DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Ringkasan

Peraturan menteri ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenko Marves adalah dokumen perencanaan Kemenko Marves untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra Kemenko Marves tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.maritim.go.id

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2020-2024. jdih.maritim.go.id

Pasal 1

(1)Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenko Marves adalah dokumen perencanaan Kemenko Marves untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
(2)Renstra Kemenko Marves sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 2

Data dan informasi kinerja Renstra Kemenko Marves Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA- Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemenko Marves Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Renstra Kemenko Marves sebagaimana di maksud dalam pasal 1 memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Kemenko Marves yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 4

Renstra Kemenko Marves merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Marves dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. jdih.maritim.go.id

Pasal 5

Seluruh unit kerja di Kemenko Marves melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Kemenko Marves yang telah dituangkan dalam rencana kerja Kemenko Marves.

Pasal 6

Renstra Kemenko Marves sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:

a.terdapat Undang-Undang dan/atau kebijakan nasional yang mengamanatkan perubahan Renstra Kemenko Marves; atau
b.adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kemenko Marves.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015 – 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. jdih.maritim.go.id

Pasal 8

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2020 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, Ttd LUHUT B PANDJAITAN Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI Kepala Biro Hukum, Budi Purwanto NIP. 19640215 199003 1 002 jdih.maritim.go.id SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2020-2024 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2020-2024 jdih.maritim.go.id i Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan RahmatNya, dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 disusun sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20204-2024. Dokumen Renstra Kemenko ini akan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Kemaritiman dan Investasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengawal pencapaian target-target Program Prioritas Nasional dalam RPJMN tahun 2020- 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan. Selain itu dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Unit Eselon I dan II tahun 2020-2024 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Akhir kata, saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberi masukan dan kontribusi pemikiran guna tersusunnya Renstra ini. Semoga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat terus bekerja lebih giat lagi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia yang mendukung Visi Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong sesuai dengan harapan kita semua Jakarta, 11 Mei 2020 Menteri Koorinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut. B. Pandjaitan ii DAFTAR ISI Kata Pengantar BAB 1. Pendahuluan ........................................................................................................ 1 1.1 Kondisi Umum ............................................................................................... 1 1.2 Potensi dan Permasalahan ............................................................................ 25 BAB 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis ........................................................... 29 2.1 Visi ................................................................................................................. 29 2.2 Misi ................................................................................................................ 30 2.3 Tujuan............................................................................................................ 30 2.4 Sasaran Strategis .......................................................................................... 31 BAB 3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan .. 45 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ........................................................... 45 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kemaritiman dan Investasi ....... 55 3.3 Kerangka Regulasi ........................................................................................ 61 3.4 Kerangka Kelembagaan ................................................................................ 64 BAB 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.......................................................... 67 4.1. Target Kinerja ................................................................................................ 67 4.2. Kerangka Pendanaan .................................................................................... 80 BAB 5. Penutup ................................................................................................................ 81 Lampiran ............................................................................................................................ 82 jdih.maritim.go.id 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum Menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat adalah cita-cita yang harus kita wujudkan bersama. Rencana Strategi Pembangunan Kemaritiman dan Investasi, pada dasarnya merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan transformasi Indonesia dari sekedar sebagai negara kepulauan menjadi negara maritim yang sesungguhnya. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah sebuah kementerian koordinator yang memiliki tanggungjawab mengoordinasikan upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang besar, dengan luas wilayah lautnya mencapai 6.400.000 km2 dari total wilayah NKRI seluas 8.300.000 km2, atau lebih dari 77% dari luas total wilayah NKRI. Wilayah laut ini meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, zona tambahan, dan perairan landas kontinen. Panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km dengan jumlah pulau tidak kurang dari 17.504 buah. Hal ini memberikan prospek ekonomi yang tinggi, yang berasal dari sumber daya alam yang dikandung dan jasa lingkungan yang diberikan. Namun demikian pada saat ini Indonesia belum mampu memanfaatkan semua potensi ekonomi maritim yang dimiliki secara maksimal. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 25A telah menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara, Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 berbunyi: mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju, mandiri dan kuat, berbasiskan kepentingan nasional. Sementara itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam Ayat

(1)pasal 13 juga menyatakan tujuan pembangunan kelautan adalah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI ke-7 menyatakan tekadnya untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ini sesungguhnya merupakan pernyataan visi geopolitik dan sebagai penegasan manifestasi tujuan nasional, sekaligus sebagai momentum penerapan strategi pembangunan nasional berbasiskan dan/atau berorientasi kemaritiman. Upaya penguatan ekonomi maritim dilakukan melalui pembenahan di hulu pembangunan industri dan sistem logistik secara nasional. jdih.maritim.go.id 2 Penguatan ekonomi maritim sebagai sasaran akhir pembangunan kemaritiman harus diawali dengan menegakkan kedaulatan di laut dan didukung oleh sumberdaya pembangunan yang memadai. Berdaulat di laut menjadi prasyarat, sementara itu kapasitas dan daya saing sumber daya menjadi modal utama, dalam pembangunan kemaritiman. Pemanfaatan sumber daya kemaritiman dalam pembangunan memiliki karakteristik high risk, high-tech, dan high cost. Namun demikian jika dikelola dengan benar menjanjikan manfaat dan keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu harus didukung dengan sumberdaya manusia yang kompeten, teknologi yang handal dan pendanaan yang cukup. Ketersediaan sumberdaya manusia yang berkarakter dan inovatif, serta sumber pendanaan yang cukup, akan menentukan keberhasilan pembangunan kemaritiman secara ekonomi. Gambar 1.1: Tahapan dan strategi pembangunan kemaritiman Pembangunan kemaritiman harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam upaya menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan rencana pembangunan yang memiliki visi jauh kedepan, tetapi didasari oleh kondisi yang ada saat ini. Strategi Pembangunan Kemaritiman ini merupakan tindak lanjut RPJMN 2020-2024 di bidang Kemaritiman, yang diharapkan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan kemaritiman dalam kurun waktu 2020- 2024 dan selaras dengan RPJM Nasional 2020-2024 serta pembangunan kemaritiman jangka Panjang 2020-2045 (Visi Maritim 2045). memperkuat EKONOMI MARITIM meningkatkan KAPASITAS SUMBERDAYA menegakkan KEDAULATAN jdih.maritim.go.id 3 1.1.1 Sejarah Peradaban Maritim Nusantara Sejarah kemaritiman Indonesia membuktikan bahwa nenek moyang Bangsa Indonesia adalah bangsa bahari sejati dan pelaut ulung yang mampu menaklukkan ganasnya ombak samudera. Hal ini dapat dilihat dari fakta sejarah, diantaranya adalah sebagai berikut: Sejarah juga menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut yang tangguh dan sekaligus pejuang yang pemberani memperjuangkan hak-haknya. Ini dapat dilihat dari sejarah kepahlawanan tokoh-tokoh berikut:
1. a.Pati Unus dari Kerajaan Demak, pada tahun 1521 memimpin penyerbuan ke Malaka melawan pendudukan Portugis;
2. b.Laksamana Malahayati dari Aceh, pada tahun 1599 memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balee (janda-janda pahlawan yang telah syahid) berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda sekaligus membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal; dan
3. c.Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowa, pada tahun 1670 memimpin perlawanan kepada VOC yang hendak menguasai jalur rempah. Kemudian beberapa kerajaan nusantara pada masa lampau pernah mengalami kejayaan dan menjadi pusat peradaban maritim yang disegani dunia, hal ini dapat dilihat antara lain:
4. a.Kerajaan Majapahit, berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 M, adalah salah satu bukti kerajaan nusantara yang bervisi maritim. Menurut Negarakertagama, kekuasaan Majapahit terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur.
5. b.Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 adalah salah satu bukti kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Daerah kekuasaan Sriwijaya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dari sejarah juga dapat disimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah unggul dalam penguasaan teknologi maritim. Ini dapat dilihat dari fakta berikut:
6. a.Lima lukisan relief kapal yang terdapat pada dinding candi Borobudur, abad ke-9 menceritakan fakta sejarah tingginya budaya maritim Indonesia, yaitu teknologi pembuatan kapal Samudera Raksa.
7. b.Kapal tradisional Phinisi, menurut naskah Lontarak I Babad La Lagaligo pada abad ke 14, adalah kapal asli karya cipta nenek moyang Bangsa Indonesia. Pada tahun 1986 replika perahu layar tradisional Phinisi, Phinisi Nusantara, terbukti berhasil menyeberangi jdih.maritim.go.id 4 Samudera Pasifik dari Jakarta menuju Vancouver, Kanada, dibawah Kapten Gita Ardjakusuma beserta 11 orang awak kapalnya. Sejarah juga menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki visi maritim yang maju. Berikut adalah visi maritim yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia:
8. a.Sumpah Palapa, adalah ikrar yang diucapkan oleh Mahapatih Gajahmada karena cita- cita yang kuat untuk mempersatukan nusantara di bawah kendali kerajaan yang ada di dalamnya. Bukan dikendalikan oleh kerajaan di daratan Benua Asia. "Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa." (Gajah Mada, Padmapuspita, 1966:38). Ini visi nusantara, atau negara kepulauan, yang telah ada sejak jaman kerajaan. Kukuhnya ucapan ini dalam sejarah Nusantara membuat kata "palapa" diabadikan menjadi nama satelit komunikasi milik Indonesia.
9. b.Bhinneka Tunggal Ika, secara harfiah diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun beranekaragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kata Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari sebuah kakawin Jawa Kuno yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini menjadi istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Jati diri Indonesia adalah negara kepulauan yang penuh dengan keanekaragaman.
10. c.Tanah Air, adalah visi kewilayahan yang disosialisasikan dalam kongres pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kongres pemuda itu diperdengarkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya karya WR Supratman. Dalam lirik lagu Indonesia Raya terdapat kata tanah air. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah visi negara kepulauan yang wilayahnya terdiri dari unsur tanah dan unsur air. Uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa pada era sejarah, justru nenek moyang bagsa Indonesia telah memiliki peradaban yang tinggi di bidang kemaritiman. Namun, seiring dengan pendudukan Belanda, peradaban itu mengalami kemunduran. Maritim adalah jati diri bangsa Indonesia. Menjadi pusat peradaban maritim dunia adalah gagasan yang tepat untuk visi bangsa Indonesia. jdih.maritim.go.id 5 1.1.2 Perkembangan Kebijakan Kemaritiman Paska Kemerdekaan, kesadaran sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang besar mulai tumbuh lagi. Konsepsi Wawasan Nusantara mulai tumbuh sehingga terjadilah Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini juga telah mendorong perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapat pengakuan dunia sebagai negara kepulauan dengan hak-haknya yang diakomodir dalam hukum laut internasional. UNCLOS ’82 akhirnya disahkan oleh PBB pada Tahun 1982 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sebagai negara kepulauan yang besar, sudah seharusnya Indonesia mengutamakan pembangunan nasional pada bidang kemaritiman. Perkembangan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang lebih berorientasi ke laut, konsep geostrategi maritim telah mulai berkembang pada dekade 1990an dengan ditetapkannya sektor kelautan dalam GBHN 1993 sebagai sektor ke-13. Geliat pembangunan kelautan mulai terlihat dengan adanya proyek bertema kelautan, antara lain proyek Marine Resources Evaluation and Planning (MREP), proyek Digital Marine Resources Mapping (DMRM), proyek Marine Coastal Resources Management Planning (MCRMP), dan Proyek Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP). Dalam dekade 1990an itu pula kebangkitan visi maritim mulai menguat. Pada tahun 1996 pemerintah menggelar Konvensi Nasional Pembangunan Benua Maritim Indonesia yang melahirkan konsepsi Benua Maritim Indonesia. Pada saat itu, tanggal 18 Desember 1996 bertempat di Makassar, pemerintah menandatangani Deklarasi Pembangunan Benua Maritim Indonesia. Salah satu isi deklarasi itu adalah ajakan untuk melaksanakan pembangunan yang lebih berorientasi ke laut. Pada akhir dekade 1990an Pemerintah mengambil langkah konkret dengan membentuk Departemen Eksplorasi Laut, yang selanjutnya berubah menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan dan terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada dekade 2000an, konstitusi Indonesia mengalami amandemen sampai dengan 4 kali. Dalam amandemen yang ke-2, terjadi penegasan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas- batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (pasal 25A UUD 1945). Pada Tahun 2005 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Misi ke-7 RPJPN tersebut adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, jdih.maritim.go.id 6 dan berbasiskan kepentingan nasional. Dalam dekade ini pula Indonesia berhasil menunjukkan kepemimpinan di bidang kemaritiman kepada dunia dengan menggelar pertemuan The 2nd APEC Ocean Related Ministerial Meeting (The 2nd AOMM) pada tahun 2005 di Bali dan World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit pada tahun 2009 di Manado. Pemerintah juga berhasil meraih penghargaan UNEP Award for Leadership in Ocean and Marine Management pada tahun 2010. Dalam dekade 2010an juga terdapat perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Gagasan menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban maritim, atau dikenal dengan Poros Maritim Dunia, sangat mengemuka dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang diharapkan dapat mengoordinasikan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat peradaban maritim dunia. Selanjutnya pada awal tahun 2017 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. 1.1.3 Capaian Pembangunan Kemaritiman Tahun 2015-2019 Sepanjang periode tahun 2015-2019, telah banyak capaian pembangunan di bidang kemaritiman yang berhasil diwujudkan. Capaian-capaian tersebut antara lain sebagai berikut: Strategi pembangunan kemaritiman periode 2015 sampai dengan 2019 diarahkan untuk mencapai tujuan mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Bangsa, dengan 4 (empat) sasaran strategis: 1) Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global; 2) Meningkatnya nilai tambah Sumberdaya Alam dan Jasa Maritim Secara Berkelanjutan; 3) Terwujudnya Percepatan Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Poros Maritim; 4) Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif Berkarakter dan Berbudaya Nusantara; Dengan sasaran Penunjang tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif. Perwujudan Indonesia Poros Maritim Dunia Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Bangsa digambarkan oleh 2 (dua) keadaan, yaitu pertumbuhan ekonomi maritim dan kinerja logistik. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2019, pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia mencapai 4,8%. Penghitungan kontribusi PDB jdih.maritim.go.id 7 Maritim diperoleh dengan menghitung dari tahun 2010 sebagai tahun dasar, pada tahun 2010 nilai PDB maritim adalah Rp 782 triliun atau 11,40% dari PDB nasional. Pada tahun 2018 nilai ekonomi maritim menjadi sebesar Rp. 1.084 trilyun, atau konstribusi sekitar 10,41% dari PDB Nasional. Angka ini diperoleh dari 9 klaster utama, berikut: Tabel 1.1 Nilai dan kontribusi ekonomi Maritim Sumber: Estimasi Kemenko Maritim Bersama P2Ekonomi LIPI, 2019 Angka pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia memang masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang melebihi angka 5%. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengusahaan kemaritiman saat ini sperti Industri dan jasa maritim, serta pariwisata dan perhubungan yang memiliki potensi cukup tinggi. Gambar di bawah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi maritim dalam ekonomi nasional. Tampak bahwa sejak tahun 2010 meskipun share ekonomi maritim terus menurun, namun mulai tahun 2015 pertumbuhan eknomi maritim cenderung meningkat. Gambar 1.2: Grafik pertumbuhan ekonomi maritime Indonesia Sumber: Estimasi Kemenko Maritim Bersama P2Ekonomi LIPI, 2019 jdih.maritim.go.id 8 Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat mengandalkan konektivitas yang menghubungkan antar wilayah kepulauan. Konektivitas negara kepulauan Indonesia ini dicirikan oleh kinerja (performa) logistik yang baik. Bank Dunia setiap dua tahun sekali, pada tahun genap, melakukan kajian kinerja logistik negara-negara di Dunia. Hasil kajian tahun 2018 memperlihatkan Indonesia memperoleh indeks 3,15, naik 0,07 poin dari tahun 2016 sebesar 2,98, pada peringkat ke-46, atau naik 17 level dari tahun 2016. Perkembangan kinerja logistik Indonesia sejak tahun 2010 digambarkan pada grafik berikut. Gambar 1.3: Grafik Peringkat Kinerja Logistik Indonesia Sumber: Laporan Bank Dunia Tahun 2010, 2012, 2014, 2016, dan 2018 Perkembangan logistik di Indonesia memperlilatkan tren membaik, namun dikawasan Asia Tenggara Indonesia belum meperlihatkan kinerja terbaiknya di bidang logistik dan masih tertinggal dari Singapura, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Berikut kinerja logistik Tahun 2018 negara-negara di Asia Tenggara. Tabel 1.2: Kinerja Logistik negara-negara Asia Tenggara Negara Kinerja Tahun 2018 peringkat nilai Singapura 7 4.00 Thailand 32 3.41 Vietnam 39 3.27 Malaisia 41 3.22 Indonesia 46 3.15 Philipina 60 2.90 Kamboja 98 2.58 Banglades 100 2.58 Myanmar 137 2.30 Sumber: Laporan Bank Dunia 75 59 53 63 46 2010 2012 2014 2016 2018 PERINGKAT KINERJA LOGISTIK INDONESIA jdih.maritim.go.id 9 Kementeriam Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mengawal terwujudnya kondisi diatas selama lima tahun terakhir memfokuskan koordinasi dalam 4 (empat) isu di bidang kemaritiman, yaitu: (1) Kedaulatan Maritim, (2) Sumberdaya Alam dan Jasa, (3) Infrastruktur, serta (4) SDM, Iptek dan Budaya Maritim.
11. a.Kedaulatan Maritim Penegakan kedaulatan maritim ditempuh melalui 2 (dua) pendekatan, upaya lunak (soft effort) dengan penguatan diplomasi dan perundingan maritim serta pendekatan keras (hard effort) dengan penguatan penegakan pertahanan, keamanan dan keselamatan maritim dalam menjaga wilayah dan sumberdaya laut. Sebagai negara maritim yang besar dan dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah sepantasnya jika Indonesia memimpin dunia dengan gagasan-gagasan. Diplomasi maritim Indonesia juga diarahkan untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia di Bidang Kemaritiman melalui gagasan-gagasan pengelolaan kemaritiman. Selama kurun waktu tahun 2019, terdapat tidak kurang dari 15 (lima belas) gagasan kemaritiman dari Indonesia untuk dunia, 13 (tiga belas) diantaranya diterima, dan/atau dispresiasi oleh dunia (80%). Pada tahun sebelumnya, tahun 2019, terdapat sekurang- kurangnya 27 inisiatif dan yang diterima dunia internasional sebanyak 24 inisiatif, atau 88% dari usulan. Keberhasilan lain dalam menjalankan diplomasi maritim adalah Ketika Indonesia terpilih sebagai salah satu wakil presiden Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 5-9 Juni 2017 yang merupakan posisi strategis untuk memengaruhi dunia dalam mendukung konservasi lautan dunia dan perang melawan praktik perikanan illegal, tidak dilaporkan, dan tidak ada pengaturan (Illegal Unreported Unregulated/IUU Fishing). Selanjutnya adalah cerita sukses Ketika Indonesia berhasil menyelenggarakan pertemuan Internasional Our Ocean Conference pada tanggal 28-30 Oktober 2018. Selain itu selama lima tahun terakhir Indonesia aktif berperan dan mengambil inisiatif dalam dalam sejumlah forum kemaritiman internasional yang diselenggarakan oleh badan- badan dunia, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Antara lain pertemuan yang dikoordinasikan oleh PBB, seperti IMO, UNEP, UNESCO-IOC, FAO dan Lembaga Kerjasama regional maupun bilateral lainnya. Meskipun demikian, peran aktif Indonesia di sejumlah Lembaga dunia dengan mengirimkan wakilnya sebagai eksekutif masih dirasakan kurang jdih.maritim.go.id 10 optimal. Dalam menegakkan kedaulatan maritim dengan upaya lunak (soft effort), selama tahun 2018 dan tahun 2019 data penanganan pelanggaran kedaulatan maritime adalalah sebagai berikut: Tabel 1.3: Pelanggaran Kedaulatan di wilayah maritime RI selama tahun 2019 - 2019 Proses Penanganan Jumlah Kasus Jenis Pelanggaran Jumlah Kasus 2018 2019 2018 2019 P 21 16 7 Perikanan 20 2 SP3 2 6 Pelayaran 4 4 SPSA 2 - Imigrasi - - Tidak Proses Lanjut 7 10 Kepabeanan 2 2 Dalam Proses - 6 Migas 1 18 Belum Proses - - Lainnya - 3 Total Kasus 27 29 Total Kasus 27 29 Sumber: Bakamla RI
12. b.Infrastruktur dan Investasi Pembangunan Infrastruktur dan investasi di negara kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan negara kontinental memerlukan pendekatan yang berbeda. Kondisi geografis kepulauan Indonesia mendorong pembangunan kemaritiman untuk mengarah ke peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan. Di Indonesia sampai dengan akhir 2019 biaya logistik masih menjadi permasalahan yang cukup pelik. Dipicu oleh konektivitas maritim yang belum baik. Sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2019 biaya logistik di Indonesia masih berkisar di angka 23,29% dari PDB. Para pakar menyebutkan bahwa kinerja logistik Indonesia memang membaik, namun perbaikan itu belum menjadikan yang terbaik di Kawasan Asia Tenggara. Dalam periode yang sama biaya logistik di Vietnam 20% dari PDB, Thailand 15%, Malaysia 13%, serta Jepang dan Singapura 8%. jdih.maritim.go.id 11 Gambar 1.4: Perkembangan Biaya Logistik Indonesia *)Diolah dari berbagai sumber Faktor yang memicu tingginya biaya logistik antara lain infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi, yang belum memadai dan sistem tatakelola logistik yang belum berpihak ke dunia usaha. Faktor lainnya adalah investasi yang belum seimbang dan merata dalam dimensi negara kepulauan. Meskipun pemerintah telah mencanangkan program membangun dari pinggiran dan Indonesia centris, kebijakan itu belum mampu memperkecil disparitas infrastruktur dan investasi antara Jawa dan Luar Jawa dalam waktu singkat. Pada tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mencoba membuat perbandingan investasi infrastruktur untuk wilayah timur dan barat. Wilayah Indonesia timur adalah selain Jawa, Sumatera dan Kepulauan Riau. Tabel berikut memperlihatkan upaya pemerintah menyeimbangkan investasi infrastruktur melalui APBN antara wilayah barat dan wilayah timur. Infrastruktur Pelabuhan dan pembangunan kilang BBM justru sudah memperlihatkan keberpihakan Pemerintah ke wilayah Timur. Pembangunan Pelabuhan telah mengalokasikan 97,67% untuk membangun Pelabuhan di wilayah Timur Indonesia. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Target 23.60% 22.00% 21.50% 21.00% 19.20% Realisasi 24.00% 25.00% 24.00% 23.50% 24.00% 23.20% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% % BIAYA LOGISTIK/PDB TA RGET VS REA LISA SI %BIAYA LO GIST IK T ERHA DA P PDB jdih.maritim.go.id 12 Tabel 1.4: Disparitas investasi Infrastruktur Tahun 2018 Wilayah Barat – Wilayah Timur Bidang Investasi Total Investasi Wilayah Barat Wilayah Timur Disparitas Barat-Timur Kuantitas % Kuantitas %
  1. 1.Pembangunan Pelabuhan (Rp milyar) Rp 227.206 Rp 5.298 2.33% Rp 221.908 97,67% -95,34%
  2. 2.Pembangkit 35GW Kapasitas GW 23,423MW 18,887MW 80,63% 4,536MW 19,37% 61,27%
  3. 3.Pembangkit 7GW Kapasitas GW 7,900MW 5,100MW 64,56% 2,800MW 35,44% 29,11%
  4. 4.Gardu Listrik MVA 111,762MVA 63,094MVA 56,45% 19,098MVA 17,09% 39,37%
  5. 5.Jaringan Transmisi KMS 33,557KMS 19,284KMS 57,43% 14,293KMS 42,57% 14,86%
  6. 6.Pembangunan & Rehab Kilang Rp. milyar Rp 1.188.528 Rp 472.284 39,73% Rp 716.280 60,27% -20,53% Rata-rata disparitas 4,79% Sumber : APBN 2017 Berbeda dengan investasi Infrastruktur, ptotret investasi PMA dan PMDN sepanjang tahun 2019, dari Januari hingga Desember, masih memperlihatkan polarisasi Barat dan Timur. Gambar berikut memperlihatkan realisasi investasi PMA dan PMDN perwilayah. Realisasi di wiilayah Barat sebesar Rp. 588,9 triliun, atau sebesar 72,7% dengan rincian Jawa Rp. 434,6 triliun (53,7%), Sumatra (termasuk Kepri) sebesar 154,3 triliun (19,0%). Gambar 1.5 : Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2019 berdasarkan wilayah (sumber: BKPM) Sumber: Paparan BKPM, Januari 2020 jdih.maritim.go.id 13 Pada tahun 2019 realisasi PMA mencapai Rp. 423,1 Triliun dan PMDN Rp. 386,5 Triliun. Ini merupakan realisasi tertinggi sejak Tahun 2014 yang memperlihatkan kecenderungan meningkat dengan nilai rata-rata peningkatan 11,91% terhadap tahun sebelumnya. Namun dibandingkan peningkatan PMDN, peningkatan investasi PMA cenderung lebih lambat. Grafik berikut memperlihatkan perkembangan investasi secara rinci. Gambar 1.6: Grafik realisasi investasi PMA dan PMDN Sumber: Statistik BKPM Disparitas investasi antara Jawa dan luar Jawa dapat dilihat pada grafik berikut. Dari tahun 2013 hingga akhir 2019, para investor cenderung berinvestasi di Pulau Jawa. Pada tahun 2018 hingga 2018 realisasi investasi di luar Jawa sempat mengunngguli realisasi investasi di Jawa, namun pada tahun 2019, Jawa kembali mendominasi sebagai daerah tujuan investasi. Gambar 1.7: Disparitas Investasi antara Jawa dan Luar Jawa Sumber: Publikasi BKPM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PMDN 156.1 179.5 216.2 262.3 328.6 386.5 PMA 307 365.9 396.6 430.5 392.7 423.1 TOTAL 463.1 545.4 612.8 692.8 721.3 809.6 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Rp. Triliun REALISASI INVESTASI 2014-2019 jdih.maritim.go.id 14
13. c.Sumberdaya Alam dan Lingkungan 1) Sumber Daya Ikan Ikan telah menjadi alternatif pemenuhuan kebutuhan gizi dan sumber makanan yang sehat serta menyehatkan bagi masyarakat. Selain itu komoditas ikan juga merupakan sumber ekonomi penting bagi Indonesia. Sumber daya tersebut terbagi kedalam dua kelompok aktivitas, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dalam pengelolaan perikanan laut, wilayah pengelolaan perikanan dibagi kedalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) disesuaikan karakteristik sumber daya ikan yang terdapat didalamnya, dan karakteristik biofisik dinamika laut yang menunjang perikanan. Pemerintah dengan merujuk pada kajian ilmiah sumberdaya perikanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan terbitnya keputusan Menteri ini maka pemberian ijin usaha penangkapan ikan di laut dapat diarahkan untuk komoditas di wilayah yang masih belum optimal pengusahaannya. Sementara itu utuk komoditas di wilayah yang sudah melampui batas optimal pengusahaan perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan ijin penangkapan yang baru. Gambar berikut memperlihatkan status pengusahaan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Nusantara (WPPN). Gambar 1.8 : Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI Potensi (ton) 99,865 64,444 145,495 20,030 59,455 673 12,829 13,614 9,038 JTB (ton) 79,892 51,556 116,396 16,024 47,564 539 10,263 10,891 7,230 Tingkat Pemanfaatan 0.83 0.52 0.33 0.34 1.59 1.30 1.00 0.93 0.62 Potensi (ton) 527,029 276,755 362,005 40,057 8,023 1,483 9,543 989 14,579 JTB (ton) 421,623 221,404 289,604 32,456 6,418 1,186 7,634 791 11,663 Tingkat pemanfaatan 0.5 0.95 0.57 0.33 1.53 0.93 0.18 0.49 0.39 Potensi (ton) 630,521 586,128 7,902 22,045 7,340 970 526 3,913 8,195 JTB (ton) 504,417 468,902 6,322 17,636 5,872 776 421 3,130 6,556 Tingkat pemanfaatan 1.50 1.06 0.39 1.09 1.70 0.61 0.28 0.98 1.11 Potensi (ton) 330,284 185,855 131,070 20,625 62,342 1,421 2,318 9,711 23,499 JTB (ton) 264,227 148,684 104,856 165 49,873 1,137 1,854 7,769 18,799 Tingkat Pemanfaatan 1.41 0.93 0.61 1.53 0.53 0.54 1.09 1.18 1.84 Potensi (ton) 364,663 72,812 657,525 29,951 57,965 989 7,664 23,508 126,554 JTB (ton) 291,730 58,250 526,020 23,961 46,372 791 6,131 18,806 101,244 Tingkat Pemanfaatan 0.38 0.63 0.83 1.22 1.11 1.36 0.70 0.65 2.02 Potensi (ton) 208,414 645,058 252,869 19,856 30,404 927 4,347 5,463 10,519 JTB (ton) 166,731 516,046 202,295 15,885 24,324 742 3,477 4,370 8,415 Tingkat Pemanfaatan 1.23 1.13 0.96 1.27 0.52 1.40 0.83 0.73 1.19 Potensi (ton) 165,944 304,293 98,010 145,530 3,180 724 1,145 1,669 68,444 JTB (ton) 132,755 243,435 78,408 116,424 2,544 579 916 1,335 54,755 Tingkat Pemanfaatan 0.44 0.78 0.58 0.76 0.39 1.73 1.55 0.77 1.00 Potensi (ton) 555,982 31,659 325,080 310,866 6,436 846 891 495 10,272 JTB (ton) 444,786 25,327 260,064 248,693 5,149 677 712 396 8,217 Tingkat Pemanfaatan 0.88 0.97 0.22 0.34 0.78 1.32 1.19 0.98 1.86 Potensi (ton) 332,635 181,491 36,142 34,440 7,945 894 2,196 294 1,103 JTB (ton) 266,108 145,193 28,914 27,552 6,356 715 1,756 235 883 Tingkat Pemanfaatan 0.48 0.63 0.45 1.45 0.50 0.75 0.38 0.50 1.42 Potensi (ton) 829,188 65,935 131,675 15,016 9,150 1,044 489 58 2,140 JTB (ton) 66,335 52,748 10,534 12,013 732 835 391 46 1,712 Tingkat Pemanfaatan 0.70 1.00 0.39 0.91 0.46 1.04 0.87 1.21 1.09 Potensi (ton) 836,973 818,870 876,722 29,485 62,842 1,187 1,498 775 9,212 JTB (ton) 669,579 655,096 701,378 23,588 50,274 950 1,198 620 7,370 Tingkat Pemanfaatan 0.51 0.99 0.67 1.07 0.86 0.97 0.85 0.77 1.28 Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau Perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Data FAO menunjukan bahwa Indonesia merupakan produsen kedua di dunia untuk komoditas rumput laut dengan nilai 10,08 juta ton, dan produsen nomor tiga dunia untuk komoditas ikan dengan volume 4,28 juta ton (FAO, 2016). Menurut data yang dirilis oleh BPS sampai dengan tahun 2017, produksi perikanan budidaya yang meliputi budidaya laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung, dan sawah, tampak mendominasi pasokan produksi dengan produksi sebesar 16.114.991 ton dibandingkan produksi perikanan tangkap (perikanan laut dan perairan umum) sebesar 7,071,453 ton. Gambar berikut memperlihatkan perbandingan produksi perikanan Indonesia tahun 2013 – 2017. Gambar 1.9 : Perkembangan Produksi Perikanan Indonesia Sumber: BPS 0,5 <TP<1,0 KeteranganTingkat Pemanfaatan (TP): under exploited, dibawah optimal fully exploited, pemanfaatan optimal over exploited, di atas batas optimal 0 < TP < 0,5 jdih.maritim.go.id 16 2) Sumber Daya Mineral dan Batubara Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, sektor pertambangan menjadi kunci untuk ekspor komoditas andalan yang diharapkan bisa mencatatkan pertumbuhan 1,9 persen setelah sebelumnya hanya tumbuh 0,1 persen sepanjang 2015-2018. Dirjen Mineral dan Batubara melaporkan realisasi produksi minerba sepanjang tahun 2017 sampai 2019 sebagai berikut: Tabel 1.5 : Produksi Minerba 2016 dan 2019 No Komoditas PRODUKSI (Ton) 2017 2018 2019 1 Batubara 413.000.000,00 548.580.000,00 616.160.000,00 2 Tembaga 245.368,00 230.924,00 180.203,82 3 Emas 82,00 134,00 109,02 4 Perak 259,00 302,00 487,00 5 Timah 68.702,00 83.015,00 76.101,00 6 Produk Olahan Nikel 598.125,00 857.166,00 1.917.471,90 7 Nikel Matte 78.006,00 76.708,00 72.014,00 Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Minerba, KESDM Meskipun beberapa permasalahan industri pertambangan muncul seperti permasalahan sosial, politis, perundangan hingga Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Indonesia berpeluang besar karena memliki potensi geologis serta kebutuhan akan bahan tambang dan mineral yang tinggi. Daerah penghasil utama Batubara di Indonesia adalah Propinsi Sumatera Selatan dengan cadangan 11,1 milyar ton, Propinsi Kalimantan Selatan dengan cadangan sebesar 5,27 milyar ton, dan Propinsi Kalimantan Timur dengan cadangan sebesar 7,19 milyar ton. (sumber KESDM). Untuk peningkatan nilai tambah mineral, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melarang ekspor mineral mentah. Artinya produk mineral harus diolah di dalam negeri. Hilirisasi melalui pembangunan smelter adalah kuncinya. Untuk itu pemerintah telah merencanakan pembangunan sejumlah smelter di seluruh wilayah NKRI. Gambar berikut memperlihatkan lokasi rencana pembangunan smelter. jdih.maritim.go.id 17 Gambar 1.10 : Lokasi rencana pembangunan Smelter 3) Sumberdaya Minyak dan Gas Bumi Isu paling popular di bidang energi adalah minyak dan gas bumi (migas) sebagai sumber energi. Persoalan utama dalam hal ini bumi adalah posisi Indonesia sebagai net importer komoditas minyak bumi, padahal Indonesia memiliki sejumlah cadangan minyak dan gas bumi. Statistik memperlihatkan pertumbuhan konsumsi bahan bakar minyak jauh melebihi kemampuan produksi minyak dan gas bumi, sejak tahun 2003 yang lalu. Gambar 1.11: Produksi vs Konsumsi Minyak 1965 - 2017 Indonesia sebenarnya memiliki tidak kurang dari 60 cekungan sedimen yang berpotensi menghasilkan minyak dan gas bumi. 16 dari cekungan-cekungan itu telah berproduksi, sebagian di antara cekungan tersebut berada di laut, bahkan laut dalam dengan kedalaman di atas 600 meter. ‘ jdih.maritim.go.id 18 Gambar 1.12 : Peta Cekungan Sedimen Indonesia Sumber: http://1.bp.blogspot.com/_zB7LaUc8tcc/S1WG19t6WvI/AAAAAAAAABI/iQB07s-cgnA/s1600-h/cekungan.jpg
14. d.Industri, Jasa dan Inovasi Potensi Industri Maritim sesungguhnya sangat besar, namun pertumbuhannya masih sangat lambat sehingga belum memberikan kontribusi yang memadai dan baru mampu memberikan konstribusi sebesar 0,18% terhadap perekonomian nasional. Sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar, Industri bioteknologi juga baru mampu berkontribusi sebesar 0,02%. Di bidang jasa dan pariwisata, kontribusi terhadap perekonomian nasional juga masih rendah. Jasa dan pariwisata juga baru mampu berkontribusi berturut-turut sebesar 0,93% untuk jasa dan 1,98% untuk pariwisata. Memperhatikan hal tersebut maka peningkatan daya saing Industri melalui inovasi hasil riset menjadi kunci. Laporan (United Nation Industrial Development Organization) UNIDO Tahun 2018 dalam Competitive Industrial Performance Report 2018, menempatkan kinerja daya saing industri Indonesia pada peringkat 38 dari 150 negara, atau skor 0.0907 untuk tahun 2016. Untuk meningkatkan kinerja daya saing industri perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga akan mendorong terciptanya iklim berusaha yang baik. Laporan Bank dunia menyampaikan bahwa dalam 5 tahu terakhir indeks kemudahan berusaha Indonesia meningkat. Dan ini diikuti dengan tren peningkatan peringkat kemudahan berusaha, pada tahun 2019 memperoleh peringkat ke-73 dari 195 negara. jdih.maritim.go.id 19 Gambar 1.13 : Peringkat dan Skor Kemudahan Berusaha di Indonesia Industrialisasi selain memerlukan dukungan investasi berupa dana, juga membutuhkan investasi iptek dalam bentuk inovasi. Pengukuran indeks inovasi yang dilakukan di 143 negara oleh Lembaga internasional World Intellectual Property Organization; Cornell University; dan INSEAD, menempatkan Indonesia di peringkat 97 pada tahun 2015 dan peringkat 85 pada tahun 2018 dan 2019. Gambar 1.14 : Peringkat Global Inovasi Indonesia Sumber: GLOBAL INNOVATION INDEX 2019, WIPO Beberapa potensi yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan pariwisata yaitu kekayaan dan keragaman sumber daya alam dan budaya, faktor kesejarahan berkaitan dengan kaitan momentum-momentum penting dalam sejarah dunia, pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dan destinasi, indonesia sebagai negara tujuan investasi yang prospektif, atensi dan sikap positif masyarakat terhadap kepariwisataan serta potensi wilayah pedesaan, dan citra positif yang terbangun melalui berbagai event dan peristiwa penting. 2015 2016 2017 2018 2019 peringkat 114 109 91 72 73 skor 59.15 58.12 61.52 66.47 67.96 114 109 91 72 73 59.15 58.12 61.52 66.47 67.96 0 20 40 60 80 100 120 Peringkat/Skor KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA peringkat dan skor 2015 2016 2017 2018 2019 GI 97 88 87 85 85 97 88 87 85 85 WORLD RANK GLOBAL INNOVATION RANK INDONESIA jdih.maritim.go.id 20 Sedangkan potensi yang dimiliki Indonesia dalam pembangunan ekonomi kreatif adalah memiliki keragaman budaya yang tinggi mencakup kuliner, busana daerah, kriya, musik, dan seni pertunjukan. Potensi ini didukung keragaman sumber daya alam sebagai bahan baku untuk kriya dan kuliner, bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (usia muda) sangat dominan, dan Jumlah kelas menengah Indonesia sebagai konsumen produk ekonomi kreatif sangat besar menjadi basis pasar domestik. Permasalahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2020 ini sebagaimana juga dihadapi oleh sektor-sektor lainnya adalah mewabahnya pandemic corona virus (Covid- 19) di seluruh dunia. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terberat terkena dampak pandemic Covid-19 baik dari segi supply dan demand nya. Laporan terakhir UNWTO berdasarkan prediksi menggunakan scenario pandemic SARS tahun 2003 sementara diperoleh informasi bahwa kunjungan wisatawan internasional turun sebesar 20%-30% yang turun dari perkiraaan pertumbuhan sebesar 3%-4% pada januari 2020. Penurunan ini diperkirakan akan menurunkan potensi pendapatan dari sektor ini secara internasional sebesar 30-50 Milyar USD. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berpotensi memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang pada sektor non migas. Berdasarkan data pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2018 dan 2019 sektor pariwisata mampu menghasilkan devisa sebesar 224 Trilyun Rupiah untuk tahun 2018 dan 280 Trilyun Rupiah pada tahun 2019, yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 5.25% tahun 2018 dan 5,5% tahun 2019. Untuk sektor ekonomi kreatif sesuai hasil survey Bekraf pada tahun 2016 mampu menyumbangkan 922,59 Trillyun Rupiah yang ekuivalen senilai 7,44% dari PDB yang Sebagian besar berasal dari 5 Sub Sektor Prioritas meliputi Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi.
15. e.Dukungan Kebijakan Pencapaian pembangunan Kemaritiman sebagaimana tersebut di atas tentunya tidak lepas dari dukungan kebijakan yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam periode 2015-2019. Dalam Periode tersebut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menghasilkan sekurang-kurangnya 47 kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dokumen lainnya. Produk kebijakan yang dihasilkan dalam Program Kebijakan Pengembangan Kemaritiman selama Periode 2915-209 dapat dilihat pada gambar dibawah ini: jdih.maritim.go.id 21 Gambar 1.15 Capaian Produk Regulasi Bidang Kemaritiman tahun 2015-2019 1.1.4 Profil Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ini berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Tugas pokok Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kemaritiman dan Investasi. Tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi:
  1. 1.koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
  2. 2.pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
  3. 3.pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi;
  4. 4.pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
  5. 5.penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan jdih.maritim.go.id 22 dimaksud;
  6. 6.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  7. 7.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  8. 8.pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
  9. 9.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Berdasarkan peraturan dimaksud, kementerian/lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu:
  10. 1.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  11. 2.Kementerian Perhubungan;
  12. 3.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  13. 4.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  14. 5.Lementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  15. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  16. 7.Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
  17. 8.Instansi lain yang dianggap perlu. Gambar 1.16 Kementerian/Lembaga dibawah Koordinasi Kemenko Marves jdih.maritim.go.id 23 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, khususnya dalam kaitannya dengan pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Termasuk juga penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud serta tercapainya target pembangunan nasional dalam RPJMN 2020- 2024. Peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Kemaritiman dan Investasi turut diperkuat juga dengan instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2017 tetang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dalam instruksi presiden dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan akif dalam memberikan pertimbangan dan perumusan kesepakatan antar kementerian/lembaga dalam setiap pengambilan kebijakan bidang Kemaritiman, dan Investasi meliputi:
  18. 1.Kebijakan yang merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan kementerian/lembaga yang sifatnya berdampak strategis dan luas kepada masyarakat;
  19. 2.Kebijakan bersifat lintas sektoral dan luas kepada masyarakat;
  20. 3.Kebijakan berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat. Tiga (3) Arahan Presiden Jokowi kepada Menko Kemaritiman dan Investasi pada pengumuman Kabinet Indonesia Maju, tanggal 23 Oktober 2019 yaitu
  21. 1.Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”
  22. 2.Menangani hambatan-hambatan investasi
  23. 3.Merealisasikan komitmen – komitmen investasi besar Selanjutnya Arahan Presiden Jokowi dipertegas dalam rapat terbatas (Ratas) ke-1, tanggal 23 Oktober 2019 terkait Tugas Menko yang harus dilaksanakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu:
  24. 1.Investasi:
16. a.Fokus penyiapan program-program terobosan utk mengatasi Neraca Perdagangan dan Defisit transaksi berjalan jdih.maritim.go.id 24
17. b.Pastikan pada peningkatan investasi terus dilakukan
18. c.Iklim investasi harus kita bangun dan benahi
  1. 2.Energi:
19. a.Meningkatan produksi migas dalam negeri
20. b.Implementasi dan kebijakan EBT juga harus dipercepat
  1. 3.Infrastruktur dan Konektivitas
21. a.Penambahan trayek
22. b.Peningkatan frekuensi
23. c.Pengendalian monopoli terhadap pasokan barang (penciptaan harga kompetitif)
24. d.Penurunan biaya logistik dan biaya transportasi
  1. 4.Industri dan Maritim
25. a.Pengurangan pada barang-barang impor
26. b.Tidak mengekspor bahan mentah
27. c.Mengembangkan produk-produk petrochemical dan membangun kawasan petrochemical
  1. 5.Pariwisata
28. a.Fokus/konsentrasi pada 5 lokasi, baik itu infrastrukturnya, kalender event, perbaikan produk berbasiskan ekonomi rakyat
29. b.Target akhir tahun 2020, semua aspek yang memdukung sektor pariwisata harus rampung/selesai, antara lain: Infrastruktur, pelabuhan, produk-produk wisata dan kalender event serta kondisi lingkungan yang menunjukan sebagai kawasan wisata Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi fokus pada 6 program prioritas bidang yaitu:
  1. 1.Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi
  2. 2.Bidang Sumber Daya Maritim
  3. 3.Bidang Infrastruktur dan Transportasi
  4. 4.Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
  5. 5.Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  6. 6.Bidang Investasi dan Pertambangan jdih.maritim.go.id 25 1.2 Potensi dan Permasalahan Bangsa Indonesia sejatinya adalah Bangsa Bahari yang mendiami wilayah negara kepulauan. Oleh karena itu, masa depan Indonesia sesungguhnya ada di laut. Namun demikian, pada saat ini Indonesia belum maksimal memanfaatkan potensi sumber daya laut yang dimilikinya untuk menyejahterakan rakyatnya dan memperkokoh perekonomian nasional. Untuk dapat memanfaatkan potensi kemaritiman yang besar ini, Bangsa Indonesia memiliki sejumlah masalah yang harus diselesaikan. Potensi dan masalah tersebut antara lain sebagai konsekuensi bentuk wilayah dan posisi Indonesia yang sangat khas, sehingga wilayah negara Kepulauan Indonesia memiliki karakteristik yang unik, yaitu: 1) Indonesia merupakan satu-satunya kepulauan besar, yang memiliki 17.504 pulau, yang terletak di sekitar katulistiwa; 2) Secara geografis Kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera besar; 3) Secara geotektonik kepulauan Indonesia berada pada zona tumbukan 3 lempeng tektonik dan pada jalur cincin api. 1.2.1 Potensi dan Peluang
30. a.Sumber Kekayaan Alam Meskipun wilayah NKRI banyak mengandung potensi bencana dan mengandung kerawanan keamanan, namun wilayah perairan dan kepulauan kita banyak mengandung potensi kekayaan alam. Kekayaan alam yang terdapat di perairan negara kepulauan Indonesia antara lain sumber daya hayati yang meliputi ikan dan biota air lainya, sumber daya mineral, sumber daya minyak dan gas, sumber daya pesisir, pariwisata bahari, dan lain sebagainya. Selain itu, Indonesia juga banyak mengandung potensi energi, baik energi konvensional maupun energi terbaruukan, seperti energi bayu, energi surya, energi panas laut, energi ombak, dan lain-lain.
31. b.Potensi Ekonomi Maritim Letak geografis Indonesia pada posisi silang antar dua benua dan dua samudera besar dan kekayaan alam yang dikandungnya, memberikan keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia. Indonesia berpotensi mengembangkan berbagai industri maritim, termasuk industri perkapalan, industri migas dan industri manufaktur serta industri pengolahan sumber daya alam, dan jasa kelautan yang meliputi perikanan, pariwisata, pelayaran, perdangan internasional, dan bentuk jasa lainya. jdih.maritim.go.id 26 1.2.2 Kendala dan tantangan Kondisi tersebut di atas membawa konsekuensi strategis yang dapat dijadikan modal dalam pembangunan nasional. Kondisi-kondisi tersebut di atas antara lain:
32. a.Tingginya Diversitas Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman yang tinggi, baik keanekaragaman suku, keanekaragaman ras dan budaya, kearifan lokal, keanekaragaman hayati, keanekaragaman topografi, maupun kenanekaragaman sumber daya alam yang terdapat di perairan Indonesia. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam mengelola keberagaman yang ada untuk dijadikan kekuatan dan membangun sinergi sehingga justru membawa manfaat yang lebih besar.
33. b.Potensi Bencana Dalam hal kebencanaan, Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi kebencanaan yang cukup tinggi. Saat ini setidaknya terdapat dua jenis bencana, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh fenomena alam seperti tsunami, badai, abrasi pantai, dan bencana industri sebagai akibat aktivitas ekonomi manusia seperti polusi lingkungan. Bencana alam tidak dapat dicegah, namun dapat dikurangi dampaknya. Bencana industri dapat dikendalikan dengan membangun industri yang ramah lingkungan.
34. c.Potensi Ancaman Keamanan Karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Panjangnya garis pantai dan banyaknya pulau memerlukan upaya tersendiri dalam menegakkan kedaulatan. Kondisi geografis ini mengakibatkan tingginya potensi kerawanan terhadap ancaman keamanan dan kedaulatan.
35. d.Disparitas Investasi Luasnya wilayah NKRI dan sebagai konsekuensi bentuk negara kepulauan, mengakibatkan Indonesia menghadapi permasalahan pembangunan yang berbeda dengan negara-negara kontinental. Disparitas pembangunan yang direpresentasikan dari peta investasi, baik investasi pemerintah melalui APBN. Investasi swasta, Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta investasi asing saat ini dirasakan masih tinggi. Hal ini tentunya berakibat pada tidak meratanya pertumbuhan pembangunan sekonomi di berbagai wilayah. jdih.maritim.go.id 27 1.2.3 Kekuatan
36. a.Mandat yang Jelas Salah satu faktor yang menguatkan dan menjadi modal dalam melaksanakan pembangunan kemaritiman dan investasi adalah adanya mandat dan/atau amanat yang sangat jelas dan tegas yang dimiliki oleh Kementerian Kooridinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam beberapa kesempatan, Presiden visi dan misinya yang harus dikerjakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu: mewujudkan Indonesia poros maritim dunia dengan lima pilar yang menyangkut (1) pembangunan budaya maritime, (2) pengelolaan sumberdaya laut untuk ketahanan pangan, (3) pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritime, (4) diplomasi maritime, dan (5) pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Selanjutnya Perpres Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga ditegaskan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, dan kewenangan melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman dan investasi.
37. b.Kepemimpinan yang kuat Tidak dapat dipungkiri bahwa figur kepemimpinan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan unsur penguat dalam merealisasikan visi dan misi Kementerian Koordinator. Hal itu karena jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dipegang oleh tokoh senior yang memiliki kredibilitas tinggi.
38. c.SDM yang berkualitas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada akhir Tahun 2019 didukung dengan 332 ASN, 183 diantaranya (lebih dari 55%) adalah staf pelaksana yang merupakan hasil rekrutmen 3 (tiga) tahun terakhir yang dilaksanakan secara ketat dan selektif. Proses rekrutmen yang baik ini hasilnya didominasi oleh ASN muda yang berkualitas dan berjiwa milenial sehingga berpotensi untuk dikembangkan. Selain itu rekrutmen pejabat, khususnya untuk jabatan tinggi, juga dilakukan dengan proses rekrutmen terbuka yang baik melalui lelang jabatan. Proses ini memberi kesempatan kepada jajaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mendapatkan pejabat yang berkualitas, yang kompeten di bidangnya.
39. d.Organisasi dan Kelembagaan telah diperkuat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Kementerian Koordinator dengan 3 (tiga) jdih.maritim.go.id 28 Biro, 4 (empat) Deputi Bidang Koordinasi yang membawahi 1 (satu) Sekretariat Deputi dan 4 (empat) Asisten Deputi, 4 (empat) Staf Ahli dan 1 (satu) Inspektorat. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan pada tahun 2019, Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diperkuat menjadi terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Kementerian Koordinator dengan 4 (empat) Biro, 6 (enam) Deputi Bidang Koordinasi yang membawahi 1 (satu) Sekretariat Deputi dan 5 (lima) Asisten Deputi, 4 (empat) Staf Ahli dan 1 (satu) Inspektorat. Organisasi baru ini telah disahkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 1.2.4 Kelemahan
40. a.Budaya Kerja Sebagai Kementerian yang relatif baru, pegawai kementerian kordinator diisi oleh ASN yang berasal dari berbagai Lembaga di pusat maupun pemerintah daerah. Tentu saja para ASN tersebut membawa budaya kerja dari instansi asalnya masing-masing. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri. Sementara itu ASN Kementerian Koordinator hasil rekrutmen pada umumnya memiliki budaya kerja generasi millennial yang lebih luwes dan tidak birokratis tetapi berorientasi hasil. Oleh karena itu, menyadari adanya keragaman budaya kerja di antara ASN, maka perlu dibuat budaya kerja yang baru, budaya kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dengan mengambil nilai-nilai positif darininstansi asal ASN Kementerian Koordinator.
41. b.Kebergantungan pada tenaga kerja kontrak Pada awal terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian ini belum memiliki ASN dalam jumlah yang cukup. Untuk memenuhi kekurangan pegawai dilakukan rekrutmen tenaga kerja berdasarkan kontrak yang notabene non ASN. Tenaga kerja kontraktual tersebut saat ini jumlahnya mencapai 302 orang dan mengisi posisi administrasi, tenaga pengamanan, pengemudi, pramubhakti, dan tenaga kebersihan. Sementara itu peraturan pemerintah yang ada membatasi penggunaan tenaga kerja kontraktual. Hal tersebut di atas perlu diantisipasi dengan melakukan rekrutmen pegawai yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, khususnya untuk tenaga adminsitrasi. Rekrutmen pegawai selama ini lebih berorientasi untuk merekrut tenaga teknis dengan kualifikasi Pendidikan sarjana S1 ke atas. Kulaifikasi demikian melebihi kualifikasi untuk tenaga administrasi. jdih.maritim.go.id 29 BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2.1 Visi Visi adalah keadaan masa depan yang diinginkan oleh oleh suatu lembaga. Ini adalah kondisi ideal, yang mungkin sulit dicapai, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan misi yang tepat. Menteri/Pimpinan Lembaga harus memiliki Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini tersebut sesuai arahan Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna RPJMN pada tanggal 14 November 2019 dan Presiden menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sehingga sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” Visi Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut. Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia jdih.maritim.go.id 30 2.2 Misi Visi tanpa misi hanyalah sebuah cita-cita masa depan. Misi diperlukan untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan. Misi menggambarkan segala usaha dan/atau Tindakan yang seharusnya diambil untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan visi tersebut di atas, maka dalam mewujudkan 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 dari 9 Misi Presiden Republik Indonesia yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:
  1. 1.Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
  2. 2.Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
  3. 3.Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
  4. 4.Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  5. 5.Misi ke-5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; Kelima (5) Misi tersebut akan dilaksanakan sejalan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diharapkan dapat melaksanakan agenda- agenda pembangunan nasional yang terkait dengan isu-isu di bidang kemaritiman dan investasi dalam membangun Negara Kepulauan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat berbasiskan kepentingan nasional. 2.3 Tujuan Visi pembangunan kemaritiman tersebut di atas menggambarkan kondisi ideal, sangat luas, yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada masa yang akan datang. Visi ini perlu dipertegas dan diperkuat dengan tujuan pembangunan kemaritiman Indonesia. Dengan mempertimbangkan aspek sejarah, regulasi yang ada, potensi dan permasalahan kemaritiman yang ada serta arah pembangunan nasional, tujuan pembangunan Kemaritiman dan Investasi adalah:
  6. 1.Meneguhkan jatidiri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat;
  7. 2.Mewujudkan ekonomi maritim Indonesia yang kuat dan inklusif, sebagai penggerak utama perekenomian nasional;
  8. 3.Memperkuat jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju berkepribadian luhur;
  9. 4.Meningkatkan tatakelola Kemenko Marves yang efektif dan efisien dalam mengakselerasi pembangunan bidang kemaritiman dan investasi. jdih.maritim.go.id 31 Tujuan ini menggambarkan secara kualitatif dan luas serta berjangka panjang mengenai kondisi kemaritiman Indonesia di masa mendatang. Pernyataan ini juga mempertegas visi pembangunan kemaritiman yang telah dirumuskan pada sub bab sebelumnya. Tujuan pembangunan kemaritiman sebagaimana tersebut di atas, dapat dicapai apabila terjadi kondisi sebagai berikut:
  10. 1.Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang mandiri, yaitu negara maritim yang disegani dan memiliki pengaruh kuat di forum internasional, yang berdaulat penuh atas wilayah lautnya dan mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam memanfaatkan potensi dan mengatasi berbagai masalah kemaritiman demi mencapai tujuan bernegara, tanpa harus menutup diri terhadap kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Kedaulatan di bidang maritim ditandai dengan tingginya peran aktif Indonesia di bidang kemaritiman, minimnya pelanggaran kedaulatan di laut, dan rendahnya angka korban selamat dari bencana/kecelakaan di laut.
  11. 2.Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang kuat, yang ditandai dengan berkembangnya ekonomi berbasis kemaritiman yang didukung oleh infrastruktur dan konektivitas maritim yang maju dan seimbang antar kawasan, sistem logistik maritim yang efisien, produksi sumber daya alam kelautan yang bernilai tambah tinggi, dan berkembangnya industri serta jasa maritim berbasis teknologi maju. Kondisi itu diharapkan akan mendorong peningkatan kontribusi PDB kemaritiman dalam struktur perekonomian nasional.
  12. 3.Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang maju, yang memiliki keunggulan di bidang IPTEK, literasi maritim, sumber daya manusia yang inovatif dan berkarakter bangsa bahari serta menjunjung tinggi budaya nusantara sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, daya saing bangsa juga ditandai oleh kemampuan menyediakan sumberdaya atau modal pembangunan dalam bentuk pendanaan, kelembagaan dan sistim tatakelola laut yang baik (good ocean governance). jdih.maritim.go.id 32 2.4 Sasaran Strategis Selanjutnya, untuk lebih mengonkritkan tujuan pembangunan kemaritiman tersebut di atas, maka sasaran pembangunan kemaritiman Indonesia dalam jangka menengah tahun 2020-2024 diarahkan untuk:
  13. 1.Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dalam mengamankan dan mengelola potensi laut serta berperan aktif di forum internasional;
  14. 2.Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis;
  15. 3.Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia;
  16. 4.Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam;
  17. 5.Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara. Sasaran Strategis untuk pencapaian visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menggunakan pendekatan Balance Score Card (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Peta strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi membagi sasaran kementerian ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective), perspektif pengguna (customer perspective), perspektif proses bisnis internal (internal bussines process perspective) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective). Peta strategi ini memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan melalui 5 (empat) sasaran strategis utama yakni: 1) Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dalam mengamankan dan mengelola potensi laut serta berperan aktif di forum internasional, 2) Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis; 3) Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia; 4) Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam; dan 5) menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara. jdih.maritim.go.id 33 Gambar 2.1 Peta Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Sasaran strategis pembangunan Kemaritiman dan Investasi merupakan kondisi yang diinginkan dan akan dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kemenko Marves tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut Stakeholder perspective Terdapat 3 Sasaran Strategis yang akan dicapai yaitu:
  18. 1.Sasaran Strategis kesatu (SS1.1) adalah “Teguhnya jatidiri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat” dengan Indikator Kinerja yaitu:  Indeks Kepemimpinan Maritim Indonesia (Maritime Leadership Index). Indeks ini menggambarkan kepemimpinan nasional yang mampu mengelola sumber daya maritim dan kelautan untuk kemakmuran bangsa dan negara. perlunya penguatan kepemimpinan dan tata kelola dalam merespons perkembangan dinamika global melalui penguatan Diplomasi maritim yang dapat diwujudkan dengan cara 1) Kepemimpinan Indonesia dalam Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States Forum), 2) Partisipasi Aktif dalam Forum Maritim regional dan global; 3) Penempatan wakil Indonesia di IGO (International Governmental Organisation) Kemaritiman; 4) Percepatan Perundingan Batas Maritim, 5) Hosting event regional dan internasional bidang kelautan dan 6) Peningkatan inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional. jdih.maritim.go.id 34
  19. 2.Sasaran Strategis kedua (SS1.2) adalah “Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan kuat sebagai penggerak utama perekenomian nasional” dengan Indikator Kinerja yaitu:  PDB Maritim Indikator ini didapatkan dari perhitungan yang dihasilkan dengan melakukan penghitungan nilai (produk domestik bruto-PDB) dari sektor-sektor ekonomi yang masuk dalam ekonomi kemaritiman. PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sementara ekonomi kemaritiman dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang secara langsung dan/atau tidak langsung terjadi di kawasan perairan (yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedamanan zona ekonomi ekslusif Indonesia, serta perairan lainnya termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), dan kegiatan di luar kawasan perairan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berasal dari perairan, serta kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan di periaran. Sehingga PDB Maritim adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercakup dalam ekonomi maritim. Terdapat 11 sektor yang masuk dalam ekonomi maritim, yaitu: perikanan; energi dan sumber daya mineral; sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; sumber daya non konvensional; industri bioteknologi; industri kemaritiman; jasa kemaritiman; pariwisata; perhubungan; bangunan laut; serta pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut. Dalam buku Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ekonomi kemaritiman terdapat 312 aktivitas ekonomi. Kemudian berdasarkan buku tersebut, Kemenko Marves bersama dengan LIPI menyusun Studi Pengukuran Ekonomi Kemaritiman Indonesia. Penghitungan kontribusi PDB Maritim diperoleh dengan menghitung dari tahun 2010 sebagai tahun dasar. Pada tahun 2010 nilai PDB maritim adalah Rp 782 triliun atau 11,40% dari PDB nasional.
  20. 3.Sasaran Strategis ketiga (SS1.3) adalah “Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju dan berkepribadian luhur” dengan Indikator Kinerja yaitu:  Indeks Daya Saing Global (IDSG) Daya saing suatu negara merupakan sebuah bahan kajian yang menarik, baik dari aspek ekonomi, politik, sosial maupun teknologi. Daya saing sebuah negara dianggap sebagai salah satu sumber dari ketahanan suatu negara dalam menghadapi tantangan dalam membangun peradaban bangsa. Sebab peradaban hanya dapat dibangun melalui kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang unggul. Dengan daya saing tinggi, negara dapat menjaga pertumbuhan ekonominya dan mulai membangun kehidupan negara yang teratur dan saat itu jdih.maritim.go.id 35 pembangunan peradaban dimulai. Pembangunan peradaban tidak dapat dilakukan tanpa adanya kekuatan eknomi. Dan kekuatan ekonomi tidak dapat ditegakkan tanpa adanya daya saing. Dengan demikian, daya saing menjadi sangat penting selain untuk keberlanjutan perekonomian dan peradaban suatu bangsa. Sebuah lembaga non profit internasional yaitu Forum Ekonomi Dunia atau lebih dikenal dengan nama World Economic Forum (WEF) secara berkala melakukan penilaian daya saing secara global melalui laporan tahunan daya-saing global, yaitu The Global Competitiveness Report. World Economic Forum/WEF menerbitkan Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index, CGI) dari ratusan negara dan merangkingnya. Peringkat ini sering dijadikan oleh suatu Negara termasuk untuk melihat posisinya dan melakukan perbaikan- perbaikan di dalam menghadapi persaingan dunia yang makin mengglobal. Terdapat banyak determinan pendorong produktivitas, yang oleh WEF dikelompokkan kedalam 12 pilar daya saing, yaitu: (1) institusi, (2) infrastruktur, (3) makroekonomi, (4) kesehatan dan pendidikan dasar, (5) pendidikan tinggi, (6) efisiensi pasar barang, (7) efisiensi pasar kerja, (8) pasar keuangan, (9) kesiapan teknologi, (10) besaran pasar, (11) kecanggihan bisnis, dan (12) inovasi. Selanjutnya ke 12 pilar tersebut dikelompokkan kedalam 3 kelompok pilar, yaitu kelompok persyaratan dasar, kelompok penopang efisiensi, dan kelompok inovasi dan kecanggihan bisnis. Gambar 1 menunjukkan lebih jelas mengenai pilar daya saing dan kelompok pilar. Indeks daya saing Indonesia ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai posisi, performa dan kapabilitas Indonesia pada pasar ekspor, serta faktor yang berguna untuk mengukur daya saing. Customer perspective Terdapat 5 Sasaran Strategis yang akan dicapai yaitu:
  21. 1.Sasaran Strategis kesatu (SS2.1) adalah “Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri mengelola lautnya serta aktif di forum internasional” dengan Indikator Kinerja yaitu:  Indeks Kedaulatan Maritim Indeks ini menggambarkan keberhasilan upaya diplomasi melalui penguatan posisi Indonesia dalam perjanjian internasional dan partisipasi aktif di forum-forum internasional (soft effort) dan upaya penegakan keamanan dan keselamatan maritim serta penegakan kedaulatan secara efektif (effective occupation) sebagai upaya keras (hard efforts) Peningkatan peran aktif Indonesia sebagai negara maritim di forum internasional melalui Persentase Inisiasi Gagasan Indonesia yang diterima di Level Internasional serta Presentase Penyelesaian Penanganan Pelanggaran terkait Kedaulatan maritim. jdih.maritim.go.id 36
  22. 2.Sasaran Strategis kedua (SS2.2) adalah “Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis” dengan Indikator Kinerja yaitu:  Indeks Kinerja Logistik Kinerja logistik dapat mempengaruhi daya saing perdagangan suatu negara. Ukuran kinerja logistik dapat dilihat berdasarkan biaya dan waktu pengiriman barang. biaya transportasi dan logistik sangat mempengaruhi perdagangan dan pergerakan barang antar daerah. Kinerja logistik yang buruk dapat mempengaruhi daya saing barang atau produk dan mempengaruhi biaya logistik dan waktu distribusi dari produk itu LPI Bank Dunia mengukur berbagai indikator kinerja logistik di 155 negara. Nilai LPI ditentukan oleh hasil survei terhadap tenaga profesional di bidang logistik yang bekerja di perusahaan ekspedisi angkutan barang multinasional dan perusahaan jasa pengiriman ekspres yang besar. LPI dihitung berdasarkan enam indikator: (1) Efisiensi proses kepabeanan/clearance, sehubungan dengan kecepatan, kesederhanaan dan prediktibilitas formalitas oleh instansi pengawas perbatasan; (2) Kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi; (3) Kemudahan mengatur pengiriman dengan harga kompetitif, yang menunjukkan ketersediaan koneksi transportasi internasional yang terjangkau di suatu negara;
(4)Kompetensi dan kualitas pelayanan logistik (misalnya operator transportasi, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan/customs brokers); (5) Kemampuan untuk jejak lacak kiriman ketika mengirim ke suatu negara tertentu; dan (6) Ketepatan waktu yang menunjukkan frekuensi kiriman untuk diterima oleh penerima kiriman dalam waktu yang dijadwalkan atau diharapkan sehingga mengukur keterandalan dan prediktibilitas rantai penawaran Untuk Indonesia sebagai negara kepulauan, ketersediaan data kinerja logistik khususnya yang terkait dengan distribusi antar pulau menjadi sangat penting karena dapat mengetahui permasalahan logistik (bottleneck logistics) dalam pengiriman barang antar pulau dan membandingkan indikator daya saing perdagangan antar pulau, khususnya biaya dan waktu antar rute-rute tertentu. Indonesia (LPI) Logistic performance Index (LPI) adalah tolok ukur kinerja logistik yang sederhana, yang dapat mencerminkan dalam perspektif global, apakah sebuah negara terkoneksi (mendukung kelancaran dan kecepatan distribusi barang logistik) secara global. jdih.maritim.go.id 37  Indeks Disparitas Ekonomi Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai sebaran kontribusi ekonomi pada pulau Jawa dan pulau-pulau luar Jawa yang direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebaran PDRB ini dinilai dapat menggambarkan tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah yang diukur melalui nilai tambah ekonomi yang dihasilkan. Baseline yang dipakai untuk IKU ini adalah data Data PDRB tahun 2017 yang dimana dapat dihitung perbandingan PDRB antara Pulau Jawa dan Luar Jawa yang menghasilkan angka disparitas ekonomi sebesar -0.17.

3.Sasaran Strategis ketiga (SS2.3) adalah “Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia” dengan Indikator Kinerja yaitu:  Indeks Kesehatan Laut (Ocean Health Indeks) Ocean Health Index (OHI) atau Indeks kesehatan Laut adalah nilai yang digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan lingkungan laut. Nilai OHI menunjukan seberapa sehat laut, dan bagaimana pengelolaannya untuk keberlanjutan laut di masa depan. Dalam penilaian OHI dibutuhkan pendekatan penilaian untuk mengevaluasi kondisi laut saat ini secara komprehensif (menyeluruh) mulai dari sisi/perpsektif sosial, ekonomi dan lingkungan alam. Laut yang sehat berdasarkan OHI adalah laut yang dapat bermanfaat bagi manusia secara terus menerus (berlanjut) sampai masa mendatang. Nilai atau skor OHI adalah dari 0–100. Penilaian ini dikembangkan oleh ilmuwan (Halpern et al, 2012, Nature) dan secara global telah dimulai penilaiannya sejak tahun 2012 (Halpern et al., 2015, PLOS One; Halpern et al. in review). Rincian komponen dalam penilaian OHI adalah: penyediaan pangan, peluang pada perikanan tradisional, produk alam, penyediaan karbon, perlindungan pantai, Mata pencaharian dan ekonomi masyarakat pesisir, pariwisata, rasa memiliki pada tempat/lokasi, air bersih, keanekaragaman hayati. Dari keseluruhan penilaian pada indikator-indikator tersebut, pada tahun 2019 nilai OHI Indonesia adalah 65 atau berada pada urutan 137 dari 221 wilayah penghitungan di seluruh dunia. Nilai ini menurun dibandingkan pada tahun 2018

(67)dan berada pada peringkat 113 dari 221 negara (wilayah). jdih.maritim.go.id 38  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), parameter yang diukur 7 yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform, Indeks Kualitas Udara (IKU), parameter yang diukur yaitu: SO2 dan NO2; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan laporan hasil pengukuran IKLH ini setiap tahunnya. Indeks kualitas lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal Membantu perumusan kebijakan, Membantu dalam mendisain program lingkungan dan Mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan. Dalam perkembangannya (Tahun 2009-2018) penghitungan IKLH telah mengalami penyempurnaan sebanyak 4 kali. Tahun 2018 terdapat 2 indikator yang disempurnakan yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada komponen IKA, jumlah parameter yang digunakan bertambah menjadi 10 parameter, yaitu DO, Fecal Coliform, COD, pH, BOD, NH3- N, TP, TSS, NO3-N, dan TDS dengan perhitungan berdasarkan metode National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF-WQI).

4.Sasaran Strategis keempat (SS2.4) adalah “Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam” dengan Indikator Kinerja yaitu:  PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa Indikator ini diwujudkan dalam persentase jumlah produksi yang dihasilkan di bidang sumber daya alam dan jasa maritime yang meliputi, antara lain: produksi perikanan, hutan mangrove, produk kehutanan, terumbu karang, produksi mineral dan batu bara, produksi jasa yang dihasilkan dari pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator ini menggabungkan kontribusi (share) dari PDB sektor yaitu perikanan, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan kontribusi ekonomi dari keempat sektor terhadap PDB nasional dinilai dapat menggambarkan peningkatan produksi dan nilai tambah dibidang kemaritiman dan investasi dari waktu ke waktu. jdih.maritim.go.id 39  Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, gabungan barang dan jasa. TKDN Barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Harga barang jadi merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. TKDN Jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan. Harga jasa keseluruhan dikeluarkan untuk menghasilkan jasa yang hitung sampai di lokasi pengerjaan. TKDN gabungan barang dan jasa merupakan perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga komponen dalam negeri jasa terhadap keseluruhan harga barang dan jasa. Kemenko Marves diharapkan mendorong pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap proyek strategis yang didanai oleh negara dan pada produksi manufaktur di Indonesia yang terkait Bidang Kemaritiman. Upaya ini dilakukan guna memacu produktivitas dan daya saing industri nasional di tengah kondisi perdagangan dunia yang cenderung tertutup.
5.Sasaran Strategis kelima (SS2.5) adalah “Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara” dengan Indikator Kinerja yaitu:  Indeks Kapabilitas Inovasi Nilai Indeks Kapabilitas Inovasi adalah merupakan hasil survei dengan menggunakan 81 indikator untuk mengukur kemampuan inovasi dan hasil dihasilkan suatu negara. Target IKU ini pada tahun 2019 adalah 30. Indeks inovasi pertama kali diperkenalkan dan dihitung pada tahun 2014 di New Delhi India. Indeks inovasi telah diukur di 143 negara di seluruh dunia. Indeks Inovasi menjadi benchmarking terkemuka untuk eksekutif bisnis, pembuat kebijakan dan pemerhati yang ingin mengetahui tingkat inovasi sebuah negara. Indeks inovasi diukur oleh lembaga seperti World Intellectual Property Organization; Cornell University; dan INSEAD. jdih.maritim.go.id 40 Internal bussines process perspective Terdapat 2 Sasaran Strategis yang akan dicapai yaitu:
1.Sasaran Strategis kesatu (SS3.1) adalah “Tersedianya kebijakan/rekomendasi kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisien” dengan Indikator Kinerja yaitu:  Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian permasalahan kebijakan bidang kedaulatan maritim dan Energi, Sumber Daya Maritim, Infrastruktur dan Transportasi, Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Investasi dan Pertambangan yang dihasilkan dan ditetapkan kedalam Rumusan atau Rekomendasi Kebijakan.
2.Sasaran Strategis kedua (SS3.2) adalah “Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisen” dengan Indikator Kinerja yaitu:  Persentase (%) Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti Indikator ini menggambarkan persentase tindaklanjut rumusan kebijakan terhadap permasalahan kebijakan bidang kedaulatan maritim dan Energi, Sumber Daya Maritim, Infrastruktur dan Transportasi, Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Investasi dan Pertambangan yang dihasilkan dan ditetapkan kedalam Rumusan tindaklanjut Kebijakan. Learning and growth perspective Terdapat 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai yaitu:
1.Sasaran Strategis kesatu (SS4.1) adalah “Terwujudnya ASN Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang Profesional” dengan Indikator Kinerja yaitu:  Indeks Profesionalitas ASN Indikator ini menggambarkan tingkat kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi persyaratan kompetensi manajerial, sosio-kultural dan teknis meningkatkan profesionalitasnya. Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Dimensi kualifikasi menggambarkan kualifikasi jenjang pendidikan PNS dari yang terendah hingga tertinggi. Dimensi kompetensi akan menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tusi jabatan, Dimensi kinerja menggambarkan penilaian kinerja dari level individu hingga unit kerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat. Dimensi disiplin menggambarkan hukuman yang pernah diterima oleh PNS. jdih.maritim.go.id 41
2.Sasaran Strategis kedua (SS4.2) adalah “Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang Baik” dengan Indikator Kinerja yaitu:  Indeks Reformasi Birokrasi Nilai kemajuan reformasi birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah nilai penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nilai yang digunakan dalam mengukur capaian Indikator ini adalah nilai hasil evaluasi Kementerian PANRB atas pelaksanaan RB pada tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, Indikator ini mencakup 8 (delapan) area perubahan yang akan dinilai KemenPAN-RB antara lain: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (8) Penguatan Pengawasan.
3.Sasaran Strategis ketiga (SS4.3) adalah “Terbangunnya SPBE di Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang baik” dengan Indikator Kinerja yaitu:  Indeks SPBE Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018. Permen ini mengatur tentang pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (untuk kemudian disingkat SPBE). Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sementara tujuan SPBE itu sendiri adalah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Evaluasi SPBE didasarkan pada Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pemberdayaaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kemątangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat jdih.maritim.go.id 42 Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.
4.Sasaran Strategis keempat (SS4.4) adalah “Terwujudnya Pengelolaan anggaran yang akuntabel” dengan Indikator Kinerja yaitu:  Tingkat Opini BPK Tingkat opini BPK adalah pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa (audit) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini BPK yang menjadi sasaran target pada TA. 2020 adalah opini BPK hasil pelaksanaan penggunaan anggaran pada TA. 2019. Terdapat tiga jenis pemeriksaan keuangan yang dilaksanan oleh BPK yaitu.
1.Pemeriksaan keuangan Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2.Pemeriksaan kinerja Pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif.
3.Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi. Kemudian juga pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lainnya Terdapat empat (4) opini yang bisa diberikan BPK kepada entitas yaitu 1) WTP/unqualified opinion, 2) WDP/qualified opinion, 3) Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer opinion, dan 4) Tidak Wajar (TW) atau adverse opinion. Kemenko Marves dalam pengelolaan (perencanaan, pengajuan pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan) pada tahun kedua setelah pelaporan penggunaan anggaran satker tersendiri, telah berhasil mencatatkan laporan keuangan yang wajar dalam pemeriksaan BPK (TA. 2016) dengan predikat WTP. Predikat WTP ini telah berhasil dipertahankan untuk 4 tahun anggaran berturut-turut (2016, 2017, 2018, 2019). jdih.maritim.go.id 43 Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024 Perspective Sasaran Strategis Indikator Kinerja Baseline 2019 Target 2024 Unit Pelaksana STAKEHOLDER PERSPECTIVE SS1.1 Teguhnya jatidiri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat Maritime Leadership Index/ Indeks Kepemimpinan Maritim Nilai >=3 >=3 Seluruh Deputi SS1.2 Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan kuat sebagai penggerak utama perekenomian nasional PDB Maritim % 6,04 7,80 Seluruh Deputi SS1.3 Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju dan berkepribadian luhur Indeks Daya Saing Global (IDSG) Nilai 64,6 66,0 Seluruh Deputi CUSTOMER PERSPECTIVE SS2.1 Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri mengelola lautnya serta aktif di forum internasional Indeks Kedaulatan Maritim Nilai 3 4 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi SS2.2 Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis Indeks Kinerja Logistik Nilai 3,1 3,5 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Indeks Disparitas Ekonomi Nilai -0.17 ~0
1.Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
2.Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan SS2.3 Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia Indeks Kesehatan Laut Nilai 65 67 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 66,5 68.53 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan SS2.4 Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa Nilai 15.37 17.73 Seluruh Deputi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Nilai 43,3 50 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi SS2.5 Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara Indeks Kapabilitas Inovasi Nilai 37,7 41,5
1.Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
2.Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jdih.maritim.go.id 44 INTERNALPROCESS PERSPECTIVE SS3.1 Tersedianya kebijakan/rekomendasi kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisien % Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan % 100 100 Seluruh Deputi SS3.2 Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisien % Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti % 100 100 Seluruh Deputi LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE SS4.1 Terwujudnya ASN Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Profesional Indeks Profesionalitas ASN % Belum diukur 81 Sekretariat Kemenko SS4.2 Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Kemenko Marves yang Baik Indeks RB Nilai 69,13 95 Sekretariat Kemenko SS4.3 Terbangunnya SPBE di Kemenko Kemaritiman yang baik Indeks SPBE Nilai 2,07 4,0 Sekretariat Kemenko SS4.4 Terwujudnya Pengelolaan anggaran yang akuntabel Tingkat Opini BPK Predikat WTP WTP Sekretariat Kemenko jdih.maritim.go.id 45 BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Formulasi strategi pembangunan kemaritiman telah merumuskan visi, tujuan dan sasran serta misi, strategi dan agenda pembangunan. Selain mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, perumusan strategi juga harus memperhatikan direktif atau arahan yang berupa regulasi pemerintah dan kebijakan presiden. Direktif ini akan dibahas dalam sub bab Arah Kebijakan Nasional. BAB ini selain selain membahas arah kebijakan nasional, juga akan membahas arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Faktor regulasi yang mengarahkan dan menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan strategi pembangunan kemaritiman di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain meliputi: 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025; 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut); 5) Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia 6) Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah “…. Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pembangunan Kemaritiman harus bisa memberi kontribusi pada tujuan negara tersebut.

Pasal 25A

UUD 1945 menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak- haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Hal ini memberikan arahan bahwa pembangunan jdih.maritim.go.id 46 Kemaritiman harus memperhatikan realitas bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan (archipelagic state) yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara continental (continental state). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga memberikan arahan yuridis dalam pelaksanaan pembangunan Kemaritiman. Pasal 3 Undang-Undang ini menyatakan Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk: a) menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri nusantara dan maritim; b) mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; c) mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruangjuang bangsa lndonesia; d) memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; e) memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat; f) mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang 46ersatu46onal, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu; g) memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai Negara Kepulauan; dan h) mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara. Sementara itu, Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang ini menyatakan Penyelenggaraan Kelautan lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) wilayah Laut; b) Pembangunan Kelautan; c) Pengelolaan Kelautan; d) pengembangan Kelautan; e) pengelolaan ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut; f) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; dan g) tata kelola dan kelembagaan. jdih.maritim.go.id 47 Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Visi ini mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang disyahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tersebut, memiliki 8 (delapan) misi pembangunan, sebagai berikut: 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan 47ersatu 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional; Pembangunan Kemaritiman dan Investasi terkait dengan misi ke 1, 2, 5, 6, 7, dan 8. Misi ke-7 Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, diarahkan untuk:

a.menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan;
b.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;
c.mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan
d.membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. UNCLOS 82 yang telah duratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 memiliki sejumlah konsepsi yang dapat dijadikanrujukan dalam pelaksanaan pembangunan Kemaritiman di Indonesia, antara lain:
a.Konsep Negara Kepulauan;
b.Konsep Batas Maritim jdih.maritim.go.id 48
c.Kedaulatan dan Hak berdaulat
d.Pengelolaan dan konservasi sumberdaya laut
e.Keselamatan maritim
f.Perlindungan dan Pelestarian lingkungan laut
g.Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi Untuk mengarahkan pembangunan kemaritiman dan Investasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam Konsep Kebijakan Kelautan Indonesia tersebut pembangunan kelautan memiliki 7 (tujuh) pilar, sebagai berikut: 1) Pengelolaan sumberdaya kelautan dan pembangunan sumberdaya manusia; 2) Pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut; 3) Tataakelola dan kelembagaan kelautan; 4) Ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan; 5) Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut; 6) Budaya Bahari; dan 7) Diplomasi Maritim. Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. jdih.maritim.go.id 49 Arah kebijakan dan strategi nasional untuk mewujudkan Visi, Misi Presiden serta agenda pembangunan nasional telah dituangkan kedalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendukung 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2020. Ketujuh (7) agenda tersebut dapat dijabarkan seperti gambar dibawah ini: Gambar 3.1. Tujuh (7) Agenda Pembangunan Nasional yang terkait erat dengan Koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Di dalam Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, terdapat Janji prioritas Presiden yang telah dijabarkan kedalam Program Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang akan dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama periode 2020-2024 sebagai berikut:
1. 1.Agenda Pembangunan Nasional 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan, melalui Program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), 2) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 3) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, 4) Peningkatan Nilai Tambah Lapangan kerja dan investasi di sekor riil dan jdih.maritim.go.id 50 industrialisasi, 5) Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan 6) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Gambar 3.2. Agenda Pembangunan 1
2. 2.Agenda Pembangunan Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, melalui program prioritas yang dikoordinasikan mencakup pembangunan wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau maluku dan Pulau Papua yang terkait pembangunan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Gambar 3.3 Agenda Pembangunan 2 Peningkatan Pengelolaan jdih.maritim.go.id 51
3. 3.Agenda Pembangunan Nasional 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui program prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, 2) Mengentaskan Kemiskinan, 3) Meningkatkan Produktivitas dan daya Saing Gambar 3.4 Agenda Pembangunan 3
4. 4.Agenda Pembangunan Nasional 4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, melalui program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2) Meningkatkan Pemajuan Budaya dan Pelestarian Kebudayaan. Gambar 3.5 Agenda Pembangunan 4 jdih.maritim.go.id 52
5. 5.Agenda Pembangunan Nasional 5 yaitu Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, melalui program prioritas yang dikoordinasikan yaitu: 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar, 2) Infrastruktur Ekonomi, 3) Infrastruktur untuk mendukung perkotaan, dan 4) Energi dan Ketenagalistrikan. Gambar 3.6 Agenda Pembangunan 5
6. 6.Agenda Pembangunan Nasional 6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, melalui Program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan 3) Pembangunan rendah karbon. Gambar 3.7 Agenda Pembangunan 7 jdih.maritim.go.id 53
7. 7.Agenda Pembangunan Nasional 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, melalui Program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, 2) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Gambar Agenda Pembangunan 7 Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dengan baik sebagaimana Visi dan Misi serta Janji Prioritas Presiden Dan Wakil Presiden Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat tugas untuk melaksanakan pengawalan terhadap sejumlah Proyek Prioritas Nasional (Major Project) dalam Program Prioritas RPJMN 2020-2024 yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi seperti pada gambar dibawah ini. jdih.maritim.go.id 54 Gambar 3.8 Proyek Prioritas Nasional (Major Project) yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 Disamping itu terdapat sejumlah isu strategis lintas Kementerian/lembaga yang koordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain: No Issue K/L Terkait Unit Kerja 1 Logistic Performance Index Kemenhub, PUPR Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi 2 Index Kesehatan Laut KLHK, Kemlu Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 3 Mangrove KLHK, PUPR Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan 4 Destinasi Pariwisata Kemenparekraf, Kemenhub, PUPR Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5 TKDN Kemenperin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi 6 KKI Lintas K/L Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Setmenko 7 Pembangunan Industri Perikanan KKP, Kemenperin Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 8 PDB Maritim Bappenas Setmenko 9 Janji Presiden: Program Nasional Prioritas KSP Setmenko 10 Kerjasama Internasional: IMO, FAO, dll. Kemenlu Setmenko 11 Penyusunan PP dan Turunan Peraturan Perundang- undangan KSP Setmenko 12 Tol Laut Kemenhub, PUPR Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi 13 Penanganan Stunting Kemenkes Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 14 Penanganan Sampah dan Lingkungan KLHK Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan 15 Kebijakan Satu Peta Kemenko Perekonomian, BIG Setmenko 16 Penanganan dan Pengawasan Laut/Perairan KKP, BAKAMLA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 17 Pengembangan garam KKP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 18 Carbon Credit KLHK Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan 19 Natuna ESDM, KKP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 20 Pembangunan Marina, Cruise, dan Yacht KEMENPAREKRAF, PUPR, KEMENHUB Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi jdih.maritim.go.id 55 No Issue K/L Terkait Unit Kerja Kreatif 21 Biofuel: B20, B30, B50, B100 ESDM, KLHK Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 22 Mitigasi Bencana PUPR, ESDM, KLHK, BNPB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan 23 Investasi BKPM dan KL Terkait Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 24 Pertambangan Kementerian ESDM dan KL terkait Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 25 Energi Kementerian ESDM Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kemaritiman dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat mandat dari Presiden Jokowi setelah pengumuman Kabinet Indonesia Maju masa bakti 2020-2024 yaitu melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Menangani hambatan-hambatan investasi dan merealisasikan komitmen – komitmen investasi besar. Selain itu pula Pasal 2 huruf d, Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan kewenangan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menyelenggarakan fungsi pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Oleh karena itu, Arah kebijakan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi dirumuskan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi suatu organisasi akan memberikan gambaran ke arah mana akan pelaksanaan program dan kegiatan akan dilakukan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Selain itu pula, dengan memperhatikan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2015-2019 yang lalu, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga akan melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional terkait lainnya yang ditetapkan dalam periode pelaksanaan RPJMN 2020-2024. jdih.maritim.go.id 56 Arah kebijakan pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Visi dan misi pembangunan kemaritiman dan investasi dapat dicapai dengan pelaksanaan agenda pembangunan yang terencana dan sistematis. Terdapat 5 (lima) agenda pembangunan kemaritiman dan Investasi yang akan dilaksanakan sebagaimana diuarikan diatas, selama periode jangka menengah melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 yaitu:
8. 1.Pembangunan Kedaulatan Maritim Pembangunan Kedaulatan Maritim dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berperan aktif di forum internasional yang akan diukur dengan indeks kedaulatan. Indeks ini menggambarkan keberhasilan upaya diplomasi melalui penguatan posisi Indonesia dalam perjanjian internasioan dan partisipasi aktif di forum-forum internasional (soft effort) dan upaya penegakan keamanan dan keselamatan maritim serta penegakan kedaulatan secara efektif (effective occupation) sebagai upaya keras (hard efforts). Pencapaian agenda pembangunan Kedaulatan maritim dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
a.Peningkatan peran aktif Indonesia sebagai negara maritim di forum internasional, diwujudkan melalui strategi: 1) Mengupayakan terwujudnya hukum dan perjanjian maritim yang mampu memberikan kontribusi dalam rangka menjaga kedaulatan maritim di wilayah Negara Kesatuan 2) Mengupayakan terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia di berbagai zona maritim berdasarkan hukum internasional dan nasional yang berlaku
b.Penyelesaian penanganan pelanggaran terkait kedaulatan dan peningkatan keselamatan maritim, diwujudkan melalui strategi: 1) Mendorong terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia sebagai negara maritime yang berdaulat 2) Mempercepat Tersedianya kenavigasian dan terwujudnya keselamatan maritim jdih.maritim.go.id 57
1. 2.Pembangunan berbasis Negara Kepulauan Sebagai negara kepulauan, pembangunan nasional menghadapi dua isu besar yang menantang, yaitu konektivitas maritime dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan berbasis negara kepulauan diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis. Untuk pemerataan pembangunan dan megurangi disparitas pembangunan antar wilayah, pencapaian agenda pembangunan berbasis Negara Kepulauan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
a.Peningkatan kualitas dan pemerataan Infrasruktur, diwujudkan melalui strategi: meningkatnya kualitas dan pelayanan infrastruktur dasar
b.Peningkatan sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata, diapat diwujudkan melalui strategi: 1) Meningkatkan nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan dan manfaat ekonomi nasional 2) Meningkatkan nilai investasi strategis yang mendukung pertumbuhan dan manfaat ekonomi nasional
c.Terbangunnya Terbangunnya Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional sesuai target, dapat diwujudkan melalui strategi: Mengimplementasikan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada 10 Destinasi Prioritas Selanjutnya dalam rangka meningkatkan konektivitas dan kinerja logistik yang akan menjamin kelancaran arus barang kebijakannya adalah:
d.Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah, dapat diwujudkan melalui strategi: 1) Menurunkan biaya logistik nasional yang memperlancar arus barang dan berdampak pada pemerataan 2) Menyediakan Infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah jdih.maritim.go.id 58
1. 3.Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan secara Berkelanjutan Sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi berbagai potensi ekonomi, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan ini harus bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya agar generasi yang akan dapat dapat ikut menikmatinya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk menjaga produktivitas dan kualitas lingkungan perairan. Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia, berbagai upaya harus dilaksanakan. Pencapaian agenda pembangunan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan secara Berkelanjutan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: Terkait dengan upaya menjaga dan meningkatkan produktivitas perairan, arah kebijakannya:
a.Peningkatan produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan, diwujudkan melalui strategi: 1) Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan tangkap 2) Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan budidaya Selanjutnya terkait dengan kualitas lingkungan dan perairan arah kebijakannya:
b.Meningkatkan kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritime, dapat diwujudkan melalui strategi: 1) Percepatan penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir 2) Meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan
c.Meningkatkan daya dukung lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan, diwujudkan melalui strategi: 1) Mengurangi resiko penurunan fungsi lingkungan, meningkatkan kualitas ekosistem dan ketersediaan sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat 2) Mengurangi sumber pencemaran dan resiko kerusakan daya dukung lingkungan untuk mendukung kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat 3) Meningkatkan efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan jdih.maritim.go.id 59
1. 4.Penguatan Industri dan Jasa Kemaritiman Industri dan jasa memegang peran penting dalam pengembangan perekonomian, begitu pula dalam pengembangan ekonomi maritim. Data terkini menunjukkan bahwa daya saing industri maritim dan nilai tambah barang dan jasa maritim masih rendah. Oleh karena itu penguatan industry dan jasa kemaritiman akan fokus pada dua hak tersebut, yaitu meningkatkan daya saing industri & jasa dan nilai tambah barang & jasa kemaritiman. Pencapaian agenda pembangunan Penguatan Industri dan jasa Kemaritiman dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
a.Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, diwujudkan melalui strategi: Pemenuhan energi dan terwujudnya ketahanan energi
b.Meningkatnya Kemandirian Industri Penunjang Infrastruktur, Maritim, dan Transportasi, diwujudkan melalui strategi: 1) Meningkatkan produktifitas industri penunjang Infrastruktur 2) Meningkatkan Industri Maritim dan Industri Transportasi
c.Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif, diwujudkan melalui strategi: 1) Meningkatkan ketersediaan permodalan industri pariwisata dan industri kreatif 2) Mewujudkan Perlindungan dan Nilai Keekonomian atas Kekayaan Intelektual bagi para pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
d.Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkokoh ekonomi nasional, diwujudkan melalui strategi: Mewujudkan kemudahan investasi yang mampu menggerakan ekonomi nasional. Sedangkan untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa dibidang kemaritiman arah kebijakannya:
e.Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan, diwujudkan melalui strategi: 1) Menciptakan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dengan memperhatikan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang 2) Optimalisasi pemanfaatan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan secara lestari
f.Meningkatkan manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya Parekraf, dilaksanakan dengan fokus meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif
g.Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sektor pertambangan, diwujudkan melalui strategi: meningkatkan produksi dan nilai tambah pertambangan jdih.maritim.go.id 60
1. 5.Penguatan Inovasi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Sejarah mencatat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut ulung dan telah menguasai teknologi perkapalan. Kekuatan sumberdaya manusia yang mebyuasai teknologi menghasilkan peradaban yang tinggi. Oleh karena itu arah kebijakan yang terkait sumberdaya manusia adalah untuk memperkuat jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara. Pencapaian agenda pembangunan Penguatan Inovasi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
a.Meningkatkan inovasi yang berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumberdaya maritim, diwujudkan melalui strategi: Meningkatkan hilirisasi perikanan, kelautan dan penunjangnya.
b.Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF), diwujudkan melalui strategi: Menyediakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bersertifikat Kompetensi di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF). Pada subbab 2.2 telah dirumuskan Misi yang merupakan aktivitas berkelanjutan yang membuat Visi menjadi kenyataan. Untuk itu pelaksanaan Misi ini harus direncanakan melalui Strategi yang baik, yang diyakini mampu mampu mempercepat pencapaian visi dan mengarahkan tujuan organisasi. Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan sebelumnya, berikut ini rumusan strategi Pembangunan Kemaritiman dan Investasi untuk perode 5 tahun, dalam kurun waktu 2020- 2024, sebagai berikut:
1. 1.Menegakkan kedaulatan Maritim secara luas, melalui jalan diplomasi, penegakan hukum, memperkuat perjanjian maritim, peningkatan keamanan laut, peningkatan keselamatan maritim serta serta penyelenggaraan kegiatan yang secara efektif mencerminkan tegaknya kedaulatan maritim.
2. 2.Mengembangkan Ekonomi berbasis negara kepulauan, yaitu membangun infrastruktur dan konektivitas maritim untuk pemerataan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, serta meningkatkan daya saing industri maritim yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan barang dan jasa serta peningkatan nilai tambah suberdaya.
3. 3.Membangun karakter Bangsa Bahari, yaitu dengan memperkuat inovasi maritim dan budaya bahari nusantara melalui pengembangan sumberdaya manusia dan iptek yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan penguatan karakter bangsa. jdih.maritim.go.id 61 Untuk mengimplementasikan strategi yang telah dibuat dan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang dirumuskan, maka disusunlah Agenda Pengembangan Kemaritiman sebagai berikut:
4. 1.Penegakan Kedaulatan Maritim, agenda ini dilaksanakan melalui pengembangan diplomasi yang efektif, penguatan ketahanan maritim, dan penyelenggaraan effective occupation di wilayah maritim.
5. 2.Pembangunan Berdimensi Negara Kepulauan, agenda ini dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur dan investasi yang berorientasi pemerataan wilayah negara kepualuan guna mengurangi kesenjangan dan disparitas antar kawasan serta meningkatkan konektivitas antar wilayah;
6. 3.Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan, agenda ini dijalankan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Sustainable Development Goals);
7. 4.Pengembangan Industri Maritim, agenda pengembangan industri maritim harus berorientasi kemandirian dan peningkatan nilai tambah sumberdaya;
8. 5.Pengembangan SDM dan Iptek, agenda memajukan sumberdaya manusia ini harus berorientasi pada penguatan karakter bangsa bahari. Kelima agenda pembangunan tersebut berisikan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan sasaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui koordinasi dan pengendalian yang akan dilaksanakan. Selain itu pula memperhatikan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2015-2019 yang lalu, maka Kemenko Marves juga akan melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional terkait lainnya yang ditetapkan dalam periode pelaksanaan RPJMN 2020-2024. 3.3. Kerangka Regulasi Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan Investasi mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Saat ini terdapat sekurangnya 30 undang-undang dan ratusan peraturan pelaksanaan yang mengatur urusan ini. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah Kementerian yang mengalami perubahan organisasi dalam Kabinet Kerja Indonesia Maju. Urusan Kementerian/Lembaga dalam pemerintahan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diatur dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan, antara lain: jdih.maritim.go.id 62 A. Undang-Undang yang mengatur lingkungan laut dan/atau maritim:
9. 1.Udang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea);
10. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
11. 3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
12. 4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
13. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. 6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
15. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. B. Undang-Undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam:
16. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
17. 2.Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
18. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
19. 4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
20. 5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
21. 6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
22. 7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
23. 8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
24. 9.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
25. 10.UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam jdih.maritim.go.id 63 C. Undang-Undang yang mengatur Jasa Kemaritiman:
26. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
27. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
28. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
29. 4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. D. Undang-Undang yang mengatur Kewilayahan dan Tata Ruang:
30. 1.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang pengesahan Convention on the Continental Shelf 1958, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas 1958, Convention on the High Seas 1958;
31. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka;
32. 3.Undang Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
33. 4.Undang Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia;
34. 5.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
35. 6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
36. 7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003);
37. 8.Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
38. 9.Undang-undang Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic of Indonesia And The Republic of Singapore Relating to the Delimitation of The Territorial Seas of the Two Countries in The Western Part of the Strait of Singapore, 2009);
39. 10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines Concerning The Delimitation of the Exclusne Economic Zone Boundary, 2014). Regulasi ini merupakan perangkat lunak (software) yang akan menopang jdih.maritim.go.id 64 pelaksanaan pembangunan kemaritiman di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang lengkap dan saling menunjang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam bidang regulasi ini antara lain:
40. 1.melakukan reviu terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang kemaritiman dan Investasi;
41. 2.melakukan lack analysis terhadap kebutuhan peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan pembangunan kemaritiman;
42. 3.mengevaluasi adanya potensi tumpang-tindih pengaturan antar Undang-Undang yang telah ada.
43. 4.mengusulkan penyusunan peraturan perundang-undangan baru guna melengkapi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan kemaritiman sesuai kebutuhannya;
44. 5.melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan jika terdapat pengaturan yang tidak sinkron antar peraturan perundang-undangan berdasarkan reviu dan/atau kajian yang dilakukan dan mengusulkan rancangan perundang-undangan perubahannya;
45. 6.memantau tindak lanjut peraturan perundang-undangan, termasuk konvensi dan perjanjian internasional, di bidang kemaritiman. 3.4 Kerangka Kelembagaan Pembangunan Kemaritiman dan Investasi dengan program dan target sebagaimana diuraikan dalam dalam bab sebelumnya memerlukan dukungan kelembagaan yang memadai yang meliputi lembaga koordinasi, regulator, eksekutor, dan pengendalian antara lain:
a.Lembaga Koordinasi/Coordinating Agency Keberadaan lembaga koordinasi, yaitu lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam pembuatan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman sangat diperlukan dalam upaya membangun sinergi antar lembaga yang ada. Pada saat ini lembaga yang menjalankan fungsi itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dalam hal perencanaan pembangunan kemaritiman, koordinasi juga dilaksanakan oleh Bappenas. jdih.maritim.go.id 65
b.Lembaga Regulator/Regulating Agency Keberadaan lembaga regulator, yaitu lembaga pemerintah yang berfungsi membangun tata kelola kemaritiman yang efektif, efisien, dan berdayaguna sangat diperlukan. Fungsi ini diberikan kepada kementerian/lembaga yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, antara lain: 1) Regulator urusan Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Tata Ruang Laut dan Pesisir dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi tata kelola energi dan sumber daya alam, kementerian yang membidangi kelautan dan perikanan, kementerian yang membidangi lingkugan hidup dan kementerian yang membidangi tata ruang dan/atau pengelolaan ruang laut. 2) Regulator urusan Industri dan Jasa Maritim dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi perindustrian, kementerian yang membidangi kepabeanan, kementerian yang membidangi urusan perdagangan, kementerian yang membidangi urusan konektivitas dan logistik maritim, dan kementerian yang membidangi pariwisata. 3) Regulator urusan SDM, IPTEK, dan Budaya Bahari dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, kementerian/lembaga yang membidangi urusan penelitian ilmiah dan pengembangan IPTEK, kementerian yang membidangi urusan kepemudaan, kementerian yang membidangi urusan olah raga, dan kementerian yang membidangi urusan pemajuan kebudayaan. 4) Regulator urusan Pertahanan Keamanan dan Keselamatan di Laut dilaksanakan oleh K/L yang membidangi urusan pertahanan, K/L yang membidangi urusan keamanan, K/L yang membidangi urusan diplomasi, K/L yang membidangi urusan penegakan hukum dan K/L yang membidangi urusan keselamatan navigasi dilaut serta K/L yang membidangi kegiatan SAR di laut. 5) Regulator urusan Infrastruktur Maritim dilaksanakan oleh K/L yang membidangi infrastruktur dasar, K/L yang membidangi infrstruktur konektivitas dan logistik, K/L yang membidang infrstruktur kelautan dan perikanan, dan lain- lain. jdih.maritim.go.id 66
c.Lembaga Pelaksana/Executing Agency Keberadaan lembaga pelaksana, yaitu Kementerian/Lembaga pemerintah dan/atau badan usaha yang melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan/atau menjalankan usaha di bidang kemaritiman merupakan ujung tombak pembangunan kemaritiman. Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas teknis tertentu menjalankan fungsi ini. Selain Kementerian/Lembaga, tugas ini juga dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang diberi mandat oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
d.Lembaga Pengendali/Controlling Agency Keberadaan lembaga pengendalian, yaitu lembaga negara yang melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kemaritiman guna memastikan kebijakan dan program- program pembangunan di bidang kemaritiman berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak yang positif. jdih.maritim.go.id 67 BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 Target Kinerja
a.Indikator Sasaran Strategis Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (outcome/impact) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis Kemenko Marves tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut: Tabel 2. Indikator Sasaran Strategis (ISS) Perspective Sasaran Strategis Indikator Kinerja Baseline 2019 Target Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 STAKEHOLDER PERSPECTIVE SS1.1 Teguhnya jatidiri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat Maritime Leadership Index/ Indeks Kepemimpinan Maritim Nilai >=3 >=3 >=3 >=3 >=3 >=3 Seluruh Deputi SS1.2 Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan kuat sebagai penggerak utama perekenomian nasional PDB Maritim % 6,04 6.31 6.63 6.99 7.41 7,80 Seluruh Deputi SS1.3 Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju dan berkepribadian luhur Indeks Daya Saing Global (IDSG) Nilai 64,6 64.6 65 65.4 65.8 66,0 Seluruh Deputi CUSTOMER PERSPECTIVE SS2.1 Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri mengelola lautnya serta aktif di forum internasional Indeks Kedaulatan Maritim Nilai 3 3 3 3 4 4 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi SS2.2 Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis Indeks Kinerja Logistik Nilai 3,1 3.1 3.2 3.3 3.4 3,5 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Indeks Disparitas Ekonomi Nilai - 0.17 ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 1.Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi 2.Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan SS2.3 Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia Indeks Kesehatan Laut Nilai 65 65 65 66 66 67 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 66,5 66.95 67.33 67.7 68.08 68.53 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan jdih.maritim.go.id 68 SS2.4 Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa Nilai 15. 37 15.86 16.31 16.79 17.19 17.73 Seluruh Deputi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Nilai 43,3 44 45 46 48 50 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi SS2.5 Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara Indeks Kapabilitas Inovasi Nilai 37, 7 38 38.6 39.5 40.5 41,5
1. 1.Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
2. 2.Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SS3.1 Tersedianya kebijakan/rekomendas i kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisien % Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan % 100 100 100 100 100 100 Seluruh Deputi SS3.2 Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman yang efektif dan efien % Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 100 Seluruh Deputi WTP 2,07LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE SS4.1 Terwujudnya ASN Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Profesional Indeks Profesionalitas ASN % belu m diuk ur 71 73 75 78 81 Sekretariat Kemenko SS4.2 Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Kemenko Marves yang Baik Indeks RB Nilai 69,1 3 75 80 85 90 95 Sekretariat Kemenko SS4.3 Terbangunnya SPBE yang baik di Kemenko Kemaritiman Indeks SPBE Nilai 2,07 3 3.3 3.6 3.8 4,0 Sekretariat Kemenko SS4.4 Terwujudnya Pengelolaan anggaran yang akuntabel Tingkat Opini BPK Pred ikat WT P WTP WTP WTP WTP WTP Sekretariat Kemenko
b.Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I. Kementerian Koordinator dan Investasi sesuai Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2019 telah mengalami perubahan organisasi. Sesuai arahan Presiden perlu dilakukan Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan outcome dalam pencapaian sasaran jdih.maritim.go.id 69 pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga, maupun antar Kementerian/Lembaga (Lintas K/L). Rumusan program diharapkan dapat mencerminkan real work (eye cathing) dan selaras dengan Prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Sesuai hasil Trilateral Meeting bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas telah dilakukan kesepakatan bersama terkait penyempurnaan atau restrukturisasi nomenklatur program sebagai akibat dari perubahan Organisasi kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui proses redesign sistem perencanaan dan penganggaran yang sedang dilakukan dengan pendekatan program yang tetap mencerminkan tugas fungsi kementerian/lembaga. Adapun Program yang disepakati terdiri dari 2 Program dengan nomenklatur program sebagai berikut:
1. 1.Program Dukungan Manajemen Program ini bersifat Generik yang berfungsi sebagai dukungan Sekretariatan yang dilaksanakan di Unit Eselon I Sekretariat Kemenko
2. 2.Program Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program ini bersifat teknis yang menggambarkan Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilaksanakan di unit Eselon I lingkup Kedeputian. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3. Indikator Kinerja Program (IKP) No Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Unit Pelaksana Eselon I 2020 2021 2022 2023 2024 1 Program Dukungan Manajemen Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang kemaritiman dan investasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 100 100 100 100 100 Sekretariat Kemenko jdih.maritim.go.id 70 2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan di bidang kedaulatan maritim dan Energi, Sumber Daya Maritim, Infrastruktur dan Transportasi, Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Investasi dan Pertambangan Persentase penyelesaian permasalahan kebijakan bidang kedaulatan maritim dan Energi, Sumber Daya Maritim, Infrastruktur dan Transportasi, Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Investasi dan Pertambangan yang dapat dipecahkan dan dikoordinasikan implementasinya 100 100 100 100 100 Seluruh Deputi Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang dihasilkan dan ditindaklanjuti 61 61 61 61 61 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Sumberdaya Maritimi yang dihasilkan dan ditindaklanjuti 27 27 27 27 27 Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur dan Transportasi yang dihasilkan dan ditindaklanjuti 26 26 26 26 26 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti 22 22 22 22 22 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan jdih.maritim.go.id 71 Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dihasilkan dan ditindaklanjuti 40 40 40 40 40 Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Investasi dan Pertambangani yang dihasilkan dan ditindaklanjuti 15 15 15 15 15 Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
c.Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II. Kegiatan yang ditetapkan sebanyak 42 Kegiatan yang terdiri dari:
1. 1.Program Dukungan Manajemen sebanyak 6 Kegiatan
2. 2.Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan terdiri sebanyak 36 Kegiatan Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Unit Pelaksana Eselon II 2020 2021 2022 2023 2024 Program Dukungan Manajemen 1 Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Layanan Manajemen Keuangan, Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN), Jumlah Layanan Penyelenggar aan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas 6 6 6 6 6 Biro Umum jdih.maritim.go.id 72 Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran Teknis Lainnya 2 Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja Terselenggaranya Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja Jumlah Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja 4 4 4 4 4 Biro Perencanaan 3 Pengelolaan Layanan Hukum, Kerjasama, Organisasi dan Tata Laksana Terselenggaranya Layanan Perancang Peraturan Perundang- undangan, Layanan Advokasi dan Informasi Hukum, Layanan Pengelolaan Kerjasama, Layanan Organisasi dan Tata Laksana Jumlah Layanan Perancang Peraturan Perundang- undangan, Layanan Advokasi dan Informasi Hukum, Layanan Pengelolaan Kerjasama, Layanan Organisasi dan Tata Laksana 4 4 4 4 4 Biro Hukum 4 Penyelenggaraan Layanan Komunikasi Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi, Layanan (BMN), Layanan Protokoler, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Data dan Informasi, Layanan (BMN), Layanan Protokoler, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran 3 3 3 3 3 Biro Komunikasi 5 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Terselenggaranya Layanan Audit Internal Kementerian Kooordinator Bidang Kemaritiman Jumlah Layanan Audit Internal Kementerian Kooordinator Bidang Kemaritiman 1 1 1 1 1 Inspektorat 6 Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional Terselaksananya Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Kemaritiman Jumlah layanan Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Kemaritiman 4 4 4 4 4 Staf Ahli jdih.maritim.go.id 73 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 1 Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim 9 10 10 10 10 Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim 2 Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Maritim Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Maritim 10 11 12 13 14 Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim 3 Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan 9 10 11 12 13 Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan 4 Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Navigasi dan Keselamatan Maritim Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Navigasi dan Keselamatan Maritim 9 10 11 12 13 Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim 5 Koordinasi Energi Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Energi Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Energi 8 9 10 11 12 Asisten Deputi Energi jdih.maritim.go.id 74 6 Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Jumlah Layanan Penyelenggar aan Pelayanan Kesekretariata n Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 2 2 2 2 2 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 7 Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir 6 7 8 9 10 Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir 8 Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap 6 7 8 9 10 Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap 9 Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Perikanan Budidaya Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengembanga n Perikanan Budidaya 6 7 8 9 10 Asisten Deputi Pengembang an Perikanan Budidaya 10 Koordinasi Peningkatan Daya Saing Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Peningkatan Daya Saing Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Peningkatan Daya Saing 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing 11 Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Maritim Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Maritim 6 7 8 9 10 Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim jdih.maritim.go.id 75 12 Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Jumlah Layanan Penyelenggar aan Pelayanan Kesekretariata n Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 2 2 2 2 2 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 13 Koordinasi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air 6 7 8 9 10 Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air 14 Koordinasi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Infrastruktur Pengembanga n Wilayah 6 7 8 9 10 Asisten Deputi Infrastruktur Pengembang an Wilayah 15 Koordinasi Infrastruktur Konektivitas Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Infrastruktur Konektivitas Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Infrastruktur Konektivitas 7 8 9 10 11 Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas 16 Koordinasi Industri Pendukung Infrastruktur Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Industri Pendukung Infrastruktur Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Industri Pendukung Infrastruktur 6 7 8 9 10 Asisten Deputi Pendukung Infrastruktur 17 Koordinasi Industri Maritim dan Transportasi Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Industri Maritim dan Transportasi Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Industri Maritim dan Transportasi 6 7 8 9 10 Asisten Deputi Maritim dan Transportasi jdih.maritim.go.id 76 18 Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Jumlah Layanan Penyelenggar aan Pelayanan Kesekretariata n Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi 2 2 2 2 2 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi 19 Koordinasi Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan 20 Koordinasi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan 21 Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam 22 Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Limbah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah jdih.maritim.go.id 77 23 Koordinasi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan 24 Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Jumlah Layanan Penyelenggar aan Pelayanan Kesekretariata n Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan 2 2 2 2 2 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan 25 Koordinasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengembanga n Pariwisata Berkelanjutan 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Pengembang an Pariwisata Berkelanjutan 26 Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengembanga n Ekonomi Kreatif 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Pengembang an Ekonomi Kreatif 27 Koordinasi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jdih.maritim.go.id 78 28 Koordinasi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 29 Koordinasi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 30 Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Layanan Penyelenggar aan Pelayanan Kesekretariata n Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 2 2 2 2 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 31 Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi 32 Koordinasi Investasi Bidang Jasa Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Investasi Bidang Jasa Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Investasi Bidang Jasa 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa jdih.maritim.go.id 79 33 Koordinasi Investasi Strategis Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Investasi Strategis Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Investasi Strategis 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Investasi Strategis 34 Koordinasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha 35 Koordinasi Pertambangan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pertambangan Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pertambangan 3 4 5 6 7 Asisten Deputi Pertambanga n 36 Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Jumlah Layanan Penyelenggar aan Pelayanan Kesekretariata n Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 2 2 2 2 2 Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambanga n jdih.maritim.go.id 80 4.2 Kerangka Pendanaan Agenda pembangunan kemaritiman dan Investasi dilaksanakaan dengan berbagai skema pendanaan, yaitu:
a.Pendanaan melalui skema APBN dan APBD, diutamakan untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dasar kemaritiman, pengelolaan lingkungan dan pengembangan sumberdaya manusia, penyelenggaraan pertahanan keamanan, peningkatan keselamatan maritim.
b.Pendanaan melalui skema PHLN, diutamakan untuk kegiatan pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan, serta penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan keselamatan maritim, energi, investasi dan pertambangan dan pengembangan sumber daya manusia yang belum teralokasikan melalui skema APBN dan APBD.
c.Pendanaan melalui skema investasi dalam negeri, diutamakan untuk pengembangan sumber daya alam, termasuk pembangunan industri berbasis sumber daya alam.
d.Pendanaan melalui skema investasi luar negeri, diutamakan untuk kegiatan pengembangan industri manufaktur, jasa kemaritiman termasuk konektivitas, pertambangan, pariwisata, dan jasa logistik. Penggunaan APBN harus dulakukan dengan fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran. jdih.maritim.go.id 81 BAB 5 PENUTUP Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024, disusun sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 yang memuat Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Agenda Pembangunan Nasional yang terdiri dari Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas serta Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang akan dilaksanakan maupun dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dengan Misi ke Tujuh yaitu Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional. Rencana Strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini dilaksanakan dalam kerangka Organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pembangunan di bidang kemaritiman tahun 2015-2019 serta hal-hal yang terkait dengan perencanaan pembangunan Kemaritiman dan Investasi untuk 5 tahun kedepan dalam RPJMN 2020-2024, dokumen Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman bagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan bidang kemaritiman dan Investasi melalui penjabaran kedalam Rencana Kerja tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Renstra ini agar menjadi arah dan pedoman perencanaan bersama bagi seluruh unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam membangun kerjasama dan sinergitas dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong” jdih.maritim.go.id 82 Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Tahun 2020-2024 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Oucome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Akokasi (Dalam Juta Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 259,596 298,536 343,316 394,814 454,036 SS 1 Teguhnya jatidiri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat Indeks Kepemimpinan Maritim (Maritime Leadership Index) >=3 >=3 >=3 >=3 >=3 Kemenko SS 2 Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan kuat sebagai penggerak utama perekenomian nasional Kontribusi PDB Maritim 6.31 6.63 6.99 7.41 7.80 Kemenko SS 3 Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju dan berkepribadian luhur Indeks Daya Saing Global (IDSG) 64.6 65.0 65.4 65.8 66.0 Kemenko SS 4 Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri mengelola lautnya serta aktif di forum internasional Indeks Kedaulatan Maritim 3 3 3 4 4 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi SS 5 Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis Indeks Kinerja Logistik 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Indeks Disparitas Ekonomi ~0 ~0 ~0 ~0 ~0 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi SS 6 Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia Indeks Kesehatan Laut 65 65 66 66 67 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Indeks KUalitas Lingkungan Hidup 66.95 67.33 67.70 68.08 68.53 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan jdih.maritim.go.id 83 SS 7 Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa 15.86 16.31 16.79 17.19 17.73 Seluruh Deputi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 44 45 46 48 50 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi SS 8 Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara Indeks Kapabilitas Inovasi 38.0 38.6 39.5 40.5 41.5
1. 1.Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
2. 2.Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SS 9 Tersedianya kebijakan/rekomendasi kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisien % Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan 100 100 100 100 100 Kemenko SS 10 Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisen % Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 Kemenko SS 11 Terwujudnya ASN Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Profesional Indeks Profesionalitas ASNi 71 73 75 78 81 Kemenko SS 12 Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Kemenko Maritim dan Investasi yang Baik Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenko maritime 75 80 85 90 95 Kemenko SS 13 Terbangunnya SPBE yang baik di Kemenko Kemaritiman dan Investasi Indeks SPBE 3.0 3.3 3.6 3.8 4.0 Kemenko SS 14 Terwujudnya Pengelolaan anggaran yang akuntabel Tingkat opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) WTP WTP WTP WTP WTP Kemenko jdih.maritim.go.id 84 Program A: Program Dukungan Manajemen 172,342 198,193 227,922 262,110 301,427 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang Kemaritiman di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Setmenko Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 100 100 100 100 100 172,342 198,193 227,922 262,110 301,427 Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Layanan Manajemen Keuangan, Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN), Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran Biro Umum Jumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 6 6 6 6 6 113,658 130,706 150,312 172,859 198,788 Kegiatan 2 : Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja Terselenggaranya Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Jumlah Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja 4 4 4 4 4 17,245 19,832 22,806 26,227 30,161 Kegiatan 3 : Pengelolaan Layanan Hukum, Kerjasama, Organisasi dan Tata Laksana Terselenggaranya Layanan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Layanan Advokasi dan Informasi Hukum, Layanan Pengelolaan Kerjasama, Layanan Organisasi dan Tata Laksana Biro Hukum Jumlah Layanan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Layanan Advokasi dan Informasi Hukum, Layanan Pengelolaan Kerjasama, Layanan Organisasi dan Tata Laksana 4 4 4 4 4 6,831 7,855 9,034 10,389 11,947 jdih.maritim.go.id 85 Kegiatan 4 : Penyelenggaraan Layanan Komunikasi Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi, Layanan (BMN), Layanan Protokoler, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran Biro Komunikasi Jumlah Layanan Data dan Informasi, Layanan (BMN), Layanan Protokoler, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran 3 3 3 3 3 29,675 34,126 39,245 45,132 51,902 Kegiatan 5 : Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Terselenggaranya Layanan Audit Internal Kementerian Kooordinator Bidang Kemaritiman Inspektorat Jumlah Layanan Audit Internal Kementerian Kooordinator Bidang Kemaritiman 1 1 1 1 1 3,690 4,244 4,880 5,612 6,454 Kegiatan 6 : Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional Terlaksananya Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Kemaritiman Staf Ahli Jumlah layanan Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Kemaritiman 4 4 4 4 4 1,243 1,430 1,644 1,891 2,175 Program B: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan di bidang kedaulatan maritim, sumberdaya alam dan jasa, infrastruktur dan SDM, Iptek dan budaya maritim Persentase penyelesaian permasalahan kebijakan bidang kedaulatan maritim dan Energi, Sumber Daya Maritim, Infrastruktur dan Trnasportasi, Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Investasi dan Pertambangan yang dapat dipecahkan dan dikoordinasikan implementasinya 100 100 100 100 100 87,255 100,343 115,394 132,704 152,609 Seluruh Deputi Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang dihasilkan dan ditindaklanjuti 45 50 55 58 62 25,351 29,154 33,527 38,556 44,339 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi jdih.maritim.go.id 86 Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Sumberdaya Maritimi yang dihasilkan dan ditindaklanjuti 27 32 37 42 47 14,740 16,951 19,494 22,418 25,780 Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur dan Transportasi yang dihasilkan dan ditindaklanjuti 31 36 41 46 51 14,130 16,250 18,687 21,490 24,714 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti 15 20 25 30 35 13,033 14,988 17,237 19,822 22,796 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dihasilkan dan ditindaklanjuti 15 20 25 30 35 10,000 11,500 13,225 15,209 17,490 Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Investasi dan Pertambangani yang dihasilkan dan ditindaklanjuti 15 20 25 30 35 10,000 11,500 13,225 15,209 17,490 Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kegiatan 1 : Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian MaritimJumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim 9 10 10 10 10 2,965 3,410 3,921 19,900 21,900 Kegiatan 2 : Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Maritim Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Maritim 10 11 12 13 14 3,397 3,907 4,493 5,167 5,942 Kegiatan 3 : Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan jdih.maritim.go.id 87 Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan 9 10 11 12 13 6,118 7,035 8,091 9,304 10,700 Kegiatan 4 : Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Navigasi dan Keselamatan Maritim Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan MaritimJumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Navigasi dan Keselamatan Maritim 9 10 11 12 13 8,261 9,500 10,925 12,564 14,448 Kegiatan 5 : Koordinasi Energi Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Energi Asisten Deputi Energi Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Energi 8 9 10 11 12 950 1,093 1,256 1,445 1,662 Kegiatan 6 : Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan EnergiJumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 2 2 2 2 2 3,660 4,209 4,841 5,567 6,402 Kegiatan 7 : Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir 6 7 8 9 10 2,000 2,300 2,645 3,042 3,498 Kegiatan 8 : Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap 6 7 8 9 10 2,000 2,300 2,645 3,042 3,498 jdih.maritim.go.id 88 Kegiatan 9 : Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Perikanan Budidaya Asisten Deputi Pengembangan Perikanan BudidayaJumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengembangan Perikanan Budidaya 6 7 8 9 10 2,200 2,530 2,910 3,346 3,848 Kegiatan 10 : Koordinasi Peningkatan Daya Saing Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Peningkatan Daya Saing Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Peningkatan Daya Saing 3 4 5 6 7 1,800 2,070 2,381 2,738 3,148 Kegiatan 11 : Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Maritim Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Maritim 6 7 8 9 10 1,900 2,185 2,513 2,890 3,323 Kegiatan 12 : Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya MaritimJumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 2 2 2 2 2 4,840 5,566 6,401 7,361 8,465 Kegiatan 13 : Koordinasi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air 6 7 8 9 10 1,617 1,860 2,139 2,460 2,829 jdih.maritim.go.id 89 Kegiatan 14 : Koordinasi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan WilayahJumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Infrastruktur Pengembangan Wilayah 6 7 8 9 10 1,447 1,664 1,914 2,201 2,531 Kegiatan 15 : Koordinasi Infrastruktur Konektivitas Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Infrastruktur Konektivitas Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Infrastruktur Konektivitas 7 8 9 10 11 1,433 1,648 1,895 2,180 2,507 Kegiatan 16 : Koordinasi Industri Pendukung Infrastruktur Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Industri Pendukung Infrastruktur Asisten Deputi Pendukung Infrastruktur Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Industri Pendukung Infrastruktur 6 7 8 9 10 1,402 1,613 1,854 2,133 2,453 Kegiatan 17 : Koordinasi Industri Maritim dan Transportasi Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Industri Maritim dan Transportasi Asisten Deputi Maritim dan Transportasi Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Industri Maritim dan Transportasi 6 7 8 9 10 1,684 1,937 2,227 2,562 2,946 Kegiatan 18 : Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Jumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi 2 2 2 2 2 6,546 7,528 8,657 9,956 11,449 jdih.maritim.go.id 90 Kegiatan 19 : Koordinasi Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata lingkunganJumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan 3 4 5 6 7 1,900 2,185 2,513 2,890 3,323 Kegiatan 20 : Koordinasi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa LingkunganJumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan 3 4 5 6 7 1,700 1,955 2,248 2,585 2,973 Kegiatan 21 : Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam 3 4 5 6 7 2,150 2,473 2,843 3,270 3,760 Kegiatan 22 : Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Limbah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan LimbahJumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah 3 4 5 6 7 1,900 2,185 2,513 2,890 3,323 Kegiatan 23 : Koordinasi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan 3 4 5 6 7 2,000 2,300 2,645 3,042 3,498 jdih.maritim.go.id 91 Kegiatan 24 : Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Jumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan 2 2 2 2 2 3,383 3,891 4,475 5,146 5,918 Kegiatan 25 : Koordinasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata BerkelanjutanJumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan 3 4 5 6 7 2,000 2,300 2,645 3,042 3,498 Kegiatan 26 : Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 3 4 5 6 7 1,250 1,438 1,653 1,901 2,186 Kegiatan 27 : Koordinasi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi KreatifJumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 4 5 6 7 1,250 1,438 1,653 1,901 2,186 Kegiatan 28 : Koordinasi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 4 5 6 7 1,250 1,438 1,653 1,901 2,186 jdih.maritim.go.id 92 Kegiatan 29 : Koordinasi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 4 5 6 7 1,250 1,438 1,653 1,901 2,186 Kegiatan 30 : Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 2 2 2 2 3,000 3,450 3,968 4,563 5,247 Kegiatan 31 : Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan InvestasiJumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi 3 4 5 6 7 1,500 1,725 1,984 2,281 2,624 Kegiatan 32 : Koordinasi Investasi Bidang Jasa Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Investasi Bidang Jasa Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Investasi Bidang Jasa 3 4 5 6 7 1,500 1,725 1,984 2,281 2,624 Kegiatan 33 : Koordinasi Investasi Strategis Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Investasi Strategis Asisten Deputi Investasi Strategis Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Investasi Strategis 3 4 5 6 7 1,500 1,725 1,984 2,281 2,624 jdih.maritim.go.id 93 Kegiatan 34 : Koordinasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan UsahaJumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha 3 4 5 6 7 1,500 1,725 1,984 2,281 2,624 Kegiatan 35 : Koordinasi Pertambangan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pertambangan Asisten Deputi PertambanganJumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Pertambangan 3 4 5 6 7 1,500 1,725 1,984 2,281 2,624 Kegiatan 36 : Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan PertambanganJumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 2 2 2 2 2 2,500 2,875 3,306 3,802 4,373 jdih.maritim.go.id 94 Lampiran Matriks Kerangka Regulasi No Judul Rancangan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Unit Unit/Instansi Terkait Target Penyelesaian Ket Rancangan Undang-undang (RUU) 1 RUU tentang Landas Kontinen (Lead Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, proses akselerasi permohonan paraf Menteri Pertahanan) UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan nasional Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Luar Negeri, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM 2020 Menunggu tandatangan Menko Marves terkait surat penyampaian kepada Mensetneg 2 UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Lead Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Proses Pembahasan DPR via surat Presiden tanggal 7 Februari 2020) berbagai aspek pengaturan berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesehatan pekerja dalam berbagai UU sektor yang selama ini parsial tidak efektif dan efisien Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Seluruh K/L 2020 Pembahasan DPR 3 RUU tentang Zona Tambahan (Pemrakarsa Kemenkumham) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Luar Negeri, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM 2020 Pembahasan belum pernah dilakukan oleh Kemenkumham pasca penunjukkan sebagai PI Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 1 RPP tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik (Proses Permohonan Paraf Menko dari Setneg) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Kemenkeu Kemenkumham, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemensetneg, Setkab, KLHK, Kmeen Perindustrian, Kementerian Perdagangan, KKP 2020 Harmonisasi oleh Kemenkumham jdih.maritim.go.id 95 2 RPP tentang Rehabilitasi Lahan dan Reklamasi Hutan (Proses Permohonan Paraf Menko dari Setneg) PP Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan belum dapat menampung perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu optimalisasi dalam memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan dalam daya dukung, produktivitas, dan perannya sebagai penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat KLHK Kemensetneg, Kemenko Marves, Kementerian Dalam Negeri 2020 Selesai Paraf Persetujuan Ulang Menko Marves Surat Sesmenko kepada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kemensetneg Nomor: B- 0736/Sesmenko/Marves/ HK.01.01/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) 1 RPerpres tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat (Proses Harmonisasi di Kumham) meningkatkan ketahanan konektivitas, memberdayakan ekonomi rakyat dalam usaha skala kecil dan menengah, dan memelihara warisan budaya bangsa, diperlukan kebijakan afirmatif yang memberikan kemampuan bagi kegiatan Pelayaran-Rakyat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Setkab, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kemen PUPR, Kementerian BUMN, KKP, Kemenkeu 2020 Pembahasan Harmonisasi oleh Kemenkumham sebagaimana rapat terakhir tanggal 16 April 2020 2 RPerpres tentang Tol Laut (Proses Pembahasan Kementerian Perhubungan selaku Pemrakarsa) Perpres Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut belum sepenuhnya dapat mencapai target penurunan disparitas harga di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Setkab, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kemen PUPR, Kementerian BUMN, KKP, Kemenkeu 2020 Rapat Koordinasi oleh Asdep Infrastruktur Pengembangan Wilayah terakhir tanggal 5 Mei 2020 Pembahasan terkait penyempurnaan tugas dan fungsi K/L dalam mendukung program tol laut 3 RPerpres tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi Pelayanan Publik (Proses Permohonan Paraf Menko dari Setneg) Derivasi Pasal 50 ayat (8) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Kemenkoinfo Kemensetneg, Kementerian Hukum dan HAM ,Kemenko Marves 2020 Selesai penyampaian masukan/tanggapan dengan usul penyempurnaan terhadap 13 Pasal dalam batang tubuh Surat Sesmenko kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kemenkum HAM Nomor: B- 0169/SESMENKO/MARV ES/HK.05.01/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 jdih.maritim.go.id 96 4 RPerpres RTR & RZ TN Komodo (Proses Permohonan Paraf Menko dari Setneg) akselerasi terhadap dukungan destinasi super prioritas Labuan Bajo Flores, dimana terdapat penugasan secara khusus melalui pembentukan Badan Otorita Labuan Bajo Flores ATR dan KKP Setkab, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kemen PUPR, Kementerian BUMN, Kemenkeu 2020 Rapat Sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Taman Nasional Komodo terakhir tanggal 30 januari 2020 Pembahasan draft Rperpres dan Indikasi program 5 RPerpres tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (Proses Permohonan Paraf Menko dari Setneg) Derivasi Pasal 12 ayat (4) PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Kemen PUPR Kemensetneg, Kemenko Marves 2020 Selesai Paraf Persetujuan Menko Marves Surat Menko Marves kepada Mensesneg Nomor B- 0829/MENKO/MARVES/H K.01.02/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 6 RPerpres tentang Pengesahan Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007
3. 1.Kementerian Perhubungan Kemensetneg, Kemenko Marves 2020 Selesai Paraf Persetujuan Menko Marves dengan catatan penyempurnaan konsideran huruf a dan huruf b Surat Menko Marves kepada Mensesneg Nomor B- 0879/MENKO/MARVES/H K.01.02/IV/2020 tanggal 7 April 2020 Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (RPermenko) 1 RPermenko tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kemenko Marves Menghasilkan tata kearsipan yang teratur, seragam, efektif dan efisien serta mudah dalam pencarian Biro Umum Sekretariat dan Deputi Kemenko Marves 2020 Permenko Nomor 1 Tahun 2020 2 Permenko tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves Derivasi Pasal 43 huruf b Perpres Nomor 92 tahun 2019 tentang Kemenko Marves serta berdasarkan Surat Persetujuan menPAN RB Nomor B/285/M.KT.01/2020 tanggal 27 Februari 2020 Biro Hukum Sekretariat dan Deputi Kemenko Marves 2020 Permenko Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan 4 Maret 2020, Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 212 3 Permenko tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Menteri Koordinator dan Pegawai di Lingkungan Kemenko Marves Derivasi Pasal 11 Perpres Nomor 7 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenko Marves Biro Hukum Sekretariat dan Deputi Kemenko Marves 2020 Permenko Nomor 3 Tahun 2020 ditetapkan 4 Maret 2020, Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 213 jdih.maritim.go.id 97 4 Permenko tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemenko Marves Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin kelancaran serta transparansi penyelesaian jenis pelayanan kinerja internal dan eksternal Biro Hukum Sekretariat dan Deputi Kemenko Marves 2020 Permenko Nomor 4 Tahun 2020 ditetapkan 14 April 2020 5 RPermenko tentang Pedoman Keprotokolan (Proses Finalisasi Biro Hukum) mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolan di lingkungan Kemenko Marves Biro Umum Sekretariat dan Deputi Kemenko Marves 2020 Menunggu Tandatangan Menko Marves 6 RPermenko LHKPN (Proses Finalisasi Biro Hukum) Permenko Nomor 4 tahun 2016 tentang LHKPN sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pengelolaan pelaporan LHKPN Inspektorat Sekretariat dan Deputi Kemenko Marves 2020 Penyempurnaan Draft 7 RPermenko Kendaraan Berbasis Listrik Berbahan Baterai (Pembahasan Internal) Derivasi Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemensetneg,Kem enkumham, Kementerian Perindustrian 2020 Penyempurnaan Draft oleh Biro Hukum dan telah disampaikan kepada Unit Pengusul 8 RPermenko tentang Jadwal Retensi Arsip Derivasi Pasal 53 ayat (2) PP No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan menindaklanjuti Surat kepala ANRI Nomor B- PK.02.09/12/2018 tanggal 9 Januari 2018 Biro Umum Sekretariat dan Deputi Kemenko Marves 2020 Selesai Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM No PPE.PP.01.03- 2191 tanggal 17 Desember 2019 Menunggu perbaikan lampiran Biro Umum 9 RPermenko tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Derivasi Pasal 32 ayat (3) PP No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Biro Umum Sekretariat dan Deputi Kemenko Marves 2020 Selesai Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM No PPE.PP.01.03- 2191 tanggal 17 Desember 2019 Menunggu perbaikan lampiran Biro Umum jdih.maritim.go.id 98 10 RPermenko tentang JDIH dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan Biro Hukum Sekretariat dan Deputi Kemenko Marves 2020 Pembahasan Internal 11 RPermenko tentang Bantuan Hukum akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan Menteri Koordinator atau Mantan Menteri Koordinator, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, dan Mantan Pegawai serta unit di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Biro Hukum Sekretariat dan Deputi Kemenko Marves 2020 Pembahasan Internal MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, Ttd LUHUT B PANDJAITAN Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI Kepala Biro Hukum, Budi Purwanto NIP. 19640215 199003 1 002 jdih.maritim.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…