DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2015

Nomor: 29
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Partisipasi Publik dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan dan Evaluasi Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELAKSANAAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Partisipasi Publik adalah bentuk peran serta publik secara langsung, tidak langsung, maupun daring.
2.Kanal Partisipasi Publik adalah kegiatan dan/atau sarana dan prasarana untuk mewadahi Partisipasi Publik.
3.Partisipan adalah publik yang berpartisipasi dalam Partisipasi Publik.
4.Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Program Kerja adalah rencana kegiatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan serta menjadi panduan dalam menjalankan rutinitas Kementerian Komunikasi dan Informatika.
5.Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu Program Kerja.
6.Si PARTI adalah sistem informasi manajemen yang disediakan sebagai sarana melakukan transparansi dan akuntabilitas secara daring terkait Partisipasi Publik di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi Program Kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Partisipan, Kanal Partisipasi Publik, dan Satuan Kerja;
b.Mekanisme Partisipasi Publik; dan
c.Pembinaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, antara lain:

a.mewujudkan keterlibatan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantuan dan evaluasi Program Kerja;
b.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
c.mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

BAB III

MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK

Pasal 4

Partisipan dalam pelaksanaan Partisipasi Publik terdiri atas:

a.perseorangan;
b.pelaku usaha;
c.organisasi profesi;
d.lembaga swadaya masyarakat;
e.kelembagaan lain yang ada di masyarakat;
f.pemerintahan daerah; dan/atau
g.kementerian atau lembaga negara.

Pasal 5

(1)Partisipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(2)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.memberikan masukan;
2. b.memberikan usulan;
3. c.memberikan penilaian;
4. d.melakukan pengaduan;
5. e.memberikan informasi; dan/atau
6. f.memberikan rekomendasi.
(3)Untuk dapat berpartisipasi, Partisipan harus memenuhi persyaratan:
1. a.menyebutkan dan/atau menyertakan data diri;
2. b.memberikan informasi secara benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menghormati hak pihak lain dalam memberikan partisipasi; dan
4. d.mengikuti prosedur dan aturan dalam memberikan partisipasi.

Pasal 6

(1)Dalam memberikan Partisipasi Publik, Partisipan menggunakan Kanal Partisipasi Publik yang dapat dilakukan secara:
1. a.langsung;
2. b.tidak langsung; dan/atau
3. c.daring
(2)Kanal partisipasi Publik secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tatap muka dengan Satuan Kerja berdasarkan undangan atau permintaan dari Satuan Kerja dalam bentuk kegiatan atau penyediaan sarana dan prasarana antara lain:
1. a.rapat/seminar/konferensi/diskusi kelompok terarah (focus group discussion);
2. b.wawancara/tanya jawab secara langsung;
3. c.survei atau kuesioner secara langsung;
4. d.panggilan suara atau panggilan video secara langsung; dan/atau
5. e.Kanal Partisipasi Publik secara langsung lainnya.
(3)Kanal Partisipasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perantara/tidak melalui tatap muka dengan Satuan Kerja baik berdasarkan undangan atau permintaan atau terbuka untuk umum dalam bentuk kegiatan atau penyediaan sarana dan prasarana antara lain:
1. a.penerimaan surat/laporan/nota dinas;
2. b.penerimaan makalah/artikel/jurnal;
3. c.penerimaan surat elektronik / faximili;
4. d.penyebaran kuesioner, survei, atau jajak pendapat melalui pihak ketiga; dan/atau
5. e.Kanal Partisipasi Publik secara tidak langsung lainnya.
(4)Kanal Partisipasi Publik secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui Si PARTI.
(5)Untuk dapat melakukan Partisipasi Publik secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partisipan harus memberikan identitas antara lain:
1. a.keanggotaan di media sosial; dan/atau
2. b.nama dan akun surat elektronik yang dimiliki.

Pasal 7

(1)Seketariat Jenderal menyediakan Si PARTI untuk mendukung pelakasanaan Partisipasi Publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi Program Kerja.
(2)Satuan Kerja wajib menggunakan Si PARTI;
(3)Si PARTI memiliki fitur paling sedikit:
1. a.daftar Rencana Program Kerja tahun berikutnya;
2. b.daftar Program Kerja tahun berjalan;
3. c.deskripsi, target, Person In Charge (PIC), dan pagu Program Kerja tahun berjalan;
4. d.dokumentasi proses pelaksanaan Partisipasi Publik dalam perencanaan program dan anggaran tahun berikutnya;
5. e.dokumentasi perkembangan (progress) kegiatan dan Partisipasi Publik dalam pelaksanaan Program Kerja tahun berjalan;
6. f.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran tahun berjalan;
7. g.Kanal Partisipasi publik secara daring; dan
8. h.pusat kontak atau pusat informasi.

Pasal 8

(1)Si PARTI dikembangkan dan dipelihara oleh Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(2)Si PARTI dikelola oleh Biro Perencanaan.
(3)Dalam mengembangkan dan memelihara Si PARTI, Pusat Data dan Sarana Informatika memiliki kewajiban untuk:
1. a.memimpin perencanaan Si PARTI;
2. b.melakukan pembangunan dan pengembangan Si PARTI;
3. c.membuat panduan penggunaan Si PARTI;
4. d.melakukan pelatihan penggunaan Si PARTI;
5. e.melakukan pendampingan atau asistensi penggunaan Si PARTI;
6. f.melakukan pemeliharaan Si PARTI;
7. g.melakukan pengamanan Si PARTI; dan
8. h.meningkatkan performa Si PARTI.

Pasal 9

Satuan Kerja terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
d.Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika;
e.Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
f.Badan Penelitian dan Pengembangan;
g.Inspektorat Jenderal; dan
h.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 10

(1)Satuan Kerja berwenang menentukan Program Kerja yang akan dilakukan Partisipasi Publik.
(2)Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Program Kerja yang memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat dan/atau pelaku usaha;
2. b.merupakan layanan publik; dan/atau
3. c.merupakan program prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELAKSANAAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Partisipasi Publik adalah bentuk peran serta publik secara langsung, tidak langsung, maupun daring.
2.Kanal Partisipasi Publik adalah kegiatan dan/atau sarana dan prasarana untuk mewadahi Partisipasi Publik.
3.Partisipan adalah publik yang berpartisipasi dalam Partisipasi Publik.
4.Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Program Kerja adalah rencana kegiatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan serta menjadi panduan dalam menjalankan rutinitas Kementerian Komunikasi dan Informatika.
5.Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu Program Kerja.
6.Si PARTI adalah sistem informasi manajemen yang disediakan sebagai sarana melakukan transparansi dan akuntabilitas secara daring terkait Partisipasi Publik di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi Program Kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Partisipan, Kanal Partisipasi Publik, dan Satuan Kerja;
b.Mekanisme Partisipasi Publik; dan
c.Pembinaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, antara lain:

a.mewujudkan keterlibatan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantuan dan evaluasi Program Kerja;
b.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
c.mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

BAB III

MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK

Pasal 4

Partisipan dalam pelaksanaan Partisipasi Publik terdiri atas:

a.perseorangan;
b.pelaku usaha;
c.organisasi profesi;
d.lembaga swadaya masyarakat;
e.kelembagaan lain yang ada di masyarakat;
f.pemerintahan daerah; dan/atau
g.kementerian atau lembaga negara.

Pasal 5

(1)Partisipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(2)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.memberikan masukan;
2. b.memberikan usulan;
3. c.memberikan penilaian;
4. d.melakukan pengaduan;
5. e.memberikan informasi; dan/atau
6. f.memberikan rekomendasi.
(3)Untuk dapat berpartisipasi, Partisipan harus memenuhi persyaratan:
1. a.menyebutkan dan/atau menyertakan data diri;
2. b.memberikan informasi secara benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menghormati hak pihak lain dalam memberikan partisipasi; dan
4. d.mengikuti prosedur dan aturan dalam memberikan partisipasi.

Pasal 6

(1)Dalam memberikan Partisipasi Publik, Partisipan menggunakan Kanal Partisipasi Publik yang dapat dilakukan secara:
1. a.langsung;
2. b.tidak langsung; dan/atau
3. c.daring
(2)Kanal partisipasi Publik secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tatap muka dengan Satuan Kerja berdasarkan undangan atau permintaan dari Satuan Kerja dalam bentuk kegiatan atau penyediaan sarana dan prasarana antara lain:
1. a.rapat/seminar/konferensi/diskusi kelompok terarah (focus group discussion);
2. b.wawancara/tanya jawab secara langsung;
3. c.survei atau kuesioner secara langsung;
4. d.panggilan suara atau panggilan video secara langsung; dan/atau
5. e.Kanal Partisipasi Publik secara langsung lainnya.
(3)Kanal Partisipasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perantara/tidak melalui tatap muka dengan Satuan Kerja baik berdasarkan undangan atau permintaan atau terbuka untuk umum dalam bentuk kegiatan atau penyediaan sarana dan prasarana antara lain:
1. a.penerimaan surat/laporan/nota dinas;
2. b.penerimaan makalah/artikel/jurnal;
3. c.penerimaan surat elektronik / faximili;
4. d.penyebaran kuesioner, survei, atau jajak pendapat melalui pihak ketiga; dan/atau
5. e.Kanal Partisipasi Publik secara tidak langsung lainnya.
(4)Kanal Partisipasi Publik secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui Si PARTI.
(5)Untuk dapat melakukan Partisipasi Publik secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partisipan harus memberikan identitas antara lain:
1. a.keanggotaan di media sosial; dan/atau
2. b.nama dan akun surat elektronik yang dimiliki.

Pasal 7

(1)Seketariat Jenderal menyediakan Si PARTI untuk mendukung pelakasanaan Partisipasi Publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi Program Kerja.
(2)Satuan Kerja wajib menggunakan Si PARTI;
(3)Si PARTI memiliki fitur paling sedikit:
1. a.daftar Rencana Program Kerja tahun berikutnya;
2. b.daftar Program Kerja tahun berjalan;
3. c.deskripsi, target, Person In Charge (PIC), dan pagu Program Kerja tahun berjalan;
4. d.dokumentasi proses pelaksanaan Partisipasi Publik dalam perencanaan program dan anggaran tahun berikutnya;
5. e.dokumentasi perkembangan (progress) kegiatan dan Partisipasi Publik dalam pelaksanaan Program Kerja tahun berjalan;
6. f.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran tahun berjalan;
7. g.Kanal Partisipasi publik secara daring; dan
8. h.pusat kontak atau pusat informasi.

Pasal 8

(1)Si PARTI dikembangkan dan dipelihara oleh Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(2)Si PARTI dikelola oleh Biro Perencanaan.
(3)Dalam mengembangkan dan memelihara Si PARTI, Pusat Data dan Sarana Informatika memiliki kewajiban untuk:
1. a.memimpin perencanaan Si PARTI;
2. b.melakukan pembangunan dan pengembangan Si PARTI;
3. c.membuat panduan penggunaan Si PARTI;
4. d.melakukan pelatihan penggunaan Si PARTI;
5. e.melakukan pendampingan atau asistensi penggunaan Si PARTI;
6. f.melakukan pemeliharaan Si PARTI;
7. g.melakukan pengamanan Si PARTI; dan
8. h.meningkatkan performa Si PARTI.

Pasal 9

Satuan Kerja terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
d.Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika;
e.Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
f.Badan Penelitian dan Pengembangan;
g.Inspektorat Jenderal; dan
h.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 10

(1)Satuan Kerja berwenang menentukan Program Kerja yang akan dilakukan Partisipasi Publik.
(2)Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Program Kerja yang memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat dan/atau pelaku usaha;
2. b.merupakan layanan publik; dan/atau
3. c.merupakan program prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika.