DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan menteri ini mengatur tentang optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Optimalisasi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan nilai manfaat Spektrum Frekuensi Radio terhadap penggunaan Pita Frekuensi Radio dalam rangka memberikan manfaat bagi masyarakat. Optimalisasi tersebut dilaksanakan atas inisiatif pemerintah dan/atau atas usulan pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan hasil analisis.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio saat ini mengalami pertumbuhan yang tinggi dan perkembangan yang dinamis yang menyebabkan perlu adanya upaya optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio secara berkala;
c.bahwa pengaturan yang ada saat ini belum mangakomodasi upaya optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio secara berkala;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1372); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG OPTIMALISASI PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
3.Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang mempunyai lebar tertentu.
4.Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
5.Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Kanal Frekuesi Radio berdasarkan persyaratan tertentu.
6.Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin stasiun radio untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Pita Frekuensi Radio berdasarkan persyaratan tertentu.
7.Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut BHP Spektrum Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna Spektrum Frekuensi Radio.
8.Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Optimalisasi adalah upaya meningkatkan nilai manfaat dari Spektrum Frekuensi Radio.
9.Penataan ulang pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Refarming adalah proses untuk mendapatkan penetapan pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang saling berdampingan (contiguous) pada Pita Frekuensi Radio yang sama.
10.Pemindahan pemegang izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Migrasi adalah memindahkan pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari frekuensi radio yang digunakan saat ini ke frekuensi radio tertentu.
11.Tindakan Teknis adalah upaya secara teknis untuk mengurangi terjadinya gangguan yang merugikan (harmful interference) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

(1)Optimalisasi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan nilai manfaat Spektrum Frekuensi Radio terhadap penggunaan Pita Frekuensi Radio dalam rangka memberikan manfaat bagi masyarakat.
(2)Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas inisiatif pemerintah dan/atau atas usulan pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
(3)Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil analisis.

Pasal 3

Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap:

a.praoptimalisasi;
b.pelaksanaan Optimalisasi; dan
c.evaluasi Optimalisasi.

BAB II

PRAOPTIMALISASI

Pasal 4

(1)Praoptimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap:
1. a.kondisi industri sektor Telekomunikasi di Pita Frekuensi Radio bersangkutan;
2. b.persaingan usaha sektor industri;
3. c.nilai ekonomi dari Spektrum Frekuensi Radio;
4. d.karakteristik penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
5. e.kematangan teknologi (ekosistem) penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
6. f.cakupan dan kualitas layanan, jaringan Telekomunikasi yang telah dibangun, rencana pengembangan jaringan Telekomunikasi, jumlah dan sebaran pelanggan dari pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
7. g.utilitas penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
8. h.kemampuan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio;
9. i.rencana Pemerintah dalam penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
10. j.benchmark penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di tingkat internasional, termasuk dasar pertimbangan implementasi regulasi;
11. k.ketentuan alokasi Spektrum Frekuensi Radio internasional; dan/atau
12. l.kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Telekomunikasi.
(2)Pemegang IPFR wajib menyerahkan data dalam rangka evaluasi terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e sampai dengan huruf h.
(3)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim evaluasi.

Pasal 5

Dalam hal hasil evaluasi pada tahap praoptimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyebutkan perlu peningkatan nilai manfaat pada Pita Frekuensi Radio tertentu, praoptimalisasi dilanjutkan ke tahap pelaksanaan Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

BAB III

PELAKSANAAN OPTIMALISASI

Pasal 6

Tahap pelaksanaan Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui metode sebagai berikut:

a.realokasi frekuensi radio;
b.Refarming;
c.Migrasi;
d.penetapan (assignment) Pita Frekuensi Radio;
e.perubahan penetapan (reassignment) Pita Frekuensi Radio;
f.penolakan atau persetujuan perpanjangan IPFR;
g.pengkajian ulang BHP Spektrum Frekuensi Radio;
h.pengkajian ulang terhadap penggunaan teknologi;
i.perubahan pengenaan bentuk izin penggunaan spektrum frekuensi radio; dan/atau
j.Tindakan Teknis.

Pasal 7

(1)Realokasi frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio nasional.
(2)Realokasi frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan paling sedikit:
1. a.perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio nasional;
2. b.kondisi pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang mencakup cakupan layanan, rencana pengembangan teknologi, sebaran pelanggan, dan pemenuhan komitmen pembangunan;
3. c.potensi penggunaan frekuensi radio yang akan datang; dan
4. d.rencana dan masa transisi sebelum dan sesudah realokasi frekuensi radio.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai realokasi frekuensi radio diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Dalam hal realokasi frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan sebelum izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berakhir, pemegang baru izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio wajib mengganti segala biaya yang ditimbulkan akibat realokasi frekuensi radio kepada pemegang lama izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 9

(1)Refarming sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan paling sedikit:
1. a.ketersediaan Spektrum Frekuensi Radio;
2. b.efisiensi utilitas Spektrum Frekuensi Radio;
3. c.interferensi;
4. d.standar teknis; dan
5. e.keberlangsungan layanan.
(2)Refarming sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
2. b.tidak mempengaruhi masa laku izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
3. c.tidak menambah atau mengurangi jumlah lebar Pita Frekuensi Radio yang dimiliki pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
4. d.dapat mengubah besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Refarming ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Refarming ditanggung oleh pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…