DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Mei 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; SALINAN Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT. Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Komisi Informasi Pusat merupakan unsur pendukung administratif, keuangan, dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.
(2)Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat.
(3)Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(4)Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
b.penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
c.pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
d.penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan. Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Di Lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(4)Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 8

(1)Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunsur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat.
(2)Proses bisnis antarunsur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari proses bisnis antarunsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Sekretaris Komisi Informasi Pusat menyampaikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan mengenai laporan hasil:

a.pelaksanaan tugas administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tembusan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat; dan
b.pelaksanaan tugas teknis kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; SALINAN Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT. Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Komisi Informasi Pusat merupakan unsur pendukung administratif, keuangan, dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.
(2)Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat.
(3)Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(4)Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
b.penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
c.pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
d.penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan. Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Di Lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(4)Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekjen Kepala Balitbang SDM Ses. Balitbang SDM Karowai & Org Karokum

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 8

(1)Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunsur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat.
(2)Proses bisnis antarunsur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari proses bisnis antarunsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Sekretaris Komisi Informasi Pusat menyampaikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan mengenai laporan hasil:

a.pelaksanaan tugas administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tembusan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat; dan
b.pelaksanaan tugas teknis kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.