Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2020 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, Ttd LUHUT B PANDJAITAN Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI Kepala Biro Hukum, Budi Purwanto NIP. 19640215 199003 1 002 jdih.maritim.go.id SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2020-2024 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2020-2024 jdih.maritim.go.id i Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan RahmatNya, dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 disusun sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20204-2024. Dokumen Renstra Kemenko ini akan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Kemaritiman dan Investasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengawal pencapaian target-target Program Prioritas Nasional dalam RPJMN tahun 2020- 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan. Selain itu dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Unit Eselon I dan II tahun 2020-2024 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Akhir kata, saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberi masukan dan kontribusi pemikiran guna tersusunnya Renstra ini. Semoga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat terus bekerja lebih giat lagi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia yang mendukung Visi Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong sesuai dengan harapan kita semua Jakarta, 11 Mei 2020 Menteri Koorinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut. B. Pandjaitan ii DAFTAR ISI Kata Pengantar BAB 1. Pendahuluan ........................................................................................................ 1 1.1 Kondisi Umum ............................................................................................... 1 1.2 Potensi dan Permasalahan ............................................................................ 25 BAB 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis ........................................................... 29 2.1 Visi ................................................................................................................. 29 2.2 Misi ................................................................................................................ 30 2.3 Tujuan............................................................................................................ 30 2.4 Sasaran Strategis .......................................................................................... 31 BAB 3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan .. 45 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ........................................................... 45 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kemaritiman dan Investasi ....... 55 3.3 Kerangka Regulasi ........................................................................................ 61 3.4 Kerangka Kelembagaan ................................................................................ 64 BAB 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.......................................................... 67 4.1. Target Kinerja ................................................................................................ 67 4.2. Kerangka Pendanaan .................................................................................... 80 BAB 5. Penutup ................................................................................................................ 81 Lampiran ............................................................................................................................ 82 jdih.maritim.go.id 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum Menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat adalah cita-cita yang harus kita wujudkan bersama. Rencana Strategi Pembangunan Kemaritiman dan Investasi, pada dasarnya merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan transformasi Indonesia dari sekedar sebagai negara kepulauan menjadi negara maritim yang sesungguhnya. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah sebuah kementerian koordinator yang memiliki tanggungjawab mengoordinasikan upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang besar, dengan luas wilayah lautnya mencapai 6.400.000 km2 dari total wilayah NKRI seluas 8.300.000 km2, atau lebih dari 77% dari luas total wilayah NKRI. Wilayah laut ini meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, zona tambahan, dan perairan landas kontinen. Panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km dengan jumlah pulau tidak kurang dari 17.504 buah. Hal ini memberikan prospek ekonomi yang tinggi, yang berasal dari sumber daya alam yang dikandung dan jasa lingkungan yang diberikan. Namun demikian pada saat ini Indonesia belum mampu memanfaatkan semua potensi ekonomi maritim yang dimiliki secara maksimal. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 25A telah menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara, Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 berbunyi: mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju, mandiri dan kuat, berbasiskan kepentingan nasional. Sementara itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam Ayat
(1)pasal 13 juga menyatakan tujuan pembangunan kelautan adalah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI ke-7 menyatakan tekadnya untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ini sesungguhnya merupakan pernyataan visi geopolitik dan sebagai penegasan manifestasi tujuan nasional, sekaligus sebagai momentum penerapan strategi pembangunan nasional berbasiskan dan/atau berorientasi kemaritiman. Upaya penguatan ekonomi maritim dilakukan melalui pembenahan di hulu pembangunan industri dan sistem logistik secara nasional. jdih.maritim.go.id 2 Penguatan ekonomi maritim sebagai sasaran akhir pembangunan kemaritiman harus diawali dengan menegakkan kedaulatan di laut dan didukung oleh sumberdaya pembangunan yang memadai. Berdaulat di laut menjadi prasyarat, sementara itu kapasitas dan daya saing sumber daya menjadi modal utama, dalam pembangunan kemaritiman. Pemanfaatan sumber daya kemaritiman dalam pembangunan memiliki karakteristik high risk, high-tech, dan high cost. Namun demikian jika dikelola dengan benar menjanjikan manfaat dan keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu harus didukung dengan sumberdaya manusia yang kompeten, teknologi yang handal dan pendanaan yang cukup. Ketersediaan sumberdaya manusia yang berkarakter dan inovatif, serta sumber pendanaan yang cukup, akan menentukan keberhasilan pembangunan kemaritiman secara ekonomi. Gambar 1.1: Tahapan dan strategi pembangunan kemaritiman Pembangunan kemaritiman harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam upaya menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan rencana pembangunan yang memiliki visi jauh kedepan, tetapi didasari oleh kondisi yang ada saat ini. Strategi Pembangunan Kemaritiman ini merupakan tindak lanjut RPJMN 2020-2024 di bidang Kemaritiman, yang diharapkan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan kemaritiman dalam kurun waktu 2020- 2024 dan selaras dengan RPJM Nasional 2020-2024 serta pembangunan kemaritiman jangka Panjang 2020-2045 (Visi Maritim 2045). memperkuat EKONOMI MARITIM meningkatkan KAPASITAS SUMBERDAYA menegakkan KEDAULATAN jdih.maritim.go.id 3 1.1.1 Sejarah Peradaban Maritim Nusantara Sejarah kemaritiman Indonesia membuktikan bahwa nenek moyang Bangsa Indonesia adalah bangsa bahari sejati dan pelaut ulung yang mampu menaklukkan ganasnya ombak samudera. Hal ini dapat dilihat dari fakta sejarah, diantaranya adalah sebagai berikut: Sejarah juga menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut yang tangguh dan sekaligus pejuang yang pemberani memperjuangkan hak-haknya. Ini dapat dilihat dari sejarah kepahlawanan tokoh-tokoh berikut:
a.Pati Unus dari Kerajaan Demak, pada tahun 1521 memimpin penyerbuan ke Malaka melawan pendudukan Portugis;
b.Laksamana Malahayati dari Aceh, pada tahun 1599 memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balee (janda-janda pahlawan yang telah syahid) berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda sekaligus membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal; dan
c.Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowa, pada tahun 1670 memimpin perlawanan kepada VOC yang hendak menguasai jalur rempah.
Kemudian beberapa kerajaan nusantara pada masa lampau pernah mengalami kejayaan dan menjadi pusat peradaban maritim yang disegani dunia, hal ini dapat dilihat antara lain:
a.Kerajaan Majapahit, berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 M, adalah salah satu bukti kerajaan nusantara yang bervisi maritim. Menurut Negarakertagama, kekuasaan Majapahit terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur.
b.Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 adalah salah satu bukti kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Daerah kekuasaan Sriwijaya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah.
Dari sejarah juga dapat disimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah unggul dalam penguasaan teknologi maritim. Ini dapat dilihat dari fakta berikut:
a.Lima lukisan relief kapal yang terdapat pada dinding candi Borobudur, abad ke-9 menceritakan fakta sejarah tingginya budaya maritim Indonesia, yaitu teknologi pembuatan kapal Samudera Raksa.
b.Kapal tradisional Phinisi, menurut naskah Lontarak I Babad La Lagaligo pada abad ke 14, adalah kapal asli karya cipta nenek moyang Bangsa Indonesia. Pada tahun 1986 replika perahu layar tradisional Phinisi, Phinisi Nusantara, terbukti berhasil menyeberangi jdih.maritim.go.id 4 Samudera Pasifik dari Jakarta menuju Vancouver, Kanada, dibawah Kapten Gita Ardjakusuma beserta 11 orang awak kapalnya.
Sejarah juga menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki visi maritim yang maju. Berikut adalah visi maritim yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia:
a.Sumpah Palapa, adalah ikrar yang diucapkan oleh Mahapatih Gajahmada karena cita- cita yang kuat untuk mempersatukan nusantara di bawah kendali kerajaan yang ada di dalamnya. Bukan dikendalikan oleh kerajaan di daratan Benua Asia. "Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa." (Gajah Mada, Padmapuspita, 1966:38). Ini visi nusantara, atau negara kepulauan, yang telah ada sejak jaman kerajaan. Kukuhnya ucapan ini dalam sejarah Nusantara membuat kata "palapa" diabadikan menjadi nama satelit komunikasi milik Indonesia.
b.Bhinneka Tunggal Ika, secara harfiah diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun beranekaragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kata Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari sebuah kakawin Jawa Kuno yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini menjadi istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Jati diri Indonesia adalah negara kepulauan yang penuh dengan keanekaragaman.
c.Tanah Air, adalah visi kewilayahan yang disosialisasikan dalam kongres pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kongres pemuda itu diperdengarkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya karya WR Supratman. Dalam lirik lagu Indonesia Raya terdapat kata tanah air. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah visi negara kepulauan yang wilayahnya terdiri dari unsur tanah dan unsur air.
Uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa pada era sejarah, justru nenek moyang bagsa Indonesia telah memiliki peradaban yang tinggi di bidang kemaritiman. Namun, seiring dengan pendudukan Belanda, peradaban itu mengalami kemunduran. Maritim adalah jati diri bangsa Indonesia. Menjadi pusat peradaban maritim dunia adalah gagasan yang tepat untuk visi bangsa Indonesia. jdih.maritim.go.id 5 1.1.2 Perkembangan Kebijakan Kemaritiman Paska Kemerdekaan, kesadaran sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang besar mulai tumbuh lagi. Konsepsi Wawasan Nusantara mulai tumbuh sehingga terjadilah Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini juga telah mendorong perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapat pengakuan dunia sebagai negara kepulauan dengan hak-haknya yang diakomodir dalam hukum laut internasional. UNCLOS ’82 akhirnya disahkan oleh PBB pada Tahun 1982 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sebagai negara kepulauan yang besar, sudah seharusnya Indonesia mengutamakan pembangunan nasional pada bidang kemaritiman. Perkembangan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang lebih berorientasi ke laut, konsep geostrategi maritim telah mulai berkembang pada dekade 1990an dengan ditetapkannya sektor kelautan dalam GBHN 1993 sebagai sektor ke-13. Geliat pembangunan kelautan mulai terlihat dengan adanya proyek bertema kelautan, antara lain proyek Marine Resources Evaluation and Planning (MREP), proyek Digital Marine Resources Mapping (DMRM), proyek Marine Coastal Resources Management Planning (MCRMP), dan Proyek Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP). Dalam dekade 1990an itu pula kebangkitan visi maritim mulai menguat. Pada tahun 1996 pemerintah menggelar Konvensi Nasional Pembangunan Benua Maritim Indonesia yang melahirkan konsepsi Benua Maritim Indonesia. Pada saat itu, tanggal 18 Desember 1996 bertempat di Makassar, pemerintah menandatangani Deklarasi Pembangunan Benua Maritim Indonesia. Salah satu isi deklarasi itu adalah ajakan untuk melaksanakan pembangunan yang lebih berorientasi ke laut. Pada akhir dekade 1990an Pemerintah mengambil langkah konkret dengan membentuk Departemen Eksplorasi Laut, yang selanjutnya berubah menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan dan terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada dekade 2000an, konstitusi Indonesia mengalami amandemen sampai dengan 4 kali. Dalam amandemen yang ke-2, terjadi penegasan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas- batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (pasal 25A UUD 1945). Pada Tahun 2005 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Misi ke-7 RPJPN tersebut adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, jdih.maritim.go.id 6 dan berbasiskan kepentingan nasional. Dalam dekade ini pula Indonesia berhasil menunjukkan kepemimpinan di bidang kemaritiman kepada dunia dengan menggelar pertemuan The 2nd APEC Ocean Related Ministerial Meeting (The 2nd AOMM) pada tahun 2005 di Bali dan World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit pada tahun 2009 di Manado. Pemerintah juga berhasil meraih penghargaan UNEP Award for Leadership in Ocean and Marine Management pada tahun 2010. Dalam dekade 2010an juga terdapat perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Gagasan menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban maritim, atau dikenal dengan Poros Maritim Dunia, sangat mengemuka dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang diharapkan dapat mengoordinasikan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat peradaban maritim dunia. Selanjutnya pada awal tahun 2017 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. 1.1.3 Capaian Pembangunan Kemaritiman Tahun 2015-2019 Sepanjang periode tahun 2015-2019, telah banyak capaian pembangunan di bidang kemaritiman yang berhasil diwujudkan. Capaian-capaian tersebut antara lain sebagai berikut: Strategi pembangunan kemaritiman periode 2015 sampai dengan 2019 diarahkan untuk mencapai tujuan mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Bangsa, dengan 4 (empat) sasaran strategis: 1) Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global; 2) Meningkatnya nilai tambah Sumberdaya Alam dan Jasa Maritim Secara Berkelanjutan; 3) Terwujudnya Percepatan Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Poros Maritim; 4) Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif Berkarakter dan Berbudaya Nusantara; Dengan sasaran Penunjang tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif. Perwujudan Indonesia Poros Maritim Dunia Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Bangsa digambarkan oleh 2 (dua) keadaan, yaitu pertumbuhan ekonomi maritim dan kinerja logistik. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2019, pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia mencapai 4,8%. Penghitungan kontribusi PDB jdih.maritim.go.id 7 Maritim diperoleh dengan menghitung dari tahun 2010 sebagai tahun dasar, pada tahun 2010 nilai PDB maritim adalah Rp 782 triliun atau 11,40% dari PDB nasional. Pada tahun 2018 nilai ekonomi maritim menjadi sebesar Rp. 1.084 trilyun, atau konstribusi sekitar 10,41% dari PDB Nasional. Angka ini diperoleh dari 9 klaster utama, berikut: Tabel 1.1 Nilai dan kontribusi ekonomi Maritim Sumber: Estimasi Kemenko Maritim Bersama P2Ekonomi LIPI, 2019 Angka pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia memang masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang melebihi angka 5%. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengusahaan kemaritiman saat ini sperti Industri dan jasa maritim, serta pariwisata dan perhubungan yang memiliki potensi cukup tinggi. Gambar di bawah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi maritim dalam ekonomi nasional. Tampak bahwa sejak tahun 2010 meskipun share ekonomi maritim terus menurun, namun mulai tahun 2015 pertumbuhan eknomi maritim cenderung meningkat. Gambar 1.2: Grafik pertumbuhan ekonomi maritime Indonesia Sumber: Estimasi Kemenko Maritim Bersama P2Ekonomi LIPI, 2019 jdih.maritim.go.id 8 Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat mengandalkan konektivitas yang menghubungkan antar wilayah kepulauan. Konektivitas negara kepulauan Indonesia ini dicirikan oleh kinerja (performa) logistik yang baik. Bank Dunia setiap dua tahun sekali, pada tahun genap, melakukan kajian kinerja logistik negara-negara di Dunia. Hasil kajian tahun 2018 memperlihatkan Indonesia memperoleh indeks 3,15, naik 0,07 poin dari tahun 2016 sebesar 2,98, pada peringkat ke-46, atau naik 17 level dari tahun 2016. Perkembangan kinerja logistik Indonesia sejak tahun 2010 digambarkan pada grafik berikut. Gambar 1.3: Grafik Peringkat Kinerja Logistik Indonesia Sumber: Laporan Bank Dunia Tahun 2010, 2012, 2014, 2016, dan 2018 Perkembangan logistik di Indonesia memperlilatkan tren membaik, namun dikawasan Asia Tenggara Indonesia belum meperlihatkan kinerja terbaiknya di bidang logistik dan masih tertinggal dari Singapura, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Berikut kinerja logistik Tahun 2018 negara-negara di Asia Tenggara. Tabel 1.2: Kinerja Logistik negara-negara Asia Tenggara Negara Kinerja Tahun 2018 peringkat nilai Singapura 7 4.00 Thailand 32 3.41 Vietnam 39 3.27 Malaisia 41 3.22 Indonesia 46 3.15 Philipina 60 2.90 Kamboja 98 2.58 Banglades 100 2.58 Myanmar 137 2.30 Sumber: Laporan Bank Dunia 75 59 53 63 46 2010 2012 2014 2016 2018 PERINGKAT KINERJA LOGISTIK INDONESIA jdih.maritim.go.id 9 Kementeriam Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mengawal terwujudnya kondisi diatas selama lima tahun terakhir memfokuskan koordinasi dalam 4 (empat) isu di bidang kemaritiman, yaitu: (1) Kedaulatan Maritim, (2) Sumberdaya Alam dan Jasa, (3) Infrastruktur, serta (4) SDM, Iptek dan Budaya Maritim.
a.Kedaulatan Maritim Penegakan kedaulatan maritim ditempuh melalui 2 (dua) pendekatan, upaya lunak (soft effort) dengan penguatan diplomasi dan perundingan maritim serta pendekatan keras (hard effort) dengan penguatan penegakan pertahanan, keamanan dan keselamatan maritim dalam menjaga wilayah dan sumberdaya laut.
Sebagai negara maritim yang besar dan dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah sepantasnya jika Indonesia memimpin dunia dengan gagasan-gagasan. Diplomasi maritim Indonesia juga diarahkan untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia di Bidang Kemaritiman melalui gagasan-gagasan pengelolaan kemaritiman. Selama kurun waktu tahun 2019, terdapat tidak kurang dari 15 (lima belas) gagasan kemaritiman dari Indonesia untuk dunia, 13 (tiga belas) diantaranya diterima, dan/atau dispresiasi oleh dunia (80%). Pada tahun sebelumnya, tahun 2019, terdapat sekurang- kurangnya 27 inisiatif dan yang diterima dunia internasional sebanyak 24 inisiatif, atau 88% dari usulan. Keberhasilan lain dalam menjalankan diplomasi maritim adalah Ketika Indonesia terpilih sebagai salah satu wakil presiden Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 5-9 Juni 2017 yang merupakan posisi strategis untuk memengaruhi dunia dalam mendukung konservasi lautan dunia dan perang melawan praktik perikanan illegal, tidak dilaporkan, dan tidak ada pengaturan (Illegal Unreported Unregulated/IUU Fishing). Selanjutnya adalah cerita sukses Ketika Indonesia berhasil menyelenggarakan pertemuan Internasional Our Ocean Conference pada tanggal 28-30 Oktober 2018. Selain itu selama lima tahun terakhir Indonesia aktif berperan dan mengambil inisiatif dalam dalam sejumlah forum kemaritiman internasional yang diselenggarakan oleh badan- badan dunia, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Antara lain pertemuan yang dikoordinasikan oleh PBB, seperti IMO, UNEP, UNESCO-IOC, FAO dan Lembaga Kerjasama regional maupun bilateral lainnya. Meskipun demikian, peran aktif Indonesia di sejumlah Lembaga dunia dengan mengirimkan wakilnya sebagai eksekutif masih dirasakan kurang jdih.maritim.go.id 10 optimal. Dalam menegakkan kedaulatan maritim dengan upaya lunak (soft effort), selama tahun 2018 dan tahun 2019 data penanganan pelanggaran kedaulatan maritime adalalah sebagai berikut: Tabel 1.3: Pelanggaran Kedaulatan di wilayah maritime RI selama tahun 2019 - 2019 Proses Penanganan Jumlah Kasus Jenis Pelanggaran Jumlah Kasus 2018 2019 2018 2019 P 21 16 7 Perikanan 20 2 SP3 2 6 Pelayaran 4 4 SPSA 2 - Imigrasi - - Tidak Proses Lanjut 7 10 Kepabeanan 2 2 Dalam Proses - 6 Migas 1 18 Belum Proses - - Lainnya - 3 Total Kasus 27 29 Total Kasus 27 29 Sumber: Bakamla RI
b.Infrastruktur dan Investasi Pembangunan Infrastruktur dan investasi di negara kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan negara kontinental memerlukan pendekatan yang berbeda.
Kondisi geografis kepulauan Indonesia mendorong pembangunan kemaritiman untuk mengarah ke peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan. Di Indonesia sampai dengan akhir 2019 biaya logistik masih menjadi permasalahan yang cukup pelik. Dipicu oleh konektivitas maritim yang belum baik. Sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2019 biaya logistik di Indonesia masih berkisar di angka 23,29% dari PDB. Para pakar menyebutkan bahwa kinerja logistik Indonesia memang membaik, namun perbaikan itu belum menjadikan yang terbaik di Kawasan Asia Tenggara. Dalam periode yang sama biaya logistik di Vietnam 20% dari PDB, Thailand 15%, Malaysia 13%, serta Jepang dan Singapura 8%. jdih.maritim.go.id 11 Gambar 1.4: Perkembangan Biaya Logistik Indonesia *)Diolah dari berbagai sumber Faktor yang memicu tingginya biaya logistik antara lain infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi, yang belum memadai dan sistem tatakelola logistik yang belum berpihak ke dunia usaha. Faktor lainnya adalah investasi yang belum seimbang dan merata dalam dimensi negara kepulauan. Meskipun pemerintah telah mencanangkan program membangun dari pinggiran dan Indonesia centris, kebijakan itu belum mampu memperkecil disparitas infrastruktur dan investasi antara Jawa dan Luar Jawa dalam waktu singkat. Pada tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mencoba membuat perbandingan investasi infrastruktur untuk wilayah timur dan barat. Wilayah Indonesia timur adalah selain Jawa, Sumatera dan Kepulauan Riau. Tabel berikut memperlihatkan upaya pemerintah menyeimbangkan investasi infrastruktur melalui APBN antara wilayah barat dan wilayah timur. Infrastruktur Pelabuhan dan pembangunan kilang BBM justru sudah memperlihatkan keberpihakan Pemerintah ke wilayah Timur. Pembangunan Pelabuhan telah mengalokasikan 97,67% untuk membangun Pelabuhan di wilayah Timur Indonesia. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Target 23.60% 22.00% 21.50% 21.00% 19.20% Realisasi 24.00% 25.00% 24.00% 23.50% 24.00% 23.20% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% % BIAYA LOGISTIK/PDB TA RGET VS REA LISA SI %BIAYA LO GIST IK T ERHA DA P PDB jdih.maritim.go.id 12 Tabel 1.4: Disparitas investasi Infrastruktur Tahun 2018 Wilayah Barat – Wilayah Timur Bidang Investasi Total Investasi Wilayah Barat Wilayah Timur Disparitas Barat-Timur Kuantitas % Kuantitas %
1.Pembangunan Pelabuhan (Rp milyar) Rp 227.206 Rp 5.298 2.33% Rp 221.908 97,67% -95,34%
2.Pembangkit 35GW Kapasitas GW 23,423MW 18,887MW 80,63% 4,536MW 19,37% 61,27%
3.Pembangkit 7GW Kapasitas GW 7,900MW 5,100MW 64,56% 2,800MW 35,44% 29,11%
4.Gardu Listrik MVA 111,762MVA 63,094MVA 56,45% 19,098MVA 17,09% 39,37%
5.Jaringan Transmisi KMS 33,557KMS 19,284KMS 57,43% 14,293KMS 42,57% 14,86%
6.Pembangunan & Rehab Kilang Rp. milyar Rp 1.188.528 Rp 472.284 39,73% Rp 716.280 60,27% -20,53% Rata-rata disparitas 4,79% Sumber : APBN 2017 Berbeda dengan investasi Infrastruktur, ptotret investasi PMA dan PMDN sepanjang tahun 2019, dari Januari hingga Desember, masih memperlihatkan polarisasi Barat dan Timur.
Gambar berikut memperlihatkan realisasi investasi PMA dan PMDN perwilayah. Realisasi di wiilayah Barat sebesar Rp. 588,9 triliun, atau sebesar 72,7% dengan rincian Jawa Rp. 434,6 triliun (53,7%), Sumatra (termasuk Kepri) sebesar 154,3 triliun (19,0%). Gambar 1.5 : Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2019 berdasarkan wilayah (sumber: BKPM) Sumber: Paparan BKPM, Januari 2020 jdih.maritim.go.id 13 Pada tahun 2019 realisasi PMA mencapai Rp. 423,1 Triliun dan PMDN Rp. 386,5 Triliun. Ini merupakan realisasi tertinggi sejak Tahun 2014 yang memperlihatkan kecenderungan meningkat dengan nilai rata-rata peningkatan 11,91% terhadap tahun sebelumnya. Namun dibandingkan peningkatan PMDN, peningkatan investasi PMA cenderung lebih lambat. Grafik berikut memperlihatkan perkembangan investasi secara rinci. Gambar 1.6: Grafik realisasi investasi PMA dan PMDN Sumber: Statistik BKPM Disparitas investasi antara Jawa dan luar Jawa dapat dilihat pada grafik berikut. Dari tahun 2013 hingga akhir 2019, para investor cenderung berinvestasi di Pulau Jawa. Pada tahun 2018 hingga 2018 realisasi investasi di luar Jawa sempat mengunngguli realisasi investasi di Jawa, namun pada tahun 2019, Jawa kembali mendominasi sebagai daerah tujuan investasi. Gambar 1.7: Disparitas Investasi antara Jawa dan Luar Jawa Sumber: Publikasi BKPM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PMDN 156.1 179.5 216.2 262.3 328.6 386.5 PMA 307 365.9 396.6 430.5 392.7 423.1 TOTAL 463.1 545.4 612.8 692.8 721.3 809.6 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Rp. Triliun REALISASI INVESTASI 2014-2019 jdih.maritim.go.id 14
c.Sumberdaya Alam dan Lingkungan
1) Sumber Daya Ikan Ikan telah menjadi alternatif pemenuhuan kebutuhan gizi dan sumber makanan yang sehat serta menyehatkan bagi masyarakat. Selain itu komoditas ikan juga merupakan sumber ekonomi penting bagi Indonesia. Sumber daya tersebut terbagi kedalam dua kelompok aktivitas, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dalam pengelolaan perikanan laut, wilayah pengelolaan perikanan dibagi kedalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) disesuaikan karakteristik sumber daya ikan yang terdapat didalamnya, dan karakteristik biofisik dinamika laut yang menunjang perikanan. Pemerintah dengan merujuk pada kajian ilmiah sumberdaya perikanan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan terbitnya keputusan Menteri ini maka pemberian ijin usaha penangkapan ikan di laut dapat diarahkan untuk komoditas di wilayah yang masih belum optimal pengusahaannya. Sementara itu utuk komoditas di wilayah yang sudah melampui batas optimal pengusahaan perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan ijin penangkapan yang baru. Gambar berikut memperlihatkan status pengusahaan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Nusantara (WPPN). Gambar 1.8 : Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI Potensi (ton) 99,865 64,444 145,495 20,030 59,455 673 12,829 13,614 9,038 JTB (ton) 79,892 51,556 116,396 16,024 47,564 539 10,263 10,891 7,230 Tingkat Pemanfaatan 0.83 0.52 0.33 0.34 1.59 1.30 1.00 0.93 0.62 Potensi (ton) 527,029 276,755 362,005 40,057 8,023 1,483 9,543 989 14,579 JTB (ton) 421,623 221,404 289,604 32,456 6,418 1,186 7,634 791 11,663 Tingkat pemanfaatan 0.5 0.95 0.57 0.33 1.53 0.93 0.18 0.49 0.39 Potensi (ton) 630,521 586,128 7,902 22,045 7,340 970 526 3,913 8,195 JTB (ton) 504,417 468,902 6,322 17,636 5,872 776 421 3,130 6,556 Tingkat pemanfaatan 1.50 1.06 0.39 1.09 1.70 0.61 0.28 0.98 1.11 Potensi (ton) 330,284 185,855 131,070 20,625 62,342 1,421 2,318 9,711 23,499 JTB (ton) 264,227 148,684 104,856 165 49,873 1,137 1,854 7,769 18,799 Tingkat Pemanfaatan 1.41 0.93 0.61 1.53 0.53 0.54 1.09 1.18 1.84 Potensi (ton) 364,663 72,812 657,525 29,951 57,965 989 7,664 23,508 126,554 JTB (ton) 291,730 58,250 526,020 23,961 46,372 791 6,131 18,806 101,244 Tingkat Pemanfaatan 0.38 0.63 0.83 1.22 1.11 1.36 0.70 0.65 2.02 Potensi (ton) 208,414 645,058 252,869 19,856 30,404 927 4,347 5,463 10,519 JTB (ton) 166,731 516,046 202,295 15,885 24,324 742 3,477 4,370 8,415 Tingkat Pemanfaatan 1.23 1.13 0.96 1.27 0.52 1.40 0.83 0.73 1.19 Potensi (ton) 165,944 304,293 98,010 145,530 3,180 724 1,145 1,669 68,444 JTB (ton) 132,755 243,435 78,408 116,424 2,544 579 916 1,335 54,755 Tingkat Pemanfaatan 0.44 0.78 0.58 0.76 0.39 1.73 1.55 0.77 1.00 Potensi (ton) 555,982 31,659 325,080 310,866 6,436 846 891 495 10,272 JTB (ton) 444,786 25,327 260,064 248,693 5,149 677 712 396 8,217 Tingkat Pemanfaatan 0.88 0.97 0.22 0.34 0.78 1.32 1.19 0.98 1.86 Potensi (ton) 332,635 181,491 36,142 34,440 7,945 894 2,196 294 1,103 JTB (ton) 266,108 145,193 28,914 27,552 6,356 715 1,756 235 883 Tingkat Pemanfaatan 0.48 0.63 0.45 1.45 0.50 0.75 0.38 0.50 1.42 Potensi (ton) 829,188 65,935 131,675 15,016 9,150 1,044 489 58 2,140 JTB (ton) 66,335 52,748 10,534 12,013 732 835 391 46 1,712 Tingkat Pemanfaatan 0.70 1.00 0.39 0.91 0.46 1.04 0.87 1.21 1.09 Potensi (ton) 836,973 818,870 876,722 29,485 62,842 1,187 1,498 775 9,212 JTB (ton) 669,579 655,096 701,378 23,588 50,274 950 1,198 620 7,370 Tingkat Pemanfaatan 0.51 0.99 0.67 1.07 0.86 0.97 0.85 0.77 1.28 Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau Perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusatenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan Perairan Laut Jawa Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali Cumi-CumiDeskripsi Selat Malaka dan Laut Andaman Wilayah Pengelolaan Perikanan RI Ikan Karang Udang Peneaid Lobster Kepiting Rajungan WPPNRI 571 WPPNRI 572 Pelagis Kecil Pelagis Besar Ikan Demershal WPPNRI 573 WPPNRI 711 WPPNRI 712 WPPNRI 713 WPPNRI 714 WPPNRI 715 WPPNRI 716 WPPNRI 717 WPPNRI 718 jdih.maritim.go.id 15 Sumber: PermenKP No 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Menurut data statistik yang dirilis oleh FAO, Indonesia merupakan salah satu negara produsen perikanan utama di dunia. Pada tahun 2014, untuk perikanan tangkap, Indonesia menempati urutan kedua setelah China dengan nilai volume 6,48 juta ton atau menyumbang 7,38% perikanan tangkap di dunia (FAO, 2016), dengan komoditas utama Tuna, Tongkol, Cakalang dan Udang. Namun demikian, produksi perikanan mengalami stagnasi dengan rata- rata pertumbuhan kurang dari 3 persen per tahun sejak tahun 2010. Data FAO menunjukan bahwa Indonesia merupakan produsen kedua di dunia untuk komoditas rumput laut dengan nilai 10,08 juta ton, dan produsen nomor tiga dunia untuk komoditas ikan dengan volume 4,28 juta ton (FAO, 2016). Menurut data yang dirilis oleh BPS sampai dengan tahun 2017, produksi perikanan budidaya yang meliputi budidaya laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung, dan sawah, tampak mendominasi pasokan produksi dengan produksi sebesar 16.114.991 ton dibandingkan produksi perikanan tangkap (perikanan laut dan perairan umum) sebesar 7,071,453 ton. Gambar berikut memperlihatkan perbandingan produksi perikanan Indonesia tahun 2013 – 2017. Gambar 1.9 : Perkembangan Produksi Perikanan Indonesia Sumber: BPS 0,5 =3 >=3 Seluruh Deputi SS1.2 Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan kuat sebagai penggerak utama perekenomian nasional PDB Maritim % 6,04 7,80 Seluruh Deputi SS1.3 Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju dan berkepribadian luhur Indeks Daya Saing Global (IDSG) Nilai 64,6 66,0 Seluruh Deputi CUSTOMER PERSPECTIVE SS2.1 Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri mengelola lautnya serta aktif di forum internasional Indeks Kedaulatan Maritim Nilai 3 4 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi SS2.2 Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis Indeks Kinerja Logistik Nilai 3,1 3,5 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Indeks Disparitas Ekonomi Nilai -0.17 ~0
1.Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
2.Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan SS2.3 Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia Indeks Kesehatan Laut Nilai 65 67 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 66,5 68.53 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan SS2.4 Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa Nilai 15.37 17.73 Seluruh Deputi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Nilai 43,3 50 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi SS2.5 Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara Indeks Kapabilitas Inovasi Nilai 37,7 41,5
1.Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
2.Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jdih.maritim.go.id 44 INTERNALPROCESS PERSPECTIVE SS3.1 Tersedianya kebijakan/rekomendasi kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisien % Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan % 100 100 Seluruh Deputi SS3.2 Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisien % Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti % 100 100 Seluruh Deputi LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE SS4.1 Terwujudnya ASN Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Profesional Indeks Profesionalitas ASN % Belum diukur 81 Sekretariat Kemenko SS4.2 Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Kemenko Marves yang Baik Indeks RB Nilai 69,13 95 Sekretariat Kemenko SS4.3 Terbangunnya SPBE di Kemenko Kemaritiman yang baik Indeks SPBE Nilai 2,07 4,0 Sekretariat Kemenko SS4.4 Terwujudnya Pengelolaan anggaran yang akuntabel Tingkat Opini BPK Predikat WTP WTP Sekretariat Kemenko jdih.maritim.go.id 45 BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Formulasi strategi pembangunan kemaritiman telah merumuskan visi, tujuan dan sasran serta misi, strategi dan agenda pembangunan. Selain mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, perumusan strategi juga harus memperhatikan direktif atau arahan yang berupa regulasi pemerintah dan kebijakan presiden. Direktif ini akan dibahas dalam sub bab Arah Kebijakan Nasional.
BAB ini selain selain membahas arah kebijakan nasional, juga akan membahas arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Faktor regulasi yang mengarahkan dan menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan strategi pembangunan kemaritiman di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain meliputi: 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025; 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut); 5) Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia 6) Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah “…. Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pembangunan Kemaritiman harus bisa memberi kontribusi pada tujuan negara tersebut.