 5 725 – 5 825 MHz
29. 2.Range Frekuensi Carrier : 5 745 – 5 805 MHz
30. 3.Maksimum Bandwidth : 20 MHz
31. 4.Tipe Modulasi : FSK/BPSK/QPSK/QAM/CCK
32. 5.Metode akses : TDMA/FDMA/CDMA/CSMA- CA
33. 6.Teknik multiplexing : OFDM/TDM/FDM
34. 7.Teknologi : DSSS/FHSS/OFDM
35. 8.CNR for 1x10-6 symbol error rate : ≤ 10 dB
36. 9.Bit Error Rate : 10-8
37. 10.Spurious All Band : ≤ - 20 dBc per 100 KHz
38. 11.Sensitifitas Penerima : ≤ - 58 dBm
39. 12.Radiated Emission Limit : ≤ 500 μV/m dalam jarak pengukuran 3 meter (FCC part 15.209 dan CFR47 2008)
40. 13.Temperatur : 0° C s/d 60° C
41. 14.Antarmuka : IEEE 802.3 compliant (Ethernet)/E1/T1/RJ 45
42. 15.Frekuensi Hopping : ≥ 75 hopping frekuensi
43. 16.Waktu rata-rata occupancy : ≤ 0,4 s dalam jarak periode 30 s
44. 17.Maximum output power : 100 mW (direct connect), atau Maximum EIRP :
a.Aplikasi P-P (Point-to-Point) 1) Maximum mean EIRP : 36 dBm; 2) Maximum mean EIRP density : 23 dBm/MHz
b.Aplikasi P-to-MP (Point-to-Multipoint) 1) Maximum mean EIRP : 36 dBm; 2) Maximum mean EIRP density : 23 dBm/MHz
c.Aplikasi Mesh 1) Maximum mean EIRP : 33 dBm; 2) Maximum mean EIRP density : 20 dBm/MHz
d.Aplikasi AP-MP (Any point-to-Mulitipoint) 1) Maximum mean EIRP : 33 dBm; 2) Maximum mean EIRP density : 20 dBm/MHz B. Power Supply Power supply Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz adalah
1. 1.Input Voltage AC : 180 - 240 V, 50/60Hz
2. 2.Input Voltage DC :
a.Menggunakan baterai;
b.DC adaptor; atau
c.PoE, sesuai dengan kebutuhan Alat dan Perangkat Telekomunikasi. C. Persyaratan Keamanan Alat dan Perangkat Telekomunikasi harus memiliki fungsi keamanan data (encrypt module). B. Syarat Keselamatan dan Kesehatan Hasil pengujian harus membuktikan bahwa Alat dan Perangkat Telekomunikasi mampu melindungi pemakai dari gangguan listrik (electrical safety) dan electromagnetic compatibility (EMC). MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. RUDIANTARA Plt. KARO HUKUM DIRJEN SDPPI SEKJEN KEMKOMINFO