DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014

Nomor: 36
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5348); SALINAN

6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
2.Penyelenggara Sistem Elektronik adalah adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
3.Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
4.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5.Penanggung Jawab Sistem Elektronik adalah anggota direksi atau pejabat setingkat direksi atau pejabat dibawahnya yang memiliki kewenangan penanganan dan/atau bertanggung jawab terhadap sistem elektronik yang dimiliki atau digunakan untuk pelayanan publik.
6.Materi Digital Berbayar adalah produk berupa satu atau beberapa perangkat lunak baik data, aplikasi, maupun produk digital lainnya yang diperjual belikan atau di transaksikan secara komersial.
7.Pengiriman Materi Digital Berbayar adalah pengiriman atau transfer Materi Digital Berbayar dari Sistem Elektronik tertentu ke Sistem Elektronik lainnya atau perangkat pada sisi pengguna yang berupa komputer atau yang berlaku sebagai komputer misal Server, Komputer Desktop, Komputer Laptop/Notebook/Tablet, atau Smartphone.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika.
9.Direktur adalah Direktur yang membidangi e-Business.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melakukan pendaftaran Sistem Elektronik.
(2)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu:
1. a.penentuan lingkup jenis Sistem Elektronik yang wajib didaftarkan; dan
2. b.tata cara pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 3

(1)Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik wajib melakukan pendaftaran;
(2)Penyelenggara Sistem Elektronik untuk nonPelayanan Publik dapat melakukan pendaftaran.

Pasal 4

(1)Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik meliputi:
1. a.institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
2. b.korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
3. c.lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau
4. d.badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara.
(2)Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan c diatur dalam peraturan menteri tersendiri.

Pasal 5

(1)Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d adalah Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki:
1. a.Portal, situs atau aplikasi online melalui internet yang dipergunakan untuk fasilitasi penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
2. b.Sistem Elektronik yang didalamnya terdapat fasilitas pembayaran dan/atau transaksi keuangan lainnya secara online melalui jaringan komunikasi data atau internet;
3. c.Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pemrosesan informasi elektronik yang mengandung atau membutuhkan deposit dana atau yang dipersamakan dengan dana;
4. d.Sistem Elektronik yang digunakan untuk pemrosesan, pengolahan, atau penyimpanan data yang terkait fasilitas yang berhubungan dengan data pelanggan untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktifitas transaksi keuangan dan perdagangan;
5. e.Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pengiriman materi digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara download melalui portal/situs, pengiriman lewat e-mail, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna.
(2)Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 6

Penyelenggara Sistem Elektronik harus menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 7

(1)Pendaftaran diajukan oleh Penanggung Jawab Sistem Elektronik kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
(2)Dalam hal Sistem Elektronik terkait dengan instansi pengatur dan pengawas lain, maka pendaftaran dilakukan setelah rangkaian prosedur perizinan atau yang berkaitan dengan itu dari instansi pengatur dan pengawas terpenuhi.
(3)Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mendaftarkan sekaligus lebih dari 1 (satu) Sistem Elektronik.

Pasal 8

(1)Pengajuan permohonan pendaftaran meliputi:
1. a.Pengisian form pendaftaran; dan
2. b.Penyertaan kelengkapan dokumen pendaftaran.
(2)Kelengkapan dokumen pendaftaran bagi Pendaftar berbentuk Badan Hukum adalah sebagai berikut:
1. a.tanda daftar perusahaan terakhir;
2. b.keterangan domisili perusahaan terakhir;
3. c.identitas Penanggung Jawab;
4. d.NPWP;
5. e.profil Penyelenggara Sistem Elektronik;
6. f.gambaran teknis Sistem Elektronik; dan
7. g.Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs.
(3)Kelengkapan dokumen pendaftaran bagi Pendaftar perseorangan adalah sebagai berikut:
1. a.identitas Penanggung Jawab;
2. b.keterangan domisili usaha (jika ada);
3. c.NPWP;
4. d.profil Penyelenggara Sistem Elektronik;
5. e.gambaran Teknis Sistem Elektronik; dan
6. f.Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs.
(4)Profil Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c terdiri dari:
1. a.nama entitas;
2. b.bentuk entitas;
3. c.data entitas; dan
4. d.alamat entitas.
(5)Gambaran Teknis Sistem Elektronik meliputi:
1. a.perangkat lunak;
2. b.perangkat keras;
3. c.tenaga ahli;
4. d.penjelasan adanya prosedur atau petunjuk tata kelola: penggunaan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, dan sistem pengamanan;
5. e.lingkup pelayanan publik; dan
6. f.penjelasan interoperabilitas dengan Sistem Elektronik pihak lain apabila ada.

Pasal 9

(1)Atas penyertaan dokumen pendaftaran, dilakukan verifikasi dokumen untuk memastikan kelengkapan dokumen.
(2)Verifikasi dokumen terhadap permohonan pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.
(3)Dalam hal kelengkapan dokumen pendaftaran tidak terpenuhi atau hasil verifikasi menunjukkan pengisian tidak lengkap, Direktur memberikan penolakan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.

Pasal 10

(1)Atas kelengkapan dokumen pendaftaran dan hasil verifikasi pengisian lengkap, Direktur menerbitkan Tanda Terdaftar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil verifikasi pengisian dinyatakan lengkap.
(2)Direktur menempatkan Tanda Terdaftar ke dalam Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 11

(1)Masa berlaku Tanda Terdaftar selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengesahan.
(2)Perpanjangan Tanda Terdaftar dilaksanakan sesuai dengan tata cara pendaftaran sebagaimana dalam Pasal 7.
(3)Permohonan pendaftaran untuk perpanjangan diajukan selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Tanda Terdaftar yang sebelumnya berakhir.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
2.Penyelenggara Sistem Elektronik adalah adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
3.Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
4.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5.Penanggung Jawab Sistem Elektronik adalah anggota direksi atau pejabat setingkat direksi atau pejabat dibawahnya yang memiliki kewenangan penanganan dan/atau bertanggung jawab terhadap sistem elektronik yang dimiliki atau digunakan untuk pelayanan publik.
6.Materi Digital Berbayar adalah produk berupa satu atau beberapa perangkat lunak baik data, aplikasi, maupun produk digital lainnya yang diperjual belikan atau di transaksikan secara komersial.
7.Pengiriman Materi Digital Berbayar adalah pengiriman atau transfer Materi Digital Berbayar dari Sistem Elektronik tertentu ke Sistem Elektronik lainnya atau perangkat pada sisi pengguna yang berupa komputer atau yang berlaku sebagai komputer misal Server, Komputer Desktop, Komputer Laptop/Notebook/Tablet, atau Smartphone.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika.
9.Direktur adalah Direktur yang membidangi e-Business.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melakukan pendaftaran Sistem Elektronik.
(2)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu:
1. a.penentuan lingkup jenis Sistem Elektronik yang wajib didaftarkan; dan
2. b.tata cara pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 3

(1)Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik wajib melakukan pendaftaran;
(2)Penyelenggara Sistem Elektronik untuk nonPelayanan Publik dapat melakukan pendaftaran.

Pasal 4

(1)Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik meliputi:
1. a.institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
2. b.korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
3. c.lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau
4. d.badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara.
(2)Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan c diatur dalam peraturan menteri tersendiri.

Pasal 5

(1)Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d adalah Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki:
1. a.Portal, situs atau aplikasi online melalui internet yang dipergunakan untuk fasilitasi penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
2. b.Sistem Elektronik yang didalamnya terdapat fasilitas pembayaran dan/atau transaksi keuangan lainnya secara online melalui jaringan komunikasi data atau internet;
3. c.Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pemrosesan informasi elektronik yang mengandung atau membutuhkan deposit dana atau yang dipersamakan dengan dana;
4. d.Sistem Elektronik yang digunakan untuk pemrosesan, pengolahan, atau penyimpanan data yang terkait fasilitas yang berhubungan dengan data pelanggan untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktifitas transaksi keuangan dan perdagangan;
5. e.Sistem Elektronik yang dipergunakan untuk pengiriman materi digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara download melalui portal/situs, pengiriman lewat e-mail, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna.
(2)Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 6

Penyelenggara Sistem Elektronik harus menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 7

(1)Pendaftaran diajukan oleh Penanggung Jawab Sistem Elektronik kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
(2)Dalam hal Sistem Elektronik terkait dengan instansi pengatur dan pengawas lain, maka pendaftaran dilakukan setelah rangkaian prosedur perizinan atau yang berkaitan dengan itu dari instansi pengatur dan pengawas terpenuhi.
(3)Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mendaftarkan sekaligus lebih dari 1 (satu) Sistem Elektronik.

Pasal 8

(1)Pengajuan permohonan pendaftaran meliputi:
1. a.Pengisian form pendaftaran; dan
2. b.Penyertaan kelengkapan dokumen pendaftaran.
(2)Kelengkapan dokumen pendaftaran bagi Pendaftar berbentuk Badan Hukum adalah sebagai berikut:
1. a.tanda daftar perusahaan terakhir;
2. b.keterangan domisili perusahaan terakhir;
3. c.identitas Penanggung Jawab;
4. d.NPWP;
5. e.profil Penyelenggara Sistem Elektronik;
6. f.gambaran teknis Sistem Elektronik; dan
7. g.Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs.
(3)Kelengkapan dokumen pendaftaran bagi Pendaftar perseorangan adalah sebagai berikut:
1. a.identitas Penanggung Jawab;
2. b.keterangan domisili usaha (jika ada);
3. c.NPWP;
4. d.profil Penyelenggara Sistem Elektronik;
5. e.gambaran Teknis Sistem Elektronik; dan
6. f.Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs.
(4)Profil Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c terdiri dari:
1. a.nama entitas;
2. b.bentuk entitas;
3. c.data entitas; dan
4. d.alamat entitas.
(5)Gambaran Teknis Sistem Elektronik meliputi:
1. a.perangkat lunak;
2. b.perangkat keras;
3. c.tenaga ahli;
4. d.penjelasan adanya prosedur atau petunjuk tata kelola: penggunaan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, dan sistem pengamanan;
5. e.lingkup pelayanan publik; dan
6. f.penjelasan interoperabilitas dengan Sistem Elektronik pihak lain apabila ada.

Pasal 9

(1)Atas penyertaan dokumen pendaftaran, dilakukan verifikasi dokumen untuk memastikan kelengkapan dokumen.
(2)Verifikasi dokumen terhadap permohonan pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.
(3)Dalam hal kelengkapan dokumen pendaftaran tidak terpenuhi atau hasil verifikasi menunjukkan pengisian tidak lengkap, Direktur memberikan penolakan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.

Pasal 10

(1)Atas kelengkapan dokumen pendaftaran dan hasil verifikasi pengisian lengkap, Direktur menerbitkan Tanda Terdaftar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil verifikasi pengisian dinyatakan lengkap.
(2)Direktur menempatkan Tanda Terdaftar ke dalam Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 11

(1)Masa berlaku Tanda Terdaftar selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengesahan.
(2)Perpanjangan Tanda Terdaftar dilaksanakan sesuai dengan tata cara pendaftaran sebagaimana dalam Pasal 7.
(3)Permohonan pendaftaran untuk perpanjangan diajukan selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Tanda Terdaftar yang sebelumnya berakhir.