DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tata cara penyesuaian rencana aksi KKI dan tim koordinasi nasional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021- 2025, perlu diatur tata cara penyesuaian rencana aksi kebijakan kelautan indonesia tahun 2021 - 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5.Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 51); jdih.maritim.go.id
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENYESUAIAN RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021- 2025 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi KKI adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021- 2022.
2.Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan data dan informasi perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi KKI.
3.Evaluasi adalah kegiatan menganalisa dan melakukan penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan rencana aksi KKI yang mencakup target, capaian, dan data dukung.
4.Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan Rencana Aksi KKI kepada Presiden.
5.Penyesuaian Rencana Aksi KKI yang selanjutnya disebut Penyesuaian adalah kegiatan menyesuaikan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI dengan perubahan kebijakan nasional.
6.Tim Koordinasi Nasional Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Pelaksanaan Rencana Aksi KKI yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Nasional adalah tim koordinasi yang terdiri atas unsur pejabat pimpinan tinggi madya dari Kementerian/Lembaga terkait yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Pelaksanaan Rencana Aksi KKI.
7.Tim Pelaksana Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KKI yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Teknis adalah tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional.
8.Indikator Kinerja Utama (lKU) KKI merupakan indikator hasil (outcome) dari pelaksanaan jangka menengah Rencana Aksi KKI yang ditetapkan untuk masing-masing pilar KKI.
9.Menteri adalah menteri yang bertugas mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. jdih.maritim.go.id

Pasal 2

(1)Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan kegiatan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi KKI.
(2)Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai:
1. a.Pedoman penyelenggaraan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi KKI; dan
2. b.tata cara Penyesuaian Rencana Aksi KKI.

BAB II

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 3

(1)Pemantauan diselenggarakan untuk:
1. a.mendapatkan informasi terukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI;
2. b.memastikan pelaksanaan Rencana Aksi KKI sesuai dengan perencanaan;
3. c.mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan Rencana Aksi KKI; dan
4. d.mendapatkan gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga penanggungjawab program dan kegiatan Rencana Aksi KKI kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan secara berkala pada bulan ke-6 (enam), bulan ke-9 (sembilan) dan bulan ke-12 (dua belas) setiap tahun melalui sistem informasi elektronik.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam hal mendesak dan diperlukan, dapat disampaikan sewaktu-waktu oleh kementerian/lembaga penanggung jawab program dan kegiatan Rencana Aksi KKI.
(6)Laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.perkembangan capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI; dan
2. b.data dukung yang diperlukan dan relevan.

Pasal 4

(1)Terhadap laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Tim Pelaksana Teknis.
(2)Dalam hal diperlukan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI. jdih.maritim.go.id
(3)Peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penugasan dari ketua Tim Pelaksana Teknis.
(4)Peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap laporan Rencana Aksi KKI yang perlu mendapatkan validasi data di lapangan.
(5)Peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk inspeksi mendadak.

Pasal 5

Terhadap hasil laporan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan evaluasi.

Pasal 6

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan untuk:
1. a.mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI;
2. b.menentukan tindak lanjut yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala pelaksanaan Rencana Aksi KKI; dan
3. c.memastikan kementerian/lembaga melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Tim Pelaksana Teknis dilanjutkan ke Tim Koordinasi Nasional.

Pasal 7

(1)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) membahas:
1. a.capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI;
2. b.permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI; dan/atau
3. c.kontribusi capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI terhadap IKU.
(2)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi bahan penyusunan laporan pelaksanaan Rencana Aksi KKI oleh Menteri kepada Presiden.

Pasal 8

(1)Besaran kontribusi capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI terhadap IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c menjadi dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi KKI.
(2)IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Indeks Inovasi Maritim;
2. b.Indeks Ketahanan Energi Nasional;
3. c.Indeks Kedaulatan Maritim;
4. d.Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman;
5. e.Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim;
6. f.Indeks Kinerja Logistik Maritim; jdih.maritim.go.id
7. g.Nilai Tukar Nelayan;
8. h.Indeks Kesehatan Laut Indonesia;
9. i.Indeks Literasi Maritim; dan
10. j.Indeks Kepemimpinan Maritim.
(3)Pengukuran kontribusi Rencana Aksi KKI terhadap IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
(4)Pengukuran dan penilaian agregasi hasil akhir kontribusi Rencana Aksi KKI terhadap IKU dilakukan pada akhir periode Rencana Aksi KKI.
(5)Penjelasan kontribusi capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI terhadap IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Konsep laporan pelaksanaan Rencana Aksi KKI kepada Presiden disiapkan olek Tim Pelaksana Teknis berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Konsep laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
(3)Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi KKI kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN RENCANA AKSI KKI

Pasal 10

(1)Penyesuaian dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang berdampak terhadap program dan kegiatan Rencana Aksi KKI.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekali dalam satu tahun.
(3)Kriteria perubahan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
1. a.tindak lanjut arahan Presiden;
2. b.perubahan arah kebijakan pemerintah; dan/atau
3. c.tindak lanjut dari rekomendasi hasil Evaluasi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…