Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian yang mengoordinasi dan menyinkronkan kebijakan di bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
1 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Pejabat aktif
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) memiliki mandat krusial untuk menyinkronkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan untuk memastikan dukungan, koordinasi inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional yang inklusif dan terintegrasi.
Ruang lingkup Kemenko Infra mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang luas. Lembaga ini merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk sinkronisasi antar kementerian/lembaga terkait isu dan agenda pembangunan nasional, serta mengawal program prioritas nasional. Kemenko Infra juga bertindak sebagai koordinator untuk memastikan penyelesaian permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang tidak dapat disepakati antar kementerian/lembaga.
Intervensi program strategis Kemenko Infra sangat beragam, meliputi pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang, serta konektivitas melalui pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Selain itu, Kemenko Infra juga bertanggung jawab atas infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, energi, serta pembangunan perumahan dan sarana prasarana permukiman.
Kontribusi Kemenko Infra dalam isu nasional sangat vital sebagai jembatan antar kementerian/lembaga. Lembaga ini memastikan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan berjalan selaras dengan visi pembangunan nasional. Kemenko Infra juga berperan dalam penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan antar kementerian/lembaga, sehingga menjamin kelancaran proyek-proyek strategis nasional.
Warga negara tidak secara langsung berurusan dengan Kemenko Infra dalam layanan publik sehari-hari, karena lembaga ini bersifat koordinator antar kementerian/lembaga. Namun, dampak dari kebijakan dan program yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infra akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur yang lebih baik, pemerataan pembangunan, serta akses terhadap perumahan dan sarana prasarana permukiman yang layak.
Sebagai kesimpulan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah lembaga strategis yang berperan sentral dalam menyelaraskan dan mengendalikan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di Indonesia. Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kemenko Infra memastikan bahwa berbagai program dan kebijakan berjalan sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Keberadaan Kemenko Infra sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, terintegrasi, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi, klasifikasi informasi, standar layanan, laporan, monitoring dan evaluasi, pendanaan dan ketentuan penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2019
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Konflik Kepentingan, Pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 2 Tahun 2026
Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tentang tata cara dan petunjuk serta acuan bagi seluruh Pegawai dalam penyelenggaraan penanganan Pelaporan dugaan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Koordinator
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaran SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE dan ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2019
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan menteri ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenko Marves adalah dokumen perencanaan Kemenko Marves untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra Kemenko Marves tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tata cara penyesuaian rencana aksi KKI dan tim koordinasi nasional.
Data Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan KewilayahanLihat semua
Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Perempuan Menurut Wilayah, Kelompok Umur Indonesia 2020
Populasi perempuan Indonesia didominasi kelompok usia produktif
Jumlah Penduduk Hasil SP2020 menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Indonesia 2015 - 2025
Angka buta aksara menurun signifikan 2015–2025
Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Perempuan Menurut Wilayah, Kelompok Umur Indonesia 2020
Penduduk perempuan Indonesia menurun signifikan pada 2020
Neraca Perdagangan Antar Wilayah Provinsi di Indonesia 2017 - 2018
Neraca perdagangan antarwilayah provinsi melonjak drastis 2017-2018
Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Laki-laki Menurut Wilayah, Kelompok Umur Indonesia 2020
Penduduk laki-laki Indonesia didominasi kelompok usia produktif, dengan penurunan
Jumlah Penduduk Hasil SP2020 menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Indonesia 2015 - 2025
Angka buta aksara penduduk Indonesia menurun signifikan
Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Laki-laki Menurut Wilayah, Kelompok Umur Indonesia 2020
Penduduk laki-laki Indonesia 2020 capai 11,3 juta jiwa
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah Indonesia 2015 - 2025
Tren jumlah penduduk miskin Indonesia fluktuatif dengan puncak 2021