DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi, klasifikasi informasi, standar layanan, laporan, monitoring dan evaluasi, pendanaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu peningkatan standar layanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
c.bahwa terdapat perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sehingga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5.Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Layanan Informasi Publik adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik.
2.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
3.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan lainnya, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Koordinator, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
5.Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
6.Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
7.Akses Informasi Publik adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik yang dibutuhkan.
8.Klasifikasi adalah pengelompokan Informasi dan Dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta Klasifikasi Informasi.
9.Pengelolaan Informasi dan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian Informasi dan Dokumen secara sistematis.
10.Pelayanan Informasi Publik adalah jasa yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan kepada pemohon atau pengguna Informasi Publik.
11.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
12.Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
13.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana adalah pejabat yang membantu PPID dalam melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi Publik di lingkungan unit kerja.
14.Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah petugas yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
15.Tim Pertimbangan adalah kelompok pejabat yang bertugas memberikan petimbangan kepada PPID baik diminta maupun tidak diminta atas jenis Informasi yang dikecualikan, dan penyelesaian sengketa Informasi Publik serta hal lain terkait dengan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengecualian Informasi dan/atau Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
16.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
17.Kepala Bidang adalah petugas yang membantu PPID dalam bidang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, dokumentasi dan arsip Informasi Publik, dan sengketa Informasi Publik.
18.Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
19.Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:

a.kelembagaan pengelola Informasi dan Dokumentasi;
b.Klasifikasi Informasi;
c.standar layanan; dan
d.laporan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 3

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator dilaksanakan oleh kelembagaan pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 4

(1)Kelembagaan pengelola Informasi dan Dokumentasi, terdiri atas:
1. a.Tim Pertimbangan;
2. b.Atasan PPID;
3. c.PPID;
4. d.PPID Pelaksana;
5. e.Kepala Bidang; dan
6. f.Petugas Pelayanan Informasi Publik.
(2)Struktur kelembagaan pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 5

Tim Pertimbangan dijabat oleh deputi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 6

(1)Tim Pertimbangan bertugas:
1. a.memberikan pertimbangan jenis Informasi yang dikecualikan;
2. b.memberikan pertimbangan terhadap keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
3. c.memberikan pertimbangan terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.
(2)Tim Pertimbangan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Pasal 7

(1)Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
(2)Atasan PPID bertugas:
1. a.memberikan arahan dan pertimbangan atas pengelolaan Informasi dan Dokumentasi publik;
2. b.membahas dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
3. c.mewakili Kementerian Koordinator di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
4. d.membahas dan memberikan tanggapan terkait dengan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.
(3)Atasan PPID dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Pasal 8

(1)PPID dijabat oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik.
(2)PPID bertugas:
1. a.melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik;
2. b.mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di lingkungan Kementerian Koordinator;
3. c.mengoordinasikan pendataan dan pengumpulan seluruh Informasi Publik dari PPID Pelaksana yang meliputi:
  1. 1.Informasi yang wajib disediakan dan wajib diumumkan secara berkala;
  2. 2.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  3. 3.Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
  4. 4.Informasi yang dikecualikan.
4. d.mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
5. e.mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Koordinator, meliputi:
  1. 1.pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
  2. 2.penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami;
  3. 3.mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
  4. 4.melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul, sebelum Informasi Publik tertentu di lingkungan Kementerian, dikecualikan;
  5. 5.menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
  6. 6.menghitamkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
  7. 7.mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak;
  8. 8.melakukan penyelesaian sengketa Informasi Publik;
  9. 9.melakukan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
  10. 10.menetapkan Informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil pengujian tentang konsekuensi.
(3)PPID dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Atasan PPID.

Pasal 9

(1)PPID Pelaksana dijabat oleh:
1. a.sekretaris deputi;
2. b.kepala biro manajemen kinerja dan kerja sama;
3. c.kepala biro hukum, sumber daya manusia, dan organisasi;
4. d.kepala biro umum dan keuangan; dan
5. e.inspektur.
(2)PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu PPID untuk:
1. a.melakukan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja untuk pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan;
2. b.mengumpulkan seluruh Informasi Publik di setiap unit kerja yang meliputi:
  1. 1.Informasi yang wajib disediakan dan wajib diumumkan secara berkala;
  2. 2.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  3. 3.Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
  4. 4.Informasi yang berpotensi dikecualikan.
3. c.melakukan penyediaan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di setiap unit kerja.
(3)PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID.

Pasal 10

(1)Petugas Pelayanan Informasi Publik ditunjuk oleh PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik.
(2)Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya di bidang layanan Informasi Publik meliputi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik.
(3)Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPID.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…