DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah sebagian ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu tentang ketentuan umum, Jenis PNBP, Permohonan pengenaan tarif PNBP dan syarat permohonan pengenaan tarif PNBP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika belum mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6658);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
7.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 46); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 46) diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 2 dan angka 3 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 2a. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
3.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di satuan kerja pengelola PNBP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian.
4.Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.
5.Mahasiswa Kurang Mampu adalah Mahasiswa dari keluarga kurang mampu dari aspek keuangan.
6.Mahasiswa yang Terkena Bencana adalah Mahasiswa yang tidak dapat membiayai pendidikannya dikarenakan pihak yang membiayai terkena bencana.
7.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8.Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi tertentu.
9.Pelatihan Fungsional adalah Pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional PNS, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
10.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan Kementerian yang memegang kewenangan sebagai pengguna anggaran dalam pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian dengan pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terdiri atas:

a.biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio;
b.penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
c.pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
d.penyelenggaraan Pelatihan Fungsional jabatan fungsional binaan Kementerian;
e.penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi:
1. 1.biaya pembinaan pendidikan tetap; dan/atau
2. 2.biaya pembinaan pendidikan variabel.
f.penyelenggaraan Pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang informatika, bidang komunikasi, dan/atau bidang telekomunikasi, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat mahir, dan nontingkat;
g.penyelenggaraan uji kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang informatika, bidang komunikasi, dan/atau bidang telekomunikasi, tingkat 1 sampai dengan tingkat 7;
h.penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia pada Kementerian; dan
i.biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio.
1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diberikan untuk jenis PNBP yang berasal dari:

a.biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
b.penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
c.pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c;
d.penyelenggaraan Pelatihan Fungsional jabatan fungsional binaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;
e.penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi:
1. 1.biaya pembinaan pendidikan tetap; dan/atau
2. 2.biaya pembinaan pendidikan variabel, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
f.penyelenggaraan Pelatihan meliputi penyelenggaraan Pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang informatika, bidang komunikasi, dan/atau bidang telekomunikasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat mahir, dan nontingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f;
g.penyelenggaraan uji kompetensi meliputi penyelenggaraan uji kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang informatika, bidang komunikasi, dan/atau bidang telekomunikasi tingkat 1 sampai dengan tingkat 7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g;
h.penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h; dan
i.biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i.
1. 4.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP yang berasal dari biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dikenakan terhadap biaya izin pita frekuensi radio tahunan atas rentang pita frekuensi radio yang digunakan untuk mendukung pengoperasian kereta cepat (high speed railway).
(2)Kereta cepat (high speed railway) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Biaya izin pita frekuensi radio tahunan atas rentang pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung dengan mempertimbangkan proporsi jumlah populasi penduduk pada wilayah yang terdampak pengoperasian kereta cepat (high speed railway).
(4)Proporsi jumlah populasi penduduk pada wilayah yang terdampak pengoperasian kereta cepat (high speed railway) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
(5)Rentang pita frekuensi radio yang digunakan untuk mendukung pengoperasian kereta cepat (high speed railway) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.dilaksanakan melalui kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio antara pemegang izin pita frekuensi radio dengan penyelenggara kereta cepat (high speed railway) berdasarkan persetujuan Menteri;
2. b.spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan untuk teknologi yang dibutuhkan pada pengoperasian kereta cepat (high speed railway); dan
3. c.jangka waktu pelaksanaan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio paling singkat 1 (satu) tahun.
  1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Permohonan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), diajukan secara tertulis oleh Wajib Bayar kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.
(2)Permohonan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) dapat diajukan secara tertulis oleh:
1. a.pejabat yang diberikan kewenangan pada Kementerian;
2. b.pejabat yang diberikan kewenangan pada instansi pemerintah; atau
3. c.Wajib Bayar, kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.
(3)Permohonan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A diajukan secara tertulis oleh Wajib Bayar kepada Menteri selaku pimpinan instansi pengelola PNBP.

6.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus melampirkan:
1. a.salinan persetujuan Menteri terkait kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio;
2. b.salinan perjanjian kerja sama antara pemegang izin pita frekuensi radio dengan penyelenggara kereta cepat (high speed railway); dan
3. c.salinan peraturan perundang-undangan terkait penetapan kereta cepat (high speed railway) sebagai proyek strategis nasional.
(2)Direktur Jenderal yang membidangi sumber daya dan perangkat pos dan informatika melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai kesesuaian permohonan yang diajukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (5).
(4)Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal yang membidangi sumber daya dan perangkat pos dan informatika dapat melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian.
(5)Direktur Jenderal yang membidangi sumber daya dan perangkat pos dan informatika menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.
(6)Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(7)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sesuai dengan masa berlaku kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio antara pemegang izin pita frekuensi radio dengan penyelenggara kereta cepat (high speed railway).
(8)Alur proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2024 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd BUDI ARIE SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 Plt. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 755 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Komunikasi dan Informatika

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…