DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan, Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 797);
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
16.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET (INTERNET PROTOCOL TELEVISION).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television) yang selanjutnya disingkat IPTV adalah teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke Pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, kehandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan Pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan real time dengan menggunakan pesawat televisi standar dan/atau alat telekomunikasi yang menggunakan media audio visual.
2.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dari bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
4.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
5.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
6.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
7.Primary Head-End adalah sistem perangkat dimana konten dari penyedia-penyedia konten dikumpulkan atau digabung serta dipersiapkan untuk disalurkan melalui jaringan ke terminal Pelanggan melalui Secondary Head- End.
8.Secondary Head-End adalah sistem perangkat dimana konten yang sudah diproses Primary Head-End dan disalurkan ke terminal Pelanggan.
9.Jaringan Tetap Lokal adalah jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan/atau jaringan tanpa kabel.
10.Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched adalah jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan/atau jaringan lokal tanpa kabel yang menggunakan teknologi berbasis packet switched.
11.Konten adalah seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/atau keseluruhannya yang dapat diciptakan, diubah, disimpan, disajikan, dikomunikasikan dan disebarluaskan secara elektronik.
12.Konsorsium adalah gabungan dari paling sedikit 2 (dua) badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kemampuan usaha di bidang telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi.
13.Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan akses internet ke publik.
14.Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
15.Penyelenggara Layanan IPTV yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Konsorsium yang telah disetujui untuk mendapatkan surat persetujuan penyelenggaraan Layanan IPTV.
16.Penyedia Konten Independen adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan Konten yang mayoritas sahamnya bukan milik Penyelenggara IPTV.
17.Pelanggan adalah perseorangan atau badan usaha yang menggunakan jasa layanan IPTV dengan cara membayar sesuai kesepakatan dengan Penyelenggara.
18.Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2

Penyelenggaraan layanan IPTV bertujuan untuk:

a.memacu pertumbuhan industri Konten, perangkat keras, dan perangkat lunak dalam negeri;
b.mempercepat pertumbuhan layanan transaksi elektronik;
c.meningkatkan kontrol sosial dan partisipasi masyarakat melalui layanan interaktif yang disediakan;
d.memberikan sarana pembelajaran teknologi informasi;
e.mengembalikan fungsi kebersamaan keluarga dalam memperoleh informasi dan hiburan; dan
f.mendorong investasi untuk memacu penggelaran infrastruktur jaringan telekomunikasi pita lebar secara luas.

BAB II

LAYANAN IPTV

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan layanan IPTV, Penyelenggara wajib:

a.melindungi kepentingan dan keamanan negara;
b.menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
c.memajukan kebudayaan nasional;
d.mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa;
e.mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
f.mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat;
g.melaksanakan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
h.menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan kepekaan sosial.

Pasal 4

(1)Penyelenggara merupakan Konsorsium yang anggotanya terdiri dari paling sedikit 2 (dua) badan hukum Indonesia dan telah memperoleh izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, atau Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup;
2. b.izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP); dan
3. c.izin Penyelenggaraan Penyiaran LPB Jasa Penyiaran Televisi.
(3)Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan teknologi VSAT.
(4)Dalam hal Penyelenggaraan layanan IPTV pada Jaringan Bergerak Seluler terdapat layanan penyediaan Konten yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar Pelanggan Jaringan Bergerak Seluler, maka Penyelenggara wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler.
(5)Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Konsorsium dapat mengikutsertakan badan hukum yang tidak memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai anggotanya.
(6)Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilarang menjadi anggota pada lebih dari 1 (satu) Konsorsium.
(7)Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk salah satu anggotanya sebagai Ketua Konsorsium.
(8)Ketua Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah badan hukum yang telah memperoleh paling sedikit 1 (satu) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

(1)Konsorsium didirikan berdasarkan perjanjian kerja sama yang bersifat mengikat setiap anggota Konsorsium yang diperkuat dengan akta notaris.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus menyebutkan peran dan tanggung jawab setiap anggota Konsorsium.

Pasal 6

(1)Kepemilikan saham oleh pihak asing pada Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup, Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP), dan LPB yang tergabung dalam Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Badan hukum yang menjadi anggota Konsorsium yang bukan sebagai Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup, Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP), atau LPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), kepemilikan saham oleh pihak asing pada badan hukum tersebut harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Layanan IPTV meliputi:

a.layanan penyiaran (pushed services), yaitu layanan berupa siaran televisi baik itu siaran yang diterima oleh Pelanggan sesuai dengan jadwal aslinya (linier) maupun siaran yang diterima oleh Pelanggan pada waktu penerimaan yang diaturnya sendiri (non-linier), serta layanan Pay per View;
b.layanan multimedia (pulled servies dan interactive services), yaitu layanan yang penyalurannya diberikan berdasarkan permintaan dari Pelanggan;
c.layanan Transaksi Elektronik; dan
d.layanan akses internet untuk keperluan publik.

Pasal 8

(1)Untuk dapat memberikan layanan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Penyelenggara wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPB Jasa Penyiaran Televisi.
(2)Untuk dapat memberikan layanan multimedia dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c, Penyelenggara wajib terdaftar dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Untuk dapat memberikan layanan akses internet untuk keperluan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Penyelenggara wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP).

Pasal 9

Dalam hal lembaga atau instansi yang berwenang untuk memberikan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum ada, Menteri dapat membentuk Tim untuk memeriksa sistem layanan multimedia dan layanan Transaksi Elektronik.

Pasal 10

(1)Penyelenggara harus memiliki infrastruktur jaringan yang mampu menjamin kecepatan downlink untuk setiap Pelanggan.
(2)Ketentuan penyediaan infrastruktur jaringan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan, Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 797);
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
16.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET (INTERNET PROTOCOL TELEVISION).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television) yang selanjutnya disingkat IPTV adalah teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke Pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, kehandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan Pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan real time dengan menggunakan pesawat televisi standar dan/atau alat telekomunikasi yang menggunakan media audio visual.
2.Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dari bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
4.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
5.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
6.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
7.Primary Head-End adalah sistem perangkat dimana konten dari penyedia-penyedia konten dikumpulkan atau digabung serta dipersiapkan untuk disalurkan melalui jaringan ke terminal Pelanggan melalui Secondary Head- End.
8.Secondary Head-End adalah sistem perangkat dimana konten yang sudah diproses Primary Head-End dan disalurkan ke terminal Pelanggan.
9.Jaringan Tetap Lokal adalah jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan/atau jaringan tanpa kabel.
10.Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched adalah jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan/atau jaringan lokal tanpa kabel yang menggunakan teknologi berbasis packet switched.
11.Konten adalah seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/atau keseluruhannya yang dapat diciptakan, diubah, disimpan, disajikan, dikomunikasikan dan disebarluaskan secara elektronik.
12.Konsorsium adalah gabungan dari paling sedikit 2 (dua) badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kemampuan usaha di bidang telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi.
13.Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan akses internet ke publik.
14.Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
15.Penyelenggara Layanan IPTV yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Konsorsium yang telah disetujui untuk mendapatkan surat persetujuan penyelenggaraan Layanan IPTV.
16.Penyedia Konten Independen adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan Konten yang mayoritas sahamnya bukan milik Penyelenggara IPTV.
17.Pelanggan adalah perseorangan atau badan usaha yang menggunakan jasa layanan IPTV dengan cara membayar sesuai kesepakatan dengan Penyelenggara.
18.Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2

Penyelenggaraan layanan IPTV bertujuan untuk:

a.memacu pertumbuhan industri Konten, perangkat keras, dan perangkat lunak dalam negeri;
b.mempercepat pertumbuhan layanan transaksi elektronik;
c.meningkatkan kontrol sosial dan partisipasi masyarakat melalui layanan interaktif yang disediakan;
d.memberikan sarana pembelajaran teknologi informasi;
e.mengembalikan fungsi kebersamaan keluarga dalam memperoleh informasi dan hiburan; dan
f.mendorong investasi untuk memacu penggelaran infrastruktur jaringan telekomunikasi pita lebar secara luas.

BAB II

LAYANAN IPTV

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan layanan IPTV, Penyelenggara wajib:

a.melindungi kepentingan dan keamanan negara;
b.menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
c.memajukan kebudayaan nasional;
d.mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa;
e.mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
f.mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat;
g.melaksanakan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
h.menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan kepekaan sosial.

Pasal 4

(1)Penyelenggara merupakan Konsorsium yang anggotanya terdiri dari paling sedikit 2 (dua) badan hukum Indonesia dan telah memperoleh izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, atau Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup;
2. b.izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP); dan
3. c.izin Penyelenggaraan Penyiaran LPB Jasa Penyiaran Televisi.
(3)Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan teknologi VSAT.
(4)Dalam hal Penyelenggaraan layanan IPTV pada Jaringan Bergerak Seluler terdapat layanan penyediaan Konten yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar Pelanggan Jaringan Bergerak Seluler, maka Penyelenggara wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler.
(5)Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Konsorsium dapat mengikutsertakan badan hukum yang tidak memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai anggotanya.
(6)Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilarang menjadi anggota pada lebih dari 1 (satu) Konsorsium.
(7)Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk salah satu anggotanya sebagai Ketua Konsorsium.
(8)Ketua Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah badan hukum yang telah memperoleh paling sedikit 1 (satu) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

(1)Konsorsium didirikan berdasarkan perjanjian kerja sama yang bersifat mengikat setiap anggota Konsorsium yang diperkuat dengan akta notaris.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus menyebutkan peran dan tanggung jawab setiap anggota Konsorsium.

Pasal 6

(1)Kepemilikan saham oleh pihak asing pada Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup, Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP), dan LPB yang tergabung dalam Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Badan hukum yang menjadi anggota Konsorsium yang bukan sebagai Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup, Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP), atau LPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), kepemilikan saham oleh pihak asing pada badan hukum tersebut harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Layanan IPTV meliputi:

a.layanan penyiaran (pushed services), yaitu layanan berupa siaran televisi baik itu siaran yang diterima oleh Pelanggan sesuai dengan jadwal aslinya (linier) maupun siaran yang diterima oleh Pelanggan pada waktu penerimaan yang diaturnya sendiri (non-linier), serta layanan Pay per View;
b.layanan multimedia (pulled servies dan interactive services), yaitu layanan yang penyalurannya diberikan berdasarkan permintaan dari Pelanggan;
c.layanan Transaksi Elektronik; dan
d.layanan akses internet untuk keperluan publik.

Pasal 8

(1)Untuk dapat memberikan layanan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Penyelenggara wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPB Jasa Penyiaran Televisi.
(2)Untuk dapat memberikan layanan multimedia dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c, Penyelenggara wajib terdaftar dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Untuk dapat memberikan layanan akses internet untuk keperluan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Penyelenggara wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP).

Pasal 9

Pasal 10

(1)Penyelenggara harus memiliki infrastruktur jaringan yang mampu menjamin kecepatan downlink untuk setiap Pelanggan.
(2)Ketentuan penyediaan infrastruktur jaringan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.