DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014

Nomor: 29
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan … SALINAN
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media;
7.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2700/M.PAN- RB/07/2014 Tanggal 7 Juli 2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Tinggi Multi Media yang selanjutnya disingkat STMM merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
(2)STMM secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(3)Menteri Komunikasi dan Informatika melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(4)STMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

STMM mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal …

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STMM menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang komunikasi dan informatika;
b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan program Sarjana dan Diploma;
c.pelaksanaan penelitian;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta administrasi umum;
f.pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran;
g.pelaksanaan pembinaan dan pengembangan civitas akademika;
h.pelaksanaan pelayanan pendukung pendidikan dan pengajaran;
i.pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat; dan
j.pelaksanaan kegiatan penunjang akademik.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi STMM terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Pembantu Ketua;
3. c.Senat;
4. d.Dewan Penyantun;
5. e.Satuan Pengawas Internal;
6. f.Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
7. g.Bagian Administrasi Umum;
8. h.Jurusan;
9. i.Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
10. j.Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran;
11. k.Unit Penunjang Akademik; dan
12. l.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi STMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin STMM. Pasal …

Pasal 6

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(2)Pembantu Ketua yang selanjutnya disebut Puket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pembantu Ketua Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Puket I;
2. b.Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Puket II; dan
3. c.Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Puket III.

Pasal 7

(1)Puket I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, administrasi akademik, kerja sama dan hubungan masyarakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
(2)Puket II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang program dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, tata usaha dan perlengkapan.
(3)Puket III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelayanan non-akademik kemahasiswaandan pengelolaan alumni.

Pasal 8

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik STMM.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat STMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Statuta STMM.

Pasal 9

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d menjalankan fungsi pertimbangan non- akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta STMM.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Statuta STMM.

Pasal 10

(1)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas STMM yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Statuta STMM.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan … SALINAN
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media;
7.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2700/M.PAN- RB/07/2014 Tanggal 7 Juli 2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Tinggi Multi Media yang selanjutnya disingkat STMM merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
(2)STMM secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(3)Menteri Komunikasi dan Informatika melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(4)STMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STMM menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang komunikasi dan informatika;
b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan program Sarjana dan Diploma;
c.pelaksanaan penelitian;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta administrasi umum;
f.pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran;
g.pelaksanaan pembinaan dan pengembangan civitas akademika;
h.pelaksanaan pelayanan pendukung pendidikan dan pengajaran;
i.pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat; dan
j.pelaksanaan kegiatan penunjang akademik.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi STMM terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Pembantu Ketua;
3. c.Senat;
4. d.Dewan Penyantun;
5. e.Satuan Pengawas Internal;
6. f.Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
7. g.Bagian Administrasi Umum;
8. h.Jurusan;
9. i.Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
10. j.Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran;
11. k.Unit Penunjang Akademik; dan
12. l.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi STMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin STMM. Pasal …

Pasal 6

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(2)Pembantu Ketua yang selanjutnya disebut Puket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pembantu Ketua Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Puket I;
2. b.Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Puket II; dan
3. c.Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Puket III.

Pasal 7

(1)Puket I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, administrasi akademik, kerja sama dan hubungan masyarakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
(2)Puket II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang program dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, tata usaha dan perlengkapan.
(3)Puket III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelayanan non-akademik kemahasiswaandan pengelolaan alumni.

Pasal 8

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik STMM.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat STMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Statuta STMM.

Pasal 9

(1)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d menjalankan fungsi pertimbangan non- akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta STMM.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Statuta STMM.

Pasal 10

(1)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas STMM yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Statuta STMM.