DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; SALINAN Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120); Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas, terdiri atas:

a.Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika; dan
b.Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 2

(1)Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, yang selanjutnya disebut BBPSDMP Kominfo merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)BBPSDMP Kominfo secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(3)BBPSDMP Kominfo dipimpin oleh Kepala. Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum

Pasal 3

(1)Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, yang selanjutnya disebut BPSDMP Kominfo merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)BPSDMP Kominfo secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(3)BPSDMP Kominfo dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

(1)BBPSDMP Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan.
(2)BPSDMP Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BBPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran;
2. b.penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
3. c.penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum
4. d.penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
5. e.penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian bidang komunikasi dan informatika; dan
6. f.pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), BPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran;
2. b.penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
3. c.penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
4. d.penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
5. e.penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; dan
6. f.pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)BBPSDMP Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan laporan, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat. Bagian Kedua Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika

Pasal 8

(1)BPSDMP Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Subbagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)huruf a mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan laporan, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat. Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika dibentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; SALINAN Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120); Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas, terdiri atas:

a.Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika; dan
b.Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 2

(1)Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, yang selanjutnya disebut BBPSDMP Kominfo merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)BBPSDMP Kominfo secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(3)BBPSDMP Kominfo dipimpin oleh Kepala. Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum

Pasal 3

(1)Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, yang selanjutnya disebut BPSDMP Kominfo merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)BPSDMP Kominfo secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(3)BPSDMP Kominfo dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

(1)BBPSDMP Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan.
(2)BPSDMP Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BBPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran;
2. b.penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
3. c.penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum
4. d.penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
5. e.penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian bidang komunikasi dan informatika; dan
6. f.pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), BPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran;
2. b.penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika;
3. c.penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
4. d.penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika;
5. e.penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; dan
6. f.pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)BBPSDMP Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pasal 8

(1)BPSDMP Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Subbagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)huruf a mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan laporan, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat. Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum

BAB III