Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2014
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
SALINAN 2
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014.
Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 dimaksudkan sebagai:
3
Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat Jenderal menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2014.
Setiap unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014.
Inspektur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 secara berkala kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
Guna menjamin kelancaran kerja sama dan komunikasi antara Inspektorat Jenderal dengan unit organisasi Eselon I dalam rangka pelaksanaan tema pengawasan unggulan, Inspektur Jenderal membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tema Pengawasan Unggulan. 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1353 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Komunikasi dan Informatika Kepala Biro Hukum, D. Susilo Hartono LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014 KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014 A. PENDAHULUAN Kebijakan Pengawasan Internal merupakan arah pokok pengawasan dan media untuk menerjemahkan strategi pengawasan yang tercantum dalam Renstra Pengawasan Internal Tahun 2010-2014 menuju pencapaian Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal (IKU) Tahun 2014 yang telah ditetapkan. Kebijakan Pengawasan Internal ini juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun kerangka acuan pengawasan (KAP) yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal di tahun 2014. B. KEBIJAKAN PENGAWASAN Untuk meningkatkan peran Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang mampu menjadi katalisator handal dalam mewujudkan good governance dan clean government di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Inspektorat Jenderal perlu melaksanakan reformasi birokrasi dengan melakukan transformasi budaya organisasi yang memiliki karakteristik :
Kebijakan pengawasan internal Kementerian Komunikasi dan Informatika 2014 ini ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan secara efektif dan efisien. Adapun kebijakan internal tersebut diuraikan sebagai berikut:
Pendekatan pengawalan reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui monitoring, evaluasi, reviu, audit, atau kajian, dengan prioritas pada program Standard Operating Procedures terkait pelayanan publik.
pemantauan/monitoring tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan; dan
Selain itu, pengawasan juga diarahkan agar secara cepat dapat merespon masalah aktual (current issue) yang berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika serta memberikan masukan yang cepat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika terhadap suatu permasalahan yang berkembang. Sejalan dengan kebijakan pengawasan tersebut di atas, perlu dioptimalkan alokasi sumber daya Inspektorat Jenderal untuk pelaksanaan pengawasan tahun 2014 sebagai berikut:
C. TEMA PENGAWASAN UNGGULAN Dalam rangka menjalankan kebijakan pengawasan internal Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2014 ditetapkan tema pengawasan unggulan, yaitu berupa kegiatan tertentu pada unit eselon I yang berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian bersama Inspektorat Jenderal memerlukan perhatian dan harus segera diperbaiki dan/atau ditingkatkan kinerjanya. Tema pengawasan unggulan tersebut terdiri dari:
1) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tujuan pengawasan adalah membantu dan mendorong Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk: a) memastikan pencatatan dan pelaporan penerimaan Negara bukan pajak telah dilakukan secara tertib dan berkesinambungan; dan b) memastikan saldo piutang yang disajikan dalam Neraca pada akhir tahun anggaran telah didukung dengan dokumen yang valid dan cut-off-nya telah sesuai aturan yang berlaku. c) memberikan solusi alternatif berupa kebijakan terkait dengan piutang yang tidak ada dokumen pendukungnya dan belum teridentifikasi sumber penerimaannya. 2) Efektivitas Penagihan Tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tujuan pengawasan adalah membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan penagihan piutang penerimaan Negara bukan pajak. 3) Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pengguna Frekuensi Radio dan Optimalisasi PNBP Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk meningkatkan kinerja Kantor Balai Monitor, Loka Monitor, Pos Monitor dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengguna frekuensi di wilayah kerjanya dan mengoptimalkan PNBP dengan mendorong pengguna yang illegal untuk memenuhi kewajibannya, dengan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit). 4) Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) Tujuan pengawasan adalah untuk membantu Direktur Jenderal SDPPI untuk : a) Memastikan bahwa kegiatan pembangunan SPFR telah terlaksana sesuai dengan kontrak. b) Memantau pemanfaatan SPFR dalam rangka memantau kepatuhan pengguna frekuensi radio.
1) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BHP Telekomunikasi dan KPU/USO) Tujuan pengawasan adalah membantu Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta BP3TI untuk: a) memastikan pencatatan dan pelaporan penerimaan Negara bukan pajak telah dilakukan secara tertib dan berkesinambungan; dan b) memastikan saldo piutang yang disajikan dalam Neraca pada akhir tahun anggaran telah didukung dengan dokumen yang valid dan cut-off-nya telah sesuai aturan yang berlaku. c) mencarikan solusi alternatif berupa kebijakan terkait dengan piutang yang tidak ada dokumen pendukungnya dan belum teridentifikasi sumber penerimaannya. 2) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tujuan pengawasan adalah membantu Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta BP3TI untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Tim OPN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. 3) Hutang Pihak Ketiga Tujuan pengawasan adalah membantu Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Badan Layanan Umum (BLU) BPPPTI untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku dalam hal pencatatan dan pelaporan hutang kepada pihak ketiga khususnya di BLU BPPPTI.
1) Evaluasi Community Access Point (CAP) / Mobile-Community Access Point (M-CAP) Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk : a) Memenuhi salah satu syarat proses hibah. b) Melakukan evaluasi pemanfaatan CAP/MCAP 2) Evaluasi Information and Communication Technology Utilization For Educational Quality Enhancement Program ( ICT EQEP) Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk : a) Mendorong penyelesaian pekerjaan ICT Yogyakarta. b) Melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi untuk perbaikan pekerjaan sejenis dimasa mendatang. c) Mengawal proses hibah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Disdikpora Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3) Evaluasi Transformasi Electronic Usaha Kecil Menengah (E- UKM) Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk : a) Mendorong transformasi UKM menjadi E-UKM b) Memantau pemanfaatan kegiatan fokus kementerian oleh masyarakat
1) Evaluasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik untuk melakukan evaluasi atas konsep dan pengembangan kelembagaan komunikasi sosial khususnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 2) Evaluasi Media Center Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik untuk : a) Memenuhi salah satu syarat proses hibah. b) Melakukan evaluasi atas konsep dan pemanfaatan media center. 3) Evaluasi Verifikasi Public Service Obligation (PSO) Perum LKBN ANTARA Tujuan pengawasan adalah membantu Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik dalam menyusun perangkat aturan bagi implementasi PSO.
1) Beasiswa Dalam dan Luar Negeri Tujuan pengawasan adalah mendorong Badan Litbang SDM untuk : a) mengoptimalkan SDM lulusan beasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya bagi kepentingan Kementerian Komunikasi dan Informatika. b) Untuk mengukur pencapaian kualitas Sumber Daya Manusia yang bersaing yang dapat menghasilkan tenaga kerja dan industri informatika. 2) Kegiatan Penelitian Yang Berbasis Informatika Tujuan pengawasan adalah mendorong Badan Litbang SDM untuk: a) Melaksanakan penelitian secara optimal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap akses informasi yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. b) Untuk mengetahui hasil penelitian sejauhmana dimanfaatkan bagi pengambil keputusan dan masyarakat untuk menyikapi pentingnya penguasaan dibidang informatika.
1) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2014 Tujuan pengawasan adalah memastikan akun-akun pada Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dan didukung oleh data yang akurat sesuai dokumen sumber. 2) Pemanfaatan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Tujuan pengawasan adalah: a) memastikan pemanfaatan hasil inventarisasi penilaian oleh satuan kerja; b) menguji ketaatan satuan kerja dalam melaksanakan rekonsiliasi. 3) Penghapusan Barang Milik Negara Tujuan pengawasan adalah mendorong percepatan proses penghapusan Barang Milik Negara. 4) Efektivitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Aset serta Penatausahaan Barang Milik Negara Tujuan pengawasan adalah memanfaatkan aset secara optimal dan pengurangan pengadaan-pengadaan yang tidak diperlukan. 5) Peningkatan Pengendalian Kegiatan Kerja Sama Diklat Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tujuan pengawasan adalah terkendalinya penyelenggaraan kerja sama diklat Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
1) Program Penerapan Manajemen Risiko Tujuan pengawasan adalah: a) memastikan semua eselon I mempunyai peta risiko; dan b) meningkatkan awareness seluruh unit eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan. 2) Penerapan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tujuan pengawasan adalah membantu Inspektorat Jenderal untuk: a) meningkatkan kualitas pengawasan/audit; dan b) membuat interpretasi untuk menyamakan persepsi atas penerapan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 3) Program Modernisasi Manajemen Internal Audit Mengacu Arah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tujuan pengawasan adalah: a) mengembangkan perangkat dan prosedur penilaian kinerja; b) mengembangkan Blue Print Penilaian Kinerja Pegawai sebagai panduan arah pengembangan kinerja pegawai Inspektorat Jenderal; c) melakukan perbaikan/standardisasi tata kerja audit dengan cara membuat satu pedoman metodologi kegiatan audit internal dalam rangka reorientasi peran Inspektorat Jenderal. 4) Pencegahan dan Penindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme a) Pencegahan Korupsi (Sosialisasi dan Survei Pencegahan Korupsi) Tujuan pengawasan adalah:
b) Surveillance atas Penyimpangan dalam Pelayanan Publik dan Pengadaan Barang/Jasa Tujuan pengawasan adalah:
5) Audit Investigasi Atas Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Oleh Pegawai Kementerian Tujuan pengawasan adalah membuktikan adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian. 6) Audit Investigasi Atas Penyimpangan Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Unsur Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tujuan pengawasan adalah membuktikan adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika. 7) Belanja Modal a) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Belanja Modal Tujuan pengawasan adalah:
b) Peningkatan Kehandalan Sistem E-Procurement Tujuan pengawasan adalah memastikan bahwa sistem e- procurement telah handal sesuai dengan best practice. 8) Pelaporan Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tujuan pengawasan adalah meningkatkan pengendalian dan pelaporan gratifikasi serta LHKPN sesuai peraturan.
a) mendorong peningkatan mutu dan integritas pelayanan kepada masyarakat dengan fokus hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi, Transparency International Indonesia, atau lainnya. b) mendorong pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). c) mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja (AKIP) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
D. DUKUNGAN ADMINISTRATIF Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan tersebut di atas untuk kelancarannya memerlukan dukungan administratif yang menjadi tugas dari Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dukungan administratif dimaksud antara lain meliputi:
Sekretariat Inspektorat Jenderal mengajukan anggaran sesuai kebutuhan dan sasaran strategis tahun 2014 mengacu pada kaidah program, serta mengelola likuiditas dana untuk kebutuhan pengawasan.
Sekretariat Inspektorat Jenderal memantau pelaksanaan penyelenggaraan SPIP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sekretariat Inspektorat Jenderal mengelola hasil-hasil pengawasan secara cermat sehingga dokumen hasil pengawasan setiap kali dapat dipantau perkembangan penindaklanjutannya. E. PENUTUP Demikian Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 ini ditetapkan agar dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal; dan seluruh Unit Eselon I harus mendukung terlaksananya kebijakan pengawasan internal ini. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd. TIFATUL SEMBIRING
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)