DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 April 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan perubahan organisasi kementerian perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1661 Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu11 2018 Nomor 33);
5.Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KOORDINATOR B!DANG KEMARITIMAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 394) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Informasi;
b.Biro Hukum;
c.Biro Umum; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Informasi mempunya1 tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang hubungan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, pengelolaan persidangan, dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. 3, Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam dalam

Pasal 11

melaksanakan Pasal 10, Biro tugas se bagaimana Perencanaan dan menyelenggarakan fungsi: dimaksud Informasi

a.peny1apan koordinasi dan penyusunan rencana program clan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
c.penyusunan bahan dan pengolahan hasil persidangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator;
d.pengelolaan data dan sistem informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
e.pelaksanaan publikasi, pengelolaan opini publik dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
f.pernantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
1. 4.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Informasi terdiri atas:

a.Bagian Program dan Anggaran;
b.Bagian Persidangan;
c.Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan
d.Bagian Akuntabilitas Kinerja.
1. 5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran mempunyai tugas koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan program jangka panjang, program jangka menengah dan program jangka pendek Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
b.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
c.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
d.pemberian dukungan program strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan penyerapan anggaran kementerian serta program strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
1. 7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

a.Subbagian Penyusunan Program;
b.Subbagian Penyusunan Anggaran; dan
c.Subbagian Dukungan Kebijakan Strategis.
1. 8.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan program jangka panjang, rencana kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pemberian dukungan-program strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
(2)Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan pemantauan dan evaluasi penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
(3)Subbagian Dukungan Kebijakan Strategis mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan program strategis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan penyerapan anggaran serta program strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

9.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

10.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan administrasi persidangan;
b.pengumpulan bahan persidangan;
c.perumusan basil persidangan; dan
d.pelaksanaan dokumentasi, arsip, dan distribusi hasil persidangan.
1. 11.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…