Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2019
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 44
menetapkan Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1661 Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KOORDINATOR B!DANG KEMARITIMAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 394) diubah sebagai berikut:
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri atas:
Biro Perencanaan dan Informasi mempunya1 tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang hubungan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, pengelolaan persidangan, dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. 3, Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam dalam
melaksanakan Pasal 10, Biro tugas se bagaimana Perencanaan dan menyelenggarakan fungsi: dimaksud Informasi
Biro Perencanaan dan Informasi terdiri atas:
dan
Bagian Program dan melakukan peny1apan
Anggaran mempunyai tugas koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:
Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pengolahan hasil persidangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator. 10.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi:
Membuka PDF…
Dokumen